Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016bpkad.banyuasinkab.go.id/.../08/LKjIP-DPPKAD-Tahun-2016.pdf · 2017-08-21 · Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11

Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.dppkad.banyuasinkab.go.id PANGKALAN BALAI – 30753

http://www.dppkad.banyuasinkab.go.id/

Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

halaman ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan. Laporan Kinerja merupakan subsistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan tata kerjanya serta berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD Kabupaten Banyuasin selama tahun 2016. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja DPPKAD Kabupaten Banyuasin.

Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pangkalan Balai, Desember 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA.

Pembina Utama Muda NIP. 196210021983021002


halaman iii

DAFTAR ISI

hal.

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN EXECUTIVE SUMMARY

i ii iii iv v vi vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi C. Isu Strategis D. Sistematika Pelaporan

1 1 1 4 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah 1.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 1.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

2. Tanggal Penetapan APBD 2017 2.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 2.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3. Opini WTP BPK terhadap LKPD 2015 3.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 3.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 4.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 4.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Keuangan 1. Realisasi Anggaran Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2. Realisasi Anggaran Indikator: Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017 3. Realisasi Anggaran Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 4. Realisasi Anggaran Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

C. Inovasi D. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluator atas LKjIP Tahun 2015

12 13 13 14 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36

BAB IV PENUTUP 38 LAMPIRAN


halaman iv

DAFTAR TABEL

Judul

Nama Tabel hal.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah 13 Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin 15 Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin 16 Tabel 3.4. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuasin 17 Tabel 3.5. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Banyuasin 18 Tabel 3.6. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Banyuasin 18 Tabel 3.7. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kabupaten Banyuasin 20 Tabel 3.8. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah DPPKAD Kabupaten Banyuasin

21

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator: Tanggal Penetapan APBD 2017 22 Tabel 3.10. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin 22 Tabel 3.11. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator: Tanggal Penetapan APBD 2017 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

24

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 24 Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator: Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

25

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 26 Tabel 3.15. Capaian Nilai LKjIP Tahun 2015 27 Tabel 3.16. Permasalahan dan Alternatif Solusi Pencapaian Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 28 Tabel 3.17. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator: Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

29

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah

31

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017

32

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015

33

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

34

Tabel 3.22. Kelemahan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluator 36


halaman v

DAFTAR GAMBAR

Judul

Nama Gambar hal.

Gambar 1.1. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4.

Bagan Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin Cascading Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah Cascading Indikator Kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 Cascading Indikator Kinerja Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 Cascading Indikator Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

4 8 9

10 11

Gambar 3.1. Aplikasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

12

Gambar 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

13

Gambar 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin

14

Gambar 3.4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin

14

Gambar 3.5. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin

17

Gambar 3.6. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin

19

Gambar 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

30

Gambar 3.8. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2016 per Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

31


halaman vi

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

Nama Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 Lampiran 2 Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja


halaman vii

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Rata-rata kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%. Capaian ini lebih baik dari rata-rata capaian tahun 2015 yang sebesar 99,41% dan rata-rata capaian pada tahun 2014 yang

mencapai 100,00%. Sedangkan untuk tahapan Rencana Strategis 2014 – 2018 capaian kinerja rata-rata sudah mencapai 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar

100,00%.

Dari 4 indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, seluruh indikator kinerja (100,00%) berhasil mencapai target yang

diperjanjikan dengan capaian tertinggi pada indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah

yang mencapai 125,76%. Dari target pertumbuhan sebesar 10,78% berhasil dicapai sebesar 13,56%.

Dari segi realisasi anggaran, penyerapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 88,28%.

Penyerapan anggaran tahun 2016 ini lebih baik dari penyerapan anggaran tahun 2015 yang sebesar 86,09% dan tahun 2014 yang sebesar 79,91% sehingga dapat diasumsikan

bahwa terjadi peningkatan kinerja perencanaan anggaran sejak tahun 2014 sampai

dengan tahun 2016.

Selain itu terdapat dua inovasi yang dikembangkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Aplikasi Kinerja dan Aplikasi

Pelaporan yang bertujuan meningkatkan kinerja proses pengumpulan, pengolahan,

pengukuran dan pelaporan data kinerja dan keuangan. Untuk masa yang akan datang kedua aplikasi ini diharapkan dapat dipergunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Banyuasin, khususnya organisasi yang menjadi pilot project Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) Kabupaten Banyuasin.


I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012.

DPPKAD tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tetapi juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkap

Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pengelolaan asset daerah Kabupaten Banyuasin. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

pada tatanan Pemerintah Pusat.

B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di

bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten serta perundang-undangan yang berlaku dengan tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Kabupaten dan Kecamatan, melaksanakan pengelolaan asset daerah serta memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


I - 2

Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah: 1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah, penyusunan dan

pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan asset, penyusunan

perencanaan di bidang pembukuan dan pelaporan, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 3. Perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;

4. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;

6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran

pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 7. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah,

retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya; 8. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 9. Melakukan penyuluhan/sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya;

10. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

11. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah; 12. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta membina pembendaharaan;

13. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;

14. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan

sumber penerimaan daerah;

15. Menyiapkan bahan petunjuk Bank Operasional untuk melakukan peneriman dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;

16. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga

Keuangan lainnya yang ditunjuk; 17. Penatausahaan dan pengaturan data yang diperlukan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah APBD);

18. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;

19. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah;

20. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah; 21. Mensosialisasikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan

dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;

22. Mengurus semua asset daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatannya;


I - 3

23. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan daerah;

24. Penyajian informasi keuangan daerah; 25. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;

26. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan/Pedesaan; 27. Pelayanan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(PBB) Perkotaan/Pedesaan; 28. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan; 29. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan;

30. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Perkotaan/ Pedesaan; 31. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

32. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

33. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Bupati

Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:

1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Penagihan;

3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:

1. Seksi Pedaftaran dan Pendataan;

2. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan; 3. Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan

e. Bidang Asset Daerah, terdiri dari: 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;

2. Seksi Kekayaan dan Asset Daerah; 3. Seksi Penghapusan.

f. Bidang Anggaran, terdiri dari:

1. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan; 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;

3. Seksi Belanja Langsung. g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

1. Seksi Verifikasi;

2. Seksi Perbendaharaan; 3. Seksi Kas Daerah

h. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari: 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;

2. Seksi Pembukuan; 3. Seksi Pelaporan.


I - 4

KEPALA DINAS

Kelompok

Jabatan

Fungsional

UPTD

Bidang

Pendapatan

Seksi Pendaftaran,

Pendataan dan

Penetapan

Seksi

Penagihan

Seksi Dana

Perimbangan dan

Pendapatan

Lainnya

Seksi Monitoring

dan Evaluasi

Bidang

Pembukuan dan

Pelaporan

Seksi

Pembukuan

Seksi

Pelaporan

Bidang PBB dan

BPHTB

Seksi Pendaftaran

dan Pendataan

Seksi Pengolahan

Data dan Penetapan

Seksi Ekstensifikasi

dan Pengawasan

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Verifikasi

Seksi

Perbendaharaan

Seksi Kas

Daerah

Bidang

Anggaran

Seksi

Pendapatan dan

Pembiayaan

Seksi Belanja

Tidak Langsung

Seksi Belanja

Langsung

Bidang Asset

Seksi Analisa

Kebutuhan dan

Pengadaan

Seksi Kekayaan

dan Asset

Daerah

Seksi

Penghapusan

Sekretaris

Subbag. Perlengkapan & Perencanaan dan

Perencanaan

Subbag. Umum dan

Kepegawaian

Subbag.

Keuangan

i. Unit Pelaksana Tekns (UPT) Dinas, terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Lampiran Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015

C. Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupatren Banyuasin dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan PAD yang potensinya masih sangat besar untuk dikelola.

2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang Partisipatif, Transparan, Akuntabel,

Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien melalui penyampaian Raperda APBD secara tepat waktu dan penyediaan peraturan/pedoman pengelolaan anggaran daerah.

3. Mempertahankan opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selalu diperoleh sejak LKPD 2011.

4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPPKAD melalui peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan SAKIP yang terukur dan bertanggung jawab.


