Top Banner
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019
79

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia Nya maka Laporan kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun

anggaran 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019

serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, disisi

yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat

keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas

pokok fungsi dan kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di dalam melaksanakan

program peningkatan iklim dan realisasi investasi sebagai bentuk pertanggung

jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat

efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja

Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Rencana Strategis 2019-2024 yang

telah ditetapkan.

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM .................................................................. 1

B. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH ..................... 3

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ................................ 3

BAB II. PERJANJIAN KINERJA........................................................... 5

A. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 5

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ......................................... 5

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ............................. 7

A. CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ................. 7

B. REALISASI ANGGARAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ........... 7

BAB IV. PENUTUP ............................................................................. 8

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 8

B. PERMASALAHAN / KENDALA .................................................... 8

C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG ... 8

D. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ................................ 9

LAMPIRAN

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja ..................................... 5

Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan .............. 6

Tabel 2.3. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan

Tahun Anggaran 2019 ........................................................... 7

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah........ 2

Gambar 3.1 Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan ....... 10

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis ..................... 11

Gambar 3.3 Percepatan Pelayanan Perizinan............................................. 12

Gambar 3.4 Mobil Keliling ........................................................................ 13

Gambar 3.5 Kegiatan Banyumas .............................................................. 14

Gambar 3.6 Kegiatan Magelang ............................................................... 15

Gambar 3.7 Kegiatan Batang ................................................................... 16

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pelayanan Perizinan tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Perizinan,

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

pembangunan

b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

perekonomian

c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana gambar 1.1:

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

2

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Pergub Jawa Tengah 72 Tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;

b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian; dan

c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah:

• Struktural : 4 Orang

• Staf Gol III : 9 Orang

Gol II : 3 Orang

Non ASN : 17 Orang

Total : 33 Orang

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, secara administratif

dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan

Peningkatan Layanan, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan

atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan

PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah.

Tim teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis uang memiliki kompetensi dan

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

ADMINISTRASI

PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN

KEPALA DINAS

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

PEREKONOMIAN

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

KESRA DAN LINGK.

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

3

integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Gubernur yang merujuk

tentang penempatan tim teknis di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

B. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Bidang Pelayanan Perizianan mempunyai tugas dan fungsi, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 adalah melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi bidang perekonomian, dan administrasi perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP

melayani 166 perizinan berusaha yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah oleh SKPD Teknis yang terdiri dari 145 izin dan 21 non izin sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 21 Juni 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizianan Terintegrasi Secara Elektronik,

dimana pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi OSS

(Online Single Submission) terdapat 485 perizinan berusaha yang terdiri dari 115 Izin

Usaha, 366 Izin Komersial atau Operasional, serta 4 perizinan berusaha yang termasuk

dalam kategori pendaftaran (TDP, API, BPJS, IMTA). Dengan adanya peraturan

tersebut maka tugas dari Bidang Pelayanan Perizinan bertambah dengan adanya

pelayanan perizinan OSS (Online Single Submission) berbantuan.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Guna meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha akan ketertiban perizinan

berusaha di Jawa Tengah perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah difasilitasi

sistem perizinan online melalui SIAP Jateng dalam rangka memberikan kemudahkan

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

4

pelaku usaha untuk mengurus perizinan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga hal

tersebut bertujuan untuk mewujudkan perizinan mudah murah cepat karena

pelayanan perizinan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya.

Didalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu dengan menggunakan sistem aplikasi OSS (online Single Submission).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bertujuan memberikan

kemudahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaannya, salah satunya adalah tentang pembagian kewenangan pelayanan

perizinan sesuai dengan peraturan, dan sampai saat ini sistem oss dalam proses

penyempurnaan.

Perizinan berusaha yang ditangani DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari 166 izin

terdapat 67 perizinan berusaha yang telah melalui OSS (Online Single Submission),

dan 90 perizinan berusaha yang diproses melalui SIAP Jateng juga masih perlu

penyempurnaan dan sinergitas atar SKPD dalam proses penerbitan perizinan berusaha

melalui SIAP Jateng.

