LAPORAN KINERJA 2019 LKJip 2019 Final-compressed.pdfkinerja pada badan layanan umum daerah, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

LAPORAN KINERJA

2019 LAPKIN-013/PW34/6/2020

Tanggal 13 Januari 2020

BPKP KALIMANTAN UTARA

III

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GRAFIK VI

DAFTAR GAMBAR VII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ………………………………………… 1

B Aspek Strategis Organisasi ………………………………………………………….. 4

C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ………………………………………… 5

D Struktur Organisasi …………………………………………………………………… 12

E Sistematika Penyajian ………………………………………………………………... 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

A Rencana Strategis Tahun 2017 -2019 ……………………………………………… 21

1. Pernyataan Visi …………………………………………………………………. 21

2. Pernyataan Misi …………………………………………………………………. 22

Misi Pertama dan Penjelasannya ……………………………………………... 23

Misi Kedua dan Penjelasannya ……………………………………………….. 26

Misi Ketiga dan Penjelasannya ……………………………………………….. 28

3. Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………………………… 29

4 Program dan Kegiatan …………………………………………………………. 33

B Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ………………………………………………………. 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41

A Capaian Kinerja Organisasi …………………………………………………………. 41

1. Analisis Capaian Kinerja Program ...………………………………………….. 44

Sasaran Program Pengawasan 1 ..…………………………………………… 44

Sasaran Program Pengawasan 2 …………………………………………….. 49



DAFTAR

ISI

IV


DAFTAR ISI



Sasaran Program Pengawasan 7 ……………………………………………. 67

Sasaran Program Dukungan Pengawasan ………………………………….. 71

2. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan ……………………………………………. 72

Sasaran Kegiatan 1 …………………………………………………………….. 74







Sasaran Kegiatan Dukungan 1 ……………………………………………….. 86

Sasaran Kegiatan Dukungan 2 ……………………………………………….. 87

B Realisasi Anggaran …………………………………………………………………… 90

C Kinerja Lainnya ……………………………………………………………………….. 91

BAB IV PENUTUP 92

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Kinerja Sasaran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2019

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2019 dengan

Tahun 2018 dan 2017

3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH)

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2019 dengan

Tahun 2018

5. Maturitas SPIP Pemda Tahun 2019

6. Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2019

7. Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2019

V


TABEL

1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Jenis Jabatan Per 31 Desember 2019 14

1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 14

1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 15

1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 16

1.5 Anggaran dan Realisasi Per 31 Desember 2019 17

1.6 Aset per 31 Desember 2019 18

2.1 Indikator Kinerja Sasaran Program (Indikator Kinerja Utama) 34

2.2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 35

2.3 Target Kinerja Tahun 2017 - 2019 36

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 38

2.5 Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 40

3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2019

42

3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program 1 45





3.7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2019 73

3.8 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019

86

3.9 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2 87

3.10 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2019 Berdasarkan Sumber Dana 90

3.11 Daftar Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP periode 2017 - 2019 91

DAFTAR

TABEL

VI


GRAFIK

1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 15

1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 16

1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 17

DAFTAR

GRAFIK

VII


GAMBAR

1.1 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara 13

DAFTAR

GAMBAR

1


BAB I

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu

perwakilan BPKP dari 34 perwakilan BPKP yang ada di seluruh Indonesia,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016, yang

secara efektif mendukung peran yang diemban BPKP mulai tahun 2017

dengan wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten/kota di

wilayahnya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Utara mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

dan atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

2


BAB I

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

3. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan

negara/daerah/ BUMD/BLUD dan kinerja instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMD/ BLUD;

4. Pengawasan terhadap badan layanan umum daerah, badan-badan

lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, badan

usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama, dan pinjaman/bantuan

luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas

kinerja pada badan layanan umum daerah, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah serta

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta

akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

7. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah;

8. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan,

usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang

strategis;

3


BAB I

9. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program,

audit atas penyesuaian harga, audit investigatif terhadap kasus-

kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan

negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan

korupsi;

10. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern

pemerintah lainnya;

11. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

12. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; 13. Pembinaan peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; 14. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 15. Pelaksanaan serta pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28

Agustus 2008, BPKP berperan membangun sistem akuntabilitas yang

baik dengan didukung oleh sistem pengendalian yang handal.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good

governance, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau

kegagalan yang disebabkan kebijakan atau keputusan yang dibuat

4


BAB I

melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya.

1. Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 18 November

2016, wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten

Tana Tidung.

2. Peran Strategis Perwakilan BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara berperan mendukung

terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya. Pengawasan pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya

kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,

penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,

penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional,

kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen,

profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem

manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara melaksanakan pengawasan intern dengan fokus

pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu

strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabilitas APIP, dan

penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai visi

yang sama dan berperan penting dalam mendukung mencapai visi

BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

B. Aspek Strategis Organisasi

5


BAB I

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional ”

Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP berperan

melaksanakan pengawasan intern yaitu memberikan jasa assurance

dan consultancy. Sebagai kepanjangan tangan BPKP di daerah,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara memfokuskan diri pada

pengawasan yang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas

akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan impact dalam rangka

pengawalan pembangunan nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan

Utara. Sebagai mitra strategis Kementerian, Lembaga, Pemerintah

Daerah, dan Korporasi (KLPK), Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara memberikan rekomendasi berupa upaya perbaikan

manajemen risiko, perbaikan sistem pengendalian dan perbaikan

proses governance serta memastikan tujuan program pemerintah

dapat tercapai.

Strategi BPKP dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan

meliputi pengawalan pembangunan nasional, peningkatan reputasi

pemerintah dan peningkatan kapabilitas, kompetensi, dan integritas

APIP. Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan

pengawasan dalam rangka pengawalan pembangunan nasional melalui

tindakan preventif dan represif.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian integral

dari BPKP, telah melaksanakan beberapa produk unggulan yang

bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan baik melalui

assurance maupun consultancy yang telah tercantum dalam Perkin

Tahun 2019, antara lain:

a. Pelaksanaan hasil pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas

Presiden

1. Evaluasi atas Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Peningkatan Produksi Pangan dan Pembangunan Sarana dan

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

6


BAB I

Prasarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 di

Provinsi Kalimantan Utara;

2. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Program

Kebijakan Pemerataan Ekonomi berupa Sertifikasi Lahan di

Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2019;

3. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning Triwulan I, II, III

dan IV Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara;

4. Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas Peningkatan Produksi

akses dan kualitas konsumsi pangan;

5. Evaluasi Kinerja Riset dan Pengembangan yang didanai dari

BOPTN Penelitian Tahun 2019;

6. Evaluasi atas Beasiswa Program Bidikmisi TA 2019 pada

Universitas Borneo Tarakan;

7. Evaluasi Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2019 pada Kabupaten

Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

b. Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

1. Audit Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;

2. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2018

Bidang Kedaulatan Pangan dan Bidang Perhutanan Sosial pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi

Kalimantan Utara, Bidang Maritim di Kota Tarakan dan Bidang

Kedaulatan Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral di Provinsi Kalimantan Utara;

3. Verifikasi dan Evaluasi Program for Result (P for R) untuk

Disbursement Linked Indicators (DLI) pada Program PKH

Kemensos di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau;

4. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Loan

7


BAB I

IBRD 8578 ID Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan

Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;

5. Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

(IDB Loan No 174, 175, 176) Kota Tarakan Tahun 2018;

6. Audit atas Laporan Keuangan Program Inovasi Desa (PID) Loan

IBRD No. 8217-ID Provinsi Kalimantan Utara;

7. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat pada Kabupaten Bulungan dan Kota

Tarakan Tahun 2018 dan 2019;

8. Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Penanggulangan

Bencana TA 2015 s.d 2019 pada Provinsi Kalimantan Utara;

9. Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun

2019 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

10. Evaluasi atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun

2019 Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;

11. Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada

SD dan SMP TA 2019/2020 pada Kabupaten Bulungan, Provinsi

Kalimantan Utara dan Kota Tarakan;

12. Bimtek penyamaan persepsi Tim Daerah EKPPD Provinsi

Kalimantan Utara;

13. Kompilasi Laporan Hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD

Kab/Kota Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Utara;

14. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2019 pada

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan;

15. Penjaminan Kualitas atas Proses Reviu Penyerapan Dana dan

Capaian Output DAK Fisik oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan,

Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan untuk pemenuhan

persyaratan pencairan DAK Fisik TA 2019 pada Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan;

8


BAB I

16. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun

2017 dan 2018 Audited, serta Identifikasi dan Klasifikasi Temuan

hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2018;

17. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BUM Desa di Kabupaten

Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung;

18. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Tahun Buku 2018 pada

Perusda Intimung Kabupaten Malinau;

19. Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018 pada PDAM Tirta Alam

Kota Tarakan;

20. Reviu atas Peran PT Petrokimia Gresik (Persero) dalam

Mendukung Program Kedaulatan Pangan Tahun 2018 dan

Semester I Tahun 2019 pada Provinsi Kalimantan Utara;

21. Reviu atas Laporan Konsultan, Verifikasi dan Pelaksanaan

Program Hibah Air Minum TA 2019 Kota Tarakan;

22. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di bidang Akuntansi dan

Auditing untuk keperluan persidangan TPK pada pelaksanaan

kegiatan APB Desa yang sumber dananya dari ADD dan DD Long

Tungu;

23. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di hadapan Penyidik atas

Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan

Operasional Pendidikan (BOP) di SMP Negeri 8 Tarakan Tahun

Anggaran 2016-2017;

24. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas TPK pada

Kegiatan BOS dan BOP di SMPN 8 Tarakan;

25. Penilaian Risiko Kecurangan atas Kegiatan Prioritas Percepatan

Penurunan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau;

26. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) atas Program Reforma

Agraria dalam Wilayah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

27. Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

Kegiatan Pembangunan Drainase di Lingkungan Kota Tarakan

9


BAB I

dan Pembangunan Jalan Desa Data Dian Kecamatan Krayan Hilir

Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016.

c. Pelaksanaan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP

1. Asistensi Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi SIMDA

perencanaan pada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;

2. Workshop Penyusunan SSH dan ASB dalam rangka implementasi

Aplikasi SIMDA Perencanaan Tahunan pada Pemerintah

Kabupaten Nunukan;

3. Bimbingan Teknis terkait Penerapan Permendagri 108 Tahun

2016 serta perubahan Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11 pada

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

d. Pelaksanaan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

1. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 dan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya pada Kabupaten

Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan

Kabupaten Tana Tidung;

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Malinau,

Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.

e. Pelaksanaan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1. Bimtek atas Peningkatan Maturitas SPIP pada Kabupaten Tana

Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota

Tarakan;

2. Workshop E-SPIP Versi 2.0 Penilaian Maturitas SPIP &

Penyusunan Maturitas keterkaitan sub unsur SPIP;

3. Bimbingan Teknis Implementasi SIA PDAM dan SPI pada PDAM

Kabupaten Nunukan;

4. Diagnostic Assesment Penerapan GCG pada PDAM Nunukan;

5. Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Tata Kelola (Code of

Corporate Governance) pada PDAM Kabupaten Bulungan;

10


BAB I

6. Evaluasi Kinerja RSD-BLUD Tahun Buku 2018 pada RSUD

Kabupaten Nunukan;

7. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018

pada RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

8. Diagnostic Fraud Control Plan (FCP) dan Pengembangan Budaya

Organisasi Anti Korupsi pada PDAM Apa Mening;

