LAPORAN KINERJA · (PPTK). Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ... tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KE-

HUTANAN PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2017

LK

DLH

K P

RO

V.

BA

NT

EN

• List your most interesting items.





LAPORAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang

Telp. (0254) 267093

Fax. (0254) 267094 Website : www.dlhk.bantenprov.go.id

Email : [email protected]

i

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2017 ini,

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah

berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja

sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam hal ini

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi DLHK Provinsi Banten dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Pengejawantahan pertanggungjawaban dan

akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang

berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Provinsi Banten semata, tetapi telah menjadi tanggung jawab

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Saat ini isu

lingkungan telah menjadi isu global.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan

strategis terutama dalam era industrialisasi sekarang ini.

Diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha lebih

optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan

lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien

dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.

Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan

pembangunan yang berkelanjutan telah membuahkan hasil,

minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha

secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya

yang lebih keras masih perlu dilakukan.

ii

Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan

cenderung makin luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya

pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dilaksanakan

yang tentunya mempunyai dampak yang perlu dicegah dan

dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan

laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah

diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang

optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya

sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka

mewujudkan Banten Ramah Lingkungan menuju pembangunan

yang berkelenjutan dapat terlaksana dengan baik.

Serang, 29 Desember 2017

KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES NIP. 19621222 199003 1 004

iv

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi

iv

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1- 2

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1- 3

1.3 Landasan Hukum 1 - 8

1.4 Maksud dan Tujuan 1 - 9

1.5 Sistematika Penyusunan 1-10

2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis 2- 2

2.2 Perjanjian Kinerja

2-16

3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja 3- 2

3.2 Analisi Pencapaian Kinerja 3- 6

3.3 Akuntabilitas Keuangan 3-37

4 Penutup 4 - 2

LAMPIRAN

1 Pendahuluan

LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-1

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN

KINERJA DLHK

2017

1 Pendahuluan


Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas

kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun

dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta

dalam rangka mewujudkan Good Governance.

1

1 Pendahuluan


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun

LAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta

menjadi media informasi kepada public mengenai capaian

kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan

KehutananProvinsi Banten selama tahun 2017.

Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi

Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai peran yang sangat

strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup serta kelestraian hutan menjadi lebih baik dan

terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan

yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat

dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1 Pendahuluan


Fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan :

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH) Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program

(KRP) Provinsi;

b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

c. Pengelolaan Kehati Provinsi;

d. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah Provinsi;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan

oleh pemerintah daerah Provinsi;

f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah


g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH

yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah Provinsi;

h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat

daerah Provinsi;

1 Pendahuluan


i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah

Provinsi;

j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH

terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH

diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi; 2) Pembinaan

usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya

lintas daerah kabupaten/kota;

k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;

l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali

pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan

hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi

(KPHK);

n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi

dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan;

2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil

hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;

p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan

produksi;

q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;

r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas

produksi <6000 m³/tahun;

s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan

Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;

1 Pendahuluan


t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan

secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah

kabupaten/kota;

u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran

(Appendix) CITES.

v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting

dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam

pelestarian alam;

w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi:

- Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

- Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah


x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4

bidang yaitu, a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, b)

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian

Pencemaran, c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,

dan d) Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten, seperti berikut:

1 Pendahuluan


1 Pendahuluan


1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DLHK

Provinsi Banten adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

1 Pendahuluan


Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nagara No. 239

/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara, No. PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunga

Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 dimaksudkan

sebagai Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja

pembangunan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat

1 Pendahuluan


terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

(good governance dan clean government).

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun

2016 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan

KehutananProvinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan

untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Banten beserta

seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan

hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 dilakukan oleh

Tim Penyusun LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan

KehutananProvinsi Banten. Dalam proses penyusunan LAKIP

juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar

belakang,tugas pokok fungsi dan susunan organisasi,

1 Pendahuluan


maksud dan tujuan, landasan hukum, dan

sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai:

Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal

bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran

yang ingin diraih organisasi pada tahun yang

bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan

capaian visi dan misi organisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran

kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja,

termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan

pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan

alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan

tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala

utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di

tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN

KINERJA

DLHK

2017



Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan atau wawasan jauh ke depan, merupakan

arah kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam

mewujudkan tahapan pencapaian tujuan secara konsisten,

antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu

organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa

dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus

dilaksanakan. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima)

tahun pada Renstra terdahulu yang kondisinya tergambar saat ini

(existing), baik itu berupa potensi maupun permasalahan yang

semuanya perlu dikelola dengan baik, melalui konsep

2



pembangunan yang jelas dan terarah serta agenda dan prioritas

pembangunan nasional, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu

menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2012 – 2017.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan

penjabaran dari Visi Misi Gubernur Terpilih 2012 – 2017 dan

mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga

merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten di dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan

masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan

luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi

Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017, juga merupakan

bagian dari rangkaian pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam RPJMD periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi

Banten adalah : “Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera

Berlandaskan Iman dan Taqwa”, Sehingga diharapkan seluruh

stakeholder di Provinsi Banten secara bersama-sama

mengoptimalkan seluruh kapasitas dan potensi yang dimilikinya

untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat

Banten menjadi lebih sejahtera.

Pada Visi Provinsi Banten 2012 – 2017 terdapat 3 (tiga)

kata/kalimat kunci yaitu Bersatu, Sejahtera dan Iman dan Taqwa.

Kata “Bersatu” adalah merupakan tekad, sikap, dan komitmen

seluruh masyarakat Banten untuk bersatu menyamakan persepsi,

gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun

kebersamaan dalam membangun Banten serta proaktif

memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan

kesatuan NKRI, Kata “Sejahtera” merupakan refleksi dari



berkurangnya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran,

meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat,

meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya

kebanggaan jati diri masyarakat Banten. “Iman dan Taqwa”

merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya

kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang

saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan

bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.

