HUBUNGAN INTERNASIONAL - ppkn34 – ayo kita …€¦ · PPT file · Web view · 2017-01-16PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Tujuan Organisasi PBB Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Modul 1Modul 1Hubungan InternasionalHubungan Internasional

HUBUNGAN HUBUNGAN INTERNASIONALINTERNASIONAL

Hubungan antar bangsa atau negara dapat Hubungan antar bangsa atau negara dapat berupa hubungan politik, ekonomi, sosial berupa hubungan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam pelaksanaan budaya dan hankam. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut harus dilandasi oleh hubungan tersebut harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajatprinsip persamaan derajat

Suatu bangsa tidak dapat Suatu bangsa tidak dapat hidup dan eksis tanpa hidup dan eksis tanpa bantuan dan kerjasama bantuan dan kerjasama dengan bangsa lain. dengan bangsa lain. Kerjasama dengan bangsa Kerjasama dengan bangsa lain mutlak diperlukan lain mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warganya dan kebutuhan warganya dan pencapaian kepentingan pencapaian kepentingan nasional.nasional.

PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Menurut Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri (Renstra)Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan negara.Menurut Encyclopedia AmericanaHubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun hankam.

TUJUAN HUBUNGAN INTERNASIONALTUJUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Memacu pertumbuhan ekonomi suatu Memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara.negara.Menciptakan saling pengertian antar Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegak-bangsa dalam membina dan menegak-kan perdamaian dunia.kan perdamaian dunia.Menciptakan keadilan dan kesejahteraan Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.sosial bagi seluruh rakyatnya.

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM HUBUNGAN INTERNASIONAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

1.1. Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV “… “…ikut melaksanakan ikut melaksanakan ketertiban duniaketertiban dunia...”....”.

2.2. Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan ketentuan-ketentuan :yang menyatakan ketentuan-ketentuan : PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional

serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.perdamaian dan keamanan.

PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri persamaan dan hak menentukan nasib sendiri

PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia tanpa kemanusiaan, serta menghormati hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.

PBB menjadi pusat penyelesaian masalah internasional.PBB menjadi pusat penyelesaian masalah internasional.3.3. Perjanjian Internasional (traktat= Perjanjian Internasional (traktat= treatytreaty))

suatu persetujuan (agreement) yang dinyatakan secara suatu persetujuan (agreement) yang dinyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai penetapan formal antar dua negara atau lebih mengenai penetapan serta ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing serta ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihakpihak. .

ASAS HUBUNGAN INTERNASIONALASAS HUBUNGAN INTERNASIONALPacta Sun ServandaPacta Sun ServandaSetiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakanpihak yang mengadakanEgality RightsEgality RightsPihak yang mengadakan hubungan itu berkedudukan samaPihak yang mengadakan hubungan itu berkedudukan samaReciprocityReciprocityTindakan suatu negara kepada negara lain dapat dibalas Tindakan suatu negara kepada negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun negatifsetimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun negatifCourtesyCourtesyAsas saling menghormati dan saling menjada kehormatan Asas saling menghormati dan saling menjada kehormatan negaranegaraRebug Sig StantibusRebug Sig StantibusAsas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan bertalian dengan perjanjianmendasar dalam keadaan bertalian dengan perjanjian

PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONAL

Mochtar KusumaatmadjaMochtar KusumaatmadjaPerjanjian yang diadakan Perjanjian yang diadakan antar bangsa yang antar bangsa yang bertujuan untuk bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat menciptakan akibat-akibat hukum tertentuhukum tertentu..

Oppenheimer – LauterpachtOppenheimer – LauterpachtSuatu persetujuan antar negara Suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.yang mengadakannya.G. SchwarzenbergerG. SchwarzenbergerSuatu persetujuan antara subjek-Suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum yang mengikat dalam hukum internasional.internasional.Konferensi Wina tahun 1969Konferensi Wina tahun 1969Perjanjian yang diadakan oleh dua Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.hukum tertentu.

MACAM PERJANJIAN MACAM PERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL

1.1. Menurut SubjeknyaMenurut SubjeknyaPerjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.yang merupakan subjek hukum internasional.Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara Organisasi Internasional internasional lainnya, seperti antara Organisasi Internasional Tahta Suci (Tahta Suci (VaticanVatican) dengan Organisasi Uni Eropa.) dengan Organisasi Uni Eropa.Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh: kerjasama ASEAN organisasi internasional lainnya. Contoh: kerjasama ASEAN dan Uni Eropa.dan Uni Eropa.

