LAPORAN KINERJA DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL …

DIREKTORAT JENDERAL

KERJA SAMA MULTILATERAL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL

DAN PERLUCUTAN SENJATA

TA 2019

1

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri, dalam melaporkan pencapaian sasaran dan kinerja serta pemanfaatan anggarannya secara tertulis, periodik dan melembaga. Dokumen ini juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pengejawantahan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pada sisi internal, pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja yang tertuang dalam dokumen LKj merupakan acuan bagi Direktorat KIPS dalam mengevaluasi kinerjanya dalam kurun waktu satu tahun terakhir dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Di samping itu, LKj juga menjadi media koreksi diri bagi Direktorat KIPS untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya. Dalam kaitan ini, dokumen LKj Direktorat KIPS akan menjadi rekaman capaian sasaran dan kinerja yang akan dirujuk setiap saat menuju perbaikan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Sejalan dengan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan akuntabilitasnya seperti telah diamanatkan oleh Menteri Luar Negeri, Direktorat KIPS berupaya untuk menampilkan secara lebih nyata capaian-capaian yang telah diraih pada tahun 2019 dalam dokumen LKj ini. Dengan demikian, diharapkan LKj Direktorat KIPS dapat menjadi alat kendali yang mampu menjelaskan akuntabilitas instansi, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif pada upaya Kemlu dalam meningkatkan akuntabilitas dan penilaian dokumen SAKIP-nya. Kami berharap dokumen LKj Direktorat KIPS Tahun 2019 ini dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja Ditjen Multilateral dalam menjalankan program dan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Ditjen Multilateral, Renstra Kemlu, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

Jakarta, Februari 2020

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

Grata Endah Werdaningtyas NIP. 1973703 199710 2 001

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

BAB I PENDAHULUAN 10

1.1. Latar Belakang 10

1.2. Tugas dan Fungsi 10

1.3. Struktur Organisasi 11

1.4. Aspek Strategis Organisasi 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1. Penetapan Kinerja Tahun 2019 14

2.2. Anggaran Tahun 2019 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1. Gambaran Umum 16

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 17

3.3. Analisa Pencapaian Sasaran 20

3.4. Rekapitulasi Capaian Kinerja 54

3.5. Realisasi Anggaran 55

BAB IV PENUTUP 57

4.1. Kesimpulan 57

4.2. Kendala Utama 57

4.3. Langkah Perbaikan ke Depan 58

3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

(KIPS) Tahun 2019 memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, dan sebagai sumber

informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, Direktorat KIPS telah berhasil memenuhi sasaran yang ditargetkan

sepanjang tahun 2019. Hal ini dapat terlihat dari realisasi pencapaian sasaran tersebut, yang

diukur dengan menggunakan 7 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian keseluruhan

sebesar 104,15%

Seiring dengan bertambah kompleksnya dinamika politik internasional sepanjang tahun 2019,

Direktorat KIPS telah berupaya untuk terus berperan aktif menjadi bagian dari solusi dan pada

saat yang sama memagari dan memajukan kepentingan nasional Indonesia pada tingkat

internasional melalui pelaksanaan politik luar negeri.

Indonesia telah memanfaatkan tahun pertama sebagai anggota Tidak Tetap Dewan

Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020 guna menunjukkan kepemimpinan di tingkat

internasional melalui berbagai gagasan dan inisiatif dalam mendukung upaya perdamaian dan

keamanan internasional.

Kepemimpinan Indonesia di DK PBB tercermin pada saat menjabat sebagai Presiden DK PBB

di bulan Mei 2019. Dengan mengangkat tema “Investing in Peace”, Indonesia menyelenggarakan

rangkaian signature events, diantaranya pertemuan terbuka mengenai penguatan Misi

Pemeliharaan Perdamaian PBB dan perlindungan warga sipil dalam konflik, pertemuan informal

Arria Formula terkait isu Palestina, serta pameran foto dan Resepsi Diplomatik. Pada periode

Presidensi Indonesia ini telah berhasil diadopsi 4 Resolusi, 1 Presidential Statement, 3 Press

Statement, dan 3 Press Element.

Indonesia juga secara aktif mendorong berbagai inisiatif untuk memajukan perbaikan metode

kerja DK PBB menjadi lebih efektif, akuntabel dan transparan. Pada saat menjabat sebagai

Presiden DK PBB, Indonesia telah memperkenalkan metode kerja baru di DK PBB, yaitu

pertemuan Sofa Talk (pertemuan informal tanpa meeting record) dan Regional Wrap Up Session.

Selain itu, Indonesia juga telah sukses menyelenggarakan pertemuan Retreat DK PBB, yang

merupakan pertemuan informal pertama negara anggota DK PBB di luar New York.

4

Sepanjang tahun 2019, Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai konsultasi terkait

isu-isu DK PBB dengan negara anggota DK PBB dan negara kunci lainnya, seperti Inggris, Rusia,

AS, Jerman, dan Polandia. Sejumlah pertemuan ini bertujuan guna memperkuat koordinasi dan

sebagai forum saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang dibahas pada sejumlah

pertemuan DK PBB.

Lebih lanjut, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya generasi

muda pengguna media sosial mengenai peran Indonesia di DK PBB, serta sebagai wujud

akuntabilitas, telah diselenggarakan berbagai kegiatan media engagement serta kegiatan jaring

masukan. Sejumlah hal yang telah dilakukan diantaranya media gathering, kampanye media

sosial, penayangan rilis berita dan infografis, wawancara di media elektronik, serta pembuatan

webseries.

Di samping itu, Direktorat KIPS juga berupaya mendorong implementasi berbagai

kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Dalam kaitan dengan partisipasi Indonesia pada

Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, termasuk upaya pemenuhan Vision 4,000

Peacekeepers 2015-2019, Pemerintah Indonesia selama tahun 2019 terus menyuarakan

kepentingannya baik melalui pengiriman personel ke misi maupun inisiatif serta kepemimpinan

melalui berbagai forum multilateral. Selama tahun 2019, Pemri melalui Tim Koordinasi Misi

Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang diketuai oleh Menlu RI telah berhasil mencapai

kemajuan yang cukup signifikan bagi peningkatan partisipasi Indonesia dalam MPP PBB,

terutama dalam memenuhi pledges yang telah disampaikan Wakil Presiden RI di PBB pada tahun

2015. Berdasarkan data terkini United Nations Department of Peace Operations per tanggal 31

Oktober 2019, terdapat 2.920 personel Indonesia yang bertugas pada 9 (sembilan) MPP PBB.

Pemerintah RI melalui TKMPP telah menyusun Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers yang

memuat langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk

mewujudkan visi tersebut pada program kerja tahun berjalan. Guna memberikan kekuatan hukum

terhadap Roadmap dimaksud, telah diberlakukan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap

Vision 4.000 Peacekeepers yang kemudian dimutakhirkan dengan Permenlu No. 1 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap Vision 4,000

Peacekeepers. Selain itu, telah ditetapkan Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi

Pemeliharaan Perdamaian sebagai landasan hukum yang berisi pedoman pengiriman personel

Indonesia ke berbagai MPP berdasarkan permintaan PBB, organisasi internasional dan/atau

regional. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk

mendorong perwujudan Visi tersebut guna mencapai tujuan filosofisnya, yaitu masuknya

Indonesia ke dalam sepuluh besar Negara Kontributor Pasukan (Troop/Police-Contributing

Countries).

5

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral, pada tahun 2019

Indonesia telah menjadi tuan rumah dan atau telah menyelenggarakan pertemuan internasional

antara lain: Side Event berbentuk Triangular Formula Meeting on Training, Capacity Building,

Safety and Security, and Performance of UN Peacekeeping di sela-sela pertemuan UN

Peacekeeping Ministerial tanggal 28 Maret 2019 di Markas Besar PBB; pertemuan kerja sama

MPP PBB, termasuk penjajakan co-deployment, dengan Ethiopia dan Australia; “International

Seminar on Civilian Capacities: Establishing National Rosters for UN Peacekeeping Operations”

di Jakarta, 29 November 2019; dan International Conference: Preparing Modern Armed Forces

for Peacekeeping Operations in the 21st Century, tanggal 26-27 Juni 2019 di Jakarta; Regional

Table Top Exercise (TTX) on Chemical Emergency Response, Bali, 29 Oktober – 1 November

2019, Workshop on the Chemical Supply Safety and Security Management Member State of the

OPCW In Southeast Asia, Bogor, 18 – 22 November 2019, dan The 17th CBRN National Focal

Point (NFP) Round-Table Meeting (RTM) for South-East Asia (SEA), Bogor, 10 – 13 Desember

2019. Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai co-chair pada GCTF

Countering Violent Extremism WG Workshop on Counter and Alternative Narrative, di Jakarta,

24-25 Juni 2019; Rangkaian pertemuan Bali Process Working Group on Trafficking in Person di

Jakarta, 18-20 Juni 2019; serta Roundtable Discussion dalam rangka Asia Dialogue on Forced

Migration, di Jakarta, 28-29 Juni 2019;

Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan agar posisi dan kepentingan Indonesia

tercermin dan diterima dalam sidang-sidang multilateral terkait isu peacekeeping, Indonesia pada

tahun 2019 telah menghadiri pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34)

pada bulan Februari-Maret 2019; pertemuan United Nations Peacekeeping Ministerial (UNPM)

pada bulan Maret 2019 serta rangkaian preparatory meetings-nya; pertemuan 7th ARF

Peacekeeping Experts’ Meeting, 26-29 Juni 2019, Qingdo; 5th International Partnership for

Technology in Peacekeeping, Nur-Sultan, 28-31 Maret 2019; pertemuan Vienna Conference:

Protecting Civilian in Urban Warfare, Wina, Austria, 1-2 Oktober 2019; serta Ministerial Dinner on

Peace Operations di sela-sela High Level Week SMU PBB ke-74 tanggal 25 September 2019.

Sementara itu, dari isu senjata pemusnah massal, posisi Indonesia dalam berbagai pertemuan

multilateral tercermin dalam: 13th Meeting of ARF Expert and Eminent Person, Tokyo, 24 – 28

Februari 2019; Pertemuan reguler OPCW Executive Council ke 90, Den Haag, 9-17 Maret 2019;

Southeast Asia Regional Outreach Seminar on Illicit Conventional Ammunition, Bangkok, 19 – 23

Maret 2019; the 11th ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation

and Disarmament, Bali, 8 - 9 April 2019; ISM dan 1st Preparatory Meeting APMBC, Jenewa, 20

– 26 Mei 2019; P61 SC Meeting dan 7th International Meeting NFP EU-CBRN CoE, Brussel, 10-

16 Juni 2019; the 24th Session of the Conference of the States Parties to the Chemical Weapons

6

Convention (CSP-24 CWC), Den Haag, 25 – 29 November 2019; The 4th Review Conference

(RevCon) on Anti-Personnel Mine Ban Convention, Oslo, 25 – 29 November 2019; Meeting of

States Parties to the Biological Weapons Convention (BWC), Jenewa, 3-6 Desember 2019.

Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan agar kepemimpinan Indonesia tercerminkan

dalam berbagai forum multilateral terkait Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional.

Hal ini antara lain tampak dari peranan Indonesia sebagai Anggota Dewan Eksekutif Organisasi

Larangan Senjata Kimia (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) 2018 –

2020.

Terkait senjata nuklir, antara lain melalui: 3rd Group of Governmental Expert to Consider the

Role of Verification in Advancing Nuclear Disarmament (GGE NDV), Jenewa, 7-14 April 2019;

3rd NPT Preparatory Committee Meeting, New York, 28 April – 12 Mei 2019; Stockholm Meeting

on Nuclear Disarmament and NPT, Stockholm, 9-13 Juni 2019; 63rd General Conference of IAEA

, Wina, 14 – 20 September 2019; The 18th Republic of Korea-UN Joint Conference on

Disarmament and Non-proliferation Issues: Preparing for the 2020 NPT Review Conference,

Seoul, 13 – 14 November 2019; Senior Official Meeting of the Stockholm Initiative on Nuclear

Disarmament, Stockholm, 27 – 28 November 2019; dan Regional Meeting for Asia-Pacific States

Parties to the NPT, Bangkok, 3-4 Desember 2019.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, Pemerintah Indonesia

menghadiri Ministerial Segment dan pertemuan Sesi ke-62 Commission on Narcotic Drugs

(CND), Wina, Austria, 14 – 22 Maret 2019 yang diselenggarakan secara back to back. Pertemuan

berhasil mengadopsi Ministerial Declaration on strengthening our actions at the national, regional

and international levels to accelerate the implementation of our joint commitments to address and

counter the world drug problem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia tetap menekankan bahwa

Deklarasi Politik 2009 masih relevan dalam mengatasi persoalan obat-obatan global, yang

semakin kompleks setelah 2019, dengan tetap mendasarkan pada Tiga Konvensi Obat-obatan

Internasional. Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor 2 (dua) Ranres, yaitu: Promoting

alternative development as a development-oriented drug control strategy dan Enhancing the

capacity of Member States to adequately estimate and assess the need for internationally

controlled substances for medical and scientific purposes.

