LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN … fileLKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -II-Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP)

TAHUN 2018BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -I-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2018 dapat tersusun dengan baik sebagai tindak lanjut

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2016 – 2021.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini merupakan media

pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik tiap tahun yang berisikan

informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

LkjiP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Permenpan dan RB

Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25

tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LkjiP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-

mata dimaksudkan hanya untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-

undangan, akan tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi semua

organisasi termasuk Badan Kepegawaian Derah Kabupaten Lamongan.

Materi LkjiP ini meliputi evaluasi, pengukuran dan analisa capaian kinerja

tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk tahun yang kedua dan

RENJA tahun 2018. Disamping itu juga LKjiP memuat informasi mengenai capaian

sasaran kinerja organisasi, serta keberhasilan dan kegagalan yang harus diperbaiki

dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga

diperlukan koreksi, kecermatan, saran dan masukan dalam mengkaji nilai-nilai yang

berkembang dalam organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan guna perbaikan dimasa yang akan datang.

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -II-

Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini

dengan tetap mengharap koreksi, saran dan masukan serta petunjuk dan bimbingan

dari Allah SWT semoga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan mampu

melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan

prestasi kerja.

Lamongan, Januari 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

Drs. SIMUNAWAN, MMPembina Utama Muda

NIP. 19600619 198702 1 001






prestasi kerja.




NIP. 19600619 198702 1 001






prestasi kerja.




NIP. 19600619 198702 1 001

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -III-

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) merupakan laporan capaian

kinerja (Performance Result) selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKT tahun

kedua (2018) pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) dan capaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, selama kurun waktu lima tahun tersebut implementasi dari Renstra dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), khususnya pada tahun 2018 telah memberikan

arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan tujuannya yaitu “Meningkatkan

Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah”. Secara umum capaian kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, dapat dinyatakan “sangat baik”. Hal ini

dapat dilihat dari 3 (tiga) sasaran capaian kinerja utama menunjukkan capaian

kinerjanya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian tersebut ditentukan oleh komitmen yang kuat dari

jajaran pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan untuk memfokuskan sumberdaya organisasi yang ada dalam

melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah

lembaga yang memiliki tugas membantu Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan

manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah

menyelenggarakan manajemen PNS yang meliputi proses penyusunan dan

penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola

karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan

pensiun, maupun pelayanan lain di bidang kepegawaian dilakukan secara

transparan, objektif, dan akuntabel berdasarkan ketentuan yang berlaku.

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -IV-

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 telah

melaksanakan semua program dan kegiatan yang diwujudkan dalam mendukung 3

(tiga) sasaran strategis. Adapun sasaran stretegis tersebut dapat tercapai dengan

baik, dibuktikan dengan capaian indikator sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya Kualitas Penataan ASN

Sesuai Kompetensi Dan Disiplin ASN”, persentase capaian kinerjanya sebesar

101,55% artinya bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas penataan ASN dan

peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

melalui program dan kegiatan berjalan dengan baik. Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan terus mengupayakan penataan ASN sesuai

kompetensinya dengan melaksanakan kegiatan seleksi terbuka bagi pengisian

jabatan pimpinan tinggi pratama dan kegiatan uji kompetensi bagi pejabat

struktural. Dalam pengelolaan data kepegawaian, terus dikembangkan aplikasi

sistem informasi manajemen kepegawaian dan sistem kearsipan guna

tersedianya data-data kepegawaian yang akurat. Selain itu peningkatan disiplin

pegawai terus dilakukan sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang

kepegawaian dan pembinaan ASN menjadi agenda setiap tahunnya.

2. Sasaran strategis yang kedua yaitu “Meningkatnya Kompetensi ASN”,

persentase capaian kinerjanya sebesar 122,01%, artinya bahwa upaya untuk

Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN dengan

program pendidikan dan pelatihan ASN berjalan dengan baik sesuai dengan

yang direncanakan. Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, organisasi

bertanggung jawab untuk memberi tambahan pengetahuan, ketrampilan, dan

pengalaman untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana

diamanatkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk

mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar, kursus, dan penataran.

3. Sasaran strategis yang ketiga yaitu “Meningkatnya penilaian kinerja dan

kompensasi ASN”, persentase capaian kinerjanya sebesar 87,78%. Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan terus berupaya meningkatkan

kinerja pegawainya dengan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan untuk

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -V-

memotivasi peningkatan kinerja pegawai. Seorang ASN harus memiliki kinerja

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kompensasi merupakan satu

persyaratan dalam mengukur tingkat profesionalitas satu lembaga. Kondisi

kompensasi yang belum sesuai akan mendorong terjadinya upaya-upaya legal

maupun ilegal untuk menyesuaikan pendapatan seorang pegawai. Pegawai akan

sibuk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan kinerja/

pekerjaannya. Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan Tunjangan

Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagai kompensasi atas kinerja pegawai yang

diberikan kepada ASN yang berhak mendapat TPP sesuai dengan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan

Penghasilan Kepada Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan pencapaian target kinerja yang sangat baik ini akan memberikan

tantangan yang berat bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

untuk memepertahankan dan terus meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang khususnya dalam menyediakan pegawai-pegawai yang profesional dan

kompeten sesuai kebutuhan bidang tugasnya.

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -VI-

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

Daftar Isi vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG................................................................................ 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKJIP ………......................... 2

C. GAMBARAN UMUM BKD ………………................................................ 2

1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan ............................. 3

2. Personil BKD Kabupaten Lamongan ............................................... 11

3. Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Lamongan ........................ 12

4. Pembiayaan Program dan Kegiatan ................................................ 15

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP ........................................................ 15

BAB II. PERENCANAAN DAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................ 17

A. RENCANA STRATEGIS ........................................................................ 17

1. Visi dan Misi .................................................................................... 17

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .......................................... 18

3. Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan ........................ 20

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 …………………………. 22

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 …………………………………… 23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 26

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 ............................................. 27

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ....................... 27

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018 ..................................... 43

BAB IV. PENUTUP .......................................................................................... ........... 62

LAMPIRAN-LAMPIRANI. Rencana Strategis ( RS) Tahun 2016 -2021)

II. Rencana Kinerja Tahunan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

III. Perjanjian Kinerja 2018

LKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 - 1 -

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan tuntutan yang tidak dapat

ditunda lagi, untuk mewujudkan pencapaian tujuan serta cita-cita dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut

maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem manajemen strategik,

yang salah satu unsurnya harus membuat dan menyampaikan

pertanggungjawaban (accountabillity) yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangung jawab tersebut, maka

diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Permenpan

dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB

Nomor 25 tahun 2012 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas harus memberikan gambaran tingkat ketaatan kepada

peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja,

keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah

ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya. Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah

ditetapkan.


B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan LKjiP

Maksud penyusunan LKjiP BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

adalah agar seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan untuk selama setahun pada tahun

2018 dapat diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat capaian kinerjanya.

Adapun sebagai tujuan disusunnya LKjiP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan tahun 2018 ini adalah untuk membuat dokumen tertulis laporan

pertanggungjawaban capaian kinerja BKD Kabupaten Lamongan tahun 2018, untuk

disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku penanggung jawab umum

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lamongan.

C. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok

dan fungsi membantu Bupati Lamongan dalam menjalankan kebijakan dan

manajemen kepegawaian dan diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan, adapun gambaran umum dari kondisi PNS Daerah Kabupaten

Lamongan pada akhir tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.1PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2018

menurut kelompok tingkat pendidikannya

NO TINGKATPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

1 Pasca Sarjana (S-3) 2 -2 Pasca Sarjana (S-2) 1.127 -3 Strata-1/D-4 5.523 -4 D-III 826 -5 D-II 205 -6 D-I 20 -7 SLTA 1271 -8 SLTP 90 -9 SD 48 -

JUMLAH 9.112

Sumber Data : Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai per-31 desember 2018


Tabel 1.2PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2018, menurut kelompok pangkat golongan ruang

NO GOLONGANRUANG KEPANGKATAN

JML KETa B c d

1 IV 962 2.054 259 21 3.2962 III 1.061 1.107 1.144 1.012 4.3243 II 88 220 671 421 1.4004 I 0 24 36 32 92

JUMLAH 9.112


Tabel 1.3 :PNS Kabupaten Lamongan akhir tahun 2018

Menurut kelompok eselon Jabatan

E S E L O N J A B A TA NFUNGSIONAL STAF JUMLAHII III IV

JUMLAHa b A b a B

1 36 82 152 623 115 1009 1.912 6.191 9.112


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Lamongan,

jelas perlu adanya dukungan personil yang memadai, sarana prasarana yang cukup

dan pembiayaan seluruh kegiatannya. Berikut ini, disajikan kondisi personil, sarana

dan prasarana serta pembiayaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah untuk

kondisi tahun 2018.

1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten LamonganBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan

Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan memiliki tugas membantu Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan


manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan pegawai ASN;

b. Pelaksanakan tugas dukungan teknis sesuai teknis bidang kepegawaian serta

pendidikan dan pelatihan pegawai ASN;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai ASN;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan pegawai ASN; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan teknis

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai ASN.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

1). Kepala Badan

2). Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Program Dan evaluasi

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3). Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :

a. Sub Bidang Pembinaan Karier Pegawai ;

b. Sub Bidang formasi dan Pengadaan Pegawai;

c. Sub Bidang Pembinaan Korps Profesi ASN

4). Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :

a. Sub Bidang Pensiun ;

b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

c. Sub Bidang Evaluasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Pegawai.

5). Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi :

a. Sub Bidang Mutasi I ;

b. Sub Bidang Mutasi II;

c. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.

6). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :

a. Sub Bidang Program dan Evaluasi Diklat ;

b. Sub Bidang Diklat Struktural;


c. Sub Bidang Teknis Umum dan Fungsional.

7). Unit Pelaksana Teknis Badan;

8). Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretaris dan Bidang adalah

sebagai berikut :

1. Kepala BadanKepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati selaku pejabat pembina

kepegawaian daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan

manajemen kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Daerah.

2. Sekretariat1). Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan;

2). Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan, keuangan, dan

keprotokolan serta mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran.

3). Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan anggaran;

b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;

c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tatausaha, kearsipan, perlengkapan

rumah tangga, surat menyurat, dan keprotokolan dinas;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaaan administrasi kepegawaian

dan organisasi dan ketatalaksanaan badan;

e. Pengordinasian dan perumusan perencanaan dan program badan;

f. Pengordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset

badan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan badan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Karier Pegawai


1) Bidang Pengembangan Karier Pegawai merupakan unsur pelaksana

Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

2) Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta

mengkoordinasikan pembinaan disiplin dan karir pegawai, penyusunan

review dan evaluasi standar komptensi jabatan, penyusunan dan evaluasi

bezetting dan formasi serta melaksanakan proses seleksi pengadaan

pegawai;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Pengembangan Karier Pegawai, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijaksanaan teknis pengadaan,

pembinaan disiplin dan pengembangan karier Pegawai;

b. Penyiapan bahan perumusan, penyusunan, penerbitan serta

sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian daerah;

c. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai;

d. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi penetapan penilaian

angka kredit bagi pejabat fungsional;

e. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hak dan

kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan psikotes dan uji kompetensi pegawai;

g. Penyelengaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah;

h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai1) Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai merupakan unsur pelaksana

Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

2) Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan dan penyiapan perumusan kebijakan teknis

dan pelayanan pensiun dan kesejahteraan pegawai;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pensiun dan

Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi :


a. Penyiapan usulan dan pertimbangan teknis untuk penetapan pensiun

Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun, pensiun dini, atau

pemberhentian lainnya yang mendapatkan hak pensiun;

b. Penyiapan bahan pelayanan administrasi dan penerbitan keputusan

Pensiun Janda/Duda dan Pensiun anak Pegawai Negeri Sipil;

c. Penyiapan bahan pelayanan administrasi untuk usulan penerbitan

keputusan Pensiun Pegawai negeri Sipil yang mengalami

cacat/meninggal dunia karena dinas (tewas);

d. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembekalan teknis bagi PNS

yang akan memasuki usia pensiun;

e. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan tata acara pelepasan PNS

yang pensiun;

f. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksaan tata upacara PNS aktif dan

pensiunan yang meninggal dunia;

g. Pelayanan administrasi penerbitan Kartu Isteri/Suami (Karis/su),

Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan

proses realisasi Tabungan Perumahan;

h. Penyiapan bahan pelayanan administrasi penerbitan surat

pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;

i. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi sasaran kerja

pegawai (SKP) dan validasi hasil penilaian prestasi kerja pegawai;

j. Pelaksanaan evaluasi tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan

tugas, sebagai bahan pertimbangan pemberian tunjangan kinerja/

tunjangan tambahan penghasilan pegawai;

k. Penyiapan bahan pelayanan administrasi penerbitan surat izin Cuti

PNS;

l. Penyiapan bahan dan penanganan izin cerai dan izin perkawinan

pegawai;

m. Penyiapan bahan dan penerbitan izin usaha diluar dinas bagi pegawai;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai


1) Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai merupakan unsur

pelaksanaan Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

2) Bidang Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan

pelayanan adminstrasi Mutasi, Dokumentasi dan Informasi Pegawai;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi,

Dokumentasi dan Informasi Pegawai, mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, administrasi

dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemindahan pegawai antar instansi

dalam daerah, antar daerah dan dari/ke instansi vertikal;

c. Penyiapan pertimbangan teknis dan keputusan penetapan kenaikan

pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah;

d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan keputusan penetapan

peninjauan masa kerja;

e. Penyiapan bahan kegiatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan

Tinggi;

f. Penyiapan bahan kegiatan Tim Penilai Kinerja PNS untuk jabatan

pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional Pegawai;

g. Melaksanakan sumpah/ janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi

dan administrasi;

h. Pengelolaan dokumentasi, pengolahan data dan penyediaan informasi

manajemen kepegawaian;

i. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen

kepegawaian;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendidikan dan Latihan1) Bidang Pendidikan dan Latihan merupakan unsur pelaksana Badan yang

dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan;


2) Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan kegiatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta

mengkoordinasikan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil

Daerah;

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pasal ini, Bidang

Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan

pendidikan dan latihan Pegawai;

b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan

latihan pegawai;

c. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang

pendidikan dan latihan Pegawai;

d. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan Pegawai;

e. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis kebutuhan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai;

f. Penyiapan dan penyelenggaraan analisis dampak pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) Pegawai;

g. Penyiapan bahan dan penerbitan surat izin belajar dan keputusan

tugas belajar pegawai;

h. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

secara rinci dan lengkap, sebagaimana pada gambar 1.1.