2. 2. Menurut IsinyaMenurut IsinyaSegi Politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Segi Politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Contoh: NatoContoh: NatoSegi Ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan Segi Ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF, World Bankkeuangan. Contoh: CGI, IMF, World BankSegi Hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia–Segi Hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia–RRC), ekstradisi RRC), ekstradisi Segi Batas Wilayah, seperti laut teritorial, batas daratanSegi Batas Wilayah, seperti laut teritorial, batas daratanSegi Kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan Segi Kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakitwabah penyakit

3. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya3. Menurut Proses/Tahapan PembentukannyaPerjanian bersifat pentingPerjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasiperundingan, penandatanganan dan ratifikasiPerjanjian bersifat sederhanaPerjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan atau (biasanya digunakan) kata persetujuan atau agreemaentagreemaent).).

4. Menurut Fungsinya4. Menurut FungsinyaPerjanian yang membentuk hukum (law making Perjanian yang membentuk hukum (law making treaties)treaties)yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan atau yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: Konferensi Wina tentang hubungan diplomatik. Konferensi Wina tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum Laut InternasionalKonvensi Montego tentang Hukum Laut InternasionalPerjanjian yang bersifat khusus (treaty contract)Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract)yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian kewajiban bagi negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian antara saja (perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan tahun RI dan RRC mengenai Dwi Kewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah1955, perjanjian batas wilayah

TAHAPAN PERJANJIAN TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL

1.1. Perundingan (Perundingan (NegotiationNegotiation))Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Sebelumnya diadakan pihak/negara tentang objek tertentu. Sebelumnya diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full full powerspowers). dapat dilakukan juga oleh menteri luar negeri atau duta ). dapat dilakukan juga oleh menteri luar negeri atau duta besar.besar.

2.2. Penandatanganan (Penandatanganan (SignatureSignature))Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan.negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan.Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain.hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain.

3.3. Pengesahan (Pengesahan (RetificationRetification))Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. negaranya. Penanda-tanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan Penanda-tanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan dinamakan ratifikasi.masih harus dikuatkan dengan pengesahan dinamakan ratifikasi.

BERLAKUNYA BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONAL

Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding.disetujui oleh negara-negara perunding.Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.semua negara perunding.Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali jika perjanjian negara itu pada tanggal tersebut, kecuali jika perjanjian menentukan lain.menentukan lain.Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

BERAKHIRNYA BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONALPERJANJIAN INTERNASIONAL

Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional.Masa berlaku perjanjian internasional sudah habis.Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian.Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian.Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian yang terdahulu.Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

JENIS PERJANJIAN JENIS PERJANJIAN INTERNASIONALINTERNASIONAL

1. Perjanjian Bilateral1. Perjanjian BilateralPerjanjian bilateral bersifat khusus Perjanjian bilateral bersifat khusus ((treaty contracttreaty contract) karena hanya ) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Oleh kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu perjanjian bilateral bersifat karena itu perjanjian bilateral bersifat “tertutup”. Artinya, tertutup “tertutup”. Artinya, tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.turut serta dalam perjanjian tersebut.contoh Perjanjian antara Republik contoh Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC tahun 1955 Indonesia dengan RRC tahun 1955 tentang penyelesaian tentang penyelesaian “dwikewarganegaraan”.“dwikewarganegaraan”.

2. Perjanjian Multilateral2. Perjanjian MultilateralPerjanjian ini sering disebut sebagai Perjanjian ini sering disebut sebagai law making treatieslaw making treaties karena karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak saja mengatur bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak saja mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian kepentingan negara lain yang turut (bukan peserta) dalam perjanjian multilateral tersebut.multilateral tersebut.contoh Konvensi Wina tahun 1961 tentang “Hubungan Diplomatik”.contoh Konvensi Wina tahun 1961 tentang “Hubungan Diplomatik”.