Lebih lanjut, posisi Indonesia juga diterima pada the 5th Counter-Terrorism Financing Summit

di Manila, Filipina, 11-14 November 2019; the 1st Session of the UN Group of Governmental

Experts (UN GGE) on Advancing Responsible State Behavior in Cyberspace in the Context of

International Security di New York, Amerika Serikat, 9-13 Desember 2019; dan the 5th Session of

Open-Ended Intergovernmental Expert Group to Conduct a Comprehensive Study on Cybercrime

di New York, Amerika Serikat, 27-29 Maret 2019;

7

Dalam kaitannya dengan implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional,

beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan antara lain adalah: Seminar nasional Ratifikasi

TPNW, Yogyakarta, 7 – 9 Februari 2019; pelaksanaan inspeksi OPCW ke PT. Sasa Inti, Jawa

Timur, 11 – 12 Februari 2019; pelaksanaan Workshop P62 on National Action Plan dan Needs

Assessment Questionaire (NAP/NAQ) dalam kerangka kerja sama EU-CBRN CoE in SEA,

Jakarta, 13-14 Maret 2019; Rapat koordinasi Inter Kementerian untuk Ratifikasi TPNW, Jakarta,

19 Maret 2019; PT. Lautan Otsuka Chemical, Banten, 14 – 15 Februari 2019 dan PT Miwon

Indonesia, Gresik, 31 September – 1 Oktober 2019; Pelatihan Nasional P61 terkait Sound

Management of Chemicals and Associated Waste, oleh EU-CBRN CoE SEA, Bintaro, 4-15

November 2019;; Rapat Pembahasan Permintaan Panel of Expert (PoE) Komite 1718 Dewan

Keamanan (DK) PBB terkait Warga Negara serta Aktivitas Ekonomi dan Finansial Korea Utara di

Indonesia, Jakarta, 23 Desember 2019; Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Pacific Nothwest

National Laboratory (PNNL) ke Indonesia terkait tawaran Kerja Sama Source Term Analysis of

Xenon (STAX), Jakarta, 27 Desember 2019.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, Direktorat KIPS telah merealisasikan

anggaran sebesar Rp. 45.101.677.711,- atau 96,32% dari DIPA 2019. Direktorat KIPS

mengharapkan agar LKJ tahun 2019 ini dapat menjadi cermin dan alat pembanding dalam

mengambil keputusan di masa mendatang.

8

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL DAN PERLUCUTAN SENJATA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional,

penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis

di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional,

senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,

kejahatan lintas negara dan terorisme;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal

keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan

senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan

terorisme;

c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral

yang terkait dengan keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan

lintas negara dan terorisme;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan

prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata

konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi,

dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata

konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

4. Indikator Kinerja

Utama

9

Indikator Kinerja Utama Target 1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di Bidang

Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

90%

2. Jumlah sidang/ pertemuan internasional di bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh indonesia di forum multilateral

8 sidang

3. Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

90%

4. Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di forum multilateral

90%

5. Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

83%

6. Nilai evaluasi AKIP Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

76,45

7. Persentase realisasi anggaran di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

100%

10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 19 ayat (1), (2)

dan (3), bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (tingkat Kementerian/Lembaga, Unit

Organisasi Eselon I, dan Satuan Kerja Eselon II) wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan paling

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Dokumen ini disusun untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi Direktorat

Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) pada tahun 2016. Dokumen ini juga

menggambarkan informasi mengenai perkembangan penanganan isu-isu multilateral di bidang

keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan

kejahatan lintas negara, dan terorisme.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Tata kerja, tugas, dan fungsi Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kemlu.

Direktorat KIPS melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang keamanan internasional,

senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara,

dan terorisme.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat KIPS menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal

keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan

lintas negara, dan terorisme;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam

hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,

kejahatan lintas negara, dan terorisme;

11

c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara,

dan terorisme;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam

hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,

kejahatan lintas negara, dan terorisme;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral

dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,

kejahatan lintas negara, dan terorisme; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat KIPS dipimpin oleh Direktur Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Direktorat (Kasubdit),

yaitu: Kasubdit Keamanan dan Perdamaian Internasional, Kasubdit Senjata Pemusnah Massal

dan Senjata Konvensional, Kasubdit Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara; dan Kasubdit

Penanggulangan Terorisme. Direktur juga dibantu oleh staf dan kassubag Tata Usaha dalam

kegiatan administratif. Adapun struktur organisasi Direktorat KIPS adalah sebagai berikut:

Kasubdit IV:

Penanggulangan

Terorisme

Kasubdit III:

Penanggulangan

Kejahatan Lintas

Negara

Direktur

Kasubbag

Kasubdit I:

Keamanan dan

Perdamaian

Internasional

Kasubdit II:

Senjata Pemusnah

Massal dan

Konvensional

12

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mendorong peran aktif Indonesia untuk

menjaga ketertiban dunia dan mewujudkan perdamaian abadi. Mandat Undang-Undang Dasar

1945 tersebut menjadi dasar dan komitmen Indonesia untuk senantiasa berperan aktif dalam

mendorong stabilitas keamanan internasional dunia melalui berbagai upaya pada forum bilateral,

regional dan multilateral.

Untuk melaksanakan mandat dan tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,

Politik Luar Negeri Indonesia diarahkan kepada upaya untuk memajukan kepentingan Indonesia

dalam hal keamanan internasional dan perdamaian dunia. Direktorat KIPS sebagai unit

pelaksana pemajuan kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan

terorisme dalam forum multilateral, memiliki nilai penting untuk melaksanakan mandat tersebut.

Dengan dinamika keamanan internasional yang semakin kompleks, Direktorat KIPS dituntut

untuk dapat berperan aktif menjadi bagian dari solusi dan pada saat yang sama memagari dan

memajukan kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional melalui instrumen Polugri.

Direktorat KIPS juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum

multilateral dengan senantiasa berperan aktif menyampaikan gagasan-gagasan untuk

menciptakan perdamaian dunia serta dengan berinisiatif menyelenggarakan pertemuan-

pertemuan internasional.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Direktorat KIPS

juga diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai masukan nasional untuk selanjutnya

dirumuskan dalam bentuk politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Untuk itu, Program dan kegiatan Direktorat KIPS tahun 2019 telah disusun berdasarkan

dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kerja

Sama Multilateral Tahun 2015-2019. Sedangkan intensitas program dan kegiatan disesuaikan

dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi pada tingkat nasional, regional dan global.

13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rp. 46.825.638.000,-

Anggaran Dit. KIPS

14

2.1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Direktorat KIPS menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra

tahun 2015-2019 melalui berbagai kegiatan secara tahunan, termasuk Perjanjian Kinerja 2019.

Di dalam (PK), Direktorat KIPS menetapkan target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator

kinerja dari seluruh kegiatan pada tahun 2019. Target kinerja tersebut merupakan komitmen

capaian Direktorat KIPS pada tahun 2019.

Program : Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Kegiatan : Kerjasama Multilateral terkait isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah

Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara

dan Terorisme

Total : Rp. 46.825.638.000,-

Anggaran

SASARAN

ANGGARAN PER

IKU (Pagu Revisi) URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET

Peningkatan

Peran Indonesia di

Forum Multilateral

1. Persentase kepemimpinan

Indonesia pada forum multilateral

di Bidang Keamanan Internasional

dan Perlucutan Senjata

90%

Rp. 38.991.948.000

2. Jumlah sidang/ pertemuan

internasional di bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan

Senjata yang diprakarsai oleh

indonesia di forum multilateral

8 sidang

Kepemimpinan

Indonesia dalam

kerja sama

internasional yang

berpengaruh

3. Persentase rekomendasi

dari forum multilateral di Bidang

Keamanan Internasional dan

Perlucutan Senjata yang

ditanggapi oleh pemangku

kepentingan nasional

90%

Rp. 326.731.000

15

4. Persentase

posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia yang diterima dalam

diplomasi kemaritiman dan polkam

di Bidang Keamanan Internasional

dan Perlucutan Senjata di forum

multilateral

92%

Rp. 7.506.959.000

Implementasi

kesepakatan

multilateral

dengan pemangku

kepentingan

nasional

5. Persentase peningkatan

kemampuan peserta terkait

diplomasi maritim dan polkam di

Bidang Keamanan Internasional

dan Perlucutan Senjata

83%

Tata Kelola

Organisasi yang

Baik di Direktorat

Keamanan

Internasional dan

Perlucutan

Senjata

6. Nilai evaluasi AKIP

Direktorat Keamanan Internasional

dan Perlucutan Senjata

76,45

-

Pengelolaan

Anggaran yang

Optimal di

Direktorat

Keamanan

Internasional dan

Perlucutan

Senjata

7. Persentase realisasi

anggaran di Direktorat Keamanan

Internasional dan Perlucutan

Senjata

100%

-

2.2. ANGGARAN TAHUN 2019

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat KIPS memiliki anggaran sebagaimana

tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2019, yaitu sebesar Rp

46.825.638.000,-.

Perihal Anggaran

DIPA awal tahun 2019 Rp 46.825.638.000,-

16

DIPA revisi tahun 2019 Rp 46.825.638.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. GAMBARAN UMUM

Sepanjang tahun 2019, Direktorat KIPS telah melaksanakan “Kegiatan Kerja Sama Multilateral

Dalam Rangka Meningkatkan peran Indonesia dan mengembangkan kerja sama multilateral

dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional”. Pelaksanaan berbagai kegiatan

kerja sama tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam

Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di Direktorat KIPS.

Realisasi capaian kinerja Direktorat KIPS diukur dari Pengukuran capaian Kinerja Kegiatan

(PKK) yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi kinerja pada

indikator (output) yang menghasilkan capaian sebesar 104,15%.

Keberhasilan realisasi kinerja yang melebihi target didorong oleh semakin aktifnya Indonesia

dalam mendorong pemajuan isu-isu keamanan internasional, perlucutan senjata,

penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme. Pada tahun 2019, diantaranya,

Direktorat KIPS aktif mendorong terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000

personel pada Tahun 2019 melalui berbagai forum multilateral, penyelenggaraan pertemuan

internasional, serta menyelenggarakan berbagai forum multilateral untuk menindaklanjuti

berbagai kesepakatan multilateral. Direktorat KIPS juga terus mendorong tercapainya

kepentingan Indonesia melalui berbagai sidang multilateral serta meningkatkan kepemimpinan

Indonesia dalam isu-isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata

konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme melalui penyelenggaraan

kegiatan internasional.

Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya dinamika

hubungan internasional yang antara lain ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan di antara

negara-negara yang terlibat dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral.

Ketidakpastian kondisi politik global sepanjang tahun 2019 juga sangat dipengaruhi oleh berbagai

aksi dan kebijakan unilateralisme beberapa negara besar yang secara langsung dan tidak

langsung mempengaruhi situasi keamanan internasional yang ditandai dengan terjadinya

berbagai konflik di sejumlah kawasan di dunia.

17

Di samping itu, Pemerintah RI sering pula mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan

terkait isu yang ditangani Direktorat KIPS yang tidak dijadwalkan sebelumnya. Kondisi ini

memerlukan penyesuaian dengan keterbatasan jumlah anggaran, sumber daya manusia,

maupun skala prioritas pada Direktorat KIPS.

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KIPS

SASARAN

ESELON II

IKU ESELON

II TARGET CAPAIAN

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

(sesuai

dengan

sumber data

pada SK IKU

atau data

relevan

lainnya)

Kepemimpinan

dan peran

Indonesia

yang

Berpengaruh

dalam forum

Multilateral di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

IKU 1

Persentase

kepemimpinan

Indonesia

pada forum

multilateral di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

90% 111,11% Jumlah

kepemimpina

n Indonesia

yang

dilaksanakan

100 % Dokumen-

dokumen

hasil sidang

laporan Delri,

resolusi,

keputusan,

presidential/

chairman

statement,

dll), kertas

posisi,

statement

Delri.

IKU 2

Jumlah sidang/

pertemuan

internasional di

bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

8 jumlah 100 %

Jumlah

sidang/

pertemuan

internasional

yang

dilaksanakan

8 sidang Dokumen-

dokumen

hasil sidang

laporan Delri,

resolusi,

keputusan,

presidential/

chairman

statement,

18

Senjata yang

diprakarsai

oleh indonesia

di forum

multilateral

dll), kertas

posisi,

statement

Delri.

Dukungan dan

komitmen

nasional yang

tinggi atas

kebijakan luar

negeri dan

kesepakatan

dalam forum

Multilateral di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

IKU 3

Persentase

rekomendasi

dari forum

multilateral

di Bidang

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata yang

ditanggapi

oleh

pemangku

kepentingan

nasional

90%

111,111%

Jumlah

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam rangka

menanggapi

rekomendasi

100 % Dokumen

kesepakatan

hasil

konferensi

/pertemuan

internasional

di Indonesia

(laporan

Delri, laporan

panitia,

deklarasi,

keputusan,

agreed

minutes,

minutes of

meeting, dll)

Diplomasi

maritim dan

polkam yang

kuat di forum

Multilateral di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

IKU 4

Persentase

posisi/prakarsa

/rekomendasi

Indonesia

yang diterima

dalam

diplomasi

kemaritiman

dan polkam di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata di

forum

92% 108,70% Jumlah

posisi/prakars

a/rekomenda

si yang

diterima

100 % Ketentuan

perundang-

undangan

yang

disahkan

untuk

meratifikasi

atau

mengimplem

entasikan

kesepakatan

internasional

di Indonesia

(UU, PP,

Perpres, dll),

serta hasil-

19

multilateral hasil lain dari

aktivitas

dalam rangka

mengimplem

entasikan

kesepakatan

multilateral di

Indonesia.

