LAPORAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA Jl. Jemursari Timur II / 2 Telp./Fax ( 031 ) 8481040 SURABAYA ( 60237 )
LAPORAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
Jl. Jemursari Timur II / 2 Telp./Fax ( 031 ) 8481040
SURABAYA ( 60237 )
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
Page 1
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………. 1
1.2 Dasar Hukum……………………………………………………………………... 2
1.3 Gambaran Umum Organisasi…………………………………………………… 3
1.3.1 Kedudukan……………………………………………………………………. 3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………………………. 3
1.3.3 Susunan Organisasi dan Personil…………………………………………. 4
1.3.3.1 Susunan Organisasi 4
1.3.3.2 Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kota Surabaya 6
1.3.4 Personel 25
1.4 Aspek Stratejik yang Berpengaruh……………………………………………... 26
1.5 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………… 27
1.6 Sistematika Penyajian…………………………………………………………… 28
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………………………….. 29
2.1 Rencana Stratejik Tahun 2016-2021…………………………………………... 30
2.1.1 Visi dan Misi………………………………………………………………….. 30
2.1.1.1 Visi………………………………………………………………………… 30
2.1.1.2 Misi………………………………………………………………………... 30
2.1.1.3 Tujuan……………………………………………………………………. 31
2.1.1.4 Sasaran…………………………………………………………………... 32
2.1.1.5 Strategi…………………………………………………………………… 33
2.1.1.6 Kebijakan…………………………………………………………………. 34
2.2 Perjanjian Kinerja………………………………………………………………… 35
2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017…………… 36
2.3 Indikator Kinerja Utama………………………………………………………….. 38
2.4 Program dan Kegiatan…………………………… 39
2.5 Standar Pelayanan Minimal………………………………….. 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………… 46
3.1 Capaian Kinerja Organisasi……………………………………………………... 46
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2017………………………………………………………………….. 47
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
Page 2
3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Keraj
Kota Surabaya Tahun 2017…………………………………. 48
3.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan 2017 51
3.1.4 Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017 59
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………………………….. 60
3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2016-2017 61
3.2.2 Evaluasi dan Analisis Indikator Tujuan / Sasaran Tahun 2016-
2017……………… 64
3.2.3 Evaluasi dan Analisis Indikator Program / Kegiatan Tahun 2016-2017 67
3.2.4 Evaluasi dan Analisa Standar Pelayanan Minimum Tahun 2016-
2017……. 80
3.3 Realisasi Anggaran ……………………………………………………………… 82
3.3.1 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Kinerja
Sasaran …………………… 84
3.3.1.1 Anggaran Kinerja Sasaran Pertama 84
3.3.1.2 Anggaran Kinerja Sasaran Kedua 86
3.3.1.3 Anggaran Kinerja Sasaran Ketiga 87
3.3.1.4 Anggaran Kinerja Sasaran Keempat 87
3.3.1.5 Anggaran Kinerja Sasaran Kelima 88
3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Terhadap
Anggaran Tahun 2017 89
3.4.1 Evaluasi Efektivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Pada Program Meningkatkan Kesempatan Kerja 89
3.4.2 Evaluasi Efektivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas 90
3.4.3 Evaluasi Efektivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Program Pengembangan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja 91
3.4.4 Evaluasi Efektivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 91
3.4.5 Evaluasi Efektifitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan 92
3.4.6 Evaluasi Efektifitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian 92
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
Page 3
Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4.7 Evaluasi Efektifitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92
3.4.8 Evaluasi Efektifitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran ProgramPembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan 93
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………… 94
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
2. Tabel Rencana Strategis (Renstra)
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya merupakan unsur staf dalam Struktur
Organisasi Pemerintahan Kota Surabaya, di mana mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang tenaga kerja di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya secara langsung
dikoordinasikan oleh Walikota Surabaya. Fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dinas Kota Surabaya
Dalam perencanaan penganggaran kegiatan Tahun 2017 memperhatikan RKPD
Tahun 2017, yang memuat memuat tema dan misi yang hendak dicapai melalui
tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang
harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan
sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu
disusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 yang
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
2
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun
2017 bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah
dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi
instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
di tahun yang akan datang.
