Laporan Kinerja 2019 - BPKP

i

KATA PENGANTAR

Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran

dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan

kegiatan yang dilakukannya melalui Laporan Kinerja

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada

stakeholders. Hal tersebut sejalan dengan penerapan

manajemen berbasis kinerja.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat

yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2019 menginformasikan kondisi kinerja melalui

perbandingan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target IKU di akhir

periode Renstra BPKP Tahun 2015-2019.

Kami mengharapkan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dapat menjadi media

transparansi atas pelaksanaan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur,

dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan

pemberi mandat dan stakeholders.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, semoga Laporan Kinerja Tahun 2019

ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, serta memberikan

umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Samarinda, 10 Januari 2020 Kepala Perwakilan, Adil Hamonangan Pangihutan NIP 19610605 198703 1 001

ii

i

ii

iii

iv

v

vi

1

1

4

5

5

7

9

9

9

11

12

14

15

18

18

18

33

40

41

42

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Ringkasan Eksekutif

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan dan Sasaran Program

4. Indikator Kinerja Utama

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

2. Sasaran Kegiatan

B. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2019

iii

7

13

13

13

14

15

19

20

20

22

24

25

33

34

40

40

41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2019 dan

2018

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Program Misi 1

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Program Misi 2

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Program Misi 3

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1 Rata-Rata Capaian Sasaran Program

Tabel 3.2 Rincian Capaian Sasaran Program

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2019

dan 2018

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Program atas Target 2019 Renstra

BPKP

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tabel 3.7 Capaian Output

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Output Tahun 2019 dan 2018

Tabel 3.9 Target dan Capaian PKP2T

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Lainnya

Tabel 3.11 Laporan Realisasi AnggaranTahun 2019

iv

6

8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Gambar 1.2 Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Kinerja Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019

Lampiran 2 Perbandingan Kinerja Outcome Tahun 2018 dan Tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 3 Capaian Kinerja Output dan Efisiensi Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019

Lampiran 4 Perbandingan Kinerja Output Tahun 2018 dan Tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 5 Hasil Assessment Penerapan GCG pada BUMN/Anak

Perusahaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Lampiran 6 Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2019

Lampiran 7 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2019

Lampiran 8 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019

Lampiran 9 Kapabilitas APIP Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 34

perwakilan BPKP yang ada di daerah, yang tugas dan fungsinya melaksanakan

pengawasan di bidang keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional di

wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penilaian atas 8 sasaran program dengan 18 indikator kinerja program selama

tahun 2019 menunjukkan bahwa 10 indikator kinerja program capaiannya diatas

100%, 4 indikator kinerja program capaiannya di atas 90% s.d. 100%, 1 indikator

kinerja program capaiannya 80% sampai dengan 90%, dan 3 indikator kinerja

program capaiannya di bawah 80%.

Ringkasan capaian kinerja delapan sasaran program tersebut di atas, adalah

sebagai berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

1) Indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terealisasi

59,46% atau mencapai target 84,94% dari target sebesar 70%.

2) Indikator persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

terealisasi 50% atau mencapai 66,67% dari target sebesar 75%.

3) Indikator persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari

BUMD yang dievaluasi terealisasi 88,89% atau mencapai 158,73% dari target

sebesar 56%.

4) Indikator persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang

dievaluasi terealisasi 66,67% atau mencapai 107,53% dari target sebesar

62%.

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

1) Indikator persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan terealisasi 22,50% atau mencapai 37,50% dari target sebesar

60%.

2) Indikator persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH terealisasi 100% atau mencapai 133,33% dari target sebesar 75%.

vii

3) Indikator persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K pada tahun 2019 terealisasi 100% atau mencapai 142,86% dari

target sebesar 70%.

4) Indikator persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K terealisasi 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80%.

5) Indikator persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K tidak

terealisasi 100% atau mencapai 125% dari target sebesar 80%.

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

Pada tahun 2019, sasaran program yang ditunjukkan oleh indikator kinerja

persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan ini tidak

terealisasi.

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi

Capaian sasaran program ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja

persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) terealisasi

100% atau mencapai 181,82% dari target sebesar 55%.

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Indikator kinerja persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi

(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat pada tahun

2019 terealisasi 100% atau mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah

Sasaran program ditunjukkan oleh capaian tiga indikator kinerja, dengan

ringkasan sebagai berikut:

1) Indikator persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP level 3

terealisasi 100% sesuai dengan target 100%.

2) Indikator persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level

3 terealisasi 90% atau mencapai 100% dari target sebesar 90%.

3) Indikator persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level

2 terealisasi sebesar 10% atau mencapai 100% dari target dengan

tercapainya maturitas SPIP level 3 pada seluruh pemerintah kabupaten/kota

di Provinsi Kalimantan Timur.

viii

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah

Sasaran program ditunjukkan oleh capaian tiga indikator kinerja, dengan

ringkasan sebagai berikut:

1) Indikator persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas level 3

terealisasi 100% dari target sebesar 100%.

2) Indikator persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas

level 3 terealisasi 100% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 90%.

8. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan ketatausahaan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran program ditunjukkan oleh capaian satu indikator kinerja, yaitu persepsi

kepuasan layanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

yang terealisasi pada skala 8,06 atau mencapai 100,75% dari target skala 8 dari

skala maksimal 10.

1

BAB I

PENDAHULUAN

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Provinsi Kalimantan Timur selaku perpanjangan tangan tugas dan fungsi

pengawasan intern BPKP di daerah bertugas membantu presiden dan

para pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara/daerah dan pembangunan di wilayah

Provinsi Kalimantan Timur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 ini akan disajikan tugas, fungsi, dan wewenang,

aspek strategis, kegiatan dan produk, dan struktur organisasi Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan. BPKP adalah lembaga pemerintahan non

kementerian yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern di daerah, Kepala BPKP

mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera

Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi

Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi

B

2

Maluku, dan Provinsi Papua.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan/atau atas

permintaan kepala daerah;

4. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan

5. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;

2. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD dan kinerja instansi pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD;

3. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas

permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontraktor

kerja sama, dan pinjaman bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada

badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan

pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

5. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain

yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

3

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya

terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dan pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan

negara/daerah;

6. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

7. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan

pemerintah yang strategis;

8. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan

upaya pencegahan korupsi;

9. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-

sama dengan aparat pengawas intern pemerintah lainnya;

10. pelaksanaan sosialiasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem

pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau

kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

11. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

12. pembinaan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;

13. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

dan

14. pelaksanaan dan pelayanan administrasi perwakilan BPKP.

Dengan telah berubahnya paradigma sistem pertanggungjawaban/akuntabilitas

keuangan negara di Indonesia seiring reformasi di bidang keuangan negara,

perubahan sangat mendasar terjadi tidak hanya dalam hal penerapan penganggaran

namun juga dalam sistem pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas

4

akuntabilitas keuangan negara. Lebih lanjut dalam reformasi di bidang keuangan

negara tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP

ini dinyatakan bahwa BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden, bertugas untuk melakukan

pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah, serta pengembangan alat

kendali presiden dan wakil presiden.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)

BPKP Tahun 2015–2019 yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang

dilakukan dalam tahun 2015–2019 berikut target output dan outcome yang akan

dicapai.