9. Fraud Risk Assesment (FRA) terkait kegiatan utama OPD pada

Dinas Pendidikan Kota Tarakan, BPKAD dan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan, Dinas Kesehatan dan DPMP Provinsi

Kalimantan Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Bagian Umum Sekda Kabupaten Tana Tidung;

10. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Masyarakat

Pembelajar Anti Korupsi pada Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KomPAK) yang telah terbentuk pada PDAM Apa' Mening

Kabupaten Malinau;

11. Pengembangan MPAK melalui Diskusi kelompok Terarah Tingkat

Pimpinan (Executive FGD) pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

f. Pelaksanaan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

1. Reviu akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan

Pemilu TA 2018 dan 2019 pada KPU Provinsi Kalimantan Utara,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau;


Pemilu TA 2018 dan 2019 pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Utara, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan.

g. Pelaksanaan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

1. Asistensi atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2018 pada Kota Tarakan;

2. Bimbingan dan Konsultasi Reviu RKA-SKPD dan Rancangan

KUA PPAS Tahun 2010 pada Kota Tarakan;

11


BAB I

3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana

Tidung;

4. Sosialisasi Ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Tana

Tidung;

5. Evaluasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Nunukan.

Selain melaksanakan assurance dan consultancy yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara dalam tahun 2019 juga telah melaksanakan

kegiatan, antara lain:


Kebijakan Pemerataan Ekonomi Berupa Perhutanan Sosial di

Provinsi Kalimantan Utara TW I Tahun 2019;

2. Reviu Tata Kelola PSN Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi

berupa Kegiatan Peremajaan Perkebunan Rakyat Provinsi

Kalimantan Utara Triwulan II dan III Tahun 2019;

3. Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW) TA 2018 per 31 Desember 2018 dan Semester I

Tahun 2019 per 30 Juni 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

4. Pemantauan dan Evaluasi atas Program Prioritas Penanggulangan

Bencana TA 2005 s.d 2019 pada Kota Tarakan;

5. Monitoring proses reviu dan inputing penggunaan penyerapan

anggaran belanja, pelaksanaan PBJ yang melalui

tender/pelelangan, reviu kualifikasi belanja dan penggunaan dana

desa TW IV 2018 dan TW I 2019;

6. Reviu pengelolaan anggaran serta penyaluran dan penggunaan

dana desa TW II dan TW III 2019;

7. Reviu atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pembangunan Ketenagalistrikan PLTMG Tanjung Selor;

12


BAB I

8. Reviu atas Peran PT Pupuk Kalimantan Timur dalam Mendukung

Program Kedaulatan Pangan Tahun 2018 dan Semester I Tahun

2019 pada Provinsi Kalimantan Utara;

9. Kompilasi Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018;

10. Kompilasi Laporan Kinerja BLUD RSUD Tahun Buku 2018 Provinsi

Kalimantan Utara;

11. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di bidang Akuntansi dan Auditing

untuk keperluan persidangan atas kasus TPK Rehabilitasi Kapal

Patroli pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Nunukan;

12. Audit Investigatif atas permasalahan dalam penerimaan

pembayaran tagihan pelanggan PDAM Malinau Tahun 2018;

13. Audit Klaim atas Kontrak pada Pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga

Uap Tanjung Selor;


Pembangunan Gedung FKUB Kota Tarakan TA 2016;

15. Audit atas kontrak nomor : 25.Pj/121/PIKITRINGKAL/2010 tanggal

15 Desember 2010 PLTU Malinau;


Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun Anggaran 2016.

1. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah Perwakilan

BPKP yang berkedudukan di Tarakan dan dipimpin oleh seorang

Kepala Perwakilan. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 18

November 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

termasuk kedalam tipe B sehingga dalam melaksanakan tugasnya

Kepala Perwakilan membawahi :

D. Struktur Organisasi

13


BAB I

1. Bagian Tata Usaha

a. Kasubag Keuangan

b. Kasubag Kepegawaian dan Umum

2. Koordinasi Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat

3. Koordinasi Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah

Daerah

4. Koordinasi Pengawasan Bidang Akuntan Negara

5. Koordinasi Pengawasan Bidang Investigasi

6. Koordinasi Pengawasan Bidang P3A

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 E.

Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Perwakilan

Korwas

IPP

Kasubag Kepegawaian

dan Umum

Kasubag Keuangan

Kepala Bagian Tata

Usaha

Korwas

APD Korwas

AN Korwas P3A Korwas

Investigasi

JFA

14


BAB I

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2019 sebanyak 59

orang, berdasarkan jenis jabatannya dapat dirinci dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sesuai Jenis Jabatan per 31 Desember 2019

Jenis Jabatan Jumlah Orang

1. Struktural 4

2. Fungsional Auditor 47

3. Fungsional Arsiparis 0

4. Fungsional Analis Kepegawaian 1

5. Fungsional Umum 6

6. Pranata Komputer 1

Total 59

Susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

%

1. S2 8 13,56

2. SI/DIV 33 55,93

3. DIII/Sarjana Muda 15 25,42

4. SLTA 3 5,09

Jumlah 59 100

Ditinjau dari tingkat pendidikan maka pegawai pada tingkat

S1/DIV menempati jumlah terbanyak dalam susunan pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, yaitu mencapai

55,93% dari jumlah seluruh pegawai.

15


BAB I

Susunan pegawai berdasarkan pendidikan tergambar pada

grafik di bawah ini:

GRAFIK 1.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Susunan pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

Pegawai %

1. Struktural 4 6,78

2. Fungsional Auditor 47 79,66

Koordinator Pengawasan 5

Auditor Madya 7

Auditor Muda 9

Auditor Pertama 16

Auditor Penyelia 2

Auditor Pelaksana Lanjutan 2

Auditor Pelaksana 6

3. Staf/Fungsional Umum 8 13,56

Jumlah 59 100

*Berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor Kep-921/K.SU/02/2019 tanggal 9

Desember 2019 dan Kep-4096/K.SU02/3/2019 tanggal 10 Desember 2019

tentang pemindahan CPNS dan PNS di lingkungan BPKP, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara mendapat alokasi 9 calon auditor dan 5 calon

fungsional umum.

S2 13,56%

S1 55,93%

D3 25,42%

SLTA 5,09%

16


BAB I

Ditinjau berdasarkan jabatannya maka jumlah pegawai

fungsional auditor menempati jumlah terbanyak dalam susunan

pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, yaitu

mencapai 79,66% dari jumlah seluruh pegawai. Komposisi pegawai

tersebut dinilai belum cukup memadai untuk mendukung tugas

pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara,

sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Susunan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

Pegawai %

1. IV D 1

2. IV C 2

3. IV B 7

4. IV A 4

Sub Jumlah Golongan IV 14 23,73

4. III D 10

5. III C 3

6. III B 13

7. III A 10

Sub Jumlah Golongan III 36 61,02

8 II D 1

9 II C 8

Sub Jumlah Golongan II 9 15,25

Jumlah 59 100

Struktural

6,78% PFU

13,56%

PFA

79,66%

GRAFIK 1.2 KOMPOSISI PEGAWAI

BERDASARKAN JABATAN

17


BAB I

Ditinjau berdasarkan golongan komposisi pegawai terbanyak adalah

golongan III sebanyak 36 orang pegawai atau 61,02% dari jumlah

seluruh pegawai.

Susunan pegawai berdasarkan golongan tergambar pada grafik di

bawah ini:

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

tahun anggaran 2019 dibiayai dari DIPA Tahun 2019 dan dari dana

yang disediakan oleh pihak ketiga (dana mitra). Jumlah Anggaran

selama tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp16.853.053.000,00 dengan

realisasi mencapai Rp16.416.961.822,00 atau 97,41% dari jumlah

anggaran. Sedangkan realisasi di luar anggaran BPKP berupa bantuan

dana mitra mencapai Rp280.997.473,00 Rincian anggaran dan realisasi

keuangan tersebut nampak dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi Per 31 Desember 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi

Bagian Anggaran BPKP

(DIPA) Rp16.853.053.000,00 Rp16.416.961.822,00 97,41%

Di luar Bagian Anggaran

BPKP 0 Rp280.997.473,00 100%

JUMLAH Rp16.853.053.000,00 Rp16.697.959.295,00 99,08%

Gol IV

23,73%

Gol III

61,02%

Gol II

15,25%

GRAFIK 1.3 JUMLAH PEGAWAI

BERDASARKAN GOLONGAN

18


BAB I

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset yang ada di Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.6 Aset Per 31 Desember 2019

Uraian Per 31 Desember 2019

Aset lancar 457.275.897,00

Aset tetap 1.527.888.783,00

Aset jangka panjang 0

Aset lainnya 31.421.250,00

JUMLAH 2.016.585.930,00

LKjIP ini pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2019,

disertai dengan uraian keberhasilan dan hambatan capaian kinerja

(performance results), yang diukur dengan cara analisis gap, yaitu

membandingkan target dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan

realisasi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan organisasi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan dalam bentuk bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan

wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, gambaran

kegiatan dan produk layanan organisasi, struktur organisasi

dan sumber daya serta sistematika penyajian.

E. Sistematika Penyajian

19


BAB I

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Renstra 2017-2019

(yang memuat pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran

program, indikator kinerja program serta program dan

kegiatan) dan perjanjian kinerja Tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja setiap sasaran program dan

indikator kinerja program serta realisasi anggaran beserta

analisisnya. Dalam uraian analisis capaian kinerja dijelaskan

mengenai gambaran umum setiap indikator kinerja program,

realisasi capaian, hambatan tidak tercapainya atau dukungan

tercapainya target, realisasi indikator kinerja utama tahun

2019.

Bab IV Penutup

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan

rencana tindak atau langkah strategis yang direncanakan

untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada

tahun 2019.

20


BAB II

Sebagai salah satu unit kerja BPKP yang berada di daerah, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan program-program yang

ditetapkan oleh BPKP. Program pada Renstra BPKP periode tahun 2015-

2019 telah direstrukturisasi dengan arah kebijakan pengawasan.

Perwakilan BPKP akan melaksanakan program pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan

SPIP (program pengawasan/program 06) dengan kegiatan utama perbaikan

pengelolaan program nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi,

pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan pembinaan kapabilitas aparat

pengawasan intern pemerintah daerah, serta program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (program dukungan

manajemen/program 01).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan

dan sasaran strategis, serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Hal

yang sama juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara,

sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran program yang

mendukung sasaran strategis. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah

ditetapkan BPKP Pusat, sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

mengacu pada penetapan BPKP Pusat. Sasaran program dan sasaran

kegiatan diamanahkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

strategis BPKP.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

21


BAB II

A. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2019

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi

dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki

relevansi terhadap pengungkapan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan

perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa

di bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan

pembangunan nasional, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi

bagi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan di

Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2017-2019 telah disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara pada Januari 2017.

Visi, misi dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang

diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 atau

setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi dan

tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh

sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

ke satu arah yang sama.

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan

pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara ke depan yaitu:

1. PERNYATAAN VISI

22


BAB II

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara ini telah konsisten dengan visi BPKP

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” dan

visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional

2015 2019 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Sebagai gambaran yang diimpikan pada tahun 2019 atau

setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara di semua tingkatan untuk melaksanakan

tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna

secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara

insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Utara.