IKU 5

Persentase

peningkatan

kemampuan

peserta

terkait

diplomasi

maritim dan

polkam di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

83% 106,02% Jumlah event

terkait

diplomasi

maritim dan

polkam yang

dilaksanakan

88 % Ketentuan

perundang-

undangan

yang

disahkan

untuk

meratifikasi

atau

mengimplem

entasikan

kesepakatan

internasional

di Indonesia

(UU, PP,

Perpres, dll),

serta hasil-

hasil lain dari

aktivitas

dalam rangka

mengimplem

entasikan

kesepakatan

multilateral di

Indonesia.

20

Tata Kelola

Organisasi

yang Baik di

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

Nilai evaluasi

AKIP

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

76,45 96,78% Laporan Nilai

AKIP

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata

73,99 % Laporan Nilai

AKIP

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata

Pengelolaan

Anggaran

yang Optimal

di

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

Persentase

realisasi

anggaran di

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

100% 96,32% Realisasi

anggaran

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata

96,32 % Data SP2D

dan

Monitoring

dan evaluasi

CAPAIAN SASARAN 104,15

3.3. ANALISA PENCAPAIAN SASARAN

Dengan semakin kompleksnya dinamika politik internasional, isu-isu keamanan internasional

mengalami transformasi yang ditandai oleh, antara lain semakin meningkatnya eskalasi kasus-

kasus kejahatan lintas negara termasuk terorisme yang mengancam keamanan negara-negara

di dunia, meningkatnya tensi ancaman konflik di berbagai kawasan sebagai akibat ketidakpastian

situasi geopolitik, aksi unilateralisme maupun penurunan political good will, sehingga menggerus

tingkat kepercayaan diantara negara-negara kunci. Sementara itu, konflik eksternal dan internal

tetap menjadi ancaman nyata bagi masyarakat internasional. Dalam kaitan itu, diplomasi

multilateral Indonesia di bidang keamanan internasional diarahkan untuk meningkatkan peran

Indonesia dalam penanganan isu keamanan internasional – termasuk kontribusi Indonesia dalam

Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB –, isu senjata pemusnah massal dan senjata konvensional,

penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme.

Pada tahun 2019, kinerja Direktorat KIPS juga diarahkan pada upaya untuk mendorong

terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019,

berperan aktif menyampaikan posisi Indonesia pada pertemuan-pertemuan internasional, dan

menjalankan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum global. Di tingkat nasional, Direktorat

21

KIPS juga turut aktif mendukung implementasi berbagai kesepakatan internasional di mana

Indonesia telah menjadi negara pihak pada berbagai kesepakatan tersebut.

Realisasi kinerja Direktorat KIPS pada tahun 2019 mencapai sebesar 104,15% Kinerja tahun

tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Sebagai catatan, realisasi kinerja tahun

2018 mencapai 100,73% dan tahun 2017 mencapai 100,60%. Terlihat selama 3 (tiga) tahun

terakhir Direktorat KIPS terus melampaui target yang ditetapkan yang sejalan dengan realisasi

kinerja. Hal ini kiranya dipandang sebagai hal yang positif, mengingat angka realisasi kinerja

tersebut dikarenakan upaya Direktorat KIPS untuk melakukan perencanaan yang lebih matang

sehingga Realisasi Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis Direktorat KIPS yaitu ditandai dengan 7 IKU yaitu:

1. Analisa IKU 1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di

Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan _____________ x 100%

Jumlah pertemuan/event yang disepakati untuk dipimpin Indonesia

Target kepemimpinan adalah potensi dan kesempatan bagi kepemimpinan Indonesia dalam

berbagai forum multilateral.

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

105%

2017 2018 2019

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

22

Sedangkan sumber data untuk perhitungan IKU ini berasal dari dokumen kesepakatan hasil

konferensi /pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi,

keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll).

IKU

ESELON II TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

IKU 1

Persentase

kepemimpin

an

Indonesia

pada forum

multilateral

di Bidang

Keamanan

Internasion

al

dan

Perlucutan

Senjata

90% 111,11% 107,53 % 73% Jumlah posisi

Indonesia

yang diterima

37 % Dokumen-

dokumen

hasil sidang

(laporan

Delri,

resolusi,

keputusan,

presidential/c

hairman

statement,

dll), kertas

posisi,

statement

Delri.

Jumlah posisi

Indonesia

yang

disampaikan

37

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU I

Realisasi Kinerja

Formatted Table

23

Pada tahun 2019, Direktorat KIPS telah berperan aktif mewujudkan serta mempertahankan

kepemimpinan Indonesia dalam sejumlah forum multilateral terkait dengan Bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, terjadi

peningkatan capaian IKU I seperti yang terlihat di dalam tabel. Lebih lanjut, beberapa

kepemimpinan yang telah diterima dan bernilai strategis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Konsultasi Rencana Co-deployment RI-Ethiopia dan RI-Australia ke Misi-misi UNPKO

Agenda A4P telah merekomendasikan opsi co-deployment antara T/PCCs sebagai bentuk

pendekatan inovatif dalam memperkuat MPP PBB. Indonesia tengah melakukan konsultasi

dengan Ethiopia dan Australia guna menjajaki kerja sama di MPP PBB termasuk

kemungkinan co-deployment personel

a. RI-Ethiopia di Sentul

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut Surat Menlu RI kepada Menlu Ethiopia bulan

Januari 2019 mengenai potensi kerja sama kedua negara di MPP PBB. Pertemuan di

Sentul telah menghasilkan Minutes of Meeting. Komitmen kedua negara kemudian juga

ditingkatkan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) on Cooperation in

Peacekeeping Operations di sela-sela High Level Week SMU PBB Ke-74 tanggal 27

September 2019.

Beberapa pembahasan antara Indonesia dan Ethiopia sejauh ini adalah tercapainya

kesamaan pandangan mengenai potensi bersama membentuk joint contingent, meski

diakui adanya hambatan budaya dan bahasa. Pihak Ethiopia dhi. Ethiopia Peace

Support Training Center (EPSTC) mengindikasikan kemungkinan co-deployment pada

satgas transportasi, logistik, dan kesehatan/medis.

Keinginan kedua belah pihak menjalin kerja sama di bidang capacity building, baik

berupa pelatihan operasi MPP PBB, skill komunikasi/bahasa, dan manajemen logistik.

EPSTC sampaikan keinginan kerja sama capacity building dan tawaran saling mengikuti

peacekeeping training for trainer di PMPP TNI dan EPSTC.

b. RI-Australia

Terkait pembahasan rencana co-deployment dengan Australia, Kemlu telah

memberikan dukungan pada rangkaian pertemuan negosiasi di Sentul 9-10 September

2019, di Canberra, 11-13 November 2019, dan di Sentul, 10-13 Desember 2019.

24

Perkembangan pembahasan terkait rencana co-deployment peacekeepers RI-Australia

mencakup modalitas kerja sama yang telah disepakati, seperti potensi penggelaran

pasukan pada Satgas Kizi, Satgas Kompi Transportasi TNI, Satgas Air Field Support

Unit pengisian Milobs dan Milstaff, peningkatan partisipasi perempuan, training and

capacity building, dan pengaturan contingent commander.

2. Rangkaian Kegiatan Presidensi Indonesia dan Signature Events pada DK PBB Mei 2019

Kepemimpinan Indonesia di DK PBB juga tercermin pada saat Presidensi Indonesia di DK

PBB bulan Mei 2019. Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah signature events pada

saat menjabat sebagai Presiden DK PBB sebagai berikut:

a. Sidang terbuka DK PBB mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB “Investing

in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping”. Pertemuan dipimpin

oleh Menlu RI dan berhasil menghasilkan Presidential Statement (PRST) mengenai

upaya untuk memperkuat pelatihan dan kapasitas peacekeeper.

b. Diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina.

Pertemuan dipimpin oleh Menlu dan membahas mengenai isu pemukiman ilegal Israel

di wilayah Palestina, khususnya dari aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan

terhadap Resolusi DK 2334 (2016).

c. Sidang terbuka DK PBB mengenai Protection of Civilians in Armed Conflicts.

Pertemuan dipimpin oleh Menlu RI dan diselenggarakan dalam rangka peringatan 20

tahun adopsi agenda protection of civilian di DK PBB dan 70 tahun Konvensi Jenewa

mengenai hukum humaniter internasional.

Gambar 1. Rangkaian Presidensi DK PBB

25

3. Konsultasi DK PBB

Kepemimpinan Indonesia juga tercermin melalui sejumlah pertemuan konsultasi isu-isu DK

PBB dengan negara anggota DK PBB maupun sejumlah negara kunci lainnya, baik pada

working level maupun pada tingkat pejabat senior. Sepanjang tahun 2019 telah

diselenggarakan berbagai pertemuan konsultasi terkait isu-isu DK sebagai berikut:

a. Konsultasi Isu-isu DK PBB dengan Kuwait

Menteri Luar Negeri RI beserta delegasi yang mendampingi, termasuk wakil Dit. KIPS,

telah melakukan kunjungan kerja ke Kuwait City pada 1-2 September 2019. Agenda

pembahasan pertemyan mencakup berbagai isu, termasuk isu regional dan

internasional yang menjadi perhatian bersama kedua negara, terutama dalam konteks

keanggotaan kedua negara di DK PBB selama tahun 2019. Kedua pihak juga

berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama sebagai sesama Anggota Tidak Tetap

DK PBB, termasuk dalam mendorong sinergi antara organisasi-organisasi regional dan

DK PBB.

b. Konsultasi Isu-isu DK PBB dengan Tunisia

Konsultasi isu-isu DK PBB ke Tunisia telah diselenggarakan pada pada 27 September

2019. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak telah membahas berbagai isu regional

dan internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama serta penguatan

kerja sama antara kedua negara dalam konteks DK PBB, dimana Indonesia dan Tunisia

secara beririsan akan berada dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.

Isu-isu yang secara khusus dibahas kedua pihak meliputi: reformasi DK PBB, pasukan

perdamaian PBB, bina damai (peacebuilding), perlindungan warga sipil dalam konflik

bersenjata, Palestina, Suriah, Yaman, Libya, Irak, Iran, dan krisis di antara negara-

negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC).

c. Konsultasi Isu-isu DK PBB dengan Polandia

Dalam rangka koordinasi pada isu ini dan kerja sama dalam kerangka DK PBB,

Indonesia dan Polandia menyelenggarakan konsultasi isu-isu DK PBB pada 18 Maret

2019 di Warsawa, Polandia. Dit. KIPS turut berpartisipasi dalam Delri yang dipimpin oleh

Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu RI. Isu-isu yang diangkat dalam konsultasi antara

lain keinginan kedua negara untuk meningkatkan kontribusi di UN Peacekeeping serta

peningkatan peran Elected-10 (E-10) terkait Reformasi DK PBB. Kedua negara juga

memandang penting isu Woman, Peace and Security (WPS) dimana Polandia telah

menyiapkan National Action Plan on WPS, sementara Indonesia menyelenggarakan

Workshop bertema WPS di tingkat regional pada bulan April 2019.

26

d. Konsultasi Isu-isu DK PBB dengan Jerman

Selain diselenggarakannta Focused Group Discussion (FGD) mengenai Implementing

Women, Peace, and Security Agenda under Action for Peacekeeping: Collective

Commitment towards More Uniformed Women in the Field, pada tanggal 5 Juli 2019 di

Berlin, Kemlu Jerman bekerja sama dengan Kemlu RI, yang dipimpin oleh Direktur KIPS,

telah menyelenggarakan Konsultasi Bilateral antara Indonesia dan Jerman untuk

membahas sejumlah isu mengemuka di DK PBB, antara lain: penanggulangan

terorisme, climate and security, perlucutan senjata nuklir, WPS, JCPOA-Iran, serta

perkembangan situasi keamanan di Afghanistan, Myanmar, dan Selat Hormuz.

e. Konsultasi Isu-isu DK PBB dengan Rusia

Dit. KIPS turut berpartisipasi sebagai Delri yang dipimpin oleh Dirjen Amerop di dalam

Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Rusia di Bali, tanggal 21 Februari 2019. Pertemuan

membahas berbagai aspek kerja sama bilateral maupun isu-isu DK PBB yang menjadi

perhatian bersama, di antaranya peacekeeping dan keinginan Rusia untuk melakukan

konsultasi bilateral Indonesia – Rusia mengenai isu-isu DK PBB di Indonesia di tingkat

Dirjen, sebagai tindak lanjut atas konsultasi pertama yang berlangsung di Moscow,

Rusia, tanggal 23 Oktober 2018.

f. Pertemuan dengan Pejabat Senior Belgia dan Inggris dalam rangka Penjajakan

Pengembangan Komponen Sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian

Internasional

Dalam rangka penjajakan kerja sama pengembangan komponen sipil Indonesia pada

misi penjaga perdamaian, Dit. KIPS juga telah berpartisipasi pada pertemuan antara

Kemlu RI dengan pejabat senior Kemlu Belgia, European External Affairs Services

(EEAS) dan Egmont Royal Institute on International Relations pada 20-21 Juni 2019 di

Brussel, Belgia, serta Kepala Stabilisation Unit di Kemlu Inggris (Foreign Commonwealth

Office/FCO) pada 18 Juni 2019 di London, Inggris. Kedua pertemuan tersebut

membahas partisipasi dan penjajakan kerja sama pelatihan komponen sipil sebagai

personel penjaga perdamaian, termasuk partisipasi perempuan sebagai bagian dari

pembangunan institusi untuk memperkuat ketahanan lokal, dan membentuk platform

yang tangguh untuk pembangunan berkelanjutan.

g. Kunjungan Kerja ke Uni Afrika

Pada 11-14 Juli 2019, telah diselenggarakan kunjungan konsultasi ke markas Uni Afrika

di Addis Ababa, Ethiopia. Kunjungan ini ditujukan untuk menindaklanjuti janji kampanye

Indonesia untuk menyuarakan concern negara-negara Afrika serta mengeksplorasi

27

potensi kerja sama konkret, khususnya dengan Uni Afrika. Secara khusus, pertemuan

juga mendiskusikan nexus climate change dan peace and security yang menjadi salah

satu concern utama negara-negara Afrika. Dari pertemuan, terdapat 8 (delapan) area

potensi kerja sama dengan Afrika uang dapat ditindaklanjuti, antara lain counter-

terrorism; maritime security; peacekeeping operations (PKO); climate, peace and

security; police cooperation; small arms and light weapons (SALW); kerja sama African

Union (AU)-ASEAN; dan implementasi Bandung Spirit.

4. Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB

Kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB tercermin melalui peran aktif

Indonesia dalam berbagai pertemuan DK PBB. Indonesia berperan aktif menyuarakan

pentingnya dialog dalam penyelesaian konflik agar tercipta kawasan kondusif yang damai

dan aman. Indonesia memberikan perhatian pada isu kawasan dan tematik di DK PBB.

a. Di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia berperan aktif dalam pembahasan

sejumlah isu yang mengemuka di antaranya isu Kosovo, Krimea (Ukraina), Venezuela,

Kolombia dan Haiti.

b. Di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, sejumlah isu menjadi perhatian Indonesia,

diantaranya isu Palestina, Suriah, Yaman, Libya, dan Lebanon, serta isu Afghanistan,

Iran, dan situasi di Jammu dan Kashmir. Selain itu, isu di Rakhine State, Myanmar, juga

menjadi perhatian dimana Indonesia secara aktif memfasilitasi proses bina damai dan

upaya rekonsiliasi di Rakhine State melalui penyelenggaraan sejumlah pertemuan di

Myanmar dan Indonesia. Selain itu, situasi di Semenanjung Korea masih menjadi

perhatian utama di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Terkait kawasan Afrika, sejumlah

isu yang masih menjadi pembahasan utama antara lain situasi di Sudan, Sudan Selatan,

Mali dan Sahel, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Sahara Barat.

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia di sejumlah misi PBB di Afrika juga

menjadi perhatian utama.

c. Sejumlah isu tematis yang mendapat perhatian utama Indonesia antara lain mengenai

peran perempuan dalam perdamaian (women, peace, and security), penanggulangan

terorisme, perlucutan senjata dan juga perlindungan warga sipil di wilayah konflik.

Indonesia menjadi penyelenggara lokakarya regional mengenai peran perempuan

dalam perdamaian pada bulan April 2019. Indonesia bersama Belgia juga menjadi

penyelenggara pertemuan Arria Formula yang membahas upaya deradikalisasi dalam

penjara sebagai upaya penanggulangan terorisme.

28

5. Kepemimpinan Indonesia untuk mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara

penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan terwujud melalui berbagai

kegiatan peningkatan kapasitas yang menyentuh isu-isu yang terkait peningkatan

kemakmuran dengan target negara-negara yang pernah terdampak konflik di Asia dan Afrika.

Bantuan di sektor teknis dapat meningkatkan kapasitas negara untuk menjaga negaranya

agar tidak kembali jatuh di dalam konflik (relapse). Untuk itu, sejumlah program peningkatan

kapasitas dan bantuan teknis berupa pelatihan telah diselenggarakan di sejumlah negara

berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Selatan pada tahun 2019, di antaranya

adalah:

a. Penguatan Kapasitas Aparat Pemerintah Palestina melalui Pelatihan Manajemen

Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal, di Amman, Yordania, 26-28 Maret 2019.

Pelatihan Kebijakan Fiskal diikuti oleh 21 peserta asal Palestina dan 3 orang peserta

asal Yordania. Melalui pelaksanaan pelatihan ini, Pemri berupaya untuk membantu

meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keahlian yang memadai bagi pemangku

kepentingan di Palestina guna mewujudkan kemandirian dalam membangun Negara

Palestina, khususnya di bidang makro ekonomi dan kebijakan fiskal.

b. Pelatihan kepada Diplomat Afghanistan mengenai Bina Damai melalui Promosi

Toleransi, Pluralisme, dan Demokrasi bertempat di Jakarta dan Ambon pada tanggal

15-24 Juli 2019. Kegiatan ini diikuti oleh 10 orang diplomat Afghanistan dengan berbagai

tingkatan, dan mengambil tema Indonesia and the Building of Peace Through the

Promotion of Tolerance, Pluralism, and Democracy. Kegiatan ini merupakan upaya

tindak lanjut komitmen Pemri dalam mendukung proses penguatan perdamaian dan

pembangunan pasca konflik di Afghanistan. Rangkaian kegiatan dilakukan dalam format

on-class melalui dialog interaktif dan diskusi di Jakarta, 16-18 Juli 2019, dan format off-

class melalui kunjungan lapangan di Kota Ambon, 19-22 Juli 2019.

c. Pelatihan bagi Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah Suriname

pada tanggal 16-18 September 2019 di Paramaribo. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta

dan 5 peninjau yang berasal dari berbagai kementerian/lembaga dan pelaku UKM di

Suriname. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Pemri berupaya untuk membantu

meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keahlian yang memadai bagi pemangku

kepentingan di Suriname guna mendorong pemajuan UKM yang dapat berkontribusi

pada mendorong perekonomian di tingkat lokal.

d. Program Penguatan Kapasitas Kewirausahaan untuk Nigeria di Abuja pada tanggal

30 Oktober – 1 November 2019. Pelatihan mengenai kewirausahaan (entrepreneurship)

ini diikuti oleh 20 peserta yang merupakan pelaku usaha dari berbagai sektor yang ada

29

di Nigeria. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Indonesia berupaya untuk membantu

meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan keahlian yang memadai bagi pemangku

kepentingan di Nigeria guna mendorong pengetahuan mengenai kewirausahaan, yang

dapat berkontribusi pada mendorong perekonomian di tingkat lokal serta membuka

peluang ekonomi lebih besar antara Indonesia dan Nigeria.

6. Kepemimpinan Indonesia dalam perdamaian dan keamanan internasional telah ditegaskan

melalui upaya penguatan dasar hukum untuk penerapan nasional Resolusi DK PBB atau

yang dikenal dengan UN Act. Hal ini dapat memayungi penerapan Resolusi DK PBB oleh

Indonesia. Selama tahun 2019, Kemlu telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk

mendukung pembentukan payung hukum dimaksud melalui penelitian pada sejumlah

negara, yakni:

a. Singapura (11-14 Februari 2019). Singapura memiliki UN Act sebagai payung hukum

pelaksanaan Resolusi DK PBB pada tataran domestik dan proses transformasi kaidah

hukum internasional secara nasional. Dua aspek penting yang kiranya dapat menjadi

rujukan Indonesia adalah adanya forum koordinasi lintas Kementerian/Lembaga secara

terpadu dan kegiatan outreach untuk mendorong awareness pemangku kepentingan.

b. Amerika Serikat (23-31 Maret 2019). AS telah menggunakan International Emergency

Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977. IEEPA meletakkan kriteria situasi darurat

nasional karena ancaman dari luar negeri sebagai dasar pemberlakuan sanksi ekonomi.

c. Belanda (29 April-5 Mei 2019). Belanda telah memiliki Sanctiewet tahun 1977 yang

memudahkan pelaksanaan sanksi ekonomi internasional berkaitan dengan Resolusi DK

PBB. Sanctiewet tersebut memberikan dasar bagi Pemerintah Belanda untuk

menetapkan Sanctieregeling yang memberikan kewenangan bagi Menteri Luar Negeri

untuk menjadi koordinator pelaksanaan nasional Resolusi DK PBB.

d. Australia (24-28 Juli 2019). Australia telah memiliki Charter of the United Nations Act

1945 dan Autonomous Sanctions Act 2011 sebagai payung hukum penerapan Resolusi

DK PBB dan sanksi internasional lainnya. Keterlibatan Australia sebagai anggota tidak

tetap DK PBB pada masa lampau telah memberikan kontribusi signifikan terhadap

infrastruktur perdamaian dunia, dengan didukung dasar hukum terkait yang telah

terbentuk di Australia.

e. Jepang (6-9 Agustus 2019). Jepang tidak memiliki peraturan khusus yang dapat

memberlakukan nasional Resolusi DK PBB. Namun demikian, untuk strategic trade

30

control yang berkaitan dengan sanksi ekonomi di bawah Resolusi DK PBB, Jepang

menggunakan Foreign Exchange and Foreign Trade Law.

f. Korea Selatan (11-15 November 2019). Secara umum, Korea Selatan tidak memiliki

peraturan khusus untuk mengimplementasikan Resolusi DK PBB ke dalam hukum

nasional. Korea Selatan menggunakan peraturan yang ada melalui mekanisme

executive legislative dan penguatan koordinasi inter kementerian. Peraturan tersebut

antara lain adalah, Foreign Exchange Act, Foreign Trade Act, dan Inter-Korean

Exchange and Cooperation Act.

g. Rusia (24-29 November 2019). Konstitusi Rusia menempatkan hukum internasional

sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Rusia dan keberlakuannya lebih

tinggi serta tidak dapat diganggu gugat oleh norma hukum nasional. Hukum

internasional, termasuk Resolusi DK PBB, akan dapat langsung berlaku tanpa didahului

dengan pembentukan instrumen hukum nasional. Rusia telah menerbitkan Undang-

Undang Federal Nomor 83 Tahun 2019 yang menyederhanakan pemberlakuan suatu

resolusi DK PBB yang telah diadopsi dan mengatur implementasi teknis resolusi DK PBB

oleh Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kemenlu Rusia.

7. UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34)

Kepemimpinan Indonesia pada Pertemuan UN Special Committee on Peacekeeping

Operations (C-34) di Markas Besar PBB, New York, pada bulan Februari 2019. Delri dipimpin

Komandan PMPP TNI telah menyampaikan statement ASEAN serta national statement

terkait efektifitas proses perumusan mandat yang mendukung performa peacekeepers,

penguatan kerjasama pelatihan, dan komitmen Indonesia dalam memberikan pelatihan

terbaik dalam rangka mendukung MPP PBB.

8. Informal Meeting: What ASEAN Can Do in Rakhine State di Jakarta, tanggal 18 Februari

2019,

Untuk membangun saling percaya pula, Indonesia menyelenggarakan pertemuan informal

“What ASEAN Can Do in Rakhine State, Myanmar?” di Jakarta pada 18 Februari 2019.

Pelaksanaan pertemuan informal ini juga dimaksudkan untuk lebih memperkuat dukungan

bagi keterlibatan ASEAN dalam mencari penyelesaian persoalan di Rakhine State.

Pentingnya peran ASEAN dalam hal ini mengingat keberadaan 1,1 juta pengungsi berpotensi

menimbulkan krisis kemanusiaan baru seperti arus irregular migration manusia perahu ke

negara-negara di kawasan serta ancaman kejahatan transnasional.

31

9. 3rd Meeting of the Group of Governmental Experts to Consider the Role of Verification in

Advancing Nuclear Disarmeament

Indonesia telah berpartisipasi pada sesi 3rd Meeting of the Group of Governmental Experts

to Consider the Role of Verification in Advancing Nuclear Disarmeament (GGE NDV) yang

berlangsung di Jenewa, pada tanggal 8-12 April 2019. Pertemuan ketiga tersebut berhasil

mengadopsi laporan akhir yang akan disampaikan kepada Komite I, Sidang Majelis Umum

(SMU) PBB, bulan Oktober 2019. Secara umum, substansi dari laporan akhir dimaksud

masih dapat dikembangkan lebih lanjut guna mengakomodir kepentingan non-nuclear

weapons states (NNWS) di bidang verifikasi perlucutan senjata nuklir, khususnya terkait

prinsip inklusivitas dan aspek pembangunan kapasitas.

10. UN Peacekeeping Ministerial (UNPM): Uniformed Capabilities, Performance and Protection

Kepemimpinan Indonesia pada UN Peacekeeping Ministerial (UNPM): Uniformed

Capabilities, Performance and Protection di Markas Besar PBB, New York, 29 Maret 2019,

yang dihadiri sekitar 130 negara. Pertemuan berhasil menjaring pledges dari negara-negara

T/PCCs untuk memenuhi kebutuhan spesifik MPP PBB di berbagai unit satgas serta

kebutuhan akan pelatihan dan pembangunan kapasitas, kapabilitas, kontrubusi dana,

mekanisme prosekusi SEA dan peningkatan female peacekeepers. Indonesia telah

menyampaikan pledges untuk berbagai unit satgas dengan total pasukan sejumlah ±2.000

personel, yang telah didaftarkan secara on-line ke sistem UNPCRS pada tanggal 1 April

2019.

11. Open Debate on Counter Financing of Terrorism

Indonesia berkomitmen untuk melawan terorisme dan pendanaannya melalui kerja sama

internasional terutama adopsi dari Resolusi 2462 di mana Indonesia merupakan co-sponsor.

Komitmen ini disampaikan kembali pada saat kehadiran Pemri dalam Open Debate on

Counter Financing of Terrorism di New York pada 23-31 Maret 2019.