Renstra tersebut telah selaras dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh

Bappenas maupun PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Renstra tersebut telah mencakup strategi penguatan BPKP ke

depan yang meliputi:

1. Product Differences

Kekuatan BPKP bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas

produk BPKP harus bersifat strategis, makro dan nasional. Tugas BPKP bersifat

spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh

para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas presiden dalam

menjalankan amanah rakyat.

2. Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik

shareholders maupun stakeholders yang menjadi pengguna layanan BPKP baik

dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan usaha milik negara/daerah.

3. Methodology Differences

BPKP senantiasa mengembangkan metodologi pengawasan yang kontemporer,

spesifik dan membawa manfaat, baik untuk kegiatan yang bersifat assurance

maupun consultancy.

5

Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai

tugas dan fungsi pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya target penugasan pengawasan dari BPKP pusat yang tidak pararel

dengan peningkatan alokasi sumber daya;

2. Permintaan kegiatan konsultansi dari stakeholder daerah yang tidak dapat

dipenuhi dengan optimal karena keterbatasan anggaran BPKP perwakilan.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan renstra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;

2. membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif;

dan;

3. mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten.

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Kepala

BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,

Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat,

Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan

Provinsi Papua, dengan struktur dan nama pejabatnya tersaji pada Gambar 1.1

berikut ini.

6

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

didukung dengan SDM sebanyak 120 orang berkurang dari tahun 2018 sebanyak

137 orang, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 berikut.

7

Tabel 1.1 Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2019 dan 2018

No. Uraian 2019 2018

1. Pejabat Struktural 5 5

2. Auditor 98 104

3. Analis Kepegawaian 3 3

4. Arsiparis 3 3

5. Pranata Komputer 3 1

6. Fungsional Umum 8 9

7. Calon Auditor 0 12

Jumlah 120 137

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019 dengan membandingkan

capaian kinerja (performance result )tahun 2019 tersebut dengan rencana kinerja

(performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Perbandingan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan

dapat diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) yang dapat

dianalisis bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini.

8

Gambar 1.2

Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja

REFERENSI BAB

Rencana Strategis 2015-2019

Perjanjian Kinerja 2019

PERENCANAAN KINERJA

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAMPIRAN

AKUNTABILITAS KINERJA

PENDAHULUAN

PENUTUP

BAB II

BAB III

BAB IV

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

erencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengacu

pada Renstra BPKP Tahun 2015–2019 dan diselaraskan dengan mandat

BPKP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Perpres Nomor 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai perpanjangan tangan dari

BPKP pusat di daerah, mempunyai tugas mewujudkan rencana stratejik yang telah

dirumuskan BPKP pusat. Rencana stratejik tersebut dijadikan acuan dalam

menyusun rencana kinerja (performance plan) tahun 2019, yang dijabarkan dengan

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2019, dan

Perencanaan Kinerja (Perkin) Tahun 2019.

A.Rencana Strategis Tahun 2015-2019

1. Pernyataan Visi

Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diterima, serta melihat latar

belakang dan mencermati isu-isu stratejik yang muncul, visi BPKP yang juga

merupakan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

P

10

Terdapat dua kalimat kunci dalam frasa “Auditor Internal Pemerintah RI berkelas

Dunia” yaitu audit intern, dan auditor Pemerintah RI.

Audit Intern

Audit atau pengawasan intern meliputi dua peran BPKP dalam melaksanakan

pengawasan intern, yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa

consultancy. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa

assurance dan consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan

metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,

pengendalian dan proses tata kelola.

Auditor Pemerintah RI

Auditor Pemerintah RImengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai

pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. BPKP merupakan mata dan telinga presiden yang difungsikan untuk

melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon

berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem

informasi manajemen akuntabilitas (SIMA), baik pada pemerintah tingkat pusat

maupun pemerintahan di daerah yang berguna untuk mendeteksi adanya risiko

terhadap pencapaian tujuan program pemerintah. BPKP berfungsi memberikan

rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program

pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis kementerian, lembaga, dan instansi

pemerintah lainnya dalam hal pemberian jasa consultancy.

Alasan keberadaan BPKP bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi

terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen

risiko, sistem pengendalian dan proses tata kelola.

Auditor Berkelas Dunia

Audit intern berkelas dunia mengandung arti bahwa BPKP dalam melaksanakan

tugasnya mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode

Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

11

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup

pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN,

pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan

kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang

mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian presiden atau

masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran program.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi,

baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah presiden, yaitu

kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan korporasi. Dengan demikian,

diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP

bersifat objektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang

menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut di atas yang berorientasi pada perwujudan tujuan

akhir dari keberadaan BPKP, maka visi tersebut dirumuskan menjadi beberapa misi

sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Misi ini mengandung dua hal, yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan”; dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.”

2) Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang

efektif.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP,

adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan

12

SPIP, serta bimbingan dan konsultasi SPIP. Kegiatan-kegiatan tersebut

bertujuan agar SPIP dapat segera diterapkan pada instansi pemerintah daerah

dan instansi vertikal di daerah.

3) Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional

dan kompeten

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun

eksternal dilaksanakan melalui pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern

pemerintah (APIP), pembinaan jabatan fungsional auditor (JFA), penelitian dan

pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP

lainnya.

3. Tujuan dan Sasaran Program

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan

implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada

jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan

adalah sampai dengan tahun 2019. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan

isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu

organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun

setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan

dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam

sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis

organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber

daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci

dan dapat diukur.

Untuk mewujudkan sasaran strategis di tataran operasional, perlu dirumuskan ke

dalam sasaran program yang hasilnya harus terukur dan spesifik.

13

MISI 1: Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Program Misi 1

Tujuan Sasaran Program

Peningkatan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian

Meningkatnya penyelesaian hambatan

pelaksanaan pembangunan nasional

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

MISI 2:Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang

efektif

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Program Misi 2

Tujuan Sasaran Program

Peningkatan kualitas penerapan SPIP

pemda/korporasi

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

pemda/korporasi

MISI 3: Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Program Misi 3

Tujuan Sasaran Program

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern

pemda

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

pemda

Program-program utama di atas tidak akan dapat direalisasikan dengan baik jika

tidak didukung dengan program pendukung ketatausahaan yaitu “tersedianya

14

dukungan teknis kepuasan atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur”.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi

dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara, pembinaan

SPIP dan APIP. Indikator-indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

1. Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan

negara/korporasi

1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

pengawasan

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan

skor GCG baik

1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

1.4 Persentase BLUD yang tata kelolanya

minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

2. Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan

2.2 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

2.3 Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga

yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

2.5 Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

3. Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatan

kelancaran pembangunan

15

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

4. Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan fraud control plan

(FCP) termasuk fraud risk assesment (FRA)

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K anggota komunitas

pembelajar anti korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat

6. Meningkatnya kualitas penerapan

SPIP pemda

6.1

Persentase pemerintah provinsi dengan

maturitas SPIP level 3

6.2 Persentase pemerintah kabupaten/kota

dengan maturitas SPIP level 3

6.3 Persentase pemerintah kabupaten/kota

dengan maturitas SPIP level 2

7. Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern pemda

7.1

Persentase APIP pemerintah provinsi

dengan kapabilitas level 3

7.2 Persentase APIP pemerintah

kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

8. Tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan Perwakilan BPKP

Kalimantan Timur

8.1 Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan

Perwakilan BPKP Kalimantan Timur (skala

likert 1-10)

