LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN ......prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan

LaporanKinerja tribulan IIISekretaris 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada

atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap

yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain

untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk

menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sekretaris terhadap

pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Sekretaris.

Sekretaris merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah .

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi

umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif

dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Bappeda berdasarkan pedoman

dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan Penyusunan program dan kegiatan Bappeda yang selanjutnya

ditetapkan sebagai pedoman kerja,


b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan,

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan

masyarakat,

d. Pengelolaan urusan rumah tangga,

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier

pegawai

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern,

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan bappeda

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana,

j. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tatalaksana,

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bappeda,

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Struktur Organisasi Sekretariat Bappeda terdiri dari:

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses

penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajng yang dimulai pada Tahun 2019.


BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian KinerjaTahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan

menjanjikan akan melaksanakan 3 (tiga ) Sasaran dan 3 (tiga ) Indikator Kinerja 3

(tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan uraian sebagai berikut :

PERJAJIAN KINERJA SEKRETARIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

1 2 3 4 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Aparatur Perencana Daerah

Persentase TK

pemenuhan terhadap

kebutuhan Administrasi

Perkantoran

100%

1 Meningkatnya Prasarana dan sarana

kebutuhan Kinerja Aparatur Bappeda

Persentase TK

pemenuhan terhadap

sarana prasarana

Aparatur

100%

2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta

akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA

Persentase sistem

pelaporan capaian

kinerja yang tepat

waktu

100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.921.253.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 430.472.000,- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp. 53.660.000,- Jumah Rp. 2.405.385.000,-


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun

2019 TRI BULAN I :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja TRI BULAN III Sekretariat Bappeda 2019

N

O

Sasaran

Strategis

Indikator kinerja Tar

get

Reali

sasi

Capai

an

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

Aparatur

Perencana Daerah

1. Persentase TK

pemenuhan terhadap

kebutuhan Administrasi

Perkantoran , dan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur .

70 70 100%

2 Meningkatnya

Prasarana dan

sarana kebutuhan

Kinerja Aparatur

Bappeda

2. Persentase TK

pemenuhan terhadap

sarana prasarana

Aparatur

9 9 100%

3 Meningkatnya

efektivitas dan

efisiensi serta

akuntabilitas

kinerja aparatur

BAPPEDA

3. Persentase sistem

pelaporan capaian

kinerja yang tepat

waktu .

100 80 80%


2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2019

No Sasaran/

Program Indikator Kinerja

Anggaran Kinerja Efisiensi

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran

1.921.253.000

1.738.027.980 90,46 70 70 100% 09,54 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur

430.472..000 421.997.123 98,03 9 9 100% 1,97 %

Peningkatan Pengemb. Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja Keuangan

Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

53.660..000 40.447.050 75,38 100 80 100% 24,62%


C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lumajang, maka Badan Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi

melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah

diperjanjikan. Terhadap capaian atas target kinerja belum mencapai angka 100%

sesuai realisasi anggaran di Sekretariat sampai dengan tribulan pertama Tahun

Anggaran 2019.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

No Program Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Aministrasi dan Operasional Perkantoran

1.921.253.000

1.738.027.980 90,46

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

204.947.000

203.094.999

99,10

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

225.525.000

218.902.124

97,06

3 Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Canpaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD/LAKIP

5.000.000 4.673.000 93,46

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.000.000 1.821.300 91,06

Penyusunan Rencana Kerja

2.000.000 1.973.000 99,60

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD

44.660.000 31.979.750 71,61


D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua

Sub Bagian dalam rangka Pencapai target Realisasasi yang harus sesuai dengan

Timeschedulle yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar

penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan serta

melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Sub Bagian untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan

berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki

Target danrealisasiditelitiulang

Capaianditelitiulang

Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, telah dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 Program yang ditetapkan,

3 target kinerja dimana target tersebut belum berhasil diwujudkan dengan

optimal disebabkan ada salah satu kegiatan dinas luar yang tidak bisa diserap

dengan otimal karena menyesuaikan jadwal dengan pihak lain(Propinsi Bali

tentang kerjasama).

Lumajang, Januari 2020

Mengetahui, Plt. KEPALA BAPPEDA

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M, Si. NIP. 19670325 199312 2 001

SEKRETARIS BAPPEDA

ENIK KUSTANING ROHMI, SH. MM NIP. 19631220 198903 2 003


LaporanKinerjaSub Bagian Umum dan Kepegawian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan

Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019pada tri bulan keempatini disajikan beberapa

kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan

pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan

KepegawianmerupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor08Tahun2013dan telah diubah menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016

tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenLumajang dan

PeraturanBupatiLumajangNomor 82 Tahun 2016 tentangKedudukan,

susunanorganisasi, uraiantugas dan fungsiserta tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.





perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawianfungsi:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melakukan administrasi kepegawaian;

c. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

d. Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat,pengarsipan dan

keprotokolan;


e. Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan;

f. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana

Pemeliharaan Barang Unit;

g. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;

h. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

i. Melakukan urusan kerja sama, hubunganmasyarakat, dan protokol;

j. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepadaSekretaris;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyaiperanpentingdalampenyusunan

Rencana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan dan

inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat,pengarsipan dan

keprotokolan danurusan kebersihan, ketertiban, dan keamanandi lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019


BAB II



Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2019 yang ditandatangani antara

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan

menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Indikator

Sasaran Strategis yaituterpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan

peningkatan kapasitas SDM Bappeda.

TABEL

PERJANJIAN KINERJA

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Terlaksananya Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan

12 bln

2

Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Jumlah sarana prasarana yg ttersedia

9 Jenis

3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yg terpelihara

104 unit


Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2019

No Sasaran/




1 Program

Pelayanan

Administrasi

Pekantoran


1.921.253.000 7.950.658.343 85,26% 100 100% 100% 1.374.859.657

2 Program

Peningkatan

Sarana

Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana

prasarana yg

tersedia

204.947.000 203.094.999 99,10 % 1 1 100% 1.852.001

Jumlah sarana

prasarana yg

terpelihara

225.525.000 218.902.124 97,06 % 1 1 100% 6.622.876

B. CAPAIAN KINERJA


2019:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terpenuhinya kebutuhan

dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kantor


12 bln 9 bln 100%

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yg ttersedia

9 jenis 9 jenis 100%

Terpenuhinya pengelolaan

kepegawaian dan

peningkatan kapasitas

SDM Bappeda

Jumlah sarana prasarana yg terpelihara

104 unit 104 unit 100%





SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan

dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja,

baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan

Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawiandalam rangka

mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan

berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus

(sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak

mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman

evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan

KepegawianpadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang sebagai Berikut:




Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Scedul

yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penyerapan

penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IVsesuai ketentuan serta melakukan

monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas

Implementasi LKjOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi

sebagaimana mestinya.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki

Target dan realisasiditelitiulang


Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

LaporanKinerjaTahun2019dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:




2. Laporan kinerja (Lkj) Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 di

harapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk

menyempurnakan dokumen perrencanaan pelaksanaan program dan kegiatan di

periode yang akan datang


Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE. NIP. 19790526 201101 2 005


LaporanKinerjaSub Bagian Keuangan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Keuangan

terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.


menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub

Bagian KeuanganmerupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor08Tahun2013dan telah diubah menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.





perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuanganfungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja SubBagian Keuangan sebagai

pedoman kerja ;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran

pendapatan/belanja ;

c. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

d. penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan lain-lain);


e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian

tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

f. penyusunan laporan kegiatan Sub.Bagian Keuangan ;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

Sub Bagian Keuanganmempunyaiperanpentingdalammengkoordinasikan proses

penerapan penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program,

penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung

jawabandi lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017


BAB II



Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2019 yang ditandatangani Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan

mewujudkan 7 (tujuh) Target Kinerja dengan 7 (tujuh) Sasaran Strategis

yaitupenyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan

pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan

sebagai bahan laporan pertanggung jawabanpada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

TABEL

PEJANJIAN KINERJA

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman kerja

Jumlah program dan kegiatan sub bagian keuangan

3 dok

2 Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/ belanja

Jumlah 20 dok

3

Meneliti dan mengoreksi kebenaran dokumen/ bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang

Jumlah laporan dokumen keungan penerimaan, penyampaian dan pengeluaran

20 dok

4

Membuat laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan admnistrasi keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban

Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan akhir tahuan

20 berkas

5 Memeliharan dan mengamankan dokumen pengelolaan keungan

Jumlah dokumen yang dipelihara 20 dok

6 Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan

Jumlah Dokumen laporan progran kerja sub bagian Keuangan

12 berkas

7 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD 52 keg


B. CAPAIAN KINERJA


2019:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan

SasaranKegiatan IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun 1 1 100%

Terlaksananya

Penyusunan

Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA)

SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD

52 52 100%

Terlaksananya

verifikasi dan

pertanggungjawaban

keuangan SKPD

Jumlah Kegiatan SKPD

20 20 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian KeuanganTahun 2019

No Sasaran/




Terlaksananya

Penyusunan

Rencana Kerja

dan Anggaran

(RKA) PD

Jumlah Dokumen RKAPD

44.660.000 31.979.750 71,61% 52 52 100% 12.680.250

Terlaksananya

Penyusunan

Rencana Kerja

Akhir Tahun

Jumlah

Dokumen

Laporan Akhir

Tahun

2.000.000 1.821.300 91,06% 1 100% 100% 178.700











Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,


Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Keuangandalam rangka mewujudkan

target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai

bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai

permintaan).




Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian KeuanganpadaBadan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:


Anggaran

Realisasi %

1

Program Peningkatan

Pengemabangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja Dan

Keuangan

Penyusunan laporn Akhir

Keuangan Tahun

2.000.000 1.821.300 91,06

2 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan Rencanan

Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD Daerah

44.660.000 31.979.750 71,61




Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul

yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran, agar penerapan


monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi

atas Implementasi LKj PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.




Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP





2. Laporan kinerja (Lkj) Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 di harapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk

menyempurnakan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan di



Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH


Plt. KASUBAG KEUANGAN

SUKARDI, S. AP. NIP. 19670921 199403 1 002

LaporanKinerjaSub Bagian Penyusunan Program 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Penyusunan

Program terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.



Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program

merupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten

Lumajang Nomor53Tahun2016 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila ada

perubahan) Deraturan DaerahKabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang.





perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program fungsi:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;

c. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran;

d. Melaksanakan penyusunan perencanaan program/ kegiatan Bappeda;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;


f. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana

Stategi/Restra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain).

Sub Bagian Penyusunan

Programmempunyaiperanpentingdalammengkoordinasikan proses penerapan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tahun 2019


BAB II



Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan

akan mewujudkan 2 (dua) Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis

yaituTerlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya

Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPDpada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

TABEL

PERJANJIAN KINERJA

NO. SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyusunan Rencana kerja PD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

10

2 Terlaksananya Penyusunan Lacapkin dan LAKIP

Jumlah Dokumen SAKIP

20

KEGIATAN ANGGARAN

1 Penyusunan Rencana Kerja

Rp. 2.000.000

2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP

Rp. 5.000.000

Jumlah Total Rp. 7.000.000


B. CAPAIAN KINERJA


2019:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program


Terlaksananya

penyusunan Renstra,

Renja, PK dan LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan 4 4 100%

Terlaksananya

Pengendalian dan

evaluasi

Proqram/Kegiatan

PD

Jumlah Dokumen Laporan

1 1 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan ProgramTahun 2019

No Sasaran/




Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

5.000.000 4.673.000 0% 4 4 100% 337.000

persentase

sistem

pelaporan

capaian kinerja

yang tepat

waktu

2.000.000 1.973.000 98,65% 1 1 100% 27.000











Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja,


Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Penyusunan Programdalam rangka

mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan

berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus

(sesuai permintaan).




Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan

ProgrampadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

sebagai Berikut:


Anggaran

Realisasi %

1 Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Canpaian Kinerja Dan

Keuangan

1. Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

5.000.000 4.673.000 93,46

2. Penyusunan Rencana Kerja 2.000.000 1.973.000 98,65




Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time Scedul

yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar penerapan


monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi

atas Implementasi LKjOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.




Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP





2. Laporan kinerja (Lkj) Kasubag Penyusunan Program pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019 di harapkan dapat

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk

menyempurnakan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan di


Lumajang, Januari2020

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH


KASUBAG SUNGRAM

SUKARDI, S, AP. NIP. 1967199403 1 002


LaporanKinerjaBidangFisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas BidangFisik dan Prasarana



menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang

Fisik dan Prasarana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016,

Bidang Fisik dan Prasaranamempunyaitugasmembantu Kepala Badan dalam

melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang Fisik dan Prasarana.Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Perumusandanpenyusunan program kerja di BidangFisikdanPrasarana ;

b. Pengkoordinasiandanpembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang Fisik dan Prasarana ;

c. Penyelenggaraan monitoring danevaluasidi bidangFisikdanPrasarana;

d. Pelaporanpelaksanaantugasdan program kerja diBidangFisikdanPrasarana;

e. Pemberian saran danpertimbanganmengenailangkahdantindakan yang

perludiambilkepadaKepala Bappeda;

f. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehKepala Bappeda.

Bidang Fisik dan Prasaranaterbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

3. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan.


BAB II




Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana, terdapat 1 target kinerja yang harus dipenuhi olehKepala Bidang Fisik

dan Prasarana, yaitu :

Tabel 1

Bidang Fisik dan Prasarana

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Perencanaan Fisik dan Prasarana

- Persentase dokumen perencanaan FISPRA yang dimanfaatkan OPD

100%

Program Perencanaan

PembangunanFisik dan Prasarana Rp3.253.488.000

Jumlah Total Rp3.253.488.000

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana,

serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019.


Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana

Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2019 NO. SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Perencanaan

Pembangunan Fisik dan Prasarana

Persentase dokumen

perencanaan Fisik Prasarana

yang dimanfaatkan OPD

100% 100% 100%

No Program Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Tribulan4

(Rp.)

RealisasiTribulan

4

(Rp.)

%

1 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

3.253.488.000,- 3.253.488.000,- 2.858.353.840,- 87,85

Total 3.253.488.000,- 3.253.488.000,- 2.858.353.840,- 87,85

Cost per outcome Bidang Fisik dan Prasarana

Tribulan ke 4, Tahun 2019

No. Program

Anggaran Kinerja Efisien

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) %

Target Realisasi Capaian

(%)

1. Program Perencanaan

Pembangunan Fisik dan

Prasarana

3.253.488.000 2.858.353.840 87,85 100% 100 % 100%


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasarana sudah

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi

dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur dan

instansi vertikal, serta pihak ketiga telah dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke 4 tahun 2019, capaian

realisasi kinerja keuangan Bidang Fisik dan Prasarana belum mencapai target

seperti yang telah ditetapkan dalam time schedule kegiatan yaitu 100%, tapi hanya

mencapai 87,85% dari yang ditargetkan karena efisiensi anggaran serta ada

beberapa kegiatan yang memang tidak dapat dilakukan. Namun untuk realisasi

kinerja kegiatan telah dapat mencapai target yaitu 100%.



Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang terkait

dengan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana baik

Perangkat Daerah yang menjadi ranah koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga. Serta mengefektifkan

proses monitoring dan evaluasi untuk mengawal pencapaian sasaran di Bidang Fisik

dan Prasarana.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 4Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik dan Prasaranatelah di

laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Fisik dan Prasarana telah sesuai dengan

yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja dan akan terus di tingkatkan

pencapaiannya melalui koordinasi yang intensif dengan pihak yang terkait.



KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina

NIP. 19670325 199312 2 001

KABID FISIK DAN PRASARANA

BAPPEDA KAB. LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si. Pembina

NIP. 19670325 199312 2 001

Laporan Kinerja Bidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Pasarana




Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan

FungsiSerta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Bidang Fisik

dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan

perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di

bidang fisik dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Fisik dan

Prasarana mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana

b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang fisik dan prasarana wilayah

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bappeda

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.


Bidang Fisik dan Prasarana berubah menjadi 3 sub bidang, yaitu :




Tugas Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman adalah:

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan penataan

ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan penataan

ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman dengan instansi

terkait.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

urusan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.

5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.


BAB II




Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman,

ada 7 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :

1. Terlaksananya Faslitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

2. Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah.

3. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

4. Tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Penanganan Kawasan

Kumuh Perkotaan

5. Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

6. Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah

(RPIJM) Kabupaten Lumajang bidang Keciptakaryaan

7. Tersusunnya dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Perda Revisi RTRW

Tabel 1

Rencana Capaian Kinerja tahun 2019

Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Faslitasi dan Koordinasi Pokja AMPL

Persentase kegiatan Pokja AMPL yang terfasilitasi

100 %

2

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah.

Persentase kegiatan Pengembangan wilayah yang terfasilitasi

100 %

3

Tersusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Jumlah dokumen tersusun 1 dok

4

Tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi BKPRD yang dilaksanakan OPD

1 dok

5

Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman


6 Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen tersusun 1 dok


NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Lumajang bidang Keciptakaryaan

7

Tersusunnya dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Perda Revisi RTRW


Survey dan Pemetaan Rp 15.000.000,-

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

Rp 1.155.696.600,-

B. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2019, Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman juga

mengkoordinasikan 7sub kegiatan yang diharapkan bisa mendukung tupoksinya.

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri Bulan

III Tahun 2019.

Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan

Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2019

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Faslitasi dan

Koordinasi Pokja AMPL Persentase kegiatan Pokja

AMPL yang terfasilitasi 100 % 100 % 100 %

2

Terlaksananya Fasilitasi dan

Koordinasi Pengembangan Wilayah.

Persentase kegiatan

Pengembangan wilayah yang

terfasilitasi

100 % 100 % 100 %

3 Tersusunnya dokumen Rencana

Induk Sistem Penyediaan Air Minum Jumlah dokumen tersusun 1 dok 1 dok 100 %

4

Tersusunnya dokumen Rencana

Pencegahan dan Penanganan

Kawasan Kumuh Perkotaan

Persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi BKPRD yang

dilaksanakan OPD

1 dok 1 dok 100 %

5


Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah dokumen tersusun 1 dok 1 dok 1 dok

6


Pembangunan Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Kabupaten

Lumajang bidang Keciptakaryaan




1 2 3 4 5 6

7

Tersusunnya dokumen Naskah

Akademik dan Rancangan Perda

Revisi RTRW


No Program Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi

Tribulan 3

(Rp.)

%

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

Fisik dan

Prasarana

Perencanaan

Pengembangan

Wilayah dan

Permukiman

1.355.696.600 1.355.696.600 1.303.203.250 96,13

Total 1.355.696.600 1.355.696.600 1.303.203.250 96,13

Cost per outcome Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman

Tribulan ke 4, Tahun 2019

No. Program Kegiatan


Pagu Anggaran

(Rp.) Realisasi (Rp.) % Target Realisasi

Capaian (%)

1. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman

197.106.200 152.213.850 77,34 100% 100% 100

1.158.590.400 1.150.989.400 99,34 5 dok 5dok 100


Secara tupoksi, semua kegiatan yang ada dalam perjanjian kinerja sudah

dilaksanakan oleh Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman.Sub kegiatan

penyusunan dokumen sudah 96,13% terlaksana.Untuk sub kegiatan diluar LS atau

kajian, penyerapan hanya sebesar 77,34% dimana kode rekening yang paling sedikit

penyerapannya adalah makan dan minum rapat, jasa instruktur dan fotocopy. Hal ini

dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyerapan kembali di triwulan 4

D. RENCANA TINDAK LANJUT


Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Penataan Ruang dan

Permukimansudah dilaksanakan. Demikian juga kegiatan tambahan sudah di

maksimalkan pelaksanaannya. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk

tahun berikutnya agar serapan anggaran serta output kegiatan dapat tercapai

dengan optimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penataan Ruang dan

Permukiman telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD

terkait baik tingkat Kabupaten, provinsi dan pusat telah berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan sudah terselesaikan dengan output sebagian

besar sebagaimana yang ditargetkan, tantangan ke depan yang perlu

mendapat perhatian adalah perbaikan system monitoring dan evaluasi hasil

pembangunan oleh kelompok kerja.


Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

PUGUH BUDI LASWONO, ST., MT. NIP. 19780508 200903 1 005

Kasubid Penataan Ruang dan

Permukiman

VENDY PRAYASDIKA W, ST., MT. NIP. 19860620 200903 1 002

LaporanKinerjaBidang Fisik dan Prasarana 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SARANA PRASARANA DAN PERHUBUNGAN


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Prasarana




Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan

FungsiSerta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang.






a. Perumusandanpenyusunan program kerjaBidangFisikdanPrasarana

b. Pengkoordinasiandanpembinaankegiatanperencanaanpembangunan di

bidangfisikdanprasaranawilayah

c. Penyelenggaraan monitoring danevaluasibidangfisikdanprasaranawilayah

d. Pemberian saran danpertimbanganmengenailangkahdantindakan yang

perludiambilkepadaKepala Bappeda

e. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehKepala Bappeda.






Tugas Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan adalah:

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pekerjaan umum

dan perhubungan

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pekerjaan

umum dan perhubungan dengan instansi terkait.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan

pekerjaan umum dan perhubungan.

5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan

Prasarana.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala

Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan

Perhubungan, ada 1 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Perhubungan.

Tabel 1


Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan


1 2 3 4

1

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan

Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan yang tersusun

2 dok

Persentase hasil faskoor Prasarana wilayah dan Perhubungan yang dilaksanakan OPD

100%

PerencanaanPrasarana Wilayah

danPerhubungan Rp873.706.400

Jumlah Total Rp873.706.400

B. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2019, Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan juga

mengkoordinasikan 1 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung tupoksinya. Berikut

adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tri Bulan IVTahun

2019.


Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan



1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Perhubungan

Jumlah dokumen Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Perhubungan yang tersusun

2 dok 2 dok 100%

Persentase hasil faskoor

Prasarana wilayah dan

Perhubungan yang dilaksanakan

OPD

100% 100% 100%

No. Program Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.)

Target Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi

Tribulan 4

(Rp.)

%

1 Program Perencanaan

Pembangunan Fisik

dan Prasarana

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Perhubungan

873.706.400,- 873.706.400,- 615.104.600,- 70,40

Total 873.706.400,- 873.706.400,- 615.104.600,- 70,40

Cost per outcome Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan

Tribulan ke 4 Tahun 2019

No. Program Kegiatan


Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) %

Target Realisasi Capaian

(%)

1. Program

Perencanaan

Pembangunan Fisik

dan Prasarana

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Perhubungan

873.706.400 615.104.600 0,08 2 dok 2 dok 100%

100% 100% 100%



dilaksanakan oleh Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan. Kegiatan

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan telah menghasilkan 2 dokumen

yaitu Kajian Analisis Pengaruh Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan Data Spasial Wilayah Sarana Pendidikan. Kedua dokumen tersebut

dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Lumajang, serta mengetahui persebaran sarana pendidikan di


Kabupaten Lumajang beserta kondisinya, sehingga pembangunan sarana

pendidikan dapat langsung tertuju pada lokasi yang benar-benar membutuhkan serta

dapat diketahui pengaruh pembangunan infrastruktur kabupaten terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten. Selain itu juga telah dilaksanakan fasilitasi dan

koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta implementasi smart city Kab.

Lumajang yang hasilnya dapat ditindaklanjuti oleh OPD yang terkait.Anggaran

Kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Perhubungan telah terserap 70,40%

dari target anggaran yang ditetapkan, disebabkan karena beberapa sub kegiatan

tidak dapat terlaksana sebagaimana rencana serta adanya sisa lelang.


Kajian Analisis Pengaruh Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

diharap dapat menjadi salah satu dasar perencanaan pemenuhan infrastruktur di

Kab. Lumajang, Kajian Data Spasial Wilayah Sarana Pendidikan diharap dapat

menjadi database sarana pendidikan yang berbasis spasial, proses updating data,

monitoring dan evaluasi ke depannya perlu diagendakan setiap triwulan agar target

yang telah ditetapkan dapat dikawal realisasinya.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III PENUTUP


berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sarana, Prasarana dan

Perhubungan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD

terkait baik tingkat Kabupaten maupun provinsi telah berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Perhubungan sudah cukup maksimal, namun perlu proses monitoring dan

evaluasi yang rutin.


Mengetahui, KepalaBidang Fisik dan Prasarana


Kasubid Sarana, Prasarana dan

Perhubungan

FAHRIZAL MUTTAQIEN A., ST. NIP. 19850331 200903 1 004


LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENGAIRAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bidang Fisik dan Pasarana


Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 Tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi,

baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian

kinerja Bidang Fisik dan Prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati

Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lumajang.






a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Prasarana

b. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perencanaan pembangunan di

bidang fisik dan prasarana wilayah

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang fisik dan prasarana wilayah

d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bappeda

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.




2. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Perhubungan


Tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan adalah:

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup

dan Pengairan

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan urusan

energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan energi dan

sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pengairan dengan instansi terkait.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

urusan energi dan sumber daya alam, lingkugan hidup dan pengairan.

5. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang

perlu diambil kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.


BAB II




Bidang Fisik dan Prasarana dengan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan, ada 1 sasaran kinerja yang harus di capai, yaitu :

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan

B. CAPAIAN KINERJA

Rencana capaian kinerja Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 1


Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan


1 2 3 4

1

Terlaksananya Penyusunan Dokumen PerencanaanSumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan yang tersusun

6 dok

Persentase hasil faskor Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan yang dilaksanakan OPD

100 %

Tahun 2019, Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan

juga mengkoordinasikan 1 kegiatan yang diharapkan bisa mendukung tupoksinya.

Berikut adalah Realisasi Program kegiatan yang dihasilkan pada Tri Bulan IVTahun

2019:


Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan



(Rp.)

Target

Tribulan 4

(Rp.)

Realisasi

Tribulan 4

(Rp.)

%

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

Fisik dan

Prasarana

Perencanaan

Sumber Daya

Alam,

Lingkungan

Hidup dan

Pengairan

1.024.085.000,- 1.024.085.000 940.045.990,- 91.79

Total 1.024.085.000,- 1.024.085.000 940.045.990,- 91.79



dilaksanakan oleh Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengairan.Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan

Pengairansudah terlaksana dan terjadi efiesiensi di anggaran.


Kegiatan yang menjadi tupoksi Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairanakan dilakukan evaluasi di akhir tahun untuk peningkatan

kinerja di tahun mendatang


Laporan kurang baik


Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

BAB III PENUTUP



berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam,

Lingkungan Hidup dan Pengairan telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi

koordinasi dengan OPD terkait baik tingkat Kabupaten maupun provinsi telah

berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan sudah terlaksana dengan baik

Lumajang, Desember2019

Mengetahui, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Ir. RETNO WULAN ANDARIM.Si. NIP. 19670325 199312 2 001

Kasubid Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengairan


LaporanKinerjaKepala Bidang Sosbud 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA


BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansipemerintah kepada



untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya terhadap pencapaian

kinerja yang telah diperjanjikan.



Sosial Budaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun2016,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmempunyaitugasmembantu Kepala

Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sosial dan

Budaya.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai

fungsi:

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di BidangSosialBudaya;

b. Pengkoordinasian dan Pembinaan kegiatanperencanaan pembangunan di Bidang

Sosial dan Budaya;

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasiBidangSosialBudaya;

d. Pelaporanpelaksanaantugas dan program kerjaBidangSosialBudaya;

e. Pemberian saran dan pertimbanganmengenailangkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perludiambildibidangtugasnyakepadaKepala Badan Perencanaaan

Pembangunan Daerah;

f. Pelaksanaantugas-tugas lain sesuaibidangtugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial Budaya terdiri 3 sub bidang,

antara lain:

a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.


BAB II




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Sosial Budaya

dengan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, dan Sumber

Daya Aparatur dengan terdapat 6 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA BIDANG SOSIAL BUDAYA

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN2019

KEGIATAN ANGGARAN SETELAH PAK

1 Perencanaan Sumber Daya Manusia Rp 412.500.000

2 Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat Rp 280.000.000

3 Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Rp 240.000.000

Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 932.500.000


1 2 3 4

1 Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Sumberdaya Manusia

Jumlah Dokumen tatanan

Kabupaten Sehat, Jumlah

Dokumen PUG, dan

Jumlah Dokumen

Penyusunan SDG’s

- 4 Jenis Dokumen

2 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah dokumen Inkesos

dan prosentase hasil

Faskor TKPKD yang

dilaksanakan

- 3 Jenis Dokumen

(100%)


Perencanaan

Pemerintahan dan

aparatur

Jumlah Dokumen Monev,

Jumlah Dokumen Renstra,

dan Jumlah Peningkatan

Kapasitas Aparatur Desa

(RPJMDes)

- 2 Jenis Dokumen, 198

desa


B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Sosial Budaya, serta

target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019

Tabel 2.1. Realisasi Program Kegiatan Bidang Sosial BudayaTribulanIVTahun 2019

NO SASARAN/KE

GIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Sumberdaya

Manusia


Kabupaten Sehat,

Jumlah Dokumen PUG,

dan Jumlah Dokumen

Penyusunan SDG’s

100% 75% 75%

2 Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah dokumen

Inkesos dan

prosentase hasil

Faskor TKPKD yang

dilaksanakan.