12. High Level Week SMU PBB Ke-74

Kepemimpinan Indonesia di rangkaian kegiatan pada High Level Week SMU PBB Ke-74

yang terdiri dari:

(i) Ministerial Peacekeeping Dinner: diskusi informal tingkat Menteri yang diselenggarakan

setiap tahun sejak tahun 2013 di sela-sela SMU PBB dan diadakan oleh Pemerintah

Finlandia, Indonesia, Rwanda, Uruguay, bekerja sama dengan International Peace

Institute (IPI). Indonesia pertama kali menjadi co-host pada tahun 2015.

(ii) Pertemuan 26 September 2019 yang mengangkat inisiatif Action for Peacekeeping

(A4P) dan inisiatif-inisiatif lainnya terkait reformasi UN Peacekeeping.

32

(iii) Pertemuan tanggal 25 September 2019 yang mengangkat tema “Enhancing

Partnerships between the UN and International Organization, Regional, and Sub-

regional Organizations.”

13. Good Offices Outreach

Indonesia dan Australia, selaku Ketua Bersama Bali Process telah menyelenggarakan Good

Offices Outreach ke Dhaka, Bangladesh, dan Naypyitaw, Myanmar, tanggal 17-19 November

2019. Outreach dilaksanakan guna mendapatkan masukan dari Bangladesh dan Myanmar

mengenai situasi di Rakhine dan Cox’s Bazar serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh Bali

Process, sesuai mandatnya, untuk membantu percepatan repatriasi pengungsi. Kedua Ketua

Bersama mendorong Bangladesh dan Myanmar untuk dapat memanfaatkan Bali Process

mengingat Bali Process forum yang relevan untuk menanggulangi isu migrasi ireguler di

mana kedua negara terdampak sama-sama menjadi anggota.

Kepemimpinan Indonesia pada Regional Support Office (RSO) Bali Process. Pada bulan

April hingga Oktober 2019, seorang staf Fungsional Diplomat dari Direktorat Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu

ditugaskan sebagai Wakil Pemri pada Regional Support Office (RSO) Bali Process.

Penugasan tersebut telah memberikan pengaruh bagi penguatan kerja sama dalam

penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang antara Indonesia dengan

Australia maupun negara-negara anggota Bali Process lainnya.

2. Analisa IKU 2: Jumlah sidang/ pertemuan internasional di bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh indonesia di forum

multilateral;

IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

Sidang/ pertemuan internasional yang diprakarsai oleh indonesia di forum multilateral adalah

inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional yang membahas isu-isu

multilateral.

Sedangkan sumber data untuk perhitungan IKU ini berasal dari dokumen-dokumen hasil

sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll); kertas posisi,

statement Delri.

Jumlah sidang/ pertemuan internasional yang dilaksanakan x 100%

Jumlah pertemuan/event yang diprakarsai oleh Indonesia

33

IKU

ESELON II TARGET CAPAIAN

INFORMASI

KINERJA JUMLAH

CAPAIAN

2019 (%)

CAPAIAN

2018 (%)

CAPAIAN

2017 (%)

DATA

DUKUNG

IKU 2

Jumlah

sidang/

pertemuan

internasion

al di bidang

Keamanan

Internasion

al dan

Perlucutan

Senjata

yang

diprakarsai

oleh

Indonesia di

forum

multilateral

8 sidang 8 sidang Jumlah

posisi

Indonesia

yang

diterima

8 100% 85.71 % 128% Dokumen-

dokumen hasil

sidang (laporan

Delri, resolusi,

keputusan,

presidential/chai

rman statement,

dll), kertas

posisi,

statement Delri.

Jumlah

posisi

Indonesia

yang

disampaikan

8

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari segi capaian dibandingkan 2018, meskipun di tahun

2017 terlihat mengalami penurunan, namun capaian di 2019 bernilai 100% yang menandakan

jika perencanaan dan capaian telah tepat sasaran. Direktorat KIPS juga berperan aktif

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 2

Realisasi Kinerja

34

memprakarsai sejumlah sidang/ pertemuan internasional terkait Keamanan Internasional dan

Perlucutan Senjata. Dari 8 sidang/pertemuan internasional yang diprakarsai pada tahun 2019,

keseluruhnya telah diterima. Beberapa sidang/pertemuan internasional yang telah diterima dan

bernilai strategis antara lain adalah:

1. The Global Counterterrorism Forum Countering Violent Extremism Working Group Workshop

on Counter and Alternative Narrative

KIPS Kemlu bekerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai co-chair the Global

Counterterrorism Forum Countering Violent Extremism Working Group Workshop on Counter

and Alternative Narrative di Jakarta, 24-25 Juni 2019. Peserta berasal dari elemen pemerintah,

organisasi internasional, dan sektor swasta. Kegiatan tessebut bertujuan untuk membentu

narasi bersama dalam melawan terorisme dan ekstrimisme yang berkelanjutan.

Gambar 2. GCTF CVE WG Workshop on Counter and Alternative Narrative

2. Regional Table-Top Exercise on Chemical Emergency Response

Regional Table-Top Exercise on Chemical Emergency Response merupakan kegiatan yang

diadakan oleh KIPS bekerja sama dengan OPCW pada 29 Oktober – 1 November 2019 di

Bali. Kegiatan ini merupakan kedelapan kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dengan

menghadirkan 17 negara Asia dan perwakilan instansi terkait dari Indonesia. Tujuan dari

kegiatan ini adalah dalam rangka peningkatan kapasitas negara anggota melalui

pengaplikasian Article X on Assitance and Protection against Chemical Weapons di kawasan

Asia Pasifik yang melihat posisi strategis kawasan sebagai hub perdagangan bahan kimia.

3. The 17th CBRN National Focal Point (NFP) Round-Table Meeting (RTM) for South-East Asia

(SEA)

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bogor pada 10-13 Desember 2019 yang merupakan kerja

sama co-hosting Kemlu dengan Uni Eropa dalam kerangka kerja sama regional EU CBRN

Centre of Excellence in South East Asia (EU-CBRN CoE SEA) dan mengundang peserta dari

35

berbagai instansi terkait. Kegiatan koordinasi rutin tahunan para National Focal Point (NFP) ini

bertujuan untuk mengkaji dan membahas kemajuan kerja sama tata kelola risk mitigation isu

CBRN (chemical, biologica, radiological, and nuclear) di kawasan Asia Tenggara dan

merencanakan program di tahun berikutnya.

4. Rangkaian Kegiatan Side Event UNPM Tahun 2019, 28 Maret 2019

Di sela-sela pertemuan UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) tahun 2019, Indonesia telah

mengadakan side event berbentuk Triangular Formula Meeting on Training, Capacity

Building, Safety and Security, and Performance of UN Peacekeeping di ECOSOC Chamber,

Markas Besar PBB. Indonesia merupakan negara penggagas sekaligus Co-Chair dari

pertemuan tersebut. Negara-negara Co-Chairs lainnya adalah RRT, Pakistan, Maroko dan

Mesir.

Triangular Formula Meeting merupakan pertemuan yang melibatkan tiga stakeholder kunci

yakni T/PCCs, Sekretariat PBB dan DK PBB. Pertemuan kali ini merupakan

penyelenggaraan pertama kalinya, dan dimaksudkan sebagai wahana dialog inklusif untuk

membahas mengenai isu-isu pelatihan, pembangunan kapasitas, keamanan dan

keselamatan serta performance dalam konteks implementasi mandat peacekeeping di

lapangan.

Pertemuan dihadiri sekitar 100 peserta, dimana mayoritas peserta menyampaikan

pengakuan atas manfaat Triangular Formula Meeting dan mendorong agar format pertemuan

tersebut dapat terus digunakan kedepannya, guna membahas hal-hal penting terkait MPP

PBB. Triangular Formula Meeting juga dipandang dapat menjadi tools yang berkontribusi

bagi implementasi A4P.

5. Penyelenggaraan Pertemuan Kelima Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

(WG TIP)

Indonesia telah menjadi host rangkaian pertemuan Kelima Bali Process Working Group on

Trafficking in Persons (WG TIP) di Jakarta, Indonesia, 18-20 Juni 2019. Pertemuan WG TIP

didahului dengan penyelenggaraan Bali Process Symposium on Supply Chain

Transparency. Salah satu capaian yang digarisbawahi adalah pembuatan “Bali Process

Policy Guide on Following the Money on Trafficking in Persons Cases” yang telah menjadi

rujukan negara-negara dan di forum internasional, seperti Majelis Umum PBB serta sesi

“Business and Human Rights” di Dewan HAM. Pertemuan menyepakati rencana

pengembangan Bali Process Compedium of Good Practices on Supply Chain Transparency

serta proposal untuk membahas keterkaitan korupsi dengan TPPO.

36

6. Roundtable Discussion dalam Rangka Asia Dialogue on Forced Migration 2019

Kepemimpinan Indonesia pada Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) di Jakarta,

Indonesia, 28-29 Juni 2019. Pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa

menyampaikan bahwa dalam laporan Sekjen PBB, disampaikan bahwa ASEAN adalah

yang dipercaya dapat mengatasi isu Rakhine State. Fokus ASEAN saat ini adalah untuk

repatriasi dan reintegrasi pengungsi Rakhine State. Terkait hal ini, disampaikan pula

perkembangan terkait krisis migrasi ireguler di perbatasan Myanmar dan Bangladesh sejak

Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Bali Process (BPMC VII) di Bali tanggal 7 Agustus 2018,

termasuk diantaranya penyelenggaraan Preliminary Needs Assessment (PNA) oleh AHA

Centre.

7. Side Event: Penyelenggaraan Resepsi Diplomatik

Disela-sela Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019, Indonesia telah

menyelenggarakan serangkaian side event untuk menampilkan kontribusi Indonesia bagi

perdamaian dan pertunjukan budaya Indonesia.

a. Pada tanggal 6-17 Mei 2019, Indonesia menampilkan Pameran Foto di Markas Besar

PBB dengan tema “Investing in Peace”. Pameran tersebut dibuka langsung oleh Menteri

Luar Negeri RI dan menampilkan berbagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian

dunia melalui empat pilar yakni: pembangunan, demokrasi, kemanusiaan dan

pemberdayaan perempuan.

b. Guna menandai berakhirnya Presidensi Indonesia di DK PBB, pada tanggal 30 Mei

2019 juga telah diselenggarakan Resepsi Diplomati dan Pertunjukan Budaya. Kegiatan

tersebut juga dimanfaatkan untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia dan

menggalang dukungan bagi pencalonan keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM

periode 2020-2022. Resepsi diplomatic dan pertunjukan budaya menampilkan dekorasi

tradisional khas Indonesia dan berbagai sajian nusantara, serta Tari Saman Gayo

Aceh.

8. Konsultasi RI-Ethiopia

Terselenggaranya Pertemuan Konsultasi ke-1 antara RI dan Ethiopia mengenai

pembentukan co-deployment peacekeeping contingent yang terealisasi pada tahap awal

berupa terbentuknya Letter of Intent on Cooperation on Peacekeeping Operations yang

ditandatangani oleh Menlu RI dan Menlu Ethiopia disela-sela High Level Week Sidang

Majelis Umum PBB ke-74 di Markas PBB, New York.

37

9. Workshop on the Chemical Supply Chain Safety and Security Management for the Member

States of the OPCW in Southeast Asia

Workshop on the Chemical Supply Chain Safety and Security Management for the Member

States of the OPCW in Southeast Asia, di Bogor, 19-21 November 2019 dilaksanakan

Direktorat KIPS bersama dengan OPCW dan Chemical Security Program/US Department

of State di Bogor pada 19-21 November 2019. Kegiatan dimaksud merupakan kegiatan

regional kedua yang diadakan oleh OPCW bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia

pada tahun 2019. Regional Workshop diikuti oleh 28 peserta perwakilan lembaga terkait

dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Amerika Serikat, serta merupakan bentuk

implementasi dari Article XI Konvensi Senjata Kimia (KSK) yaitu Economic and

Technological Development.

3. Analisa IKU 3: Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan

nasional;

Rekomendasi yang telah disetujui pada tingkat multilateral yang menuntut implementasi di

tingkat nasional. Hasil akhir rekomendasi dapat berupa kebijakan; rencana aksi; dan peraturan

perundang-undangan, termasuk yang dimaksudkan untuk ratifikasi.

Sumber data untuk perhitungan IKU ini berasal dari: ketentuan perundang-undangan yang

disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia

(yang dapat berupa UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka

mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia dalam isu keamanan internasional,

senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara

dan terorisme.

IKU ESELON

II TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

IKU 3

Persentase

rekomendasi

dari forum

multilateral

di Bidang

Keamanan

90% 111,11% 90.91% 110% Jumlah

kepemimpinan

Indonesia

yang

dilaksanakan

35

%

Laporan

penyelenggar

aan

Konferensi

Internasional

Jumlah

kepemimpinan 35

38

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata yang

ditanggapi

oleh

pemangku

kepentingan

nasional

Indonesia

yang diusulkan

Pada tahun 2019, capaian IKU 3 Dit. KIPS mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya,

Forum multilateral sendiri merupakan wadah strategis untuk menginisiasi tanggapan konstruktif

di antara berbagai pemangku kepentingan nasional terkait isu-isu kunci dan perkembangan

dalam bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Beberapa sidang/pertemuan

internasional yang telah ditanggapi dan oleh para pemangku kepentingan nasional antara lain

adalah:

1. Konsinyering National Cost Data, Bogor, 24-26 April 2019

Konsinyering National Cost Data diselenggarakan untuk menindaklanjuti permintaan PBB

kepada Indonesia dan negara-negara T/PCCs lainnya untuk penyampaian kertas kerja

(issue paper) dan data cost bagi negosiasi Working Group on Contingent Owned Equipment

(COE) yang akan diselenggarakan di New York pada Januari 2020. Konsinyering dihadiri

oleh 34 orang perwakilan dari 6 (enam) Kmenterian/Lembaga.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 3

Realisasi Kinerja

39

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Konsinyering, Direktorat KIPS telah menyampaikan 3

issue papers masukan Indonesia untuk perubahan COE Manual 2017 kepada Sekretariat

PBB, vide PTRI New York, yaitu:

a. Issue paper mengenai usulan timeframe penyelesaian klaim kerusakan (damage) major

equipment dalam kurun waktu 1 tahun.

b. Issue paper mengenai asistensi PBB bagi satgas di misi yang menemui kesulitan dalam

pengurusan entry clearance bagi kedatangan suku cadang ke daerah misi yang

dibutuhkan untuk kegiatan maintenance satgas.

c. Issue paper mengenai usulan pemberian additional 10% maintenance reimbursement

rate bagi major equipment yang rusak akibat excessive workload di misi, sekaligus

usulan revisi batasan 7 tahun atau 50% usia pakai untuk mendapatkan transportasi

pembiayaan PBB bagi pengiriman peralatan baru ke misi.

