LAPORAN KINERJA 2017 - organisasi.surabaya.go.id · PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan

LAPORAN KINERJA 2017

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA SURABAYA

2017

Kata Pengantar

Alhamdulillahi Robbil Alamin. Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan penguasa alam

akhrnya paripurna pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat tahun 2017 sehingga Laporan Kinerja tahun 2017 bisa kami

susun.

Melalui perencanaan strategis yang baru di pertengahan tahun 2017 yaitu dengan

telah disahkannya peraturan daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 2016 – 2021 dan telah

diturunkan menjadi rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, beberapa

capaian indicator kinerja rata-rata telah diraih dengan hasil yang cukup baik.

Dukungan dari semua pihak baik dari Instansi perangkat daerah lainnya dan

khususnya pegawai di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sangat berperan

dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian upaya

untuk terus meningkatkan kinerja harus terus dilaksanakan melalui inovasi dan

peningkatan reformasi birokrasi karena tuntutan masyarakat yang terus semakin

tinggi.

Akhirnya Laporan Kinerja 2017 kami harapkan menjadi refleksi bagi kami untuk

lebih berkinerja dimasa-masa yang akan datang.

Surabaya, 30 Desember 2017

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,

Drs. Imam Siswandi,M.M. Pembina Tingkat I

NIP 196610251986031005

i



Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................................... i

Daftar Isi ...............................................................................................................................ii

Daftar Tabel ........................................................................................................................ iii

Daftar Bagan ..................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI ................................. 1

C. SUMBER DAYA MANUSIA ............................................................................. 4

D. ISU-ISU STRATEGIS ....................................................................................... 5

E. SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................. 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 11

A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT......11

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..................................... 12

C. REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 20

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 24

ii



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ......................................... 4

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ...................................... 5

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................... 5

Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8 ................................................................................... 8

Tabel 2.2 Tujuan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ................................ 9

Tabel 2.3 Sasaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ............................. 9

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis ............................................... 9

Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis .................................................. 10

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama .............................................................. 11

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan ........................................... 20

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran ................................................................. 22

iii



Daftar Bagan

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat ....... 3

iv



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam

menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan

kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun

sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Sebagai salah satu unsur staf pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang

berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui

Asisten Pemerintahan. Salah satu sarana untuk mengukur pelaksanaan

tanggung jawab tersebut, dapat dilihat melalui capaian kinerja yang terdapat

pada Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dengan rincian, sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang

menjadi bidang tugasnya;

2. Menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;

3. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan

Keluarga Berencana (KB), pengembangan advokasi dan komunikasi,

informasi dan Edukasi (KIE), penanggulangan masalah kesehatan

reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;

4. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus/Acquired

Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS)

dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

skala kota;

1



5. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota bidang

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

6. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan daerah skala kota di

bidang pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya

masyarakat;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang

kepalangmerahan dan penanggulangan bencana;

8. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

9. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat;

10. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota

sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;

11. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang

ketenagakerjaan;

12. Menyiapkan bahan pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi muda;

13. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

14. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna;

15. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota;

16. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey tindak lanjut hasil outreach;

17. Menyiapkan bahan perencanaan program Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat;

18. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan

ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;

19. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan

program penanggulangan kemiskinan skala kota;

20. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan bidang sosial skala kota

mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;

21. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut outreach;

22. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

2



23. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyaluran masyarakat pencari

kerja;

24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi

bidang tugasnya;

2. Pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi muda;

3. Pelaksanaan penunjang kegiatan tim dan lembaga/instansi terkait bidang

kesejahteraan rakyat;

4. Pelaksanaan survey, monitoring dan evaluasi kegiatankegiatan terkait bidang

kesejahteraan rakyat;

5. Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat

(SIMPROLAMAS);

6. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil outreach;

7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

perencanaan;

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Dari program pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah yang ada, maka

kegiatan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang mendukung adalah :

1. Evaluasi Bidang Kesehatan;

2. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan

Sosial;

3. Monitoring dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial;

4. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dibagi menjadi 3 sub bagian dengan struktur

organisasi, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Ketahanan Masyarakat;

2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Masyarakat;