I - 5

D. Sistematika Pelaporan

LKjIP DPPKAD Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja DPPKAD selama tahun

2016. Capaian kinerja tahun 2016 diukur dan dinilai berdasarkan dengan membandingkan Perjanjian Kinerja dengan Capaian Kinerja 2016 sebagai tolak ukur

keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja tahun 2016 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja atau performance gate sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan adanya pola pikir seperti ini sistematikan pelaporan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten

Banyuasin dapat diiliustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangan

tugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis serta Sistematika Laporan Kinerja.

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun 2016.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2016, Analisis

capaian kinerja, Realisasi Keuangan, Prestasi dan Penghargaan dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPPKAD Kabupaten

Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya.


II - 6

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

Untuk tahun 2016 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, yaitu:

1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 10,78%.

2. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin ditetapkan paling lambat pada tanggal

31 Deember 2016. 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 yang ditargetkan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 yang ditargetkan “B”.

Dari keempat indikator kinerja tersebut diturunkan menjadi 18 (delapan belas)

indikator kinerja eselon III sebagai berikut: 1. Capaian target penerimaan PAD non PBB dan BPHTB sebesar 100,00%

(indikator kinerja Kepala Bidang Pendapatan).

2. Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang PBB dan BPHTB).

3. Capaian target penerimaan non PAD sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pendapatan).

4. Raperda APBD Tahun 2017 disampaikan kepada DPRD Kabupaten

Banyuasin paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2016 (indikator kinerja Kepala Bidang Anggaran).

5. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan anggaran daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Anggaran).

6. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan perbendaharaan daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang

Perbendaharaan).


II - 7

7. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratan yang diterbitkan

tepat waktu sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan).

8. Persentase piutang TP/TGR yang berhasil direalisasikan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan).

9. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuai Peraturan

Perundang-undangan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Asset).

10. Persentase penyelesaian BMD yang masih memerlukan tindak lanjut sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Asset).

11. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pembukuan dan

Pelaporan).

12. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi keuangan daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang

Pembukuan dan Pelaporan). 13. Persentase SKPD yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan

ketentuan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pembukuan

dan Pelaporan). 14. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang baik dengan nilai ≥ 77,50 (indikator

kinerja Sekretaris Dinas). 15. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik dengan nilai ≥ 77,50 (indikator

kinerja Sekretaris Dinas). 16. Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran sebesar 95,00%

(indikator kinerja Sekretaris Dinas).

17. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100,00% (indikator kinerja Sekretaris Dinas).

18. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP SKPD sebesar 100,00% (indikator kinerja Sekretaris Dinas).

Kedelapan belas indikator kinerja eselon III tersebut di atas kemudian diturunkan lagi menjadi indikator kinerja eselon IV berupa output dari 81 kegiatan

yang dilaksanakan selama tahun 2016.


II - 8

Gambar 2.1.

Cascading Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Sumber: Pengolahan data

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

sebesar 10,78%

Capaian Target

Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB

sebesar 100,00%

Capaian Target

Penerimaan non PAD sebesar 100,00%

Capaian Target

Penerimaan PBB dan BPHTB sebesar

100,00%

Program 60

1. Kegiatan 60.01

2. Kegiatan 60.09 3. Kegiatan 60.11

4. Kegiatan 60.14 5. Kegiatan 60.15 6. Kegiatan 60.16

Program 60


4. Kegiatan 60.13

Program 61

1. Kegiatan 61.01


II - 9

Gambar 2.2.

Cascading Indikator Kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017


Tanggal Penetapan Perda APBD 2017 ≤ 31 Desember 2016

Persentase Pemenuhan Peraturan

Pengelolaan Anggaran sebesar 100,00%

Raperda APBD 2017 disampaikan ke DPRD

≤ Minggu I Oktober 2016

Program 62


3. Kegiatan 62.06

Program 62

1. Kegiatan 62.03




II - 10

Gambar 2.3.

Cascading Indikator Kinerja Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015


Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan perbendaharaan

daerah sebesar 100,00%

Program 63


4. Kegiatan 63.10

Persentase Jumlah SP2D dan SPD

sesuai persyaratan

yang diterbitkan tepat waktu

sebesar 100,00%

Program

63


Persentase piutang TP/TGR

yang berhasil direalisasikan

sebesar 100,00%

Program 63

1. Kegiatan 63.05

Persentase SKPD yang melaksanakan

pengelolaan BMD

sesuai Peraturan Perundang-undangan

sebesar 100,00%

Program

64



Persentase penyelesaian BMD

yang masih memerlukan tindak

lanjut sebesar 100,00%

Program

64

1. Kegiatan 64.04


Ketepatan waktu

penyajian laporan keuangan sesuai

dengan ketentuan sebesar 100,00%

Program 65


Persentase pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan akuntansi

keuangan daerah sebesar 100,00%

Program 65

1. Kegiatan 65.01

Persentase SKPD yang

menyelenggarakan

pembukuan sesuai dengan ketentuan sebesar 100,00%

Program

65

1. Kegiatan 65.04

2. Kegiatan 65.06

Opini WTP BPK RI

atas LKPD Tahun 2015


II - 11

Gambar 2.4.

Cascading Indikator Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

Sumber: Pengolahan Data

Capaian kerja

aparatur DPPKAD yang baik (≥ 77,50)

Program

05


Perilaku aparatur

DPPKAD yang baik (≥ 77,50)

Program 03



Tingkat

pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

sebesar 95,00%

Program

01

1. Kegiatan 01.01 2. Kegiatan 01.02 3. Kegiatan 01.03 4. Kegiatan 01.05

5. Kegiatan 01.06


9. Kegiatan 01.10 10. Kegiatan 01.11 11. Kegiatan 01.12 12. Kegiatan 01.13 13. Kegiatan 01.15

14. Kegiatan 01.16 15. Kegiatan 01.17 16. Kegiatan 01.18 17. Kegiatan 01.19 18. Kegiatan 01.20

Tingkat

pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur sebesar 100,00%

Program 02



Tingkat

pemenuhan dokumen SAKIP

SKPD sebesr

100,00%

Program 06


Nilai “B” LKjIP SKPD Tahun 2015


III - 12

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi diperoleh melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan data realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2016,

DPPKAD Kabupaten Banyuasin mulai mencoba menerapkan pengumpulan dan pengolahan data kinerja secara elektronik menggunakan Aplikasi Kinerja. Walaupun

masih bersifat uji coba, dengan pengembangan yang akan terus dilakukan diharapkan

pengumpulan dan pengolahan data kinerja melalui aplikasi ini akan semakin baik dan pada akhirnya akan dapat digunakan oleh seluruh SKPD dalam Pemerintah Kabupaten

Banyuasin. Sebagian data yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2016 ini merupakan hasil dari pengukuran dan pengolahan kinerja melalui Aplikasi Kinerja tersebut.

Gambar 3.1.

Aplikasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Sumber: Printscreen Aplikasi Kinerja


III - 13

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Capaian Kinerja 2014



Capaian Kinerja Renstra

A. CAPAIAN KINERJA

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%.

Dari 4 indikator kinerja utama, seluruh indikator (100,00%) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari rata-rata

capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 99,41% dan rata-rata capaian pada

tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar

100,00%.

Gambar 3.2.

Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin


1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah untuk tahun 2016

mencapai 125,76%. Dari target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 10,78% berhasil dicapai sebesar 13,56%.

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun 2016 Capaian 2015

Capaian 2014

Capaian Renstra

Ket. Target Realisasi Capaian

10,78%

13,56% 125,76% 97,63% 100,00% 107,80%

Lebih tinggi dari capaian tahun 2015; Lebih tinggi dari target capaian Renstra



III - 14

Capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2015 yang

mencapai 97,63% dan pada tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 107,80% atau melampaui

target tahapan sebesar 100,00%. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 dibandingkan dengan penerimaan

pendapatan daerah pada tahun 2015. Peningkatan ini bersumber dari dari naiknya

penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%.

1.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi

Gambar 3.3.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin


Keberhasilan pencapaian kinerja ini bersumber dari dari naiknya penerimaan

pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%.

Gambar 3.4.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin



III - 15

Di sektor penerimaan Pajak Daerah, dari 10 jenis penerimaan, semuanya

(100,00%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 8 jenis penerimaan (80,00%) mengalami pertumbuhan dan 2 jenis penerimaan (20,00%)

mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.

Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kabupaten Banyuasin

No. Jenis Penerimaan

Pajak Daerah

Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun

2015

Pertumbuhan

Ket. Target Penerimaan

Realisasi Penerimaan

%

1 Pajak Hotel 272.400.000,00 286.950.278,90 105,34 471.904.388,00 (39,19) ---

2 Pajak Restoran 1.215.122.000,00 1.783.597.975,70 146,78 1.468.395.157,00 21,47 ---

3 Pajak Hiburan 36.508.975,00 36.421.804,18 99,76 36.644.600,00 (0,61) ---

4 Pajak Reklame 397.219.000,00 468.307.681,25 117,90 260.874.063,00 79,51 ---

5 Pajak Penerangan Jalan 14.083.300.000,00 14.549.001.719,00 103,31 14.129.527.857,00 2,97 ---

6 Pajak Pengambilan Bahan gal.golongan C

33.196.000,00 262.662.701,58 791,25 176.332.959,00 48,96 ---

7 Pajak Air Bawah Tanah 27.348.000,00 44.065.930,95 161,13 20.660.862,00 113,28 ---

8 Pajak Sarang burung Walet 14.000.000,00 24.910.000,00 177,93 12.195.000,00 104,26 ---

9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.200.000.000,00 9.789.093.146,00 106,40 8.094.157.149,00 20,94 ---

10 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

28.000.000.000,00 29.719.970.877,00 106,14 14.631.833.065,00 103,12 ---

Jumlah Penerimaan Pajak Daerah

53.279.093.975,00 56.964.982.114,56 106,92 39.302.525.100,00 44,94

Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)

Pertumbuhan penerimaan di 8 jenis Pajak Daerah ini dipengaruhi beberapa

faktor sebagai berikut: 1. Bertambahnya jumlah objek pajak daerah yang menjadi wajib pajak daerah

Kabupaten Banyuasin yang dimungkinkan hal-hal sebagai berikut:

a. Semakin tingginya kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang dimiliki.

b. Meningkatnya kinerja Bidang Pendapatan, Bidang PBB dan BPHTB serta UPT. DPPKAD yang ada di setiap kecamatan dalam melaksanakan

pendataan dan penagihan objek pajak.

2. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan, berhasilnya kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB yang dilaksanakan di 24 Desa/Kelurahan dalam 5

Kecamatan yang potensial dalam menambah jumlah objek pajak dan peningkatan NJOP.

3. Semakin mudahnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dan BPHTB melalui Payment Online System (POS).

Sedangkan penurunan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya objek pajak. 2. Berkurangnya omzet objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah

tersebut.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini

telah dilakukan optimalisasi potensi dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap objek pajak yang berlokasi di OPI Mall. Potensi Pajak Daerah dari OPI

Mall ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin mulai tahun 2017.


III - 16

Di sektor penerimaan Retribusi Daerah, dari 3 jenis penerimaan, tidak ada

(0,00%) yang berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 1 jenis penerimaan (33,33%) mengalami pertumbuhan dan 2 jenis penerimaan (66,67%)

mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.

Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Kabupaten Banyuasin

No. Jenis Penerimaan Retribusi Daerah


2015

Pertumbuhan



%

1 Retribusi Jasa Umum 4.344.780.760,00 2.954.869.698,00 68,01 5.202.847.670,00 (43,21) ---

2 Retribusi Jasa Usaha 2.006.024.000,00 1.590.123.935,00 79,27 717.835.500,00 121,52 ---

3 Retribusi Perizinan Tertentu 6.038.145.000,00 5.499.364.250,00 91,08 6.946.358.065,00 (20,83) ---

Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

12.388.949.760,00 10.044.357.883,00 81,08 12.867.041.235,00 (21,94)


Pertumbuhan penerimaan di 1 jenis Retribusi Daerah ini dipengaruhi

meningkatnya jumlah pengguna objek retribusi daerah. Sedangkan penurunan

penerimaan pada 2 jenis retribusi daerah disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Berkurangnya jumlah pengguna objek retribusi daerah.

2. Adanya pengajuan keberatan atas tarif yang diajukan ke MK oleh Provider Telekomunikasi dan telah disetujui sehingga pemungutannya tidak dapat

dilakukan sampai diberlakukannya Perda baru yang mengatur tentang tarif

sesuai putusan MK.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Retribusi ini telah dilakukan koordinasi dengan instansi pemungut dan dengan melakukan revisi terhadap Perda

Retribusi Daerah yang saat ini sudah masuk dalam Prolegda. Adanya Perda baru ini memungkinkan dilakukannya pemungutan terhadap objek retribusi yang tidak

dapat dilakukan sebelumnya.

Di sektor penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berhasil mencapai realisasi sebesar 102,28% dengan pertumbuhan

penerimaan 24,90%. Pertumbuhan pendapatan ini seiring dengan semakin

besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bank Sumselbabel.

Di sektor penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, dari 13 jenis penerimaan, 10

jenis penerimaan (76,92%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (23,08%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan,

4 jenis penerimaan (30,77%) mengalami pertumbuhan penerimaan dan 6 jenis

penerimaan (46,15%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.


III - 17

Tabel 3.4.

Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuasin


Lain-lain PAD yang Sah


2015

Pertumbuhan



%

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

- 9.808.500,00 - 50.380.000,00 (80,53) ---

2 Penerimaan Jasa Giro 1.604.000.000,00 1.697.370.519,00 105,82 1.265.396.863,00 34,14 ---

3 Penerimaan Bunga Deposito 16.762.230.928,49 2.479.612.204,02 14,79 8.540.353.897,00 (70,97) ---

4 Pendapatan Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- 64.774.435,00 - 81.460.682,00 (20,48) ---

5 Pendapatan Dari Pengembalian 500.000.000,00 826.322.564,73 165,26 30.810.800,00 2.581,93 ---

6 Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan

48.550.000,00 215.816.000,00 444,52 32.241.832,00 569,37 ---

7 Dana Hibah bantuan Pendanaan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana

14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 100,00 - -

---

8 Pendapatan BLUD 5.500.000.000,00 5.627.709.629,00 102,32 6.326.490.745,00 (11,05) ---

9 Pendapatan Denda Pajak - 31.739.005,82 - 173.512.024,00 (81,71) ---

10 Penerimaan lain-lain 130.000.000,00 259.786.087,02 199,84 4.251.106.195,00 (93,89) ---

11 Pendapatan dana Kapitasi JKN 25.422.899.086,00 23.107.769.500,00 90,89 20.272.748.003,00 13,98 ---

12 Pendapatan dana Non Kapitasi 1.500.000.000,00 611.860.075,00 40,79 - - ---

13 Penerimaan Lain-lain 400.000.000,00 406.074.600,00 101,52 - - ---

Jumlah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

12.388.949.760,00 10.044.357.883,00 81,08 12.867.041.235,00 (21,94)


Pertumbuhan penerimaan di 4 jenis Lain-lain PAD yang Sah ini dipengaruhi oleh

meningkatnya penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan yang bersumber dari pengembalian TP/TGR dan

pendapatan dana Kapitasi JKN.

Sedangkan penurunan penerimaan pada Lain-lain PAD yang Sah disebabkan menurunnya beberapa jenis penerimaan dibandingkan dengan realisasi

penerimaan tahun sebelumnya serta tidak tercapainya target beberapa jenis

penerimaan.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah ini DPPKAD Kabupaten Banyuasin akan semakin mengintensifkan koordinasi dengan instansi

terkait, terutama dalam hal peningkatan target penerimaan jika memungkinkan

dan dalam upaya-upaya mengoptimalkan pencapaian target penerimaan yang sudah dialokasikan dalam APBD.

Gambar 3.5.

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016

Kabupaten Banyuasin



III - 18

Di sektor penerimaan Bagi Hasil Pajak, dari 2 jenis penerimaan, tidak ada

(0,00%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (100,00%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 1 jenis

penerimaan (50,00%) mengalami pertumbuhan penerimaan dan 1 jenis penerimaan (50,00%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan

realisasi penerimaan pada tahun 2015.

Tabel 3.5.

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Banyuasin

No. Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016 Realisasi Penerimaan

Tahun 2015 Pertumbuhan



%

1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

118.615.341.859,00 93.938.372.420,00 79,20 105.142.426.000,00 (10,66) ---

2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan 13.039.838.200,00 8.753.833.672,00 67,13 5.896.807.800,00 48,45 ---

Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak

131.655.180.059,00 102.692.206.092,00 78,00 111.039.233.800,00 (7,52)


Pertumbuhan penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh meningkatnya Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan walaupun belum mencapai target

penerimaan yang dialokasikan dalam APBD 2016. Sedangkan penerimaan Bagi

Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain tidak mencapai target, juga mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan

tahun 2015 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kurang bayar bagi hasil pajak triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan

pada tahun 2016.