B. Perjanjian Kinerja 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja

(Perkin) Tahun 2019 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala BPKP, terakhir melalui

penandatanganan perkin tahun 2019 (revisi) pada tanggal 30 Agustus 2019. Perkin

tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja

No. Indikator Kinerja Satuan Target

A. Sasaran Program Pengawasan

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan % 70

1.2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG

baik

% 75

1.3 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

Baik dari BUMD yang dievaluasi

% 56

16

No. Indikator Kinerja Satuan Target

1.4 Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari

BLUD yang dievaluasi

% 62

2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan

keinvestigasian

2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

% 60

2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

% 75

2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70

2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80

2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 80

3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan

% 80

4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan

korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 55

5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat

terhadap korupsi

5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

% 70

6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemda

6.1

Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP

level 3

%

100

6.2 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas

SPIP level 3

% 90

6.3 Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas

SPIP level 2

% 10

7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemda

7.1 Persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas

level 3

%

100

7.2 Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan

kapabilitas level 3

% 90

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis

dan prioritas presiden perwakilan BPKP

1.1 Jumlah laporan hasil pengawasan proyek strategis dan

prioritas presiden perwakilan BPKP

Laporan 36

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan

prioritas nasional perwakilan BPKP

2.1 Jumlah laporan hasil pengawasan pembangunan

prioritas nasional perwakilan BPKP

Laporan 88

17

No. Indikator Kinerja Satuan Target

3. Tersedianya informasi hasil pembinaan penerapan

SIMDA Integrasi

3.1 Jumlah laporan hasil pembinaan penerapan SIMDA

integrasi perwakilanBPKP

Laporan 6

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

4.1 Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa perwakilan

BPKP

Laporan 16

5 Tersedianya informasi hasil pengasawan atas

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana

pemilu tahun 2019

5.1 Jumlah laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

perwakilan BPKP

Laporan 6

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan

BPKP

6.1 Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP Laporan 31

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan BPKP

7.1 Jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan BPKP

Laporan 28

B. Sasaran Program Dukungan Pengawasan

1. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan perwakilan BPKP

1.1 Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Perwakilan

BPKP Kalimantan Timur (skala likert 1-10)

Skala Likert

1-10

8

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Laporan 96

2 Termanfaatkannya aset secara optimal

2.1 Tersedianya alat pengolahan data BPKP Unit 22

2.2 Tersedianya alat rumah tangga BPKP Unit 40

2.3 Tersedianya kendaraan bermotor BPKP Unit 2

2.4 Terlaksananya renovasi gedung/ bangunan M¹ 83,79

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/ pemberi amanah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengacu

pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

masing-masing indikator sasaran program yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

BPKP Tahun 2015 - 2019 maupun Perkin Tahun 2019 (Revisi). Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan misi dan visi BPKP.

Capaian indikator kinerja utama (IKU)/ indikator kinerja program diukur melalui

pencapaian sasaran program dengan membuat capaian rata-rata atas capaian

indikator kinerja program. Sedangkan capaian indikator kegiatan diukur secara

langsung pada setiap kegiatan, dengan membandingkan antara target kinerja dan

realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Sasaran Program

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

A

19

Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan outcome dibandingkan

dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun

2019.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur

berdasarkan indikator kinerja sasaran program. Capaian sasaran program

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yang secara signifikan mempengaruhi

capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi

identifikasi atas realisasi indikator kinerja dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian indikator kinerja

dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai indikator kinerja.

Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019. Berdasarkan Perkin Tahun 2019

(Revisi), jumlah sasaran yang ditetapkan untuk Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur dalam rangka mencapai misi dan visi BPKP Tahun 2015 - 2019

sebanyak 8 (delapan) sasaran program dengan 18 indikator kinerja.

Dari 18 indikator kinerja sasaran program tersebut, capaian kinerjanya adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rata-Rata Capaian Sasaran Program

No. Uraian Jumlah % Capaian Rata-

Rata

1 >100% 10 55,55

2 >90% s.d. 100% 4 22,22

3 ≥80% s.d. 90% 1 5,56

4 <80% 3 16,67

Jumlah 18 100,00

Rincian capaian rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran program terhadap target

yang sudah ditetapkan, tercantum pada Tabel 3.2 berikut.

20

Tabel 3.2

Rincian Capaian Sasaran Program

Dalam melakukan evaluasi kinerja, digunakan pembandingan-pembandingan antara

realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan, realisasi kinerja dengan kinerja

tahun sebelumnya (2018), dan realisasi kinerja dengan target akhir tahun Renstra

BPKP 2015-2019.

Capaian kinerja program tahun 2019 dibandingkan dengan targetnya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1. Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

% 70 59,46 84,94

Persentase BUMN/anak

perusahaan dengan skor GCG

baik

% 75 50,00 66,67

Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

Baik dari BUMD yang

dievaluasi

% 56 88,89 158,73

Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

% 62 66,67 107,53

2. Meningkatnya

efektivitas hasil

pengawasan

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 60 22,50 37,50

No. Sasaran

Program

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Capaian

>100%

>90% s.d. 100%

≥80% s.d. 90%

<80%

Jml % Jml % Jml % Jml %

1 Sasaran 1 4 2 133,13 - - 1 84,94 1 66,67

2 Sasaran 2 5 4 131,55 - - - - 1 37,50

3 Sasaran 3 1 - - - - - - 1 0,00

4 Sasaran 4 1 1 181,82 - - - - - -

5 Sasaran 5 1 1 142,86 - - - - - -

6 Sasaran 6 3 - - 3 100,00 - - - -

7 Sasaran 7 2 1 111,11 1 100 - - - -

8 Sasaran 8 1 1 100,75 - - - - - -

Jumlah 18 10 55,55 4 22,22 1 5,56 3 16,67

21

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

keinvestigasian Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 75 100 133,33

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 70 100 142,86

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 100 125,00

Pesentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 100 125,00

3. Meningkatnya

penyelesaian

hambatan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% 80 0 0,00

4. Meningkatnya

kualitas tata kelola

pemerintah dan

korporasi dalam

pencegahan

korupsi

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 55 100 181,82

5. Meningkatnya

kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat

terhadap korupsi

Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 70 100 142,86

6. Meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP pemda

Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP level 3

% 100 100 100,00

Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3

% 90 90 100,00

Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 2

% 10 10 100,00

7. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

pemda

Persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas level 3

% 100 100 100,00

Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

% 90 100 111,11

8. Tersedianya

dukungan teknis

kepuasan atas

pelayanan

Kepuasan atas pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur (skala likert 1-10)

Skala

likert 1-

10

8 8,06 100,75

22

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Provinsi

Kalimantan Timur

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kinerja sasaran program 2019

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja Sasaran Program Tahun 2019dan 2018

No Sasaran

Program Indikator Kinerja

Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2018 2019 2018 2019

1. Perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korpora

si

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

% 62.57 59,46 (3.11) 104.28 84,94 (19.43)

Persentase

BUMN/anak

perusahaan

dengan skor GCG

baik

% 88.89 50.00 (38.89) 164.61 66.67 (97.94)

