RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG … · dan Kader PKK Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai Optimalnya koordinasi antar SKPD dalam mendukung Program PKK Optimalnya

RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DR. NATA IRAWAN

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

JAKARTA, 26 FEBRUARI 2019

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SUKSESKANPEMILU 2019

KEBIJAKAN DITJEN BINA PEMDES

IMPLEMENTASI PERPRES 99 THN 2017

Yang Diharapkan

Meningkatnya kapasitas anggota dan Kader PKK

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai

Optimalnya koordinasi antar SKPD dalam mendukung

Program PKK

Optimalnya Pemahaman Perpres 99 Tahun 2017

Terwujudnya Keluarga

yang beriman dan

bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia dan

berbudi luhur, sehat

sejahtera, lahir dan

batin

Peluang/Kendala

Nasional

Regional

Internasional

Dasar Hukum

Perpres 99 Thn 2017

Permendagri

K S U

Kondisi Saat ini

Jmlh Desa : 74.954

Jmlh Kelurahan: 8.479

Jmlh Kecamatan : 7.201

Jmlh Kota: 98

Jmlh Kab: 416

Jmlh Penduduk Miskin di

Indonesia sebesar

25,95 juta dari total

jumlah penduduk 265

juta

(BPS, Maret 2018)

Investasi APBN : 187,7

Trilyun

TA 2019 : ± 73 Trilyun

Jmlh Penduduk Miskin di

Desa sebesar 15,81

juta dari total 25,95

juta penduduk miskin

(BPS, Maret 2018)

Jmlh anggota dan

Kader PKK se-Indonesia

adalah 11,47 juta

(2016)

Pokok – Pokok Persoalan

Kapasitas SDM Anggota dan Kader PKK belum optimal

Infrastruktur belum memadai

Koordinasi antar SKPD dalam mendukung Program PKK lemah

Pemahaman Perpres 99 Tahun 2017 belum optimal

S O M

Keluarga

SejahteraKebijakan: Rancana Induk PKK

Strategi : Pelatihan, Bimtek (4 Modul Bahan Ajar)

Upaya: Koordinasi K/L Terkait

Perp

res

5 Bab

Perp

res

19 Pasal P

erp

res

32 Ayat

Pasal 10 Pasal 14 Pasal 16Pasal 15 Pasal 17

Metode dan

mekanisme

penyusunan

rencana induk

dan strategi

Tata cara

pelaksanaan

10 program

pokok PKK

Tata cara

pelaporan

penyelenggarn

Gerakan PKK

Tata cara

Pembinaan

pemantauan

evaluasi

Pelibatan peran

serta masy dan

lembaga kemasy

lain

Latar Belakang

AMANAT PERPRES 99/ 2017

Latar Belakang

Pasal 10

Pasal 14 Pasal 16

Pasal 15

Pasal 17

PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI NOMOR 1 TAHUN

2013 TENTANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MELALUI

GERAKAN PKK

URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK

Sasaran yang hendak

diwujudkan

Arahpengaturan

JangkauanPengaturan

Penyelenggaraan Gerakan

PKK dengan Tim Penggerak

(TP PKK) sebagai

pelaksanan 10 program

Pokok PKK, melalui rencana

induk dan strategi dalam

mewujudkan visi dan misi

Gerakan PKK

Bagi seluruh pembina TP

PKK, ketua dan anggota

PKK di pusat, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan,

dan desa/kel

Peningkatan Gerakan

pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga

melalui 10 program Pokok

PKK dengan TP PKK sebagai

motor penggerak dengan

melibatkan K/L dan SKPD

SUBTANSI MENDASAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Tentang pelaksanaan PERPRESNOMOR 99 TH 2017

PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 99 TH 2017

PERATURAN MENDAGRI

NOMOR 1 TH 2013

Metode dan mekanisme

penyusunan rencana

induk dan strategi

Gerakan PKK

DRAFT PERMENDAGRI

TENTANG PELAKSANAAN

PERPRES NOMOR 99 TH

2017

Belum diatur Diatur secara terinci dalam

Pasal dan Ayat.

Tata cara pelaksanaan 10

program pokok PKK

Tata cara Pembentukan

TP PKK

Diatur belum terinci

Diatur belum terinci Diatur secara terinci dalam

Pasal

Diatur secara terinci dalam

pasal dan ayat

Tata cara Pembinaan

pemantauan evaluasi

Diatur belum terinci

Diatur secara terinci dalam

Pasal dan Ayat

Tata cara pelaporan

Penyelenggaraan

Gerakan PKK

Diatur belum terinci

Diatur secara terinci dalam

Pasal.

Pelibatan peran serta

masy dan lembaga kemasy

lain

Belum diatur

Diatur secara terinci dalam

Pasal dan Ayat Pengeloaan Sistem

Informasi Manajemen PKK Belum diatur

Diatur secara terinci dalam

Pasal.

Perp

res

10 Bab

Perp

res

69 Pasal

Perp

res

100 Ayat

NO BAB TENTANG BAGIAN PENGATURAN PASAL

1 I KEWENANGAN 1

2 II PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK Umum 2

3 III PERENCANAAN 3-8

4 IV PELAKSANAAN 9-19

5 V PEMBENTUKAN Pertama Tugas dan Fungsi Tim

Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

20-24

6 Kedua Kepengurusan Tim Penggerak

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

25-34

7 Ketiga Tata Kerja 35-38

8 Keempat Pengangkatan TP PKK 39-49

Sistematika Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tentang Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK

BAB TENTANG BAGIAN TENTANG PASAL

VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pertama Pembinaan 50-55

Kedua Pemantauan dan Evaluasi 56-59

VII PERENCANAAN Pelaporan 60-65

VIII PERAN SERTA MASYARAKAT 66

IX PENDANAAN 67

X KETENTUAN PENUTUP 68-69

Sistematika Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tentang Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK

“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta.

Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”. (Mohammad Hatta)