Sementara itu, Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dan upaya mewujudkan

visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan

peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki

oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bersatu Mewujudkan

Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka

ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017”

sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada

Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012 – 2017, sebagai berikut:



1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan

Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan

wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan

dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan

prinsip pembangunan berkelanjutan;

2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan

kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah

dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius,

Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI

ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang

sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku

Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang

ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai,

membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah,

beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya

masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

5. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang

Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan



Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien,

dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup

dan kehutanan maka dengan mengacu pada Misi Pertama:

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung

Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan,

ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan

guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten

serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan

daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua: Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan

kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah

dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan

masyarakat; dan Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja

Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk

meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran

dari setiap misi di rumuskan sebagai berikut :



Misi ke-1

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari

industri dan domestik

2. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

3. Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam

pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Misi ke-2

1. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK)

2. Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung

3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk

kehutanan, penyuluhan, dan pengembangan benih/bibit

unggul.

4. Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil

kehutanan

5. Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran,sarana

pemasaran dan margin pemasaran dari hasil kehutanan.

Misi ke-5

1. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur,

pelayanan administrasi kepegawaian skala dinas.

2. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung

pelayanan kepada masyarakat

3. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana

operasional SKPD



2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program,

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal

yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang

mempengaruhinya.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten

Tujuan Sasaran Strategis

Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik serta adaptasi perubahan iklim

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya fungsi kawasan lindung

Meningkatkan produksi,

produktivitas dan kualitas produk kehutanan, penyuluhan, dan pengembangan benih/bibit unggul

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas tanaman kehutanan

Meningkatkan nilai tambah, pengembangan usaha pemasaran,sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil kehutanan

Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk kehutanan



Tujuan Sasaran Strategis

Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan lindung

Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan

Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel dan berbasis teknologi informasi

terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis

teknologi informasi

Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Meningkatkan pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

2.1.4. Program dan Indikasi Kegiatan

Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan

Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan

pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah

2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD

Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi

dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk

program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan

dilaksanakan selama periode 2012-2017.

Berdasarkan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah dan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2012 –



2017, pada tahun 2017 DLHK Provinsi Banten melaksanakan 1

(satu) urusan wajib lingkungan hidup, 1 (satu) urusan kehutanan

dan 1 (satu) urusan pemerintah fungsi penunjang, 8 (delapan)

Program dan 49 (empat puluh sembilan) Indikasi Kegiatan yang

akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten tahun 2017.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2017adalah sebagai

berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

4. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan

5. Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan

dan Lahan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah

Daerah

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

8. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah

sebagai berikut :



1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Capaian program :

a. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan

menurut SPM (20%).

b. Persentase kualitas udara yang terpantau dan

terinformasikan menurut SPM (20%).

c. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan

masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup (20%).

2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

Capaian program :

a. Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (8.000 ha)

b. Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung

(20%)

3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,


Capaian program :

a. Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi,

diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman

perkebunan (500 ha)

b. Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan

(3 unit)

c. Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (1

unit)

d. cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

pembangunan perkebunan (3 unit)



e. Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang

berkualitas (107.000 batang)

4. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk


Capaian program:

a. Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan

dan perkebunan (6 unit)

b. Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan

industri kehutanan dan perkebunan sehingga sehingga

dapat terus berproduksi (250)

5. Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan

dan Lahan

Capaian program:

a. Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (6

unit)

b. Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat

sekitar kawasan (10 kelompok)

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah

Daerah

Capaian program:

a. Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan (100%)

b. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Capaian program:

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (1 paket)



8. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Capaian program:

a. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran

serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)

b. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

di dalam dan ke Luar Daerah (100%)

c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Aparatur (100%)

d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan

pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

(100%)

Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

4. Pengadaan sarana dan prasarana kantor

5. Pengadaan Perangkat Alat Pemantau Kualitas Udara

(Kewajiban TA 2016)

6. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur

8. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

9. Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada UPT

Laboratorium

10. Pengadaan sarana dan prasarana pada UPT laboratorium



11. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT

Laboratorium

12. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

pada UPT Laboratorium

13. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pengelolaan

Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (BPHW-

PSC)

14. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai

Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon (BPHW-PSC)

15. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai

Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon (BPHW-PSC)


Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (BPHW-LT)


Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

(BPHW-LT).



(BPHW-LT)

19. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai


(BPHW-LT).

20. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK).


Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)




Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)


Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).


Pengelolaan Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).


Pengelolaan Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).

26. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

27. Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak

Lingkungan Hidup

28. Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan

Hukum Lingkungan

29. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

30. Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

31. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup

32. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan

33. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan

34. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

35. Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura

36. Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura

37. Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

38. Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama

39. Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak

40. Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon

41. Pengembangan Benih Unggul Bermutu



42. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman

43. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

44. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

45. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

46. Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

47. Pembinaan Pengujian Hasil Hutan

48. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan

49. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

2.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk

dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses

pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator

kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja

harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar

untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan

selesai dan berfungsi. Di samping itu, ndikator kinerja digunakan

untuk meyakinkan bahwa kinerja dari rganisasi/unit kerja yang

bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka encapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,



tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja

keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada

instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja,

organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan

dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai

berikut:

a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu

kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka

waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang

akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam

pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui

pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah

ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh

suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak

terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama

pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai

kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang

melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan

ramburambu bagi organisasi untuk melaksanakan

kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan

kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun

dalam menjalankan aktivitasnya



c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi

kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan

bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang

ditetapkan hendaknya:

a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah

interpretasi.

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif

maupun kualitatif.

c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran

lain).


menyusun penetapan kinerja tahun 2017 berdasarkan hasil

pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Target

capaian kinerja tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten dapat dilihat tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM

20%

Persentase kualitas udara yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM

20 %

Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat

20%




akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya fungsi kawasan lindung

Luas area rehabilitasi hutan dan lahan

8.000 ha

Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung

20%

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman kehutanan

Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (kehutanan)

3 unit

Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan (kehutanan) yang berkualitas

107.000 batang

Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk kehutanan

Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan

6 unit

Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan sehingga dapat terus berproduksi

250 industri

Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan

Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan

6 unit

Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan

10 kelompok

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur

Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan

100%

Rasio ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan

100%

Meningkatnya pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat 100%




Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100%

Rasio pembinaan dan

peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

100%

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan

100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP

DLHK

2017



Akuntablitas Kinerja

3.1. Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja.

Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu

data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan

data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal.

Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,

dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem

pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem

informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di

atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu,

sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan

data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab

3



dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang

ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan

kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan,

triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator

kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan,

keluaran, dan hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk

mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas

pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk

indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode

selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur

pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan

pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi

dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012 -

2017 . Telah ditetapkan 8 sasaran dengan 18 indikator sasaran,

dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator










Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di

tahun 2017, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada

tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2017

N

o Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi

Pencapai

an

1 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

Persentase kualitas air

yang terpantau dan

terinformasikan menurut

SPM

20% 120% 600%

Persentase kualitas udara

yang terpantau dan


SPM

Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah

pengaduan masyarakat

akibat dugaan

pencemaran atau

kerusakan lingkungan

hidup

20% 100% 500%

2 Meningkatnya kawasan

hutan lindung Banten

Luas area rehabilitasi

hutan dan lahan

8.000 ha 5.236 ha 65,45%

Prosentase peningkatan

fungsi hutan dan

kawasan lindung

20% 20%

100%

3 Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas tanaman

kehutanan

Cakupan ketersediaan

sumber benih tanaman

kehutanan

3 unit 3 unit 100%



N


Pencapai

an


benih tanaman

kehutanan yang

berkualitas

107.000

batang

200.000

batang

187%

4 Meningkatnya daya

saing dan pemasaran

produk kehutanan

Tingkat perkembangan

jumlah aneka usaha

kehutanan dan

perkebunan

6 unit 6 unit 100%

Cakupan tingkat

kemantapan tata usaha

dan pembinaan industri

kehutanan dan

perkebunan sehingga

dapat terus berproduksi

250

industri

250

industri

100%

5 Meningkatnya Daya

Dukung Sumber Daya

Hutan dan Lahan

Cakupan pengendalian

penggunaan kawasan

hutan

6 unit 6 unit 100%

Peningkatan jumlah

kelompok pemberdayaan

masyarakat sekitar

kawasan

10

kelompok

13

kelompok

130 %

6 Meningkatnya kualitas

dan kapasitas

kelembagaan dan

aparatur (6)

Rasio ketersediaan

dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

100%

100%

100%

Rasio ketersediaan

penatausahaan

pengendalian dan

evaluasi laporan

keuangan

100%

100%

100%

7 Meningkatnya sarana,

prasarana perkantoran

dan kapasitas aparatur

Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Adm.

Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan

100% 100% 100%

Rasio Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan

ke Luar Daerah

100% 100% 100%

Rasio Pembangunan,

Pengadaan,

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi Prasarana

dan Sarana Aparatur

100% 100% 100%



N


Pencapai

an

Rasio pembinaan dan

peningkatan pelayanan,

tata usaha dan

administrasi

kepegawaian

100% 100% 100%

8 Meningkatnya

pelayanan data dan

informasi publik yang

dapat diakses dengan

mudah dan cepat oleh

seluruh lapisan

masyarakat

Ketersediaan Data dan

Informasi pembangunan

100% 100% 100%

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Banten tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi

indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian

sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Banten.

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja dari setiap sasaran

strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten adalah sebagai berikut :



Sasaran 1

Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan

lingkungan dan resiko bencana

Sasaran pertama dicapai melalui program pengendalian

pencemaran lingkungan hidup dengan kegiatan a). peningkatan

perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup, b).

peningkatan pelayanan pengaduan dan penegakan hukum

lingkungan, c). peningkatan kapasitas lingkungan hidup, d).

peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3, e).

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, f).

peningkatan jaminan mutu laboratorium lingkungan, dan g).

pengujian dan analisis laboratorium lingkungan.

Pencapaian sasaran pertama Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut,

Tabel 3.2

Pencapaian Sasaran Pertama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No.

Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja

Tahun 2017 Target Realisasi

1


yang terpantau dan

terinformasikan

menurut SPM

%

20 120 600 %

2 Persentase kualitas

udara yang terpantau

dan terinformasikan

menurut SPM

% 100 100 100%

3 Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah

pengaduan

masyarakat akibat

% 20 100 500%



dugaan pencemaran

atau kerusakan

lingkungan hidup

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian

sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017 mencapai

target yang dapat di katagorikan Sangat Memuaskan.

Capaian sasaran terwujudnya pengendalian pencemaran

lingkungan hidup tergambar dari capaian 3 indikator dengan

uraian sebagai berikut :

1. Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan

menurut SPM

Indikator Kinerja kualitas air yang terpantau dan

terinformasikan menurut SPM (%) bertujuan untuk 1).

Tersedianya informasi kepada masyarakat diseluruh wilayah

Provinsi Banten terhadap kualitas air khususnya sungai-

sungai utama (S.Cisadane, S.Cidurian, S.Ciujung, S.Cirarab,

S.Cibanten, S.Cilemer, dan S.Cimanceuri) berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup. 2).

mengendalikan pencemaran air limbah industri dan rumah

sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017

telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :



a. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Ciujung dengan lokasi pemantauan di kabupaten

Lebak dan Kabupaten Serang, sejumlah 6 titik (Hulu

Cisalaraja, Ciberang, Jembatan Baru 3, Keragilan,

Jongjing, Pamarayan)

b. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cibanten sejumlah 6 titik dengan lokasi

pemantauan di kabupaten Serang dan Kota Serang,

sejumlah 6 titik (Desa pabuaran, Telaga Kencana, sumber

mulya abadi, kampung serutu, Jembatan Kaujon,

Jembatan Kaibon)

c. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cirarab sejumlah 8 titik dengan lokasi pemantauan

di kabupaten Tangerang (Jembatan Bitung, Jembatan

Pasar Kemis, Jembatan Total Persada, jembatan

perumahan tomang), Kota Tangerang (Kota Bumi, Kukus

cadas, sarakan, Cirarab)

d. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cidurian dengan lokasi pemantauan di kabupaten

Lebak dan Kabupaten Serang sejumlah 6 titik (Tanjung

Sari, Ranca Sumur, Cikande Hulu, Cikande Hilir, Koper,

Tanara)

e. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cisadane dengan lokasi pemantauan di kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sejumlah 6 titik