2. Adanya perubahan Perpres 137 Tahun 2015 ke Perpres 66 Tahun 2016 yang mengakibatkan penurunan penerimaan dari yang sudah dialokasikan

dalam APBD 2016 dan dalam tahun 2016 baru disalurkan sampai dengan triwulan III.

Hal ini pun berlaku di sektor penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, dari 9 jenis penerimaan, 2 jenis penerimaan (22,22%) berhasil mencapai target penerimaan

yang ditetapkan, 7 jenis penerimaan (77,78%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami pertumbuhan

penerimaan dan 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.

Tabel 3.6. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

Kabupaten Banyuasin


Bagi Hasil Bukan Pajak


2015

Pertumbuhan



%

1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

644.204.000,00 289.891.800,00 45,00 15.684.470.772,00 (98,15) ---

2 Dana Reboisasi (DR) 21.698.000,00 6.401.400,00 29,50 - - ---

3 Iuran Tetap (Landrent) 10.876.814.193,00 10.161.885.393,00 93,43 6.201.829.200,00 63,85 ---

4 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

16.225.365.000,00 16.225.365.000,00 100,00 39.075.492.910,00 (58,48) ---

5 Pungutan Hasil Perikanan 1.089.194.000,00 452.025.539,00 41,50 703.264.033,00 (35,72) ---

6 Pertambangan Minyak Bumi 20.284.716.287,00 17.103.109.367,00 84,32 33.845.846.428,00 (49,47) ---

7 Pertambangan Gas Bumi 81.420.078.357,00 59.804.348.928,00 73,45 49.261.224.365,00 21,40 ---

8 Sektor Pertambangan Panas Bumi

23.854.736,00 17.901.907,00 75,05 11.815.300,00 51,51 ---

9 Cukai Tembakau 165.161.000,00 168.254.380,00 101,87 71.655.100,00 134,81 ---

Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

130.751.085.573,00 104.229.183.714,00 79,72 144.855.598.108,00 (28,05)



III - 19

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum berhasil mencapai target

penerimaan yang ditetapkan (100,00%) dengan pertumbuhan 12,19% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.

Di sektor penerimaan Dana Alokasi Khusus, dari 2 jenis penerimaan, tidak

ada jenis penerimaan (0,00%) yang berhasil mencapai target penerimaan yang

ditetapkan, 2 jenis penerimaan (100,00%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 128,65%. Tidak

tercapainya target penerimaan Dana Alokasi Khusus ini disebabkan dana DAK Fisik Tambahan Tahun 2016 dianggarkan pada APBD 2016 Perubahan sehingga dan

penyerapannya hanya dapat dilakukan sampai dengan Tahap II.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari dana transfer pusat (DBH Pajak

dan Bukan Pajak serta DAK Fisik) ini akan dilakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif terhadap dana-dana yang masih tunda salur agar dapat

direalisasikan pada tahun 2017.

Gambar 3.6.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016

Kabupaten Banyuasin

Sumber: Pengolahan Data Di sektor penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, dari 9 jenis

penerimaan, 1 jenis penerimaan (11,11%) berhasil mencapai target penerimaan

yang ditetapkan, 10 jenis penerimaan (88,89%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (22,22%) mengalami

pertumbuhan penerimaan dan 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.


III - 20

Tabel 3.7.

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kabupaten Banyuasin


Bagi Hasil Pajak dari Provinsi


2015

Pertumbuhan



%

1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

25.373.250.573,09 14.654.337.072,88 57,76 12.052.879.683,00 21,58 ---

2 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor alat berat

28.639.900,00 - - - - ---

3 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air

6.710.576,93 1.197.364,72 17,84 2.314.447,00 (48,27) ---

4 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

22.107.110.840,81 6.804.608.036,29 30,78 1.399.546.938,00 386,20 ---

5 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat

12.690.300,00 - - - - ---

6 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air

3.102.745,04 191.619,23 6,18 523.850,00 (63,42) ---

7 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

57.315.439.621,29 13.023.711.950,06 22,72 26.235.517.504,00 (50,36) ---

8 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

442.441.441,56 105.625.356,13 23,87 183.127.693,00 (42,32) ---

9 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 50.275.919.997,88 56.709.777.638,12 112,80 - - ---

Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

155.565.305.996,60 91.299.449.037,43 58,69 39.873.910.115,00 128,97

Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited) Walaupun penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ini mengalami

pertumbuhan, selain Bagi Hasil Pajak Rokok 6 jenis (66,67%) penerimaan lainnya tidak mencapai target penerimaan. Hal ini disebabkan kurang bayar DBH Pajak dari

Provinsi sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor:

136/KPTS/BPKAD/2016 dan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 203/KPTS/BPKAD/2016 belum disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun

2016.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ini akan

dilakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif terhadap dana-dana yang belum disalurkan agar dapat direalisasikan pada tahun 2017.

Hal ini pun berlaku untuk penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus yang berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan (100,00%)

dan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya yang hanya mencapai 74,97%.

1.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan

menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori

sebagai berikut : 1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik

2. 90,01% sampai 100,00% = Baik 3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup

4. Kurang dari 80,00 % = Kurang

Capaian Indikator kinerja utama Pertumbuhan Pendapatan Daerah dilaksanakan

oleh Bidang Pendapatan dan Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 2 program

dengan 11 kegiatan sebagai berikut:


III - 21

Tabel 3.8.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah

DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Program/Kegiatan Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

%

60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PAD

100,00 88,83 88,83 9.006.387.900,00 7.836.071.108,00 87,01

1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan 100,00 100,00 100,00 168.315.000,00 129.584.100,00 76,99

8 Intensifikasi Pemungutan PBB – P2 dan BPHTB 100,00 75,00 75,00 731.429.400,00 475.402.248,00 65,00

9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD 100,00 100,00 100,00 72.002.500,00 69.912.600,00 97,10

10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB – P2 dan BPHTB

100,00 101,40 101,40 980.178.000,00 915.323.401,00 93,38

11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

100,00 100,00 100,00 233.050.000,00 232.044.807,00 99,57

12 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2

100,00 100,00 100,00 328.036.000,00 276.902.900,00 84,41

13 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

100,00 100,00 100,00 538.610.500,00 482.889.700,00 89,65

14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB

100,00 100,00 100,00 278.142.500,00 272.364.864,00 97,92

15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB 100,00 100,00 100,00 276.624.000,00 265.799.900,00 96,09

16 Pengelolaan PPJ PLN 100,00 100,00 100,00 5.400.000.000,00 4.715.846.588,00 87,33

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD

100,00 89,63 89,63 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 100,00 100,00 100,00 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96

Rata-rata Kinerja Program (Outcome) 100,00 89,58 89,58

9.401.077.900,00 8.230.590.017,00 87,55 Rata-rata Kinerja Kegiatan (Output) 100,00 97,85 97,85

Sumber: Laporan Monev Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2016 (unaudited)

Dari Tabel 3.8. di atas terlihat bahwa rata-rata capaian program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah

adalah sebesar 89,58% (Cukup) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 97,85% (Baik). Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, 1 kegiatan (9,09%)

dengan capaian kinerja Sangat Baik, 9 kegiatan (81,82%) dengan capaian kinerja Baik dan 1 kegiatan (9,09%) dengan capaian kinerja Kurang serta rata-rata

realisasi anggaran sebesar 87,55% (Baik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa

seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah sudah memberikan kontribusi yang maksimal

dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,18. Rasio efisiensi ini lebih rendah dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,33 dan tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,26.

2. Tanggal Penetapan APBD 2017

Capaian kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017 untuk tahun 2016 mencapai 100,00%. Target yang ditetapkan sebelum 31 Desember 2016 berhasil dicapai

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20) dan Peraturan Bupati

Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2016 Nomor 207) pada tanggal 28 Desember 2016.


III - 22

Tabel 3.9.

Capaian Kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017


Capaian 2014

Capaian Renstra


31

Desember 2016

28

Desember 2016

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Sama dengan capaian tahun 2015; Sama dengan target capaian Renstra


Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014

– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan

sebesar 100,00%.