Gambar 1.1Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

SUBBIDPEMBINAAN

KARIER PEGAWAI

BIDANG MUTASI,DOKUMENTASI DAN

INFORMASI PEGAWAI

UPTB

BIDANG PENSIUN DANKESEJAHTERAAN

PEGAWAI

KEPALA BADAN

BIDANGPENGEMBANGANKARIER PEGAWAI

SEKRETARIAT

SUBBID FORMASIDAN PENGADAAN

PEGAWAI

BIDANG PENDIDIKANDAN PELATIHAN

PEGAWAI

SUBBIDPEMBINAAN

KORPS PROFESIASN

SUBBID PENSIUN

SUBBIDKESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUBBID EVALUASIDAN PENETAPAN

TUNJANGANKINERJA PEGAWAI

SUBBID MUTASI I

SUBBID MUTASI II

SUBBIDDOKUMENTASI

DAN INFORMASIKEPEGAWAIAN

SUBBID PROGRAMDAN EVALUASI

DIKLAT

SUBBID DIKLATSTRUKTURAL

SUBBID TEKNISUMUM DAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIANPROGRAM

DANEVALUASI

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANUMUM

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL


2. Personil BKD Kabupaten Lamongan

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan

untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran

serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM

Aparatur dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang

merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam

melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang

ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam

pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, mampu,

kompeten dan berdayaguna, berikut keadaan pegawai BKD Kabupaten

Lamongan, sebagaimana pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4Data Pejabat dan Staf di BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO JABATANSTRUKTURAL JML PANGKAT / GOL. RUANG PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH

1 2 3 4 6 7

1 Kepala Badan 1 Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 1

2 Sekretaris 1 Pembina Tk. I (IV/b ) S-2 1

3 Kabid 4 Pembina ( IV/a ) S-2 3

Penata TK I ( III/d ) S-2 1

4 Kasubbag 3 Pembina ( IV/a ) S-2 1

Penata Tk. I ( III/d ) S-2 2

5 Kasubbid 11 Pembina ( IV/a ) S-2 1

PenataTk.I ( III/d ) S-2 2

PenataTk.I (III/d) S-1 3

Penata ( III/c ) S-2 2

Penata ( III/c ) S-1 3

6 Staf 23 PenataTk.I (III/d) S-1 1

Penata (III/c) S-2 1

Penata (III/c) S-1 2


NO JABATANSTRUKTURAL JML PANGKAT / GOL. RUANG PENDIDIKAN

FORMAL JUMLAH

Penata Muda Tk.I (III/b) S-1 1

Penata Muda Tk.I (III/b) SMA 1

Penata Muda (III/a) S-1 7

Penata Muda (III/a) D-III 1

Penata Muda (III/a) SMA 1

Pengatur TK I (II/d) D-III 4

Pengatur TK I (II/d) SMA 1

Pengatur (II/c) SMA 2

Juru Muda TK I (I/b) SD 1

7 Tenaga Kontrak 8 - S-1 3

D-III 1

SMA 1

D-III 3

Jumlah 51 Jumlah Jumlah 51

Sumber Data : Sekretariat BKD Lamongan per-Desember 2018

2. Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten LamonganSarana dan prasarana yang digunakan oleh BKD Kabupaten Lamongan dalam

mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO NAMA BARANG BAIK

RUSAK

JMLBAIK(Rp)

RUSAKJUMLAH

(Rp)Atautidak

digunakan

Atau TidakDigunakan

(Rp)

1 Station Wagon 3 2 5 560.389.464.00 297,200,000.00 857,589,464.00

2 Sepeda Motor 2 6 8 25,344,000.00 67,137,022.00 92,481,022.00

3 Rak Besi / Metal 7 8 15 8,821,000.00 9,967,000.00 18,788,000.00


NO NAMA BARANG BAIK

RUSAK

JMLBAIK(Rp)

RUSAKJUMLAH

(Rp)Atautidak

digunakan

Atau TidakDigunakan

(Rp)

4 Router 3 - 3 8,782,000.00 - 8,782,000.00

5 Scanner 5 - 5 32,812,000.00 - 32,812,000.00

6 server 5 - 5 248,035,100.00 - 248,035,100.00

7 White Board 1 - 1 648,900.00 - 648,900.00

8White BoardElektronic

1 - 1 14,589,000.00 - 14,589,000.00

9 Wireless - 1 1 - 8,006,378.00 8,006,378.00

10 AC Split 0 2 2 - 11,349,982.00 11,349,982.00

11 AC Unit 22 1 23 31,709,000.00 85,407,652.00 117,116,652.00

12 Band Kas 1 - 1 1,959,000.00 - 1,959,000.00

13Camera +Attachmen

2 1 3 16,877,000.00 7,990,000.00 24,867,000.00

14Filling Besi /Metal

- 6 6 - 16,436,000.00 16,436,000.00

15 Hardisk 1 - 1 2,018,000.00 - 2,018,000.00

16 HDD eksternal 1 - 1 - 1,476,000.00 1,476,000.00

17Kursi KerjaPegawai NonStruktural

16 6 22 42,694,250.00 8,226,046.00 50,920,296.00

18Kursi KerjaPejabat Eselon III

- 1 1 1,018,000.00 1,018,000.00

19Kursi KerjaPejabat EselonIV

4 - 4 5,224,000.00 2,963,200.00 8,187,200.00

20 Kursi Rapat - 10 10 - 13,903,750.00 13,903,750.00

21 Kursi Tamu 1 1 2 19,426,000.00 4,126,200.00 23,552,200.00

22 Lain-lain 45 33 78 203,729,000.00 207,864,074.00 411,593,074.00

23Lemari Besi /Metal

9 9 18 24,541,000.00 22,252,750.00 46,793,750.00

24 Meja Besi/ Metal - 4 4 - 10,054,057.00 10,054,057.00

25 Lemari Kayu 1 3 4 3,077,000.00 7,867,000.00 10,944,000.00

26 Meja Kerja - 1 1 - 3,385,000.00 3,385,000.00


NO NAMA BARANG BAIK

RUSAK

JMLBAIK(Rp)

RUSAKJUMLAH

(Rp)Atautidak

digunakan

Atau TidakDigunakan

(Rp)

Pejabat Eselon III

27Meja KerjaPejabat EselonIV

4 4 8 9,578,000.00 6,182,400.00 15,760,400.00

28 Meja Podium 1 - 1 1,000,000.00 - 1,000,000.00

29 Meja Rapat 2 1 3 2,162,000.00 3,955,950.00 6,117,950.00

30 Meja Tulis - 14 14 - 18,903,300.00 18,903,300.00

31Mesin AbsenSidik Jari

1 - 1 6,233,000.00 - 6,233,000.00

32Mesin KetikElektonik

1 - 1 1,900,000.00 - 1,900,000.00

33Mesin PenghisapDebu

1 - 1 1,009,500.00 - 1,009,500.00

34 Modem 4 - 4 4,036,000.00 - 4,036,000.00

35 Note Book 13 10 23 118,932,000.00 94,249,200.00 213,181,200.00

36 P.C Unit 16 14 30 208,484,000.00 125,912,553.00 334,396,553.00

37Papan NamaInstansi

2 - 2 3,720,000.00 - 3,720,000.00

38PapanPengumuman

1 - 1 1,975,000.00 - 1,975,000.00

39 Printer 15 18 33 73,079,000.00 60,003,200.00 133,082,200.00

40 Laptop 1 - 1 8,928,000.00 - 8,928,000.00

41 Tanah 1 - 1 4.108.500.000,00 - 4.108.500.000,00

42 Jaringan 1 - 1 62,150,000.00 - 62,150,000.00

JUMLAH 196 156 352 5,862,362,214.00 1,095,836,714.00 6,958,198,928.00

Sumber Data : Sekretariat BKD Lamongan per-Desember 2018


3. Pembiayaan Program dan Kegiatan BKD Kabupaten LamonganPlafon anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 9.751.890.000,00 (sembilan milyar

tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan

rincian sebagai berikut :

1). Belanja tidak langsung plafon sebesar Rp.3.558.200.000,00 (tiga milyar lima

ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari Gaji dan

Tunjangan sebesar Rp.2.585.800.000,00 (dua milyar lima ratur delapan puluh

lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tambahan penghasilan PNS sebesar

Rp.972.400.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

2). Belanja langsung plafon sebesar Rp. 6.193.690.000,00 (enam milyar seratus

sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

a). Belanja rutin kantor sebesar Rp. 559.440.000,00

b). Belanja kegiatan plafon sebesar Rp. 5.634.250.000,00

D. Sistematika Penyajian LKJIP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lamongan

2. Personil BKD Kabupaten Lamongan

3. Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Lamongan

4. Pembiayaan Program dan kegiatan

D. Sistematika Penyajian Lkjip

BAB II PERENCANAAN DAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Lamongan


B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2018

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN :

1. Rencana Strategis ( RS) Tahun 2016 -2021

2. Rencana Kinerja Tahunan BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

3. Perjanjian Kinerja 2018


WINDOWS USER - 17 -

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem manajemen strategis instansi pemerintah, maka

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan dibuat oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan saat ini dan kedepan terhadap

lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Sistem Akuntabilitas Negara

Kesatuan Republik Indonesia disusun dan dibuat dengan mengacu perencanaan

strategis. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus disusun dan dibuat secara

jelas dan sinergis, sehingga semua instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan

visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh.

Rencana strategis merupakan cara yang dipilih dan terkonsep untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategik yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan

untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi satuan unit

kerja. Strategi Badan Kepegawaian Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya untuk turut serta mewujudkan tujuan dan sasaran strategik Pemerintah

Kabupaten Lamongan masa jabatan 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021, maka harus ditetapkan tujuan dan

sasaran strategik Badan Kepegawaian untuk masa jangka waktu lima tahun dari tahun

2016-2021.

1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021VisiVisi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus

dibawah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Adapun Visi Pemerintah

Kabupaten Lamongan periode jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah tahun 2016-

2021, sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-

2021, yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

Misi

WINDOWS USER - 18 -

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu SKPD

Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, juga ikut bertanggung

jawab mengimplementasikan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan pada periode

jabatan tahun 2016-2021, terutama terkait dengan bidang konsentrasi sesuai

tupoksinya, maka misi yang harus dilaksanakan yaitu misi ke-4 “MewujudkanReformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.”Untuk melaksanakan misi ini, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan juga turut bertanggungjawab untuk mewujudkan salah satu tujuan

Pemerintah Kabupaten Lamongan yang akan dicapai untuk jangka waktu lima tahun

kedepan, yaitu Tujuan ke-4 ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yangprofesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.“Berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan, maka untukturut mendorong percepatan terwujudnya tujuan tersebut,

maka Sasaran ke-5 yang sesuai dengan tujuan RPJMD sesuai dengan tupoksi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) PemerintahDaerah”, dengan indikator sasaran: ”Indeks Profesionalitas ASN.”

2. Tujuan, Sasaran Dan Indikator SasaranTujuan strategik merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan

untuk kurun waktu selama lima tahun sesuai masa strategik yang direncanakan.

Tujuan strategik Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka keselarasan Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan adalah : “Meningkatkanprofesionalitas ASN Pemerintah Daerah.”

Salah satu tujuan Undang-undang ASN adalah membangun aparatur sipil

negara yang profesional. Untuk melihat sampai sejauh mana tujuan ini tercapai

maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN.

Profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan

yaitu: 1) kompetensi (kualifikasi pengetahuan, keahlian dan pengalaman),

2) kualifikasi (pendidikan, pelatihan), 3) kinerja (target dan pencapaian) dan

4) kompensasi (tingkat kebutuhan dan external equity).