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

5

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Februari 2018 dengan sasaran penyelesaian

perizinan (izin dan non izin) sesuai SOP (%) pada Program Peningkatan Iklim dan

Realisasi Investasi. Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

sebagaimana terlampir.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 76 % sampai 100 % Baik

2 56 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

6

Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan

No Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Target

Realisasi (pada) Capaian s.d

Tahun 2019

Capaian/Target

Tahun 2019

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

1 Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

Penyelesaian

Perizinan (Izin dan Non Izin) Sesuai SOP (%)

91 % 97,03% 96,92% 97,59% 97,50 % 97,26% 106,9%

Rata-rata capaian 106,9%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program peningkatan iklim investasi dengan indikator Persentase penyelesaian

perizinan (izin dan non izin) sesuai SOP, capaian sasaran dari target 91 % terealisasi 97,26 % atau dengan tingkay capaian sebesar

10,69 % atau dengan kategori “Sangat Baik“

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

C.1. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pelayanan Perizinan,

realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program

dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.3. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran

2018

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

1.

Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

1.391.700.000,00 1.391.450.715,00 99,98 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang

Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang

Kesra dan Lingkungan

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan pada Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.391.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.391.450.715,00 dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 249.285 atau 0,02 %

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

1

BAB III

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan

bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 99,98 %, sehingga

dapat dikategorikan “Sangat Baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah

ditetapkan dan sisa anggaran sebesar Rp. 249.285,00 atau 0,02 %.

B. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :

1) masih terdapat penerbitan perizinan yang melebihi Standar Operasi Prosedur

(SOP);

2) keterbatasan sarana dan prasarana, serta SDM yang kurang optimal;

3) tingkat sinergitas kebijakan antar Pusat dan Daerah belum optimal untuk

penyelesaian penerbitan perizinan.

C. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA

DATANG

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan

Perizinan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Perlu peningkatan skill SDM terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan

dengan cara mengadakan pelatihan atau upgrading kapasitas SDM

2) Saat ini era pelayanan perizinan tengah memasuki era digitalisasi, maka

sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan perlu disesuaikan dengan

kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak menjadi salah satu

penghambat dalam proses penerbitan perizinan

3) Optimalisasi fungsi rapat teknis dengan menyediakan narasumber dari pusat

untuk penyelesaian masalah penerbitan perizinan

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

2

D. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah

dirancang dan dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim dan realisasi investasi

pada peningkatan kinerja pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang

perekonomian dan bidang kesra dan lingkungan. Rencana tindak lanjut tersebut

meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa

Tengah terkait maupun instansi terkait dengan melakukan kunjungan lapangan

terkait perizinan berusaha yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diproses

sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

Gambar 3.1. Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan

Kunjungan lapangan Sektor

Kesehatan

Kunjungan lapangan Sektor

Kehutanan

Kunjungan lapangan PUSDATARU

Kunjungan lapangan Sektor

Perhubungan

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

3

Kunjungan lapangan Sektor PU dan Bina Marga

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis

2. Percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berupa membuka layanan gerai

keliling Jawa Tengah.

Gambar 3.3. Percepatan Pelayanan Perizinan

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

4

3. Penyelenggaraan perizinan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

5

Gambar 3.4. Mobil Keliling

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

6

4. Layanan OSS jemput bola.

Gambar 3.5. Kegiatan Banyumas

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

7

Gambar 3.6. Kegiatan Magelang

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

8

Gambar 3.7. Kegiatan Batang

KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH

I GUSTI NGURAH AGUNG WIGRAHA, S.IP

Pembina NIP. 19710829 199101 1 001

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

9

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia Nya maka Laporan kegiatan Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktu

yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019

serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, disisi

yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat

keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas

pokok fungsi dan kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di dalam melaksanakan

program peningkatan iklim dan realisasi investasi sebagai bentuk pertanggung

jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat

efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja

Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Rencana Strategis 2019-2024 yang

telah ditetapkan.

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv

BAB V. PENDAHULUAN ..................................................................... 1

D. GAMBARAN UMUM .................................................................. 1

E. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH ..................... 3

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ................................ 4

BAB VI. .......................................................................................................... PER

JANJIAN KINERJA ................................................................. 5

C. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 5

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ......................................... 5

BAB VII. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ............................. 7

C. CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ................. 7

D. REALISASI ANGGARAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ........... 7

BAB VIII. ...................................................................................................... PEN

UTUP ................................................................................... 8

E. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 8

F. PERMASALAHAN / KENDALA .................................................... 8

G. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG ... 8

H. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ................................ 9

LAMPIRAN

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja ..................................... 5

Tabel 2.5. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan .............. 6

Tabel 2.6. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan

Tahun Anggaran 2019 ........................................................... 7