3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3



Selanjutnya untuk masing-masing sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian ketahanan Masyarakat

a. Menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;

c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan

Keluarga Berencana (KB), pengembangan advokasi dan komunikasi,

informasi dan Edukasi (KIE), penanggulangan masalah kesehatan

reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;

d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency

Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndromes (HIV/AIDS), Infeksi Menular

Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif

lainnya (NAPZA) skala kota;

e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota bidang

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

f. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan daerah skala kota di

bidang pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya

masyarakat;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang

kepalangmerahan dan penanggulangan bencana;

h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil outreach;

j. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan Bagian Administrasi


k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


2. Sub Bagian Pengembangan Potensi Masyarakat

a. menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang


4



b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota

sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang

ketenagakerjaan;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan assesment pemberdayaan generasi

muda;

e. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang

penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah skala kota di bidang

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna;

g. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey tindak lanjut hasil outreach;

i. menyiapkan bahan perencanaan program Bagian Administrasi


j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian


3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

a. menyiapkan bahan pengoordinasian PD sesuai urusan pemerintahan yang


b. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan

ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;

c. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan dan pengembangan

program penanggulangan kemiskinan skala kota;

d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan bidang sosial skala

kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring tindak lanjut outreach;

f. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyaluran masyarakat

pencari kerja;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5



KEPALA BAGIAN

Drs. Imam Siswandi,M.M. Pembina Tingkat I

NIP 196610251986031005

KASUBBAG KETAHANAN MASYARAKAT

Indira Wahyuni,S.H. Penata Tk. I

NIP 197201051997032006

KASUBBAG PENGEMBANGAN POTENSI

MASYARAKAT Elok Nurwahyunani Inkarniyah,S.Si.

Penata Tk. I NIP 197001181999012001

KASUBBAG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dedy Prastowo,S.E. Penata Tk. I

NIP 197206011999031005

II.1.2. Struktur Organisasi PD Struktur organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

6

1. Drs. Purwadi

Penata Tk. I

NIP 196108121989032006

2. Rahadian Satria Nanda,S.STP

Penata TK. I

NIP 198004261998101001

3. Srie Handajani

Penata Muda Tk. I

NIP 197006101994032008

4. Mujiagung Pancanugraha,SE

Penata Muda

NIP 197802072014121002

1. Achmad Mujayadi, S.Sos.

Penata Tk. I

NIP 196405271997031004

2. Dyah Yuni Pancawati

Penata Muda Tk. I

NIP 196306251987032006

3. Iwan Susanto

Pengatur

NIP 197702062006041010

4. Endro Kuncoro

Pengatur Muda Tk. I

NIP 197509122010011002

1. David Ariani Baim,S.H.

Penata Tk. I

NIP 196505231985031004

2. Moch. Zainal Arifin

Penata

NIP 196309151986031014

3. E. Win Marba’atien, SE

Penata

NIP 196808261992032009

4. Joko Wahyudi

Pengatur Tk. I

NIP 196902222001121003



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kota Sesuai Perda Nomor 12 tahun 2009

Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya

II.2. Sumber Daya PD

a. Jumlah Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak

28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari:

a) Pejabat Struktural : 4 Orang

b) Staf / PNS : 12 Orang

c) Tenaga Outsourcing : 11 Orang

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

terdiri atas 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Outsourcing

dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah (orang)

1 Struktural eselon III 1

2 Struktural eselon IV 3

3 Staf (PNS) 12

4 Staf (Outsourcing) 11

Jumlah 27

b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Adapun susunan pegawai pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kota Surabaya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

a. S.2 : 2 Orang

b. S.1 : 16 Orang

c. D.3 : 0 Orang

d. SLTA : 8 Orang

e. SMP : 1 Orang

2. Jenis Kepegawaian

Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16

Orang dan Pegawai Harian Lepas/Kontrak sebanyak 11 orang.