(Jembatan Cisauk, Gading Serpong, Jembatan Cikokol,

Jembatan Indorama, Jembatan Robinson, Pintu Air 10)



f. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cilemer dengan lokasi pemantauan di kabupaten

Pandeglang dan kabupaten Lebak, sejumlah 6 titik (Hulu

Mandalawangi, Kurung Kambing, Goyang Lidah,

Jembatan Cisata, Jembatan Surianeun,Jembatan Tegal

Papak)

g. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air

sungai Cimanceuri dengan lokasi pemantauan di

kabupaten tangerang, kota Tangerang, sejumlah 6 titik

(Jembatan Kutruk, Jembatan Ruko Millenium, Jembatan

Surya Toto, Jembatan Balaraja, Jembatan Baduk Anom,

Jembatan Barong)

h. Tersedianya informasi hasil pengawasan dan pengendalian

limbah industri dan limbah medis/rumah sakit (160

industri dan 40 rumah sakit)

Informasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Jenis pelayanan Informasi status mutu air

Dasar : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal : 28 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah

Provinsi dan Kab/Kota

Indikator : Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di

informasikan status mutu airnya

Rumus : ∑ Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya,

ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

∑ Jumlah sumber air yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi provinsi



Definisi/pengertian

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air

yang ditetapkan.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus

ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air

Penentuan status mutu air pada suatu sumber air dilakukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan kualitas air

dengan baku mutu air (BMA) yang diterapkan pada sumber air tersebut. Baik atau buruknya kualitas air diindikasikan oleh parameter-parameter, antara lain parameter kadar polutan yang

dikandungnya. Jika kadar polutan melebihi kadar maksimum yang dibakukan dalam BMA, air tersebut dinyatakan sebagai air

dinyatakan sebagai air yang cemar. Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 115

Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air telah diatur 2 (dua) metode untuk menentukan status mutu air yaitu

metode storet dan metode indeks pencemaran. Pada metode storet, status mutu air, dengan menggunakan sistem klasifikasi US-EPA, dinyatakan sebagai berikut:

1. Kelas A : baik sekali, skor = O (memenuhi baku mutu).

2. Kelas B : baik, skor antara -1 sampai dengan -10 (cemar ringan).

3. Kelas C : sedang, skor antara -11 sampai dengan -30 (cemar

sedang 4. Kelas D : buruk, skor <= -31 (cemar berat).

Sedangkan metode indeks pencemaran dinyatakan bahwa nilai : 1. 0 <= PIj <= 1,0 : memenuhi baku mutu.

2. 1,0 < PIj <= 5,0 : cemar ringan.

3. 5,0 < PIj <= 10 : cemar sedang.

4. PIj > 10 : cemar berat.



Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan menggunakan metode

Indeks Pencemaran status mutu air sungai dibeberapa sungai

digambarkan sebagai berikut:

1. Sungai Cisadane

Tabel 3.3. Hasil Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2017

Titik Pantau Peruntukan

Sungai

Pemantauan

I II

PI Status PI Status

Jemb. Cisauk II 4,7 ringan 2,4 Ringan

Jemb. PT. Indorama II 5,0 sedang 2,1 Ringan

Jemb. Gading II 4,8 ringan 2,2 Ringan

Jemb. Cikokol II 4,8 ringan 2,6 Ringan

Jemb. Robinson II 4,8 ringan 1,9 Ringan

Bend Pintu Air II 4,8 ringan 2,4 Ringan



2. Sungai Cidurian

Tabel 3.4. Hasil Pemantauan Sungai Cidurian Tahun 2017

Titik Pantau Peruntukkan

Kelas

Pemantauan

PI Status

Jembatan Kopo Maja II 4,8 Ringan

Ranca Sumur II 4,8 Ringan

Cikande Asem II 4,8 Ringan

Jembatan Koper II 5,0 Ringan

Jembatan Kresek II 4,9 Ringan

Kronjo II 5,0 Ringan

3. Sungai Ciujung

Tabel 3.5.