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang

harus dihadapi oleh segenap jajaran Perwakilan Provinsi Kalimantan

Utara. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara merupakan

pengejawantahan tugas dan fungsi BPKP yang diamanatkan dalam

peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi

pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014

tentang Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern dan Keandalan

Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, serta Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

2. PERNYATAAN MISI

23


BAB II

Tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak.

Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah:

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yaitu

“Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta

manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan

manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi

yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan

Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk

merespon pertanyaan masyarakat dan stakeholder lainnya tentang

MISI PERTAMA DAN PENJELASANNYA

AKUNTABILITAS

24


BAB II

pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang

diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta

peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menjadi mitra kerja

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten di

wilayah Provinsi Kalimantan Utara melalui jasa assurance dan

consultancy. Jasa assurance diantaranya mencakup pemberian

informasi kepada Presiden dan kepala daerah tentang capaian

pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan

jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya

ungkit dalam peningkatan kinerja mitra kerja.

PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 memberi batasan

pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan

tata kepemerintahan yang baik.

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada

Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Berdasarkan misi ini, sasaran program pengawasan intern

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara adalah mengawal dan

mendorong bagaimana program pembangunan nasional termasuk

program pembangunan di daerah dapat mencapai tujuannya dengan

efektif dan efisien.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

25


BAB II

Pengawasan intern atas pengelolaan keuangan diarahkan baik

kepada penerimaan dan belanja negara/daerah termasuk kebijakan

yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara/daerah dan

kebijakan pembiayaan. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan

keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan:

(a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah

untuk meningkatkan ruang fiskal,

(b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah,

(c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan

Kekayaan Negara/Daerah, dan

(d) Pengelolaan Hutang.

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern

dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan

keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi

pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional

membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu:

(1) Dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib,

(2) Dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas;

dan

(3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Dalam APBN 2019, maupun RPJMN 2015 - 2019 terdapat

beberapa program lintas sektoral dimana sasaran pokok program

pembangunan tersebut dirancang dan dilaksanakan oleh satu atau

lebih Kementerian/Lembaga/ Provinsi/Kabupaten. Dalam hal ini,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara akan memastikan

sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara

terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas

bidang tersebut di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Arah

Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

26


BAB II

selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan

pengawasan sinergis bersama APIP untuk mengawal pencapaian

Sasaran Program yang bersifat program lintas sektoral dalam

RPJMN dan RPJMD.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan

Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola

pemerintah yang bersih dan efektif. Pengawasan intern Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk memastikan

bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel,

transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi

dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam

menetapkan dan mengawasi tujuan pemerintah dan pembangunan.

Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi

anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan

pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui

sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai.

Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara

menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan

menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan

keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian

efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan

tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yaitu

“Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”. Misi kedua ini

MISI KEDUA DAN PENJELASANNYA

27


BAB II

terkait erat dengan misi pertama. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi,

termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan

suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan

memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan

pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan

taat terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP 60

Tahun 2008, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP

diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP. Penyelenggaraan SPIP

memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-

masing Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota. Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai pembina penyelenggaraan

SPIP di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka seluruh insan

pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara diarahkan

untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan

tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal

implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan

tindakan manajemen.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait

langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi,

terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut

penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional),

sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan

untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem

Pengendalian Intern.

28


BAB II

Misi ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yaitu

“Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”. Misi

ini juga terkait dengan misi kedua dan misi pertama. Salah satu unsur

penting SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, mewajibkan setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain

diselenggarakan melalui perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP

sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk

menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi pengembangan

kapabilitas pengawasan intern sesuai dengan PP 60 Tahun 2008

difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi

APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan

kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas

APIP yaitu:

(a) Peran dan layanan APIP dalam organisasi;

(b) Pengelolaan SDM APIP;

(c) Praktek profesionalisme pengawasan intern;

(d) Akuntabilitas dan manajemen kinerja;

(e) Budaya dan hubungan organisasi; dan

(f) Struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan misi ke-2, misi ke-3 ini juga mendukung

pencapaian misi ke-1.

MISI KETIGA DAN PENJELASANNYA

29


BAB II

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara menetapkan tiga tujuan atau kondisi yang ingin dicapai

pada tahun 2019 yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional/Daerah yang Bersih dan Efektif di Wilayah


b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut penjelasan lebih rinci dari Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut.

a. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Sasaran

Strategis

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional/Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan

Utara

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional/Daerah guna

Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif di

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara” secara kualitatif dan kuantitatif

perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional/Daerah yang Bersih dan Efektif di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah

yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan

ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

30


BAB II

Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional/Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ”.

Untuk dapat mengelola secara efektif pencapaian tujuan dan

sasaran strategis, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran

kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan

indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini

merupakan indikator yang menunjukkan level assurance BPKP

tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang

akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan

pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang

negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan

menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai

pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program

pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Sasaran

Strategis

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern

pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah

dan Korporasi serta pada Program Prioritas

Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara

Penyelenggaraan misi “Membina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur.

Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”. Ukuran kualitas tujuan ini linear

31


BAB II

dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi serta pada Program

Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah di Wilayah Provinsi

Kalimantan Utara”.


sasaran strategis, disusunlah indikator Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai

ukuran kuantitatif peningkatan kualitas. Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara menetapkan indikator pengukuran sasaran Tingkat

Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja

yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan

SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan

sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan

efektivitas SPIP. Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program

prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena

merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP mencakup:

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada

Satuan Kerja Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan

upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah;

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Sasaran

Strategis

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah daerah serta Korporasi di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara

32


BAB II

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara” perlu diukur secara kualitatif dan

kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya

“Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”.

Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya

yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara”.


sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten,

sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas. Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara menetapkan indikator pengukuran sasaran

yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini

merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau

meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk

maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi

yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan

kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif merupakan

perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut

sekurang-kurangnya harus:

a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah; dan

33


BAB II

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas,

BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit

organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas.

Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang

diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit

Eselon I pada kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian

melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis

merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok

sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik

merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan

internal).

Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang

dirancang oleh Bappenas terdiri dari dua program, yaitu:

PROGRAM TEKNIS

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

PROGRAM GENERIK

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Kegiatan unit eselon I dan unit eselon II yang bersifat memberikan

pelayanan eksternal menggunakan satu program teknis yang sama.

Anggaran untuk kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

yang sama kemudian dialokasikan menurut indikator kinerja utama.

Kumpulan kegiatan ini identik juga dengan program menurut Peraturan

Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

34


BAB II

Pencapaian sasaran strategis merupakan dampak dari pencapaian

sasaran program yang diselenggarakan setiap tahunnya. Sasaran dari

kedua program di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran Program (Indikator Kinerja Utama)

Nama Program Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome)

1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat sehat dari BUMD yang dievaluasi

3 Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

1 Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP level 3

2 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3

35


BAB II

3 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 2

7

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

1 Persentase APIP pemerintah Provinsi dengan kapabilitas level 3

2 Persentase APIP pemerintah Kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1 Kepuasan atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP

Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Utara tersebut, diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya

kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan

nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan

kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan

dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Sasaran Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran

Kegiatan (Output)


1 2

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 2

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

2 Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian


4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi


1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

1 Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa Perwakilan BPKP

2 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

1 Jumlah laporan hasil pembinaan penerapan SIMDA integrasi perwakilan BPKP

36


BAB II

3 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

1 Jumlah laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 Perwakilan BPKP


1 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP

7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

1 Tersedianya informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

1 Jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

2 Termanfaatkannya Aset secara Optimal

1 2 3 4

Tersedianya alat pengolahan data BPKP Tersedianya meubelair Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP Tersedianya sarana prasarana BPKP

Tabel 2.3

Target Kinerja Tahun 2017 - 2019 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan 2017 2018 2019


1 Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

% 55 - -

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Korporasi

% 55 - -

3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% - 60 70

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi

% 50 55 56

5 Persentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi

% 50 55 62

2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 40 50

60

2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 70 75 75

37


BAB II

3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 60 75 70

4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% - - 80

5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% - - 80


1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

% - - 80

4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 50 52 55


1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

% 60 65 70


1 Persentasi Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

% - 100 100

2 Persentasi Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 1

% 100 - -

3 Persentasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% 20 60 80


% 20 40 20


% 60 - -


1 Persentasi APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 3

% - 100 100

2 Persentasi APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 1

% 100 - -

3 Persentasi APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3

% 20 60 100


% 60 40 -


% 20 - -

38


BAB II

8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Sekretariat Utama/ Perwakilan BPKP

1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama

Skala 1-10

7 8 -

2 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Skala 1-10

- - 8

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis

dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama yaitu Indikator Kinerja

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Untuk

mencapai sasaran strategis ini pada tahun 2019, telah disusun Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Triwulanan Tahun 2019.

Berikut ini adalah target kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Program

dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana tercantum dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Triwulanan Tahun

2019 yang telah disesuaikan dengan perubahan DIPA dan RKA pada

tahun 2019.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

A SASARAN PROGRAM A INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1 Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1 Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70

2 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi

% 56

3 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi

% 62

2 Meningkatnya Efektivitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

1 Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

% 60

2 Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH

% 75

39


BAB II

3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70

4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan K/L/P/K

% 80

5 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80


1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

% 80

4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55


1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

% 70

6

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100

2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% 80

3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

% 20


1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100

2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% 100

B SASARAN KEGIATAN B INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 13

2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

Laporan 60

3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 6

4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16

5 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Laporan 6

40


BAB II

6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP

Laporan 22

7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 19

A Sasaran Program Indikator Kinerja Program

1 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

1 Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP

skala 1-

10

8

B Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1 Tersedianya Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dalam Mencapai

Kepuasan Layanan

1 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 50

2 Termanfaatkannya Aset

secara Optimal

1 Tersedianya Alat Pengolahan Data

BPKP

unit 25

2 Tersedianya Meubelair Perwakilan

BPKP

unit 14

3 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor

Perwakilan BPKP

m2 142

4 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP unit 12

Untuk melaksanakan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan di

atas, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 (revisi terakhir per Agustus

2019), tersedia anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

sebesar Rp16.853.053.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2019

No. Kegiatan Anggaran (Rp)

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP 11.081.951.000,00

2. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 968.532.000,00

3. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 950.200.000,00

4.

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.852.370.000,00

Jumlah 16.853.053.000,00

41 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019

BAB III

Pengukuran capaian

kinerja tahun 2019 merupakan

bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara. Pengukuran

dilakukan terhadap kinerja yang

diperjanjikan tahun 2019 dan

membandingkannya dengan

target yang diperjanjikan dalam

dokumen penetapan kinerja

2019. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih 8 (delapan)

sasaran program dan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang dinilai signifikan

bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam mempengaruhi

pencapaian sasaran strategis dan tujuan secara langsung.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi

dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja

tahun 2019. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase

pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

A. CAPAIAN KINERJA

ORGANISASI

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA


BAB III

1. Semakin tinggi realisasi,

capaian kinerjanya

semakin baik

Capaian = Realisasi

x 100%

Target

2. Semakin tinggi realisasi, capaian

kinerjanya semakin buruk

Capaian = 2 x Target – Realisasi

x 100% Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian

setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung

keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja

dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di

masa yang akan datang.

Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan

capaian tujuan dan sasaran program secara ringkas disajikan pada Tabel

3.1

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Program

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran Program Pengawasan 1: Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

IKU 1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70 82,86 118,37

IKU 1.2 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi

% 56 100 178,57

IKU 1.3 Persentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi

% 62 100 161,29

Sasaran Program Pengawasan 2 : Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

IKU 2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60 17,65 29,42

IKU 2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75 100 133,33

IKU 2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100 142,86


BAB III

No Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

IKU 2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 0 0

IKU 2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan K/L/P/K

% 80 100 125

Sasaran Program Pengawasan 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

IKU 3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

% 80 0 0

Sasaran Program Pengawasan 4: Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi

IKU 4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55 100

181,82

Sasaran Program Pengawasan 5: Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi

IKU 5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasi Sistem Pengaduan Masyarakat

% 70 66 94,29

Sasaran Program Pengawasan 6: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

IKU 6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100 100 100

IKU 6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

% 80 40 50

IKU 6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP level 2*

% 20 60 100

Sasaran Program Pengawasan 7: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

IKU 7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

% 100 100 100

IKU 7.2 Persepsi APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

% 100 20 20

Sasaran Program 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

IKU 8.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Skala 1-10

8 7,84 98

*memakai rumus 2

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program

beserta realisasi anggarannya dan penggunaan SDM disajikan dalam

Lampiran 1.


BAB III

Analisis terhadap delapan sasaran program dan masing-masing

indikator kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun

2019 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Sasaran Program

Pengawasan 1:

Perbaikan

Pengelolaan

Program Prioritas

Nasional dan

Pengelolaan

Keuangan Negara/

Korporasi

Capaian sasaran program ini diukur

melalui 3 (tiga) IKU yang terkait

langsung dengan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan

pembangunan program prioritas

nasional dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian sebagaimana

disajikan pada Tabel 3.2


BAB III

Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Pengawasan 1

No IKU Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1.1 Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil

Pengawasan

% 70 82,86 118,37

1.2 Persentase BUMD yang

Kinerjanya Minimal

Berpredikat Sehat dari BUMD

yang dievaluasi

% 56 100 178,57

1.3 Persentase BLUD yang Tata

Kelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang Dievaluasi

% 62 100 161,29

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi”, 2 (dua) IKU

memiliki capaian 100% lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan

Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi” ini sebagai berikut:

IKU “Persentase Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan” menggambarkan

pengukuran capaian yang

dilakukan dengan menghitung

tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan terhadap jumlah

rekomendasi yang disampaikan

•Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU 1 Sasaran Program 1

Audit Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan


BAB III

dalam laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan target

sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2019. Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan =

TL Rekomendasi 2019 X 100%

Rekomendasi 2019

Realisasi IKU “Persentase

tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan” tahun 2019

adalah sebesar 82,86% atau

tercapai 118,37% dari target

sebesar 70%, dengan

perhitungan sebanyak 29

rekomendasi telah

ditindaklanjuti dari 35 rekomendasi yang disampaikan pada tahun

2019.

Realisasi IKU tahun 2019

sebesar 82,86% naik 0,89%

dibandingkan dengan realisasi

tahun 2018 sebesar 81,97%.

Sedangkan capaian IKU tahun

2019 sebesar 118,37% menurun

18,24% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar

136,61%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada

Tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2019 melebihi

target atau mencapai 82,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun 2019 perlu dipertahankan.


BAB III

IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat

Sehat dari BUMD yang Dievaluasi” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi

=

BUMD yg Kinerjanya Minimal Sehat 2019

X 100% BUMD yang

Dievaluasi 2019

Realisasi IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi” tahun 2019 adalah

sebesar 100% atau tercapai 178,57% dari target sebesar 56%,

dengan perhitungan sebanyak 4 (empat) BUMD yang kinerjanya

minimal berpredikat sehat tahun 2019 dari 4 (empat) BUMD yang

dievaluasi tahun 2019.

Realisasi IKU sampai

dengan tahun 2019 sebesar

100% sama dengan realisasi

tahun 2018 sebesar 100%.

Capaian IKU tahun 2019

sebesar 178,57% menurun

3,25% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar

181,82%, hal ini karena

adanya kenaikan target dari 55% di tahun 2018 menjadi 56% di tahun

2019. Faktor pendukung tercapainya realisasi maupun capaian IKU

antara lain peningkatan kinerja yang dibina Perwakilan BPKP dan

koordinasi yang baik dengan BUMD terkait.



target atau mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2019 harus dipertahankan.

•Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD yang Dievaluasi


Audit Kinerja PDAM


BAB III

IKU “Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang Dievaluasi” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

=

BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik 2019

X 100% BLUD yang Dievaluasi

2019


BLUD yang Tata Kelolanya

Minimal Baik dari BLUD yang

Dievaluasi” tahun 2019 adalah

sebesar 100% atau tercapai

161,29% dari target sebesar

62%, dengan perhitungan

sebanyak 3 (tiga) BLUD yang

tata kelolanya minimal baik

tahun 2019 dari 3 (tiga) BLUD yang dievaluasi tahun 2019.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% sama

dengan realisasi di tahun 2018. Capaian IKU tahun 2019 sebesar

161,29% menurun 20,53% dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar

181,82%, hal ini karena adanya kenaikan target di tahun 2019

sebesar 62% dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 55%.




2019 perlu dipertahankan.

•Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang Dievaluasi



BAB III

Sasaran Program

Pengawasan 2:

Meningkatnya

Efektifitas Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

Sasaran program “Meningkatnya

Efektifitas Hasil Pengawasan

Keinvestigasian” merupakan

perwujudan peran pengawasan

keinvestigasian yang dilakukan oleh

BPKP dalam rangka memberikan

manfaat dalam upaya pencegahan

maupun penindakan perbuatan fraud

baik yang digunakan pada

persidangan, dimanfaatkan oleh APH

maupun K/L/P/K.

BPKP bertekad untuk berperan aktif dalam memberikan

peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau

kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, kurang memadainya

proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, dan risiko tidak

tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 -

2019.

Capaian sasaran program diukur melalui 5 (lima) IKU dengan

ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada

Tabel 3.3


BAB III

Tabel 3.3

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 2

No. Indikator Kinerja Sasaran

Program Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

% 60 17,65 29,42

2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

% 75 100 133,33

2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100 142,86

2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 0 0

2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 100 125

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) IKU yang mendukung

capaian sasaran program “Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian”, hanya 3 (tiga) IKU yang memiliki

capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya

Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

IKU “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan” diukur dengan menghitung persentase

pemberian keterangan ahli di persidangan pada tahun 2019

dibandingkan jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian

dalam tiga tahun terakhir. Indikator tersebut mencerminkan nilai

kinerja yang diukur dengan rumus:

•Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan



BAB III


Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan”

tahun 2019 adalah sebesar

17,65% atau tercapai 29,42%

dari target sebesar 60%.

Realisasi tersebut diperoleh

dari pelaksanaan 3 kali

Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun

2019 dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) Laporan Hasil

Pengawasan keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dalam tiga tahun terakhir

(2017, 2018, 2019) sebanyak 10 (sepuluh) laporan dan Laporan Hasil

Audit Investigasi sebanyak 7 (tujuh) laporan.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 17,65%

menurun 25,21% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar

42,86%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar

29,42% atau menurun 56,30% dibandingkan dengan capaian tahun

2018 sebesar 85.72%. Belum tercapainya target tersebut disebabkan

karena atas LHPKKN tahun 2017 dan 2018 sudah dilakukan

Pemberian Keterangan Ahli pada tahun yang bersangkutan dan atas

LHAI tidak dilakukan Pemberian Keterangan Ahli.


Tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi IKU tahun 2019 belum

memenuhi target atau hanya mencapai 17,65%. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan.

Realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

=

PKA Tahun 2019

X 100% LHPKKN + LHAI tiga tahun terakhir


BAB III


Dimanfaatkan oleh APH” diukur dengan menghitung persentase

jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang

ditindaklanjuti/dimanfaatkan di Aparat Penegak Hukum

(Kejaksaan/Kepolisian) terhadap jumlah laporan hasil audit

investigatif yang terbit. Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja

yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase Hasil

Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH

=

LHAI yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan APH 2019

X 100%

LHAI yang Terbit 2019


Hasil Pengawasan


Dimanfaatkan oleh APH”


100% atau tercapai 133,33%

dari target sebesar 75%,

dengan perhitungan seluruh

Laporan Hasil Audit

Investigatif (LHAI) yang diterbitkan sebanyak 3 (tiga) LHAI telah

ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%

meningkat 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar

0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 meningkat

133,33% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 0%.

Tercapainya target tersebut disebabkan seluruh laporan audit

investigatif telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH.

•Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH



BAB III




2019 perlu dipertahankan.


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diukur dengan rumus:


Hasil Pengawasan


Dimanfaatkan oleh K/L/P/K”


100% atau tercapai dari yang

ditargetkan sebesar 70%,

dengan perhitungan seluruh

LHP keinvestigasian yang

diterbitkan sebanyak 3 LHP

telah dimanfaatkan oleh

K/L/P/K.

Realisasi IKU dan capaian IKU pada tahun 2019 sebesar 100%,

tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi IKU tahun 2018 karena

tidak ada target di tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun

2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2019 melebihi target

•Persentase hasil pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K


Realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHP Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K Tahun 2019 X 100%

LHP Keinvestigasian yang Terbit Tahun 2019


BAB III

atau mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019

perlu dipertahankan.

IKU “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHA Eskalasi Harga yang Ditindaklanjuti

2019 X 100%

LHA Eskalasi Harga 2019

•Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K


•Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K


Realisasi IKU “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2019 adalah sebesar 0% atau tidak tercapai dari

target sebesar 80%, disebabkan tidak ada

permintaan penugasan penyesuaian harga di tahun

2019

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar

80%, maka realisasi IKU tahun 2019 tidak tercapai atau 0%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu

ditingkatkan


BAB III

IKU “Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

=

LHA Audit Klaim yang Ditindaklanjuti 2019

X 100%

LHA Audit Klaim 2019

Realisasi IKU

“Persentase Hasil Audit

Klaim yang

Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K tahun 2019

adalah sebesar 100%

atau tercapai dari yang

ditargetkan sebesar

80%, dengan

perhitungan seluruh LHA klaim yang diterbitkan sebanyak 2 LHA

telah dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Capaian IKU tahun 2019 sebesar 125%, tidak dapat

diperbandingkan dengan capaian IKU tahun 2018 karena tidak ada

target IKU di tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun

2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2019 melebihi target

atau mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019



BAB III

Sasaran Program

Pengawasan 3

Meningkatnya

Penyelesaian

Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan

Nasional


Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional” merupakan

perwujudan peran pengawasan

keinvestigasian yang dilakukan oleh

BPKP dalam rangka memberikan

manfaat dalam upaya penyelesaian

hambatan kelancaran pembangunan.

Capaian sasaran program diukur melalui 1 (satu) IKU dengan

ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada

Tabel 3.4

•Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan



BAB III

Tabel 3.4

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

IKU Sasaran Program Pengawasan 3



Capaian (%)

1.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

% 80 0 0

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa IKU yang mendukung capaian

sasaran program “Meningkatnya Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional” belum terealisasi dan capaian

IKU masih 0%.

IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase

Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan

=

EHKP yang ditindaklanjuti tahun 2019

X 100%

EHKP tahun 2019

Realisasi IKU “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan” tahun 2019 adalah sebesar 0% atau tidak tercapai

dari target sebesar 80%, disebabkan tidak ada permintaan

penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan.


Tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2019 tidak

memenuhi target atau tidak tercapai /0%. Hal ini menunjukkan bahwa

kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan.