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2017
mengacu pada:
1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun
2017;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun
2017.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
3
1.3 Gambaran Umum Organisasi
Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mempunyai
Tugas dan Fungsi di Bidang Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II
sebagai Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya dibantu Pejabat Eselon III
sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang yang Terdiri dari Kepala Bidang Penempatan,
Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Kepala Bidang Hubungan Industrial
dan Syarat Kerja, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Berikut masing
masing Kepala Bidang membawahi 2 ( dua ) orang Kepala Seksi. Pejabat
Fungsional mempunyai tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
1.3.1. Kedudukan
Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya
No.54 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada Bab.II Pasal 2
menyebutkan bahwa :
1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga
kerja.
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No.54 Tahun 2016, tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya, pada Bab. III Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
4
b. Fungsi
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya diatur dalam
Peraturan Walikota Surabaya No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut :
1.3.3.1 Susunan Organisasi
Pada Pasal 3 menyebutkan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
a. Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja membawahi:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan
Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahi:
1. Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan;
2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek,
membawahi :
1. Seksi Hubungan Industrial;
2. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek.
f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
5
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKSI SYARAT
KERJA DAN
JAMSOSTEK
SEKSI HUBUNGAN
INDUSTRIAL
SEKSI PELATIHAN
KERJA DAN
PEMAGANGAN
SEKSI SERTIFIKASI
TENAGA KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
BIDANG PENEMPATAN
DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
BIDANG PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS
KERJA
BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL SYARAT
KERJA DAN
JAMSOSTEK
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
DINAS
TENAGA KERJA
OPD
SEKSI PENEMPATAN
TANAGA KERJA
SEKSI PERLUASAN
DAN KESEMPATAN
KERJA DAN
PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA DI
LUAR NEGERI
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
6
1.3.3.2 Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya.
Pada Pasal 5, Uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
1 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan
yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain,
melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pela
poran, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program,
anggaran dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentas;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
k. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat
yang tertuangdalam dokumen perencanaan strategis;
l. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
m. pelaksanaan koordinasi penanganan sengketa hukum;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
7
Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan
perencanaan program dan perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
administrasi umum dan administrasi
perizinan/nonperizinan/rekomendasi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi
kepegawaian;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik
Daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah
tangga,dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indicator
kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penanganan sengketa
hukum;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 2, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi
keuangan;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
8
Bagian Ketiga Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pasal 7
(1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang meliputi
menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pelayanan antar kerja di daerah kota;
b. pelaksanaan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta dalam 1 (satu) daerah kota;
c. pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kota;
d. pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kota;
e. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kota;
f. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan
daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang penempatan dan perluasan kerja skala kota;
g. pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang penempatandan perluasan kerja skala kota;
h. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data
pencari kerja dan data lowongan kerja skala kota;
i. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja;
j. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar
kerja di wilayah kerja kota;
k. pelaksanaan pemberian persetujuan pendirian Lembaga Bursa
Kerja khusus dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
skala kota;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
9
l. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam
penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kota;
m. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang
cacat, lansia dan perempuan skala kota;
n. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar
Kerja Lokal skala kota;
o. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga
Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
Indonesia,lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada
1 (satu) kota;
p. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan lembaga
sukarela skala kota;
q. pelaksanaan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja
Mandiri (TKM);
r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang
bersangkutan;
s. pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan
penerapan teknologi tepat guna skala kota;
t. penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha
mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota;
u. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
di wilayah kota;
v. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan tempat
penampungan di wilayah kota;
w. pelaksanaan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS) dan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);
x. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
skala kota;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
10
y. perencanaan dan pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk
perizinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) skala provinsi dan nasional;
z. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan perencanaan tenaga
kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan;
aa.perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi syarat dan
mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepadamasyarakat;
bb.perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme
bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
cc. perencanaan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kelengkapan
dokumenketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
keluar negeri;
dd.perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penandatangan
perjanjian kerja calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri;
ee.perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;
ff. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian
pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI);
gg.perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian
pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;
hh. pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah
(makro);
ii. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
jj. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
11
Pasal 8