Hasil Pemantauan Sungai Ciujun Tahun 2017

Titik Pantau Peruntukan

Sungai

Pemantauan

I II III

PI Status PI Status PI Status

Hulu cisalaraja II 8,2 sedang 3,1 ringan 4,0 Ringan

Ciberang II 7,6 sedang 2,8 ringan 4,2 Ringan

Jembatan Baru 3 II 8,8 sedang 2,8 ringan 5,5 sedang

Kragilan II 7,7 sedang 2,8 ringan 4,7 Ringan

Jongjin II 7,1 sedang 3,1 ringan 4,4 Ringan

Bend. Pamarayan II 7,2 sedang 2,8 ringan 4,0 Ringan



4. Sungai Cirarab

Tabel 3.6. Hasil Pemantauan Sungai Cirarab Tahun 2017


Kelas

Pemantauan

I II III


Jemb. Bitung II 14,4 Berat 0,9 memenuhi 8,1 sedang

Jemb. Pasar

Kemis

II 8,2 Sedang 2,7 ringan 10,0 sedang

Jemb. Permata

Tangerang

II 13,7 Berat 2,8 ringan 7,6 sedang

Jemb. Kutabumi II 7,0 Sedang 11,6 berat 9,3 sedang

Cadas Kukun II 23,4 Berat 2,8 ringan 10,0 berat

Cirarab Hilir II 20,7 Berat 4,7 ringan 3,8 ringan

Jemb. Sarakan II 1,1 Ringan 1,8 ringan 2,0 ringan

Jemb. Cirarab II 1,7 Ringan 1,0 ringan 1,9 ringan

5. Sungai Cibanten

Tabel 3.7. Hasil Pemantauan Sungai Cibanten Tahun 2017


Kelas

Pemantauan

I II III


Desa pabuaran II 6,3 sedang 4,9 ringan 4,4 ringan

Telaga Kencana II 6,3 sedang 2,2 ringan 4,2 ringan

Sumber abadi II 6,5 sedang 4,7 ringan 5,0 sedang

Jembatan Kubang II 6,4 sedang 4,1 ringan 4,1 ringan

Jembatan Kaoujon II 6,5 sedang 4,7 ringan 4,0 ringan

Jembatan Kaibon II 6,4 sedang 4,4 ringan 4,1 ringan



6. Sungai Cilemer

Tabel 3.8. Hasil Pemantauan Sungai Cilemer Tahun 2017


Kelas

Pemantauan

I II III


Hulu

Mandalawangi

II 1,7 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang

Kurung Kambing II 1,7 ringan 3,8 ringan 5,4 sedang

Goyang Lidah II 2,1 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang

Jembatan Cisata II 2,1 ringan 3,8 ringan 4,1 ringan

Jembatan

Surianeun

II 2,4 ringan 3,4 ringan 3,7 ringan

Jembatan Tegal

Papak

II 2,8 ringan 3,9 ringan 3,9 ringan

7. Sungai Cimanceuri

Tabel 3.9. Hasil Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2017


Kelas

Pemantauan

I II III


Jembatan Kutruk II 1,7 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang

Jembatan Ruko

Millenium

II 1,7 ringan 3,8 ringan 5,4 sedang

Jemb. Surya Toto II 2,1 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang

Jembatan

Balaraja

II 2,1 ringan 3,8 ringan 4,1 Ringan

Jembatan Baduk

Anom

II 2,4 ringan 3,4 ringan 3,7 Ringan

Jembatan Barong II 2,8 ringan 3,9 ringan 3,9 Ringan



2. Prosentase kualitas udara yang terpantau dan

terinformasikan menurut SPM

Indikator Kinerja kualitas udara yang terpantau dan

terinformasikan menurut SPM (%) bertujuan untuk

tersedianya informasi kepada masyarakat diseluruh wilayah

Provinsi Banten terhadap kualitas udara khususnya di lokasi

padat lalu lintas, pemukiman dan kawasan industri

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan

Hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah

melaksanakan pemantauan kualitas udara dengan lokasi

pemantauan di 8 kabupaten/kota se provinsi Banten.

Pemantauan kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara

ambien yang mengacu pada PP RI 41 tahun 1999.

Pemantauan dilakukan di 32 titik lokasi yang tersebar di

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Di setiap

Kabupaten/Kota diambil 4 titik lokasi pengambilan sampel.

Kualitas udara ambient di Provinsi Banten sangat dipengaruhi

oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara

perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat

dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran

mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor

berupa senyawa CO, HC, SO2, NO2 dan partikulat. Hal ini

dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik

roda 2 maupun roda 4 di Banten.



Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah

Provinsi Banten melakukan Data kualitas udara di Provinsi

Banten didapatkan dari hasil pemantauan tetap yang

mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks

Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. Nilai

konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi

yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan

menjadi nilai indeks dalam skala 0-100.

Tabel 3.10.

Kualitas Udara Provinsi Banten Tahun 2017

Tabel 3.11.

Indeks Kualitas Udara Provinsi Banten Tahun 2017

Parameter Rerata Pemantauan

2017

Referensi EU Index

NO2 25,42 40 0,635

SO2 28,16 20 1,408

Index udara (Ieu) 1,0215

Index udara 2017 IKLH 49,05

No

Kabupaten

Rata-rata

Kadar NO2

Rata-

rata

Kadar

SO2

IPU

1 Pandeglang 5,75 17,8 11,77

2 Lebak 9,52 14,32 11,92

3 Kab.Tangerang 14.07 29,65 21,86

4 Kab.Serang 20,71 40,02 30,36

5 Kota Serang 35,92 30,4 33,16

6 Kota Tangerang 37 33,25 35,12

7 Kota Cilegon 48,13 29,12 38,62

8 Kota Tangerang Selatan 32,3 30,75 31,52

Nilai Indeks Rata-rata 25,42 28,16 30,46



Dari tabel Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2017 di

Provinsi Banten menunjukkan angka 49,05 yang berarti indeks

kualitas udara Provinsi Banten berada pada kondisi < 50 jadi

termasuk dalam kondisi waspada, Pencemaran udara Provinsi

Banten dewasa ini semakin memprihatinkan, seiring dengan

semakin meningkatnya kegiatan transportasi, industri,

perkantoran, dan perumahan yang memberikan kontribusi cukup

besar terhadap pencemaran udara.

3. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat

akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Indikator Kinerja tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan

masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan

hidup bertujuan untuk terselesaikannya penanganan kasus-kasus

dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan

kehutanan oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup DLHK

Provinsi Banten berdasarkan berbagai pengaduan masyarakat

yang diterima.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah melaksanakan

hasil kinerja sebagai berikut : Terselesaikannya penanganan

pengaduan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selama Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kegiatan

Provinsi Banten menerima 21 (dua puluh satu) pengaduan

masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat,



antara lain dari industri, LSM dan pelimpahan penanganan

pengaduan dari Kementerian/kab/kota. Dari seluruh pengaduan

tersebut 21 (dua puluh satu) sudah ditindaklanjuti.

Pokok aduan yang disampaikan sangat beragam, antara lain

terkait kebocoran bahan kimia jenis asamnitrat (NHO3) atau

sejenis cairan korosif yang tidak berwarna dan beracun,

perizinan belum lengkap tetapi sudah melaksanakan aktifitas,

bau busuk dari pembuangan bangkai ayam, pencemaran air

kepersawahan warga, terjadinya banjir dan kerusakan jalan

akibat kegiatan perusahaan, dugaan pencemaran air laut,

kebauan dan udara.



Sasaran 2

Meningkatnya fungsi kawasan

hutan lindung Banten

Sasaran kedua dicapai melalui program rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan

kegiatan a). Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, b).

Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura, c). Pengembangan dan

Pemanfaatan Tahura, d). Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan

Hidup, d). Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku

Utama, e). Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak, dan f).

Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui :

- Peningkatan rehabilitasi lahan untuk menjaga kualitas

lingkungan dan meningkatkan ekonomi lahan.

- Program kampung iklim provinsi Banten dalam rangka

antisipasi pemanasan global dan perubahan iklim dan untuk

mengendalikan terjadinya berbagai bencana alam seperti

banjir, tanah longsor di musim hujan, dan kekeringan serta

kekurangan air bersih di musim kemarau.