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur tentunya membutuhkan

indikator yang terukur, valid dan reliabel. Indeks Profesionalitas ASN adalah salah

satu indikator untuk mengetahui kualitas ASN dengan menggunakan indeks

WINDOWS USER - 19 -

komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen. Berdasarkan

teori yang dikembangkan, Indeks Profesionalitas ASN merupakan fungsi dari

kesesuaian antara kompetensi pejabat dan jabatan yang disyaratkan ditambah

dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompensasi dikurangi

pelanggaran disiplin. Indeks profesionalitas ini merupakan sebuah upaya

pendekatan dalam mengukur tingkat profesionalitas yang merupakan indikator

outcome pengelolaan ASN.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai secara terarah, maka harus ada

kejelasan sasaran strategiknya yang akan dituju yang berkaitan dengan bidang

tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan. Sasaran

strategik merupakan hasil yang akan dicapai secara lebih nyata dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur dan telah dirancang indikator sasarannya. Dalam usaha

mencapai tujuan strategik tersebut, maka ditetapkan dan dipilih sasaran strategis

jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

berikut :

Untuk lebih jelasnya matrik hubungan tujuan, sasaran, dan indikator

kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

dapat dilihat pada Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

BKD Kabupaten Lamongan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan 2016-2021 disusun kebijakan strategis yaitu :

a. Peningkatan kualitas penataan ASN didukung dengan sistem informasi

manajemen kepegawaian

b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan karier ASN

c. Peningkatan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan

ASN sesuai bidang tugasnya.

d. Peningkatan motivasi kerja dengan pemberian reward dan punishment

e. Peningkatkan kualitas penilaian kinerja pegawai ASN dengan aplikasi E-

performance

f. Peningkatan sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah

WINDOWS USER - 20 -

Tabel 2.1.Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

BKD Kabupaten Lamongan

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET2018

(1) (2) (3) (4)Meningkatkan

profesionalitas ASN

Pemerintah Daerah.”

1 Meningkatnya

kualitas

penataan ASN

sesuai

kompetensi dan

Disiplin ASN

1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,

administrator dan pengawas) yang

memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0

64%

1.2 Persentase ASN yang tidak

melakukan pelanggaran disiplin

99,73%

2 Meningkatnya

kompetensi

ASN

2 Persentase ASN yang memiliki

sertifikasi keahlian (ASN yang lulus

tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/

bimtek/ kursus ) sesuai bidang

tugasnya

15,03%

3 Meningkatnya

penilaian kinerja

dan

kompensasi

ASN

3 Persentase ASN yang mendapat

kompensasi kinerja (Kesejahteraan)

100%

80%

4 Terlaksananya

Tugas Pokok

dan Fungsi

BKD

4 Indeks Kepuasan Masyarakat

(Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan)

81

3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018, difokuskan pada:

A. Program Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan meliputi :

1) Program Pendidikan Dan Pelatihan ASN, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas

WINDOWS USER - 21 -

b) Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

c) Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural

d) Penyelenggaraan Diklat Pemantapan Tugas Jabatan

e) Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan

f) Pengiriman Diklat, Khursus, Seminar, Lokakarya,Bimtex, Workshop,

Studi Banding, Bachmarking Dan Studi Lapangan

2) Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASN, dengan

kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Calon Pejabat.

b) Sosialisasi Peraturan Dan Petunjuk Teknis Bidang Kepegawaian.

c) Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

d) Proses Administrasi Perpanjangan Tenaga Kontrak Kerja

e) Penyusunan Dokumen Formasi Jabatan PNS

f) Pembinaan Dan Evaluasi Penertiban Angka Kredit Jabatan Fungsional

g) Sosialisasi Dan Pembinanaan Dewan Pengurus Dan Anggota Korpri

h) Pengembangan Media Informasi Abdi Negara

i) Fasilitasi Koordinasi Kebijakan Bantuan Hukum

j) Fasilitasi Pengembangan Minat dan Bakat Anggota KORPRI

k) Seleksi Penerimaan Calon PNS

l) Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan

3) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pensiun Dan Kesejahteraan

Pegawai ASN, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Proses Administrasi Pensiun PNS Dan Pelepasan

PNS Purna tugas.

b) Proses Administrasi Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Nugraha Dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi

c) Pembinaan Dan Penyelesaian Pengajuan Izin Perceraian Dan

Perkawinan Istri Yang Ke-Dua Dan Seterusnya.

d) Implementasi dan pengembangan aplikasi E-Performance

4) Program Penataan Jabatan dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian,

dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pengembangan Sistem Kearsipan Kepegawaian

b) Pengambilan Sumpah / Pelantikan Jabatan

c) Sistem Aplikasi Dan Peremajaan Data Kepegawaian

WINDOWS USER - 22 -

d) Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja

PNS Tenaga Non Kependidikan

e) Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Dan Peninjauan Masa Kerja

PNS Tenaga Kependidikan

f) Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

g) Penempatan PNS

h) Pelayanan Mutasi PNS Tenaga Kependidikan

B. Program Pendukung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

meliputi :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai

berikut :

a) Penyediaan Jasa Perkantoran

b) Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

c) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan

sebagai berikut :

a) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor.

b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut

:

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4) Progam Peningkatkan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai

berikut :

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

b) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring

WINDOWS USER - 23 -

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen

bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja

ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan

Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana

Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ada pada Lampiran I dan II.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

telah membuat perjanjian kinerja dengan Bapak Bupati Lamongan dalam bentuk

penetapan kinerja tahun 2018. Adapun perjanjian kinerja dapat dijelaskan

sebagaimana pada Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Lamongan.

WINDOWS USER - 24 -

Tabel 2.2. Perjanjian KinerjaBKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET

20181 2 3 41. Meningkatnya kualitas penataan

ASN sesuai kompetensi dan

Disiplin ASN

1.1 Persentase pejabat struktural (JPT,

administrator dan pengawas) yang memiliki

Gap kompetensi 0,25 dan 0

64%

1.2 Persentase ASN yang tidak melakukan

pelanggaran disiplin

99,73%

2. Meningkatnya kompetensi ASN 2.1 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi

keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/

ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai

bidang tugasnya

15,03%

3. Meningkatnya penilaian kinerja

dan kompensasi ASN

3.1 Persentase ASN yang mendapat

kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%

80%

Indikator Kinerja Utama (IKU)Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan melalui

tahapan dan disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi,

serta berdasarkan pada sasaran strategis dapat diuraikan pada Tabel 2.3. Indikator

Kinerja Utama (IKU) BKD Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kabupaten Lamongan

NO KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJAUTAMA

PENJELASANFORMULASI

PENANGGUNGJAWAB

1. Meningkatnya

kualitas

penataan ASN

sesuai

kompetensi

dan Disiplin

ASN

1.1 Persentase

pejabat struktural

(JPT,

administrator dan

pengawas) yang

memiliki Gap

kompetensi 0,25

dan 0

Jumlah pejabat struktural

(JPT, administrator dan

pengawas) yang memiliki

Gap kompetensi 0,25 dan 0

Jumlah seluruh pejabat

struktural Kab. Lamongan

X 100

Kepala Bidang

Mutasi,

Dokumentasi

Dan Informasi

Pegawai

WINDOWS USER - 25 -

NO KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJAUTAMA

PENJELASANFORMULASI

PENANGGUNGJAWAB

1.2 Persentase ASN

yang tidak

melakukan

pelanggaran

disiplin

Jumlah ASN yang tidak

melakukan pelanggaran

disiplin

Jumlah ASN Kabupaten

Lamongan

X 100

Kepala Bidang

Pengembangan

Karier Pegawai

2. Meningkatnya

kompetensi

ASN

2.1 Persentase ASN

yang memiliki

sertifikasi

keahlian (ASN

yang lulus tugas

belajar/ ikatan

dinas/ diklat/

bimtek/ kursus )

sesuai bidang

tugasnya

Jumlah ASN yang memiliki

sertifikasi keahlian (ASN

yang lulus tugas belajar/

ikatan dinas/ diklat/ bimtek/

kursus) sesuai bidang

tugasnya


Lamongan

X 100

Kepala Bidang

Pendidikan dan

Pelatihan

3. Meningkatnya

penilaian

kinerja dan

kompensasi

ASN

3.1 3.1 Persentase

ASN yang

mendapat

kompensasi

kinerja

(Kesejahteraan)

100%

Jumlah ASN yang

mendapat kompensasi

kinerja (Kesejahteraan)

100%


Lamongan yang berhak

mendapat kompensasi


X 100

Kepala Bidang

Pensiun Dan

Kesejahteraan

Pegawai


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya

organisasi yang akuntabel.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran yang didukung oleh data-data pendukung pencapaian

sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran

strategis, indikator kinerja utama (IKU), dapat dijelaskan sebagaimana pada Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 3.1Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

NO.SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA TARGET

2018REALISASI PERSENTASE

CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatnya

kualitas penataanASN sesuaikompetensi danDisiplin ASN

1.1 Persentase pejabatstruktural (JPT,administrator danpengawas) yang memilikiGap kompetensi 0,25 dan 0

64% 64,52% 100,81%

1.2 Persentase ASN yang tidakmelakukan pelanggarandisiplin

99,73% 99,93% 100,20%

2. Meningkatnyakompetensi ASN

2.1 Persentase ASN yangmemiliki sertifikasi keahlian(ASN yang lulus tugasbelajar/ ikatan dinas/ diklat/bimtek/ kursus ) sesuaibidang tugasnya

15,03% 18,35% 122,09%

3. Meningkatnyapenilaian kinerjadan kompensasiASN

3.1 Persentase ASN yangmendapat kompensasikinerja (Kesejahteraan)100%

80% 70,22% 87,78%

Rata-rata capaian indikator sasaran adalah(100,81%+100,20%+122,09%+87,78%) : 4 = 102,72%

102,72%


Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa untuk mencapai tujuan Meningkatkan ProfesionalitasASN Pemerintah Daerah, didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu : 1) Meningkatnya

kualitas penataan ASN sesuai kompetensi dan Disiplin ASN, 2) Meningkatnya

kompetensi ASN dan 3) Meningkatnya penilaian kinerja dan kompensasi pegawai ASN,

dengan rata rata capaian indikator sasaran sebesar 102,71%, artinya bahwa upaya

untuk mewujudkan tujuan tersebut di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan melalui Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan target yang

direncanakan, meskipun ada satu indikator sasaran yang belum dapat tercapai 100%

untuk ke depannya akan dilakukan perbaikan dan evaluasi lebih baik lagi.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas

penataan ASN sesuai kompetensi dan Disiplin ASN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.2Sasaran1: Meningkatnya kualitas penataan ASN sesuai kompetensi dan Disiplin ASN

NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2018 REALISASI PERSENTASECAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatnya

kualitas

penataan ASN

sesuai

kompetensi dan

Disiplin ASN

1.1 Persentase pejabat

struktural (JPT,

administrator dan

pengawas) yang

memiliki Gap

kompetensi 0,25 dan 0

64% 64,52% 100,81%

1.2 Persentase ASN yang

tidak melakukan

pelanggaran disiplin

99,73% 99,93% 100,20%

Total rata-rata capaian indikator kinerja sasaran I 100,51%


Pada Tabel 3.3 diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis

Meningkatnya Kualitas Penataan ASN Sesuai Kompetensi dan Disiplin ASN dapat

tercapai 100,51%, yang diperoleh dari pengukuran 2 (dua) indikator sebagai

berikut:

a. Persentase pejabat struktural (JPT, administrator dan pengawas) yangmemiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0

Upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur tentunya membutuhkan

indikator yang terukur, valid dan reliabel. Indeks Profesionalitas ASN adalah

salah satu indikator untuk mengetahui kualitas ASN dengan menggunakan

indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen.

Berdasarkan teori yang dikembangkan, Indeks Profesionalitas ASN

merupakan fungsi dari kesesuaian antara kompetensi pejabat dan jabatan

yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan

ditambah dengan kompensasi dikurangi pelanggaran disiplin. Indeks

profesionalitas ini merupakan sebuah upaya pendekatan dalam mengukur

tingkat profesionalitas yang merupakan indikator outcome pengelolaan ASN.

Sebuah organisasi modern harus memenuhi syarat bahwa yang

menduduki suatu jabatan harus memiliki pengetahuan, ketrampilan yang

memadai sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara

syarat jabatan dan seseorang yang sedang menjabat akan disebut

kesenjangan kompetensi (competency gap). Dalam hal ini kompetensi dapat

didekati dengan data potensi yang ada pada PNS. Gap kompetensi dapat

diukur dari 4 (empat) variabel yaitu kesesuaian antara 1) pendidikan formal

yang dimiliki pejabat dengan jabatan yang diduduki, 2) pelatihan yang dimiliki

pejabat yang bersangkutan yang paling sesuai dengan jabatan yang diduduki,

3) pengalaman yang dimiliki sesuai dengan jabatan yang diduduki dan 4) diklat

kepemimpinan (administrasi) sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki.

Dari masing-masing variabel tersebut diberi nilai koefisien 0,25 jika tidak

sesuai dan 0 apabila ada kesesuaian, sehingga jika salah satu unsur tidak

sesuai berarti bernilai 0,25, jika 2 unsur tidak sesuai akan bernilai 0,50, jika 3

unsur tidak sesuai berarti bernilai 0,75 dan apabila keempat variabel tersebut

tidak sesuai maka perhitungannya menjadi 0,25 x 4 = 1 (berarti ada gap

kompetensi) atau dengan kata lain tidak kompeten dan jika semua sesuai


maka perhitungannya 0 x 4 = 0 (berarti tidak ada gap kompetensi) atau

dengan kata lain kompeten. Dalam hal ini gap kompetensi PNS Kabupaten

Lamongan sebesar 0,25 masih dianggap kompeten atau berarti PNS tersebut

mempunyai potensi sebesar 75% dari 4 (empat) variabel yang dipersyaratkan.

Dari hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN didapatkan data

sebagai berikut :Tabel 3.3

Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Nilai Gap Kompetensi Pejabat Total PejabatStruktural

Pejabat yang Kompeten(Gap Kompetensi 0 dan 0,25)

0 0,25 0,5 0,75 1 Jumlah %

189 462 258 90 10 1.009 651 64,52%

Sumber Data : Laporan Subbid Dokumentasi Dan Informasi Kepegawaian

Sehingga dari hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

didapatkan hasil sebagai berikut :

Jumlah pejabat struktural (JPT, administrator dan pengawas)yang memiliki Gap kompetensi 0,25 dan 0

Jumlah seluruh pejabat struktural Kab. Lamongan

651

1009

Sehingga capaian dari target = 64,52%

64%

= 100,81%

Target capaian untuk indikator tersebut sebesar 64% dengan realisasi 64,52%

sehingga capaian kinerja sebesar 100,81%.

