LAPORAN KINERJA (LAKIN)perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas...Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha Perkebunan. Sasaran tersebut

LAPORAN KINERJA

(LAKIN) Direktorat Perlindungan Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian

Scanned by CamScanner

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017 disusun dalam rangka

pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi yang disajikan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017 ini merupakan

kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara

garis besar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat

Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan

kerjasamanya, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Perlindungan

Perkebunan dapat diselesaikan dengan baik seperti tertuang pada Laporan Kinerja

Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Kiranya laporan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai

bahan untuk kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Perlindungan Perkebunan,

Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta

memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra

Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi

Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan

Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang

perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak

perubahan iklim serta Gangguan Usaha Perkebunan”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015 – 2019

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT), dampak perubahan iklim dan gangguan usaha

2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam

menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha

3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok

tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa

Organik)

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah :

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha

Perkebunan. Sasaran tersebut dicapai melalui kegiatan 1) Penanganan OPT perkebunan

berbasis pada penerapan PHT di tingkat petani; 2) Pemberdayaan perangkat perlindungan

perkebunan dalam rangka penerapan PHT; 3) Penanganan DPI melalui mitigasi dan

adaptasi; 4) Peningkatan kapasitas dalam pengendalian OPT dan kesiapsiagaan dalam

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, serta gangguan usaha; dan 5) Pembinaan dan

sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

Pengukuran kinerja tahun 2017 untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

diperoleh capaian realisasi keuangan 92,86% dan fisik 98,31%. Untuk kegiatan daerah

yang tersebar di 31 Provinsi, diperoleh capaian fisik sebesar 96,61% dengan realisasi

keuangan sebesar 92,52%, sedangkan untuk pengukuran kinerja lingkup Direktorat

Perlindungan Perkebunan tahun 2017, realisasi keuangan sebesar 94,94% dengan capaian

fisik 100%.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan diperoleh nilai efisiensi 57,81%. Mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan No. 249 tahun 2011 maka kegiatan Dukungan Perlindungan

Perkebunan termasuk kategori efisien.

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak terlepas dari

permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan

serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi

pembangunan perkebunan.

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Organisasi 1

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 4

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4

2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4

2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4

2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 5

2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 6

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 7

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 9

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 9

2.1.8. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 9

2.2 Perjanjian Kinerja 10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 12

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 12

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan

Perkebunan 12

3.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya

Direktorat Perlindungan Perkebunan 14

3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra

Direktorat Perlindungan Perkebunan 16

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 18

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 22

3.2. Realisasi Anggaran 23

3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan

Perkebunan 23

3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan 23

BAB IV. PENUTUP 26

4.1. Kesimpulan 26

4.2. Saran dan Rekomendasi 27

LAMPIRAN 28

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017 11

Tabel 2 : PK Revisi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017 11

Tabel 3 : Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun

2017 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan

Perkebunan 12

Tabel 4 : Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan

terhadap Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya 14

Tabel 5 : Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Berdasarkan Target Renstra 2015-2019 16

Tabel 6 : Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat

Perlindungan Perkebunan tahun 2017 20

Tabel 7 : Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Dukungan

Perlindungan Perkebunan 23

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja APBN dan APBN-P Direktorat Perlindungan

Perkebunan Tahun 2017

Lampiran 2 : Pengukuran Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011

Lampiran 3 : Realisasi Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat

dan Daerah Tahun 2017

Lampiran 4. : Realisasi Keuangan Kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan

Perkebunan di Pusat Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah,

maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) dan

Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.77

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya

mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara (LAN) RI No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(MENPAN & RB) No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Peraturan Menteri

Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB)

No.53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Tugas Direktorat Perlindungan

Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Sebagai acuan dalam pelaksananaan tugas direktorat dan arahan dalam

pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan analisis dan

pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini

yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu 2010-2014.

Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan memfasilitasi

kegiatan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan,

Pemberdayaan Perangkat Perangkat Perlindungan Perkebunan, Pemberdayaan Petugas

Pengamat OPT, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Kesiapsiagaan Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Kebun, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan,

Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan,

Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Fasilitasi Teknis Dukungan Dukungan

Perlindungan Perkebunan.

1.2. Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat

2

Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan, Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan

Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan

serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam 4 (empat) Sub

Direktorat dan delapan Seksi, Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional

yaitu :

1) Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT), membawahi Seksi Data dan Informasi OPT serta Seksi

Kelembagaan Pengendalian OPT;

2) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi

Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan Rempah

serta Seksi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah;

3) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi

Seksi Teknologi PHT Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Seksi Sarana

Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar;

4) Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan

Kebakaran, membawahi Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran dan

Seksi Dampak Perubahan Iklim;

5) Sub Bagian Tata Usaha;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tugas

Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan

perkebunan”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta

penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan

kebakaran;

4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan

gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan

3

penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran;

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme



pencegahan kebakaran;

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme



pencegahan kebakaran; dan

8) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi,

kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan

perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan

Perkebunan memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan Penanganan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan, Pemberdayaan Perangkat Perlindungan

Perkebunan, Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim,

Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Sekolah Lapang Pengendalian

Hama Terpadu Perkebunan, Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis

Komoditas Perkebunan, Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan, dan Fasilitasi Teknis

Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta

memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015- 2019 maka dirumuskan visi Direktorat

Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan Perkebunan

sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang perlindungan terhadap

pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak perubahan iklim serta Gangguan

Usaha Perkebunan”.

2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada misi Direktorat Jenderal Perkebunan, maka misi Direktorat

Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan

iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;

2) Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam perendalian OPT dan

penanganan OPT:

3) Memfasilitasi penyediaan teknologi spesifik lokasi dalam pengendalian OPT dan

penanganan DPI;

4) Mewujudkan sumber daya manusia perlindungan yang handal;

5) Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan SL-PHT dan

desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;

5

6) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan

pertanian 2015-2019 pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat

Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam

pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan

visi, misi serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi,

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi yang didukung oleh penyediaan benih

unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/

pengolahan/pascapanen serta pembangunan kebun sumber benih tanaman

perkebunan.