7



Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Laki - Laki : 17 Orang

Perempuan : 10 Orang

1. Golongan Umur

Pegawai pada kelompok umur :

a. Diatas 50 tahun : 6 Orang

b. 41 s/d 50 tahun : 7 Orang

c. 21 s/d 40 tahun : 14 Orang

2. Pangkat / Golongan

Pegawai dengan Pangkat / Golongan :

a. Golongan IV/b : 1 Orang

b. Golongan IV/a : -

c. Golongan III/d : 6 Orang

d. Golongan III/c : 3 Orang

e. Golongan III/b : 2 Orang

f. Golongan III/a : 1 Orang

g. Golongan II/d : 1 Orang

h. Golongan II/c : 1 Orang

i. Golongan II/b : 1 Orang

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan


1 Golongan IV 1

2 Golongan III 12

3 Golongan II 3

4 Kontrak 11

Jumlah 27

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan


1 Golongan IV 1

2 Golongan III 12

3 Golongan II 3

4 Kontrak 11

Jumlah 27

8



Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan


1 Golongan IV 1

2 Golongan III 12

3 Golongan II 3

4 Kontrak 11

Jumlah 27

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah (orang)

PNS Non PNS

1 S2 2

2 S1 9 7

3 SMA 5 3

4 SMP 1

Jumlah 16 11

D. ISU-ISU STRATEGIS

Untuk menentukan isu-isu strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Tahun 2017 - 2021, telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

a. Melakukan forum diskusi (Focussed Group Discussion/FGD) untuk

menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi

yang merupakan faktor internal (kekuatan dan kelemahan SKPD) dan

eksternal (peluang dan ancaman/tantangan SKPD);

b. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah

ditentukan;

c. Melakukan penilaian alternatif permasalahan; dan

d. Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan

didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagi isu

strategis.

9



Berdasarkan hasil tahapan yang telah dilakukan tersebut, isu-isu strategis

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

a. Perlu pengembangan sistem IT untuk pengelolaan data dan dokumen dalam

mendukung kinerja aparatur pemerintah;

b. Membuat inovasi-inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat dan juga dalam

rangka mengikuti penilaian yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi

maupun pemerintah pusat;

c. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah,

diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Tahun 2017 terdiri atas 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017, profil Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi struktur Organisasi, tugas,

dan fungsinya, SDM serta isu-isu strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan Rencana Strategis

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 - 2021 dan Perjanjian

Kinerja Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017

sebagai dasar Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari

target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017 dan penjelasan atas

capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga

menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja

10



tersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan

tersebut. Realisasi realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat serta harapan dan upaya yang akan

dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

11



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021, memiliki 1 visi yang

didukung dengan 10 misi. Dari 10 misi tersebut, Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat menindaklanjuti misi ke-8, yaitu “Memantapkan Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rincian Misi Kota ke-8

Visi Kota

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global

Berbasis Ekologi

Misi Kota ke-8

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan Kota Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indeks Tata

Kelola

Pemerintahan

Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik

Persentase Standar r Operasi Prosedur (SOP) yang diimplementasikan dengan baik

Mengacu pada visi dan misi kota, visi Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat, sebagai berikut :

Visi tersebut diterjemahkan dalam misi, sebagai berikut :

12



MENUJU OPD SEBAGAI PUSAT DATA DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERDAYA SAING

MENGHIMPUN DATA DAN INFORMASI DENGAN MELAKUKAN MONITORING SERTA EVALUASI UNTUK MERUMUSKAN BAHAN KEBIJAKAN DI BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai rencana strategis dengan

rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tujuan Indikator Tujuan Target di Tahun

2018 2019 2020 2021

Meningkatkan Tata

Kelola Administrasi

Pemerintahan

yang Baik

Persentase tingkat

capaian keberhasilan

pelaksanaan program

100%

100%

100%

100%

Persentase tingkat

kepuasan pelayanan

kedinasan

100%

100%

100%

100%

Persentase indeks

kepuasan SKPD

terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

100%

100%

100%

100%

Tabel 2.3 Sasaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Sasaran Indikator Sasaran Target di Tahun