Persentase BUMD

yang kinerjanya

minimal

berpredikat Baik

dari BUMD yang

dievaluasi

% 100 88.89 (11.11) 185.19 158.73 (26.45)

Presentase BLUD yang tatakelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

% n/a 66.67 66.67 n/a 107.53 107.53

2. Meningkatnya

efektivitas hasil

pengawasan

keinvestigasian

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

% 45.90 22.50 (23.40) 91.80 37.50 (54.30)

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

% 100 100 0.00 138.89 133.33 (5.56)

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100 100.00 0.00 142.86 142.86

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100 100.00 0.00 125.00 125.00

23

No Sasaran

Program Indikator Kinerja

Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2018 2019 2018 2019

Pesentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 100 100 0 133.33 125.00 (8.33)

3. Meningkatnya

penyelesaian

hambatan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

% 100 0 (100) 133.33 0 (133.33)

4. Meningkatnya

kualitas tata

kelola

pemerintah dan

korporasi dalam

pencegahan

korupsi

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

% 100 100 0.00 192.31 181.82 (10.49)

5. Meningkatnya

kepedulian

K/L/P/K dan

masyarakat

terhadap

korupsi

Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

% 100 100 0 153.85 142.86 (10.99)

6. Meningkatnya

kualitas

penerapan

SPIP pemda

Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP level 3

% 100 100 0 100 100 0

Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3

% 80 90 1 100 100 0

Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 2

% 20 10 (10) 100 100 0

7. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern pemda

Persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas level 3

% 100 100 0 100 100 -

Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

% 80 100 20 114.29 111.11 (3.17)

24

No Sasaran

Program Indikator Kinerja

Satu

an

Realisasi Naik/

(Turun)

Capaian Naik/

(Turun) 2018 2019 2018 2019

8. Tersedianya

dukungan

teknis kepuasan

atas pelayanan

ketatausahaan

Perwakilan

BPKP Provinsi

Kalimantan

Timur

Kepuasan atas Pelayanan ketatausahaan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur (skala likert 1-10)

Skala

likert

1-10

7.67 8.06 0.39 95.88 100.75 4.87

Jika dibandingkan target dalam Renstra BPKP 2015-2019, maka capaian kinerja

sasaran program 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Capaian Sasaran Program atas Target 2019 Renstra BPKP 2015 - 2019

No Sasaran Program Indikator Kinerja

Utama Satuan

Capaian

s.d. 2019

Target

Renstra

2019

% Capaian

2019 terhadap

Target 2019

1. Perbaikan pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan keuangan

negara/korporasi

Persentase tindak

lanjut rekomendasi

tata kelola,

manajemen risiko

dan pengendalian

intern pengelolaan

pemda/korporasi

% 59,46 70 84,94

2. Meningkatnya kualitas

penerapan SPIP

pemda

Maturitas SPIP

pemerintah provinsi

/kabupaten/kota

(level 3)

% 100 85 117,65

3. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

pemda

Kapabilitas APIP

pemerintah

provinsi/kabupaten/

kota (level 3)

% 100 85 117,65

4. Tersedianya dukungan

teknis kepuasan atas

pelayanan

ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan

Timur

Persepsi kepuasan

layanan

ketatausahaan

Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan

Timur (skala likert 1-

10)

skala

likert 1-

10

8,06 8 100,75

25

Analisis Capaian Kinerja Program

SASARAN 1

Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan

negara/korporasi

Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam

rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Sasaran program ini diukur melalui tiga indikator kinerja dengan penjelasan capaian

kinerja sebagai berikut:

1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �� ���� ������ 2019

∑ ���� ������ 2019� 100%

Rincian hasil perhitungan persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Bidang Rekomendasi Tindak Lanjut

Realisasi % Target

(%) Capaian %

IPP 100 52 52,00

APD - - -

AN 48 36 75,00

Investigasi - - -

Jumlah 148 88 59,46 70 84,94

Dari seluruh rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 148 rekomendasi telah

ditindaklanjuti sebanyak 88 rekomendasi atau sebesar 59,46%. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, capaian tindak lanjut atas

rekomendasi adalah sebesar 84,94.

26

2) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ ����/���� ������ℎ��� ��! ���� "#" ��. %��� &ℎ 2019

∑ ����/���� ������ℎ��� ��! ���'������ &�ℎ�� 2019� 100%

Terdapat 1 BUMN (PT Pupuk Kalimantan Timur)yang memiliki skor GCG baik

atau 50,00% dari 2 BUMN yang dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar

75,00%, maka capaian kinerja BUMN yang kinerjanya minimal berpredikat Baik

dari BUMN yang dievaluasi sebesar 66,67%. Rincian data BUMN/anak

perusahaan yang dievaluasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.

3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal baik dari BUMD yang dievaluasi

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ ���( ��! �����)�� � ��� �� ��ℎ�& &�ℎ�� 2019

∑ ���( ��! ���'������ &�ℎ�� 2019� 100%

Terdapat 8 BUMD yang berkinerja sehat atau 88,89% dari 9 BUMD yang

dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 56%, maka capaian kinerja BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi sebesar

158,73%. Rincian data BUMD tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

4) Persentase BLUD yang tatakelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ ��( �����)� ��� �� ���� &�ℎ�� 2019

∑ ��( ��! ���'������ &�ℎ�� 2019� 100%

Terdapat 2 BLUD yang berkinerja Baik atau 66,67% dari 3 BLUD yang dinilai

kinerjanya oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan

dengan target yang ditetapkan sebesar 62%, maka capaian kinerja yang

kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi sebesar 107,53%. Rincian

data BLUD tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran 7.

27

SASARAN 2 Meningkatnya efektivitas hasil

pengawasan keinvestigasian

Sasaran program ini diukur melalui lima indikator kinerja dengan penjelasan capaian

kinerja sebagai berikut:

1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �* � +,- �� �����! ���!������ &�ℎ�� 2019

* � .-/ 0 .+,,� &�!� &�ℎ�� &����ℎ��� 100%

Realisasi persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di

persidangan sebesar 22,50% atau 37,50% dari target sebesar 60%. Persentase

realisasi tersebut berasal dari jumlah kegiatan pemberian keterangan ahli (PKA)

pada sidang pengadilan sebanyak 9 kali sidang dibandingkan dengan jumlah

laporan hasil audit investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara

(PKKN) yang diterbitkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun

2019 sebanyak 40 laporan.

2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh aparat

penegak hukum (APH).

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �* � .-/ ��! ��&��������)�&�/�� ��1��&��� -+. &ℎ 2019

* � .-/ &�ℎ�� 2019� 100%

Hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit investigasi dan

PKKN sebanyak 40 laporan tersebut, telah disampaikan dan dimanfaatkan oleh

APH seluruhnya atau sebesar 100% dan mencapai 133,33% dari target sebesar

75%.

3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �* � .+ ����'��&�!����� ! ��/�� ��1��&��� ���ℎ ,//+/,&ℎ2019

* � .+ ����'��&�!����� ��! &��%�& ���� 2019x100%

Hasil pengawasan keinvestigasian berupa penilaian risiko kecurangan atas

kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Penajam Paser

Utara, penilaian risiko kecurangan atas program reforma agraria pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dan Kajian

Rekomendasi Strategis Tata Kelola Beras Tahun 2020-2024 di Provinsi

28

Kalimantan Timur seluruhnya (100%) telah dimanfaatkan oleh K/L/P/K atau

mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.