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah........ 2

Gambar 3.1 Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan ....... 9

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis ..................... 10

Gambar 3.3 Percepatan Pelayanan Perizinan............................................. 11

Gambar 3.4 Mobil Keliling ........................................................................ 12

Gambar 3.5 Kegiatan Banyumas .............................................................. 12

Gambar 3.6 Kegiatan Magelang ............................................................... 14

Gambar 3.7 Kegiatan Batang ................................................................... 15

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

D. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pelayanan Perizinan tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Perizinan,

menyelenggarakan fungsi:

e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

pembangunan

f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

perekonomian

g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana gambar 1.1:

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

2

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Pergub Jawa Tengah 72 Tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

d. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;

e. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian; dan

f. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Administrasi Perizinan

Bidang Pembangunan pada Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

• Struktural : 1 Orang

• Staf Gol III : 1 Orang

Gol II : 2 Orang

Non ASN : 5 Orang

Total : 9 Orang

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, secara administratif

dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan

Peningkatan Layanan, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan

atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan

PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah.

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

ADMINISTRASI

PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN

KEPALA DINAS

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

PEREKONOMIAN

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

KESRA DAN LINGK.

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

3

Tim teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis uang memiliki kompetensi dan

integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Gubernur yang merujuk

tentang penempatan tim teknis di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

E. FUNGSI STRATEGIS BIDANG

F. PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA

TENGAH

Bidang Pelayanan Perizianan mempunyai tugas dan fungsi, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 adalah melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan salah satunya meliputi administrasi perizinan Bidang

Pembangunan.

Pada tanggal 21 Juni 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizianan Terintegrasi Secara Elektronik,

dimana pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi OSS

(Online Single Submission) terdapat 485 perizinan berusaha yang terdiri dari 115 Izin

Usaha, 366 Izin Komersial atau Operasional, serta 4 perizinan berusaha yang termasuk

dalam kategori pendaftaran (TDP, API, BPJS, IMTA). Dengan adanya peraturan

tersebut maka tugas dari Bidang Pelayanan Perizinan bertambah dengan adanya

pelayanan perizinan OSS (Online Single Submission) berbantuan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP

melayani 166 perizinan berusaha yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah oleh SKPD Teknis yang terdiri dari 145 izin dan 21 non izin sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perizinan yang ditangani oleh Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Pembangunan meliputi :

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;

2. . Bidang Kelautan dan Perikanan;

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

4

3. Bidang Pekerjaan Umum;

4. Bidang Perhubungan

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Guna meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha akan ketertiban perizinan

berusaha di Jawa Tengah perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah difasilitasi

sistem perizinan online melalui SIAP Jateng dalam rangka memberikan kemudahkan

pelaku usaha untuk mengurus perizinan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga hal

tersebut bertujuan untuk mewujudkan perizinan mudah murah cepat karena

pelayanan perizinan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya.

Didalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu dengan menggunakan sistem aplikasi OSS (online Single Submission).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bertujuan memberikan

kemudahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaannya, salah satunya adalah tentang pembagian kewenangan pelayanan

perizinan sesuai dengan peraturan, dan sampai saat ini sistem oss dalam proses

penyempurnaan.

Perizinan berusaha yang ditangani DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari 166 izin

terdapat 67 perizinan berusaha yang telah melalui OSS (Online Single Submission),

dan 90 perizinan berusaha yang diproses melalui SIAP Jateng juga masih perlu

penyempurnaan dan sinergitas atar SKPD dalam proses penerbitan perizinan berusaha

melalui SIAP Jateng.

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

5

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

D. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dengan sasaran penyelesaian perizinan (izin dan

non izin) sesuai SOP (%) pada Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana terlampir.

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.4. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 76 % sampai 100 % Baik 2 56 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

6

Tabel 2.5. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan

No Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Target

Realisasi (pada) Capaian s.d

Tahun 2019

Capaian/Target

Tahun 2019

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

1 Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

Jumlah

Layanan Perizinan

9.000

Dokumen

3.009

(dokumen) =

2.956

(dokumen perizinan

+ 413

(dokumen layanan)

2.346

(dokumen) =

1.981

(dokumen perizinan)

+ 365

(dokumen layanan)

2.358

(dokumen) =

1.483

(dokumen perizinan)

+ 875

(dokumen layanan)

2.664

(dokumen) =

1.973

(dokumen perizinan)

+ 691

(dokumen layanan)

10.337

(dokumen) =

8.033

(dokumen perizinan)

+ 2.344

(dokumen layanan)

115,3%

Rata-rata capaian 115,3%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program peningkatan iklim investasi dengan indikator jumlah layanan perizinan, capaian

sasaran dari target 9.000 Dokumen terealisasi 10.377 Dokumen atau dengan tingkat capaian sebesar 115,3 % atau dengan kategori

“Sangat Baik“

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

F. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

C.2. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pelayanan Perizinan,

realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program

dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.6. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran

2018

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

1.

Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

1.391.700.000,00 1.391.450.715,00 99,98 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang

Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang

Kesra dan Lingkungan

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan pada Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.391.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.391.450.715,00 dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 249.285 atau 0,02 %

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ii

BAB III

PENUTUP

E. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan

bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 99,98 %, sehingga

dapat dikategorikan “Sangat Baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah

ditetapkan dan sisa anggaran sebesar Rp. 249.285,00 atau 0,02 %.

F. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :

4) masih terdapat penerbitan perizinan yang melebihi Standar Operasi Prosedur

(SOP);

5) keterbatasan sarana dan prasarana, serta SDM yang kurang optimal;

6) tingkat sinergitas kebijakan antar Pusat dan Daerah belum optimal untuk

penyelesaian penerbitan perizinan.

G. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA

DATANG

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan

Perizinan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

4) Perlu peningkatan skill SDM terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan

dengan cara mengadakan pelatihan atau upgrading kapasitas SDM

5) Saat ini era pelayanan perizinan tengah memasuki era digitalisasi, maka

sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan perlu disesuaikan dengan

kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak menjadi salah satu

penghambat dalam proses penerbitan perizinan

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iii

6) Optimalisasi fungsi rapat teknis dengan menyediakan narasumber dari pusat

untuk penyelesaian masalah penerbitan perizinan

H. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah

dirancang dan dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim dan realisasi investasi

pada peningkatan kinerja pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang

perekonomian dan bidang kesra dan lingkungan. Rencana tindak lanjut tersebut

meliputi:

5. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa

Tengah terkait maupun instansi terkait dengan melakukan kunjungan lapangan

terkait perizinan berusaha yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diproses

sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

Gambar 3.8. Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan

Kunjungan lapangan PUSDATARU

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iv

Kunjungan lapangan Sektor Perhubungan

Kunjungan lapangan Sektor PU dan Bina Marga

Gambar 3.9. Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

v

6. Percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berupa membuka layanan gerai

keliling Jawa Tengah.

Gambar 3.10. Percepatan Pelayanan Perizinan

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

vi

7. Penyelenggaraan perizinan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

Gambar 3.11. Mobil Keliling

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

vii

8. Layanan OSS jemput bola.

Gambar 3.12. Kegiatan Banyumas

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

viii

Gambar 3.13. Kegiatan Magelang

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ix

Gambar 3.14. Kegiatan Batang

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

x

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

BIDANG PEMBANGUNAN

Dra. WA ODE NURLAILA TULHIKMAH, MM Pembina

NIP. 19631006 198403 2 008

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

xi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia Nya maka Laporan kegiatan Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktu

yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019

serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, disisi

yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat

keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas

pokok fungsi dan kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di dalam melaksanakan

program peningkatan iklim dan realisasi investasi sebagai bentuk pertanggung

jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat

efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja

Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Rencana Strategis 2019-2024 yang

telah ditetapkan.

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv

BAB IX........................................................................................................... PEN

DAHULUAN ............................................................................ 1

G. GAMBARAN UMUM .................................................................. 1

H. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH ..................... 3

I. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ................................ 4

BAB X. PERJANJIAN KINERJA........................................................... 5

E. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 5

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ......................................... 5

BAB XI. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ............................. 7

E. CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ................. 7

F. REALISASI ANGGARAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ........... 7

BAB XII. PENUTUP ............................................................................. 8

I. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 8

J. PERMASALAHAN / KENDALA .................................................... 8

K. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG ... 8

L. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ................................ 9

LAMPIRAN

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.7. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja ..................................... 5

Tabel 2.8. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan .............. 6

Tabel 2.9. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan

Tahun Anggaran 2019 ........................................................... 7

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah........ 2

Gambar 3.1 Layanan berbantuan OSS ...................................................... 9