2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

kualitas

rumusan

kebijakan

bidang

kesejahteraan

rakyat

Persentase

kesesuaian kajian/

rekomendasi

dengan pelaksana

kegiatan

100%

100%

100%

100%

Melaksanakan

kegiatan

sesuai

perencanaan

untuk

mendukung

keberhasilan

program

Persentasi

kesesuaian

pelaksanaan

kegiatan terhadap

parameter

perencanaan

operational plan

100%

100%

100%

100%

Mengelola

sarpras dan

adm

perkantoran

perangkat

daerah

Kinerja

pengelolaan

sarana, prasarana

adm perkantoran

perangkat daerah

100%

100%

100%

100%

13



Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan sasaran

strategis dalam perjanjian kinerja 2017 Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Meningkatkan tata

kelola administrasi pemerintahan yang

baik

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

90,84%

Indeks kepuasan SKPD terhadap

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62%

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 76%

2 Meningkatnya kualitas

rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan

100%

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan

100%

100%

100%

3 Mengelola sarana dan

prasarana serta

administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100%

Sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 program dengan rincian,

sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program Pendukung Sasaran Strategis

No Sasaran

Strategis Program Kegiatan

1 Meningkatkan

tata kelola

administrasi pemerintahan

yang baik

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kualitas Monitoring dan Evaluasi

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Evaluasi Bidang Kesehatan

Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat

Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana & Prasarana Kedinasan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

14



No Sasaran

Strategis Program Kegiatan

2 Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat


Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

3 Mengelola

sarana dan

prasarana

serta

administrasi perkantoran

perangkat daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Perkantoran

15



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dapat diukur dengan melihat realisasi dari target

indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun

2017. Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel, sebagaimana

berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi Capaian

1 Meningkatkan tata

kelola administrasi pemerintahan yang baik


90,84%

90,84%

100%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

62%

62%

100%

Tingkat kepuasan playanan kedinasan

76%

88%

121%

2 Meningkatnya

kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

Persentase kesesuaian kajian/ rekomendasi dgn pelaksanaan kegiatan

100%

100.00%

100.00%


100%

100.00%

100.00%

100%

3 Mengelola sarana

dan prasarana serta

administrasi perkantoran perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

100%

100.00%

100.00%

16



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Strategis Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat tahun 2017-2021, telah ditetapkan 3 sasaran

strategis dalam perjanjian kinerja 2017 yang akan dicapai dengan 6 indikator

kinerja. Adapun program, kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang

dilaksanakan pada masing-masing indikator kinerja utama per sasaran

strategis diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 „Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik‟ memiliki 3 indikator kinerja utama, yaitu Tingkat capaian keberhasilan

pelaksanaan program, Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, serta Tingkat kepuasan

pelayanan kedinasan dengan rincian, sebagai berikut :

Indikator kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program‟

merupakan indikator tujuan dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program‟ didukung

oleh :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan

monitoring dan evaluasi yang berkualitas. Sedangkan, Program

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah didukung

kegiatan, sebagai berikut :


17

1. Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program

MENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN YANG BAIK SASARAN STRATEGIS 1



2. Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

3. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat;

4. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial;

Target Nilai Indikator Kinerja „Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan

program‟ adalah 90,84 % dan terealisasi sebesar 100%.

Beberapa permasalahan pada Indikator Kinerja „tingkat capaian

keberhasilan pelaksanaan program‟, yaitu :

1. Semakin banyaknya permasalahan kota di bidang Kesejahteraan

Rakyat

2. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik

3. Tidak semua masyarakat merespon secara positif proses penggalian

data untuk laporan kajian/monitoring.

4. Masih adanya tugas OPD teknis yang belum terakomodir dengan baik

yang sifatnya perlu koordinasi eksternal yang dibebankan kepada

Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat .

Upaya tindak lanjut atas hambatan/permasalahan dimasa yang akan datang

antara lain:

1. Adanya kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

baik dari Pemerintah Kota maupun propinsi

2. Adanya CSR bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Data yang dimiliki OPD terkait dengan bidang Kesejahteraan Rakyat

4. Adanya referensi kajian/jurnal yang berkualitas dari perguruan tinggi di

bidang Kesejahteraan Rakyat

18



Indikator kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran‟ merupakan indikator kinerja yang

menjadi indikator kinerja penunjang yang dilaksanakan oleh semua

perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal organisasi khususnya

terhadap pelayanan atas kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Indikator kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran‟ didukung oleh Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh

kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Target Nilai Indikator Kinerja „Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran‟ adalah 62 % dan terealisasi

sebesar 62 % sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.