Penyusunan Perda APBD Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yanng dibagi menjadi 14 Tahapan dengan jadwal

sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin

No Uraian Waktu Pelaksanaan Keterangan Leading Sector

1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2 Juni 2016 Belum sesuai ketentuan

Bappeda dan Litbang

2 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

Minggu I bulan Juni n/a Belum sesuai ketentuan

TAPD/Bappeda

3 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada

DPRD

Pertengahan bulan Juni

n/a Belum sesuai ketentuan

Bupati

4 Kesepakatan antara kepala

daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS

Akhir bulan Juli 16 November

2016

Belum sesuai

ketentuan

DPPKAD

5 Penerbitan Surat Edaran

kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD

Awal bulan Agustus 16 November

2016

Belum sesuai

ketentuan

DPPKAD

6 Penyusunan dan 8 minggu pembahasan RKA-SKPD dan

RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan

Perda tentang APBD

Awal bulan Agustus sampai dengan

akhir bulan September

16 November 2016

Belum sesuai ketentuan

DPPKAD

7 Penyampaian Rancangan

Perda tentang APBD kepada DPRD

Minggu I bulan

Oktober

16 November

2016

Belum sesuai

ketentuan

Bupati

8 Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah

Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun

anggaran yang bersangkutan

30 November 2016

Sesuai ketentuan

DPPKAD

9 Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi

3 hari kerja setelah persetujuan

bersama

5 Desember 2016

Sesuai ketentuan

DPPKAD


III - 23

No Uraian Waktu Pelaksanaan Keterangan Penanggung

Jawab

10 Hasil evaluasi Rancangan

Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

Paling lama 15 hari

kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran

APBD diterima oleh MDN/Gub

27 Desember

2016

Sesuai

ketentuan

DPPKAD

11 Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang

ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD

tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD

Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan

hasil evaluasi)

28 Desember 2016

Sesuai ketentuan

DPPKAD

12 Penyampaian keputusan DPRD tentang

penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada

MDN/Gub

3 hari kerja setelah keputusan

pimpinan DPRD ditetapkan

28 Desember 2016

Sesuai ketentuan

DPPKAD

13 Penetapan Perda tentang

APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Paling lambat akhir

Desember (31 Desember)

28 Desember

2016

Sesuai

ketentuan

14 Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang

Penjabaran APBD kepada MDN/Gub

Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda

dan Perkada ditetapkan

30 Desember 2016

Sesuai ketentuan

Sumber: Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017; Data dari berbagai sumber.

Dari tabel 3.10. di atas terlihat bahwa proses penetapan APBD Tahun 2017

terdiri atas 14 tahapan yang saling berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan

sebelum dan berikutnya. DPPKAD Kabupaten Banyuasin terlibat secara langsung dalam 7 tahapan proses penetapan Perda APBD 2017 yang 6 di antaranya belum

sesuai dengan target jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017.

Ketidaksesuaian ini disebabkan tahapan sebelumnya dilaksanakan lebih lambat dari

jadwal yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, walaupun Penetapan Perda APBD Tahun 2017 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, masih ada beberapa hal yang

masih harus menjadi perhatian agar dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terutama

yang menjadi leading sector dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Banyuasin sangat diharapkan agar jadwal tahapan penyusunan RAPBD dapat dipenuhi sesuai

ketentuan.







Capaian Indikator kinerja utama Tanggal Penetapan APBD 2017 dilaksanakan

oleh Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 1 program dengan 10 kegiatan sebagai berikut:


III - 24

Tabel 3.11.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017



Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja


%

62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 100,00 50,00 50,00 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA

100,00 100,00 100,00 369.386.000,00 321.900.118,00 87,14

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan

100,00 100,00 100,00 346.940.000,00 333.384.941,00 96,09

3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran n/a n/a n/a n/a n/a n/a

4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran n/a n/a n/a n/a n/a n/a

6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah

100,00 100,00 100,00 81.590.000,00 53.499.300,00 65,57

7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD

100,00 100,00 100,00 248.062.500,00 160.257.571,00 64,60

9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa

100,00 100,00 100,00 136.775.000,00 114.185.000,00 83,48

10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya

100,00 100,00 100,00 198.609.500,00 130.391.600,00 65,65

12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 100,00 0,00 0,00 41.010.000,00 0,00 0,00

13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja

100,00 100,00 100,00 195.372.000,00 183.191.800,00 93,77

Kinerja Program (Outcome) 100,00 50,00 50,00



Dari Tabel 3.8. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan

dalam rangka pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 adalah sebesar 50,00% (Kurang) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 87,50% (Cukup).

Dari 10 kegiatan, 7 kegiatan (70,00%) dengan capaian kinerja Baik dan 1 kegiatan (10,00%) dengan capaian kinerja Kurang, 2 kegiatan (20,00%) tidak dilaksanakan

serta realisasi anggaran sebesar 80,16% (Cukup). Sehingga dapat disimpulkan

bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 belum memberikan kontribusi yang maksimal dengan

tingkat rasio efisiensi 1 : 1,25. Rasio efisiensi ini lebih rendah dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,26 dan tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,41.

3. Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015

Capaian kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 mencapai 100,00%. Target yang ditetapkan berhasil dicapai dengan diberikannya Opini WTP oleh BPK RI

atas kewajaran LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Laporan

Hasil Pemeriksaan Lakporan Keuangan Daerah tanggal 27 Mei 2016.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015

Tahun 2016 Capaian

2015 Capaian

2014 Capaian Renstra


WTP WTP 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




III - 25

Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan

pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan

sebesar 100,00%.


Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lakporan Keuangan Daerah tanggal

27 Mei 2016, opini WTP diberikan terhadap LKPD Tahun 2015 Kabupaten Banyuasin dalam artian bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 Desember 2015 dan realisasi anggaran, perubahan saldo

anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut di atas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa ada beberapa faktor yang

mendukung pencapaian kinerja ini, yaitu: 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik dan

komprehensif.

2. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin per bulan atas LK SKPD melalui kegiatan monev.

3. Penggunaan aplikasi SIMDA keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

4. Pengelolaan BMD dan penyajian data yang sesuai peraturan yang berlaku.

5. Kompetensi aparatur yang semakin meningkat.

6. Sistem pengawasan internal yang semakin baik.







Capaian Indikator kinerja utama Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015

dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan, Bidang Asset dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin melalui 3 program dengan 23 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Opini BPK atas LKPD Tahun 2015



Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja


%

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

100,00 213,58 213,58 1.497.506.575,00 1.126.475.692,00 75,22

1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan 100,00 100,00 100,00 261.730.000,00 243.009.954,00 92,85

2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan 100,00 100,00 100,00 162.600.000,00 152.800.000,00 93,97

3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan

n/a n/a n/a 0,00 0,00 0,00

4 Manajemen Kas 100,00 100,00 100,00 165.652.400,00 111.046.100,00 67,04

6 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

100,00 100,00 100,00 285.717.200,00 209.254.200,00 73,24


III - 26


Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja


%

7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah

100,00 100,00 100,00 72.290.800,00 0,00 0,00

9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan

100,00 100,00 100,00 146.714.000,00 115.961.950,00 79,04

10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

100,00 100,00 100,00 60.750.000,00 60.475.000,00 99,55

12 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 100,00 100,00 100,00 342.052.175,00 233.928.488,00 68,39

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 100,00 97,18 97,18 930.759.000,00 766.983.050,00 82,40

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 100,00 100,00 100,00 184.041.000,00 158.912.950,00 86,35

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 100,00 71,26 71,26 117.862.500,00 110.316.200,00 93,60

5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 100,00 100,00 100,00 171.480.500,00 130.545.000,00 76,13

6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 100,00 100,00 100,00 245.098.000,00 179.585.500,00 73,27

7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 100,00 92,31 92,31 27.550.000,00 23.940.000,00 86,90

8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD

100,00 100,00 100,00 79.858.000,00 72.746.600,00 91,09

9 Penyusunan Laporan Semester BMD 100,00 100,00 100,00 40.056.000,00 26.942.800,00 67,26

10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 100,00 100,00 100,00 64.813.000,00 63.994.000,00 98,74

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

100,00 100,00 100,00 1.320.784.300,00 1.179.432.254,00 89,30

1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan

100,00 100,00 100,00 218.361.400,00 212.454.501,00 97,29

3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan

100,00 100,00 100,00 94.340.000,00 65.074.000,00 68,98

4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah

100,00 100,00 100,00 375.577.400,00 370.267.370,00 98,59

5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran

100,00 100,00 100,00 202.571.500,00 202.571.500,00 100,00

6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

100,00 100,00 100,00 200.511.400,00 174.503.300,00 87,03

7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

100,00 100,00 100,00 229.422.600,00 154.561.583,00 67,37




Dari Tabel 3.13. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 adalah sebesar

141,89% (Sangat) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 98,34% (Baik). Dari

23 kegiatan yang dilaksanakan, 21 kegiatan (91,30%) dengan capaian kinerja Baik, 1 kegiatan (4,35%) dengan capaian kinerja Kurang, 1 kegiatan (4,35%) tidak

dilaksanakan serta realisasi anggaran sebesar 81,96% (Cukup). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam

pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 sudah memberikan kontribusi yang maksimal dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,22. Rasio efisiensi ini lebih baik

dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,16 tetapi lebih rendah dari tahun

2014 yang mencapai 1 : 1,41.