(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan antar
kerja di daerah kota yang meliputi Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi
dan pengesahan pengantar kerja, penempatan tenaga kerja
AKAD/Antar Kerja Lokal, penyebarluasan informasi pasar kerja dan
pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja serta
pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan
kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala kota;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) daerah kota;
c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
yang lokasi kerja dalam 1 (satu)daerah kota;
d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat
dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga kerja skala kota;
e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
(pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga kerja skala kota;
f. menyiapkan bahan perencanan dan pelaksanaan
pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga kerja skala
kota;
g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi
penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan
perempuan skala kota;
h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan surat
persetujuan penempatan antarkerja lokal skala kota;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi
kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
12
j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan lembaga bursa
kerja khusus;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan,
pengolahan dan penganalisisan data pencari kerja dan data
lowongan kerja skala kota;
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
informasi pasar kerja dalam daerah kota;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan persetujuan
pendirian lembaga bursa kerja khusus dan lembaga penyuluhan
dan bimbingan jabatan skala kota;
n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan
rekomendasi untuk perizinan pendirian Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) skala provinsi/nasional;
o. menyiapkan bahan perencanan dan pelaksanaan pemberian
rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran
bursa kerja/job fair skala kota;
p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
pejabat fungsional pengantar kerja;
q. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota;
r. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan tenaga
kerja daerah (makro);
s. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
(2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja ke
Luar Negeri, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat
dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait perluasan kesempatan kerja skala kota;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
13
b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
(pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait perluasan kesempatan kerja skala kota;
c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan terkait perluasan kesempatan kerja skala
kota;
d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan
rekomendasi izin operasionalTenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar
Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, lembaga sukarela
Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota;
e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja
Sukarela (TKS) dan lembagasukarela skala kota;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran dan
fasilitasipembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan
teknologi tepat guna skala kota;
h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan
usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala
kota;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan;
j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna
penempatan) di daerah kota;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyebarluasan
informasi syarat dan mekanisme bekerja ke Luar Negeri kepada
masyarakat;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
14
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan
dan evaluasipelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan
mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan
penandatangan perjanjian kerja calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
ke luar negeri;
o. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian
permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna
penempatan;
p. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pengevaluasian pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI);
q. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pengevaluasian pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) purna;
r. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan
rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota;
s. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penerbitan
rekomendasi perizinan tempat penampungan Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) di wilayah kota;
t. menyiapkan bahan pelaksanaanpelaporan indikator kinerja bidang
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
u. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Penempatandan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
15
Bagian Keempat Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Pasal 9
(1) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas di bidang pelatihan dan produktivitas yang meliputi menyusun dan
melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
b. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pendaftaran lembaga
pelatihan kerja;
d. pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
e. pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat kota;
f. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan
daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota;
g. pelaksanaan pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pelatihan dan produktivitas kerja skala kota;
h. pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota;
i. pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas skala kota;
j. penyelenggaraan pendaftaran program magang dalam negeri;
k. penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam
negeri;
l. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi skala kota;
m. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan akreditasi lembaga latihan
kerja swasta;
n. pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi balai latihan kerja luar negeri;
o. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi bagi angkatan kerja;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
16
p. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis softskill
bagi lulusan pelatihan;
q. pelaksanaan penyebarluasan informasi pelatihan kerja;
r. pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi penyandang cacat;
s. pelaksanaan fasilitasi pemagangan bagi lulusan pelatihan;
t. penyelenggaraan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar
pelatihan;
u. pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan dan Lembaga
Pelatihan Kerja dalam melaksanakan program pemagangan kerja;
v. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota;
w. perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi
produktivitas kepada perusahaan;
x. perencanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota;
y. perencanaan dan pelaksanaanpenyebarluasan informasi sertifikasi
tenaga kerja;
z. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi pemantauan
(surveilance) tingkat produktivitas;
aa. perencanaan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sertifikasi bagi
angkatan kerja;
bb. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
cc. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
17
Pasal 10
(1)Seksi Pelatihan Kerja dan Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan
berdasarkan unit kompetensi;
b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat
dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan
strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala
kota;
c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
(pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala kota;
d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pertanggung
jawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan terkait pelatihan kerja dan pemagangan skala
kota;