Gambar 3. Konsinyering Penyusunan National Cost Data

2. Pencetakan Buku Presidensi Indonesia di DK PBB bulan Mei 2019 dan Lensa Satu Tahun

Indonesia di DK PBB Tahun 2019 serta Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Presidensi

Indonesia pada DK PBB, 16 Agustus 2019

Dalam rangka membentuk institutional memory dan menciptakan legacy terkait

keanggotaan Indonesia di DK PBB, telah diterbitkan dua buah buku, yaitu Buku Presidensi

Indonesia di DK PBB Mei 2019 dan Buku Lensa Satu Tahun DK PBB Indonesia Tahun

2019. Pada 16 Agustus 2019, Dirjen KS Multilateral telah meluncurkan Buku Presidensi

Indonesia di DK PBB Mei 2019 bertempat di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri

dengan dihadiri sejumlah kepala perwakilan negara-negara anggota DK PBB.

3. Rapat Koordinasi Penyusunan Kerangka Dasar Konsep Peraturan Nasional Tentang

Implementasi Resolusi DK PBB, Surabaya, 29-31 Januari 2019

40

Resolusi DK PBB, sebagai suatu produk hukum internasional, dihasilkan dengan harapan

dapat memaksa kepatuhan seluruh negara dunia secara serta merta (without delay) dan

langsung enforceable pada tingkat nasional. Namun demikian, pada praktiknya, penerapan

Resolusi DK PBB pada tingkat nasional dilakukan secara selektif dengan menggunakan

hukum nasional yang ada (existing law). Sehubungan dengan perlunya hukum nasional

disesuaikan sejalan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Resolusi DK PBB dan

perlunya kepentingan nasional tetap terlindungi, maka pada tanggal 28-30 Januari 2019 di

Surabaya telah dilaksanakan Expert Meeting Penyusunan Kerangka Dasar Konsep

Peraturan Nasional tentang Implementasi Resolusi DK PBB Penyusunan Kerangka Dasar

Konsep Peraturan Nasional. Pertemuan bertujuan untuk menghasilkan posisi bersama

berupa kejelasan mekanisme dan rujukan bagi Peradilan Umum dan Lembaga Eksekutif di

Indonesia dalam rangka penerapan Resolusi DK PBB.

4. Sosialisasi dan Jaring Masukan Peran dan Capaian Indonesia pada Dewan Keamanan

PBB di sejumlah universitas di seluruh Indonesia

Sepanjang tahun 2019, Kementerian Luar Negeri aktif melakukan berbagai kegiatan

outreach dalam rangka melakukan diseminasi informasi kepada publik domestik mengenai

peran dan capaian Indonesia di DK PBB. Tercatat sejumlah kegiatan outreach, baik berupa

diskusi publik, kuliah umum maupun jaring masukan dilaksanakan di sejumlah universitas

di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Palembang, Depok, Tangerang, dan Samarinda. Selain

itu, juga dilakukan kegiatan simulasi persidangan DK PBB di sejumlah universitas dan di

sela-sela Diplofest pada berbagai kota, yang diikuti para pelajar dan mahasiswa. Adapun

kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang 2019 adalah:

a. Sosialisasi DK PBB di UPH, Tangerang, 30 Januari 2019

b. Sosialisasi Keanggotaan Indonesia di DK PBB, UGM, Yogyakarta, 7 Februari 2019

c. Sosialiasi DK PBB dengan Universitas Sriwijaya Palembang, 26 Maret 2019

d. Sosialisasi Universitas Parahyangan, Bandung bulan Agustus 2019

e. Sosialisasi dengan UIN Raden Fatah Palembang, 15 Oktober 2019

f. Sosialiasi di FISIP dan FH Universitas Indonesia, 9-10 Oktober 2019

g. Sosialisasi di Universitas Padjadjaran Bandung, Oktober 2019

h. Partisipasi pada kegiatan simulasi sidang DK PBB di sela penyelenggaraan Diplofest

di Padang, Makassar dan Semarang

i. Workshop DK PBB dengan Belanda dan Inggris, Jakarta, 28 Februari-1 Maret 2019.

j. Workshop FHUI ISILL 23-24 April 2019 di Jakarta.

5. Seminar TPNW

41

Seminar Rencana Ratifikasi Pemerintah Indonesia terhadap Treaty on the Prohibition of

Nuclear Weapons (TPNW) dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 8

Februari 2019. Tujuan dari seminar ini adalah sebagai wadah diskusi bagi para pemangku

kepentingan terkait untuk dapat memberikan pandangan secara akademis maupun teknis

atas rencana ratifikasi Pemri terhadap TPNW. Sebagai tindak lanjut, telah diadakan Rapat

Interkem membahas rencana ratifikasi Pemri pada tanggal 19 Maret 2019 di Jakarta.

6. Focus Group Discussion (FGD) Memetik Pelajaran dari Pengalaman Lokal dalam

Pembangunan dan Pemeliharaan Perdamaian: Pengalaman Pengelolaan Konflik di Ambon

dan Maluku dan Pencarian Data Primer, Ambon, 13-16 Februari 2019 dan Diskusi Terbatas

dalam rangka Jaring Masukan untuk Penyusunan Konsep Pijakan Kebijakan

Pembangunan Perdamaian Indonesia, 11 Februari 2019

Kementerian Luar Negeri telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Memetik

Pelajaran dari Pengalaman Lokal dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Perdamaian:

Pengalaman Pengelolaan Konflik di Ambon dan Maluku pada tanggal 14 Februari 2019.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapat pelajaran langsung mengenai peran aktif

masyarakat sipil dan kelompok wanita dalam membentuk perdamaian pada konflik di

Ambon dan Maluku yang berlangsung pada tahun 1999 – 2005. FGD menghadirkan para

nara sumber yang memiliki pengalaman dan terlibat langsung dalam inisiatif penyelesaian

konflik di Ambon dan Maluku. Pengalaman penyelesaian konflik di Ambon dan Maluku

merupakan best practice yang dimiliki Indonesia yang dapat dijadikan aset dalam

membentuk kebijakan pembangunan perdamaian Indonesia. Dalam pengalaman di Ambon

Masyarakat sipil lokal merupakan salah satu motor penggerak utama dalam upaya

pencegahan kekerasan dan upaya penyelesaian konflik di Ambon dan Maluku. Para

penggiat lokal tersebut berperan sebagai mitra bagi pemerintah daerah di saat konflik.

Selain itu, mereka berperan penting dalam menjalin komunikasi antar komunitas yang

saling bertikai guna menimbulkan rasa saling percaya yang merupakan elemen penting

dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian.

7. FGD Optimalisasi Peran Polugri di Kawasan Asia Timur dalam Konteks Keanggotaan

Indonesia dalam DK PBB, Bandung, 3-5 Maret 2019

FGD Optimalisasi Peran Polugri RI di Kawasan Astimpas dalam Konteks Keanggotaan

Indonesia pada DK PBB telah diselenggarakan di Bandung tanggal 3 – 5 Maret 2019.

Diskusi dihadiri wakil K/L terkait yaitu Bakamla, Kemenko Polhukan dan Satker terkait

Kemlu. Diskusi mengangkat perkembangan kebijakan politik luar negeri RI di kawasan Asia

Timur, termasuk pandangan Pemri terkait beberapa inisiatif regional yang diusung negara-

negara di kawasan, seperti Belt and Road Initiative RRT, Free and Open Indo-Pacific

42

Jepang, New Southern Policy Korea Selatan. Selain itu, juga dibahas isu-isu prioritas pada

keanggotaan tidak tetap RI di DK PBB, serta perkembangan terkini konsep Indo-Pacific.

8. Engagement dengan Media Nasional dan Media Sosial

Dalam rangka menggalang dukungan publik, Kementerian Luar Negeri juga aktif

melakukan diseminasi informasi dan kampanye melalui media massa, baik media cetak,

media elektronik maupun media sosial, seperti Twitter dan Instagram. Sepanjang tahun

2019, telah diselenggarakan media gathering secara berkala dengan mengundang media

massa nasional. Selain itu, Menteri Luar Negeri RI (Menlu) beberapa kali menghadiri

kegiatan talk show di televisi nasional maupun melakukan wawancara yang ditayangkan di

televisi. Sejumlah konten infografis dan kegiatan mengenai DK PBB juga dimuat di media

cetak nasional. Kampanye melalui media sosial secara gencar juga dilakukan dengan

menampilkan konten infografis, komik berseri dan juga video. Hal ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda pengguna

media sosial mengenai peran Indonesia di DK PBB. Kegiatan yang telah dilaksanakan

antara lain:

a. Media Gathering Dirjen KSM pada bulan Januari, Maret, Juni dan Desember 2019

b. Perolehan Dukungan Publik atas Pelaksanaan Keanggotaan DK PBB Indonesia -

Infografis Kompas

c. Kampanye Media Sosial Twitter melalui Temu Influencer untuk mendukung

diseminasi informasi mengenai keanggotaan Indonesia di DK PBB

d. Optimalisasi Diseminasi Informasi Keanggotaan Indonesia di DK PBB melalui Kanal

Media Sosial dari Media Nasional (Promo Twitter, Facebook, IG Story)

e. Penayangan Rilis Berita dan Infografis mengenai Peran Indonesia di DK PBB dan

Diplomasi Indonesia untuk Dunia pada Situs Media Massa Nasional (Kilas Kemenlu)

f. Perolehan Dukungan Publik atas Pelaksanaan Keanggotaan DK PBB Indonesia -

Acara Ngopi Kompas yang dihadiri Menlu RI

g. Perolehan Dukungan Publik atas Pelaksanaan Keanggotaan DK PBB Indonesia –

Wawancara Dirjen KSM dengan Radio Sonora

h. Pengelolaan Materi Kampanye Media Sosial dan Situs Portal Kemenlu mengenai

Peningkatan Peran Indonesia dalam Keanggotaan di DK PBB sepanjang 2019

i. Bimbingan Teknis Terpadu Pengelolaan Media Digital dan Diseminasi Informasi Isu

Strategis bagi Pejabat Kemlu Anggota Satgas DK PBB dan Pejabat Diplomatik dan

Konsuler yang akan ditugaskan di Perwakilan RI, Bekasi, 26-29 Maret 2019

j. Kompetisi Foto Instagram dalam rangka Keanggotaan Indonesia sebagai Anggota

Tidak Tetap DK PBB

43

k. Pembuatan Webseries Damai untuk Damai yang ditayangkan melalui media

Youtube.

9. Rapat Rutin Pelaksana Harian TKMPP

Rapat ini merupakan rapat rutin sebagai wadah untuk menindaklanjuti berbagai

kesepakatan forum internasional oleh pemangku kepentingan dan kebijakan nasional serta

koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kontribusi Indonesia pada UN PKO. Tujuan

utama rapat adalah untuk perumusan kebijakan dan koordinasi langkah-langkah yang

diperlukan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Sepanjang tahun 2019, rapat

TKMPP telah dilaksanakan sebanyak 7 kali.

10. Kunjungan UNCTED

UN CTED (United Nations Counter Terrorism Executive Directorate) mengadakan

pertemuan di Jakarta pada 15-17 Juli 2019. Pertemuan ini dihadiri oleh instansi terkait dan

bertujuan sebagai wadah diskusi dalam isu-isu tematis dalam melawan terorisme.

11. Pembahasan Usulan Rekomendasi Kebijakan Pemri terhadap Isu Krimea dan Ukraina

Timur sebagai Isu Sensitif pada Keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK

PBB periode 2019-2020, Bandung, 24-26 Juli 2019

Kegiatan konsinyering diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2019 di Bandung. Tujuan

kegiatan adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia dalam

menghadapi konflik di wilayah timur Ukraina dan Semenanjung Krimea, khususnya saat

menjadi anggota DK PBB periode 2019 2020. Kegiatan ini menghadirkan narasumber/

pakar dalam bidang hubungan internasional, pengamat politik dan militer CSIS, dan peserta

dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Kegiatan mendiskusikan kebijakan Indonesia

menyikapi konflik di wilayah timur Ukraina dan Semenanjung Krimea, dengan

mempertimbangkan hukum internasional, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia,

termasuk dinamisme hubungan bilateral antara Indonesia baik dengan Ukraina maupun

dengan Rusia, serta dampaknya pada perkembangan di regional dan pada tataran

internasional. Dari kegiatan tersebut, diperoleh masukan, di antaranya adalah isu Krimea

kiranya tetap perlu mendapat perhatian Indonesia, terutama mengingat saat ini Indonesia

adalah anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia diharapkan dapat mengedepankan upaya

untuk mendorong CBM (Confidence Building Measures) bagi penciptaan suasana damai

antara Rusia dan Ukraina.