Realisasi dari pemenuhan target ini diperoleh dari survey melalui aplikasi

kuesioner yang diisi oleh seluruh pegawai negeri sipil di Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang menjadi sasaran pelayanan

dibidang kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.

Pada indikator indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran tidak ada permasalahan karena semua

kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan yaitu pemeliharaan sarana

dan prasarana perkantoran di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

19

2. Indeks Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Perkantoran



Indikator kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ merupakan

indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja penunjang yang

dilaksanakan oleh semua perangkat daerah untuk mengukur kinerja internal

organisasi khususnya terhadap pelayanan atas kebutuhan kedinasan seperti

pelayanan kepegawaian, pemenuhan alat tulis kantor dan sebagainya.

Indikator kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ didukung oleh

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.

Target Nilai Indikator Kinerja „Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan‟ adalah

76% dan terealisasi sebesar 88% sehingga capaian kinerjanya adalah 121%.

Hasil realisasi ini diperoleh dari survey yang dilaksanakan dengan

menggunakan aplikasi kuesioner yang diisi oleh seluruh pegawai di Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pada indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan tidak ada

permasalahan karena pelayanan kedinasan terkait kebutuhan alat tulis kantor,

pelayanan surat menyurat dan kepegawaian di Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat telah dilaksanakan dengan baik.

Sasaran strategis 2 „Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan di bidang

kesejahteraan rakyat ‟ memiliki 2 indikator kinerja utama, yaitu Persentase

kesesuaian kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan, serta Persentase

kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operation

plan dengan inciannya, sebagai berikut :

20

MENINGKATNYA KUALITAS RUMUSAN

KEBIJAKAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SASARAN STRATEGIS 2

3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan



Indikator kinerja „Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan

pelaksanaan kegiatan‟ untuk mengukur kesesuaian kajian/rekomendasi di

bidang kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar

kebijakan/keputusan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota

Surabaya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja „Persentase kesesuaian kajian/rekomendasi dengan

pelaksanaan kegiatan‟ didukung oleh Program Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah didukung

kegiatan, sebagai berikut :


2. Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

3. Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat;

4. Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial;.

Target Nilai Indikator Kinerja „Persentase kesesuaian

kajian/rekomendasi dengan pelaksanaan kegiatan‟ adalah 100% dan

terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Realisasi dari indikator ini diperoleh dari mengacu pada jumlah dokumen

yang telah disusun. Dari target 7 dokumen diperoleh capaian realisasi

sebanyak 7 dokumen hasil evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai realisasi tersebut diatas adalah :

1. Mengevaluasi kebijakan yang berjalan.

2. Berkerjasama dengan pihak yang berkompeten untuk menghasilkan

rekomendasi kebijakan yang berkualitas (akseptable dan aplikatif).

3. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi di bidang

kesejahteraan rakyat.

21

1. Persentase kesesuaian kajian / rekomendasi dengan

pelaksanaan kegiatan



Adapun kebijakan – kebijakan yang diambil yaitu :

1. Meningkatkan kualitas rumusan bahan kebijakan yang berkualitas di

bidang kesejahteraan.

2. Mengembangkan jejaring dengan akademisi dan lembaga survey

3. Menyusun program monitoring terpadu

4. Pemutakhiran database di bidang kesejahteraan rakyat

Indikator kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap

parameter perencanaan pada operation plan‟ memastikan adanya ketepatan

waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan

sektoral.

Indikator kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap

parameter perencanaan pada operation plan‟ didukung oleh Program

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

Target nilai Indikator Kinerja „Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan

terhadap parameter perencanaan pada operation plan‟ adalah 100% dan

terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Realisasi dari indikator ini diperoleh dari mengacu pada jumlah dokumen yang

telah disusun. Dari target 9 dokumen diperoleh capaian realisasi sebanyak 9

dokumen penyusunan dan hasil evaluasi perencanaan strategis.