e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi
penyelenggaraan bimbingan teknis softskill bagi lulusan pelatihan;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyebarluasan informasi pelatihan kerja;
g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan seleksi bagi pencari kerja yang mendaftar
pelatihan;
h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan pendaftaran program magang dalam negeri;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam
negeri;
j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi
pemagangan bagi penyandang cacat;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi
pemagangan bagi lulusan pelatihan;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
18
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama
dengan perusahaan dan lembaga pelatihan kerja dalam
melaksanakan program pemagangan kerja;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
lembaga pelatihan kerja swasta;
n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
o. menyiapkan bahan perencanaan dalam koordinasi pelaksanaan
akreditasi lembaga latihan kerja swasta;
p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
rekomendasi bagi operasional balai latihan kerja luar negeri;
q. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivita;
s. Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Produktivitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultansi produktivitas pada
perusahaan kecil;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat
kota;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan
produktivitas di wilayah kota;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan pengukuran
produktivitas skala kota;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sertifikasi
kompetensi skala kota;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi profesi bagi
angkatan kerja;
g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan;
h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pusat
dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan
strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
19
ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas
skala kota;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
(pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
terkait sertifikasi tenaga kerja dan produktivitas skala kota;
j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan terkait sertifikasi tenaga kerja dan
produktivitas skala kota;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pelatihan
pengukuran produktivitas skala kota;
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan
sosialisasi sertifikasi kompetensi skala kota;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi
sertifikasi profesi bagi angkatan kerja;
n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penyebarluasan informasi sertifikasi tenaga kerja;
o. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi
pemantauan (surveilance) tingkat produktivitas;
p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan analisis
kebutuhan sertifikasi bagi angkatan kerja;
q. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivita;
s. Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan
Jamsostek Pasal 11
(1) Bidang Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan
jamsostek yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan
petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian,
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
20
melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan dan pengesahan
peraturan perusahaan untuk perusahaan yang hanya beroperasi di
kota;
b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama
untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota;
c. pelaksanaan pencegahan danpenyelesaian perselisihan hubungan
industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kota;
d. pelaksanaan penerbitan bukti pelaporan pekerjaan penunjang
dalam pemborongan pekerjaan;
e. pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan
jasa pekerja/buruh;
f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian pemborongan
pekerjaan;
g. pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;
h. pelaksanaan rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh;
i. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan besaran upah minimum
kota;
j. pelaksanaan pencatatan lembaga kerjasama bipartit tingkat
perusahaan;
k. pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
l. pelaksanaan pengusulan pembentukan lembaga kerjasama
tripartit;
m. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga
kerjasama tripartit;
n. pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja
di wilayah kota;
o. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama
bipartit tingkat perusahaan;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
21
p. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan serikat pekerja /
serikat buruh;
q. pelaksanaan penyusunan danpengusulan formasi serta melakukan
pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota;
r. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc
pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota;
s. pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala
kota;
t. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan
kesejahteraan di perusahaan skala kota;
u. pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
skala kota;
v. pelaksanaan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga
ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi;
w. pelaksanaan bimbingan teknis penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui perundingan bipartit kepada pelaku
hubungan industrial;
x. pelaksanaan penetapan peta kerawanan dan melaksanakan
deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
y. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan
syarat kerja di perusahaan;
z. pelaksanaan pemberian layanan konsultasi permasalahan
hubungan industrial;
aa. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan
katagori rawan terjadinya konflik ketenagakerjaan;
bb. pelaksanaan pemberian pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan di
Perusahaan;
cc. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;
dd. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang
tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
ee. pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
22
Pasal 12
(1) Seksi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan
dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh;
b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan
dan penyelesaian mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock
out);
c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan
dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator,
konsiliator,arbiter di wilayah kota;
d. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran
dan seleksicalon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial
yang wilayahnya meliputi kota;
e. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui perundingan bipartit kepada pelaku hubungan industrial;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan peta
kerawanandan melaksanakan deteksi dini masalah
ketenagakerjaan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian layanan konsultasi
permasalahan hubungan industrial;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan hubungan industrial
kepada perusahaan katagori rawan terjadinya konflik
ketenagakerjaan;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pencatatan
lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat
buruh,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengusulan
pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
23
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan
pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit tingkat perusahaan;
n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan
pemberdayaan serikat pekerja / serikat buruh;
o. menyiapkan bahan perencanaandan pelaksanaan verifikasi
keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh skala kota;
p. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan
organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk
dalam lembaga kerjasama tripartit;
q. menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas
seksi;
r. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek.