2) Memberikan pelayanan perencanaaan, program, anggaran, kerjasama teknis,

administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum,

humas, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi

teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

3) Memfasilitasi penyediaan/pengadaan alat pascapanen dan alat pengolahan tanaman

semusim dan rempah serta tanaman tahunan dan penyegar yang spesifik lokasi dan

fungsi yang didukung penyediaan teknologi berkualitas dan aplikatif bagi pekebun.

4) Melakukan upaya strategis dalam memfasilitasi penerapan pembinaan usaha

perkebunan berkelanjutan, perizinan usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan

serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik

perkebunan.

5) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan,

pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pencegahan

kebakaran lahan/kebun dan penanganan dampak perubahan iklim;

6) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan pada lahan-lahan

eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan

pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan

kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi,

agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/potensi berkelanjutan;

7) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan

kelompok petani tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar

melalui pelatihan penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan

kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana

prasarana budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan serta

kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

6

8) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam

mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya

perkebunan yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama

dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem

pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung

pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste

management.

10) Melakukan upaya dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan

perkebunan yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana

dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor,

pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019


Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu:

1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan

gangguan usaha perkebunan.

2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam

menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha

perkebunan.

3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan, dan kelembagaan kelompok

tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa

Pertanian Organik).

2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Sasaran strategis utama Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 adalah :

1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula

nasional;

2) Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam

mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan

produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan;

3) Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem

pertanian bio-industry dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik

melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas

maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang

sari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih kemiri sunan.

7

Adapun sasaran strategis pendukung Ditjen. Perkebunan tahun 2015 – 2019 adalah:

1) Peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan;

2) Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;

3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,

integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan organisasi

Ditjen. Perkebunan; dan

4) Peningkatan pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian

sasaran strategis lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah :

Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha

Perkebunan. Sasaran tersebut akan dicapai melalui :

1) Penanganan OPT perkebunan berbasis pada penerapan PHT di tingkat petani.

2) Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan dalam rangka penerapan PHT.

3) Penanganan DPI melalui mitigasi dan adaptasi.

4) Peningkatan kapasitas dalam pengendalian OPT dan kesiapsiagaan dalam pencegahan

kebakaran lahan dan kebun, serta gangguan usaha.

5) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Arah kebijakan Umum Perlindungan Perkebunan tahun 2015-2019 meliputi :

1) Budidaya tanaman sehat.

2) Perlindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan

Pengendalian OPT.

3) Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu

memadukan semua cara dan teknis pengendalian OPT secara kompatibel dengan

mempergunakan bahan dan cara pengendalian yang aman dan ramah lingkungan.

4) Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dilakukan dengan cara peningkatan

sarana dan prasarana perlindungan, (LL/UPTD Perlindungan , Sub LAB, LUPH, LAP,

UPPT, Brigade Proteksi, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun UPT

Perlindungan Pusat) peningkatan SDM Perlindungan (POPT/Pengamat Hama

Penyakit dan Petani Pengamat Hama dan penyakit Perkebunan).

5) Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menurunkan resiko

kegagalan produksi akibat dari faktor-faktor iklim.

8

6) Peningkatan kemampuan Brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan dalam

melakukan pengendalian kebakaran perkebunan.

7) Peningkatan kemampuan dan peran serta Pemerintah Daerah dalam menangani

gangguan usaha perkebunan.

8) Peningkatan kemampuan UPT Pusat sebagai Balai rujukan regional dalam identifikasi

OPT, penelusuran residu pestisida, pengembangan pengendali hayati dan penghasil

rakitan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi.

9) Mendukung pelaksanaan pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan.

Arah Kebijakan Khusus Perlindungan Perkebunan adalah:

1) Pemantauan dan pengamatan diprioritaskan pada OPT utama komoditas tanaman

perkebunan unggulan nasional.

2) Pengendalian OPT dilakukan pada tanaman dengan intesitas serangan ringan/atau

secara ekonomis masih menguntungkan jika dikendalikan.

3) Pengendalian pada OPT yang bersifat eksplosif atau pada sumber-sumber serangan

sesuai dengan kemampuan, menjadi tanggung jawab pemerintah bersama-sama

dengan masyarakat.

4) Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida kimia merupakan pilihan terakhir

dan berdasarkan pada hasil pengamatan dan analisa ekosistem.

5) Penggunaan Musuh Alami dan APH menjadi pilihan utama dalam mengendalikan

OPT.

6) APH yang digunakan harus yang telah berizin dan terdaftar di komisi pestisida;

penggunaan APH yang belum terdaftar dapat dipergunakan dalam skala terbatas

seperti Percobaan, Demplot dan Demfarm.

7) Mendorong pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi oleh UPTP

perlindungan dan UPTD Perlindungan.

8) Mendorong UPT Pusat untuk mampu memiliki APH yang terdaftar.

9) Pembinaan perangkat perlindungan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan

dalam menyediakan standar pelayanan minimum dalam bidang perlindungan

(teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan MA dan

APH, pengendalian OPT yang bersifat eksposif, pengembangan dan penerapan

mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran lahan dan kebun).

10) Pembinaan SDM petani perkebunan dilakukan melalui kegiatan SL-PHT dengan

memperhatikan keterlibatan gender minimum sebesar 25 persen dan Pembentukan

Kelompok Tani Perduli Api (KTPA).

11) Pemantauan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan perkebunan pada

provinsi/kabupaten rawan kebakaran. Pemantauan sistem sarana dan prasarana

pengendalian kebakaran lahan perkebunan di perusahaan perkebunan.

9

12) Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dilaksanakan pada provinsi/

kabupaten/kota sentra perkebunan rawan kekeringan semaksimal mungkin

memanfaatkan APBD.

13) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

14) Penyediaan standar pelayanan minimum pengendalian OPT dan penanganan

kebakaran lahan dan kebun.

15) Pelaksanaan penugasan baru untuk mengembangkan 150 desa pertanian organik

berbasis tanaman perkebunan.

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perlindungan

Perkebunan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu “Dukungan

Perlindungan Perkebunan”.

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Fokus kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah :

1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;

2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;

3) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT;

4) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim;

5) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun;

6) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan;

7) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;

8) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan;

9) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.1.8. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Memperhatikan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 maka

strategi yang akan ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah :

1) Fasilitasi Peningkatan kemampuan teknis petugas dan petani melalui magang petugas

dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

2) Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, pemantauan, dan pengendalian OPT

melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

10

3) Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan

kebun melalui fasilitasi kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun,

mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dan operasional brigade pencegahan

kebakaran lahan dan kebun.

4) Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit,

Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait

lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan.

5) Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan melalui fasilitasi,

inventarisasi serta penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dan

pertemuan koordinasi/rapat fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan.

6) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan melalui

Pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

7) Penguatan sistem perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan

Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/Penetapan Kinerja antara atasan dengan bawahan untuk

mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui

target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya

berupa hasil (outcome) dan keluaran (output).

Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2017

disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2017

dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan

Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan

Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Perlindungan Perkebunan dan Direktur Jenderal

Perkebunan pada bulan Januari 2017.

Dukungan Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi anggaran APBN tahun 2017

sebesar Rp.19.193.362.000,-. Namun pada tahun 2017 terjadi revisi sehingga anggaran

Dukungan Perlindungan Perkebunan menjadi Rp. 37.792.262.000,- Anggaran tersebut

untuk mendukung kegiatan Perlindungan Perkebunan di pusat dan daerah yaitu

Penanganan OPT Perkebunan, Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan,

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, SLPHT Tanaman Perkebunan, Penanganan

Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian

Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan

Perkebunan.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam

Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Perlindungan Tahun 2017 (Tabel 1.) dan PK revisi

(Tabel 2.). Adapun PK Direktorat Perlindungan Perkebunan (awal dan revisi) yang telah

11

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Direktur Perlindungan Perkebunan

seperti pada Lampiran 1.

Tabel 1. PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017

Tabel 2. PK Revisi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Target

1 Menurunnya luas

areal yang terserang

OPT dan

terfasilitasinya

pencegahan

kebakaran lahan dan

kebun, bencana

alam serta dampak

perubahan iklim

1 Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan 800 Ha

2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan 66 unit

3 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 8 KT

4 SLPHT Tanaman Perkebunan 8 KT

5 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 9 kasus

6 Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan

135 Desa

7 Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan 12 bulan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Target

1 Menurunnya luas

areal yang

terserang OPT dan

terfasilitasinya

pencegahan

kebakaran lahan

dan kebun,

bencana alam serta

dampak perubahan

iklim

1 Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan 800 Ha

2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan 59 unit

3 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 8 KT

4 Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 7 dok

5 SLPHT Tanaman Perkebunan 8 KT

6 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan 9 kasus

7 Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan

136 Desa

8 Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan 12 bulan

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan

Perkebunan

Capaian kinerja kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2017 terhadap

Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2017 disajikan pada Tabel

3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2017 terhadap

Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Target Realisasi %

1 Menurunnya luas

areal yang

terserang OPT dan

terfasilitasinya

pencegahan

kebakaran lahan

dan kebun,

bencana alam serta

dampak perubahan

iklim

1 Penanganan organisme pengganggu tanaman

perkebunan

800 Ha 800 Ha 100

2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan

Perkebunan

66 unit 64 unit 96,97

3 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 8 KT 8 KT 100

4 SLPHT Tanaman Perkebunan 8 KT 8 KT 100

5 Penanganan gangguan dan konflik usaha

perkebunan

9 kasus 8 kasus 88,89

6 Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian

organik berbasis komoditas perkebunan

135 Desa 135 Desa 100

7 Fasilitasi teknis dukungan perlindungan

perkebunan

12 bulan 12 bulan 100

Rincian capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1) Penanganan OPT Tanaman Perkebunan dengan target 800 Ha untuk 4 komoditas

secara keseluruhan terealisasi 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Demfarm Penerapan PHT Tanaman Kopi seluas 200 Ha terealisasi 200 Ha (100%).

Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa Barat (50 Ha), NTB (25 Ha),

Bengkulu (25 Ha), Bali (50 Ha) dan Aceh (50 Ha).

b. Demfarm Penerapan PHT Tanaman Karet seluas 175 Ha terealisasi 175 Ha

(100%). Kegiatan dilaksanakan di 4 provinsi yaitu Banten (25 Ha), Kalimantan

Selatan (50 Ha), Riau (50 Ha), dan Jambi (50 Ha).

c. Demfarm Penerapan PHT Tanaman Kelapa seluas 225 Ha terealisasi 225 Ha

(100%) dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah (50 Ha), Sulawesi Tengah

(50 Ha), Sulawesi Selatan (50 Ha), Kalimantan Barat (50 Ha), dan Bali (25 Ha).

d. Demfarm Penerapan PHT Tanaman Pala dilaksanakan di satu provinsi yaitu

Provinsi Aceh seluas 200 Ha terealisasi 200 Ha (100%).

2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan secara keseluruhan mencapai 96,97%, yang

terdiri dari :

13

a. Operasional Laboratorium Lapangan dari target 28 unit terealisasi 28 unit atau

mencapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,

DIY, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT (2 Unit),

Papua (2 unit), Bengkulu, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Papua

Barat dan Sulawesi Barat.

b. Operasional Brigade Proteksi Tanaman dari target 31 unit terealisasi 30 unit atau

96,77%. Kegiatan ini dialokasikan ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,

Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku,

Bali, NTB, NTT, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka

Belitung, Gorontalo, Papua Barat dan Sulawesi Barat. Provinsi Kalimantan Barat

tidak melaksanakan karena adanya perubahan SOPD.

c. Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun/Operasional Brigade

Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dari target 7 unit terealisasi 6 unit atau

85,71%. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sedangkan

provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan yaitu Kalimantan Barat karena adanya

perubahan SOPD shingga petugas pemadam kebakaran banyak berpindah.

3) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Terdiri dari 2 kegiatan :

a. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari target 4 KT terealisasi 4 KT atau

mencapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 1 KT di masing-masing

provinsi yaitu Jawa Tengah, DIY, NTB, dan Banten.

b. Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi

Rakyat dari target 4 KT terealisasi 4 KT atau mencapai 100%. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk 1 KT di masing-masing provinsi yaitu NTT, Bali, Jawa

Tengah, dan NTB.

4) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan.

SL-PHT Tanaman Perkebunan dari target 8 kelompok tani terealisasi 8 kelompok

tani atau mencapai 100%. SLPHT dilaksanakan di 4 provinsi yaitu Sulawesi

Selatan (1 KT), DIY (1 KT), Aceh (1 KT), dan Sulawesi Tenggara (1 KT).

5) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yaitu Fasilitasi,

Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan

sejumlah 9 kasus dan terealisasi 8 kasus (88,89%). Kegiatan dilaksanakan masing –

masing di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat. Provinsi Jawa

14

Tengah tidak melaksanakan kegiatan ini karena padatnya jadwal kegiatan APBN

dan APBD di Provinsi tersebut.

6) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 135 desa di 23 provinsi dan terealisasi 100%. Alokasi

desa organik di masing-masing provinsi adalah Banten (3 desa), Sumatera Utara (8

desa), Jawa Timur (8 desa), Kalimantan Barat (6 desa), Maluku (6 desa), Aceh (2

desa), Sumatera Barat (2 desa), Lampung (3 desa), Bali (14 desa), Sulawesi Selatan

(5 desa), Sumatera Selatan (3 desa), Bengkulu (5 desa), Jambi (3 desa), Jawa Barat

(8 desa), Jawa Tengah (5 desa), NTB (5 desa), NTT (13 desa), Sulawesi Tengah (5

desa), Sulawesi Utara (6 desa), Sulawesi Tenggara (5 desa), Sulawesi Barat (2

desa), Maluku Utara (13 desa) dan Papua Barat (5 desa).

7) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan

Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan merupakan kegiatan yang

berada di pusat berupa Layanan Perkantoran, pengawalan kegiatan di daerah dan

pertemuan/koordinasi, capaian kinerja mencapai 100%.

3.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Capaian Beberapa Tahun Sebelumnya Direktorat

Perlindungan Perkebunan

Capaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap capaian

beberapa tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap Capaian

Beberapa Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja

Kinerja Tahun Capaian Kinerja

2017 Terhadap

(%) 2015 2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 2015 2016

1

Penanganan organisme

pengganggu tanaman

perkebunan (Ha)

33.363 32.738 98,13 6.859 6.859 100 800 800 100 101,91 100

2

Pemberdayaan

Perangkat Perlindungan

Perkebunan (Unit)

135 128 94,81 76 76 100 59 58 98,31 103,69 98,31

3 Pemberdayaan Petugas

Pengamat OPT (Orang) 989 989 100 995 995 100 1.050 1.050 100 100 100

4 Antisipasi Dampak

Perubahan Iklim (KT) 172 147 85,47 29 29 100 8 8 100 117 100

5

Kesiapsiagaan

Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun

(Dok)

18 15 83,33 18 18 100 7 6 85,71 102,86 85,71

6 SLPHT Tanaman

Perkebunan (KT) 223 219 98,21 87 87 100 8 8 100 101,82 100

7

Penanganan gangguan

usaha dan konflik

perkebunan (Kasus)

- - - 2 2 100 9 8 88,89 - 88,89

8

Pembinaan dan

sertifikasi desa

pertanian organik

berbasis komoditas

perkebunan (Desa)

- - - 120 120 100 135 135 100 - 100

9

Fasilitasi teknis

dukungan perlindungan

perkebunan

20 Dok 20 Dok 100 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan 100 100 100

15

Capaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan tahun 2017 terhadap capaian 2

tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan tahun 2017

jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2015 yaitu sebesar 101,91% atau naik sebesar

1,91%, sedangkan dengan tahun 2016 kinerjanya sama yaitu 100%.

2) Capaian kinerja pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan pada tahun 2017

jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 103,69 atau naik 3,69%, sedangkan

jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian kinerja sebesar 98,31% atau mengalami

penurunan sebesar 1,69%.

3) Kinerja pemberdayaan petugas pengamat OPT dibandingkan tahun 2015 dan 2016

tetap yakni sebesar 100%. Kegiatan ini tidak tercantum di dalam PK APBN maupun

PK Revisi tahun 2017, namun kegiatan tetap dilaksanakan seperti tahun – tahun

sebelumnya karena merupakan insentif bagi petugas pengamat di daerah.

4) Kinerja antisipasi dampak perubahan iklim tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun

2015 sebesar 117%, mengalami kenaikan sebesar 17% dan jika dibandingkan dengan

kinerja tahun 2016 sama yakni mencapai 100%.

5) Kinerja kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun yaitu operasional

brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun tahun 2017 mengalami kenaikan

2,86% jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan mengalami penurunan sebesar

14,29% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada Penetapan Kinerja (PK) revisi

2017, operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun dimasukkan ke

dalam Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan.

6) Capaian kinerja SLPHT tanaman perkebunan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun

2015 sebesar 101,82% atau naik 1,82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 kinerja

tetap yaitu sebesar 100%.