4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

Capaian kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 mencapai 100,00%. Target

yang ditetapkan berhasil dicapai dengan diberikannya Nilai B atas LKjIP Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin melalui Laporan Hasil Evaluasi Nomor: 477/1277/Irkab-

Sekr/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Tabel 3.14.

Capaian Kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015


Capaian 2014

Capaian Renstra


B B 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




III - 27

Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan

pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan

sebesar 100,00%.


Tabel 3.15.

Capaian Nilai LKjIP Tahun 2015

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN Nilai

Maksimal

Capaian LKjIP 2015

% Capaian

A. Perencanaan Kinerja (30%)

30,00 22,76 75,87

I. Perencanaan Strategis (10%) 10,00 8,16 81,60

A. Pemenuhan Renstra (2%) 2,00 2,00 100,00

B. Kualitas Renstra (5%) 5,00 3,91 78,20

C. Implementasi Renstra (3%) 3,00 2,25 75,00

II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) 20,00 14,60 73,00

A. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) 4,00 3,00 75,00

B. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) 10,00 8,00 80,00

C. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) 6,00 3,60 60,00

B. Pengukuran Kinerja (25%)

25,00 15,31 61,24

I. Pemenuhan Pengukuran (5%) 5,00 4,69 93,80

II. Kualitas Pengukuran (12,5%) 12,50 9,06 72,48

III. Implementasi Pengukuran (7,5%) 7,50 1,56 20,80

C. Pelaporan Kinerja (15%)

15,00 11,14 74,27

I. Pemenuhan Pelaporan (3%) 3,00 2,81 93,67

II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) 7,50 5,63 75,07

III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) 4,50 2,70 60,00

D. Evaluasi Internal (10%)

10,00 5,71 57,10

I. Pemenuhan Evaluasi (2%) 2,00 1,59 79,50

II. Kualitas Evaluasi (5%) 5,00 2,99 59,80

III. Pemanfaatan Evaluasi (3%) 3,00 1,13 37,67

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)

20,00 14,95 74,75

I. Kinerja yang Dilaporkan (Output) (7,5%) 7,50 4,00 53,33

II. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%) 12,50 10,95 87,60

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)

100,00 69,87 69,87

Sumber: LHE SAKIP Inspektorat Kabupaten Banyuasin No.: 477/1277/Irkab-Sekr/2016 Tanggal 31 Agustus 2016

Beberapa kelemahan dalam upaya pencapaian kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada 3.16. berikut ini.


III - 28

Tabel 3.16.

Permasalahan dan Alternatif Solusi Pencapaian Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Keterangan

1 Sub komponen Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan belum optimal

Implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah lebih dioptimalkan melalui perjanjian kinerja sebagai wujud

perencanaan kinerja sebagai Indikator pengukuran keberhasilan kinerja eselon III

dan eselon IV yang dievaluasi setiap triwulan dan hasilnya dituangkan dalam

rekomendasi monev.

---

2 Sub komponen Implementasi Pengukuran

belum optimal

Optimalisasi implementasi pengukuran

kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih

terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis dapat mengakomodir

kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.

---

3 Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja belum optimal

Optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja dilakukan dengan mulai

diujicobakannya aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih

terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan

pelaporan kinerja yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.

---

4 Sub komponen Kualitas Evaluasi belum optimal

Optimalisasi kualitas evaluasi kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya

aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis

dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.

---

5 Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi belum optimal

Optimalisasi pemanfaatan evaluasi kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya

aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis

dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.

---

6 Sub komponen Kinerja Output belum dilaporkan

Dalam LKjIP Tahun 2016, persentase capaian kinerja output (kegiatan) merupakan salah satu yang dilaporkan

dalam Analisis Program/ Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

---

Sumber: Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyuasin



menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik 2. 90,01% sampai 100,00% = Baik

3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup



III - 29

Capaian Indikator kinerja utama Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 dilaksanakan oleh

Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 5 program dengan 40 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Indikator Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin


Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja


%

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

95,00 97,34 102,46 5.950.878.500,00 5.619.126.992,00 94,43

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 74,68 74,68 97.500.000,00 95.247.260,00 97,69

2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100,00 100,00 100,00 264.100.000,00 260.606.571,00 98,68

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,00 100,00 100,00 147.168.000,00 134.900.000,00 91,66

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

100,00 98,06 98,06 180.100.000,00 168.238.030,00 93,41

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100,00 82,00 82,00 28.000.000,00 14.201.725,00 50,72

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 100,00 100,00 1.725.300.000,00 1.652.990.000,00 95,81

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 80,00 80,00 79.200.000,00 54.000.000,00 68,18

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100,00 69,55 69,55 178.000.000,00 160.475.000,00 90,15

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 100,00 100,00 472.103.500,00 454.783.500,00 96,33

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,00 100,00 100,00 277.325.000,00 273.285.000,00 98,54

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100,00 100,00 100,00 42.050.000,00 28.369.000,00 67,46

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100,00 100,00 100,00 893.000.000,00 795.390.000,00 89,07

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100,00 100,00 100,00 57.000.000,00 41.983.000,00 73,65

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,00 100,00 100,00 99.744.000,00 96.325.300,00 96,57

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 71,67 71,67 11.500.000,00 9.595.000,00 83,43

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100,00 126,46 126,46 1.000.588.000,00 1.000.062.406,00 99,95

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

100,00 110,67 110,67 35.000.000,00 34.725.200,00 99,21

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan

100,00 102,23 102,23 363.200.000,00 343.950.000,00 94,70

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95,00 97,15 102,26 2.329.552.500,00 2.039.106.571,00 87,53

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100,00 100,00 100,00 410.000.000,00 367.275.000,00 89,58

10 Pengadaan Mebeleur 100,00 100,00 100,00 365.230.000,00 363.230.000,00 99,45

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100,00 100,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100,00 90,00 90,00 754.204.500,00 690.374.500,00 91,54

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100,00 100,00 100,00 337.344.000,00 293.893.941,00 87,12

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100,00 100,00 100,00 92.240.000,00 38.000.500,00 41,20

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100,00 91,67 91,67 39.000.000,00 7.860.000,00 20,15

47 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD

100,00 100,00 100,00 326.684.000,00 273.622.630,00 83,76

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100,00 100,00 100,00 297.709.000,00 297.650.000,00 99,98

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100,00 100,00 100,00 142.364.000,00 142.350.000,00 99,99

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100,00 100,00 100,00 123.780.000,00 123.750.000,00 99,98

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

100,00 100,00 100,00 31.565.000,00 31.550.000,00 99,95

7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100,00 100,00 100,00 1.139.000.000,00 1.121.752.513,00 98,49

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,00 128,00 128,00 1.130.000.000,00 1.115.252.513,00 98,69

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 100,00 80,00 80,00 9.000.000,00 6.500.000,00 72,22

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,00 100,00 100,00 398.740.000,00 288.288.126,00 72,30

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun

100,00 100,00 100,00 99.040.000,00 98.197.026,00 99,15

21 Inventaris Asset 100,00 100,00 100,00 85.500.000,00 63.031.100,00 73,72

23 Publikasi dan Penyebarluasan Informasi 100,00 71,43 71,43 214.200.000,00 127.060.000,00 59,32





III - 30

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Total IKU 1 IKU 2 IKU 3 IKU 4

Penyerapan 2014

Penyerapan 2015

Penyerapan 2016

Dari Tabel 3.17. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan

dalam rangka pencapaian kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 adalah sebesar 100,95% (Sangat Baik) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 96,66% (Baik).

Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan, 4 kegiatan (10,00%) dengan kinerja Sangat Baik, 25 kegiatan (62,50%) dengan kinerja Baik dan 4 kegiatan (10,00%) kinerja

Cukup, 4 kegiatan (10,00%) dengan kinerja Kurang serta realisasi anggaran

sebesar 92,59% (Baik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2017

sudah memberikan kontribusi yang maksimal dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,08. Rasio efisiensi ini sama dengan capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,08

tetapi lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,17.

B. REALISASI ANGGARAN

Gambar 3.7.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin (unaudited);

Data diolah

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin dialokasikan

sebesar Rp 24.883.752.775,00 untuk 11 program dan 81 kegiatan. Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp 21.966.215.545,00 atau sebesar 88,28%.

Penyerapan anggaran tahun 2016 ini lebih baik dari penyerapan anggaran tahun 2015 yang sebesar 86,09% dan tahun 2014 yang sebesar 79,91%.


III - 31

Gambar 3.8.

Komposisi Belanja Langsung Tahun 2016 per Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin

Sumber: DPPA Tahun 2016 SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin; data diolah

1. Realisasi Anggaran Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah dialokasikan sebesar Rp9.401.077.900,00 atau 37,78% dari alokasi belanja

langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 87,55%.

Tabel 3.18.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %

60 Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan PAD

9.006.387.900,00 7.836.071.108,00 87,01

1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan 168.315.000,00 129.584.100,00 76,99

8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB 731.429.400,00 475.402.248,00 65,00

9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD 72.002.500,00 69.912.600,00 97,10

10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan BPHTB

980.178.000,00 915.323.401,00 93,38

11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

233.050.000,00 232.044.807,00 99,57

12 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

PBB-P2

328.036.000,00 276.902.900,00 84,41

13 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

538.610.500,00 482.889.700,00 89,65

14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB

278.142.500,00 272.364.864,00 97,92

15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB 276.624.000,00 265.799.900,00 96,09

16 Pengelolaan PPJ PLN 5.400.000.000,00 4.715.846.588,00 87,33

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD

394.690.000,00 394.518.909,00 99,96

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96

Jumlah Anggaran 9.401.077.900,00 8.230.590.017,00 87,55

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 (unaudited)


III - 32

Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 87,55% ini lebih baik dari realisasi anggaran

tahun 2015 yang mencapai 73,38% dan tahun 2014 yang mencapai 79,38%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun

2015 dan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 12,45% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .

2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak. 3. Alokasi pembayaran hutang kepada PT. Biraplano Asri sebesar

Rp220.752.875,00 yang tidak terealisasi karena pihak ketiga belum melakukan penagihan. Untuk tahun 2017 anggaran ini kembali dialokasikan dan kepada

pihak ketiga akan diminta untuk melengkapi persyaratan dan melakukan penagihan.

2. Realisasi Anggaran Indikator Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017

Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Tanggal Penetapan APBD

Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp1.617.745.000,00 atau 6,50% dari alokasi belanja

langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 80,16%.

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin

Indikator Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017


62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA

369.386.000,00 321.900.118,00 87,14

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan

346.940.000,00 333.384.941,00 96,09

3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00

4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00


Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah

81.590.000,00 53.499.300,00 65,57

7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA

APBD

248.062.500,00 160.257.571,00 64,60

9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Standar Harga Satuan Barang / Jasa

136.775.000,00 114.185.000,00 83,48

10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya

198.609.500,00 130.391.600,00 65,65

12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 41.010.000,00 0,00 0,00

13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja

195.372.000,00 183.191.800,00 93,77

Jumlah Anggaran 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16


Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 80,16% ini lebih baik dari realisasi anggaran

tahun 2015 yang mencapai 79,20% dan tahun 2014 yang mencapai 70,74%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun

2015 dan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 19,84% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .

2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.


III - 33

3. Realisasi Anggaran Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015

Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Opini BPK RI atas LKPD

Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp3.749.049.875,00 atau 15,07% dari alokasi belanja langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 81,96%.


Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015


63 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.497.506.575,00 1.126.475.692,00 75,22

1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan 261.730.000,00 243.009.954,00 92,85

2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan 162.600.000,00 152.800.000,00 93,97

3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan 0,00 0,00 0,00

4 Manajemen Kas 165.652.400,00 111.046.100,00 67,04

6 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 285.717.200,00 209.254.200,00 73,24

7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah

72.290.800,00 0,00 0,00

9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan

146.714.000,00 115.961.950,00 79,04

10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

60.750.000,00 60.475.000,00 99,55

12 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 342.052.175,00 233.928.488,00 68,39

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 930.759.000,00 766.983.050,00 82,40

1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 184.041.000,00 158.912.950,00 86,35

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 117.862.500,00 110.316.200,00 93,60

5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 171.480.500,00 130.545.000,00 76,13

6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 245.098.000,00 179.585.500,00 73,27

7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 27.550.000,00 23.940.000,00 86,90

8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD

79.858.000,00 72.746.600,00 91,09

9 Penyusunan Laporan Semester BMD 40.056.000,00 26.942.800,00 67,26

10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 64.813.000,00 63.994.000,00 98,74

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

1.320.784.300,00 1.179.432.254,00 89,30

1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan

218.361.400,00 212.454.501,00 97,29

3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan 94.340.000,00 65.074.000,00 68,98

4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah

Daerah

375.577.400,00 370.267.370,00 98,59

5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akhir Tahun Anggaran

202.571.500,00 202.571.500,00 100,00

6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

200.511.400,00 174.503.300,00 87,03


Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

229.422.600,00 154.561.583,00 67,37

Jumlah Anggaran 3.749.049.875,00 3.072.890.996,00 81,96


Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 81,96% ini lebih rendah dari realisasi

anggaran tahun 2015 yang mencapai 85,98% tetapi masih lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 70,70%. Hal ini berarti perencanaan anggaran

pada 2016 masih lebih baik dari perencanaan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran

sebesar 18,04% disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .

2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.


III - 34

4. Realisasi Anggaran Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015

Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun

2015 dialokasikan sebesar Rp10.115.880.000,00 atau 40,65% dari alokasi belanja langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 92,59%.


Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.950.878.500,00 5.619.126.992,00 94,43

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 97.500.000,00 95.247.260,00 97,69

2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

264.100.000,00 260.606.571,00 98,68

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.168.000,00 134.900.000,00 91,66

5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.100.000,00 168.238.030,00 93,41

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

28.000.000,00 14.201.725,00 50,72

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.725.300.000,00 1.652.990.000,00 95,81

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 79.200.000,00 54.000.000,00 68,18

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 178.000.000,00 160.475.000,00 90,15

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 472.103.500,00 454.783.500,00 96,33

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 277.325.000,00 273.285.000,00 98,54

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

42.050.000,00 28.369.000,00 67,46

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 893.000.000,00 795.390.000,00 89,07

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

57.000.000,00 41.983.000,00 73,65

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.744.000,00 96.325.300,00 96,57

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.500.000,00 9.595.000,00 83,43

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.000.588.000,00 1.000.062.406,00 99,95

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

35.000.000,00 34.725.200,00 99,21

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan

363.200.000,00 343.950.000,00 94,70

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.329.552.500,00 2.039.106.571,00 87,53

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 410.000.000,00 367.275.000,00 89,58

10 Pengadaan Mebeleur 365.230.000,00 363.230.000,00 99,45

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 754.204.500,00 690.374.500,00 91,54

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

337.344.000,00 293.893.941,00 87,12

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

92.240.000,00 38.000.500,00 41,20

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

39.000.000,00 7.860.000,00 20,15

47 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD

326.684.000,00 273.622.630,00 83,76

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 297.709.000,00 297.650.000,00 99,98

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 142.364.000,00 142.350.000,00 99,99

3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 123.780.000,00 123.750.000,00 99,98

5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 31.565.000,00 31.550.000,00 99,95

7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00

8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 0,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.139.000.000,00 1.121.752.513,00 98,49

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.130.000.000,00 1.115.252.513,00 98,69

54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 9.000.000,00 6.500.000,00 72,22


III - 35


6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

398.740.000,00 288.288.126,00 72,30

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00

18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun

99.040.000,00 98.197.026,00 99,15

21 Inventaris Asset 85.500.000,00 63.031.100,00 73,72

23 Publikasi dan Penyebarluasan Informasi 214.200.000,00 127.060.000,00 59,32

Jumlah Anggaran 10.115.880.000,00 9.365.924.202,00 92,59


Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 92,59% ini lebih rendah dari realisasi

anggaran tahun 2015 yang mencapai 92,75% tetapi masih lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 85,76%. Hal ini berarti perencanaan anggaran

pada tahun 2015 sedikit lebih baik daripada perencanaan tahun 2016 tetapi perencanaan

tahun 2016 masih lebih baik dari perencanaan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 7,41% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas . 2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.