100% 100% 100%

3 Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Pemerintahan

dan aparatur

Jumlah Dokumen

Monev, Jumlah

Dokumen Renstra, dan

Jumlah Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Desa (RPJMDes)

100% 100% 100%

2.2.Cost per outcome Bidang Sosial Budaya Bappeda Tri BulanIV -Tahun 2019

No Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Anggaran Setelah PAK Kinerja Efisi

en

Pagu Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Target Realisa

si Capaian

1 Perencanaan

Sosial Budaya

Perencanaan

Sumber Daya

Manusia

412.500.000 179.563.500 43,53% 100% 75% 75%

2 Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

280.000.000 265.260.000 94.74% 100% 100% 100%


3 Perencanaan

Sosial Budaya

Perencanaan

Pemerintahan

dan Aparatur

240.000.000 208.829.350 87,01% 100% 100% 100%

932.500.000 653.652.850 75,09% 100% 91,67% 91,67%


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budayasudah dilaksanakan

sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani.Koordinasidengan instansi

terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Program kerja bidang Sosial Budaya dengan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan pada

tribulan IVtahun 2019 nilai riil realisasi capaian indikator kinerja sebesar 91,67%

dengan penyerapan dari 2kegiatan (Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat dan

Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur) sebesar 100% dan 1kegiatan yaitu sub

bidang sumber daya manusia sebesar 75%karena Penyusunan Dokumen RAD SDGs

(Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals) tidak

dilaksanakan.Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1 disebutkan

bahwa “Untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di

wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha,

Akademisi, dan pihak terkait lainnya”, artinya kabupaten/kota berkontribusi pada

penyusunan matriks SDGs kabupaten yang merupakan komponen utama dokumen

RAD-SDGs Provinsi. Akan tetapi, kabupaten/kota tetap berperan melakukan evaluasi

capaian SDGs. Pada tahun 2020 direncanakan adanya kajian yang lebih mendalam

mengenai analisis evaluasi capaian SDGs di Kabupaten Lumajang sebagai bentuk

pelaporan kabupaten terhadap evaluasi RAD SDGs provinsi.

Penyerapan anggaran terbesar di Bidang Sosial Budaya adalah pada kegiatan

Perencanaan Kesejahteraan Masyarakatsenilai Rp. 265.260.000 (94,74%),

berikutnya adalah kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatursebesar

Rp.208.829.350(87,01%), sedangkan untuk kegiatan pada Perencanaan Sumber

Daya Manusia terserap sebesar Rp. 179.563.500 (43,53%). Dari 3 (tiga) kegiatan

tersebut, total anggaran yang terserap oleh Bidang Sosial Budayasampai dengan

tribulan IV mencapai 75,09%atau sebesar Rp.653.652.850.Daftar Realisasi keuangan

pada Program dan Kegiatan SosialBudayapada Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang pada Tri Bulan IV adalah sebagai berikut:



Setelah PAK (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1 Perencanaan

Sosial Budaya

Perencanaan Sumber

Daya Manusia

412.500.000 179.563.500 43,53%

2 Perencanaan

Sosial dan Budaya

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

280.000.000 265.260.000 94.74%

3 Perencanaan

Sosial Budaya

Perencanaan

Pemerintahan dan

Aparatur

240.000.000 208.829.350 87,01%

932.500.000 653.652.850 75,09%


Perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan

dokumen perencanaan secara swakeloladitahun mendatang akan dilaksanakan

secara selektif dan dipersiapkan dokumen pendukungnya secara seksama agar

penyelesaian target kinerja dan keuangan dapat lebih maksimal dan efisien dan tepat

waktu.

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, pada waktu yang akan

datang secara kualitas pekerjaan yang berkaitan dengan MoU perlukonsistensi

kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan dan ketaatan dalam pencairan anggaran

sehingga perlu didorong untuk segera melakukan permintaan pencairan dana sesuai

time schedule yang direncanakan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………….........……

………………………………………………………………………........……

BAB III

PENUTUP



1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budayatelah dilaksanakan

dengan baik sampai dengan tribulan IVtahun 2019;

2. Pencapaian realisasi capaian indikator kinerja BidangSosial Budaya sudah cukup

baik yaitu sebesar91,67% dari total 3 program/egiatan yang

dilaksanakansedangkancapaianrealisasianggaran Bidang Sosial Budaya sebesar

75,09%anggaran terserap dari total anggaran sebesar Rp.932.500.000.

Lumajang,3 Januari2020

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.

NIP. 19670325 199312 2 001

KABID SOSIAL BUDAYA


ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si.

NIP. 19750313 200212 1 005

Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019


LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya,

secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel

terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi

hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan

akuntabilitas Bidang Sosial Budaya terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik

yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang

Sosial Budaya, khususnya pada Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Sub bidang

Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Sosial Budaya dalam

melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penelitian dan

pengembangan bidang kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dan

desa yang kaitannya dengan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Lumajang.

Fungsinya :

a. Menyusun program kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi terkait;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan kesejahteraan

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial Budaya;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sosial Budaya.


BAB II




Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Kesejahteraan Masyarakat, antara lain :


SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019


1 2 3 4


Perencanaan Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah dokumen Inkesos dan prosentase

hasil Faskor TKPKD yang dilaksanakan

3 Jenis

Dokumen

(100%)


1. Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat Rp 280.000.000

Jumlah Total Rp 280.000.000

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus

di penuhi oleh Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2019

2.1. Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sampai Tribulan IV Tahun 2019


1 2 3 4 5 6


Perencanaan Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah dokumen

Inkesos dan

prosentase hasil

Faskor TKPKD yang

dilaksanakan.

3 Jenis

dokumen

3 dokumen 100%


2.2. Cost per outcome Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Tri Bulan IV Tahun 2019

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja Efis

ien

Pagu

Anggaran

Setelah PAK

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) % Target Realisasi

Capaia

n

1 Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Perencanaan

Kesejahteraan

Masyarakat

280.000.000 265.260.000 94.74

%

3

dokume

n

3

dokum

en

100% 0


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kinerja yang telah

ditandatangani telah dilaksanakan. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan

sub bidang Kesejahteraan Masyarakat telah terlaksana dengan baik di Tribulan IV.

Penyerapan anggaran realisasinya masih dibawah target karena ada beberapa belanja

yang mengalami pergeseran dan perubahan anggaran kegiatan. Sedangkan terkait

kegiatan, nilai realisasi dan capaian kinerja sudah sesuai dengan target kinerja perubahan

yang disusun. Secara keseluruhan pada sub bidang Kesejahteraan Masyarakat nilai

penyerapan anggaran rata-rata sebesar 94.74% dari total anggaran sebesar Rp.

280.000.000.


Fungsi dan tugas Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk menyiapkan

bahan perencanaan dan koordinasi harus lebih ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan yang dibuat tepat sasaran/efektif sesuai kebutuhan dan efisien secara

anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa mendukung

fungsi Sub bidang Kesejahteraan Masyarakat secara maksimal.



Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

………………………………………………………….....………….........

………………………………………………………….....………….........

………………………………………………………….....………….........


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait tugas lain yang mempunyai anggaran, realisasinya masih dibawah target

karena ada beberapa belanja yang mengalami pergeseran dan perubahan anggaran

kegiatan. Sedangkan terkait kegiatan, nilai realisasi dan capaian kinerja sudah sesuai

dengan target kinerja perubahan yang disusun. Nilai penyerapan anggaran rata-rata

sebesar 8.01% dari total anggaran sebesar Rp. 280.000.000.

Lumajang, 3 Januari 2020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG SOSI AL BUDAYA

ENDHI SETYO A. S.Sos, M.Si,

NIP. 19750313 200212 1 005

KASUBID KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

AHMAD MUIZUL MAHSUS, S.Sos.

NIP. 19770506 200604 1 026

LaporanKinerjaSub Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas bagian Sosial Budaya


Dalam Laporan Kinerja Tri Bulan IV Tahun 2019 ini disajikan beberapa


pencapaian kinerja Bidang Sosial Budaya.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Pemerintahan

dan Aparatur.

Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur adalah membantu Bidang Sosial

Budaya dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan,

penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, politik,

hukum, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, perpustakaan dan

kearsipan, komunikasi dan informatika, serta aspek kerjasama perencanaan

pembangunan.

Fungsinya:

• Menyusun Program Kerja Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.;

• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang penyelenggaraan

pemerintahan, politik, hukum, perlindungan masyarakat, ketentraman dan

ketertiban, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, serta aspek

kerjasama perencanaan pembangunan;

• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidangpenyelenggaraan



kerjasama perencanaan pembangunandengan instansi terkait;

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang penyelenggaraan




kerjasama perencanaan pembangunan;

• Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya;

• pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala

Bidang Sosial Budaya.


BAB II




Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Pemerintahan dan Aparatur, antara lain:


SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN2019


1 2 3 4


Perencanaan Pemerintahan dan

aparatur

Jumlah Dokumen Monev,

Jumlah Dokumen Renstra,

dan Jumlah Peningkatan

Kapasitas Aparatur Desa

(RPJMDes)

2 Jenis

Dokumen,

198 desa


1 Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur Rp 240.000.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang

harusdipenuhiolehSubBidang Pemerintahan dan Aparatur pada Tri Bulan IV tahun

2019.

2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Tribulan IVTahun 2019

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6


Perencanaan

Pemerintahan dan

aparatur

Jumlah Dokumen

Monev, Jumlah

Dokumen Renstra,

dan Jumlah

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Desa (RPJMDes)

100% 100 100%


2.2 Cost per outcomeSub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Tri Bulan IVTahun 2019

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja

Efisien

Pagu

Anggaran

Setelah

PAK (Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

% Target Realisasi Capaian

1 Perencan

aan Sosial

Budaya

Perencanaan

Pemerintahan

dan Aparatur

240.000.000 208.829.350 87.01 100 100 100 12.99


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kenerja yang telah

ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan

bahan perencanaan sub bidang Pemerintahan dan Aparatur telah terlaksana dengan

baik di tribulan IV.Terkait kegiatan,capaian realisasi anggaran telah mencapai target

karena kegiatan telah terlaksana. Pada kinerja nilai riil realisasi dan capaian kinerja

sebesar 100 % dari 1 (satu) jenis dokumen renstra yang telah dan 1 (satu) jenis

laporan monev. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam hal ini bimtek

penyusunan RPJMDes telah dilaksanakan pada bulan November 2019 yang dihadiri

oleh 198 Sekretaris desa yang mewakili kepala desa dalam mengikuti Bimtek..