4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �* � .- ��� ������� ℎ��!� ! ��&��������)�&� 2019

* � .- ��� ������� ℎ��!� ���� 2019x100%

Audit penyesuaian harga yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2019 adalah terhadap kegiatan kontrak nomor

07.PJ/131/UIPKITRINGKAL/2013. Hasil Audit telah dimanfaatkan oleh PT. PLN

UIP Kalimantan Bagian Timur sehingga realisasinya sebesar 100% atau

mencapai 125% dari target sebesar 80%.

5) Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �* � .- ���� ! ��&��������)�&� 2019

* � .- ���� ���� 2019x100%

Audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K yang dilaksanakan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 realisasinya sebesar 100% atau

mencapai 125% dari target sebesar 80%.

SASARAN 3

Meningkatnya penyelesaian

hambatan pelaksanaan

pembangunan nasional

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja persentase penyelesaian kasus

hambatan kelancaran pembangunan (HKP) dengan formula perhitungan capaian

indikator kinerja:

��������� �* � ������� �'������ .,+ ! ��&��������)�&� &�ℎ�� 2019

* �������� �'������ .,+ ���� &�ℎ�� 2019x100%

Pada tahun 2019 tidak terdapat kegiatan evaluasi HKP di Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur.

29

SASARAN 4

Meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintah dan korporasi dalam

pencegahan korupsi

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan fraud control plan (FCP) (termasuk fraud risk assessment

(FRA) dengan formula perhitungan capaian indikator kinerja:

��������� �* � ,//+/, ��! ��!� ��� ��&������ 4#+/4�- 2019

* � ����!���� ! &���ℎ ��������� 2019x100%

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan satu penugasan terkait FCP yaitu Bimtek

Implementasi FCP pada Perusda KSDE Kutai Kartanegara dan empat penugasan

FRA,yaitu penilaian risiko kecurangan pada Dinas PU PR Kota Bontang, penilaian

risiko pada Dinas Pendidikan dan Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur, penilaian risiko kecurangan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara, serta penilaian risiko kecurangan pada Dinas

Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Indikator kinerja tersebut

sebesar 100% atau mencapai 181,82% dari target sebesar 55%.

SASARAN 5 Meningkatnya kepedulian K/L/P/K

dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/P/K anggota

komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat. Formula perhitungan capaian indikator kinerjanya sebagai

berikut:

��������� �* � ,//+/, �&�� ���& ���)� ! � ���ℎ� 3 ����� ���&���� ∗7

* � ,//+/, �&�� ���& ���)� ! ��)��� ��!!�&� ���� ,+-,x100%

*)Ketiga unsur tersebut dapat dianggap terpenuhi apabila minimal ada

kesepakatan formal antara K/L/PK dan BPKP untuk membentuk sistem

pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2019 terdapat dua kali pelaksanaan kegiatan masyarakat pembelajar

anti korupsi yaitu lanjutan kegiatan tahun sebelumnya di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kegiatan MPAK Bidang Pendidikan pada Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sehingga realisasinya sebesar 100% atau

mencapai 142,86% dari target sebesar 70%.

30

SASARAN 6 Meningkatnya kualitas penerapan

SPIP pemerintah daerah

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada dasarnya

merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur

dan bupati/walikota. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 BPKP bertanggung

jawab melakukan pembinaan SPIP. Pada prinsipnya pembinaan SPIP diarahkan

agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai

tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran program ini diukur dengan menggunakan tiga indikator kinerja dengan

penjelasan sebagai berikut:

1) Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP level 3

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �+� ���' ���. �'�� 3 8+/+

+� ���'� 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 100%. Provinsi Kalimantan Timur telah

mencapaimaturitas SPIP level 3, sehingga atas indikator kinerja ini terealisasi

capaian kinerjanya sebesar 100%.

2) Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP level 3

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ +� ��%/��&� ���. �'�� 3 8+/+

∑ +� ��%/��&� �� ���'����� 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 90%. Terdapat 9 kabupaten/kota dengan

tingkat maturitas SPIP level 3 dari 10 kabupaten/kota di seluruh Provinsi

Kalimantan Timur. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja ini mencapai

100% dari target yang ditetapkan.

Capaian maturitas SPIP level 3 di tingkat provinsi/kota/kabupaten di Provinsi

Kalimantan Timur secara keseluruhan telah mencapai 100% atau 117,65% dari

target akhir tahun 2019 Renstra BPKP 2015-2019 sebesar 85%. Rincian data

maturitas SPIP untuk provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Timur tercantum pada lampiran 8.

31

3) Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP level 2

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ +� ��%/��&� ���. �'�� 2 8+/+

∑ +� ��%/��&� �� ���'����� 100%

Target sasaran kinerja ini sebesar 10%.Terdapat 1 kabupaten/kota dengan

tingkat maturitas SPIP level 2, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, dari 10

kabupaten/kota di seluruh Provinsi Kalimantan Timur atau mencapai 100% dari

target yang ditetapkan

SASARAN 7

Meningkatnya kapabilitas

pengawasan intern pemerintah

daerah

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat

kompetensi keahlian sebagai auditor. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu

keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesional sumber daya manusia (SDM),

karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM

yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan

pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang

berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah

SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.

Sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas level 3

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �+� ���' ���. �'�� 3 -+/+

+� ���'� 100%

Hasil penjaminan kualitas oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas

kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai level 3 atau terealisasi

100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka

capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah provinsi level 3 sebesar 100%.

32

2) Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas level 3

Indikator kinerja ini dihitung dengan formula:

��������� �∑ +� ��%/��&� ���. �'�� 3 -+/+

∑ +� ��%/��&� �� ���'����� 100%

Terdapat 10 inspektorat kabupaten/kota dengan tingkat kapabilitas APIP yang

telah mencapai level 3 dari 10 inspektorat kabupaten/kota yang ada atau telah

terealisasi sebesar 100%. Inspektorat Kabupaten Berau, Inspektorat Kabupaten

Penajam Paser Utara, Inspektorat Kota Balikpapan, Inspektorat Kota Bontang,

Inspektorat Kabupaten Paser, Inspektorat Kabupaten Kutai Barat, dan

Inspektorat Kota Samarinda telah mencapai level 3 berdasarkan hasil reviu

BPKP pusat. Sedangkan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, Inspektorat

Kabupaten Kutai Kertanegara dan Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu berada

di level 2 Plus. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%,

maka capaian kinerja kapabilitas APIP level 3 pemeritah kabupaten/kota adalah

111,11%. Rincian data kapabilitas untuk setiap APIP sebagaimana tercantum

pada lampiran 9.

SASARAN 8

Tersedianya dukungan teknis

kepuasan atas pelayanan

ketatausahaan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur

Target outcome tahun 2019 adalah 8,00 dari skala likert 1-10. Capaian kinerja

outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas pelayanan ketatausahaan.

Indikator kinerja ini diukur dari persepsi kepuasan terhadap layanan dukungan

teknis pengawasan yang diberikan oleh bagian ketatausahaan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu keadaan

ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan tersebut dapat

terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei

kepada para penerima layanan dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan

persepsi kepuasan terhadap layanan bagian tata usaha dilaksanakan dengan

metode penyebaran kuesioner secara menyeluruh kepada para pegawai Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

33

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2019, capaian indikator kinerja

layanan dukungan teknis pengawasan sebesar 8,06. Jika dibandingkan target

sebesar 8,00, maka capaiannya sebesar 100,75%.