(2) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan
untuk perusahaan yang hanya beroperasi di kota;
b. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pendaftaran
perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi
di kota;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan Penerbitan bukti pelaporan
pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan bukti pendaftaran
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran perjanjian
pemborongan pekerjaan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaanpencatatan perjanjian kerja waktu
tertentu;
g. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberian rekomendasi izin
operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
h. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penyusunan
dan pengusulan besaran upah minimum kota;
i. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan bimbingan
aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
24
j. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala
kota;
k. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan syarat kerja di
perusahaan;
l. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan
kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota;
m. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan penetapan
organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk
dalam lembaga dewan pengupahan;
n. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberian pelayanan wajib lapor
ketenagakerjaan di perusahaan;
o. menyiapkan bahan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas
seksi;
p. melaksanakan tugas-tugas lainyang diberikan oleh Kepala Bidang
Hubungan Industrial,Syarat Kerja dan Jamsostek sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bab IV Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 13
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam
Peraturan Walikota tersendiri.
Bab V
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14
(1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf g.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan
fungsional keterampilan.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
25
1.3.4 Personel
Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Bulan Desember
2017 dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kondisi Hingga Bulan Desember 2017 Berdasarkan Unit Kerja
No Unit Organisasi Jabatan Jumlah
1 Kepala SKPD Kepala Dinas Tenaga Kerja
1
2 Sekretariat Sekretaris
1
Kasubag. Umum dan Kepegawaian
1
Kasubag. Keuangan
1
Staf Administrasi
5
Tenaga Non PNS
17
JUMLAH 26
3 Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek.
1
Kasi. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek.
1
Kasi. Syarat Kerja 1
Pegawai Fungsional Mediator Hubungan Industrial
8
Staf Administrasi
2
Tenaga Non PNS
7
JUMLAH 20
4 Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Kerja.
Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Kerja.
1
Kasi. Pelatihan Kerja dan
Pemagangan
1
Kasi. Sertifikasi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
1
Staf Administrasi
6
Tenaga Non PNS 36
JUMLAH 45
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
26
5 Bidang Penempatan dan
Perluasan Kesempatan
Kerja
Kepala Bidang Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1
Kasi. Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
1
Kasi. Penempatan Tenaga Kerja
1
Pegawai Fungional Pengantar Kerja
4
Staf Administrasi
4
Tenaga Non PNS
14
JUMLAH 25
Total
PNS
42
NON PNS
74
TOTAL
116
1.4 Aspek Stratejik yang Berpengaruh
Aspek stratejik Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang berpengaruh
terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta
peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi
Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a. Unsur Kekuatan
1. Adanya peraturan di bidang Ketenagakerjaan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang bersertifikasi khusus
bidang Ketenagakerjaan;
3. Adanya motivasi kerja Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya Yang tinggi;
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
27
b. Unsur Kelemahan
1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
Fungsional ( teknis ) ketenagakerjaan masih perlu
ditingkatkan;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
2. Faktor Eksternal
a. Unsur Peluang
1. Dukungan dari Pemerintahan;
2. Dukungan dari komponen lembaga ketenagakerjaan;
3. Dukungan dari masyarakat;
4. Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;
b. Unsur Ancaman
1. Tingkat perubahan tingkat inflasi/perekonomian yang
berakibat pada daya serap tingkat pengangguran dan gejolak
pekerja/buruh serta pengusaha.
2. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dengan tingkat
pendidikan sarjana.
3. Mulainya era globalisasi perdagangan terbuka dan hadirnya
MEA yang menuntut kualitas tenaga kerja dan tentunya harus
diimbangi oleh kapasitas SDM di Dinas Tenaga Kerja.
Sedangkan untuk peningkatan mutu kualitas penganggur/
pencari kerja bukan hanya dari Dinas Tenaga Kerja, tetapi
perlu adanya dukungan dari dunia pendidikan.