POLITIK LUAR NEGERI RI POLITIK LUAR NEGERI RI BEBAS AKTIFBEBAS AKTIFBebasBebas, artinya bebas menentukan , artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia secara kekuatan raksasa dunia secara ideologis bertentangan (Timur ideologis bertentangan (Timur dengan Komunisnya dan Barat dengan Komunisnya dan Barat dengan Liberalnya).dengan Liberalnya).

AktifAktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif , artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.menciptakan keadilan sosial dunia.

Landasan Hukum Politik Luar Negeri RILandasan Hukum Politik Luar Negeri RILandasan Idiil adalah PancasilaLandasan Idiil adalah PancasilaLandasan Konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat Landasan Konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.Landasan Opersional adalah kebijakan yang dibuat oleh Landasan Opersional adalah kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut politik luar negeri dan kebijakan atau peraturan menyangkut politik luar negeri dan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.yang dibuat oleh menteri luar negeri.

Tujuan Politik Luar Negeri RITujuan Politik Luar Negeri RIPembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Indonesia.Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.sempurna.

PRINSIP DASAR POLITIK LUAR NEGERI RI

Negara Indonesia menjalani politik damai.Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internsional untuk menjamin perdamaian yang kekal.Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.Negara dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan dan perdamaian internasional tidak akan tercapai.

PERWAKILAN DIPLOMATIK REPUBLIK PERWAKILAN DIPLOMATIK REPUBLIK INDONESIAINDONESIA

1.1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik IndonesiaTugas Pokok Perwakilan Diplomatik Indonesia Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya).negaranya).Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.lain.Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

2. Fungsi Perwakilan Diplomatik berdasarkan Kongres Wina 2. Fungsi Perwakilan Diplomatik berdasarkan Kongres Wina 19611961

Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.internasional.Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.kepada pemerintah negara pengirim.Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

PERANAN PERWAKILAN PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIKDIPLOMATIK

Menentukan tujuan dengan menggunakan semua Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.daya yang ada.Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain.berbeda dengan kepentingan negara lain.Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.ekonomi.

PERANGKAT PERWAKILAN DIPLOMATIK

Duta Besar Berkuasa Penuh (Ambassador)Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Duta (Gerzant)Adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahannya.Menteri ResidenMenteri Residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara di mana mereka bertugas.Kuasa usaha (Charge de Affair)Kuasa usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas:

Kuasa usaha tetap menjabat kepala dari suatu perwakilan,Kuasa usaha sementara melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

AtaseAdalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas Atase Pertahanan & Atase Teknis

PERWAKILAN RI NON POLITIS Konsul Jenderal

Konsul Jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.

Konsul dan Wakil KonsulKonsul menjadi satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada Konsul Jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.

Agen KonsulAgen konsul diangkat oleh Konsul Jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan, mencakup bidang berikut: Bidang Ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan

menggalakan ekspor komoditas non migas, promosi perdagangan, dll Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, seperti; pertukaran pelajar Bidang-bidang lain, seperti:

a. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.

b. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya.

c. Bertindak sebagi subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSAPERSERIKATAN BANGSA-BANGSATujuan Organisasi PBBTujuan Organisasi PBB

Memelihara perdamaian dan keamanan Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.internasional.Mengembangkan hubungan persaudaraan Mengembangkan hubungan persaudaraan antara bangsa.antara bangsa.Menciptakan kerjasama dalam memecahkan Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi.Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam Menjadikan PBB sebagi pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.atas.

Asas Organisasi PBBAsas Organisasi PBBBerdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.mereka sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, kemanan dan keadilan.keadilan.

STRUKTUR ORGANISASI PBB

1.Majelis Umum (General Assembly),2.Dewan Keamanan (Security Council),3.Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and

Social Council),4.Dewan Perwalian (Trsteeship Council),5.Mahkamah Internasional (International Court

of Justice),6.Sekretariat.

MAJELIS UMUMMAJELIS UMUMSetiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suarasatu suara Tiap Bulan September diadakan sidang umum biasa oleh Tiap Bulan September diadakan sidang umum biasa oleh Majelis Umum, dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan Majelis Umum, dan sewaktu-waktu dapat diselenggarakan sidang luar biasa bila dikehendaki oleh Dewan Keamanan sidang luar biasa bila dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota PBB.atau sebagian besar anggota PBB.Dalam setiap sidang PBB, Majelis Umum memilih seorang Dalam setiap sidang PBB, Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur organisasi dan administrasi PBBmengatur organisasi dan administrasi PBBBahasa Resmi yang digunakan antara lain: Bahasa Inggris, Bahasa Resmi yang digunakan antara lain: Bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina, termasuk dalam siaran Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina, termasuk dalam siaran dan pemberitaan pers.dan pemberitaan pers.