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis ..................... 10

Gambar 3.3 Mobil layanan keliling pada kegiatan SAE ............................... 10

Gambar 3.4 Mobil Keliling pada kegiatan memperingati hari pangan .......... 11

Gambar 3.5 Kegiatan Magelang ............................................................... 12

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

H. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pelayanan Perizinan tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Perizinan,

menyelenggarakan fungsi:

i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

pembangunan

j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

perekonomian

k. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana gambar 1.1:

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 2

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Pergub Jawa Tengah 72 Tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

g. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;

h. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian; dan

i. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Administrasi Perizinan

Bidang Perekonomian pada Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah:

• Struktural : 1 Orang

• Staf Gol III : 3 Orang

Non ASN : 3 Orang

Total : 7 Orang

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, secara administratif

dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan

Peningkatan Layanan, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan

atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan

PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah.

Tim teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis uang memiliki kompetensi dan

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

ADMINISTRASI

PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN

KEPALA DINAS

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

PEREKONOMIAN

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

KESRA DAN LINGK.

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 3

integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Gubernur yang merujuk

tentang penempatan tim teknis di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

I. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PADA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

Bidang Pelayanan Perizianan mempunyai tugas dan fungsi, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 adalah melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan,

administrasi bidang perekonomian, dan administrasi perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan.

Pada tanggal 21 Juni 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizianan Terintegrasi Secara Elektronik,

dimana pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi OSS

(Online Single Submission) terdapat 485 perizinan berusaha yang terdiri dari 115 Izin

Usaha, 366 Izin Komersial atau Operasional, serta 4 perizinan berusaha yang termasuk

dalam kategori pendaftaran (TDP, API, BPJS, IMTA). Dengan adanya peraturan

tersebut maka tugas dari Bidang Pelayanan Perizinan bertambah dengan adanya

pelayanan perizinan OSS (Online Single Submission) berbantuan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP

melayani 166 perizinan berusaha yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah oleh SKPD Teknis yang terdiri dari 145 izin dan 21 non izin sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perizinan yang ditangani oleh Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Perekonomian meliputi :

1. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

2. Bidang Koperasi dan UKM

3. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 4

4. Bidang Perkebunan

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

J. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Guna meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha akan ketertiban perizinan

berusaha di Jawa Tengah perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah difasilitasi

sistem perizinan online melalui SIAP Jateng dalam rangka memberikan kemudahkan

pelaku usaha untuk mengurus perizinan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga hal

tersebut bertujuan untuk mewujudkan perizinan mudah murah cepat karena

pelayanan perizinan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya.

Didalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu dengan menggunakan sistem aplikasi OSS (online Single Submission).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bertujuan memberikan

kemudahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaannya, salah satunya adalah tentang pembagian kewenangan pelayanan

perizinan sesuai dengan peraturan, dan sampai saat ini sistem oss dalam proses

penyempurnaan.

Perizinan berusaha yang ditangani DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari 166 izin

terdapat 67 perizinan berusaha yang telah melalui OSS (Online Single Submission),

dan 90 perizinan berusaha yang diproses melalui SIAP Jateng juga masih perlu

penyempurnaan dan sinergitas atar SKPD dalam proses penerbitan perizinan berusaha

melalui SIAP Jateng.

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 5

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

G. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dengan sasaran penyelenggaraan pelayanan

perizinan (izin dan non izin) pada Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana terlampir.

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.7. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 76 % sampai 100 % Baik

2 56 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2018 6

Tabel 2.8. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan

No Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Target

Realisasi (pada) Capaian s.d

Tahun 2019

Capaian/Target

Tahun 2019

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

1 Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

Jumlah

Layanan Perizinan

9.000

Dokumen

3.009

(dokumen) =

2.956

(dokumen perizinan

+ 413

(dokumen layanan)

2.346

(dokumen) =

1.981

(dokumen perizinan)

+ 365

(dokumen layanan)

2.358

(dokumen) =

1.483

(dokumen perizinan)

+ 875

(dokumen layanan)

2.664

(dokumen) =

1.973

(dokumen perizinan)

+ 691

(dokumen layanan)

10.337

(dokumen) =

8.033

(dokumen perizinan)

+ 2.344

(dokumen layanan)

115,3%

Rata-rata capaian 115,3%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program peningkatan iklim investasi dengan indikator jumlah layanan perizinan, capaian

sasaran dari target 9.000 Dokumen terealisasi 10.377 Dokumen atau dengan tingkat capaian sebesar 115,3 % atau dengan kategori

“Sangat Baik“

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

i

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

I. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

C.3. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pelayanan Perizinan,

realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program

dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.9. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran

2018

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

1.

Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

1.391.700.000,00 1.391.450.715,00 99,98 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang

Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang

Kesra dan Lingkungan

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan pada Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.391.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.391.450.715,00 dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 249.285 atau 0,02 %

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ii

BAB III

PENUTUP

I. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan

bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 99,98 %, sehingga

dapat dikategorikan “Sangat Baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah

ditetapkan dan sisa anggaran sebesar Rp. 249.285,00 atau 0,02 %.

J. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :

7) masih terdapat penerbitan perizinan yang melebihi Standar Operasi Prosedur

(SOP);

8) keterbatasan sarana dan prasarana, serta SDM yang kurang optimal;

9) tingkat sinergitas kebijakan antar Pusat dan Daerah belum optimal untuk

penyelesaian penerbitan perizinan.

K. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA

DATANG

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan

Perizinan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

7) Perlu peningkatan skill SDM terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan

dengan cara mengadakan pelatihan atau upgrading kapasitas SDM

8) Saat ini era pelayanan perizinan tengah memasuki era digitalisasi, maka

sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan perlu disesuaikan dengan

kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak menjadi salah satu

penghambat dalam proses penerbitan perizinan

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iii

9) Optimalisasi fungsi rapat teknis dengan menyediakan narasumber dari pusat

untuk penyelesaian masalah penerbitan perizinan

L. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah

dirancang dan dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim dan realisasi investasi

pada peningkatan kinerja pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang

perekonomian dan bidang kesra dan lingkungan. Rencana tindak lanjut tersebut

meliputi:

9. Penyelesaian pelayanan perizinan Tahun 2019 DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah telah menerbitkan 8.033 dokumen Perizinan yang terdiri dari 5.820 izin

dan 2.214 nonizin dan memberikan telah memberikan layanan 2.344 layanan

berbantuan OSS

Gambar 3.15. Layanan berbantuan OSS

10. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa

Tengah terkait maupun instansi terkait dengan melakukan kunjungan lapangan

terkait perizinan berusaha yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diproses

sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

iv

Gambar 3.16. Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis

11. Percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berupa membuka layanan gerai

keliling Jawa Tengah dilaksanakan melalui.

a. Penyelenggaraan Gerai

Penyelenggaraan Gerai Investasi yang dimilik oleh DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah untuk terdapat di Kabupaten Pati, Kota Tegal, Kota Magelang, dan

Kabupaten Banyumas

b. Mobil layanan kelilng

Gambar 3.17. Mobil layanan keliling pada kegiatan SAE

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

v

Gambar 3.18. Mobil layanan keliling pada kegiatan memperingati Hari

Pangan

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

vi

c. Layanan OSS jemput bola.

Gambar 3.19. Kegiatan Magelang

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

vii

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

BIDANG PEREKONOMIAN

DANANG WICAKSONO, S.IP, M.Si

Pembina NIP. 19800105 200801 1 011

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

viii

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2019

Page 61: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia Nya maka Laporan kegiatan Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan

tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan kegiatan Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019

serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modala dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, disisi

yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat

keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas

pokok fungsi dan kewenangan Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah di dalam melaksanakan

program peningkatan iklim dan realisasi investasi sebagai bentuk pertanggung

jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat

efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja

Tahunan 2019, Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Rencana Strategis 2019-2024 yang

telah ditetapkan.

Page 62: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

x

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv

BAB XIII. ...................................................................................................... PEN

DAHULUAN ............................................................................ 1

J. GAMBARAN UMUM .................................................................. 1

K. FUNGSI STRATEGIS BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH ..................... 3

L. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ................................ 4

BAB XIV. ....................................................................................................... PER

JANJIAN KINERJA ................................................................. 5

G. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 5

H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ......................................... 5

BAB XV. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 ............................. 7

G. CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ................. 7

H. REALISASI ANGGARAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN ........... 7

BAB XVI. ....................................................................................................... PEN

UTUP ................................................................................... 8

M. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN ........................................................... 8

N. PERMASALAHAN / KENDALA .................................................... 8

O. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG ... 8

P. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ................................ 9

LAMPIRAN

Page 63: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.10. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja ..................................... 5

Tabel 2.11. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan .............. 6