7) Kinerja penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan tahun 2017 tidak bisa

dibandingkan dengan tahun 2015 karena pada tahun tersebut kegiatan penanganan

gangguan usaha dan konflik perkebunan belum menjadi tupoksi Direktorat

Perlindungan Perkebunan. Kinerja kegiatan penanganan gangguan usaha dan konflik

perkebunan tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 88,89% atau

turun sebesar 11,11%.

8) Capaian kinerja pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 karena

penganggaran kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan dimulai tahun 2016. Kinerja pada tahun 2017 dibandingkan

dengan tahun 2016 sama yaitu sebesar 100%.

9) Capaian kinerja fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan tahun 2017

dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 sama, yaitu sebesar 100%.

16

3.1.3. Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Direktorat

Perlindungan Perkebunan

Pencapaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan terhadap sasaran Renstra

Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 – 2019 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan

Target Renstra 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi

2015-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

A. Target Renstra

1 Penanganan organisme pengganggu

tanaman perkebunan (Ha) 78.560 33.366 11.459 11.245 11.245 11.245

2 Pemberdayaan Perangkat

Perlindungan Perkebunan (Unit) 135 77 75 75 75

3 Pemberdayaan Petugas Pengamat

OPT (Orang) 994 995 1.050 1.050 1.050

4 Antisipasi Dampak Perubahan

Iklim (KT) 198 77 94 9 9 9

5 Kesiapsiagaan Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Kebun (Dok) 161 18 26 39 39 39

6 SLPHT Tanaman Perkebunan (KT) 569 224 93 84 84 84

7 Penanganan gangguan usaha dan

konflik perkebunan (Kasus) 210 42 42 42 42 42

8

Pembinaan dan sertifikasi desa

pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan (Desa)

- 150 150 150 150

9

Fasilitasi teknis dukungan

perlindungan perkebunan

(Dok/Bulan)

60 12 12 12 12 12

B. Realisasi s.d. 2017


tanaman perkebunan (Ha) 40.433 32.738 6.895 800 - -


Perlindungan Perkebunan (Unit) 128 76 58 - -


OPT (Orang) 989 995 1.050 - -


Iklim (KT) 184 147 29 8 - -


Kebakaran Lahan dan Kebun (Dok) 39 15 18 6 - -

6 SLPHT Tanaman Perkebunan (KT) 314 219 87 8 - -


konflik perkebunan (Kasus) 10 - 2 8 - -

8



komoditas perkebunan (Desa)

- 120 135 - -

9

Fasilitasi teknis dukungan

perlindungan perkebunan

(Dok/Bulan)

44 20 12 12 - -

C. Persentase Realisasi terhadap Target Renstra (%)


tanaman perkebunan 51,47 98,12 60,17 7,11 - -


Perlindungan Perkebunan 94,81 98,70 77,33 - -


OPT 99,50 100 100 - -


Iklim 92,93 190,91 30,85 88,89 - -


Kebakaran Lahan dan Kebun 24,22 83,33 69,23 15,38 - -

17

Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi

2015-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

6 SLPHT Tanaman Perkebunan 55,18 97,77 93,55 9,52 - -


konflik perkebunan 4,76 - 4,76 19,05 - -

8



komoditas perkebunan

- 80 90 - -

9 Fasilitasi teknis dukungan

perlindungan perkebunan 73,33 166,67 100 100 - -

Berdasarkan Tabel 5. capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

terhadap sasaran Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1) Luas areal pengendalian OPT perkebunan sampai dengan tahun 2017 mencapai 40.433

Ha atau mencapai 51,47% dari target yang direncanakan sampai dengan tahun 2019

yaitu 78.560 Ha.

2) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim telah dilaksanakan pada 184 KT atau sebesar

92,93% dari target Renstra. Hal ini berarti Direktorat Perlindungan Perkebunan masih

memiliki tanggung jawab sebesar 7,07% atau 14 KT untuk menyelesaikan target

Renstra hingga 2019.

3) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun yang telah terlaksana hingga

tahun 2017 adalah sebesar 39 dokumen atau sebesar 24,22% dari target Renstra 2015-

2019.

4) Pelaksanaan SLPHT telah dilaksanakan pada 314 KT atau sebesar 55,18% dari target

Renstra hingga tahun 2019.

5) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan telah dilaksanakan sebanyak 10

kasus atau sebesar 4,76% dari target Renstra 2015-2019.

6) Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan hingga tahun 2017 telah

diselesaikan sebesar 73,33% dari target Renstra 2015-2019.

Kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan karena target hingga 2019 dilaksanakan pada 150 desa. Demikian pula

dengan kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan dan pemberdayaan

petugas pengamat OPT tidak dapat diakumulasikan karena merupakan insentif bagi

petugas dan bantuan operasional untuk perangkat perlindungan yang berada di daerah.

7) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

ditargetkan dilaksanakan pada 150 desa dari mulai tahun 2016 hingga 2019. Pada

tahun 2017, jumlah desa organik yang dilaksanakan sebanyak 135 desa atau 90%

dari target 150 desa.

8) Target Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan pada tahun 2016 sebanyak

135 unit karena termasuk dengan Operasional Brigade Pencegahan Kebakaran Lahan

dan Kebun. Pada tahun 2017 hingga 2019, Operasional Brigade Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Kebun dimasukan ke kegiatan Kesiapsiagaan Pencegahan

18

Kebakaran Lahan dan Kebun sehingga target jumlah perangkat menjadi 77 unit pada

2016 dan 75 unit pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2017, Pemberdayaan Perangkat

Perlindungan Perkebunan dilaksanakan pada 58 unit perangkat atau 77,33 dari target

Renstra Ditlinbun 2015-2019.

9) Kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak

1.050 orang dan terealisasi 100%.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan

teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Namun penyusunannya seringkali terlambat

atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis

oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat

menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan

dengan Pedoman Teknis Pusat.

2) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga

pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir.

3) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat

ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.

4) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak

tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan

barang dan jasa di ULP.

5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai

dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK

dan dilaksanakan secara konsisten.

6) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi

menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang

sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya

penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah

kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

7) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang,

Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan

perlindungan perkebunan tidak optimal.

8) Perubahan SDM di daerah misalnya di Provinsi Kalimantan Barat, petugas pemadam

kebakaran banyak yang berpindah karena adanya perubahan perubahan satuan

19

organisasi perangkat daerah (SOPD), sehingga provinsi tersebut tidak melaksanakan

kegiatan Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

9) Pemahaman petani tentang konsep kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan masih kurang. Petani lebih fokus dalam pemeliharaan ternak, sedangkan

pemeliharaan kebun, sebagai kegiatan utama belum dilakukan.

10) Letak kandang dan rumah kompos yang kurang memenuhi syarat teknis antara lain

sulitnya akses menuju lokasi dan sulitnya pengawasan. Di beberapa lokasi ditemukan

kandang dan rumah kompos letaknya sangat jauh dari pemukiman. Hal tersebut

mempersulit akses menuju lokasi dan sulit untuk dilakukan pengawasan.

11) Pengadaan fisik input sarana produksi tidak diikuti dengan proses penyelesaian

administrasi (keuangan). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesulitan terutama

pada saat terjadinya perubahan anggaran (APBN-P).

12) Belum semua provinsi menyelesaikan proses BAST input sarana produksi dengan

Direktorat Jenderal Perkebunan.

13) Bimbingan dan pembinaan pelaksanaan SL-PHT tidak dapat dilakukan di semua

provinsi pada awal kegiatan karena pencairan dana bertahap dan personil yang akan

ditugaskan untuk pelaksanaan bimbingan dan pembinaan SL-PHT terbatas. Hal

tersebut mengakibatkan waktu bimbingan dan pembinaan SL-PHT bervariasi dan

dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan setelah kegiatan selesai.

14) Kelengkapan data monitoring dan evaluasi kegiatan SL-PHT saat kunjungan lapangan

belum dapat diperoleh karena kunjungan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal

penarikan dana sehingga masih ada data yang harus diperoleh melalui surat/faximile,

e-mail, dan telepon dan sampai pada saat penyusunan laporan akhir belum semua data

diterima. Seharusnya kegiatan SL-PHT dilaporkan secara bertahap yaitu setiap bulan,

triwulan dan secara lengkap setelah selesainya pelaksanaan SL-PHT.

15) Terbatasnya waktu penyelesaian kegiatan APBNP karena kegiatan APBNP baru

dialokasikan pada Bulan Agustus 2017.

Solusi terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan tahun 2018 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan

ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta

disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.

3. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan

penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan

pelaksanaan lebih awal.

20

4. Terus melakukan monitoring dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan lapang

langsung maupun melalui pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan

Perkebunan.

5. Menegur penanggung jawab kegiatan tingkat provinsi yang dinilai lalai dalam

melakukan pengawalan kegiatan di lapangan.

6. Menyarankan kepada penanggung jawab kegiatan SLPHT tingkat provinsi untuk

memaksimalkan fungsi petugas yang telah mengikuti pelatihan dan memberdayakan

petugas purna bakti yang bersertifikat Pemandu Lapang.

7. Menyarankan kepada penanggung jawab desa organik tingkat provinsi untuk lebih

memberdayakan peran petugas pendamping desa organik.

8. Terus melakukan sosialisasi tentang konsep desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan kepada seluruh pihak terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota/kelompok

tani

9. Mengingatkan penanggung jawab kegiatan provinsi untuk berkoordinasi dengan

bagian keuangan pada satker masing-masing dinas yang membidangi perkebunan

provinsi untuk memproses BAST input sarana produksi.

10. Pendampingan yang lebih intensif kepada petani peserta desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan berkenaan dengan konsep kegiatan desa organik serta

cara pengelolaan ternak, pembuatan kompos dan pemanfaatan pupuk

kompos/pestisida nabati/APH.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Direktorat Perlindungan Perkebunan

melakukan kegiatan pembinaan dan koordinasi dengan daerah di 32 provinsi yaitu Provinsi

Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku,

Bali, NTB, NTT, Papua, Bengkulu, Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung,

Gorontalo, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan untuk kegiatan pusat di DKI

Jakarta.

Analisis pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun

2017 dengan mengacu pada PMK 249 tahun 2011 disajikan pada Tabel. 6.

Tabel 6. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan

tahun 2017

No Kegiatan

Target Realisasi Nilai

Efisiensi

(%) Keuangan

Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

1 Penanganan OPT

Perkebunan 2.415.313 800 Ha 2.243.334 92,88 800 Ha 100,00 67,80

2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan

665.740 59 Unit 639.749 96,10 58 Unit 98,31 55,62

21

No Kegiatan

Target Realisasi Nilai

Efisiensi

(%) Keuangan

Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

3 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT

1.995.000 1.050 Org 1.978.734 99,18 1.050 Org 100,00 52,04

4 Antisipasi Dampak

Perubahan Iklim 826.580 8 KT 787.585 95,28 8 KT 100,00 61,79

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

545.230 4 KT 519.962 95,37 4 KT 100,00 61,59

Penerapan Model

Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan

Kopi Rakyat

281.350 4 KT 267.623 95,12 4 KT 100,00 62,20


Kebakaran Lahan dan Kebun

13.018.450 7 Dok 11.782.873 90,51 6 Dok 85,71 36,02

6 Pengembangan Desa

Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan

12.275.807 135 Desa 11.411.359 92,96 135 Desa 100,00 67,60

7 Sekolah Lapang

Pengendalian Hama

Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan

877.600 8 KT 864.640 98,52 8 KT 100,00 53,69

8 Fasilitasi Teknis Dukungan

Perlindungan Perkebunan 5.319.522 12 Bulan 5.050.349 94,94 12 Bulan 100,00 62,65

9 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha

Perkebunan

398.250 9 Kasus 335.510 84,25 8 Kasus 88,89 63,06

TOTAL/RATA-RATA 37.792.262 35.094.133 92,86 57,81

Dari Tabel 6. diketahui nilai efisiensi kegiatan Dukungan Perlindungan

Perkebunan secara keseluruhan yaitu sebesar 57,81%. Peraturan Menteri Keuangan nomor