X 100

X 100 = 64,52%

X 100


Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja tersebut

adalah Peningkatan kualitas penataan ASN didukung dengan sistem informasi

manajemen kepegawaian, dengan melaksanakan Program Penataan Jabatan Dan

Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian terutama kegiatan Penempatan ASN,

Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Sistem

Aplikasi Dan Peremajaan Data Kepegawaian.

Agar target indikator sasaran tersebut dapat tercapai maka dalam

melaksanakan penataan PNS harus didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi

yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan

melakukan proses analisis pegawai atau penilaian pegawai secara ketat, selektif

dengan menyediakan ruang yang lebih terbuka untuk berkompetensi, agar

dihasilkan pejabat (administrasi, fungsional, jabatan pimpinan tinggi) yang

profesional, dalam hal ini yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku

sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Disamping itu pelaksanaan

mutasi baik rotasi maupun promosi pejabat diupayakan pada jabatan yang linear

dengan jabatan sebelumnya untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang ada.

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian

atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari

tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender,

suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai

hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi

Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada

Instansi Pemerintah, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Selain penataan ASN tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pegawai

pemerintah Kabupaten Lamongan menerima PNS yang mutasi masuk dari instansi

luar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi jabatan yang

dibutuhkan.


b. Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja

tersebut yaitu Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan karier

ASN dengan didudukung Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas

ASN terutama kegiatan Sosialisasi Peraturan Dan Petunjuk Teknis Bidang

Kepegawaian dan Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS.

Tingkat kedisiplinan akan dinilai positif, namun akan dinilai negatif

apabila terjadi pelanggaran disiplin. Tingkat kedisiplinan merupakan upaya

pengendalian yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat

pemberian hukuman jika ditemukan individu yang melanggar disiplin. Adapun

data kasus pelanggaran disiplin yang telah tertangani pada tahun 2017 dan

2018 sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data ASN yang melanggar disiplin

No. Jenis Pelanggaran Disiplin PNSJumlah PNS yangmelanggar disiplin

2017 2018

1 Tingkat Ringan 8 2

2 Tingkat Sedang - 2

3 Tingkat Berat 4 2

JUMLAH 12 6

Sumber data : Laporan Bidang Pengembangan Karier Pegawai

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di tahun 2018 mengalami

penurunan jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dari 12 kasus

pelanggaran menjadi 6 kasus. Hal ini merupakan keberhasilan dalam

pembinaan ASN.

Pada tahun 2018 PNS Persentase ASN yang tidak melakukan

pelanggaran disiplin ditargetkan 99,73% dan dapat terealisasi melebihi target

sebesar 99,88% atau capaian sebesar 100,20%, dengan formulasi sebagai

berikut :


Jumlah ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin

Jumlah ASN Kabupaten Lamongan

9.106

9.118


99,73%

= 100,20%

Target capaian untuk indikator tersebut sebesar 99,73% dengan realisasi 99,93%

dan capaian kinerja sebesar 100,20%.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya kompetensi ASN


Tabel 3.5Sasaran 2 Meningkatnya kompetensi ASN


2018 REALISASI PERSENTASECAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Meningkatnya

Kompetensi ASN2.1 Persentase ASN yang

memiliki sertifikasi

keahlian (ASN yang lulus

tugas belajar/ ikatan

dinas/ diklat/ bimtek/

kursus ) sesuai bidang

tugasnya

15,03% 18,34% 122,09%

Pada Tabel 3.5 diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis Meningkatnya

Kompetensi ASN dapat tercapai 122,09%, yang diperoleh dari pengukuran indikator

sebagai berikut :

X 100

X 100 = 99,93%

X 100


a. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugasbelajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya


adalah Peningkatan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan

pelatihan ASN sesuai bidang tugasnya, dengan didukung Program Pendidikan Dan

Pelatihan ASN.

Sebuah organisasi modern harus memenuhi syarat bahwa yang

menduduki jabatan harus memiliki pengetahuan, ketrampilan yang memadai

sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara syarat jabatan dan

seseorang yang sedang menjabat akan disebut kesenjangan kompetensi. Semakin

besar nilai kesenjangan yang dimaksud berarti semakin tidak profesional

organisasi tersebut. Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut organisasi

bertanggung jawab untuk memberi tambahan pengetahuan, ketrampilan, dan

pengalaman untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana

diamanatkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan

kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan

penataran. Adapun data rincian jumlah ASN yang mengikuti diklat selama tahun

2018 sebagaimana Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Data Pendidikan dan Pelatihan ASN Tahun 2017 dan 2018

No. Nama Pendidikan Dan PelatihanJumlah peserta

2017 2018

1 Tugas belajar 5 6

2 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis - 80

3 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Calon Kepala Sekolah 54 -

4 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Perencanaan Program danPenganggaran bagi Kasubag Perencanaan, Umum dan Staf

54 -

5 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural. 36 40

6 Pendidikan Dan Pelatihan Pemantapan Tugas Jabatan. 210 100

7 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah. - 107


No. Nama Pendidikan Dan PelatihanJumlah peserta

2017 2018

1 Tugas belajar 5 6

2 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis - 80

3 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Calon Kepala Sekolah 54 -

4 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Perencanaan Program danPenganggaran bagi Kasubag Perencanaan, Umum dan Staf

54 -

5 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural. 36 40

8 Pengiriman Diklat, Khursus, Seminar, Lokakarya, Bimtex Workshop,Studi Banding, Benchmarking Dan Studi Lapangan

162 103

JUMLAH 521 436

Sumber data : Laporan Bidang Diklat

Pada Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah diklat dibandingkan dengan Tahun 2017

karena kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pemantapan Tugas

Jabatan pada Tahun 2017 mengalami perubahan rencana lokasi kegiatan Diklat

sehingga dapat menghemat anggaran maka untuk lebih efisiennya dapat menambah

jumlah peserta diklat yang semula 100 PNS menjadi 210 PNS. Namun untuk Tahun

2018 jadwal dan lokasi pelaksanaan diklat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Karena biaya diklat bervariasi

dan setiap tahunnya juga berbeda dan masing-masing OPD juga telah melaksanakan

bimtek atau mengirimkan diklat sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan bidang

tugasnya masing-masing hal ini menyebabkan jumlah peserta diklat sulit untuk melebihi

target.

Meskipun demikian untuk tahun 2018 tetap dapat memenuhi target yang

direncanakan dari 434 ASN dapat terealisasi sebanyak 436 ASN yang lulus diklat.

Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas belajar/

ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus) sesuai bidang tugasnya, berdasarkan jumlah ASN

yang memiliki sertifikasi keahlian dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat

dijelaskan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :


Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi keahlian(ASN yang lulus tugas belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus)

sesuai bidang tugasnya

Jumlah ASN Kabupaten Lamongan

(715+521+436)

9.112


15,03%

= 122,09%

Target capaian untuk indikator tersebut sebesar 15,03% dengan realisasi 18,35%

dan capaian kinerja sebesar 122,09%.

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Meningkatnya penilaian kinerja dan

kompensasi pegawai ASN


Tabel 3.7Sasaran 2 Meningkatnya kompetensi ASN


2018 REALISASI %CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)3. Meningkatnya

penilaian kinerja dan

kompensasi ASN

3.1 Persentase ASN yang

berkinerja baik yang

mendapat kompensasi


100%

80% 70,22% 87,78%

X 100

X 100 = 18,35%

X 100


a. Persentase ASN yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%


adalah Peningkatkan kualitas penilaian kinerja pegawai ASN dengan aplikasi E-

performance dan Peningkatan motivasi kerja dengan pemberian reward,

dengan didukung Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pensiun Dan

Kesejahteraan Pegawai ASN, terutama pada kegiatan Pengadaan Aplikasi Dan

Hardware E-Performance dan Sosialisasi aplikasi E-Performance dan Evaluasi

Tingkat Kehadiran Pegawai serta Proses Administrasi Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya Nugraha Dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS

Berprestasi.

Seorang pejabat harus memiliki kinerja sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu menyelesaikan

pekerjaan juga menjadi dasar perhitungan kinerja. Kompensasi merupakan satu

persyaratan dalam mengukur tingkat profesionalitas satu lembaga. Kondisi

kompensasi yang belum sesuai akan mendorong terjadinya upaya-upaya legal

maupun ilegal untuk menyesuaikan pendapatan seorang pegawai. Pegawai

akan sibuk untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan kinerja/

pekerjaannya. Setiap jenis pekerjaan akan mempunyai tingkat kompensasi yang

berbeda-beda bergantung pada risiko dan wilayah tempat dia bekerja. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan Tambahan Perbaikan

Penghasilan (TPP) adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam

bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan

kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 4 Tahun 2017. TPP diberikan berdasarkan pada 2 (dua)

variabel, yaitu jabatan dan kehadiran pegawai. TPP diberikan kepada seluruh

PNS yang terdiri dari kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi

serta Jabatan Fungsional dengan beberapa pengecualian. Sedangkan pada

tahun 2018 dasar pemberian TPP yaitu Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun

2017 tentang Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bahwa TPP diberikan


berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu jabatan, kinerja dan tingkat kehadiran.

Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh pegawai setiap bulan dengan

bobot poin 60% dari penilaian kinerja dan 40% dari tingkat kehadiran.

Perhitungan TPP berdasarkan Penilaian Kinerja dihitung berdasarkan

persentase pencapaian jam kerja efektif melalui aplikasi E-

Performance, sedangkan tingkat kehadiran diperoleh dari hasil evaluasi tingkat

kehadiran yang dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kehadiran

Pegawai atau presensi sidik jari (finger print) setiap bulan. Tujuan aplikasi ini

dibuat sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN

Kabupaten Lamongan. Dengan E-performance, diharapkan pelaksanaan tugas

ASN dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan transparan dengan

pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mengukur kinerja ASN dalam

melaksankan tugas dan fungsinya.

Adapun formulasi Persentase ASN yang berkinerja baik yang

mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%, berdasarkan penilaian

kinerja yang dihitung dari persentase pencapaian jam kerja efektif melaui E-

Performance dan evaluasi tingkat kehadiran yang diperoleh dari angka rata-rata

dari data bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Rekapitulasi ASN yang memperoleh TPP 100%

NO BULANJUMLAH PEGAWAI

YANG WAJIB MENGISIE-PERFORMANCE

TK KEHADIRAN 100%DAN KINERJA 100% %

1 Januari 3209 1252 39,02%

2 Pebruari 3113 1584 50,88%

3 Maret 3103 2219 71,51%

4 April 3070 2429 79,12%

5 Mei 3041 2325 76,46%

6 Juni 3038 2311 76,07%

7 Juli 3015 2351 77,98%

8 Agustus 2997 2250 75,08%

9 September 3008 2276 75,66%

10 Oktober 2999 2286 76,23%

11 Nopember 2974 2234 75,12%

12 Desember 2968 2139 72,07%

RATA-RATA 3045 2138 70,22%


Sumber data : Laporan Subbid Evaluasi dan Penetapan Tunjangan Kinerja Pegawai

(E-Performance)

Adapun formulasi Persentase ASN yang mendapat kompensasi

kinerja (Kesejahteraan) 100% berdasarkan penilaian kinerja yang dihitung dari

persentase pencapaian jam kerja efektif melaui E-Performance dan evaluasi

tingkat kehadiran yang diperoleh dari angka rata-rata dari data bulan Januari

sampai dengan bulan Desember 2018, dengan perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah ASN yang berkinerja baikyang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%

Jumlah ASN Kabupaten Lamongan yang berhakmendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan)

2.138

3.045


80%= 87,78%

Target capaian untuk indikator tersebut sebesar 80% dengan realisasi 70,22% dan

capaian kinerja sebesar 87,88%. Alasan tidak dapat mencapai 100% dikarenakan

adanya perubahan variabel dasar pemberian TPP yang semula terdiri dari 2 (dua)

variabel jabatan dan kehadiran pegawai saja menjadi 3 (tiga) variabel yaitu

jabatan, kinerja dan tingkat kehadiran. Meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada

seluruh ASN pengguna E-Performance dan evaluasi setiap tribulan pada semua

Perangkat Daerah namun sepertinya masih diperlukan lagi waktu untuk

penyesuaian dengan sistem baru tersebut, disamping itu banyak pegawai yang cuti

haji dan cuti tahunan di bulan Agustus, September dan Desember 2018 sehingga

tidak bisa mendapatkan TPP 100%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan

Tahun Lalu.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.9.