Capaian anggaran sebesar 87.01% dari total anggaran sebesar Rp.240.000.000,

yaitu sebesar Rp. 208.829.350. belum terserapnya anggaran 100% dikarenakan

adanya efisiensi anggaran yang menyesuaikan realisasi kegiatan sesungguhnya di

saat pelaksanaan.

Indikator dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masih berbeda dengan

yang ada di renstra dikarenakan adanya penyesuian pada saat awal dan proses

pengesahan dalam renstra. Apabila melihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran

maka terdapat target 30 dokumen monev, 10 buku renstra dan 198 kades, pada

pelaksanaannya hal ini sudah dilaksanakan yaitu dengan adanya 198 dokumen

RKPDesa yang dilakukan monitoring dan evaluasi, 198 sekdes yang dalam hal ini

mewakili kades dalam mengikuti bimtek RPJM Desa serta 10 buku renstra telah

dipenuhi dengan 52 dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator dalam renstra adalah Jumlah dokumen perencanaan tentang

pemerintahan dan aparatur yang disusun dengan target sebanyak 2 dokumen dan

Jumlah fasilitasi perencanaan pengembangan tentang Pemerintahan dan Aparatur

dengan target sebanyak 2 dokumen. Pada pelaksanaannya Jumlah dokumen

perencanaan tentang pemerintahan dan aparatur yang disusun yaitu dokumen

renstra OPD yang telah dijadikan satu menjadi peraturan bupati dan dokumen

kegiatan pelaksanaan bimtek RPJM Desa, sedangkan untuk indikator Jumlah


fasilitasi perencanaan pengembangan tentang Pemerintahan dan Aparatur sebanyak

2 dokumen yaitu dokumen fasilitasi perencanaan untuk RKA OPD dengan

melakukan pra desk RKA terkait kegiatan-kegiatan yang ada di OPD rumpun Sosial

dan Budaya dan dokumen fasilitasi terkait penyusunan Renstra OPD yang ada pada

rumpun Bidang Sosial dan Budaya


Fungsi dan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur untuk menyiapkan

bahan perencanaan dan koordinasi harus tetap optimal. Hal ini di maksudkan agar

perencanaan yang dibuat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara

anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diharapkan bisa

mendukung fungsi Sub bidang Pemerintahan dan Aparatur secara maksimal.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pemerintahan dan Aparaturpada tri bulan IV Tahun

2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sudah melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam

lingkupnya.

2. Capaian kinerja sebesar 100% dari 2 (dua) jenis dokumen renstra yang telah

diselesaikan dalam bentuk peraturan bupati dan dokumen kegiatan pelaksanaan

bimtek RPJM Desa, sedangkan untuk kinerja fasilitasi perencanaan

pengembangan tentang Pemerintahan dan Aparatur sebanyak 2 dokumen yaitu

dokumen fasilitasi perencanaan untuk RKA OPD dengan melakukan pra desk

RKA terkait kegiatan-kegiatan yang ada di OPD rumpun Sosial dan Budaya dan

dokumen fasilitasi terkait penyusunan Renstra OPD yang ada pada rumpun

Bidang Sosial dan Budaya. Capaian anggaran sebesar 87.01% dari total

anggaran sebesar Rp.240.000.000, yaitu sebesar Rp. 208.829.350. belum

terserapnya anggaran 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang

menyesuaikan realisasi kegiatan sesungguhnya di saat pelaksanaan.

Lumajang, 3 Januari 2020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG

SOSIAL DAN BUDAYA


NIP. 19750313 200212 1 005

KASUBID

PEMERINTAHANDAN APARATUR,

TRI CAHYO AGUNG PRASETYO, S.KM.

NIP. 19850617 201001 1 022

LaporanKinerjaSub Bidang Sumber Daya Manusia 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas BidangSosial Budaya


Dalam Laporan Kinerja Tri BulanIVTahun 2019 ini disajikan beberapa


pencapaian kinerja Bidang Sosial Budaya.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya

Manusia.

Tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia adalah

membantuBidangSosialBudayadalammelaksanakankegiatankoordinasi dan

sinkronisasiperencanaan, penelitian dan

pengembanganbidangkeagamaan,urusanpendidikandan kebudayaan,

kesehatan,tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan

olahraga.

Fungsinya:

• Menyusun Program Kerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia;

• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang keagamaan,

urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,

kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;


• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan bidang keagamaan,



perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olehraga dengan instansi

terkait;

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang keagamaan,



perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;

• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Sosial

Budaya;

• Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang Sosial Budaya.


BAB II




Bidang Sosial Budaya dan Kasubid Sumber Daya Manusia, antara lain:


SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN2019


1 2 3 4


Dokumen Perencanaan Sumberdaya

Manusia


Kabupaten Sehat, Jumlah

Dokumen PUG, dan Jumlah

Dokumen Penyusunan

SDG’s

4 Jenis

Dokumen


1 Perencanaan Sumber Daya Manusia Rp 412.500.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang

harus dipenuhi oleh Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Tri Bulan IVtahun

2019.

2.1 Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang SDM BidangSosial Budaya

Tribulan IVTahun 2019



1 2 3 4 5 6


Dokumen Perencanaan

Sumberdaya Manusia

Jumlah

Dokumen

tatanan

100% 75% 75%




1 2 3 4 5 6

Kabupaten

Sehat, Jumlah

Dokumen PUG,

dan Jumlah

Dokumen

Penyusunan

SDG’s

2.2 Cost per outcomeSub Bidang SDM Bidang Sosial Budaya Bappeda

Tri Bulan IVTahun 2019

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja

Efisie

n

Pagu

Anggaran

Setelah

PAK (Rp)

Realisasi

(Rp) Capaian Target Realisasi Capaian

1 Perencana

an Sosial

Budaya

Perencanaan

Sumber Daya

Manusia

412.500.000 179.563.500

43,53% 100% 75% 75% 0


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam perjanjian kenerja yang telah

ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan

bahan perencanaan sub bidang Sumber Daya Manusia telah terlaksana dengan baik

di tribulan IV. Capaian realisasi anggaran sebesar 43,53% dari total anggaran

sebesar Rp.412.500.000 karena anggaran belanja modal aset tidak berwujud tidak

diserap. Sedangkan capaian indikator kinerja sebesar 75% karena Penyusunan

Dokumen RAD SDGs (Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals) tidak

dilaksanakan. Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1

disebutkan bahwa “Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun

RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing

dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait

lainnya”, artinya kabupaten/kota berkontribusi pada penyusunan matriks SDGs

kabupaten yang merupakan komponen utama dokumen RAD-SDGs Provinsi. Akan

tetapi, kabupaten/kota tetap berperan melakukan evaluasi capaian SDGs. Pada

tahun 2020 direncanakan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai analisis


evaluasi capaian SDGs di Kabupaten Lumajang sebagai bentuk pelaporan

kabupaten terhadap evaluasi RAD SDGs provinsi.


Fungsi dan tugas Sub Bidang Sumber Daya Manusia untuk menyiapkan

bahan perencanaan dan koordinasi terlaksana dengan optimal. Hal ini

dikarenakanadanya perencanaan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien

secara anggaran.Sedangkan kegiatan tambahan yang dilaksanakan diupayakan

dapat mendukung fungsi Sub bidang Sumber Daya Manusia secara maksimal.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Tri Bulan IVTahun 2019

dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia sudah melaksanakan tugas dan fungsinya

dalam mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada dalam lingkupnya.

2. a. Capaian realisasi anggaran yang dapat terserap sebesar Rp.179.563.500,- atau

sebesar 43,53% dari total anggaran Rp.412.500.000.

b. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sebesar 75% atau sebanyak 3

(tiga) dokumen dari 4 (empat) dokumen yang ditargetkan.

Lumajang,3 Januari 2020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA


NIP. 19750313 200212 1 005

KASUBID SUMBER DAYA MANUSIA,

RIESA DAEYANI, S.KM.

NIP. 19830321 200903 2 006

Laporan Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG DATA DAN EVALUASI


BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Laporan Kinerja disusun yaitu untuk Memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja

dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas

dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)

terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan)

dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dan sebagai salah satu bentuk transparansi dan

akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan

dirangkum. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan

pelaporanpelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi

dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang evaluasi dan pelaporan;

• menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan dengan instansi

terkait;

• melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

• menyusun bahan kajian teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;

• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Bidang Data dan Evaluasi;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data

dan Evaluasi dan Kasubid Evaluasi dan Pelaporan, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJASUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN


TAHUN ANGGARAN : 2019


1 2 3 4

1 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan

Pemangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Hasil Perencanaan

Pembangunan yang

sudahTerlaksana

4 kali, 4

dokumen

KEGIATAN ANGGARAN

1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Perencanaan Pemangunan Daerah Rp 102.100.000


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub

Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tri Bulan IVtahun 2019

Tabel 2.1

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan PelaporanBidang Data dan Evaluasi


NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Perencanaan

Pemangunan Daerah

Jumlah Kegiatan

Monitoring dan

Evaluasi Hasil

Perencanaan

Pembangunan yang

sudahTerlaksana

4 kali, 4

dokumen

4 kali, 4

dokumen

100 %


Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bidang Evaluasi dan PelaporanBidang Data dan Evaluasi Bappeda

Tri Bulan III, Tahun 2019

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja efisien

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Cap

aia

n %

Target Realis

asi

Ca

pai

an

1 Program

Perencanaa

n

Pembangun

an Daerah

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan

Perencanaan

Pemangunan

Daerah

102.100.000 69.267.000 67,

84

%

4 kali, 4

dokumen

laporan

4 kali

4 dok.