BAB III

Sasaran Program

Pengawasan 4

Meningkatnya

Kualitas

Tatakelola

Pemerintah

dan Korporasi

dalam

Pencegahan

Korupsi


Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan

Korporasi dalam Pencegahan Korupsi”

merupakan perwujudan peran yang

dilakukan oleh BPKP Perwakilan dalam

rangka meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintah dan korporasi di

wilayah Kalimantan Utara dalam

pencegahan korupsi. BPKP berperan

aktif melalui pembinaan dalam

pengimplementasian FCP untuk

mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional dalam RPJMN

2015 - 2019.

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu

“Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)”.


BAB III

Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

=

K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP/FRA tahun 2019 X 100%

Penugasan yang Telah Dilakukan tahun 2019

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K

yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)” tahun 2019 adalah

sebesar 100% atau tercapai 181,82%

dari target sebesar 55%, dengan

perhitungan 9 K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2019

dibandingkan dengan 9 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi

+ Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi +

Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 2019.


dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%. Demikian pula dengan

capaian IKU tahun 2019 sebesar 181,82% menurun 10,49%

dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 192,31%, karena adanya

kenaikan target dari 52% menjadi 55%.

Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman

pelaksanaan penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra

kerja. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada


target atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019


•Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)



BAB III

Sasaran Program

Pengawasan 5

Meningkatnya

Kepedulian

K/L/P/K dan

Masyarakat

Terhadap

Korupsi

Didukung oleh capaian satu IKU

yaitu “Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan

Sistem Pengaduan Masyarakat”.

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat Terhadap Korupsi” ini adalah:

IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat” diukur dengan indikator kinerja Persentase Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat yang diukur dengan menghitung persentase

K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria terhadap

•Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat



BAB III

jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang menjadi anggota komunitas

pembelajar anti korupsi.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Realisasi IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

=

K/L/P/K atau Unit Kerja yang Memenuhi 3 Unsur

Kriteria X 100%

K/L/P/K atau Unit Kerja yang Telah Menjadi Anggota

KPAK

Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat” tahun 2019 adalah sebesar 66% atau

tercapai 94,29% dari target sebesar 70%, dengan perhitungan 2

K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja

setara di lingkungan korporasi yang telah memenuhi tiga unsur

kriteria dibandingkan dengan 3 K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di

lingkungan K/L/P atau unit kerja setara di lingkungan Korporasi yang

telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 66% menurun

34% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 100%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 sebesar 94,29% atau

menurun sebesar 59,56% dibandingkan dengan capaian tahun 2018

sebesar 153,85%.



mencapai target atau sebesar 66%. Hal ini menunjukkan bahwa



BAB III

Sasaran Program

Pengawasan 6

Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP Pemda


Kualitas Penerapan SPIP Pemda”

dilengkapi dengan tiga indikator kinerja

utama yang capaiannya pada tahun

2019 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

Indikator Kinerja Sasaran Program Pengawasan 6



Capaian

(%)

6.1 Persentase Pemerintah

Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 100 100 100


Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3

% 80 40 50




% 20 60 100*)


BAB III

Dari tabel di atas, dapat

diketahui bahwa dari 3

(tiga) IKU yang mendukung

capaian sasaran program

“Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda”,

hanya 2 (dua) IKU yang

memiliki capaian 100%.

Dari 6 (enam) Pemda yang

ada di Provinsi Kalimantan Utara yang memperoleh tingkat maturitas

SPIP level 3 sebanyak 3 (tiga) pemda dan level 2 sebanyak 3 (tiga)

pemda belum dilakukan reviu oleh tim BPKP Pusat. Uraian capaian

masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU “Persentase Pemerintah

Provinsi dengan Maturitas SPIP

Level 3” diukur dengan

menghitung persentase jumlah

pemerintah provinsi yang

tingkat maturitas SPIP-nya

telah mencapai level 3 terhadap jumlah pemerintah provinsi yang

berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.


rumus:

Realisasi IKU Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

=

Pemprov Minimal Level 3 SPIP

X 100%

Seluruh Pemprov

•Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3



BAB III

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas

SPIP Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100% atau tercapai 100%

dari target sebesar 100%.



capaian IKU tahun 2019 sebesar 100% sama dengan capaian tahun

2018. Faktor-faktor pendukung meningkatnya realisasi tersebut yaitu:

Perbandingan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019

sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 telah mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu dipertahankan.

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3” diukur dengan menghitung persentase jumlah

pemerintah kabupaten/kota yang tingkat maturitas SPIP-nya telah

mencapai level 3 terhadap jumlah kabupaten/kota yang berada

wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Indikator

tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

=

Pemkab/Kota Min Level 3 SPIP

X 100%

seluruh Pemkab/Kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 40% atau

•Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3


1 •Komitmen Pimpinan Daerah terhadap SPIP

2 •Inspektorat selaku assessor telah menjalankan perannya

3 •Dokumentasi bukti pendukung SPIP telah terpenuhi

4 •Intensifnya pembinaan yang dilakukan oleh Tim SPIP Perwakilan BPKP Kalimantan Utara


BAB III

mencapai 50% dari target sebesar 80%, dengan perhitungan 2 (dua)

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3

dibandingkan dengan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota yang

menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3

sebagai berikut:

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kabupaten Nunukan 3,087 3 Terdefinisi

2. Kabupaten Malinau 3,083 3 Terdefinisi

IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 40% sama dengan

realisasi tahun 2018 sebesar 40%. Demikian pula dengan capaian

IKU tahun 2019 sebesar 50% menurun 16,67% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan adanya

kenaikan target 20% dari 60% di tahun 2018 menjadi 80% di tahun

2019.


tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2019 belum

mencapai target atau sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa


Level 3 maturitas

SPIP diakui jika:

2

• Telah lolos QA/Reviu Rendal (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau)

1

• Level 3 berdasarkan reviu/QA Perwakilan dan telah diusulkan untuk dilakukan QA/Reviu melalui surat permohonan QA/Reviu ke Rendal


BAB III

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2” diukur dengan rumus:

Realisasi IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

2

=

2 target - Pemkab/Kota Min Level 2 SPIP

X 100%

seluruh Pemkab/Kota

Realisasi IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 2” tahun 2019 adalah sebesar 60% atau

mencapai 100% dari target sebesar 20%, dengan perhitungan 3 (tiga)

Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 2

dibandingkan dengan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota yang


Capaian 100% diperoleh dari realisasi level 2 telah mencapai

target, namun karena belum mencapai target level 3, maka capaian

kinerja level 2 ditetapkan 100%, sedangkan kelebihan presentase

40% (60% - 20%) tidak dianggap sebagai kinerja karena kewajiban

untuk menjadikan level 3 pemerintah daerah belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2

sebagai berikut:

No. Nama Pemda Skor Level Status

1. Kabupaten Tana Tidung 3,237* 2 Berkembang

2. Kabupaten Bulungan 2,605 2 Berkembang

3. Kota Tarakan 2,407 2 Berkembang

Skor Kabupaten Tana Tidung sebesar 3,237 merupakan hasil self

assessment maturitas SPIP oleh pemerintah daerah dan reviu oleh

perwakilan baru dilakukan pada bulan November 2019 dan atas hasil

tersebut belum diajukan permohonan QA ke rendal.

•Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2



BAB III


dengan realisasi tahun 2018. Demikian pula dengan capaian IKU

tahun 2019 sebesar 100% atau meningkat 50% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 50 %.


Tahun 2019 sebesar 20%, maka realisasi IKU tahun 2019 memenuhi


2019 perlu ditingkatkan karena kewajiban untuk menjadikan level 3

pemerintah daerah belum terpenuhi.

Sasaran Program

Pengawasan 7

Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

Daerah

Pelaksanaan audit intern di

lingkungan instansi pemerintah

dilakukan oleh pejabat yang mempunyai

tugas melaksanakan pengawasan dan

telah memenuhi syarat kompetensi

keahlian sebagai auditor. Setiap Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah

mengimplementasikan JFA sebagai

konsekuensi adanya fungsi dan peran

pelaksanaan tugas pengawasan intern

oleh auditor sesuai ketentuan tersebut.


BAB III

Sebagai organisasi yang

melaksanakan fungsi Assurance

dan Consulting, salah satu faktor

penentu keberhasilan APIP

adalah kompetensi dan

professional sumber daya

manusia (SDM), karena faktor

manusia yang mengatur dan

menggerakkan jalan organisasi.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis,

didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian

spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan

keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.

Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah” didukung dua indikator kinerja utama yang

capaiannya pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian

Indikator Kinerja Sasaran Program Pengawasan 7



Capaian

(%)

7.1 Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

% 100 100 100

7.2 Persentase APIP Pemerintah


Kapabilitas Level 3

% 100 20 20

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari dua IKU yang

mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” hanya 1 (satu) IKU yang

memiliki capaian 100%. Dari 6 (enam) Pemda yang ada di Provinsi

Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) Pemerintah Daerah memperoleh

tingkat Kapabilitas level 3.


BAB III

Uraian capaian IKU sasaran program sebagai berikut:

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi sesuai target akhir Renstra

2017 – 2019 dan sebagai IKU dominan adalah Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi Level 3 yang akan digunakan untuk analisa

efisiensi dana dan SDM serta perbandingan capaian dengan tahun

lalu dan perbandingan dengan target akhir renstra. Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi diukur dengan menghitung persentase jumlah

APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai level 3 dibandingkan

jumlah APIP Pemerintah Provinsi di Wilayah Kalimantan Utara.


rumus:

Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

=

Pemprov Min Level 3 APIP X 100%

Seluruh Pemprov

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan

Kapabilitas Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 100% dari target

sebesar 100%.



capaian IKU tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2018.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan

pemenuhan elemen IACM sebanyak 2 elemen, sehingga tahun 2019

telah memenuhi semua elemen, sedangkan di tahun 2018 hanya

memenuhi 4 elemen di level 3 dari 6 elemen.

Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi telah memenuhi

target yang ditetapkan dengan:

1) Adanya dukungan dari Gubernur Kalimantan Utara;

•Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3



BAB III

2) Adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari Inspektur Provinsi

Kalimantan Utara beserta pegawainya untuk meningkatkan level

kapabilitas APIP;

3) Koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.


Tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2019 telah

mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2019 perlu

dipertahankan.

IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” diukur dengan menghitung persentase jumlah

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3

dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di

Wilayah Kalimantan Utara.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai target akhir

Renstra 2019. IKU Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

Level 3 yang akan digunakan adalah analisa efisiensi dana, SDM

serta perbandingan capaian dengan tahun lalu dan perbandingan

dengan target akhir renstra.


rumus:

Realisasi IKU Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

=

Pemkab/kota Min Level 3 APIP

X 100%

Seluruh Pemkab/kota

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3” tahun 2019 adalah sebesar 20% atau

tercapai 20% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 (satu)

Pemerintah Kabupaten dengan kapabilitas minimal level 3 APIP

•Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3



BAB III

dibandingkan dengan 5 (lima) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang


Realisasi IKU sampai dengan tahun 2019 sebesar 20% menurun

40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 60%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2019 menurun 80%

dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Penurunan realisasi IKU dan capaian IKU tersebut disebabkan

karena perbedaan tahap penjaminan mutu dan reviu kapabilitas APIP

dalam mencapai level 3, dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di

Provinsi Kalimantan Utara, hanya Inspektorat Kabupaten Nunukan

yang telah memenuhi syarat menjadi level 3 yaitu telah dilakukan

reviu/QA Perwakilan dan telah dilakukan QA oleh Rendal.



memenuhi target atau belum mencapai 20%. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja tahun 2019 perlu ditingkatkan.