X 100

X 100 = 70,22%

X 100


Tabel 3.9Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO.SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

CAPAIANKINERJATAHUN

2017

CAPAIANKINERJATAHUN

2018(1) (2) (3) (4) (5)1. Meningkatnya kualitas

penataan ASN sesuai

kompetensi dan

Disiplin ASN

1.1 Persentase pejabat struktural

(JPT, administrator dan

pengawas) yang memiliki Gap

kompetensi 0,25 dan 0

101,73% 100,81%

1.2 Persentase ASN yang tidak

melakukan pelanggaran disiplin100,18% 100,20%

2. Meningkatnya

kompetensi ASN

2.1 Persentase ASN yang memiliki

sertifikasi keahlian (ASN yang

lulus tugas belajar/ ikatan dinas/

diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai

bidang tugasnya

117,59% 122,09%

3. Meningkatnya

penilaian kinerja dan

kompensasi ASN

3.1 Persentase ASN yang berkinerja

baik yang mendapat kompensasi

kinerja (Kesejahteraan) 100%

98,83% 87,78%

Rata-rata capaian indikator kinerja 104,66% 102,72%

Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa capaian masing-masing indikator sasaran

mengalami peningkatan di tahun 2018, namun ada satu indikator yaitu Persentase

ASN yang berkinerja baik yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan)

100% dari 98,83% di tahun 2017 turun menjadi 87,78% di tahun 2018 hal ini

disebabkan dikarenakan adanya perubahan variabel dasar pemberian TPP yang

semula di Tahun 2017 terdiri dari dua variabel yaitu jabatan dan kehadiran pegawai

saja menjadi tiga variabel yaitu jabatan, kinerja dan tingkat kehadiran, sehingga

masih membutuhkan penyesuaian bagi ASN yang menggunakan aplikasi E-


Performance, disamping itu banyak pegawai yang cuti haji dan cuti tahunan di bulan

Agustus, September dan Desember 2018 sehingga tidak mendapatkan TPP 100%.

5. Alokasi anggaran per-Indikator Sasaran (Cost Per Outcome)

Alokasi anggaran per-indikator sasaran (cost per outcome) dapat dihitung

berdasarkan banyaknya anggaran yang dialokasikan pada program untuk

mendukung masing-masing indikator, sedangkan persentase anggaran yang

dialokasikan dengan cara membandingkan dengan total anggaran belanja

langsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost Per-Outcome)

NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. MeningkatnyakualitaspenataanASN sesuaikompetensidan DisiplinASN

1.1 Persentasepejabatstruktural (JPT,administratordan pengawas)yang memilikiGap kompetensi0,25 dan 0

Program PenataanJabatan DanPeningkatan MutuInformasi Kepegawaian

n (Belanja Langsung) =Rp. 6.193.690.000,00

Rp. 1.233.000.000,00 19,91%

2.1 PersentaseASN yang tidakmelakukanpelanggarandisiplin

Program PembinaanDan PengembanganKapasitas ASN


Rp. 1.178.450.000,00 19,03%

2 MeningkatnyakompetensiASN

2.1 PersentaseASN yangmemilikisertifikasikeahlian (ASNyang lulus tugasbelajar/ ikatandinas/ diklat/bimtek/ kursus )sesuai bidangtugasnya

Program PendidikanDan Pelatihan ASN


Rp. 2.782.800.000,00 44,93%


NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Meningkatnyapenilaiankinerja dankompensasiASN

3.1 PersentaseASN yangberkinerja baikyang mendapatkompensasikinerja(Kesejahteraan)100%

Program PeningkatanKapasitas PengelolaanPensiun DanKesejahteran PegawaiASN


Rp. 440.000.000,00 7,10%

6. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pada Tabel. 3.11 dapat dilihat target dan realisasi beserta pencapaian kinerja dan

anggaran tahun 2018.

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

Target Reali-sasi Capaian

Alokasi

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)Capaian

1. Meningkat-nya kualitaspenataanASN sesuaikompetensidan DisiplinASN

1.1 Persentasepejabatstruktural(JPT,administratordanpengawas)yang memilikiGapkompetensi0,25 dan 0

64% 64,52%

100,81% 1.233.000.000 870.335.164 70,59%

1.2 PersentaseASN yangtidakmelakukanpelanggarandisiplin

99,73%

99,93%

100,20% 1.178.450.000 1.083.889.398 91,98%


NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

Target Reali-sasi Capaian

Alokasi

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)Capaian

2 Meningkat-nyakompetensiASN

2.1 PersentaseASN yangmemilikisertifikasikeahlian (ASNyang lulustugas belajar/ikatan dinas/diklat/ bimtek/kursus )sesuai bidangtugasnya

15,03%

18,35%

122,09% 2.782.800.000 2.742.150.837 98,54%

3 Meningkat-nya penilaiankinerja dankompensasiASN

3.1 PersentaseASN yangmendapatkompensasikinerja(Kesejahteraan) 100%

80% 70,22% 87,78% 440.000.000 437.692.252 99,48%

7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan menyandingkan antara pencapaian kinerja dan anggaran dapat diketahui

efektifitas kinerja dan anggaran, bahwa pencapaian kinerja lebih tinggi dari realisasi

anggaran artinya biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan

anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan menghasilkan kinerja

yang baik dan sesuai apa yang diharapkan/ direncanakan.

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja

%CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

1 2 3 4 5 6=(4-5)

1. Meningkatnyakualitaspenataan ASNsesuaikompetensi

1.1 Persentase pejabat struktural(JPT, administrator danpengawas) yang memiliki Gapkompetensi 0,25 dan 0

100,81% 70,59% 30,23%


No. SasaranStrategis Indikator Kinerja

%CapaianKinerja

%PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

1 2 3 4 5 6=(4-5)

dan DisiplinASN

1.2 Persentase ASN yang tidakmelakukan pelanggaran disiplin

100,20% 91,98% 8,23%

2 MeningkatnyakompetensiASN

2.1 Persentase ASN yang memilikisertifikasi keahlian (ASN yanglulus tugas belajar/ ikatan dinas/diklat/ bimtek/ kursus ) sesuaibidang tugasnya

122,09% 98,54% 23,55%

3 Meningkatnyapenilaiankinerja dankompensasiASN

3.1 Persentase ASN yang mendapatkompensasi kinerja(Kesejahteraan) 100%

87,78% 99,48% -11,70%

Dapat dijelaskan dari Tabel. 3.12 untuk efisiensi penggunaan sumber daya

cukup signifikan persentase capaian kinerja lebih tinggi dari pada penyerapan

anggaran untuk 3 indikator sasaran, meskipun ada satu indikator sasaran

persentase penyerapan anggarannya lebih tinggi dibandingkan dengan persentase

capaian kinerjanya. Hal ini dapat terjadi karena capaian kinerja pada indikator

sasaran Persentase ASN yang mendapat kompensasi kinerja (Kesejahteraan)

100% kurang maksimal disebabkan adanya perubahan variabel dasar pemberian

TPP yang semula di Tahun 2017 hanya terdiri dari dua variabel yaitu jabatan dan

kehadiran pegawai saja, pada Tahun 2018 menjadi tiga variabel yaitu jabatan,

kinerja dan tingkat kehadiran, sehingga masih membutuhkan penyesuaian bagi

ASN yang menggunakan aplikasi E-Performance, disamping itu banyak pegawai

yang cuti haji dan cuti tahunan di bulan Agustus, September dan Desember 2018

sehingga tidak mendapatkan TPP 100%. Sedangkan anggaran yang dialokasikan

pada sasaran tersebut yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Pensiun Dan Kesejahteraan Pegawai ASN yang didukung oleh 4 (tiga) kegiatan

dapat terlaksana dengan baik. Adapun penyerapan anggaran tersebut untuk biaya

pengembangan software aplikasi E-Performance, rekonsiliasi dan evaluasi E-

Performance juga untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Proses


Administrasi Pensiun PNS dan Pelepasan PNS Purna Tugas, kegiatan Proses

administrasi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Nugraha dan pemberian

penghargaan bagi PNS yang berprestasi, serta kegiatan lainnya dan semua dapat

terlaksana dengan baik.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun anggaran 2018

Plafon anggaran Belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 9.751.890.000,00 (Sembilan milyar

tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah

terealisasi Rp 9.118.326.631,00 (Sembilan milyar seratus delapan belas juta tiga

ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah ) atau 93,50 % dengan

rincian sebagai berikut :

1) Belanja tidak langsung plafon sebesar Rp. 3.558.200.000,00 (tiga milyar lima

ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) telah terealisasi Rp.

3.454.354.140,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima

puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) atau 97,08%, sebagaimana pada

tabel 3.13.

2) Belanja langsung plafon sebesar Rp. 6.193.690.000,00 (enam milyar seratus

sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah terealisasi

Rp. 5.663.972.491,00 (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan

ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 91,45%,

dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Dan Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018.Tabel 3.13

Plafon dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsungpada BKD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

No Uraian PlafonAnggaran (Rp)

Realisasi(Rp)

SisaAnggaran(Rp) %

1 2 3 4 5 6

1 Gaji dan Tunjangan 2.585.800.000,00 2.561.778.389,00 24.021.611,00 99,07%


2 Tambahan PenghasilanPNS

972.400.000,00 892.575.751,00 79.824.249,00 91,79%

JUMLAH 3.558.200.000,00 3.454.354.140,00 103.845.860,00 97,08%


Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Lamongan Tahun 2018

No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja satuan TargetKinerja

RealisasiTargetKinerja

%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK

(Rp)Realisasi (Rp) % Realisasi

Anggaran

I. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase Unit kerjainternal yang terlayanidengan baik

% 100% 100% 100,00% 383.140.000,00 353.846.409,00 92,35%

1. Kegiatan PenyediaanJasa Perkantoran

Jumlah surat yang terkirim;benda pos dan materai yangtersedia; rekening yangterbayar; pajak suratkendaraan yang terbayarkan;Jumlah honor jasa/ tenagakebersihan kantor; Jumlahhonor tenaga administrasi/teknis kegiatan; Jumlah honorjasa/tenaga keamanan kantor;Jumlah honor tenagapengemudi/ driver; Jumlahpremi/ iuran peserta jaminankesehatan

surat, materai@3000 lembar@6000 lembar;Bulan Rekening;

unit roda empat danunit roda dua;

orang/ bulan; orang/bulan TKK Honorer

Pemda; orang/bulan TKK OPD;

orang/ bulan; orang/bulan; Premi/ IuranAsuransi Kesehatan

1785 946 53,00% 177.440.000,00 158.317.509,00 89,22%

Jumlah surat yang terkirim,benda pos dan materai yangtersedia

surat, materai@3000 lembar,materai @6000

lembar

1499 664 44,30%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

Jumlah rekening yang terbayar; Bulan Rekening 12 12 100,00%

Jumlah pajak surat kendaraanyang terbayarkan;

unit roda empat danunit roda dua

18 14 77,78%

Jumlah honor jasa/ tenagakebersihan kantor;

orang/ bulan 28 28 100,00%

Jumlah honor tenagaadministrasi/ teknis kegiatan;

orang/ bulan TKKHonorer Pemda,orang/ bulan TKK

OPD

112 112 100,00%

Jumlah honor jasa/tenagakeamanan kantor;

orang/ bulan 42 42 100,00%

Jumlah honor tenagapengemudi/ driver;

orang/ bulan 14 14 100,00%

Jumlah premi/ iuran pesertajaminan kesehatan

Premi/ IuranAsuransi Kesehatan

60 60 100,00%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

2. Kegiatan PenyediaanBarang Pakai HabisPerkantoran

Jumlah Alat Tulis Kantor;Jumlah barang cetak danpenggandaan; Jumlahkomponen instalasi listrik danpenerangan bangunan Kantor;Jumlah peralatan danperlengkapan kebersihankantor; Jumlah bahan bacaandan iklan/ ucapan; Jumlahmakanan dan minuman rapatyang disediakan

ATK danperlengkapan

printer; buah/lembarcetakan, lembar

fotocopy dan Eksjilidan; Jenis alatlistrik; Jenis alatkebersihan dan

pembersih; Jenissurat kabar, ucapanhari -hari besar dan

banner; boxmakanan dan dus

minuman

48.945 45.005 91,95% 143.000.000,00 132.874.500,00 92,92%

Jumlah ATK ATK danperlengkapan

printer

2.301 0,00%

Jumlah barang cetak danpenggandaan

buah/lembarcetakan, lembar

fotocopy dan Eksjilidan

44.838 43.742 97,56%

Jumlah komponen instalasilistrik dan peneranganbangunan Kantor

Jenis alat listrik 245 245 100,00%

Jumlah peralatan danperlengkapan kebersihankantor

Jenis alatkebersihan dan

pembersih

361 101 27,98%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

Jumlah bahan bacaan daniklan/ ucapan

Jenis surat kabar,ucapan hari -haribesar dan banner

117 111 94,87%

Jumlah makanan dan minumanrapat yang disediakan

box makanan dandus minuman

1.083 806 74,42%

3. Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalamdaerah, luar daerah dan luarnegeri

kali perjalanandinas

147 147 100,00% 62.700.000,00 62.654.400,00 99,93%

II. Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur

Persentase sarana prasaranaaparatur dengan kondisi baik

% 100% 100% 100,00% 120.300.000,00 120.214.281,00 99,93%

1. Kegiatan PengadaanPerlengkapan danPeralatan Kantor

Jumlah Peralatan gedungKantor; Jumlah Perlengkapangedung Kantor

unit 4 4 100,00% 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00%

Jumlah Peralatan gedungKantor.

unit 4 4 100,00%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jumlah perlengkapan kantoryang dipelihara dengan baik;Jumlah peralatan kantor yangdipelihara dengan baik

unit gorden danunit AC, unit laptop,

mesin ketik danprinter

38 33 86,84% 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00%

Jumlah perlengkapan kantoryang dipelihara dengan baik

unit gorden danunit AC;

19 15 78,95%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

Jumlah peralatan kantor yangdipelihara dengan baik

unit laptop, mesinketik dan printer

19 18 94,74%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah service mobil jabatan;Jumlah service kendaraandinas/ operasional

unit roda empat;unit roda empat dan

unit roda dua

30 30 100,00% 69.800.000,00 69.714.281,00 99,88%

Jumlah service mobil jabatan service mobiljabatan;