Persepsi kepuasan terhadap layanan bagian tata usaha meliputi:

1) Persepsi kepuasan terhadap layanan subbag kepegawaian

2) Persepsi kepuasan terhadap layanan subbag keuangan

3) Persepsi kepuasan terhadap layanan subbag umum

2. Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai sasaran program yang diharapkan, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur melaksanakan beberapa kegiatan utama. Keberhasilan kegiatan

tersebut dalam mendukung sasaran program telah menghasilkan output

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.7

Capaian Output

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Output Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

Laporan 36 40 111

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Laporan 88 105 119

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA integrasi

Jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA integrasi perwakilan BPKP

Laporan 6 6 100

4. Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa perwakilan BPKP

Laporan 16 16 100

5 Tersedianya informasi hasil atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

Jumlah laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 perwakilan BPKP

Laporan 6 6 100

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP

Laporan 31 31 100

34

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Output Satuan Target Realisasi

Capaian

(%)

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

Laporan

28 28 100

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP

Laporan 96 96 100

9 Termanfaatkannya aset secara optimal

Tersedianya alat pengolahan data BPKP

Unit 22 22 100

Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Unit 40 40 100

Tersedianya kendaraan bermotor BPKP

Unit 2 2 100

Terlaksananya renovasi gedung/ bangunan

M3 83.79 83.79 100

Berikut adalah perbandingan output dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Output Tahun 2019dan 2018

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Realisasi

Naik/(Turun) 2018 2019

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden perwakilan BPKP

Laporan 80 40 (40)

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Laporan 174 105 (69)

3. Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA integrasi

Jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA integrasi perwakilan BPKP

Laporan 5 6 1

4 Tersedianya informasi hasil pengawasan dana desa

Jumlah laporan hasil pengawasan dana desa perwakilan BPKP

Laporan 17 16 (1)

35

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Realisasi

Naik/(Turun) 2018 2019

5 Tersedianya informasi hasil atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019

Jumlah laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 perwakilan BPKP

Laporan n/a 6 6

6 Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP

Laporan 25 31 6

7 Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

Jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP

Laporan 25 28 3

8 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP

Laporan 96 96 0

9 Termanfaatkannya aset secara optimal

Tersedianya alat pengolahan data BPKP

Unit n/a 22 22

Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Unit n/a 40 40

Tersedianya kendaraan bermotor BPKP

Unit n/a 2 2

Terlaksananya renovasi gedung/ bangunan

M3 n/a 83.79 83.79

Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

SASARAN 1

Tersedianya informasi hasil

pengawasan proyek strategis dan

prioritas presiden perwakilan

BPKP

Selama 2019, jumlah laporan hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas

presiden sebanyak 40 laporan atau terealisasi 111% dari target sebanyak 36

laporan.

36

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya informasi hasil pengawasan proyek strategis dan prioritas presiden

perwakilan BPKP sebesar Rp.692.803.627,00 atau 99,16% dari anggaran sebesar

Rp.698.652.000,00

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 1096 OH

dari target sebesar 944 OH atau 116,10% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 111%, maka terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan

SDM.

SASARAN 2

Tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan BPKP

Selama 2019, jumlah laporan hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional

perwakilan BPKP Perwakilan sebanyak 105 laporan atau terealisasi 119% dari

target sebanyak 88 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya informasi hasil pengawasan pembangunan prioritas nasional perwakilan

BPKP sebesar Rp.3.183.804.780,00 atau 94,90% dari anggaran sebesar

Rp.3.354.993.000,00

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 5.239 OH

dari target sebesar 3.925 OH atau 133,48% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 119% maka terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan

SDM.

SASARAN 3 Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA integrasi

Pada 2019, jumlah laporan hasil pengawasan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 6 laporan atau terealisasi 100% dari target

sebanyak 6 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

37

tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA integrasi sebesar

Rp.253.511.794,00 atau 99,9% dari anggaran sebesar Rp.253.512.000,00.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 112 OH

dari target sebesar 240 OH atau 46,67% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan SDM.

SASARAN 4 Tersedianya informasi hasil

pengawasan dana desa

Selama 2019, jumlah laporan hasil pengawasan dana desa perwakilan BPKP

sebanyak 16 laporan atau terealisasi 100% dari target sebanyak 16 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya informasi hasil pengawasan dana desasebesar Rp.487.609.850,00 atau

99,69% dari anggaran sebesar Rp.489.104.000,00.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 656 OH

dari target sebesar 640 OH atau 102,5% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan

SDM.

SASARAN 5

Tersedianya informasi hasil atas

pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan

dana pemilu tahun 2019

Pada 2019, jumlah laporan hasil pengawasan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur sebanyak 6 laporan atau terealisasi 100% dari target sebanyak 6

laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya informasi hasil atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

dana pemilu tahun 2019 sebesar Rp.214.169.653,00 atau 93,03% dari anggaran

sebesar Rp.230.213.000,00.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 288 OH

38

dari target sebesar 390 OH atau 73,85% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan SDM.

SASARAN 6

Tersedianya informasi hasil

pembinaan SPIP perwakilan

BPKP

Pada 2019, jumlah laporan hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur sebanyak 31 laporan atau terealisasi 100% dari target sebanyak

31 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatantersedianya

informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan BPKP sebesar Rp.559.342.099,00 atau

99,39% dari anggaran sebesar Rp.562.803.000,00.

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 837 OH

dari target sebesar 1747 OH atau 47,91% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan SDM.

SASARAN 7

Tersedianya informasi hasil

pembinaan kapabilitas APIP

perwakilan BPKP

Selama 2019, jumlah laporan hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 28 laporan atau terealisasi 100% dari target

sebanyak 28 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan BPKP sebesar

Rp.536.775.505,00 atau 98,78% dari anggaran sebesar Rp.543.396.000,00

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan sebesar 631 OH

dari target sebesar 1100 OH atau 57,36% dari target.Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan SDM.

39

SASARAN 8

Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan

Selama 2019, jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur sebanyak 96 laporan atau terealisasi 100% dari target sebanyak

96 laporan.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan sebesar Rp.21.341.545.225,00 atau 96,66% dari

anggaran sebesar Rp.22.079.250.000,00

Adapun SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran kegiatan 8 ini sebesar 1892

OH dari target sebesar 2723 OH atau 69,48% dari target. Jika dibandingkan dengan

capaian output sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan SDM

SASARAN 9 Termanfaatkannya aset secara optimal

Selama 2019, tersedianya alat pengolahan data BPKP sebanyak 22 unit atau

terealisasi 100% dari target sebanyak 22 unit, tersedianya alat rumah tangga BPKP

sebanyak 40 unit atau terealisasi 100% dari target sebanyak 40 unit, tersedianya

kendaraan bermotor BPKP sebanyak 2 unit atau terealisasi 100% dari target

sebanyak 2 unit, serta terlaksanakannya renovasi gedung/ bangunan seluas 83,79

m3 atau terealisasi 100% dari target seluas 83,79 m3.

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran kegiatan

termanfaatkannya aset secara optimal sebesar Rp.656.831.200,00 atau 98,22% dari

anggaran sebesar Rp668.724.000,00.