C. INOVASI

Beberapa inovasi yang dicapai oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 adalah:

1. Pengembangan Aplikasi Kinerja; yang merupakan aplikasi webbase dengan peruntukan pengumpulan, pengolahan, penghitungan dan pelaporan atas

kinerja serta dapat menjadi bahan penilaian unsur capaian kerja dalam SKP

masing-masing aparatur. Aplikasi ini murni dibangun dan dikembangkan dari awal oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin dan diharapkan setelah masa ujicoba

akan dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

2. Pembangunan Aplikasi Pelaporan; yang merupakan aplikasi desktop dengan peruntukan pengolahan dan penyampaian laporan keuangan. Aplikasi ini murni

dibangun dan dikembangkan dari awal oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin dan

diharapkan setelah masa ujicoba akan dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.


III - 36

D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUATOR ATAS LKjIP TAHUN 2015

Tabel 3.22.

Kelemahan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluator

No Kelemahan menurut Evaluator Tindak Lanjut Keterangan

1 Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan

Untuk tahun 2016 perjanjian kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV dipublikasikan melalui website DPPKAD

Kab. Banyuasin www.dppkad.banyuasinkab.go.id

---

2 Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur

keberhasilan

Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan

melalui 4 (empat) kategori: Sangat Baik (>100,00%); Baik (90,01% s.d. 100,00%);

Cukup (80,00% s.d. 90,00%); Kurang (<80,00%)

---

3 Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala

Monitoring atas rencana aksi dilakukan melalui mekanisme rapat monev kinerja

yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev

---

4 Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian

Rekomendasi monev dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian, melalui mekanisme rapat monev kinerja yang

dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev

---

5 Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi)

kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV

Perjanjian kinerja atasan dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja

sampai kepada tingkat eselon III dan IV

---

6 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang

Pengukuran kinerja telah dilakukan mulai dari eselon IV, eselon III dan eselon II

---

7 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi

Sejak triwulan IV Tahun 2016, DPPKAD Kabupaten Banyuasin telah mulai uji coba penggunaan aplikasi kinerja sebagai alat

pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan kinerja

---

8 IKU belum sepenunya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan

penganggaran

IKU eselon III sudah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan: Renstra, Renja,

RKT dan RKA

---

9 IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk

penilaian kinerja

IKU menjadi tolok ukur pengukuran

kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV

---

10 Target kinerja eselon III dan IV belum

sepenuhnya telah dimonitor pencapaiannya

Pencapaian target kinerja eselon III dan

IV telah dimonitor melalui mekanisme rapat monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil

monev

---

11 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari

setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan

sebagai dasar pemberian) reward & punishment

Hasil pengukuran kinerja telah dikaitkan

dengan punishment dan reward, khusunya di bidang pendapatan daerah mengacu

pada PP No. 69 Tahun 2010 melalui Perbup No. 17 Tahun 2016

---

12 IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala Reviu IKU dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan reviu Renstra dan Penyusunan Renja

---

13 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja secara berkala

Pengukuran capaian atas kinerja rencana aksi telah digunakan untuk pengendalian

dan pemantauan kinerja secara berkala melalui mekanisme rapat monev kinerja

yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev

---

14 Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan

Informasi dan evaluasi kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan kinerja

---


III - 37

No Kelemahan menurut Evaluator Tindak Lanjut Keterangan

15 Informasi kinerja yang disajikan belum

sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi

Informasi kinerja yang telah digunakan

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi

---

16 Informasi kinerja yang disajikan belum

sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja

Informasi kinerja yang disajikan telah

digunakan untuk peningkatan kinerja melalui rekomendasi hasil monev kinerja

---

17 Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja

Informasi kinerja yang disajikan telah menjadi dasar penilaian kinerja

---

18 Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan

Rekomendasi monev disampaikan dan dikomunikasikan kepada atasan langsung

yang bersangkutan oleh evaluator dan penanggung jawab evaluasi

---

19 Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan

kinerja

Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan

kinerja melalui mekanisme rapat monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev

---

20 Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat

dilaksanakan

Melalui rekomendasi monev kinerja, pemantauan rencana aksi memberikan

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dimana dipandang perlu

---

21 Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode

Hasil monev rencana aksi dimaksudkan untuk menunjukkan perbaikan setiap

periode evaluasi

---

22 Hasil evaluasi program belum sepenuhnya

ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

Evaluasi terhadap program dan kegiatan

telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa datang yang dilaksanakan melalui mekanisme rapat

monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev

---

23 Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah

nyata

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti dalam bentuk reviu atas

target kinerja program dan kegiatan serta rencana aksi periode berikutnya

---

24 Target output belum sepenuhnya tercapai Target output yang belum tercapai di tahun 2016 merupakan target output yang sifatnya uncontroable. Untuk target output

yang murni kinerja seluruhnya dapat dicapai

---


I - 38

BAB IV

PENUTUP

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%.

Dari 4 indikator kinerja utama, seluruh indikator (100,00%) berhasil mencapai target

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan

Bupati Banyuasin. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 99,41% dan rata-rata capaian pada

tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018

rata-rata capaian adalah sebesar 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar 100,00%.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 125,76%

dengan realisasi anggaran sebesar 87,55%. Capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 97,63% dan pada tahun 2014 yang

mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian

adalah sebesar 102,00% atau melampaui target tahapan sebesar 100,00%. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016

dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2015. Peningkatan ini bersumber dari dari naiknya penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli

Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan

penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 87,55% ini lebih baik dari realisasi

anggaran tahun 2015 yang mencapai 73,38% dan tahun 2014 yang mencapai 79,38%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan

tahun 2015 dan tahun 2014.


I - 39

Capaian kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017 sebesar 100,00% dengan

realisasi angaran sebesar 80,16%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014

– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 80,16% ini lebih baik dari

realisasi anggaran tahun 2015 yang mencapai 79,20% dan tahun 2014 yang mencapai

70,74%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2015 dan tahun 2014.

Capaian kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 sebesar 100,00%

dengan realisasi angaran sebesar 81,96%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian

Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan

target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 81,96% ini lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 70,70%. Hal ini berarti

perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2014.

Capaian kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 sebesar 100,00% dengan

realisasi angaran sebesar 92,59%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014

– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 92,59% ini lebih baik dari

realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 85,76%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2014.

Di masa datang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 18 Tahun 2016 berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja melalui:

1. Inovasi di bidang pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan kinerja dan keuangan melalui Aplikasi Kinerja dan Aplikasi Pelaporan.

2. Updating aplikasi Simda di bidang perencanaan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dan barang milik daerah.

3. Peningkatan pelayanan kepada stakeholders melalui peningkatan kompetensi

aparatur dan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pilot project.

4. Melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kontribusi PAD dalam struktur Pendapatan

Daerah sebagai salah satu indikator kemandirian daerah.

1

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11

Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753 e-mail: [email protected] website: www.dppkad.banyuasinkab.go.id

PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR /KPTS /DPPKAD-Sk/2016

TENTANG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi

kinerja eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin perlu dilakukan review terhadap Keputusan Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor: 319/KPTS/DPPKAD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Banyuasin;

b. bahwa review terhadap indikator kinerja utama tersebut perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah ...

2

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2012 tetang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten (Berita

Daerah Tahun 2012 Nomor 25);

MEMUTUSKAN Menetapkan :

KESATU

:

Perubahan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai

dengan Lampiran 29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Perubahan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama SKPD; 2. Indikator Kinerja Utama Eselon III di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin; 3. Indikator Kinerja Utama Eselon IV di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : Januari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak., CA. Pembina Tingkat I

NIP. 196510231987031001 Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai

2. Inspektur Kabupaten Banyuasin

di Pangkalan Balai

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016bpkad.banyuasinkab.go.id/.../08/LKjIP-DPPKAD-Tahun-2016.pdf · 2017-08-21 · Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun

Documents