6 6 100,00%

Jumlah service kendaraandinas/ operasional

service kendaraandinas/ operasional

24 24 100,00%

III. Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentase Aparatur yangdisiplin

% 100% 100% 100,00% 26.000.000,00 25.995.550,00 99,98%

1. Kegiatan PengadaanPakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian dinas yangdiadakan

potong 51 51 100,00% 26.000.000,00 25.995.550,00 99,98%

IV. Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Persentase Dokumenperencanaan, laporan kinerjadan laporan keuangan yangtepat waktu

% 100% 100% 100,00% 30.000.000,00 29.848.600,00 99,50%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

1. Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangansecara Berkala

Jumlah laporan keuangan dancapaian kinerja; JumlahLaporan Semesteran; Jumlahlaporan keuangan Akhir Tahun

Laporan 17 17 100,00% 5.000.000,00 4.949.000,00 98,98%

Jumlah laporan keuangan dancapaian kinerja

Laporan 12 12 100,00%

Jumlah Laporan Semesteran Laporan 2 2 100,00%

Jumlah laporan keuanganAkhir Tahun

Laporan 3 3 100,00%

2. Kegiatan PenyusunanDokumen Perencanaandan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaandan evaluasi

Dokumen 6 6 100,00% 25.000.000,00 24.899.600,00 99,60%

V. Program PendidikanDan Pelatihan ASN

Jumlah ASN yang mengikutitugas belajar dan Diklatsesuai bidang tugasnya pertahun

ASN 434 436 100,46% 2.782.800.000,00 2.742.150.837,00 98,54%

1. Kegiatan PemberianBantuan Tugas BelajarDan Ikatan Dinas.

Jumlah PNS yang mengikutitugas belajar dan ikatan dinasyang mendapatkan bantuanbiaya

PNS 6 6 100,00% 154.000.000,00 118.388.000,00 76,88%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

2. KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihan Teknis

Jumlah peserta Diklat teknisdan fungsional

ASN 80 80 100,00% 395.000.000,00 390.970.000,00 98,98%

3. KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihan Struktural

Jumlah peserta DiklatStruktural

PNS 40 40 100,00% 1.078.000.000,00 1.077.799.200,00 99,98%

4. KegiatanPenyelenggaraan DiklatPemantapan TugasJabatan

Jumlah peserta Diklatpemantapan tugas jabatan

PNS 100 100 100,00% 495.000.000,00 494.425.000,00 99,88%

5. KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihan Prajabatan

Jumlah peserta Diklatprajabatan

CPNS 108 107 99,07% 446.000.000,00 445.800.000,00 99,96%

6. Kegiatan PengirimanDiklat, Khursus,Seminar, Lokakarya,Bimtex, Workshop,Studi Banding,Benchmarking DanStudi Lapangan

Jumlah ASN yang mengikutiDiklat, kursus, seminar,lokakarya, bimtek, workshop,study banding, bachmarkingdan study lapangan sesuaidengan kebutuhan instansi

ASN 100 103 103,00% 214.800.000,00 214.768.637,00 99,99%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

VI. Program PembinaaanDan PengembanganKapasitas ASN

Persentase PNS yang lulusujian pengembangankompetensi

% 99,00% 100% 101,01% 1.178.450.000,00 1.083.889.398,00 91,98%

Jumlah jenis dokumenformasi jabatan ASN danstandart kompetensi yangtersusun

Dokumen 2 2 100,00%

Persentase penurunanpelanggaran disiplin PNS

% 0,03% 0,07% 233,33%

1. KegiatanPenyelenggaraan UjiKompetensi Bagi CalonPejabat.

Jumlah peserta uji kompetensi PNS 25 28 112,00% 86.250.000,00 86.250.000,00 100,00%

2. Kegiatan SosialisasiPeraturan Dan PetunjukTeknis BidangKepegawaian

Jumlah peserta sosialisasiPeraturan Dan Petunjuk TeknisBidang Kepegawaian

PNS 75 76 101,33% 31.500.000,00 29.900.000,00 94,92%

3. Kegiatan ProsesPenanganan Kasus -Kasus PelanggaranDisiplin PNS

Persentase Kasus -KasusPelanggaran Disiplin PNS yangtertangani

% 100% 100% 100,00% 25.750.000,00 25.673.665,00 99,70%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

4. Kegiatan ProsesAdministrasiPerpanjangan TenagaKontrak Kerja

Jumlah terbitnya SK TenagaKontrak Kerja

SPK 284 284 100,00% 15.000.000,00 14.969.500,00 99,80%

5. Kegiatan PenyusunanDokumen FormasiJabatan PNS

Jumlah dokumen formasijabatan PNS yang tersusun

Dokumen 1 1 100,00% 32.000.000,00 31.325.000,00 97,89%

6. Kegiatan PembinaanDan EvaluasiPenerbitan AngkaKredit JabatanFungsional.

Jumlah pembinaan danevaluasi penerbitan penilaianangka kredit (PAK) JabatanFungsional Tertentu

periode 2 2 100,00% 12.000.000,00 11.999.100,00 99,99%

7. Kegiatan Sosialisasidan Pembinaan DewanPengurus dan AnggotaKorpri

Jumlah peserta Sosialisasi danPembinaan Dewan Pengurusdan Anggota Korpri

PNS 77 77 100,00% 201.950.000,00 191.198.400,00 94,68%

8. KegiatanPengembangan MediaInformasi dan inovasiAbdi Negara

Jumlah Media Informasi daninovasi Abdi Negara

buku 480 480 100,00% 36.000.000,00 35.999.800,00 100,00%

9. Kegiatan FasilitasiKoordinasi KebijakanBantuan Hukum

Jumlah periode Pendampingan/ konsultasi hukum

OPD 12 12 100,00% 70.000.000,00 69.400.000,00 99,14%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

10. Kegiatan Fasilitasipengembangan minatdan Bakat AnggotaKorpri

Jumlah pesertapengembangan minat danbakat anggota KORPRI

OPD 77 77 100,00% 96.000.000,00 95.327.333,00 99,30%

11. Kegiatan SeleksiPenerimaan Calon PNS

Jumlah formasi Calon PNSyang dibutuhkan

CPNS 553 531 96,02% 500.000.000,00 420.257.400,00 84,05%

12. Kegiatan PenyusunanStandart KompetensiJabatan

Jumlah dokumen standartkompetensi jabatan yangtersusun

Dokumen1 1 100,00% 72.000.000,00 71.589.200,00 99,43%

VII. Program PeningkatanKapasitasPengelolaan PensiunDan KesejahteraanPegawai ASN

Persentase ASN yangmenggunaakan aplikasi E-Performance

% 35% 33,42% 95,49% 440.000.000,00 437.692.252,00 99,48%

Persentase pelayanankepegawaian yang terprosessesuai SOP

% 100% 100,00% 100,00%

1. KegiatanPenyelenggaraanProses AdministrasiPensiun PNS DanPelepasan PNS Purnatugas

Jumlah usulan pengajuan SKPensiun PNS yang diproses;Jumlah peserta pelepasan danpemberian tali asih bagi PNSpurna tugas

PNS; orang 524; 524 681; 524 114,98% 255.000.000,00 254.419.252,00 99,77%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

Jumlah usulan pengajuan SKPensiun PNS yang diproses

PNS 524 681

Jumlah peserta pelepasan danpemberian tali asih bagi PNSpurna tugas

Orang 524 524 100,00%

2. Proses AdministrasiPenghargaan SatyaLencana Karya SatyaNugraha DanPemberianPenghargaan Bagi PNSBerprestasi

Jumlah PNS yang diusulkanmendapat penghargaan satyalencana karya satya nugraha

PNS 250 345 138,00% 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

3. Pembinaan DanPenyelesaianPengajuan IzinPerceraian DanPerkawionan Istri YangKe-dua Dan Seterusnya

Persentase kasus perceraiandan ijin perkawinan istri ke-duadan seterusnya yang tertangani %

100% 100% 100,00% 30.000.000,00 29.998.000,00 99,99%

4. Implementasi danPengembangan aplikasiE-Performance

Jumlah ASN yangmenggunakan aplikasi E-performance

ASN 3238 3238 100,00% 140.000.000,00 138.275.000,00 98,77%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

VIII. Program PenataanJabatan DanPeningkatan MutuInformasiKepegawaian

Jumlah penataan PNS sesuaikebutuhan dan kompetensi

ASN 1100 0,00% 1.233.000.000,00 870.335.164,00 70,59%

Persentase Terbitnya SKKenaikan Pangkat PNS tepatwaktu

PNS 80% 99,00% 123,75%

Persentase datakepegawaian yang updatedan valid

% 100% 100,00% 100,00%

1. KegiatanPengembangan SistemKearsipanKepegawaian

Jumlah file arsip kepegawaianPNS yang dikelola tatakearsipannya dengan baik

file arsip PNS 9835 9835 100,00% 134.700.000,00 134.673.600,00 99,98%

2. Kegiatan PengambilanSumpah/ PelantikanJabatan

Jumlah Pejabat Struktural yangdisumpah/ dilantik

PNS 185 361 195,14% 33.000.000,00 32.450.000,00 98,33%

3. Kegiatan SistemAplikasi DanPeremajaann DataKepegawaian

Jumlah ASN yang tersediadatanya secara valid danupdate

data PNS 9835 9835 100,00% 355.300.000,00 355.300.000,00 100,00%




%RealisasiKinerja

Anggaran setelahPAK


Anggaran

4. Kegiatan PenataanAdministrasi KenaikanPangkat DanPeninjauan Masa KerjaPNS Tenaga NonKependidikan

Persentase terbitnya SKKenaikan Pangkat danPeninjauan Masa Kerja PNSTenaga Non Kependidikantepat waktu

% 80% 100% 125,00% 35.000.000,00 34.932.164,00 99,81%

5. Kegiatan PenataanAdministrasi KenaikanPangkat DanPeninjauan Masa KerjaPNS TenagaKependidikan

Persentase terbitnya SKKenaikan Pangkat danPeninjauan Masa Kerja PNSTenaga Kependidikan tepatwaktu

% 80% 98% 122,82% 89.400.000,00 85.681.600,00 95,84%

6. Kegiatan ProsesSeleksi TerbukaPengisian JabatanPimpinan TinggiPratama

Jumlah terbitnya SK promosi/pengangkatan dalam jabatanpimpinan tinggi pratama

SK 7 1 14,29% 445.000.000,00 103.243.200,00 23,20%

7. Kegiatan PenempatanPNS

Jumlah terbitnya SKpenempatan PNS

SK 560 565 100,89% 95.000.000,00 94.921.600,00 99,92%

8. Kegiatan PelayananMutasi PNS TenagaKependidikan

Jumlah terbitnya SK MutasiPNS Tenaga Kependidikan

SK 600 341 56,83% 45.600.000,00 29.133.000,00 63,89%

Jumlah 6.193.690.000,00 5.663.972.491,00 91,45%


Pada Tabel 3.14, dapat dijelaskan bahwa belanja langsung untuk anggaran tahun 2018

dapat terealisasi dengan baik, artinya hampir semua rencana program dan kegiatan

terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun demikian terdapat

beberapa kegiatan yang terkendala berkaitan dengan pelaksanaan penyerapan

anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2018

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan plafon anggaran

Rp. 383.140.000,00 ( tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu

rupiah) terealisasi sebesar Rp. 353.846.409,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta

delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan rupiah) atau 92,35%,

hal ini menunjukan bahwa program ini dapat terealisasi dengan baik, namun dari 3

(tiga) kegiatan yang mendukung program tersebut, terdapat 1 (satu) kegiatan yang

realisasinya belum optimal, yaitu :

Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran, plafon anggaran sebesar

Rp.177.440.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh empat ratus empat puluh ribu

rupiah) terealisasi Rp. 158.317.509,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus

tujuh belas ribu lima ratus sembilan rupiah) atau 89,22%, dikarenakan

pengiriman surat banyak menggunakan email atau media elektronik lainnya

tidak melalui post sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana AparaturProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan plafon anggaran

Rp.120.300.000,00 (seratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar

Rp.120.214.281,00 (seratus dua puluh juta dua ratus empat belas ribu dua ratus

delapan puluh satu rupiah) atau 99,93%. Program tersebut didukung oleh 3 (tiga)

kegiatan semuanya dapat terealisasi dengan baik.

3. Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram peningkatan disiplin aparatur hanya memiliki 1 (satu) kegiatan, dengan

plafon anggaran sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) terealisasi

sebesar Rp. 25.995.550,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima

ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 99,98%.


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DanKeuanganProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan, dengan plafon anggaran sebesar

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah terealisasi dengan baik sebesar

Rp.29.848.600,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu

enam ratus rupiah) atau 99,50%.

5. Program Pendidikan Dan Pelatihan ASNProgram pendidikan dan pelatihan ASN, dengan plafon anggaran sebesar

Rp. 2.782.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah)

terealisasi sebesar Rp. 2.742.150.837,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh dua

juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 98,54%.

Program tersebut didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan dapat terealisasi dengan

baik, ada 1 (satu) kegiatan yang realisasi anggarannya kurang optimal yaitu:

Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas dengan alokasi dana

sebesar Rp. 154.000.000,00 yang dipergunakan untuk memberikan bantuan

biaya kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 6 orang (terdiri

dari 2 orang program dokter spesialis dan 4 orang program S2). Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp.118.388.000,00 atau 76,88%, karena keenam

PNS tersebut belum menyelesaikan riset di tahun 2018 sehingga biaya bantuan

riset belum direalisasikan.