10

0%


Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani

telah dilaksanakan dengan baik. Sampai tribulan IV, realisasi sebesar Rp. 69.267.000,- (67,84%),

dengan realisasi kinerja 100 % dengan tersusunnya 4 dokumen (Evaluasi RKPD Semester 1 dan 2

serta Pelaporan DAK Semester1 dan 2 dan Perencanaan DAK Th 2020), serta dilaksanakannya 2

jenis monev (DAK dan Pembangunan) di semester 1 dan 2.


Fungsi dan tugas Sub bidang sub bidang Evaluasi dan Pelaporan untuk dalam pelaksanaan

kegiatan, perencanaan dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagidi tahun mendatang. Sedangkan

kegiatan tambahan yang dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang sub bidang

Evaluasi dan Pelaporansecara maksimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang sub bidang Evaluasi dan PelaporanTahun 2019 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut :

1. Sub bidang Evaluasi dan Pelaporansudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

mengkoordinasikan OPD yang berada dalam lingkupnya.

2. Terkait target di tribulan keempat tahun 2019, sub bidang Evaluasi dan Pelaporan telah

berusaha memaksimalkan penyerapan kegiatan. Sub bidang akan mengevaluasi kembali

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, sehingga di tahun anggaran 2020, program

dan kegiatan di tahun 2020 lebih lancar dan sesuai time schedule pelaksanaan.

Lumajang, Desember 2019

Mengetahui,

KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI

MOCHAMMAD SUHARTONO, SE, MM

Pembina

NIP. 19661227 199503 1 004

KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN,

EBARA PRASETYO BUDI SANTOSO, S.Si

Penata

NIP. 19810524 201001 1 015

Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI

BIDANG DATA DAN EVALUASI


BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip

merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya.

Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu

disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian Data dan

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan..

Dalam Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang

menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Data dan

Evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun 2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam evaluasi dan

pelaporanpelaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang.

Tugas Sub Bidang Data dan Informasi adalah membantu Bidang Data dan Evaluasi dalam

melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai berikut :

• menyusunan Program Kerja Sub Bidang Data dan Informasi ;

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan bidang Data dan Informasi, serta

penelitian dan pengembangan;

• Mengumpulkan, mengolah dan menyusun serta evaluasi data-data dan informasi pembangunan;

• menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan

perencanaan pembangunan dengan instansi terkait;

• menyelenggarakan pengumpulan informasi, data dan keterangan guna pengembangan kemampuan

penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahua dan teknologi;

• menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara dokumen statistik hasil-hasil pembangunan;

• menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan;

• menyusun bahan kajian teknis di bidang data dan informasi;

• memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada

Kepala Bidang Data dan Evaluasi;

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Evaluasi.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Data

dan Evaluasi dan Kasubid Data dan Informasi, antara lain :

FORMULIR PERJAJIAN KINERJASUB BIDANG DATA DAN INFORMASI




1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyelengaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data statistik

dasar dan sektoral dan jumlah

aplikasi yang dikembangkan

8 jenis

buku, 1

aplikasi

2 Terlaksananya Fasilitasi dan Pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Kajian Disparitas

Antar Wilayah dan Fasilitasi

Penelitian dan Pengembangan

1 dokumen

1 Kegiatan

KEGIATAN ANGGARAN

1

Penyusunan Analisa Data dan Informasi Pembangunan

Daerah Rp 621.100.000,00

2

Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan

Pengembangan Rp 256.500.000,00

Jumlah Total Rp 877.600.000,00


B. CAPAIAN KINERJA

Berikut tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target kinerja yang harus di penuhi oleh Sub

Bidang Data dan Informasi pada Tri Bulan II tahun 2019

Tabel 2

Realisasi Program Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Data dan Evaluasi

Sampai Tribulan Ke-3 Tahun 2019

NO. SASARAN/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

1 Terlaksananya Pengembangan

Data/Informasi yang dapat

dimanfaatkan

Jumlah dokumen

data statistik dasar

dan sektoral dan

jumlah aplikasi yang

dikembangkan

8 jenis

buku, 1

aplikasi

8 jenis buku

,1 aplikasi

Musrenbang

100%

2 Terlaksananya Fasilitasi dan

Pelaksanaan Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah Dokumen

Kajian Disparitas

Antar Wilayah dan

Fasilitasi Penelitian

dan Pengembangan

1 dokumen

1 Kegiatan

1 100%

2.2 Cost per outcome Sub Bidang Evaluasi dan PelaporanBidang Data dan Evaluasi Bappeda Tri

Bulan II, Tahun 2019

No Program Kegiatan

Anggaran Kinerja efisie

n

Pagu

Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaia

n %

Target Realisasi Cap

aian

1 Program

Perencaaan

Pembangun

an Daerah

Penyusunan

Analisa Data

dan Informasi

Pembangunan

Daerah

621.100.000 493.971.500 79,53%

8 jenis

buku,

1

aplikas

i

8 jenis

buku, 1

aplikasi

100

%

2 Program

Penelitian

dan

Pengemban

gan Wilayah

Fasilitasi dan

Pelaksanaan

Penelitian dan

Pengembangan

256.500.000 117.500.000 45,81 %

1

dokum

en

1

Kegiat

an

1

dokume

n

1

Kegiata

n

100

%



Secara umum, tugas yang diamanahkan dalam pejanjian kenerja yang telah ditandatangani

telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dan penyiapan bahan perencanaan sub bidang

Data dan Informasi telah terlaksana dengan baik di Tribulan IV.


Fungsi dan tugas Sub bidang Data dan Informasi untuk menyiapkan bahan perencanaan

dan koordinasi harus bisa di tingkatkan lagi. Hal ini di maksudkan agar perencanaan yang di buat

tepat sasaran sesuai kebutuhan dan efisien secara anggaran. Sedangkan kegiatan tambahan yang

dilaksanakan di harapkan bisa mendukung fungsi Sub bidang Data dan Informasi secara maksimal.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi Tahun 2019 dapat disimpulkan secara umum

Sub bidang Data dan Informasi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan

OPD yang berada dalam lingkupnya.


Laporan Kinerja Kepala Bidang Dalev 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG DATA DAN EVALUASI


BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, merupakan

suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan bidang dengan tujuan

agar masing-masing unit OPD dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada

dibawah pengawasanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal

yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian

Data dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.


menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Data dan

Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 82 Tahun2016, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugasmembantu Kepala Badan dalam

mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Data dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan pembangunan;

b. Penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil

perencanaan pembangunan;

c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja

pembangunan daerah serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan program, lintas program,

prioritas rencana kerja pemerintah daerah dan sektoral;

e. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan dan perencanaan program

pembangunan daerah;

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil

kepada Kepala Bappeda;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Evaluasi terdiri 3 sub bidang, antara lain :

a. Sub Bidang Data dan Informasi;

b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.


BAB II



Sebagaimana Perjanjian KinerjaTahun 2019 yang ditandatangani antara Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Data dan Evaluasi dengan Sub Bidang

Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian serta Sub Bidang Evaluasi dan

Pelaporan dengan terdapat target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu:

FORMULIR PERJAJIAN KINERJA BIDANG DATA DAN EVALUASI



1

Penyelenggaraan Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan Daerah

Rp 742.500.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pemangunan Daerah Rp 102.100.000

3 Penyusunan Analisa Data dan Informasi Pembangunan Daerah Rp 621.100.000

4. Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Rp 256.500.000

Rp 1.722.200.000

B. CAPAIAN KINERJA


1 2 3 4

1

Terlasananya Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Jumlah tahapan kegiatan Musrenbang RKPD yang terlaksana dan Jumlah dokumen perencanaan

5 tahapan, 4 dokumen

2

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pemangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan yang sudahTerlaksana

4 kali, 4 dokumen

3

Terlaksananya Penyelengaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen data statistik dasar dan sektoral dan jumlah aplikasi yang dikembangkan

8 jenis buku, 1 aplikasi

4

Terlaksananya Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar Wilayah dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

1 dokumen

1 Kegiatan


Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan Bidang Data dan Evaluasi, serta target

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019.

Tabel 2 Realisasi Program Kegiatan Bidang Data dan EvaluasiSampai Tribulan Ke 3

Tahun 2019

NO SASARAN/KEGIA

TAN

INDIKATOR

KINERJA TARGET

REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1

Terlasananya

Penyelenggaraan

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Jumlah tahapan kegiatan

Musrenbang RKPD yang

terlaksana dan Jumlah

dokumen perencanaan

5 tahapan, 4

dokumen

5 tahapan, 4

dokumen

100%

2

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Perencanaan

Pemangunan

Daerah

Jumlah Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi

Hasil Perencanaan

Pembangunan yang

sudahTerlaksana

4 kali, 4

dokumen

4 kali, 4

dokumen

100%

3

Terlaksananya

Pengembangan

Data/Informasi

yang dapat

dimanfaatkan

Jumlah dokumen data

statistik dasar dan sektoral

dan jumlah aplikasi yang

dikembangkan

8 jenis buku,

1 aplikasi

8 jenis buku,

1 aplikasi

100%

4

Terlaksananya

Fasilitasi dan

Pelaksanaan

Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah Dokumen Kajian Disparitas Antar Wilayah dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

1 dokumen

1 Kegiatan

1 dokumen

1 Kegiatan

100%

1.2. Cost per outcome Bidang Data dan EvaluasiBappeda Tribulan IV, Tahun 2019

No

Program / kegiatan Indikator kinerja

Anggaran Kinerja

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.) % Target Realisasi Capaian

1

Penyelenggar

aan

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Penyelenggaraan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

742.500.000

659.222.500

88,78 %

5 tahapan, 4

dokumen

5 tahapan,

4

dokumen

100%

2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pemangunan

Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Perencanaan

102.100.000 69.267.000 67,84 %

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

100%


Daerah Pembangunan yang sudahTerlaksana

Pelaksanaan Perencanaan Pemangunan Daerah

Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pemangunan Daerah

3

Penyusunan Analisa Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Penyusunan Analisa Data dan Informasi Pembangunan Daerah

621.100.000 493.971.500 79,53%

8 jenis buku, 1 aplikasi

8 jenis buku, 1 aplikasi 100%

4.

Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Fasilitasi dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

256.500.000 117.500.000 45,81 %

1 dokumen

1 Kegiatan

1

dokumen

1 Kegiatan 100%


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Evaluasi Bappeda sudah dilaksanakan

sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, sedangkan koordinasidengan instansi

terkait di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.


Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan secara

swakelola, perlu didorong untuk dilakukan penyelesaian secara administrasi keuangan. Sehingga

target kinerja Bidang dan target kinerja keuangan akan selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, secara kualitas pekerjaan sudah sesuai

dengan MOU yang dilakukan. Perlu untuk menjaga konsistensi kualitas dan ketepatan waktu

pekerjaan dan ketaatan dalam pencairan anggaran. Sehingga perlu di dorong untuk segera

melakukan permintaan pencairan dana sesuai time schedule yang direncanakan.


Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

BAB III

PENUTUP


Laporan Kinerja Tahun 2019 tribulsn III dapat disimpulkan secara umum tugas pokok dan fungsi

Bidang Data dan Evaluasitelah di laksanakan dengan baik;


LaporanKinerjaBidang Ekonomi 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT BIDANG EKONOMI


BAB I

PENDAHULUAN


secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang

akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja

yang telah diperjanjikan.



Ekonomi.


Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmempunyaitugasmembantu Kepala Badan

dalam mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan bidang Pertanian dan Ketahanan

Pangan, Kelautan dan Perikanan, Koperasi dan UKM, Investasi/ Penanaman Modal,

Perindustrian dan Perdagangan.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi

mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program kerja di BidangEkonomi ;

b. Pengkoordinasian dan mensinkronkankegiatanperencanaan, penelitian dan

pengembanganbidangekonomikecilmenengah, perdagangan, koperasi dan

penanaman modal sertainvestasi ;

c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasibidangekonomi dan industri ;

d. Pelaporanpelaksanaantugas dan program kerjaBidangEkonomi

e. Pemberian saran dan pertimbanganmengenailangkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perludiambildibidangtugasnyakepadaKepalaBadan ;

f. Pelaksanaantugas-tugas lain sesuaibidangtugasnya yang diberikan oleh Kepala

Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang ekonomi terdiri 3 sub bidang, yaitu sub

bidang pertanian, sub bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan Dunia

Usaha dan sub bidang Koperasi dan Usaha Mikro

a. Sub Bidang Pertanian.

Sub bidangpertanianmempunyaitugasmembantuKepala

BidangEkonomidalammelaksanakanperumusan kebijakan, pengkoordinasian,


pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang

pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;

• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan;

• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,


• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan ;

• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil oleh Kepala Bidang Ekonomi;

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi

b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia

Usahaadalah membantuKepala BidangEkonomidalammelaksanakanperumusan

kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang

ekonomi khususnya di sub bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal

dan pengembangan dunia usaha dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

pengembangan Dunia Usaha;

• Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,

Perdagangan,Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia Usaha;

• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Perindustrian,


• Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan

Perindustrian, Perdagangan,Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia

Usaha;

• pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;

• pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro adalah membantuKepala

BidangEkonomidalammelaksanakanperumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang

koperasi dan usaha mikro dengan tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

• Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan koperasi,

usaha mikro dan pariwisata;


• Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan koperasi,


• Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan koperasi,


• Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu


• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II




Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Ekonomi, terdapat

3 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu :

Tabel .1

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen

perencanaan pembangunan

Ekonomi yang dimanfaatkan

oleh OPD

70%

PROGRAM ANGGARAN

1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 963.270.000

Jumlah Total 963.270.000

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/programBidang Ekonomi, serta target

kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019.

Tabel 2

Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Tribulan IV tahun 2019

SASARAN PROGRAM INDIKATOR


Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

100% 100% 100%


Tabel 3 Realisasi Program Kegiatan Bidang Ekonomi

Sampai Tribulan ke IV Tahun 2019


(Rp.)

Targets/d

Tribulan3.

(Rp.)

Realisasi

s/dTribulan 2

(Rp.)

%

1 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

450.670.000,- 450.670.000,- 430.953.000,- 95,62

2 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

195.000.000,- 195.000.000,- 190.619.000,- 97,75

3 Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan

Koperasi, Usaha

Mikro dan

Pariwisata

317.600.000,- 317.600.000,- 276.646.500,- 87,10

Total 963.270.000,- 963.270.000,- 898.218.500,- 93,25,-


Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi sudah dilaksanakan sesuai

dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi

terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke 4 tahun 2019, dari 3

kegiatan di bidang ekonomi meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usahatarget kinerja

telah tercapai 100%, dengan realisasi keuangan Rp. 430.953.000,- atau 95,62%

dari target 450.670.000,-

2. Kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangantarget kinerja telah

tercapai 100%, dengan realisasi keuangan Rp. 190.619.000,- atau 97,75% dari

target 195.000.000,-

3. Kegiatan Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisatatarget kinerja telah

tercapai 100%, dengan realisasi keuangan Rp. 276.646.500,- atau 87,10% dari

target 317.600.000,-

Secara keseluruhan untuk bidang ekonomi capaian target kinerja terlaksana 100%

sedangkan kinerja keuangan Bidang Ekonomi mencapai 93,25% atau sebesar Rp.

898.218.000,- dari anggaran Rp. 963.270.000,-.


Semua kegiatan masih pada tahap awal pelaksanaan, dan perlu terus di kawal

agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.


Pencapaian tribulan 4 tahun anggaran 2019 ini akan menjadi bahan evaluasi

untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 agar bisa berjalan lebih baik lagi dan

sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan.

TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan ke 4Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi telah di laksanakan dengan

baik;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Ekonomi tahun 2019 telah tercapai dengan

serapan anggaran 93,25%.

Lumajang, Desember2019


KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si NIP. 19631116 199003 1 006

KABID EKONOMI


MAMI WOROARIJATI, SP, MP, NIP. 19720729 199901 2 001

LaporanKinerjaSub Bid Pertanian 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERTANIAN


BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Pertanian terhadap pencapaian

kinerja yang telah diperjanjikan.



Bidang Pertanian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang

Nomor15Tahun2016 tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah

KabupatenLumajang dan PeraturanBupatiLumajangNomor 82 Tahun 2016

tentangKedudukan, susunanorganisasi, uraiantugas dan fungsiserta tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.


Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Pertanian mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Pertanian;

2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan pertanian,


3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan pertanian,


4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan pertanian,

perikanan dan ketahanan pangan ;




6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II




Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Pertanian adalah dengan menyatakan

menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Indikator

Sasaran Strategis yaitutersusunnya Dokumen Bidang Pertanian dan Ketahanan

pangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen inventarisasi permasalahan

pertanian, dokumen Monitoring evaluasi pertanian dan dokumen RAD SKPG.

Tabel .1



1 Perencanaan Pertanian dan

Ketahanan Pangan

a. Inventarisasi

permasalahan, isu

strategis dan strategi

pengembangan pertanian

Jumlah dokumen

inventarisasi permasalahan,

isu strategis dan strategi

pengembangan pertanian

1

b. RAD Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Jumlah dokumen RAD

Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

1

c. Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen Monitoring

Evaluasi

1

KEGIATAN ANGGARAN

1 Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan 195.000.000

Jumlah Total 195.000.000


CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan padaTri Bulan

IV Tahun 2019:

Tabel 2

Capaian Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan II Tahun 2019

SasaranStrategis IndikatorKinerja Targe

t

Realisas

i

Capaia

n

TerlaksananyaPerencanaa

n Pertanian dan Ketahanan

Pangan

1. Jumlah

dokumen

inventarisasi

permasalahan,

isu strategis

dan strategi

pengembanga

n pertanian

2. Jumlah

dokumen RAD

Sistem

Kewaspadaan

Pangan dan

Gizi

3. Jumlah

dokumen

Monitoring

Evaluasi

100% 100% 100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pertanian sebagaimana

telah tertulis dan dalam dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah

dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten

maupun provinsi terus dilaksanakan.


Sedangkan terkait kegiatan, sampai dengan akhir Tribulan IV tahun 2019,

capaian kinerja Sub Bidang Pertanian tercapai 100% dari target tribulan IV. Capaian

100% adalah capaian pelaksanaan kinerja yang meliputi penyelesaian kajian RAD

Pangan dan Gizi, Dokumen inventarisasipermasalahan, isu strategis dan strategi

pengembangan pertanian dan dokumen Monitoring Evaluasi.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan

Pangan sampai dengan tribulan IV97,75%, atau Rp. 190.619.000 dari target

195.000.000,- sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 4.381.000,- merupakan

efisiensi karena seluruh target kegiatan telah tercapai 100 persen.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang PertanianpadaBidang

Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai

Berikut:

Tabel 3

Realisasi Anggaran Kinerja Ka Sub Bid Pertanian Tri Bulan I Tahun 2019


Anggaran Realisasi % Sisa Ket

1.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan

Pertanian dan

Ketahanan

Pangan

195.000.000 190.619.000

97,75

4.381.000

TOTAL 195.000.000 190.619.000 97,75 4.381.000

C. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dengan telah terlaksananya kegiatan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan

Pangan, output kegiatan akan ditindaklanjuti dan telah dianggarkan pada tahun 2020

dengan sosialisasi pada organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan

lainnya untuk dijadikan acuan atau bahan pertimbangan perencanaan program

kegiatan yang akan datang..


D. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Sub Bidang Pertanian pada Tribulan I Tahun 2018 dapat disimpulkan

secara ringkas sebagai berikut:




2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, belum mencapai target dan akan

laksanakan pada tribulan 4 utamanya untuk penyerapan anggaran.

Lumajang, 2019

Mengetahui,

Kepala Bidang Ekonomi

MAMI WOROARIJATI, MP Pembina

NIP. 197207291999012 001

KASUBID PERTANIAN

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. Penata

NIP. 197207011998031 006

LaporanKinerjaSub Bid PPDU 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA


BAB I

PENDAHULUAN





menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap


Dalam Laporan Kinerja Tribulan ke 4Tahun 2019 ini disajikan beberapa


pencapaian kinerja Bidang Ekonomi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah

Kabupaten Lumajang g Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.


Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam

melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Ekonomi terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pertanian;

2. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

Tugas Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia

Usaha adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

pengembangan Dunia Usaha;

2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Perindustrian,

Perdagangan,Penanaman Modaldan Pengembangan Dunia Usaha;


3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Perindustrian,


4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan

Perindustrian, Perdagangan,Penanaman Modal dan Pengembangan Dunia

Usaha;

5. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu

diambil kepada Kepala Bidang Ekonomi;

6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.


BAB II




Kepala Bidang Ekonomi dengan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Pengembangan Dunia Usaha, terdapat 1 target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu

Terlaksananya Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha.

Tabel 1

PerjanjianKinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang perindustrian,

perdagangan dan pengembangan dunia usaha, serta target kinerja yang harus

dicapai pada tahun 2019.

No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

1 Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha

1. Jumlah dokumen laporan Investasi Permasalahan, Isu Strategis dan Pengembangan Industri Perdagangan, Perindustrian dan Dunia Usaha.

2. Dokumen Laporan Monitoringdanevaluasi. 3. Dokumen Kajian Pengembangan BUMD &

BUMDES. 4. DokumenKajianPengembanganBUMTren. 5. DokumenKajianTinjauanHukum PAD Pasir

1 1 1 1 1 1

No Kegiatan Angaran

1 Perencanaan Perindutriandan Perdagangan dan Dunia Usaha 450.670.000,-

Jumlah 450.670.000,-


Tabel2

Rencana Capaian Kinerja Tribulan 1 tahun 2019

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha.

Tabel3 Realisasi Program Kegiatan

Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha Sampai Tribulan ke 4Tahun 2019

No Program Kegiatan Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.) Ket. Capaian

Sisa (Rp.000)

1

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan

Perindutrian,

Perdagangan dan

Dunia Usaha

450.670.000 430.953.000 95,62% 19.717.000

Total 450.670.000 430.953.000 95,62% 19.717.000


Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan

Pengembangan Dunia Usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja

yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten

maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada Tribulan ke 4tahun 2019, capaian

kinerja Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha

sudah 100% dari yang ditargetkan pada tribulan 4. Sub Kegiatan Investasi

Permasalahan, Isu Strategis dan Pengembangan Industri Perdagangan,

No.

Sasaran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Ket.

1.

Terlaksananya

Perencanaan,

Perindustrian,

Perdagangan

dan Dunia

Usaha

1. Jumlah dokumen laporan Investasi Permasalahan, Isu Strategis dan Pengembangan Industri Perdagangan, Perindustrian dan Dunia Usaha.

2. Dokumen Laporan Monitoringdanevaluasi.

3. Dokumen Kajian BUMD dan BUMDES

4. DokumenKajianPengembanganBUMTRen

100% 95,62% 100%

Rata rata


Perindustrian dan Dunia Usahasudahmelakukankoordinasimonitoring

danevaluasidenganperangkatdaerah yang menanganiperindustrian,

perdagangandanpenanaman modal.Sub kegiatanKajian BUMD & BUMDESyang

bekerjasamaLembagaPenelitiandanPengabdianMasyarakatUniversitasJembersudah

melakukansudahselesaidilaksanakandansudahpencairansudah 100%.Melalui PAK,

ada 2 tambahankegiatanprioritasbupati,

yaituKajianPengembanganBUMTrendanKajianTinjauanHukum PAD

Pasirsudahselesai di laksanakan.. DemikianjugaWorkshop

perindustriandanperdaganganjugasudahselesaidi laksanakan100% padatribulanke

4.


Kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga, perlu di dorong untuk segera

dilaksanakan sesuai time schedule yang direncanakan.


Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP


1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan

dan Pengembangan Dunia Usaha telah di laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan ke 4sudahsesuaidengan

yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, denganrealisasianggaran95,62%.

Lumajang, 2019

Mengetahui, KepalaBidang Ekonomi

MAMI WOROARIJATI, MP, NIP. 19720729 199901 2 001

Kasubid Perindustrian, Perdagangan Dan PDU

AL IMRON, S.Sos NIP. 19751104 200604 1 024

LaporanKinerjaSub Bid Koperasi dan Usaha Mikro 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO


BAB I

PENDAHULUAN





efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terhadap




Bidang Koperasi dan Usaha Mikroyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor15Tahun2016 tentangPembentukan dan

SusunanPerangkat Daerah KabupatenLumajang dan

PeraturanBupatiLumajangNomor 82 Tahun 2016 tentangKedudukan,

susunanorganisasi, uraiantugas dan fungsiserta tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.


Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikromempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Ekonomi Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang

Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Koperasi

dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan perencanaan urusan Koperasi

dan Usaha Mikro dan pariwisata;

3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi rencana pembangunan urusan Koperasi dan

Usaha Mikrodan pariwisatadengan instansi terkait;


4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan urusan Koperasi dan

Usaha Mikrodan pariwisata;



6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi .


BAB II



Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara

Kepala Bidang Ekonomi dan Kasubid Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata

adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) Target

Kinerja dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Strategis yaitu tersusunnya Dokumen

Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata dengan indikator kinerja jumlah

dokumen inventarisasi permasalahan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata ,

dokumen Monitoring evaluasi Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata dan dokumen

RAD Pariwisata.

Tabel .1



1 Perencanaan Koperasi, Usaha

Mikro dan Pariwisata

a. Inventarisasi

permasalahan, isu

strategis dan strategi

pengembangan pariwisata,

Koperasi dan usaha mikro

b. Fasilitasi kerjasama

dengan dunia usaha

/lembaga

c. Monitoring evaluasi

- Jumlah dokumen

inventarisasi permasalahan

isu strtegis dan strategi

pengembangan koperasi

usaha mikro dan pariwisata.

- Jumlah dokumen

Laporan CSR pelaksanaan

CSR 2019

- Dokumen monev

3

1

1



d. Kajian RAD Pariwisata

- Dokumen Kajian RAD

1

KEGIATAN ANGGARAN

1. Perencanaan Koperasi Usaha Mikro dan Pariwisata 317.600.000,-

Jumlah Total 317.600.000,-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan padaTri Bulan

3 Tahun 2019:

Tabel 2

Capaian Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan IV

Tahun 2019


Terlaksananya

Perencanaan

Koperasi, Usaha

mikro dan Pariwisata

Jumlah dokumen

inventarisasi

permasalahan isu

strtegis dan strategi

pengembangan koperasi

usaha mikro dan

pariwisata

100%

100%

100 % Jumlah dokumen

Laporan CSR

pelaksanaan CSR 2019

Dokumen monev

Dokumen Kajian RAD

Pariwisata



Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Koperasi dan Usaha mikro

sebagaimana telah tertulis dan dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah

dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten

maupun provinsi terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai dengan akhir Tribulan IV tahun 2019,

capaian kinerja Bidang Koperasi dan Usaha mikrotercapai 100% dari target tribulan

IV. Capaian 100% adalah capaian pelaksanaan kinerja yang meliputi penyelesaian

kajian RAD pengembangan pariwisata, Dokumen inventarisasi permasalahan, isu

strategis dan strategi pengembangan pertanian dan dokumen Monitoring Evaluasi.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Perencanaan Koperasi dan Usaha mikro

sampai dengan tribulan IV 87,10%, atau Rp. 276.646.500dari target 317.600.000,-,-

sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 40.953.500,- menyesuaikan jadwal nara

sumber dan juga merupakan efisiensi karena seluruh target kegiatan telah tercapai

100 persen.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Koperasi dan Usaha mikro pada

Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

sebagai Berikut:

Tabel 3

Realisasi Anggaran Kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Tri Bulan III

Tahun 2019


Anggaran Realisasi % Sisa Ket

1.

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Perencanaan

Koperasi,

Usaha Mikro

dan Pariwisata

317.600.000 276.646.500

87.10%

40.953.500

TOTAL 317.600.000 276.646.500 87.10% 40.953.500


Dengan telah terlaksananya kegiatan Perencanaan Koperasi dan Usaha mikro,

output kegiatan akan ditindaklanjuti dan telah dianggarkan pada tahun 2020 dengan

sosialisasi pada organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya

untuk dijadikan acuan atau bahan pertimbangan perencanaan program kegiatan yang

akan datang.



Laporankurangbaik

Laporansudahbaik

Laporandiperbaiki



Lain-lain ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….


BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan 4 tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai

berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Koperasi dan usaha mikro

telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan SKPD terkait baik

tingkat Kabupaten maupun provinsi telah berjalan.

2. Tugas tambahan berupa kegiatan kurang maksimal, terkendala jadwal

narasumber dengan pihak ke tiga.

Lumajang, 07Januari 2020

Mengetahui, KepalaBidang Ekonomi

MAMI WOROARIJATI, MP, Pembina

NIP. 19720729 199901 2 001

Kasubid Koperasi dan Usaha Mikro

M. ALBARUDI, SE Penata

NIP. 19780818 201101 1 005


LAPORAN KINERJA SEKRETARIS BADAN ......prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan

Documents