12. Rapat Pembahasan Permintaan Panel of Expert (PoE) Komite 1718 Dewan Keaman PBB

Terdapat permintaan dari PoE Komite 1718 DK PBB terkait Warga Negara Korea Utara

yang disinyalir memiliki aktivitas ekonomi dan finansial di Indonesia. Telah diadakan rapat

44

antarinstansi terkait pada tanggal 23 Desember 2019 di Jakarta guna menampung

masukan dalam menanggapi permintaan informasi tersebut.

13. National Training on Project 61: Sound Management of Chemicals and their Associated

Wastes in Southeast Asia (SEACHEM)

Direktorat KIPS telah bekerja sama di bawah kerangka European Union Chemical,

Biological, Radiological and Nuclear Centre of Excellence in Southest Asia (EU CBRN CoE

SEA) dalam pelaksanaan National Training for Project 61 (P61) on Sound Management of

Chemicals and their Associated Wastes in Southeast Asia (SEACHEM) yang

diselenggarakan pada tanggal 4-15 November 2019 di Bintaro, Tangerang Selatan.

Pelatihan nasional dimaksud diikuti oleh Kementerian/Lembaga terkait dan merupakan

tindak lanjut dari P61 Steering Committee Meeting, 7th International Meeting of National

Focal Points of the EU CBRN Risk Mitigation Centres of Excellence di Brussels, tanggal 11-

14 Juni 2019.

14. Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ke

Indonesia

Terdapat permintaan kerja sama dari PNNL terkait kerja sama Source Term Analysis of

Xenon (STAX). Telah dilaksanakan rapat koordinasi antarinstansi terkait pada tanggal 27

Desember 2019 di Jakarta guna membahas posisi dan menampung masukan yang sesuai

dengan kebijakan Pemri. Rapat menyepakati untuk belum menerima usulan kerja sama

tersebut mengingat Indonesia sudah memiliki perangkat Radioterjalinnya kerja sama erat

dengan IAEA

15. Koordinasi Teknis Satgas Dewan Keamanan PBB

Dalam rangka memperkuat koordinasi antar unit terkait Kemenlu, dan juga dengan instansi

terkait lainnya, secara berkala dilaksanakan koordinasi teknis, antara lain dalam rangka

persiapan Presidensi Indonesia bulan Mei 2019. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

antara lain:

a. Rapat Internal Kemenlu Persiapan Presiden DK, Jakarta, 14 Januari 2019

b. Konsinyering persiapan Side Event terkait Tema Presidensi Indonesia di Sela-Sela

Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019, Yogyakarta, 6-7

Februari 2019

c. Rapat Koordinasi Akhir Tahun Pertama Keanggotaan Indonesia di DK PBB 18-20

Desember 2019 di Bintaro

d. Rapat Evaluasi Anggaran (Rencana Penarikan Dana) yang dilaksanakan setiap bulan.

e. Video Conference dengan Perwakilan RI di Kawasan Afrika dan Timur Tengah.

45

16. Kerja Sama Penelitian dengan UI mengenai Penyusunan Naskah RUU tentang Keputusan

Organisasi Internasional

Untuk mendukung proses legislasi nasional pembentukan payung hukum pelaksanaan

Resolusi DK PBB dalam bentuk kajian akademis, telah dilakukan kerja sama dengan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Undang-Undang tentang Keputusan Organisasi Internasional. Kolaborasi

tersebut dimulai sejak tanggal 18 Februari 2019 dan menjadi bagian penting guna

mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas lebih lanjut

dengan Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan perjanjian kerja sama, maka

Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah merampungkan Laporan Sementara

Perancangan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keputusan

Organisasi Internasional dan Rancangan Undang-Undang tentang Keputusan Organisasi

Internasional. Untuk selanjutnya, Tim Penyusun Naskah Akademik Kementerian Luar

Negeri dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan menyelesaikan perumusan konsep

akhir dari Naskah Akademik dengan dilengkapi Rancangan Undang-Undang. Diharapkan

pada tahun 2020, baik Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang dapat

dirampungkan dan selanjutnya dilakukan uji publik.

4. Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi

kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata di

forum multilateral; dan

IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

Posisi/prakarsa/rekomendasi adalah sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang

sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral, khususnya yang terkait

dengan bidang kemaritiman dan polkam. Posisi/prakarsa/rekomendasi yang diterima adalah

posisi/prakarsa/rekomendasi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam

dokumen hasil sidang.

Sedangkan sumber data untuk perhitungan IKU ini berasal dari dokumen-dokumen hasil sidang

(laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll); kertas posisi, statement

Delri.

_ Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi yang diterima x 100% Jumlah posisi/prakarsa/rekomendasi yang disampaikan dalam persidangan

46

IKU ESELON

II

TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH % DATA DUKUNG

IKU 4

Persentase

posisi/prakar

sa/rekomend

asi

Indonesia

yang diterima

dalam

diplomasi

kemaritiman

dan polkam

di Bidang

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata di

forum

Multilateral

92% 108,70% 100% 92% Jumlah

kepemimpinan

Indonesia

yang

dilaksanakan

10

%

Laporan

penyelenggaraan

Konferensi

Internasional

Jumlah

kepemimpinan

Indonesia

yang

diusulkan

7

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 4

Realisasi Kinerja

47

Pada tahun 2019, Direktorat KIPS mendapatkan kenaikan capaian dari tahun 2017 dan 2018.

Dit. KIPS terus berupaya mendorong kepemimpinan Indonesia di berbagai forum internasional.

Upaya tersebut diwujudkan dengan menjadi chair dan fasilitator dari berbagai pertemuan

internasional. Pada tataran dalam negeri, Direktorat KIPS juga telah menyelenggarakan

pertemuan internasional pada tingkatan Menteri, pejabat senior maupun pakar pemerintah.

Upaya-upaya tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan Indonesia dalam memajukan

penyelesaian isu-isu terkait keamanan internasional, misi pemeliharaan perdamaian PBB,

senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara

dan penanggulangan terorisme. Adapun bentuk kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan

pada tahun 2019, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sesi ke-62 Commission on Narcotic Drugs (CND)

Sesi ke-62 Commission on Narcotic Drugs (CND) telah diselenggarakan di Wina, Austria,

tanggal 18-22 Maret 2019. Pertemuan dihadiri oleh 50 negara-negara anggota, 89 negara

peninjau (observers), serta perwakilan non-governmental organization. Delri melakukan

pengawalan terhadap 2 (dua) isu yang semakin mengemuka dalam pembahasan isu

narkotika global: (a) legalisasi dan ijin penggunaan cannabis untuk kepentingan non-medis

dan (b) dorongan penghapusan hukuman mati bagi pelanggar narkotika.

Gambar 4. Sesi Ke-62 CND

2. The 1st session of the UN Group of Governmental Experts (UN GGE) on Advancing

Responsible State Behavior in Cyberspace in the Context of International Security

Pada awal tahun 2019, PBB menunjuk Indonesia sebagai salah satu dari 25 pakar untuk

mendiskusikan mengenai potensi dan ancaman yang ada dalam dunia siber, termasuk

norma-norma, aturan dan prinsip yang dipatuhi oleh negara-negara. Pada pertemuan

pertama dari UN GGE dilaksanakan di New York tanggal 9-13 December 2019, Indonesia

48

berfokus kepada peran organisasi regional seperti ASEAN, hukum internasional, efektif

CBM, dan pentingnya capacity building.

3. G20 Anti-Corruption WG

Diterimanya posisi Indonesia pada rangkaian pertemuan Kedua G20 ACWG yang

dilaksanakan di Mexico City, Meksiko, tanggal 14-16 Mei 2019. Pertemuan berhasil

memfinalisasi pembahasan 2 (dua) deliverables, yaitu: (a) draft G20 High Level Principles

(HLPs) for the Effective Protection of Whistleblower dan (b) draft G20 Compendium of Good

Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructure Development. Pada

kesempatan ini, Indonesia menyampaikan intervensi mengenai survei integritas KPK.

Survei ini bertujuan untuk melakukan pemetaan resiko korupsi seperti: suap/gratifikasi

dalam layanan, pengelembungan anggaran, serta nepotisme dalam perekrutan pegawai

hingga rekayasa pengadaan barang dan jasa.

4. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)

Diterimanya posisi Indonesia pada Sidang Sesi ke-28 Komisi Pencegahan Kejahatan dan

Peradilan Pidana / Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina,

Austria, tanggal 20-24 Mei 2019. Delri menyampaikan bahwa Pembenahan sistem

peradilan dan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan adalah bagian dari Nawa

Cita yang ditujukan untuk membentuk masyarakat yang damai, aman, dan berkeadilan,

sebagaimana yang dimandatkan oleh SDGs. Selain itu, Indonesia menjadi co-sponsor pada

resolusi L.3 (Countering child sexual exploitation and sexual abuse online), L.5 (Integrating

sport into youth crime prevention and criminal justice strategies), dan L.8 (Technical

assistance provided by UNODC related to counter-terrorism). Pertemuan memutuskan

penyelenggaraan Sidang ke-14 Crime Congress di Kyoto, Jepang, pada tanggal 20-27 April

2020.

5. 9th Meeting of the Working Group on Trafficking in Persons (WG TIP)

Diterimanya posisi Indonesia pada 9th Meeting of the Working Group on Trafficking in

Persons (WG TIP) di Wina, Austria, tanggal 9-11 September 2019. Pertemuan dihadiri oleh

82 negara pihak Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,

Especially Women and Children UNTOC, termasuk Indonesia. Pertemuan ke-9 Working

Group on Trafficking in Persons agenda utamanya adalah membahas upaya pencegahan

tindak pidana perdagangan orang serta peran pejabat diplomatik dan konsuler pada Misi

Diplomatik/Konsuler dalam menangani perdagangan orang. Pada pertemuan ini, selain

menyampaikan upaya yang telah dilaksanakan Pemri terkait isu dimaksud, Indonesia juga

menyampaikan sejumlah rekomendasi, yaitu: peningkatan engagement dengan sektor

bisnis dan NGO serta untuk saling belajar praktek terbaik di negara-negara lain guna

49

mendukung implementasi Protokol dan pentingnya pelaksanaan kewajiban mandatory

consular notification sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on Consular Relations.

6. 3rd G20 ACWG yang dilaksanakan di Paris, Perancis

Diterimanya posisi Indonesia pada rangkaian pertemuan Ketiga G20 ACWG yang

dilaksanakan di Paris, Perancis, tanggal 7-9 Oktober 2019. Pertemuan terdiri dari: (i.)

Pertemuan Ketiga G20 ACWG, tanggal 7-8 Oktober 2019; (ii.) Pertemuan Gabungan G20

ACWG dan OECD Working Group on Bribery, tanggal 8 Oktober 2019; serta (iii.) Side

event: Best Practices in Promoting Transparency and Accountability in Asset Return

tanggal 9 Oktober 2019. Pada Rangkaian Pertemuan dimaksud, Indonesia menyampaikan

pandangan mengenai tindak pidana korupsi dalam pengembangan infrastruktur,

khususnya terkit pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

7. 24th Session of the Conference of the States Parties to the Chemical Weapons Convention

Diterimanya posisi Indonesia pada rangkaian the 24th Session of the Conference of the

States Parties to the Chemical Weapons Convention (CSP-24) di Den Haag, Belanda, 25 -

29 November 2019. Delri dipimpin oleh Dubes RI Den Haag dengan anggota dari Kemlu,

Kemenperin. Beberapa agenda selama CSP-24 yang mendapatkan perdebatan adalah

Draft decision 2020 OPCW program and budget; Addressing the threat from chemical

weapons/C-SS-4/DEC.3 atau IIT; dan isu kepatuhan pada Article XI KSK atas embargo

unilateral ke beberapa negara pihak (Iran, Kuba, Venezuela).

8. Reconvened 62nd Commission on Narcotic Drugs, di Wina, Austria

Diterimanya posisi Indonesia pada Reconvened 62nd Commission on Narcotic Drugs, di

Wina, Austria, 12-13 Desember 2019. Sidang reconvened Sesi ke-62 CND mendengarkan

laporan tahunan INCB tahun 2019, yang kembali menyerukan pentingnya memperhatikan

Hak Asasi Manusia dalam penanggulangan masalah narkotika global, termasuk

pentingngya penghapusan hukuman mati untuk pelanggaran kejahatan narkotika. Pada

pertemuan ini, Delri Indonesia kembali menekankan bahwa pemberian hukuman mati

bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia, serta masih menjadi bagian dari

hukum positif Indonesia. Selain itu, pemberian vonis hukuman mati di Indonesia hanya

diberikan untuk kejahatan-kejahatan serius, termasuk kejahatan narkotika, setelah melalui

proses yang panjang dan pertimbangan yang matang.

5. Analisa IKU 5: Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi

maritim dan polkam di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.

IKU tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran sebagai berikut:

50

Target peningkatan kemampuan adalah potensi dan kesempatan bagi peningkatan kemampuan

peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan

Senjata.

Sedangkan sumber data untuk perhitungan IKU ini berasal dari dokumen hasil event di Indonesia

(laporan panitia, laporan rapat interkementerian, sosialisasi, seminar, dan focus group

discussion).