6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas ASNProgram pembinaan dan pengembangan kapasitas ASN, dengan plafon anggaran

sebesar Rp. 1.178.450.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat

ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.083.889.398,00 (satu milyar

delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus

sembilan puluh delapan rupiah) atau 91,98%. Program ini mempunyai 12 (dua

belas) kegiatan dan telah terealisasi dengan baik, namun ada 1 (satu) kegiatan

yang realisasi anggarannya rendah, yaitu :

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan plafon anggaran sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.

420.257.400,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu


empat ratus rupiah) atau 84,05%. Penyerapan anggaran kurang maksimal

karena banyak perubahan mekanisme proses seleksi yang melibatkan BKN

sehingga sebagian biaya proses seleksi penerimaan CPNS ditanggung oleh

BKN dan perubahan jadwal pengumuman hasil akhir kelulusan seleksi CPNS

yang seharusnya dilaksanakan di akhir tahun 2018 berubah menjadi di awal

tahun 2019.

7. Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Pensiun Dan KesejahteraanPegawai ASNProgram peningkatan kapasitas pengelola pensiun dan kesejahteran pegawai ASN

yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan, dengan plafon anggaran sebesar

Rp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan terealisasi dengan

baik sebesar Rp.437.692.252,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus

sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atau 99,48%.

8. Program Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi KepegawaianProgram Penataan Jabatan Dan Peningkatan Mutu Informasi Kepegawaian yang

didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, dengan plafon Rp.1.233.000.000,00 (satu

milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.870.335.164,00 (delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu

seratus enam puluh empat rupiah) atau 70,59%, secara keseluruhan kegiatan ini

sudah terlaksana dengan baik, namun ada 1 (satu) kegiatan yang realisasi

anggarannya kurang optimal, yaitu :

Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan

alokasi dana sebesar Rp. 445.000.000,00 yang dipergunakan untuk

melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp.103.243.200,00 atau 23,20%, karena proses seleksi JPT

Pratama baru dilaksanakan hanya untuk pengisian jabatan direktur RSUD Dr.

Soegiri Kabupaten Lamongan saja sedangkan JPT Pratama yang masih kosong

di Tahun 2018 akan dilaksanakan di tahun berikutnya mengingat ada pejabat

JPT yang juga purna tugas di awal Tahun 2019.

Pelayanan Mutasi PNS Tenaga Kependidikan dengan alokasi dana sebesar Rp.

45.600.000,00 yang dipergunakan untuk proses penerbitan SK Pengangkatan

Pertama/ Pengangkatan perpindahan/ pemberhentian jabatan, Kenaikan jenjang


dalam jabatan fungsional tertentu, pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji

Pengawas, Pengukuhan Kepala Sekolah, serta mutasi PNS antar unit kerja dan

antar instansi luar daerah di lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 341 PNS.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.133.000,00 atau 63,89%.

Penyerapan anggaran kurang maksimal disebabkan kegiatan pengambilan

sumpah dan pelantikan Kepala Sekolah bersamaan dengan pelantikan dan

pengambilan sumpah Pejabat Struktural sehingga dibebankan pada kegiatan

Sumpah/ Pelantikan Pejabat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

fungsional dan penilik dilaksanakan di dinas pendidikan sehingga biaya

dibebankan pada Dinas Pendidikan.

WINDOWS USER - 62 -

BAB IVP E N U T U P

A. KESIMPULAN

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, telah berusaha menjalankan konsep manajemen strategik dan secara

konsisten untuk mentaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tahap manajemen strategik yang memang

sangat penting dan harus dilakukan. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, selalu dibuat dan

disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku penanggung jawab umum

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat

disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan ASN

Sesuai Kompetensi Dan Disiplin ASN dengan indikator Persentase pejabat

struktural (JPT, administrator dan pengawas) yang memiliki Gap kompetensi 0,25

dan 0, terealisasi sebesar 64,52% dari target 64% dengan capaian 100,81% dan

indikator Persentase ASN yang tidak melakukan pelanggaran disiplin, terealisasi

sebesar 99,93% dari target 99,73% dengan capaian 100,20%, artinya bahwa upaya

untuk meningkatkan kualitas penataan ASN berdasarkan kompetensi yang dimiliki

dan peningkatan disiplin PNS melalui program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adapun upaya untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melaksanakan

penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, melaksanakan

proses seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan

membangun sistem informasi manajmen kepegawaian yang baik, karena data

merupakan komponen dasar untuk pengambilan keputusan. Sedangkan upaya

peningkatan disiplin pegawai dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan

sosialisasi peraturan dan petunjuk teknis bidang kepegawaian. Tingkat kedisiplinan

akan dinilai positif, namun juga akan dinilai negatif apabila terjadi pelanggaran

disiplin. Tingkat kedisiplinan merupakan upaya pengendalian yang bersifat preventif

dan pengawasan yang bersifat pemberian hukuman jika ditemukan individu yang

melanggar disiplin.

WINDOWS USER - 63 -

2. Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kompetensi ASN dengan

indikator Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian (ASN yang lulus tugas

belajar/ ikatan dinas/ diklat/ bimtek/ kursus ) sesuai bidang tugasnya, terealisasi

sebesar 18,34% dari target 15,03% dengan capaian 122,09%, berarti segala upaya

baik program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut dapat

berhasil dengan baik. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

mengalokasikan anggaran terbesar pada program pendidikan dan pelatihan ASN.

3. Pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya penilaian kinerja dan

kompensasi ASN dengan indikator sasaran Persentase ASN yang mendapat

kompensasi kinerja (Kesejahteraan) 100%, tidak dapat terealisasi sesuai target

yaitu sebesar 70,22% dari target 80% dengan capaian 87,78%. Alasan tidak

tercapainya yaitu dikarenakan adanya perubahan variabel dasar pemberian TPP

yang semula di Tahun 2017 terdiri dari dua variabel yaitu jabatan dan kehadiran

pegawai saja, sedangkan di Tahun 2018 menjadi tiga variabel yaitu jabatan, kinerja

dan tingkat kehadiran. Penghitungan besaran TPP yang diterima oleh pegawai

setiap bulan dengan bobot poin 60% dari penilaian kinerja dan 40% dari tingkat

kehadiran. Meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh ASN pengguna E-

Performance dan evaluasi setiap tribulan pada semua Perangkat Daerah namun

sepertinya masih diperlukan lagi waktu untuk menyesuaikan dengan sistem aplikasi

E-Performance yang baru tersebut, disamping itu banyak pegawai yang cuti haji

dan cuti tahunan di bulan Agustus, September dan Desember 2018 sehingga tidak

bisa mendapatkan TPP 100%.

Untuk mewujudkan profesionalitas ASN dibutuhkan dukungan dan komitmen serta

kerjasama yang baik dari semua pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi, sinkronisasi

serta sistem pengendalian, pengawasan internal instansi pemerintah yang baik

antara Badan Kepegawaian Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah juga

dukungan ketersediaan anggaran yang cukup agar perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan lancar.

WINDOWS USER - 64 -

B. SARAN

1. Pada sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Penataan ASN

Sesuai Kompetensi Dan Disiplin ASN, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan terus mengupayakan penataan ASN sesuai kompetensinya dengan

melaksanakan kegiatan seleksi terbuka bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi

pratama dan kegiatan uji kompetensi bagi pejabat struktural untuk menjaga kualitas

penataan jabatan struktural. Demikian pula penataan staf dan jabatan fungsional

tertentu tetap menjadi perhatian terus menerus agar benar-benar sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensinya, termasuk kebijakan penerimaan mutasi ASN yang

masuk dari beberapa instansi luar daerah guna memenuhi kebutuhan formasi

pegawai yang setiap tahun berkurang karena pensiun dan adanya kebijakan

moratorium PNS dari pemerintah pusat pada beberapa tahun lalu. Dalam

pengelolaan data kepegawaian, terus dikembangkan aplikasi sistem informasi

manajemen kepegawaian dan sistem kearsipan guna tersedianya data-data

kepegawaian yang akurat dan valid, karena data tersebut merupakan pendukung

pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan kepegawaian. Selain itu

peningkatan disiplin pegawai terus dilakukan dengan cara pemberian hukuman bagi

tindakan indisipliner serta dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan/

petunjuk teknis bidang kepegawaian dan pembinaan ASN menjadi agenda setiap

tahunnya. Pengawasan dan pengendalian internal masing-masing Perangkat

Daerah serta koordinasi yang baik berperan penting untuk mewujudkan disiplin

PNS.

2. Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kompetensi ASN, diharapkan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan mendapatkan alokasi anggaran

yang lebih besar untuk program pendidikan dan pelatihan ASN, sebagaimana Surat

Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 893.5/9039/SJ Tanggal 26 Oktober 2018 yang

menghimbau kepada pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran

dalam APBD sebesar 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/

kota untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN. Untuk mengatasi kesenjangan

kompetensi, organisasi bertanggung jawab untuk memberi tambahan pengetahuan,

ketrampilan, dan pengalaman untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,

WINDOWS USER - 65 -

sebagaimana diamanatkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk

mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,

kursus, dan penataran. Meskipun demikian masih banyak pejabat struktural yang

belum memiliki sertifikat Diklat Pim sesuai dengan jabatan yang didudukinya karena

biaya kontribusi yang masih sangat mahal dibandingkan dengan kemampuan

finansial daerah. Diharapkan kedepannya fasilitas sarana dan prasarana yang

memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya Diklat Pim IV di Kabupaten

Lamongan segera terwujud sehingga lebih efektif dan efisien.

3. Pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya penilaian kinerja dan

kompensasi ASN, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan terus

berupaya meningkatkan kinerja pegawainya dengan pemberian tambahan

perbaikan penghasilan untuk memotivasi peningkatan kinerja pegawai. Seorang

ASN harus memiliki kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Agar dapat

tercapai perlu dilakukan sosialisasi terus menerus kepada seluruh ASN bahwa

tujuan pengembangan aplikasi E-Performance dibuat sebagai bentuk upaya

peningkatan kinerja dan profesionalisme ASN Kabupaten Lamongan, sehingga

pelaksanaan tugas ASN dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan

transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk pemantauan,

pengendalian, dan pengukuran kinerja ASN sehingga akuntabilitas kinerja

Perangkat Daerah (PD) dapat terus meningkat. Pada tahun 2019 nanti

direncanakan aplikasi E-performance diintegrasikan dengan absensi finger print dan

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Agar peningkatan kinerja pegawai

dapat terwujud dengan baik perlu adanya kerjasama antara Badan Kepegawaian

Daerah dengan semua PD dalam bentuk pengawasan melekat masing-masing

atasan langsung terhadap bawahannya dari masing-masing PD, karena tanpa

dukungan dari semua pihak, sebaik apapun sistem yang dibangun tetap tidak akan

berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang baik pula.

WINDOWS USER - 66 -

Demikian Laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2017, semoga dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa

program dan kegiatan dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat

waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak

yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian

Daerah selanjutnya.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LAMONGAN

Drs. ISMUNAWAN, MMPembina Utama Muda

NIP. 19600619 198702 1 001

WINDOWS USER - 66 -






Daerah selanjutnya.




NIP. 19600619 198702 1 001

WINDOWS USER - 66 -






Daerah selanjutnya.




NIP. 19600619 198702 1 001

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 -2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

KONDISIAWAL2016

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatkanprofesionalitas ASNPemerintah Daerah

1. Meningkatnya kualitaspenataan ASN sesuaikompetensi dan disiplinASN

1.1. Persentase pejabat struktural(JPT, administrator dan pengawas)yang memiliki Gap kompetensi0,25 dan 0

- 62% 64% 66% 68% 70%

1. 2. Persentase ASN yang tidakmelakukan pelanggaran disiplin

99,68% 99,70% 99,73% 99,76% 99,79% 99,82%

2. Meningkatnya kompetensiASN

2.1. Persentase ASN yang memilikisertifikasi keahlian (ASN yanglulus tugas belajar/ ikatan dinas/diklat/ bimtek/ kursus ) sesuaibidang tugasnya

7,15% 10,69% 15,03% 19,64% 24,47% 29,54%

3. Meningkatnya penilaiankinerja dan kompensasiASN

3.1. Persentase ASN berkinerja baikyang mendapat kompensasikinerja (Kesejahteraan) 100%

- 99,70% 80% 81% 82% 83%


KONDISIAWAL2016

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4. Terlaksananya TugasPokok dan Fungsi BKDdengan baik

4.1. Indeks kepuasan pegawai BKDterhadap sarana dan prasaranakantor yang tersedia

- 80 81 81 82 82



NIP. 19600619 198702 1 001


KONDISIAWAL2016

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



- 80 81 81 82 82



NIP. 19600619 198702 1 001


KONDISIAWAL2016

2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)



- 80 81 81 82 82



NIP. 19600619 198702 1 001

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN BKD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

ESELON II ESELON III ESELON IV PENANGGUNGJAWAB

TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD

INDIKATORSASARAN TARGET PROGRAM

INDIKATORSASARANPROGRAM

TARGET KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGETKINERJA

INPUTANGGARAN

(RP)

MeningkatkanprofesionalitasASN PemerintahDaerah

TerlaksananyaTugas Pokokdan FungsiBadanKepegawaianDaerah

Indeks KepuasanMasyarakat(BadanKepegawaianDaerah KabupatenLamongan)

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase Unitkerja internalyang terlayanidengan baik