Sasaran Program

Dukungan

Pengawasan

Tersedianya

Dukungan Teknis

Kepuasan Atas

Pelayanan

Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Target kualitas layanan

dukungan teknis pengawasan

pada tahun 2019 adalah sebesar 8

dari skala likert 1-10. Capaian

kinerja outcome ini menunjukkan

tingkat kepuasan pegawai atas

pelayanan ketatausahaan yaitu

layanan keuangan, kepegawaian

dan umum.

No. IKU Satuan Target Realisasi

1. Persepsi Kepuasan atas

Pelaayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Skala likert

1-10

8,00 7,84


BAB III

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung

pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para

penerima layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan

atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para pegawai

dengan metode skala likert 1-10. Pengukuran persepsi kepuasan

terhadap layanan bagian ketatausahaan dilaksanakan dengan

metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai

di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2018, capaian

layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,84 atau

mencapai 98% dari target sebesar 8 skala Likert 1-10.

Realisasi IKU tahun 2019 sebesar 7,84 lebih rendah dibandingkan

dengan realisasi tahun 2018 sebesar 8,25. Sedangkan capaian IKU

tahun 2019 sebesar 98% lebih rendah 5,13% dibandingkan dengan

capaian tahun 2018 sebesar 103,13% . Kondisi ini disebabkan

penurunan kualitas pelayanan bagian ketatausahaan karena

bertambah banyak pegawai menimbulkan makin kompleksnya

substansi yang dilayani terutama untuk masalah kebersihan ruangan

dan toilet yang masih perlu ditingkatkan.


Tahun 2019 sebesar 8, maka realisasi IKU tahun 2019 belum

mencapai target atau sebesar 7,84. Hal ini menunjukkan bahwa


Dalam Perkin tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

ditargetkan 7 sasaran kegiatan pengawasan dengan 7 indikator kinerja

kegiatan (IKK) dan 2 sasaran kegiatan dukungan pengawasan dengan 5

IKK. Capaian IKK tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.7


BAB III

Tabel 3.7

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2019

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Satuan

Target Tahun 2019

Reali-sasi

Tahun 2019

Capaian Kinerja

1 Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

1.1 Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek

Strategis dan

Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Laporan

13 15* 115,38


Hasil Pengawasan

Pembangunan

Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP


Pengawasan

Pembangunan

Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Laporan

60 71 118.33


Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan

BPKP


Pembinaan

Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan

BPKP

Laporan

6 6 100.00


Hasil Pengawasan

Dana Desa Perwakilan

BPKP


Pengawasan Dana

Desa Perwakilan

BPKP

Laporan

16 16 100.00


Hasil Pengawasan

atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP


Pengawasan atas

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan

6 6 100.00


Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP


Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan

22 22 100


Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP


Pembinaan

Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

Laporan

19 19 100

Sasaran Kegiatan Dukungan

1 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 50 50 100%

2 Termanfaatkannya Aset Secara Optimal

2.1 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Unit 25 23 92%


BAB III

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan Satuan

Target Tahun 2019

Reali-sasi

Tahun 2019

Capaian Kinerja

2.2 Tersedianya Meubelair perwakilan BPKP

Unit 14 17 121,43%

2.3 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

M2 142 142 100%

2.4 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Unit 12 11 91,67%

*Realisasi tahun 2019 atas indikator kinerja kegiatan 1.1 adalah 19 laporan atau

capaian kinerja melebihi 120% namun hanya dilaporkan sebanyak 15 laporan.

Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut:

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas Presiden di Perwakilan BPKP”

didukung satu IKK “Jumlah Laporan hasil pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden di Perwakilan BPKP”.

Realisasi output tahun 2019 sebanyak 15 laporan atau mencapai

115,38% dari target sebanyak 13 laporan.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 15 laporan

tidak dapat diperbandingkan dengan tahun 2018 karena pada tahun

2018 tidak terdapat sasaran kegiatan tersebut.

Kegiatan dari pengawasan Prioritas Strategis Nasional yang

dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara antara lain

sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Peningkatan Produksi Pangan dan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 di


Sasaran Kegiatan

1:

•Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden di Perwakilan BPKP


BAB III


Kebijakan Pemerataan Ekonomi berupa Sertifikasi Lahan di

Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2019;

3. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan

Kawasan Industri Tanah Kuning Triwulan I, II, III dan IV Tahun

2019 di Provinsi Kalimantan Utara;

4. Evaluasi Tata Kelola Program Prioritas Peningkatan Produksi

akses dan kualitas konsumsi pangan;

5. Evaluasi Kinerja Riset dan Pengembangan yang didanai dari

BOPTN Penelitian Tahun 2019;

6. Evaluasi atas Beasiswa Program Bidikmisi TA 2019 pada

Universitas Borneo Tarakan;

7. Evaluasi Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2019 pada Kabupaten

Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana

sebesar Rp237.291.095,00 atau 93,99% dari anggaran tahun 2019

sebesar Rp252.473.000,00 dan dengan SDM sebanyak 703 OH atau

79,89% dari rencana tahun 2019 sebanyak 880 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja tahun 2019 sebesar 115,38% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 93,99%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah

Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP” sudah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 115,38% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 79,89%.


BAB III

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP” didukung satu

IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP”. Realisasi output tahun 2019 sebanyak

71 laporan atau mencapai 118,33% dari target sebanyak 60 laporan.


lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 72 laporan.

Sedangkan capaian output tahun 2019 sebesar 118,33% menurun

sebesar 38,19% dari capaian output tahun 2018 yaitu sebesar

156,52%.

Hasil kegiatan dari pengawasan pembangunan prioritas nasional

yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

sebagai berikut :

1. Audit Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan di Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;

2. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2018

Bidang Kedaulatan Pangan dan Bidang Perhutanan Sosial pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi

Kalimantan Utara, Bidang Maritim di Kota Tarakan dan Bidang

Kedaulatan Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral di Provinsi Kalimantan Utara;

3. Verifikasi dan Evaluasi Program for Result (P for R) untuk

Disbursement Linked Indicators (DLI) pada Program PKH

Kemensos di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau;

4. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Loan

IBRD 8578 ID Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan

Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;

5. Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (IDB

Loan No 174, 175, 176) Kota Tarakan Tahun 2018;

Sasaran Kegiatan

2 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP


BAB III

6. Audit atas Laporan Keuangan Program Inovasi Desa (PID) Loan

IBRD No. 8217-ID Provinsi Kalimantan Utara;

7. Monitoring Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan

dan Gizi Masyarakat pada Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

Tahun 2018 dan 2019;

8. Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Penanggulangan

Bencana TA 2015 s.d 2019 pada Provinsi Kalimantan Utara;

9. Reviu Penggunaan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun

2019 di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

10. Evaluasi atas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun

2019 Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;

11. Evaluasi atas Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada

SD dan SMP TA 2019/2020 pada Kabupaten Bulungan, Provinsi

Kalimantan Utara dan Kota Tarakan;

12. Bimtek penyamaan persepsi Tim Daerah EKPPD Provinsi

Kalimantan Utara;

13. Kompilasi Laporan Hasil EKPPD Tahun 2019 terhadap LPPD

Kab/Kota Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Utara;

14. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2019 pada

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan;

15. Penjaminan Kualitas atas Proses Reviu Penyerapan Dana dan

Capaian Output DAK Fisik oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan,

Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan untuk pemenuhan

persyaratan pencairan DAK Fisik TA 2019 pada Kabupaten

Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan;

16. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun

2017 dan 2018 Audited, serta Identifikasi dan Klasifikasi Temuan

hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2018;

17. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan BUM-Desa di Kabupaten

Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung;


BAB III

18. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Tahun Buku 2018 pada

Perusda Intimung Kabupaten Malinau;

19. Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018 pada PDAM Tirta Alam

Kota Tarakan;

20. Reviu atas Peran PT Petrokimia Gresik (Persero) dalam

Mendukung Program Kedaulatan Pangan Tahun 2018 dan

Semester I Tahun 2019 pada Provinsi Kalimantan Utara;

21. Reviu atas Laporan Konsultan, Verifikasi dan Pelaksanaan

Program Hibah Air Minum TA 2019 Kota Tarakan;

22. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di bidang Akuntansi dan

Auditing untuk keperluan persidangan TPK pada pelaksanaan

kegiatan APB Desa yang sumber dananya dari ADD dan DD Long

Tungu;


Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan

Operasional Pendidikan (BOP) di SMP Negeri 8 Tarakan Tahun

Anggaran 2016-2017;


Kegiatan BOS dan BOP di SMPN 8 Tarakan;

25. Penilaian Risiko Kecurangan atas Kegiatan Prioritas Percepatan

Penurunan Stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau;

26. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA) atas Program Reforma

Agraria dalam Wilayah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur

pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

27. Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam

Kegiatan Pembangunan Drainase di Lingkungan Kota Tarakan;

28. Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pembangunan Jalan Desa Data Dian Kecamatan Krayan Hilir

Kabupaten Malinau Tahun 2012-2016.


sebesar Rp1.724.153.225,00 atau 91,02% dari anggaran tahun 2019


BAB III

sebesar Rp1.894.342.000,00 dan dengan SDM sebanyak 3.564 OH

atau 152,70% dari rencana tahun 2019 sebanyak 2.334 OH.


Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP”

telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator

kinerja tahun 2019 sebesar 118,33% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 91,02%.


Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP” belum efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja tahun 2019 sebesar 118,33% lebih rendah

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 152,70% .

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” didukung satu IKK

“Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP”. Realisasi output tahun 2019 sebanyak 6 laporan

atau mencapai 100% dari target sebanyak 6 laporan.


lebih rendah 1 laporan dibandingkan realisasi output tahun 2018

sebanyak 7 laporan. Sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 100%

menurun sebesar 133,33% dari capaian output tahun 2018 sebesar

233,33% dikarenakan tahun 2018 target hanya 3 laporan capaiannya

7 laporan.

Kegiatan dari pengawasan SIMDA yang dilaksanakan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Asistensi Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi SIMDA

perencanaan pada Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan;

Sasaran Kegiatan

3 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP


BAB III

2. Workshop Penyusunan SSH dan ASB dalam rangka implementasi

Aplikasi SIMDA Perencanaan Tahunan pada Pemerintah

Kabupaten Nunukan;

3. Bimbingan Teknis terkait Penerapan Permendagri 108 Tahun

2016 serta perubahan Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11 pada

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp250.360.000,00

atau 98,60% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp253.908.000,00

dan dengan SDM sebanyak 141 OH atau 39,17% dari rencana tahun

2019 sebanyak 360 OH.


Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator

kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian dana tahun 2019 sebesar 98,60%.


Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan


IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian OH tahun 2019 sebesar 39,17%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP”. Realisasi output tahun

2019 sebanyak 16 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak

16 laporan.


sama dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 16 laporan. Capaian

Sasaran Kegiatan

4 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP


BAB III

output tahun 2019 sebesar 100% menurun sebesar 45,45%

dibanding capaian tahun 2018 sebesar 145,45%.

Kegiatan dari pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Utara terkait realisasi output "Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP" sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 dan Sisa Dana Desa Tahun sebelumnya pada Kabupaten

Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan dan

Kabupaten Tana Tidung;

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes pada Kabupaten Malinau,

Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan.



sebesar Rp489.184.000,00 dan dengan SDM sebanyak 477 OH atau



Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun

2019 sebesar 98,10%.


Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP” telah



capaian OH tahun 2019 sebesar 90,34%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah Laporan

Sasaran Kegiatan

5 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP


BAB III

Hasil Pengawasan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP”.


100% dari target sebanyak 6 laporan.


tidak dapat dibandingkan karena tidak ada IKK tersebut di tahun

2018. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 tidak dapat

dibandingkan dengan capaian output tahun 2018.

Hasil kegiatan dari pengawasan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :


Pemilu TA 2018 dan 2019 pada KPU Provinsi Kalimantan Utara,

Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau;


Pemilu TA 2018 dan 2019 pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi

Kalimantan Utara, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan.

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp 205.032.898,00




Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah

Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 BPKP

Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari

capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi



Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 BPKP

Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari


BAB III

capaian indikator kinerja tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi

dibandingkan dengan capaian OH tahun 2019 sebesar 44,00%.

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP ” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Hasil

Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP”.


100% dari target sebanyak 22 laporan.


lebih banyak 8 laporan dibanding dengan realisasi tahun 2018

sebanyak 14 laporan. Namun capaian output tahun 2019 menurun

75% dibanding dengan capaian tahun 2018 sebesar 175%.

Hasil kegiatan dari pembinaan SPIP yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Bimtek atas Peningkatan Maturitas SPIP pada Kabupaten Tana

Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kota

Tarakan;

2. Workshop E-SPIP Versi 2.0 Penilaian Maturitas SPIP &

Penyusunan Maturitas keterkaitan sub unsur SPIP;

3. Bimbingan Teknis Implementasi SIA PDAM pada PDAM

Kabupaten Nunukan;

4. Diagnostic Assesment Penerapan GCG pada PDAM Nunukan;

5. Bimtek peningkatan Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Kab

Nunukan;

6. Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Tata Kelola (Code of

Corporate Governance) pada PDAM Kabupaten Bulungan;

7. Evaluasi Kinerja RSD-BLUD Tahun Buku 2018 pada RSUD

Kabupaten Nunukan;

8. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2018

pada RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Sasaran Kegiatan

6 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP


BAB III

9. Diagnostic Fraud Control Plan (FCP) dan Pengembangan Budaya

Organisasi Anti Korupsi pada PDAM Apa Mening;

10. Fraud Risk Assesment (FRA) terkait kegiatan utama OPD pada

Dinas Pendidikan Kota Tarakan, BPKAD dan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bulungan, Dinas Kesehatan dan DPMP Provinsi

Kalimantan Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Bagian Umum Sekda Kabupaten Tana Tidung;

11. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Masyarakat

Pembelajar Anti Korupsi pada Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KomPAK) yang telah terbentuk pada PDAM Apa' Mening

Kabupaten Malinau;

12. Pengembangan MPAK melalui Diskusi Kelompok Terarah Tingkat

Pimpinan (Executive FGD) pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp379.835.854,00




Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah

Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana



Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP” telah tercapai

secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun

2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH

tahun 2019 sebesar 94,73% .

Sasaran kegiatan ”Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP” didukung satu IKK “Jumlah

Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP”.

Sasaran Kegiatan

7 :

•Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP


BAB III


100% dari target sebanyak 19 laporan menurun 2 laporan

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 21 laporan.

Capaian output tahun 2019 sebesar 100% menurun 5% dibandingkan

dengan capaian tahun 2018 sebesar 105%.

Kegiatan dari pembinaan kapabilitas APIP yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, dilakukan pada

Inspektorat Provinsi dan 4 Inspektorat Kabupaten/Kota dalam

rangka membantu menilai, membimbing, dan mengevaluasi

pemenuhan infrastruktur Kapabilitas Inspektorat menuju Level 3;

2. Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Inspektorat Kabupaten

Nunukan, dengan hasil evaluasi kedua Inspektorat tersebut telah

mencapai level 3;

3. Asistensi atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2018 pada Kota Tarakan;

4. Bimbingan dan Konsultasi Reviu RKA-SKPD dan Rancangan

KUA-PASS Tahun 2010 pada Kota Tarakan



sebesar Rp 368.999.000,00 dan dengan SDM sebanyak 436 OH atau



Pembinaan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah tercapai secara

efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2019

sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun

2019 sebesar 99,49%.


Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” telah



BAB III


capaian OH tahun 2019 sebesar 60,22% .

Sasaran kegiatan ” Tersedianya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan

Layanan” didukung satu IKK “Jumlah Laporan Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP”.


100% dari target sebanyak 50 laporan. Rincian laporan dukungan

manajemen sebanyak 50 laporan disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2019

No LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT

1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1 Laporan

2 Perjanjian Kinerja (Perkin) 1 Laporan

3 Laporan Kinerja (LKjIP) 1 Laporan

4 Laporan Triwulanan Kinerja 3 Laporan

5 Laporan Triwulanan PP 39 4 Laporan

6 Laporan Triwulanan Hasil Pengawasan 4 Laporan

7 Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 2 Laporan

8 Laporan Rencana Kebutuhan SDM 1 Laporan

9 Laporan Pelaksanaan PPM 4 Laporan

10 Laporan Budaya Kerja 1 Laporan

11 Laporan Reformasi Birokrasi 1 Laporan

12 Laporan SPIP 4 Laporan

13 Laporan Kehumasan 4 Laporan

14 Laporan Keuangan 13 Laporan

15 RKAKL/DIPA 2 Laporan

16 Laporan Konversi Energi 2 Laporan

17 Laporan Barang Milik Negara (BMN) 2 Laporan

Jumlah 50 Laporan


menurun sebanyak 13 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun

2018 sebanyak 63 laporan. Capaian output tahun 2019 sebesar

100% sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar

100%.

Sasaran Kegiatan

Dukungan 1 :

•Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan


BAB III

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp11.452.983.388,00 atau 98,09% dari anggaran tahun 2019

sebesar Rp11.675.483.000,00. Dari sisi penggunaan dana, IKK

“Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan” telah

tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKK tahun

2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana


Sasaran kegiatan ”Termanfaatkannya Aset Secara Optimal”

didukung empat IKK dengan target, realisasi dan capaian

sebagaiamana disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dukungan 2

No. IKK Satuan Target Reali-sasi

Capaian (%)

1 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Unit 25 23 92%

2 Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP

Unit 14 17 121,43%

3 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

M2 142 142 100%

4 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Unit 12 11 91,67%

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan

“Termanfaatkannya Aset Secara Optimal” sebagai berikut :

IKK 1 Sasaran Kegiatan Dukungan 2

Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 23 unit atau 92% dari

target sebesar 25 unit. Realisasi sebanyak 23 unit merupakan

realisasi alat pengolahan data berupa 12 unit printer berwarna, 1 unit

sound system, 1 unit finger print, 6 unit scanner, 1 unit LCD proyektor

dan 2 unit laptop.

Sasaran Kegiatan

Dukungan

2 :

•Termanfaatkannya Aset Secara Optimal


BAB III

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 23 unit

lebih tinggi 17 unit dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

sebanyak 6 unit.

Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar 92%

lebih tinggi 37,45% dibandingkan dengan capaian tahun 2018

sebesar 54,55%.



Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Alat Pengolah Data

BPKP” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

IKK tahun 2019 sebesar 92% lebih rendah jika dibandingkan dengan


IKK 2 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Meubelair Perwakian BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 17 unit atau 121,43%

dari target sebesar 14 unit. Realisasi sebanyak 17 unit merupakan

penyediaan meubelair berupa 2 unit meja sofa, 12 unit lemari besi, 2

unit lemari kayu dan 1 unit perlengkapan rumah tangga.


menurun 79 unit dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebanyak

96 unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019 sebesar

121,43% menurun 443,28% dibandingkan dengan capaian tahun

2018 sebesar 564,71%.


atau 99,86% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp49.454.000,00.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Mebelair Perwakilan


IKK tahun 2019 sebesar 121,43 % lebih tinggi dibandingkan dengan



BAB III

IKK 3 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 142 m2 atau 100%

dari target sebesar 142 m2. Realisasi sebanyak 142m2 merupakan

rehabilitasi atas kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

yang merupakan kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara.

Realisasi output sampai dengan tahun 2019 sebanyak 142m2

lebih rendah 258m2 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

sebesar 400m2. Capaian output tahun 2019 sebesar 100% sama

dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%.

Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar

Rp1.087.783.778,00 atau 99,69% dari anggaran tahun 2019 sebesar

Rp1.091.200.000,00.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Terlaksananya rehabilitasi kantor

Perwakilan BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian dana tahun 2019 sebesar 99,69%.

IKK 4 Sasaran Kegiatan Dukungan 2 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP

Realisasi IKK tahun 2019 adalah sebanyak 11 unit atau 91,67%

dari target sebesar 12 unit. Realisasi sebanyak 11 unit merupakan

pengadaan sarana dan prasarana berupa 7 unit air conditioner dan 4

unit alat penghancur kertas.


atau 8 unit lebih banyak dibandingkan dengan realisasi tahun 2018

sebanyak 3 unit. Demikian juga dengan capaian output tahun 2019

sebesar 91,67% lebih tinggi 16,67% dibandingkan dengan capaian

tahun 2018 sebesar 75%.


atau 99,51% dari anggaran tahun 2019 sebesar Rp35.194.000,00.


BAB III

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya Sarana Prasarana

Perwakilan BPKP” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat

dari capaian IKK tahun 2019 sebesar 91,67% lebih rendah


Pelaksanaan kegiatan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara

tahun anggaran 2019 dibiayai dari

DIPA Tahun 2019 dan pembiayaan

oleh mitra kerja BPKP. Jumlah

anggaran Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2019

yang berasal dari DIPA BPKP adalah

sebesar Rp16.853.053.000,00

sedangkan realisasinya sebesar

Rp16.416.961.822,00 atau 97,41%

dari anggaran. Anggaran dan realisasi Perwakilan BPKP provinsi

Kalimantan Utara tahun 2019 termasuk pembiayaan dari mitra kerja

BPKP adalah:

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2019

Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber Dana Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%) I DANA BPKP

- DIPA Perwakilan 16.853.053.000,00 16.416.961.822,00 97,41

Sub Jumlah I 16.853.053.000,00 16.416.961.822,00 97,41

II Dana yang berasal dari mitra kerja

- Dana Mitra IPP 218.871.873,00

- Dana Mitra APD

- Dana Mitra AN 62.125.600,00

- Dana Mitra Investigasi

- Dana Mitra P3APIP

Sub Jumlah II 280.997.473,00

JUMLAH 16.853.053.000,00 16.697.959.295,00 99,08

B. REALISASI

ANGGARAN


BAB III

Penghargaan yang diperoleh

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Utara merupakan bagian dari prestasi

dalam akuntabilitas kinerja tahunan


Utara. Daftar Penghargaan yang diterima


Utara sebagai berikut:

Tabel 3.11 Daftar Penghargaan yang Diterima Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara Periode 2017 - 2019

No Tahun Nama Penghargaan Instansi Pemberi

Penghargaan

1 2017 Penghargaan atas terbaik penyerapan anggaran

semester I Tahun 2017

BPKP Pusat

2 2017 Penghargaan atas terbaik ke II BPKP Performance

Award Tahun 2017 Kategori Implementasi SIA

BPKP Pusat

3 2019 Penghargaan atas pencapaian sebagai satker terbaik

ke III untuk kategori I Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Triwulan III Tahun 2019

BPKP Pusat

4 2019 Penghargaan atas prestasi sebagai satuan kerja

dengan capaian peringkat ke III Penilaian Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun

2019 Lingkup Kalimantan Utara Kategori Satuan Kerja

dengan pagu sedang

Kanwil DJPb

Provinsi

Kalimantan Utara

5 2019 Penghargaan atas pencapaian sebagai satker terbaik

ke I untuk kategori I Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Semester I Tahun 2019

BPKP Pusat

C. KINERJA

LAINNYA


BAB III

92


BAB IV

Penyusunan LKjIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai

sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan

evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di masa depan.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam LKjIP ini diperoleh karena

adanya dukungan internal maupun eksternal di lingkungan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum pencapaian sasaran

program dan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

tersebut didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Kepercayaan yang tinggi stakeholders BPKP terhadap peran

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dalam usaha mewujudkan

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas;

2. Komitmen stakeholders BPKP dalam pengembangan manajemen

pemerintahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance);

3. Koordinasi yang baik dengan BPKP Pusat selaku unit perencana dan

pengendali maupun antar bidang dan bagian di Perwakilan BPKP

Kalimantan Utara selaku pelaksana kegiatan;

4. Pemberian motivasi secara terus menerus dari pimpinan kepada staf

pelaksana;

5. Komitmen dan kemauan dari seluruh SDM pelaksana kegiatan dalam

mencapai perjanjian kinerja, baik pada tingkat pimpinan maupun pada

setiap pegawai yang terlibat.