- Dukungan program nasional yaitu pada tahun 2017 digulirkan

program Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan

Menanam Nasional.



Tabel 3.12

Pencapaian Sasaran Kedua


No.



1

Luas rehabilitasi hutan

dan lahan

Hektar

8.000

5.236 65,45%

2 Persentase peningkatan

fungsi hutan dan

kawasan lindung

% 20 20 100%



65,45% untuk luas rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat di

kategorikan Kurang Memuaskan, hal ini disebabkan karena sampai

dengan Desember 2017 jumlah pohon yang berhasil ditanam

hanya sebanyak 2.522.222 pohon kalau dikonversi kedalam

luasan maka ada kurang lebih 5.236 Hektar. dan sebesar 100%

untuk peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung yang

berkualitas yang dapat di katagorikan Sangat Memuaskan.





Sasaran 3

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Tanaman Kehutanan

Program dan kegiatan yang mendukung terhadap tercapainya

sasaran ini adalah program peningkatan produksi, produktivitas

peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dan kegiatan :

1). pengembangan benih unggul bermutu, dan 2). peningkatan

proteksi pengawasan peredaran benih tanaman.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan benih unggul meliputi :

Desiminasi pengembangan kultur jaringan kelapa kopyor dan

tanaman bambu; Pembinaan penangkar benih; Pemeliharaan

persemaian tanaman kehutanan dan perkebunan; Pengembangan

dan pemeliharaan benih tanaman kehutanan dan melalui kultur

jaringan kelapa kopyor; sertifikasi benih tanaman perkebunan.



Sedangkan pelaksanaan kegiatan peningkatan proteksi

pengawasan peredaran benih tanaman meliputi : Pemantauan

pengawasan peredaran benih dan proteksi tanaman; Operasional

laboratorium proteksi kultur jaringan dan sumber benih.

Pencapaian sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan


Tabel 3.13

Pencapaian Sasaran Ketiga


No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja


1


sumber benih

tanaman kehutanan

unit

3 3 100 %

2 Cakupan ketersediaan

benih tanaman

kehutanan yang

berkualitas

batang 107.000 200.000 187%



target sebesar 100% untuk cakupan ketersediaan sumber benih

tanaman kehutanan yang dapat di kategorikan Memuaskan. dan

sebesar 187% untuk cakupan ketersediaan benih tanaman

kehutanan yang berkualitas yang dapat di katagorikan Sangat

Memuaskan.



Sasaran 4

Meningkatnya daya saing dan pemasaran

produk kehutanan


sasaran ini adalah program peningkatan daya saing dan

pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan

perkebunan dengan kegiatan : 1). Pengelolaan dan pemanfaatan

hasil hutan, 2). Pengembangan aneka usaha kehutanan, 3).

pengolahan dan pemasaran hasil hutan, 4). pengawasan

peredaran hasil hutan, 5). Pembinaan pengujian hasil hutan.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah :

a. terbentuknya kelompok pemegang izin hutan rakyat/hutan

hak dan IUPPHHK kapasitas izin sampai 2000 m3/tahun;

terselenggaranya pendampingan pra sertifikasi menuju SVLK;

dan inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu

pada unit-unit manajemen hutan rakyat.

b. Terselenggaranya pembinaan teknis budidaya lebah madu

dan bantuan stup lebah dan alat peras; bantuan sarana

budidaya jamur tiram; bantuan alat pengolahan aren.

c. Pameran Indo Green Foresty Expo; Pameran Banten Expo; Temu

usaha aneka usaha kehutanan; Bintek peningkatan mutu

produk hasil hutan bukan kayu.

d. terkendalinya pengawasan peredaran hasil hutan;

meningkatnya kapasitas petugas administrasi pelaporan



industri hasil hutan; meningkatnya penatausahaan

Pengolahan Hasil Hutan.

e. Terselenggaranya Pembinaan dan penilaian kinerja Ganis dan

Wasganis PHPL; Pembinaan teknis pengukuran dan

pengujian hasil hutan; Pembinaan penerbit dokumen legalitas

hasil hutan.

Pencapaian sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan


Tabel 3.14

Pencapaian Sasaran Keempat


No.



1

Tingkat

perkembangan

jumlah aneka usaha

kehutanan dan

perkebunan

unit

6 6 100%

2 Cakupan tingkat

kemantapan tata

usaha dan pembinaan

industri kehutanan

dan perkebunan

sehingga dapat terus

berproduksi

industri 250 250 100%


sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun

2017 mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan

Memuaskan. Target capaian yang akan dicapai setiap tahun



memang ditarget sebesar 100%, karena ini merupakan kegiatan

rutin yang harus ada setiap tahun.



Sasaran 5

Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya

Hutan dan Lahan


sasaran ini adalah program peningkatan daya dukung sumber

daya hutan dan lahan, dengan kegiatan : 1). pengembangan dan

pemantapan kawasan hutan, dan 2). Perlindungan dan

pengamanan hutan. Beberapa hasil dari kegiatan tersebut adalah

:

a. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD

GRK sektor Kehutanan, evaluasi tata batas kawasan hutan;

dan penggunaan kawasan hutan; Inventarisasi dan identifikasi

permasalahan kawasan hutan; tindak lanjut penyelesaian

permasalahan kawasan hutan.

b. Evaluasi dan perlindungan pengamanan hutan; terbentuknya

lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar; terbinanya

penangkar TSL yang tidak dilindungi; terselenggaranya

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga

kawasan konservasi.

Pencapaian sasaran kelima Dinas Lingkungan Hidup dan




Tabel 3.15

Pencapaian Sasaran Kelima


No.



1

Cakupan

pengendalian

penggunaan kawasan

hutan

unit

6 6 100 %

2 Peningkatan jumlah

kelompok

pemberdayaan

masyarakat sekitar

kawasan

kelompok 10 13 130%









Sasaran 6

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan

dan aparatur

Program dan kegiatan yang menjadi pendukung terhadap sasaran

keenam merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten setiap tahun.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pendukung

terhadap pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Baik sebagai

perencanaan, evaluasi, pelaporan keuangan dan fisik dari seluruh

kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Kedua

kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat.