249 tahun 2011 menyebutkan bahwa suatu kegiatan dinyatakan efisien apabila memiliki

nilai efisiensi ≥50%. Oleh karena itu, kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan

termasuk kategori efisien. Formula untuk mengukur nilai efisiensi seperti pada Lampiran

2. Rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanganan OPT perkebunan seluas 800 ha (100%) dengan penyerapan

anggaran 92,88% dari pagu anggaran dan nilai efisiensi 67,80 (efisien).

2. Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan sebanyak 58 unit

(98,31%) dengan penyerapan anggaran sebesar 96,10% dari pagu anggaran, dengan

nilai efisiensi sebesar 55,62% (efisien).

3. Kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT sejumlah 1.050 orang (100%) dengan

penyerapan anggaran sebesar 99,18% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi

sebesar 52,04% (efisien).

4. Kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim pada 8 KT (100%) dengan penyerapan

anggaran sebesar 95,28% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 61,79%

(efisien).

5. Kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun di 6 dok (85,71%)

dengan penyerapan anggaran sebesar 90,51% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi

sebesar 36,02% (kurang efisien). Hal ini disebabkan satu provinsi yang dialokasikan

dana sebesar 0,4% dari total pagu kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan

dan kebun tidak melaksanakan kegiatan.

22

6. Kegiatan SLPHT tanaman perkebunan di 8 KT (100%) dengan penyerapan anggaran

sebesar 98,52% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 53,69% (efisien).

7. Kegiatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 8 kasus

(88,89%) dengan penyerapan anggaran sebesar 84,25% dari pagu anggaran, dengan

nilai efisiensi sebesar 63,06% (efisien).

8. Kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan di 135 desa (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 92,96% dari

pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 67,60% (efisien).

9. Kegiatan fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan (100%)

dengan penyerapan anggaran sebesar 94,94% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi

sebesar 62,65% (efisien).

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sebagian besar kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan telah terealisasi,

dengan realisasi keuangan mencapai 92,86% dan fisik 98,31%. Beberapa kegiatan yang

tidak terlaksana yaitu Pada kegiatan di daerah terdapat dua provinsi yang tidak

melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

1) Kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan di Provinsi Kalimantan

Barat.

2) Kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun di Provinsi Kalimantan

Barat.

3) Kegiatan penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan di Provinsi Jawa

Tengah.

Penyebab tidak terlaksananya kegiatan pemberdayaan perangkat perlindungan

perkebunan serta kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun di

Provinsi Kalimantan Barat karena SOPD. Perubahan tersebut mengakibatkan tidak

tesedianya petugas pemadam kebakaran karena berpindah/mutasi. Hal tersebut dapat

diantisipasi apabila satker menelaah DIPA/POK kegiatan. Kegiatan tersebut seharusnya

dapat direvisi ke kegiatan lain apabila terindikasi menjadi penyebab kegagalan penyerapan

anggaran.

Kegiatan penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan di Provinsi Jawa

Tengah tidak dilaksanakan karena padatnya kegiatan APBN dan APBD di provinsi

tersebut. Ke depan, diperlukan perencanaan jadwal sejak awal dengan menyusun ROPAK.

Pelaksanaan kegiatan sebaiknya mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten

sehingga kegagalan pelaksanaan kegiatan karena padatnya kegiatan dapat dihindari.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka diperlukan pengawalan sejak awal dan

selalu memantau serta mengingatkan daerah agar cepat melaksanakan kegiatannya.

23

Diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan

sepenuhnya dan sesuai dengan yang direncanakan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Direktorat Perlindungan Perkebunan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran

untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar Rp. 37.792.262.000 dan

terserap sebesar Rp. 35.094.133.321 atau 92,86%. Realisasi anggaran kegiatan pusat

maupun daerah untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak mencapai 100%,

hal tersebut disebabkan karena pada kegiatan Pusat terjadi efisiensi serta optimalisasi

dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan di daerah terdapat dua provinsi yang tidak

melaksanakan kegiatan yaitu: 1) Provinsi Kalimantan Barat (kegiatan pemberdayaan

perangkat perlindungan perkebunan serta kegiatan kesiapsiagaan pencegahan kebakaran

lahan dan kebun); dan 2) Provinsi Jawa Tengah (kegiatan penanganan gangguan dan

konflik usaha perkebunan).

3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan

Rincian capaian serapan keuangan dan fisik untuk output kegiatan utama Dukungan

Perlindungan Perkebunan dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Dukungan Perlindungan

Perkebunan

No Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi Fisik

Output

Rp. Rp. % %

1799 Dukungan Perlindungan

Perkebunan 37.792.262.000 35.094.133.321 92,86 98,31

DAERAH 32.472.740.000 30.043.783.832 92,52 96,61

1

Penanganan organisme

pengganggu tanaman

perkebunan

2.415.313.000 2.243.333.691 92,88 100


Perlindungan Perkebunan 665.740.000 639.749.440 96,10 98,31

3 Pemberdayaan Petugas

Pengamat OPT 1.995.000.000 1.978.733.625 99,18 100

4

Pembinaan dan Sertifikasi

Desa Pertanian Organik

Berbasis Komoditas

Perkebunan

12.275.807.000 11.411.359.474 92,96 100


Iklim 826.580.000 787.585.192 95,28 100


Kebakaran Lahan dan Kebun 13.018.450.000 11.782.873.153 90,51 85,71

7 SLPHT Tanaman Perkebunan 877.600.000 864.639.625 98,52 100

24

No Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi Fisik

Output

Rp. Rp. % %

8

Penanganan gangguan dan

konflik usaha perkebunan 398.250.000 335.509.632 84,25 88,89

PUSAT 5.319.522.000 5.050.349.489 94,94 100

1 Fasilitasi Teknis Dukungan

Perlindungan Perkebunan 5.319.522.000 5.050.349.000 94,94 100

Akuntabilitas terhadap capaian fisik kegiatan 2017 diuraikan sebagai berikut :

1) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan dari pagu anggaran Rp.