BAB IV

PENUTUP

93


BAB IV

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Utara dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:

1. Mendorong peningkatan maturitas SPIP mencapai level 3;

2. Memantau dan mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan Satuan

Tugas SPIP;

3. Melakukan pendampingan penilaian mandiri atas maturitas SPIP

kepada masing-masing Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Melakukan bimbingan teknis/QA/Monitoring menuju level 3 untuk

Inspektorat yang sudah level 2;

5. Membuka ruang konsultasi peningkatan kapabilitas APIP/SPI, Maturitas

SPIP, SIMDA, PBJ, Siskeudes, SIA Bumdes, SIA BLUD, SIA PDAM,

GCG;

6. Mendorong kepala daerah untuk mengangkat tenaga auditor yang

sudah bersertifikat menjadi JFA;

7. Mencari potensi hambatan kelancaran pembangunan untuk diberikan

solusinya.

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai

tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dapat

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun

mendatang.

Lampiran I/1 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan

% 70,00 82,86 118,37

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Sehat dari BUMD

yang Dibina

% 56,00 100,00 178,57

Presentase BLUD yang Kinerjanya

Minimal Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

% 62,00 100,00 161,29

Persentase Hasil Pengawasan


Persidangan

% 60,00 17,65 29,42


Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh

APH

% 75,00 100,00 133,33



K/L/P/K

% 70,00 100,00 142,86

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00 0,00 0,00

Persentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80,00 100,00 125,00

3 Meningkatnya

Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan Pembangunan

Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

% 80,00 0,00 0,00

4 Meningkatnya Kualitas

Tatakelola Pemerintah dan

korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 55,00 100,00 181,82

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

% 70,00 66,67 95,24

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional

dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

2

1

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Lampiran I/2 - 2

Anggaran (Rp000) Realisasi (Rp000) % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Program

Keuangan (Rp000) SDM (OH)

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Persentase Pemerintah Provinsi dengan


% 100,00 100,00 100,00

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3

% 80,00 40,00 50,00


dengan Maturitas SPIP Level 2

% 20,00 60,00 100,00

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

% 100,00 100,00 100,00

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

% 100,00 20,00 20,00

3.852.370.000 3.643.652.206 94,58 6.375 6.484 101,71

8Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKPskala 1-10 8 7,84 98

13.000.683.000 12.773.309.616 98,25

16.853.053.000 16.416.961.822 97,41JUMLAH

Sub Jumlah

Sub Jumlah

6 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah Pemda

7

Lampiran II / 1 - 2

No.Sasaran Program Indikator Kinerja Program Satuan

Naik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9,00 10 11 12=11-10 13

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,

dan pengendalian intern pengelolaan

program nasional

% 35,00 63,64

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata

kelola, manajemen risiko dan

pengendalian intern korporasi

% - 0,00

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan% 81,97 82,86 0,89 136,61 118,37 (18,24) 82,86

Persentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD

yang Dibina

% 80,00 100,00 100,00 0,00 160,00 181,82 178,57 (3,25) 100,00

Presentase BLUD yang Kinerjanya

Minimal Cukup Baik dari BLUD yang

Dievaluasi

% 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 181,82 161,29 (20,53) 100,00



Persidangan

% 100,00 42,86 17,65 (25,21) 250,00 85,72 29,42 (56,30) 17,65



APH

% 100,00 0,00 100,00 100,00 142,86 0,00 133,33 133,33 100,00



K/L/P/K

%

-

100,00 100,00 0,00 NA 133,33 142,86 9,53 100,00

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Persentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K% 100,00 100,00 125,00 125,00 100,00

3 Meningkatnya Penyelesaian

Hambatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Meningkatnya Kualitas Tatakelola

Pemerintah dan korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 100,00 100,00 100,00 0,00 200,00 192,31 181,82 (10,49) 100,00

5 Meningkatnya Kepedulian

K/L/P/K dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas

Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan

Masyarakat

% 0,00 100,00 66,67 (33,33) 0,00 153,85 95,24 (58,61) 66,67


Maturitas SPIP Level 3% - 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

Meningkatnya Efektifitas Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

Meningkatnya Kualitas


6

Capaian Realisasi

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018 DAN 2017

1

2

Realisasi

2019


Lampiran II / 2 - 2

No.Sasaran Program Indikator Kinerja Program Satuan

Naik /

(Turun)

Naik /

(Turun)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9,00 10 11 12=11-10 13

Capaian Realisasi Realisasi

2019


Maturitas SPIP Level 2% 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00


Maturitas SPIP Level 1% - NA 0,00


dengan Maturitas SPIP Level 3% 40,00 40,00 0,00 0,00 66,67 50,00 (16,67) 40,00


dengan Maturitas SPIP Level 2% 20,00 60,00 60,00 0,00 100,00 50,00 100,00 50,00 60,00


dengan Maturitas SPIP Level 1% 80,00 66.67 0,00


dengan Kapabilitas Level 3% 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00


dengan Kapabilitas Level 2% 0,00 NA 20,00 20,00 0,00


dengan Kapabilitas Level 1% NA 0,00


Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level

3

% 0,00 60,00 20,00 (40,00) 0,00 100,00 20,00 (80,00) 20,00



2

% 60,00 40,00 (40,00) 100,00 100,00 (100,00) 0,00



1

% 40,00 0,00 0,00 0,00

8Tersedianya Dukungan Teknis

Kepuasan atas Pelayanan

Sekretariat Utama/Ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat

Utama

skala 8,09 8,25 7,84 (0,41) 115,57 103,13 98,00 (5,13) 7,84

7 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

Pemda

Meningkatnya Kualitas


6

Lampiran III/1 - 1

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Target Realisasi % Target Realisasi %Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas

Presiden Perwakilan BPKP

Laporan 13 15 115,38 252.473.000,00 237.291.095,00 93,99 880 703 79,89 Efisien Efisien


Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP


Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Laporan 60 71 118,33 1.894.342.000,00 1.724.153.225,00 91,02 2334 3564 152,70 Efisien Tidak Efisien

3 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP



Dana Desa Perwakilan BPKP


Dana Desa Perwakilan BPKP



atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP


atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP



SPIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP



Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP


142 155 109,15493 3.852.370.000 3.643.652.206 94,58 6.375 6.484 101,71

8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 50 50 100 11.675.483.000,00 11.452.983.388,00 98,09

Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Tersedianya Alat Pengolahan Data

BPKP

Unit 25 23 92,00 149.352.000,00 148.138.500 99,19

Tersedianya Meubelair Perwakilan

BPKP

Unit 14 17 121,43 49.454.000,00 49.383.950 99,86

Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit 12 11 91,67 35.194.000 35.020.000 99,51

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor

Perwakilan BPKP

m2 142 142 100,00 1.091.200.000,00 1.087.783.778 99,69

13.000.683.000 12.773.309.616 98,25

16.853.053.000 16.416.961.822 97,41

JUMLAH SASARAN KEGIATAN

JUMLAH MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

TOTAL

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH)


TAHUN 2019

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Target RealisasiCapaian

(%)

Dana (Rp000) SDM (OH)

Lampiran IV / 1 - 1

2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 10 11 12=11-101 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan NA NA 15 NA NA NA 115,38 NA

2 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP


Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 27 72 71 -1 100 156,52 118,33 -38,19


Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan NA 7 6 -1 NA 233,33 100,00 NA


Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP

Laporan NA 16 16 0 NA 100 100,00 0,00


Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana

Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan NA NA 6 NA NA 100 100,00 NA


SPIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 8 14 22 8 100 175 100,00 -75,00

7 Teresedianya Informasi Hasil

Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan

BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 6 21 19 -2 100 105 100,00 -5,00

8 Tersedianya Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan

Layanan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 54 63 50 -13 100 100 100 0,00

9 Termanfaatkannya Aset Secara

Optimal

Tersedianya Alat Pengolahan Data

BPKP

Unit 10 6 23 17 90,91 54,55 92,00 37,45

Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP Unit 27 96 17 -79 135,00 564,71 121,43 -443,28

Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit 27 3 11 8 385,71 75,00 91,67 16,67

Terlaksananya Rehabilitasi Kantor

Perwakilan BPKP

Unit 400 1 142 141 100,00 100,00 100,00 0,00

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Realisasi Naik /

(Turun)

Capaian Naik / (Turun)

Lampiran V

1 2 3 4 5 6 7

1 Provinsi Kalimantan Utara 3,083 III v

2 Kabupaten Nunukan 3,087 III v

3 Kabupaten Malinau 3,083 III v

4 Kabupaten Tana Tidung 3,237 III v

5 Kabupaten Bulungan 2,605 II v

6 Kota Tarakan 2,407 II v

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2019


Keterangan : untuk status terakhir diisi tanda V pada kolom (5, 6 atau 7) yang sesuai dengan status level yang

disajikan

Nama Pemda

SkorNama PemdaNo. Self

Assessmen

QA

Perwakilan

Reviu

Rendal

Level

Lampiran VI

1 2 3 4 5 6

1 Provinsi Kalimantan Utara 3 V

2 Kabupaten Nunukan 3 V

3 Kabupaten Malinau 2 V

4 Kabupaten Bulungan 2 V

5 Kabupaten Tana Tidung 2 V

6 Kota Tarakan 2 V

Keterangan : untuk status terakhir diisi tanda V pada kolom (4, 5, atau 6) yang sesuai dengan status level yang disajikan

Self

Assessment

Nama Pemda

KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2019


No. Nama Pemda LevelQA Perwakilan Reviu Rendal

Lampiran VII

No. Nama BUMD Skor Keterangan

1 PDAM Kabupaten Nunukan 3,67 Sehat

2 PDAM Kabupaten Bulungan 3,62 Sehat

3 PDAM Apa' Mening Kab. Malinau 3,61 Sehat

4 PDAM Tirta Alam Kota Tarakan 3,27 Sehat

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2019


LAPORAN KINERJA

2019

BPKP

KALIMANTAN

UTARA

LAPORAN KINERJA 2019 LKJip 2019 Final-compressed.pdfkinerja pada badan layanan umum daerah, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

Documents