Capaian terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan daerah tergambar dari capaian 2 indikator dengan

uraian sebagai berikut:

• Indikator kinerja rasio ketersediaan dokumen perencanaan,

evaluasi dan pelaporan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan


melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan tingkat SKPD meliputi

: Rencana Kerja (renja), Daftar Rincian Program dan

Kegiatan (DRPK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

b. Tersedianya dokumen evaluasi tingkat SKPD meliputi :

hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan



badan, hasil evaluasi secara berkala (bulanan dan

triwulan).

c. Tersedianya dokumen pelaporan tingkat SKPD meliputi :

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip),

laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

• Indikator kinerja rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,

pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%)




1. Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengendalian

keuangan tingkat SKPD meliputi : rekapitulasi dokumen

SPP, SPM dan SP2D, sistem pengendalian internal

pemerintah, penataan dan pengelolaan simda keuangan

DLHK, validasi dokumen perbendaharaan DLHK

2. Tersedianya dokumen pelaporan keuangan tingkat SKPD

meliputi : laporan keuangan triwulan, laporan keuangan

semesteran/prognosis, laporan keuangan akhir tahun.

Analisis pencapaian sasaran keenam Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Banten pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.16 Pencapaian Sasaran Keenam


No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian

Kinerja Tahun

2017 Target Realisasi

1 Rasio Ketersediaan

Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

% 100 100 100

2 Rasio Ketersediaan

Dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Keuangan

% 100 100 100







Sasaran 7

Meningkatnya sarana, prasarana perkantoran dan

kapasitas aparatur

Program dan kegiatan yang mendukung terhadap sasaran

ketujuh ini ada 26 (dua puluh enam) kegiatan, dan seluruhnya

merupakan kegiatan yang dilaksanakan di bagian sub bagian

umum dan kepegawaian/tata usaha baik di dinas maupun di

balai/UPT. Program dan kegiatan pada sasaran ini merupakan

kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai

pendukung bagi terlaksananya kegiatan di SKPD. Baik itu dari



sarana dan prasarana, penyediaan barang dan jasa maupun dari

pemeliharaannya. Analisis Pencapaian Sasaran Ketujuh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.17

Pencapaian Sasaran Ketujuh


No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian

Kinerja


1. Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Prasarana

dan Sarana Aparatur

% 100 100 100

2. Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Administrasi

Perkantoran erta Pelayanan

Tata Usaha

Kerumahtanggaan

% 100 100 100

3. Rasio Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Didalam dan

Keluar Daerah

% 100 100 100

4. Rasio Pembinaan dan

Peningkatan Pelayanan,

Tata Usaha dan

Administrasi Kepegawaian

% 100 100 100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi indikator

sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017

mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan

Memuaskan. Target capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya

memang 100%, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap tahun.



Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran

ketujuh ini adalah sebagai berikut:

• Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)


Hidup Daerah (DLHK) pada tahun 2017 telah melaksanakan

beberapa hasil kinerja sebagai berikut :

a. Tersedianya penyediaan tenaga kerja satpam, supir dan

pramubakti/cleaning service dan operasional kantor.

b. tersedianya penunjang operasional kantor selama 12 (dua

belas) bulan.

• Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

dalam dan ke Luar Daerah




- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam

dan ke luar daerah

• Indikator kinerja : Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Aparatur




- Tepeliharanya gedung, kendaraan dinas, perlengkapan

kantor dan pemeliharaan komputer.



- Tersedianya perangkat personal komputer, laptop, gorden,

wallpaper, alat pendingin (ac), rak besi, kursi tamu, mesin

hitung uang, partisi mushola, atribut/papan nama kantor,

kanopi, karpet, TPS 3R / B3, peralatan mesin jetpump dan

instalasi, sepeda (peraga kendaraan ramah lingkungan),

meja, kursi pejabat dan staf, kelengkapan ruang laktasi,

kelengkapan ruang datin, kendaraan operasional double

cabin 2500cc, pesawat drone + kamera, alat rumah tangga

lainnya (home use, tenda peleton standar 6mx14mx3,5m,

tiang bendera, perangkat sound system), alat bantu listrik

(kapasitor bank) belanja modal pengadaan kanopi/talang

air parkiran, reservoir 20.000 ltr dan instalasi pemasangan,

pengadaan gudang penyimpanan alat laboratorium

portable dan garasi mobil lab, kontainer sampah

menggunakan bak tertutup, pengadaan truck arm roll

pengangkut kontainer sampah menggunakan bak tertutup,

kendaraan operasional roda tiga (motor pengangkut

sampah)

• Indikator kinerja : Rasio pembinaan dan peningkatan

pelayanan, tata usaha dan adm. kepegawaian




- terfasilitasinnya kenaikan pangkat, gaji berkala dan

golongan Pegawai

- meningkatnya kemampuan dan eksistansi aparatur

pemerintah DLHK Provinsi Banten



- tersusunnya data kepegawaian DLHK

- meningkatnya kapasitas, jasmani dan motivasi pegawai

Sasaran 8

Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat

diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan

masyarakat

Program dan kegiatan pada sasaran ini khusus dilaksanakan

untuk menyiapkan ketersediaan data dan informasi bidang

lingkungan hidup kehutanan pada setiap tahun. Beberapa hasil

dari program dan kegiatan tersebut adalah :

a. Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang

lingkungan hidup dan kehutanan

b. Tersedia dan terinformasikannya pelaksanaan program dan

kegiatan melalui website DLHK Provinsi Banten

(www.dlhk.bantenprov.go.id)

c. Terlayaninya permohonan informasi publik

Analisis pencapaian sasaran keenam Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Banten pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18. Pencapaian Sasaran Kedelapan


No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2016 Capaian Kinerja


1 Ketersediaan Data dan

Informasi Pembangunan

Kehutanan dan

Perkebunan

% 100 100 100 %

http://www.dlhk.bantenprov.go.id/



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi

pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun


Memuaskan. Karena kegiatan penyusunan data dan informasi

dilaksanakan rutin setiap tahun.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Sebelum Perubahan (APBD MURNI) dari 8

(delapan) Program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan adalah

Rp. 73.350.751.250,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.