100% 383.140.000,00

KegiatanPenyediaan JasaPerkantoran

Jumlah surat yang terkirim;benda pos dan materai yangtersedia; rekening yangterbayar; pajak suratkendaraan yang terbayarkan;Jumlah honor jasa/ tenagakebersihan kantor; Jumlahhonor tenaga administrasi/teknis kegiatan; Jumlah honorjasa/tenaga keamanan kantor;Jumlah honor tenagapengemudi/ driver; Jumlahpremi/ iuran peserta jaminankesehatan

surat, materai@3000 lembar@6000 lembar;

BulanRekening; unitroda empat danunit roda dua;orang/ bulan;orang/ bulanTKK Honorer

Pemda; orang/bulan TKK

OPD; orang/bulan; orang/bulan; Premi/Iuran Asuransi

Kesehatan

1785 177.440.000,00

Jumlah surat yang terkirim,benda pos dan materai yangtersedia

surat, materai@3000 lembar,materai @6000

lembar

1499

Jumlah rekening yangterbayar;

Bulan Rekening 12


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Jumlah pajak surat kendaraanyang terbayarkan;

unit roda empatdan unit roda

dua

18

Jumlah honor jasa/ tenagakebersihan kantor;

orang/ bulan 28

Jumlah honor tenagaadministrasi/ teknis kegiatan;

orang/ bulanTKK Honorer

Pemda, orang/bulan TKK OPD

112

Jumlah honor jasa/tenagakeamanan kantor;

orang/ bulan 42

Jumlah honor tenagapengemudi/ driver;

orang/ bulan 14

Jumlah premi/ iuran pesertajaminan kesehatan

Premi/ IuranAsuransi

Kesehatan

60

KegiatanPenyediaanBarang PakaiHabisPerkantoran

Jumlah Alat Tulis Kantor;Jumlah barang cetak danpenggandaan; Jumlahkomponen instalasi listrik danpenerangan bangunan Kantor;Jumlah peralatan danperlengkapan kebersihankantor; Jumlah bahan bacaandan iklan/ ucapan; Jumlahmakanan dan minuman rapatyang disediakan

ATK danperlengkapan

printer;buah/lembar

cetakan, lembarfotocopy danEks jilidan;

Jenis alat listrik;Jenis alat

kebersihan danpembersih;Jenis surat

kabar, ucapanhari -hari besardan banner;box makanan

dan dusminuman

48.945 143.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Jumlah ATK ATK danperlengkapan

printer

2.301

Jumlah barang cetak danpenggandaan

buah/lembarcetakan, lembar

fotocopy danEks jilidan

44.838

Jumlah komponen instalasilistrik dan peneranganbangunan Kantor

Jenis alat listrik 245

Jumlah peralatan danperlengkapan kebersihankantor

Jenis alatkebersihan dan

pembersih

361

Jumlah bahan bacaan daniklan/ ucapan

Jenis suratkabar, ucapanhari -hari besar

dan banner

117

Jumlah makanan dan minumanrapat yang disediakan

box makanandan dusminuman

1.083

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalamdaerah, luar daerah dan luarnegeri

kali perjalanandinas

147 62.700.000,00

ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

Persentasesaranaprasaranaaparatur dengankondisi baik

% 100% 120.300.000,00

KegiatanPengadaanPerlengkapandan PeralatanKantor

Jumlah Peralatan gedungKantor; Jumlah Perlengkapangedung Kantor

unit 4 33.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Jumlah Peralatan gedungKantor.

unit 4

PemeliharaanRutin/ BerkalaPeralatan danPerlengkapanKantor

Jumlah perlengkapan kantoryang dipelihara dengan baik;Jumlah peralatan kantor yangdipelihara dengan baik

unit gorden danunit AC, unitlaptop, mesin

ketik dan printer

38 17.500.000,00

Jumlah perlengkapan kantoryang dipelihara dengan baik

unit gorden danunit AC;

19

Jumlah peralatan kantor yangdipelihara dengan baik

unit laptop,mesin ketik dan

printer

19

PemeliharaanRutin/ BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah service mobil jabatan;Jumlah service kendaraandinas/ operasional

unit rodaempat; unit rodaempat dan unit

roda dua

30 69.800.000,00

Jumlah service mobil jabatan service mobiljabatan;

6

Jumlah service kendaraandinas/ operasional

servicekendaraan

dinas/operasional

24

ProgramPeningkatanDisiplinAparatur

PersentaseAparatur yangdisiplin

100% 26.000.000,00

KegiatanPengadaanPakaian DinasBesertaPerlengkapannya

Jumlah Pakaian dinas yangdiadakan

potong 51 26.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

PersentaseDokumenperencanaan,laporan kinerjadan laporankeuangan yangtepat waktu

100% % 30.000.000,00

KegiatanPenyusunanPelaporanKeuangan secaraBerkala

Jumlah laporan keuangan dancapaian kinerja; JumlahLaporan Semesteran; Jumlahlaporan keuangan Akhir Tahun

Laporan 17 5.000.000,00

Jumlah laporan keuangan dancapaian kinerja

Laporan 12

Jumlah Laporan Semesteran Laporan 2

Jumlah laporan keuanganAkhir Tahun

Laporan 3

KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaandan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaandan evaluasi

Dokumen 6 25.000.000,00

MeningkatnyakompetensiASN

Persentase ASNyang memilikisertifikasi keahlian(ASN yang lulustugas belajar/ikatan dinas/diklat/ bimtek/kursus) sesuaibidang tugasnya

15,03% ProgramPendidikan DanPelatihan ASN

Jumlah ASNyang mengikutitugas belajardan Diklatsesuai bidangtugasnya pertahun

434 ASN ASN 2.782.800.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

KegiatanPemberianBantuan TugasBelajar DanIkatan Dinas.

Jumlah PNS yang mengikutitugas belajar dan ikatan dinasyang mendapatkan bantuanbiaya

PNS 6 154.000.000,00

KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihan Teknis

Jumlah peserta Diklat teknisdan fungsional

ASN 80 395.000.000,00

KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihanStruktural

Jumlah peserta DiklatStruktural

PNS 40 1.078.000.000,00

KegiatanPenyelenggaraanDiklatPemantapanTugas Jabatan

Jumlah peserta Diklatpemantapan tugas jabatan

PNS 100 495.000.000,00

KegiatanPenyelenggaraanPendidikan DanPelatihanPrajabatan

Jumlah peserta Diklatprajabatan

CPNS 108 446.000.000,00

KegiatanPengirimanDiklat, Khursus,Seminar,Lokakarya,Bimtex,Workshop, StudiBanding,BenchmarkingDan StudiLapangan

Jumlah ASN yang mengikutiDiklat, kursus, seminar,lokakarya, bimtek, workshop,study banding, bachmarkingdan study lapangan sesuaidengan kebutuhan instansi

ASN 100 214.800.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Meningkatnyakualitaspenataan ASNsesuaikompetensidan disiplinASN

Persentase ASNyang tidakmelakukanpelanggarandisiplin

99,73% ProgramPembinaaanDanPengembanganKapasitas ASN

Persentase PNSyang lulus ujianpengembangankompetensi

99,00% 1.178.450.000,00

Jumlah jenisdokumenformasi jabatanASN danstandartkompetensiyang tersusun

2dokumen

Persentasepenurunanpelanggarandisiplin PNS

0,03%

KegiatanPenyelenggaraanUji KompetensiBagi CalonPejabat.

Jumlah peserta uji kompetensi PNS 25 86.250.000,00

KegiatanSosialisasiPeraturan DanPetunjuk TeknisBidangKepegawaian

Jumlah peserta sosialisasiPeraturan Dan Petunjuk TeknisBidang Kepegawaian

PNS 75 31.500.000,00

Kegiatan ProsesPenangananKasus - KasusPelanggaranDisiplin PNS

Persentase Kasus -KasusPelanggaran Disiplin PNS yangtertangani

% 100% 25.750.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Kegiatan ProsesAdministrasiPerpanjanganTenaga KontrakKerja

Jumlah terbitnya SK TenagaKontrak Kerja

SPK 284 15.000.000,00

KegiatanPenyusunanDokumenFormasi JabatanPNS

Jumlah dokumen formasijabatan PNS yang tersusun

Dokumen 1 32.000.000,00

KegiatanPembinaan DanEvaluasiPenerbitanAngka KreditJabatanFungsional.

Jumlah pembinaan danevaluasi penerbitan penilaianangka kredit (PAK) JabatanFungsional Tertentu

periode 2 12.000.000,00

KegiatanSosialisasi danPembinaanDewan Pengurusdan AnggotaKorpri

Jumlah peserta Sosialisasi danPembinaan Dewan Pengurusdan Anggota Korpri

PNS 77 201.950.000,00

KegiatanPengembanganMedia Informasidan inovasi AbdiNegara

Jumlah Media Informasi daninovasi Abdi Negara

buku 480 36.000.000,00

KegiatanFasilitasiKoordinasiKebijakanBantuan Hukum

Jumlah periode Pendampingan/ konsultasi hukum

OPD 12 70.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

KegiatanFasilitasipengembanganminat dan BakatAnggota Korpri

Jumlah pesertapengembangan minat danbakat anggota KORPRI

OPD 77 96.000.000,00

Kegiatan SeleksiPenerimaanCalon PNS

Jumlah formasi Calon PNSyang dibutuhkan

CPNS 553 500.000.000,00

KegiatanPenyusunanStandartKompetensiJabatan

Jumlah dokumen standartkompetensi jabatan yangtersusun Dokumen

1 72.000.000,00

Meningkatnyapenilaiankinerja dankompensasipegawai ASN

Persentase ASNyang berkinerjabaik yangmendapatkompensasikinerja(Kesejahteraan)100%

80% ProgramPeningkatanKapasitasPengelolaanPensiun DanKesejahteraanPegawai ASN

Persentase ASNyangmenggunaakanaplikasi E-Performance

35% 440.000.000,00

Persentasepelayanankepegawaianyang terprosessesuai SOP

100%

KegiatanPenyelenggaraanProsesAdministrasiPensiun PNSDan PelepasanPNS Purna tugas

Jumlah usulan pengajuan SKPensiun PNS yang diproses;Jumlah peserta pelepasan danpemberian tali asih bagi PNSpurna tugas

PNS; orang 524; 524 255.000.000,00

Jumlah usulan pengajuan SKPensiun PNS yang diproses

PNS 524


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

Jumlah peserta pelepasan danpemberian tali asih bagi PNSpurna tugas

Orang 524

ProsesAdministrasiPenghargaanSatya LencanaKarya SatyaNugraha DanPemberianPenghargaanBagi PNSBerprestasi

Jumlah PNS yang diusulkanmendapat penghargaan satyalencana karya satya nugraha

PNS 250 15.000.000,00

Pembinaan DanPenyelesaianPengajuan IzinPerceraian DanPerkawionan IstriYang Ke-duaDan Seterusnya

Persentase kasus perceraiandan ijin perkawinan istri ke-duadan seterusnya yangtertangani

%

100% 30.000.000,00

ImplementasidanPengembanganaplikasi E-Performance

Jumlah ASN yangmenggunakan aplikasi E-performance

ASN 3238 140.000.000,00

Meningkatnyakualitaspenataan ASNsesuaikompetensidan disiplinASN

Persentasepejabat struktural(JPT,administrator danpengawas) yangmemiliki Gapkompetensi 0,25dan 0

64% ProgramPenataanJabatan DanPeningkatanMutu InformasiKepegawaian

Jumlahpenataan PNSsesuaikebutuhan dankompetensi

1100ASN

1.233.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

PersentaseTerbitnya SKKenaikanPangkat PNStepat waktu

80%

Persentase datakepegawaianyang updatedan valid

100%

KegiatanPengembanganSistem KearsipanKepegawaian

Jumlah file arsip kepegawaianPNS yang dikelola tatakearsipannya dengan baik

file arsip PNS 9835 134.700.000,00

KegiatanPengambilanSumpah/PelantikanJabatan

Jumlah Pejabat Struktural yangdisumpah/ dilantik

PNS 185 33.000.000,00

Kegiatan SistemAplikasi DanPeremajaannDataKepegawaian

Jumlah ASN yang tersediadatanya secara valid danupdate

data PNS 9835 355.300.000,00

KegiatanPenataanAdministrasiKenaikanPangkat DanPeninjauan MasaKerja PNSTenaga NonKependidikan

Persentase terbitnya SKKenaikan Pangkat danPeninjauan Masa Kerja PNSTenaga Non Kependidikantepat waktu

% 80% 35.000.000,00


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)

KegiatanPenataanAdministrasiKenaikanPangkat DanPeninjauan MasaKerja PNSTenagaKependidikan


% 80% 89.400.000,00

Kegiatan ProsesSeleksi TerbukaPengisianJabatanPimpinan TinggiPratama


SK 7 445.000.000,00

KegiatanPenempatanPNS


SK 560 95.000.000,00

KegiatanPelayananMutasi PNSTenagaKependidikan


SK 600 45.600.000,00

JUMLAH 6.193.690.000,00



NIP. 19600619 198702 1 001


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)



% 80% 89.400.000,00



SK 7 445.000.000,00



SK 560 95.000.000,00



SK 600 45.600.000,00

JUMLAH 6.193.690.000,00



NIP. 19600619 198702 1 001


TUJUAN BKDSASARAN

STRATREGISBKD




INPUTANGGARAN

(RP)



% 80% 89.400.000,00



SK 7 445.000.000,00



SK 560 95.000.000,00



SK 600 45.600.000,00

JUMLAH 6.193.690.000,00



NIP. 19600619 198702 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN … fileLKJIP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 -II-Demikian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

Documents