1.5 Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pelaporan dari
pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir
dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
28
pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Pemerintah yang kami susun memiliki dua
fungsi yaitu :
1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota dan seluruh stakeholders;
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi
utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan
dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah oleh setiap Instansi Pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mencakup
hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai
sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh
selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada
sampai sejauh mana tujua, sasaran, program dan kegiatan yang telah
dicapai.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai sarana
manajeman pencapaian kinerja dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di
masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan,
manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar
capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dapat ditingkatkan
secara berkelanjutan.
1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
29
Ikhtisar Eksekutif;
Merupakan ikhtisar yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan
sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi
dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah
antisipatifnya.
Bab I. Pendahuluan;
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi
organisasi.
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2017.
Bab III. Akuntabilitas Kinerja;
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Mengukur antara target dan realisasi kinerja tahun 2017;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capian kinerja tahun
2017 dengan tahun sebelumnya;
3. Membandingankan realisasi kinerja sampai sampai dengan tahun 2017
dengan target Renstra SKPD;
4. Perbandingan target dan realisasi Standard Pelayanan Minimal (SPM);
5. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV.Penutup;
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerja.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
30
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEJIK Tahun 2016-2021
2.1.1 Visi dan Misi
2.1.1.1 Visi
Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang
ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui penyelenggaraan
tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Sedangkan
misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Visi dan misi Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya secara jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita
layanan terbaik Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, baik dalam upaya mewujudkan
Visi Walikota Surabaya yaitu “Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan
Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi", dan Misi Walikota Surabaya yang sesuai
dengan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja yaitu :
1. Misi Ke 1 ( Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas ).
2. Misis Ke 9 ( Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ).
Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan di urusan tenaga kerja di Kota
Surabaya pada aspek perlindungan, layanan dan peningkatan daya saing dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.
Adapun Visi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana terutuang dalam Renstra
Tahun 2016-20121 adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan Kualitas Tenaga Kerja Unggul Yang Berdaya Saing Global
Dengan Didukung Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan
Berkeadilan“
2.1.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu disusun Misi yang
merupakan rumusan masalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan yang baik di Kota Surabaya
untuk periode Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 berikut :
1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berbasis kompetensi dan
sertifikasi profesi untuk mengoptimalkan pelayanan penempatan dan
perluasan kerja.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
31
2. Menciptakan hubungan antar pelaku industrial yang harmonis dan
meningkatkan fungsi perlindungan ketenagakerjaan dan mediasi yang
profesional bagi semua pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi ketenagakerjaan yang
berbasis teknologi informasi.
2.1.1.3 Tujuan
Tujuan Renja Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya terdiri dari:
No Tujuan Indikator Kinerja
Target
1 Tujuan:
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja
Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal
> 40,00 %
2 Tujuan:
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.
Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan
≤ 2,6%
3 Tujuan:
Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan
Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76,00%
4 Tujuan:
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan program
90,84%
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan 76,00%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
62,00%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
32
2.1.1.4 Sasaran
Mengacu kepada visi dan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan
mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta berupaya
mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran
2017 Dinas Tenaga Tenaga Kerja Kota Surabaya terdiri dari :
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Sasaran:
Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia
Persentase pencarian kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan
40,00%
2 Sasaran:
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan
Persentase peningkatan kuantitas sarana hubungan industrial
8,00%
3 Sasaran:
Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan
Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan
70,00%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
62,00%
4 Sasaran:
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100,00%
5 Sasaran:
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100,00%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
33
2.1.1.5 Strategi
Startegi adalah upaya/cara untuk mencapai sasaran, adapapun
sasaran dan strategi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1 Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia.
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.
1. Meningkatkan koordinasi
lembaga/intansi terkait dan membangun jejaring bursa kerja di dalam dan luar negeri.
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing.
3. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berdaya saing.
2 Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan.
Persentase peningkatan kuantitas
sarana hubungan industrial.
1. Pengembangan sarana hubungan industrial.
2. Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial
3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis.