Sasaran strategis 3 „Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi

perkantoran perangkat daerah‟ memiliki 1 indikator kinerja utama, yaitu Kinerja

Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat

Daerah. Rinciannya, sebagai berikut :

22

MENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

SERTA ADMINISTRASI PERKANTORAN

PERANGKAT DAERAH SASARAN STRATEGIS 3

2. Persentase kesesuaian pelaksana kegiatan terhadap parameter

perencanaan pada operation plan



Indikator kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah‟ merupakan indikator kinerja untuk

mengukur kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan Administrasi

Perkantoran di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Indikator kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah‟ didukung oleh :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Sedangkan, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh kegiatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Target Nilai Indikator Kinerja „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan

Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah‟ adalah 100% dan terealisasi

sebesar 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Indikator Kinerja ini diukur terhadap pemenuhan pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran serta kebutuhan barang jasa yang harus dipenuhi

dalam pelayanan administrasi perkantoran.

Pada indikator „Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi

Perkantoran Perangkat Daerah‟ tidak ada permasalahan karena semua

kegiatan baik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran serta

kebutuhan barang jasa yang direncanakan telah dilaksanakan di Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

23

1. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah



C. REALISASI ANGGARAN

Dari 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama yang disampaikan sebelumnya, total aloka si anggaran adalah Rp2.320.959.783,00

sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp2.529.178.271,00 atau 88.42% dari total alokasi anggaran. Alokasi dan realisasi

anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM KEGIATAN

No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

135,129,940

125,062,340

92.55%

Kualitas Monitoring dan

Evaluasi

135,129,940

125,062,340

92.55%

2 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1,533,446,910 Evaluasi Bidang Kesehatan

490,706,360

451,437,137

92.00%

Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Masyarakat

311,584,771

287,571,929

92.29%

Evaluasi Program

Bidang Pengembangan

Potensi Sumber Daya Masyarakat

424,123,319

384,553,594

90.67%

Sistem Informasi

Monitoring Pengendalian

Kebijakan Bidang Ksejahteraan Sosial

307,032,460

279,621,639

91.07%

24



PROGRAM KEGIATAN

No Program Anggaran Realisasi Capaian Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian

3 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

464,583,070

429,565,099

92.46%

Penyediaan Barang

Dan Jasa Perkantoran

464,583,070

429,565,099

92.46%

4 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

187,799,863

151.209,577

80.52%

Pengadaan Dan

Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana

Perkantoran

187,799,863

151.209,577

80.52%

TOTAL PROGRAM 2,320,959,783 2,109,021,093 90.87% TOTAL KEGIATAN 2,320,959,783 2,109,021,093 90.87%

25

LAPORAN KINERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja dan Anggaran

26



No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja

Program Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang

baik


90,84% 50% 55.04% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

135,129,940

125,062,340

92.55%

Program

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah

1,533,446,910

1,403,184,079

91.51%

Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran

62%

70.71%

114.05%

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

187,799,863

151.209,577

80.52%

Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan

76% 76% 100% Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

464,583,070

429,565,099

92.46%

2 Meningkatnya

kualitas rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

Persentase kesesuaian

kajian/ rekomendasi dgn

pelaksanaan kegiatan

100%

100.00%

100.00%

Program

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1,533,446,910

1,403,184,079

91.51%


100%

100.00%

100.00%


135,129,940

125,062,340

92.55%

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja

Program Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

3 Mengelola sarana dan

prasarana serta

administrasi

perkantoran

perangkat daerah

Kinerja Pengelolaan

Sarana, Prasarana, dan

Administrasi Perkantoran

Perangkat Daerah

100% 91.90% 91.90% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

464,583,070

429,565,099

92.46%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

187,799,863

151.209,577

80.52%

27


BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat tahun 2017 disimpulkan bahwa capaian

indikator kinerja daerah dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja

Dari 6 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, rata-rata nilai capaian masing-

masing indikator adalah 110,03%. Nilai tertinggi terdapat pada indikator

„Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran‟ sebesar 133,02%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari anggaran yang terdapat pada 4 program, rata-rata penyerapan anggaran

di masing-masing program adalah 70.55%. Penyerapan tertinggi terdapat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 92.41%. Sedangkan,

penyerapan terendah terdapat pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur sebesar 49,77%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, diharapkan :

- Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para

pemangku kepentingan.

- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi

pencapaian indikator kinerja.

- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan seluruh

tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk

mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

28



LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA 2017 - organisasi.surabaya.go.id · PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan

Documents