33.031.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 40.319.751.250,-.

Dalam APBD Perubahan dari 8 (delapan) program, 49 (empat

puluh sembilan) kegiatan, total anggaran adalah Rp

78.798.394.750,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.

30.520.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 48.278.394.750,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu

tanggal 31 Desember 2017, anggaran Belanja Rp. 78,798,394,750

dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 29,753,331,052 dan

Belanja Langsung Rp. 44,843,800,250. Total Realisasi keuangan

Rp. 74,597,331,302 atau 94.67 % serta realisasi fisik sebesar

99.96%. Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2017 selengkapnya

dapat di lihat pada tabel berikut,



Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Program/Kegiatan Anggaran Realisasi

Rp. % (1) (2) (4) (5)

terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah serta

pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang

akuntabel dan berbasis

teknologi informasi

Rasio Ketersediaan

Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

100 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

132,000,000

80,105,950

60.69

Rasio Ketersediaan

Dokumen Penatausahaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Keuangan

100 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

565,000,000

483,180,000

85.52

Meningkatnya

pengawasan,

akuntabilitas kinerja dan

disiplin aparatur yang

berbasis kompetensi

Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Prasarana

dan Sarana Aparatur

100 Program Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas

aparatur

- Pengadaan sarana dan prasarana kantor 4,586,800,000 4,158,385,960 90.66

- Pengadaan Perangkat Alat Pemantau Kualitas Udara

(Kewajiban TA 2016)

2,880,773,000 2,728,763,000 94.72

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3,242,840,000 3,087,471,010 95.21

- Peningkatan Kapasitas Aparatur 600,000,000 519,438,000 86.57

- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 2,000,000,000 1,994,797,574 99.74

- Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada UPT Lab 600,000,000 557,645,012 92.94

- Pengadaan sarana dan prasarana pada UPT laboratorium 622,241,250 573,193,000 92.12

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT Lab 252,900,000 242,528,000 95.90

- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada

UPT Laboratorium

300,000,000 284,241,304 94.75

- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPHW-PSC 340,000,000 322,603,000 94.88

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPHW-PSC 208.000.000 199,142,000 95.74

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-PSC 573,400,000 560,089,000 97.68




Rp. % (1) (2) (4) (5)

- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPHW-LT 378,000,000 366,900,000 97.06

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPHW-LT 200,000,000 123,568,200 61.78

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-LT 317,200,000 268,715,000 84.71

- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW LT 100,000,000 83,000,000 83.00

- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPPTK 500,000,000 488,066,000 97.61

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPPTK 450,000,000 436,082,820 96.91

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPTK 876,654,250 769,438,091 87.77

- Pengadaan sarana dan prasarana pada BP-TAHURA 150,000,000 140,967,000 93.98

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BP-TAHURA 202,000,000 172,796,500 85.54

- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP-TAHURA 498,000,000 476,374,850 95.66

Meningkatnya pelayanan

data dan informasi

publik yang dapat

diakses dengan mudah

dan cepat oleh seluruh

lapisan masyarakat

Ketersediaan Data dan

Informasi pembangunan

100 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

- Penyediaan Data Pembangunan

400,000,000 311,840,000 77.96

Berkurangnya tingkat

pencemaran, kerusakan

lingkungan dan resiko

bencana


yang terpantau dan


SPM

500

Persentase kualitas udara

yang terpantau dan


SPM

100

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

- Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Hidup

1,500,000,000

1,477,950,100

98.53

- Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,300,000,000 1,222,809,700 94.06

- Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 635,590,000 600,835,000 94.53

- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1,768,200,000 1,731,107,000 97.90




Rp. % (1) (2) (4) (5)

- Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 650,000,000 476,895,600 73.37

- Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan 975,000,000 900,340,898 92.34

Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah

pengaduan masyarakat

akibat dugaan pencemaran

atau kerusakan lingkungan

hidup

500 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

- Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan

790,000,000

761,901,600

96.44

Meningkatnya fungsi

kawasan lindung

Luas area rehabilitasi

hutan dan lahan

65 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

- Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

3,825,863,750

3,708,300,000

96.93

- Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura 250,000,000 250,000,000 100,00

- Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak 750,000,000 741,275,000 98.84

- Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon 900,000,000 772,450,000 85.83

Prosentase peningkatan

fungsi hutan dan kawasan

lindung

100 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

- Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura

250,000,000

248,907,000

99.56

- Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1,600,000,000 1,468,716,000 91.79

- Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama 1,175,885,000 1,122,252,500 95.44

Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas

tanaman kehutanan


benih tanaman perkebunan

(kehutanan) yang

berkualitas

187 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,


- Pengembangan Benih Unggul Bermutu

1,306,047,500

1,256,916,500

96.24


sumber benih tanaman

perkebunan (kehutanan)

100 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,


- Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

500,000,000

448,729,150

89.75

Meningkatnya daya

saing dan pemasaran

produk kehutanan

Tingkat perkembangan

jumlah aneka usaha

kehutanan dan perkebunan

100 Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk


- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

564,000,000

536,660,000

95.15

- Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 453,000,000 436,751,100 96.41




Rp. % (1) (2) (4) (5)

Cakupan tingkat

kemantapan tata usaha dan

pembinaan industri

kehutanan dan perkebunan

sehingga dapat terus

berproduksi

100 Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk


- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

476,000,000

417,310,500

87.67

- Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 400,000,000 393,110,000 98.28

- Pembinaan Pengujian Hasil Hutan 450,000,000 446,430,000 99.21

Meningkatnya Daya

Dukung Sumber Daya

Hutan dan Lahan

Peningkatan jumlah

kelompok pemberdayaan

masyarakat sekitar

kawasan

130 Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan

- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan

552,000,000

533,366,000

96.62

Cakupan pengendalian

penggunaan kawasan

hutan

100 Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan

464,000,000

438,146,500

94.43

BAB IV

PENUTUP

LAPORAN

KINERJA DLHK

2017

Bab 4 Penutup


Penutup

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 disusun dalam rangka

mengukur kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan visi yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan evaluasi

kinerja keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan

yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan sebagai

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur

Banten.

4

LAPORAN KINERJA · (PPTK). Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ... tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

Documents