Tabel 2.12. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan

Tahun Anggaran 2019 ........................................................... 7

Page 64: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah........ 2

Gambar 3.1 Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan ....... 9

Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis ..................... 10

Gambar 3.3 Percepatan Pelayanan Perizinan............................................. 11

Gambar 3.4 Mobil Keliling ........................................................................ 12

Gambar 3.5 Kegiatan Banyumas .............................................................. 13

Gambar 3.6 Kegiatan Magelang ............................................................... 14

Gambar 3.7 Kegiatan Batang ................................................................... 15

Page 65: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

K. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah, administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan

lingkungan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi

administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan, menyelenggarakan fungsi:

m. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang administrasi perizinan bidang

kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,

sebagaimana gambar 1.1:

Page 66: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 2

Gambar 1.4. Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Pergub Jawa Tengah 72 Tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

j. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;

k. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian; dan

l. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

khususnya pada Seksi administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan

lingkungan:

• Struktural : 1 Orang

• Staf Gol III 5 Orang

Gol II : 1 Orang

Non ASN : 8 Orang

Total : 15 Orang

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, secara administratif Seksi

administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan pada Bidang

Pelayanan Perizinan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan atau

sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan PTSP

KEPALA BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

ADMINISTRASI

PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN

KEPALA DINAS

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

PEREKONOMIAN

ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG

KESRA DAN LINGK.

Page 67: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 3

menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Tim

teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis uang memiliki kompetensi dan

integritas yang ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Gubernur yang merujuk

tentang penempatan tim teknis di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

L. FUNGSI STRATEGIS SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN PADA

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perizianan mempunyai tugas dan fungsi, sesuai dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 adalah melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan salah satunya meliputi administrasi perizinan Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan.

Pada tanggal 21 Juni 2018 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizianan Terintegrasi Secara Elektronik,

dimana pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi OSS

(Online Single Submission) terdapat 485 perizinan berusaha yang terdiri dari 115 Izin

Usaha, 366 Izin Komersial atau Operasional, serta 4 perizinan berusaha yang termasuk

dalam kategori pendaftaran (TDP, API, BPJS, IMTA). Dengan adanya peraturan

tersebut maka tugas dari Bidang Pelayanan Perizinan bertambah dengan adanya

pelayanan perizinan OSS (Online Single Submission) berbantuan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP

melayani 166 perizinan berusaha yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP Provinsi Jawa

Tengah oleh SKPD Teknis yang terdiri dari 145 izin dan 21 non izin sesuai dengan

kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perizinan yang ditangani oleh Seksi Administrasi Perizinan Bidang

Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan meliputi :

5. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;

6. Bidang Sosial;

Page 68: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 4

7. Bidang Kehutanan;

8. Bidang Kesehatan;

9. Bidang Lingkungan Hidup;

10. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Bidang Pendidikan.

M. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Guna meningkatkan kesadaran dari pelaku usaha akan ketertiban perizinan

berusaha di Jawa Tengah perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah difasilitasi

sistem perizinan online melalui SIAP Jateng dalam rangka memberikan kemudahkan

pelaku usaha untuk mengurus perizinan tanpa menggunakan jasa pihak ketiga hal

tersebut bertujuan untuk mewujudkan perizinan mudah murah cepat karena

pelayanan perizinan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya.

Didalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu dengan menggunakan sistem aplikasi OSS (online Single Submission).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bertujuan memberikan

kemudahan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaannya, salah satunya adalah tentang pembagian kewenangan pelayanan

perizinan sesuai dengan peraturan, dan sampai saat ini sistem oss dalam proses

penyempurnaan.

Perizinan berusaha yang ditangani DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari 166 izin

terdapat 74 perizinan berusaha yang telah melalui OSS (Online Single Submission),

dan 92 perizinan berusaha yang diproses melalui SIAP Jateng juga masih perlu

penyempurnaan dan sinergitas atar SKPD dalam proses penerbitan perizinan berusaha

melalui SIAP Jateng.

Page 69: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2019 5

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

J. PERENCANAAN STRATEGIS BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 Februari 2019 dengan sasaran penyelesaian

perizinan (izin dan non izin) sesuai SOP (%) pada Program Peningkatan Iklim dan

Realisasi Investasi. Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

sebagaimana terlampir.

K. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja

program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.10. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 76 % sampai 100 % Baik

2 56 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Page 70: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

Laporan Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan TA. 2018 6

Tabel 2.11. Pengukuran Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan

No Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Target

Realisasi (pada) Capaian s.d

Tahun 2019

Capaian/Target

Tahun 2019

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

1 Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

Jumlah

Layanan Perizinan

9.000

Dokumen

3.009

(dokumen) =

2.956

(dokumen perizinan

+ 413

(dokumen layanan)

2.346

(dokumen) =

1.981

(dokumen perizinan)

+ 365

(dokumen layanan)

2.358

(dokumen) =

1.483

(dokumen perizinan)

+ 875

(dokumen layanan)

2.664

(dokumen) =

1.973

(dokumen perizinan)

+ 691

(dokumen layanan)

10.337

(dokumen) =

8.033

(dokumen perizinan)

+ 2.344

(dokumen layanan)

115,3%

Rata-rata capaian 115,3%

Dari tabel 2.2 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program peningkatan iklim investasi dengan indikator jumlah layanan perizinan, capaian

sasaran dari target 9.000 Dokumen terealisasi 10.377 Dokumen atau dengan tingkat capaian sebesar 115,3 % atau dengan kategori

“Sangat Baik“

Page 71: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

L. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

C.4. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pelayanan Perizinan,

realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program

dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.12. Pagu Anggaran dan Realisasi Bidang Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran

2018

No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi

% (Rp) (Rp)

1.

Program

Peningkatan Iklim dan Realisasi

Investasi

1.391.700.000,00 1.391.450.715,00 99,98 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan Bidang

Pembangunan, Bidang Perekonomian, Bidang

Kesra dan Lingkungan

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan pada Bidang

Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.391.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.

1.391.450.715,00 dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 249.285 atau 0,02 %

BAB III

PENUTUP

Page 72: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

8

M. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan

bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 99,98 %, sehingga

dapat dikategorikan “Sangat Baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah

ditetapkan dan sisa anggaran sebesar Rp. 249.285,00 atau 0,02 %.

N. PERMASALAHAN / KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :

10) masih terdapat penerbitan perizinan yang melebihi Standar Operasi Prosedur

(SOP);

11) keterbatasan sarana dan prasarana, serta SDM yang kurang optimal;

12) tingkat sinergitas kebijakan antar Pusat dan Daerah belum optimal untuk

penyelesaian penerbitan perizinan.

O. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA

DATANG

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk

perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan

Perizinan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

10) Perlu peningkatan skill SDM terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan

dengan cara mengadakan pelatihan atau upgrading kapasitas SDM

11) Saat ini era pelayanan perizinan tengah memasuki era digitalisasi, maka

sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan perlu disesuaikan dengan

kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak menjadi salah satu

penghambat dalam proses penerbitan perizinan

12) Optimalisasi fungsi rapat teknis dengan menyediakan narasumber dari pusat

untuk penyelesaian masalah penerbitan perizinan

P. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah

dirancang dan dilaksanakan dalam rangka peningkatan iklim dan realisasi investasi

pada peningkatan kinerja pelayanan perizinan bidang pembangunan, bidang

perekonomian dan bidang kesra dan lingkungan. Rencana tindak lanjut tersebut

meliputi:

Page 73: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

9

12. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa

Tengah terkait maupun instansi terkait dengan melakukan kunjungan lapangan

terkait perizinan berusaha yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diproses

sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP);

Gambar 3.20. Sampel Kunjungan Lapangan Bidang Pelayanan Perizinan

Kunjungan lapangan Sektor Kesehatan

Kunjungan lapangan Sektor Kehutanan

Page 74: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

10

Gambar 3.21. Rapat Koordinasi Perizinan dengan SKPD Teknis

13. Percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berupa membuka layanan gerai

keliling Jawa Tengah.

Gambar 3.22. Percepatan Pelayanan Perizinan

Page 75: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

11

14. Penyelenggaraan perizinan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

Gambar 3.23. Mobil Keliling

Page 76: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

12

15. Layanan OSS jemput bola.

Gambar 3.24. Kegiatan Banyumas

Page 77: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

13

Gambar 3.25. Kegiatan Magelang

Page 78: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

14

Gambar 3.26. Kegiatan Batang

Page 79: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEPALA BIDANG ...

15

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN

BIDANG KESRA DAN LINGKUNGAN

Dra. ST KHASANATURODHIYAH, M.Si

Pembina NIP. 19660416 199303 2 006