DEWAN KEAMANANDEWAN KEAMANAN ( (SECURITY COUNCILSECURITY COUNCIL))Dewan keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang Dewan keamanan terdiri dari lima anggota tetap yang mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia mempunyai hak veto, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Rusia Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap Prancis, dan Cina, ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum.yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum.Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresiftindakan agresif..

Dewan Ekonomi dan SosialDewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social (Economic and Social Council)Council)

ECOSOC beranggotakan 18 negara, kemudian dengan ECOSOC beranggotakan 18 negara, kemudian dengan amandemen tahun 1963 yang mulai berlaku tahun 1965 amandemen tahun 1963 yang mulai berlaku tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara. Berdasarkan Amandemen bertambah menjadi 27 negara. Berdasarkan Amandemen tahun 1971, yang berlaku tahun 1975, jumlah anggota tahun 1971, yang berlaku tahun 1975, jumlah anggota berubah lagi menjadi 54 negaraberubah lagi menjadi 54 negara. . Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.setahun.Tugas ECOSOC adalah sebagai berikut:Tugas ECOSOC adalah sebagai berikut:

a.a. Bertanggung jawab dalam Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB.digariskan oleh PBB.

b.b. Mengembangkan ekonomi, sosial dan Mengembangkan ekonomi, sosial dan budaya.budaya.

c.c.Memupuk hak asasi manusia.Memupuk hak asasi manusia.d.d. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari

bidang khusus dengan ber-konsultasi dan bidang khusus dengan ber-konsultasi dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka dan menyampaikannya pada sudang umum kepada mereka dan anggota PBB.anggota PBB.

Dewan PerwalianDewan Perwalian (Trusteeship (Trusteeship Council)Council)

Dewan ini terdiri dari:Dewan ini terdiri dari:Anggota yang menguasai daerah perwalianAnggota yang menguasai daerah perwalianAnggota tetap Dewan KeamananAnggota tetap Dewan KeamananSejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum.tahun oleh Sidang Umum.

Fungsi Dewan PerwalianFungsi Dewan Perwalian Mengusahakan kemajuan penduduk daerah Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendirikemerdekaan sendiriMemberikan dorongan untuk menghormati hak-Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusiahak manusiaMelaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Melaporkan hasil pengawasan kepada Sidang Umum PBB.Umum PBB.

Mahkamah InternasionalMahkamah Internasional (International (International Court of Justice)Court of Justice)

Badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari Haag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa jabatan mereka berbagai negara anggota PBB. Masa jabatan mereka adalah 9 tahunadalah 9 tahunMerupakan Mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh Merupakan Mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB adalah anggota Mahkamah Internasional.adalah anggota Mahkamah Internasional.Negara-negara bukan anggota PBB juga menjadi peserta Negara-negara bukan anggota PBB juga menjadi peserta Piagam Mahkamah Internasional menurut ketentuan Piagam Mahkamah Internasional menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum atas usul yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan.Dewan Keamanan.Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian internasional (traktat dan berpedoman pada perjanjian internasional (traktat dan kebiasaan internasional) sebagi sumber hukum.kebiasaan internasional) sebagi sumber hukum.Keputusan Mahkamah Internasional merupakan Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan banding.keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan banding.

Sekretariat Sekretariat terdiri atas:

Sekretaris Jenderal dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan Keamanan. Biasanya Sekretaris Jenderal berasal dari negara yang tidak terlibat politik besar. Sekretaris Jenderal Pembantu (Under Secretry). Ada 8 sekretaris pembantu yang mengepalai satu departemen, yaitu:

1. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Dewan Keamanan2. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Ekonomi3. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Perwalian dan

Penerangan untuk Daerah yang Belum Merdeka4. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Sosial5. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Hukum6. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Penerangan7. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Kopresi dan

Pelayanan Umum8. Sekretaris Jenderal Pembantu Urusan Tata Usaha dan

Keuangan.