Rincian capaian kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

40

Capaian Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan

(PKP2T)

Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan

keuangan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T tersebut

dikelompokkan per bidang pengawasan sesuai struktur organisasi yang ada. Target

serta capaian PKP2T tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9

Target dan Capaian PKP2T

Korwas PKP2

Target Realisasi %

IPP 67 75 111,94

APD 59 62 105,08

AN 30 33 110,00

Investigasi 27 34 125,93

P3A 28 28 100,00

Jumlah 211 232 109,95

Secara keseluruhan, PKP2T 2019 telah tercapai 109,95% termasuk di dalamnya

target tambahan sebanyak 21 penugasan.

B. Capaian Kinerja Lainnya/Penghargaan

Dalam periode tahun 2015-2019 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah

mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja yang

diraih. Penghargaan tersebut diberikan oleh beberapa instansi dengan rincian pada

Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Lainnya

No Tahun Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

1 2019 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

2 2019 Penghargaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Dalam Pengelolaan Keuanga

Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

41

No Tahun Nama Penghargaan Pemberi Penghargaan

3 2018 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Terbaik kategori Kepatuhan atas Regulasi

Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4 2018 Anugerah Badan Publik Web Award 2018 Peringkat II (Implementasi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik via Website)

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

5 2017 BPKP Performance Award 2017 kategori Implementasi SIA

BPKP

6 2016 Inovasi Sistem Pengendalian Intern tahun 2016

BPKP

7 2016 Satker dengan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik ke-2

Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

8 2015 Juara Pertama Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara

Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia

C. Akuntabilitas Keuangan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 2 (dua) program yaitu

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya. Realisasi belanja untuk pelaksanaan kedua program tersebut

sebesar Rp.27.926.393.733,00 dari anggaran sebesar Rp28.880.647.000,00 atau

96,70%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11

Laporan Realisasi AnggaranTahun 2019

No Program Jenis

Belanja Anggaran Realisasi

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan Pembangunan

Belanja Barang

Rp.6.132.673.000. Rp.5.928.017.308

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Belanja Pegawai

Rp.21.352.057.000 Rp.20.698.828.337

Belanja Barang

Rp.1.395.917.000 Rp.1.299.548.088

Jumlah Rp.28.880.647.000 Rp.27.926.393.733

42

BAB IV

PENUTUP

aporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2019. Pada awal tahun 2019, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur telah menandatangani perjanjian kinerja yang merupakan penjabaran

dari Rencana Strategis BPKP, dan kemudian dilakukan penandatanganan Perkin

2019 revisi pada bulan Agustus 2019. Perjanjian kinerja tersebut berisi target-target

kinerja yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai.

Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam

laporan kinerja.

Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi tugas

dan fungsi yang diamanatkan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan 8 (delapan)

sasaran program yang harus diwujudkan selama tahun 2019.

Delapan sasaran program dengan keseluruhan 18 indikator kinerja program selama

tahun 2019 menunjukkan bahwa 10 indikator kinerja program capaiannya diatas

100%, 4 indikator kinerja program capaiannya diatas 90% s.d. 100%, 1 indikator

kinerja program capaiannya 80% sampai dengan 90%, dan 3 indikator kinerja

program capaiannya di bawah 80%.

Upaya yang akan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara lain

adalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan.

L

Lampiran 1/1 - 1

Capaian

1 2 3 4 5 6 7

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 70 59.46 84.94

Persentase BUMN/Anak Perusahaan

dengan Skor GCG baik *)

% 75 50.00 66.67

Presentase BUMD yang Kinerjanya

Minimal Baik dari BUMD yang

dievaluasi

% 56 88.89 158.73

Presentase BLUD yang Tatakelolanya

Minimal Baik dari BLUD yang

dievaluasi

% 62 66.67 107.53

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan

% 60 22.50 37.50

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH

% 75 100 133.33

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

% 70 100 142.86

Persentase Hasil Audit Penyesuaian

Harga yang Dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

% 80 100 125.00

Pesentase Hasil Audit Klaim yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 80 100 125.00

3 Meningkatnya

Penyelesaian Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan Nasional

Persentase Penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan

% 80 0 0.00

4 Meningkatnya Kualitas

Tata Kelola Pemerintah

dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP (termasuk

FRA)

% 55 100 181.82

5 Meningkatnya

Kepedulian K/L/P/K dan

Masyarakat terhadap

Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan

Sistem Pengaduan Masyarakat

% 70 100 142.86

Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100 100 100.00

Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 3

% 90 90 100.00

Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2

% 10 10 100.00

Persentase APIP Pemerintah Provinsi

dengan Kapabilitas Level 3

% 100 100 100.00

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

% 90 100 111.11

8 Tersedianya Dukungan

Teknis Kepuasan atas

Pelayanan

Ketatausahaan

Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur (skala likert

1-10)

skala 8 8.06 100.75

CAPAIAN KINERJA OUTCOME

Indikator Kinerja Satuan Target RealisasiSasaran Program(%)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019

7

No

Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan

Keinvestigasian

Meningkatnya Kualitas

penerapan SPIP Pemda

2

6

Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas

Nasional dan

Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi

1

Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemda

Lampiran 2/1 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan

% 62.57 59.46 104.28 84.94

Persentase BUMN/Anak

Perusahaan dengan Skor GCG

baik *)

% 88.89 50.00 164.61 66.67

Presentase BUMD yang

Kinerjanya Minimal Baik dari

BUMD yang dievaluasi

% 100 88.89 185.19 158.73

Presentase BLUD yang

Tatakelolanya Minimal Baik dari

BLUD yang dievaluasi

% n/a 66.67 n/a 107.53

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan di Persidangan

% 45.90 22.50 91.80 37.50

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH

% 100 100 138.89 133.33

Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100 0.00 142.86

Persentase Hasil Audit

Penyesuaian Harga yang

Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 0 100 0.00 125.00

Pesentase Hasil Audit Klaim

yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

% 100 100 133.33 125.00

3 Meningkatnya

Penyelesaian

Hambatan

Pelaksanaan

Pembangunan

Nasional

Persentase Penyelesaian

Hambatan Kelancaran

Pembangunan

% 100 0 133.33 0.00

4 Meningkatnya

Kualitas Tata Kelola

Pemerintah dan

Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi

Persentase K/L/P/K Yang

Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

% 100 100 192.31 181.82

5 Meningkatnya

Kepedulian K/L/P/K

dan Masyarakat

terhadap Korupsi

Persentase K/L/P/K Anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem

Pengaduan Masyarakat

% 100 100 153.85 142.86

1 Perbaikan

Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan

Pengelolaan

Keuangan

Negara/Korporasi

PERBANDINGAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Realisasi Capaian

2 Meningkatnya

Efektifitas Hasil

Pengawasan

Keinvestigasian

No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan

Lampiran 2/2 - 2

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Perbaikan

Realisasi Capaian No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan

Persentase Pemerintah Provinsi

dengan Maturitas SPIP Level 3

% 100 100 100 100.00

Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3

% 80 90 100 100.00

Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 2

% 20 10 100 100.00

Persentase APIP Pemerintah

Provinsi dengan Kapabilitas

Level 3

% 100 100 100 100.00

Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3

% 80 100 114.29 111.11

8 Tersedianya

Dukungan Teknis

Kepuasan atas

Pelayanan

Ketatausahaan

Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

(skala likert 1-10)

skala 7.67 8.06 95.88 100.75

7 Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemda

6 Meningkatnya

Kualitas penerapan

SPIP Pemda

Lampiran 3/1 - 1

Pengggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Anggaran Realisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 36 40 111 698,652,000 692,803,627 99.16 944 1096 116.10 Efisien Tidak Efisien