2.415.313.000 terealisasi 2.243.333.691 (92,88%) dengan capaian fisik 100%.

Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan

adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan dari pagu anggaran Rp.

665.740.000 terealiasi Rp. 639.749.440 (96,10%) dengan capaian fisik 98,31%.

Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai 100% karena Provinsi Kalimantan Barat

tidak melaksanakan kegiatan ini.

3) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dari pagu Rp. 1.995.000.000 terealisasi Rp.

1.978.733.625 (99,18%) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak

mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam

pelaksanaan kegiatan.

4) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

dari pagu anggaran Rp. 12.275.807.000 terealisasi Rp. 11.411.359.474 (92,96%)

dengan capaian fisik 100%. keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai

100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim dari pagu anggaran Rp. 826.580.000 terealisasi

Rp. 787.585.192 (95,28%) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak

mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam


6) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu Rp. 13.018.450.000

terealisasi Rp. 11.782.873.153 (90,51%) dengan capaian fisik 85,71%. Capaian

keuangan dan fisik tidak tercapai 100% karena Provinsi Kalimantan Barat tidak

melaksanakan kegiatan disebabkan adanya perubahan SOPD sehingga petugas

pemadam kebakaran banyak berpindah.

7) SLPHT Tanaman Perkebunan dari pagu Rp. 877.600.000 realisasi keuangan mencapai

Rp. 864.639.625 (98,52%) dengan dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan

tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam


8) Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu anggaran Rp.

398.250.000 terealisasi Rp. 335.509.632 (84,25%) dengan dengan capaian fisik

25

88,89%. Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai 100% karena Provinsi Jawa

Tengah tidak melaksanakan kegiatan ini.

9) Untuk kegiatan pusat yaitu Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dari

pagu Rp. 5.319.522.000 terealisasi Rp. 5.050.349.489 (94,94%) dengan capaian fisik

100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100%

disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

10) Secara keseluruhan, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2017 dari

pagu Rp.37.792.262.000 terealisasi Rp. 35.094.133.321 (92,86) dengan capaian fisik

98,31%. Rincian realisasi kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 2017 (pusat

dan daerah) seperti pada Lampiran 3 dan 4.

26

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2017 merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama

periode tahun 2017. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program

kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-

2019.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019


Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu: (1) Menurunkan risiko

kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha; (2)

Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan

teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan

kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha; (3) Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok tani perlindungan

perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Organik). Tujuan tersebut

dicapai melalui kegiatan (1) Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan, (2)

Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan, (3) Pemberdayaan Petugas Pengamat

OPT (4) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, (5) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran

Lahan dan Kebun, (6) SLPHT Tanaman Perkebunan, (7) Pembinaan dan Sertifikasi Desa

Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, (8) Penanganan Gangguan Usaha dan

Konflik Perkebunan, dan (9) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.

Berdasarkan penilaian kinerja yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 29

Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja

instansi pemerintah, maka keluaran (outputs) capaian kinerja keuangan mencapai 92,86%

dari pagu dan realisasi fisik mencapai 98,31%.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan

secara keseluruhan adalah : (1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Penyusunan Juklak/Juknis

seringkali terlambat disusun atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan; (2)

Proses pengadaan barang/jasa sering tidak tepat waktu sehingga berakibat pelaksanaan

kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran; (3) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak

segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada

beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak

27

dikirimkan ke pusat; (4) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum

sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang tealh disusun; (5) Keterbatasan SDM yang

menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang dan Petugas Pengamat)

mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal; (6)

Pemahaman petani tentang konsep kegiatan desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan masih kurang; (7) Letak kandang dan rumah kompos yang kurang memenuhi

syarat teknis antara lain sulitnya akses menuju lokasi dan sulitnya pengawasan; (8)

Pengadaan fisik input sarana produksi tidak diikuti dengan proses penyelesaian

administrasi (keuangan); (9) Belum semua provinsi menyelesaikan proses BAST input

sarana produksi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan; (10) Bimbingan dan pembinaan

pelaksanaan SL-PHT tidak dapat dilakukan di semua provinsi pada awal kegiatan karena

pencairan dana bertahap dan personil yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan bimbingan

dan pembinaan SL-PHT terbatas; (11) Kelengkapan data monitoring dan evaluasi kegiatan

SL-PHT saat kunjungan lapangan belum dapat diperoleh karena kunjungan dilakukan

secara bertahap sesuai jadwal penarikan dana sehingga masih ada data yang harus

diperoleh melalui surat/faximile, e-mail, dan telepon dan sampai pada saat penyusunan

laporan akhir belum semua data diterima; (12) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh

satker daerah; (13) Perubahan SOPD di daerah yang menyebabkan rotasi petugas yang

memerlukan keterampilan khusus; dan (14) Keterbatasan waktu penyelesaian APBNP.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Saran rekomendasi yang perlu dilakukan antara lain :

1) Untuk kegiatan tahun 2018 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan

ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta

disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2) Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai

sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak

bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat.

3) Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya POK dan

Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.

4) Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai

penetapan DIPA.

5) Perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP.

6) Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.

7) Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua

minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.

LAPORAN KINERJA (LAKIN)perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas...Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan Usaha Perkebunan. Sasaran tersebut

Documents