IKU ESELON

II TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

IKU 5

Persentase

peningkatan

kemampuan

peserta

terkait

diplomasi

maritim dan

polkam di

Bidang

Keamanan

Internasional

dan Perlucutan

Senjata

83% 106,02% 124 % 100% Jumlah

Rekomendasi

yang

dihasilkan

5 % Ketentuan

perundang-

undangan

yang disahkan

untuk

meratifikasi

atau

mengimpleme

ntasikan

kesepakatan

internasional di

Indonesia (UU,

PP, Perpres,

dll), serta

hasil-hasil lain

dari aktivitas

dalam rangka

mengimpleme

ntasikan

kesepakatan

multilateral di

Indonesia.

Jumlah

Kesepakatan

Multilateral

yang perlu

ditindaklanjuti

1

Jumlah event terkait diplomasi maritim dan polkam yang dilaksanakan _____ x 100%

Jumlah event yang disepakati untuk diselenggarakan

51

Pada tahun 2019 dan 2018, Dit. KIPS mencapai capaian di atas target 100% dan di tahun

2019 terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2017. Dit. KIPS di dalam hal capaian IKU-5 yaitu

Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional bagi terwujudnya

pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personil pada Tahun 2019, Direktorat KIPS

telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam

mewujudkan Vision 4.000 Peacekeepers diantaranya sebagai berikut:

1. Diterimanya posisi Indonesia pada forum UN Special Committee on Peacekeeping

Operations (C34) di Markas PBB, New York.

2. Terselenggaranya side event berupa trilateral konsultasi TPCCs, DK PBB, dan

Sekretariat PBB mengenai implementasi inisiatif Action for Peacekeeping disela-sela UN

Peacekeeping Defense Ministerial Meeting di Markas PBB, New York.

3. Diterimanya pledges Indonesia untuk pengiriman satgas-satgas baru pada UN

Peacekeeping Operations dengan total kekuatan 2000 personil pada UN Peacekeeping

Defense Ministerial Meeting di Markas PBB, New York.

4. Diadopsinya Presidential Statement DK PBB usulan Indonesia tentang Training &

Capacity Building Peacekeeping pada Open Debate Presidensi Indonesia di DK PBB di

Markas PBB, New York.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 5

Realisasi Kinerja

52

5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggelaran pasukan MPP PBB Indonesia

Satgas RDB di MONUSCO, Republik Demokratik Kongo, yang dinilai memiliki tingkat

performance sangat baik

6. Terlaksananya Negosiasi dan Penandatanganan MoU Pengiriman Satgas Formed

Police Unit Polri di UNAMID dan Satgas Formed Police Unit Polri di MINUSCA di UN

Police Division, Markas Besar PBB New York, 14-22 November 2019.

Gambar 5. Penandatanganan MoU

6. Analisa IKU 6: Nilai evaluasi AKIP Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan

Senjata

Nilai Evaluasi AKIP Setditjen KS Multilateral diperoleh dengan:

IKU ESELON

II TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

IKU 6

Nilai evaluasi

AKIP

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata

76,45 96,78% 99,89% - Nilai AKIP

Setditjen KS

Multilateral

73,99 % Laporan Nilai

AKIP

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata.

Target Nilai

Evaluasi

AKIP Ditjen

KS

Multilateral

76,45

53

Pada tahun 2019 terjadi penurunan pencapaian dibandingkan tahun 2018 namun capaian telah

diatas target. AKIP sendiri adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban

secara periodik. Evaluasi AKIP mencakup seluruh proses pengelolaan kinerja dari suatu

organisasi secara baik dan akuntabel di alam satu siklus kinerja, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi.

Dalam hal ini, penyusunan dokumen AKIP seperti Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan

Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan pengelolaan kinerja

organisasi yang akuntabel.

7. Analisa IKU 7: Persentase realisasi anggaran di Direktorat Keamanan Internasional

dan Perlucutan Senjata

IKU Indeks Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen KS Multilateral diperoleh dengan:

Sistem pengganggaran yang terencana disertai dengan transparansi dan akuntabilitas

menjadi hal penting untuk melaksanakan kegiatan atau program dalam rangka pencapaian

sasaran tahunan Direktorat KIPS. Adapun dana yang digunakan untuk membiayai seluruh

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 6

Realisasi Kinerja

Realisasi anggaran_____ x 100% Target realisasi anggaran

54

kegiatan dalam rangka penetapan sasaran strategis tahun 2019 tersebut berasal dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat KIPS.

IKU ESELON

II TARGET

CAPAIAN

2019

CAPAIAN

2018

CAPAIAN

2017

INFORMASI

KINERJA JUMLAH %

DATA

DUKUNG

IKU 7

Persentase

realisasi

anggaran di

Direktorat

Keamanan

Internasional

dan

Perlucutan

Senjata

100 96,32% 97,11% - Realisasi

anggaran

96,32 % Data

SP2D dan

Monitoring

dan

Evaluasi.

Target

realisasi

anggaran

100

Pada tahun 2019, capaian realisasi anggaran terjadi penurunan, hal ini dikarenakan

adanya anggaran tambahan untuk DK PBB yang nilainya besar dan adanya beberapa kendala

yang akan dijabarkan pada bagian kendala.

3.4. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA

Capaian sasaran berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel

dibawah ini:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

CAPAIAN IKU 7

Realisasi Kinerja

55

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2019

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada

forum multilateral di Bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata

90% 100% 111,11%

2 Jumlah sidang/ pertemuan internasional di

bidang Keamanan Internasional dan

Perlucutan Senjata yang diprakarsai oleh

Indonesia di forum multilateral

8 sidang 8 sidang 100%

3 Persentase rekomendasi dari forum

multilateral di Bidang Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata yang

ditanggapi oleh pemangku kepentingan

nasional

90% 100%

111,11%

4 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi

Indonesia yang diterima dalam diplomasi

kemaritiman dan polkam di Bidang

Keamanan Internasional dan Perlucutan

Senjata di forum multilateral

92% 100%

108,70%

5 Persentase peningkatan kemampuan

peserta terkait diplomasi maritim dan polkam

di Bidang Keamanan Internasional dan

Perlucutan Senjata

83% 88% 106,02%

6 Nilai evaluasi AKIP Direktorat Keamanan

Internasional dan Perlucutan Senjata

76,45% 73,99% 96,78%

7 Persentase realisasi anggaran di Direktorat

Keamanan Internasional dan Perlucutan

Senjata

100% 96,32% 96,32%

Rata-Rata 104,15%

3.5. REALISASI ANGGARAN

Sistem pengganggaran yang terencana disertai dengan transparansi dan akuntabilitas

menjadi hal penting untuk melaksanakan kegiatan atau program dalam rangka pencapaian

sasaran tahunan Direktorat KIPS. Adapun dana yang digunakan untuk membiayai seluruh

56

kegiatan dalam rangka penetapan sasaran strategis tahun 2019 tersebut berasal dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat KIPS.

Pada tahun 2019, Direktorat KIPS memperoleh DIPA sebesar Rp 46.825.638.000,-. Adapun,

realisasi anggaran Direktorat KIPS mencapai Rp 45.101.677.711,- atau 96,32% Secara garis

besar, pemanfaatan anggaran tersebut tergambar dalam tabel berikut:

REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT KIPS TAHUN 2019

Pagu Terakhir

(Rupiah)

Realisasi 2019 Sisa Anggaran (Rupiah)

Rupiah (%)

Rp. 46.825.638.000,- 45.101.677.711,- 96,32% 1.723.960.289

Realiasi 2018

Rp. 13.356.393.000,- 13.019.688.047 97,11% 336.704.953

Realisasi 2017

Rp. 10.510.800.000,- 9.907.769.452 94,26% 603.030.548

Penyerapan Anggaran Direktorat KIPS pada tahun 2019 mengalami penurunan dari sisi

persentase. Adapun kendala utama dalam realisasi anggaran pada tahun 2019 disebabkan oleh

faktor utama, yaitu keberadaan anggaran Satgas DK tahun pertama yang besar dan tersebar di

berbagai unit kerja Kementerian Luar Negeri menyebabkan beberapa anggaran tidak

termaksimalkan pemanfaatannya dengan baik. Hal ini berdampak secara garis besar realisasi

anggaran Dit. KIPS secara keseluruhan.

93%

93%

94%

94%

95%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

2017 2018 2019

REALISASI ANGGARAN

Realisasi Kinerja

57

Namun demikian, Direktorat KIPS telah berupaya secara optimal untuk memanfaatkan

ketersediaan anggaran untuk memajukan kepentingan RI di bidang keamanan internasional,

senjata konvensional dan senjata pemusnah massal, penanggulangan kejahatan lintas negara

dan terorisme.

58

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dokumen Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat KIPS kepada

seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut, dokumen ini akan menjadi bahan evaluasi atas

pelaksanaan kegiatan di tahun 2019, yang diharapkan dapat memberikan informasi dan

masukan untuk perbaikan kinerja Direktorat KIPS pada tahun-tahun mendatang.

Secara umum, dapat disimpulkan target pencapaian kinerja Direktorat KIPS pada tahun

2019 telah tercapai dengan baik dan memberikan hasil yang positif terhadap upaya

meningkatkan peran Indonesia dalam isu keamanan internasional, pemeliharaan perdamaian,

senjata konvensional dan senjata pemusnah massal, penanggulangan kejahatan lintas negara

dan penanggulangan terorisme.

Sebagai catatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat KIPS pada tahun 2019 telah

meningkatkan profil Indonesia dalam penanganan isu terkait Direktorat KIPS. Indonesia juga

telah berperan aktif menunjukkan kepemimpinannya dengan menyelenggarakan dan menjadi

ketua dalam sejumlah pertemuan pada tingkat Menteri, Pejabat Senior maupun Kelompok Ahli

di berbagai forum multilateral.

Sebagaimana sifat intermestik dari Politik Luar Negeri Indonesia, Direktorat KIPS pada

tahun 2019 terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk

mengimplementasikan berbagai kesepakatan internasional yang telah disetujui Pemerintah

RI. Instansi teknis terkait juga telah dilibatkan sebagai bagian dari anggota Delegasi RI di

berbagai pertemuan internasional. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan tugas

Politik Luar Negeri, namun juga memberikan lesson learned dan memfasilitasi pertukaran

informasi serta best practices yang dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dari

Kementerian terkait.

4.2 KENDALA UTAMA

Di luar dari keberhasilan dan capaian-capaian di atas, Direktorat KIPS menghadapi

sejumlah kendala dalam pelaksanaan kegiatannya, yakni (1) Dinamika hubungan

internasional tidak selalu dapat diprediksi dan pada saat yang sama dipenuhi dengan konflik

59

atau kompetisi dan masing-masing negara atau kelompok negara yang senantiasa

mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masing-masing. Dalam kaitan ini,

perubahan dinamika internasional yang sangat cepat diantaranya juga menyebabkan

banyaknya pertemuan internasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Direktorat KIPS yang tidak masuk dalam perencanaan, namun harus dihadiri dengan

mempertimbangkan aspek kepentingannya bagi Indonesia; (2) Anggaran Satgas DK PBB

yang besar dan tersebar di berbagai unit kerja kementerian membuat realisasi anggaran

memerlukan koordinasi yang lebih baik; dan (3) pelaksanaan kegiatan nasional dan

internasional yang melibatkan pemangku kepentingan nasional juga terkadang menghadapi

kendala penjadwalan yang bertepatan dengan pelaksanaan tupoksi di masing-masing

Kementerian/Lembaga.

4.3 LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

1. Meningkatkan dan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia pada berbagai upaya

penyelesaian konflik secara damai dan pemeliharaan perdamaian melalui kontribusi

Indonesia pada misi - misi pemeliharaan perdamaian PBB sejalan dengan Roadmap Vision

4,000 Peacekeepers dan misi – misi politik khusus, sejalan dengan kepentingan nasional

dan Konstitusi.

2. Walaupun reformasi DK PBB tidak lagi menjadi prioritas nasional pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, Indonesia harus

senantiasa berperan aktif dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB, khususnya

aspek yang berkenaan langsung dengan kepentingan nasional Indonesia, seperti

perluasan keanggotaan DK PBB guna meningkatkan keterwakilan negara berkembang,

penghapusan hak veto serta penguatan hubungan antara DK PBB dan organ-organ PBB

lainnya. Untuk itu, Indonesia perlu terus memperkaya dan mengkonsolidasikan pendekatan

intermediate approach seraya senantiasa memperkuat upaya pendekatan dengan negara-

negara kunci untuk memajukan posisi dan kepentingan nasional RI melalui perannya

sebagai bridge builder and consensus builder.

3. Memperkuat kerjasama dan dialog dengan berbagai stakeholders khususnya pemangku

kepentingan terkait di dalam negeri dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar

negeri sesuai dengan sistem politik Indonesia yang demokratis.

4. Membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin dan membuat skala prioritas yang

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegiatan atau pertemuan di luar perencanaan

dengan memperhatikan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

60

5. Mengupayakan penetapan target kinerja yang sejalan dengan posture anggaran dan skala

prioritas serta tugas dan fungsi Direktorat KIPS.

6. Menjaga konsistensi pelaksanaan Polugri karena seringkali target yang diinginkan memang

tidak dapat tercapai dalam jangka pendek. Namun diyakini dalam jangka panjang akan

bersifat strategis dan menguntungkan bagi postur internasional Indonesia.

7. Mempertahankan dan memperkuat kepempimpinan (leadership) Indonesia di berbagai isu

terkait hubungan dan politik luar negeri di berbagai fora multilateral, khususnya di PBB,

sejalan dengan kepentingan nasional.