2 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 88 105 119 3,354,993,000 3,183,804,780 94.90 3925 5239 133.48 Efisien Tidak Efisien

3 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Penerapan SIMDA

Integrasi

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan SIMDA Integrasi

Perwakilan BPKP

Laporan 6 6 100 253,512,000 253,511,794 100.00 240 112 46.67 Efisien Efisien

4 Tersedianya Informasi Hasil

Pengawasan Dana Desa

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan 16 16 100 489,104,000 487,609,850 99.69 640 656 102.50 Efisien Tidak Efisien

5 Tersedianya Informasi Hasil atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun

2019 Perwakilan BPKP

Laporan 6 6 100 230,213,000 214,169,653 93.03 390 288 73.85 Efisien Efisien

6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

SPIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

SPIP Perwakilan BPKP

Laporan 31 31 100 562,803,000 559,342,099 99.39 1747 837 47.91 Efisien Efisien

7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 28 28 100 543,396,000 536,775,505 98.78 1100 631 57.36 Efisien Efisien

8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

dalam Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 96 96 100 22,079,250,000 21,341,545,225 96.66 2723 1892 69.48 Efisien Efisien

Tersedianya Alat Pengolahan Data

BPKPUnit

22 22 100 227,465,000 222,676,200 97.89 Efisien

Tersedianya Alat Rumah Tangga

BPKPUnit

40 40 100 199,718,000 198,555,000 99.42 Efisien

Tersedianya Kendaraan Bermotor

BPKPUnit 2 2

100 51,413,000 47,800,000 92.97 Efisien

Terlaksananya Renovasi Gedung/

BangunanM3 83.79 83.79

100 190,128,000 187,800,000 98.78 Efisien

Sub Jumlah 668,724,000 656,831,200 98.22

28,880,647,000 27,926,393,733 96.70

CAPAIAN KINERJA OUTPUT DAN EFISIENSI

TAHUN 2019

9 Termanfaatkannya Aset secara Optimal

JUMLAH

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SDM (OH)

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target RealisasiCapaian

%Efisien/Tidak

Efisien

Keuangan

%Anggaran RealisasiEfisien/Tidak

Efisien

Lampiran 4/1 - 1

2018 2019 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 80 40 121 111

2 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan

BPKP

Laporan 174 105 226 119

3 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Penerapan SIMDA Integrasi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 5 6 167 100

4 Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Dana Desa

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

Laporan 17 16 155 100

5 Tersedianya Informasi Hasil atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan

BPKP

Laporan n/a 6 n/a 100

6 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

SPIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 25 31 147 100

7 Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan

Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan BPKP

Laporan 25 28 104 100

8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam

Mencapai Kepuasan Layanan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 96 96 100 100

Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit n/a 22 n/a 100

Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP Unit n/a 40 n/a 100

Tersedianya Kendaraan Bermotor BPKP Unit n/a 2 n/a 100

Terlaksananya Renovasi Gedung/ Bangunan M3 n/a 83.79 n/a 100

9 Termanfaatkannya Aset secara Optimal

Realisasi Capaian

PERBANDINGAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan

Lampiran 5/1 - 1

No. Nama BUMD Skor Kategori/Predikat

1 2 3 4

1 PT PLN Tarakan 73.362 Cukup Baik

2 PT Pupuk Kalimantan Timur(Masih dalam proses

pembahasan)Sangat Baik

HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCGPADA BUMN/ ANAK PERUSAHAAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2019

Lampiran 6/1 - 1

No. Nama BUMD Predikat Kinerja1 2 3

1 PDAM Kota Samarinda Sehat

2 PDAM Kota Balikpapan Sehat

3 PDAM Kota Bontang Sehat

4 PDAM Kabupaten Paser Sehat

5 PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara Sehat

6 PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara Sehat

7 PDAM Kabupaten Kutai Timur Sehat

8 PDAM Kabupaten Kutai Barat Kurang Sehat

9 PDAM Kabupaten Berau Sehat

HASIL EVALUASI KINERJA BUMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019

Lampiran 7/1 - 1

No. Nama BLUD Predikat Kinerja

1 2 3

1 RSUD AM Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Baik (AA)

2 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Baik (A)

3 RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Sedang (BBB)

HASIL EVALUASI KINERJA BLUD

PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2019

Lampiran 8/1 - 1

No. Pemprov/kabupaten/kota Skor Maturitas Level Maturitas Keterangan1 2 3 4 5

1 Provinsi Kalimantan Timur 3.0602 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

2 Kota Samarinda 3.0375 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

3 Kota Balikpapan 3.0375 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

4 Kota Bontang 3.023 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

5 Kabupaten Kutai Kartanegara 3.000 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

6 Kabupaten Berau 3.0375 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

7 Kabupaten Penajam Paser Utara 3.0602 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

8 Kabupaten Paser 3.1125 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

9 Kabupaten Kutai Barat 3.0602 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

10 Kabupaten Kutai Timur 3.0602 Terdefinisi Hasil QA BPKP Pusat

11 Kabupaten Mahakam Ulu 2.1545 BerkembangHasil Reviu Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur

MATURITAS SPIP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KALIMANTAN TIMURTAHUN 2019

Lampiran 9/1 - 1

No. Provinsi/kabupaten/kota Level Kapabilitas Keterangan

1 2 3 4

1 Provinsi Kalimantan Timur 3

Hasil QA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (dalam proses reviu BPKP

Pusat)

2 Kab. Kutai Kartanegara 2 Plus *) Hasil Reviu BPKP Pusat

3 Kab. Kutai Timur 2 Plus *) Hasil Reviu BPKP Pusat

4 Kab. Kutai Barat 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

5 Kab. Penajam Paser Utara 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

6 Kota Samarinda 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

7 Kota Balikpapan 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

8 Kota Bontang 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

9 Kab. Paser 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

10 Kab. Berau 3 Hasil Reviu BPKP Pusat

11 Kab. Mahakam Ulu 2 Plus *) Hasil Reviu BPKP Pusat

Keterangan:*) Dalam laporan kinerja diakui sebagai level 3

KAPABILITAS APIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2019

Kepala perwakilan, korwas dan

tim IPP Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur

mengadakan observasi fisik

dalam rangka penugasan reviu

atas pekerjaan Jembatan Pulau

Balang II di Kabupaten Penajam

Paser Utara, 8 November 2019

Kepala perwakilan menghadiri

peresmian tol Balikpapan-

Samarinda oleh Presiden Joko

Widodo, bertempat di kawasan

Samboja Kutai Kartanegara,

17 Desember 2019

Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur memperoleh

penghargaan Anugerah Web Award

Badan Publik se Kalimantan Timur

dalam kategori sebagai "Destinasi

Badan Pencegahan Korupsi", yang

diberikan Ketua Komisi Informasi

Publik Provinsi Kalimantan Timur, M

Khaidir dan diterima oleh Kabag TU,

Subroto, 7 November 2019