3 Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan
Tingkat Pelayanan perizinan dan
non perizinan bidang
ketenagakerjaan yang
diselesaikan
1. Meningklatkan jumlah tenaga pelayanan.
2. Memberikan sosialisasi pengurusan perijinan.
3. Mengintensifkan koordinasi antar pejabat terkait.
4 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan
Persentase kesesuaian
pelaksanaan Kegiatan terhadap
parameter perencanaan pada
Operational Plan
1. Membuat dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dijadwalkan.
3. Mengintensifkan koordinasi antar pejabat terkait.
5 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana,
Prasarana, dan Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah
1. Pemenuhan pelayanan sarpras administrasi perkantoran perangkat daerah.
2. Meningkatkan Efektivitas Kinerja lembaga pemerintahan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
34
2.1.1.6 Kebijakan
Kebijakan sebagai berikut :
1. Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Lowongan Yang Tersedia, kebijakan
yang dilakukan meliputi :
a. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor
formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun
di luar negeri.
b. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui
program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
c. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada pencari
kerja/angkatan kerja untuk mampu bersaing di pasar kerja.
d. Memberikan pembekalan softskill kepada pencari kerja.
e. Memberikan pelatihan kerja, Kompetensi, sertifikasi dan
peningkatan produktivitas kerja.
f. Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelayanan antar kerja.
g. Koordinasi lembaga sertifikasi dan lembaga/instansi terkait.
h. Pemberdayaan tenaga pendamping dan petugas pelayanan
pelatihan.
2. Sasaran Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam
Lingkup Industrial Yang Harmonis Melalui Pengembangan Sarana
Hubungan Industrial, Mediasi Dan Perlindungan Ketenagakerjaan,
kebijakan yang dilakukan meliputi :
a. Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder,
terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB).
b. Mengoptimalkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.
c. Menerapkan prinsip –prinsip hubungan industrial dalam
pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial.
d. Melaksanakan survey pasar untuk mendapatkan angka Kebutuhan
Hidup Layak guna pengusulan upah minimum Kota.
e. Mendorong terwujudnya penmetapan upah dan skala upah yang
adil.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
35
f. Mengoptimalkan dan mendorong perusahaan untuk mematuhi dan
membuat kelengkapan syarat kerja( PP/PKB ).
g. Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
3. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang
Ketenagakerjaan, kebijakan yang dilakukan meliputi:
a. Semua pelayanan perijinan dan non perijinan tanpa biaya/gratis.
b. Memberikan fasilitasi ruang pelayanan dengan ketersediaan
petugas yang ramah.
c. Semua jenis pelayanan dapat dilayanan pada Hari Senin sampai
dengan Hari Sabtu.
d. Semua jenis pelayanan perijinan dan non perijinan didukung
dengan ketersedian SOP ( Standard Operational Product ) untuk
masing masing jenis pelayanan.
4. Sasaran Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk
Mendukung Keberhasilan, kebijakan yang dilakukan meliputi :
a. Melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin pada setiap kegiatan.
c. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
d. Mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan.
5. Sasaran Mengelola Sarana Dan Prasarana Serta Administrasi
Perkantoran Perangkat Daerah, kebijakan yang dilakukan meliputi :
a. Pengendalian Pengelolaan Keuangan Secara Administrasi.
b. Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan.
2.2 PERJANJIAN KINERJA
Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya
yang dimiliki instansi bersangkutan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
36
2.2.1
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2017
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Tujuan
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja
1. Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal ( Bobot Kontribusi: 35% )
>40%
Sasaran
1.1. Pemenuhan kebutuhan
lowongan yang tersedia 1.1. Persentase pencarian kerja
yang ditempatkan berdasarkan lowongan
40%
2 Tujuan
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.
2 Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan ( Bobot Kontribusi: 35% )
2,60%
Sasaran
2.1.
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan.
2.1. Persentase peningkatan kuantitas sarana hubungan industrial
8%
3 Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan. Sasaran
3.1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan
3. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Bobot Kontribusi 15%).
3.1. Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan
76,00%
70,00%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
37
4 Tujuan
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
4.1
4.2
Indek Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran ( Bobot Kontribusi 5% ) Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program ( Bobot Kontribusi 5% )
62.00%
90,84%
4.3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan ( Bobot Kontribusi 5% )
76,00%
Sasaran
4.1
4.2
Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
4.1
4.2
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Opertional Plan Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100,00%
100,00%
No Program Anggaran Keterangan
1.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
2.589.655.833
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas.
14.103.610.674
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja.
2.890.484.602
4. Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
679.163.290
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.175.625.167
6.
7. 8.
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kedinasan. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
677.561.052
313.581.180 244.153.350
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
38
2.3 Indikator Kinerja Utama
Indikitor Kinerja Utama ( IKU ) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi. Dinas Tenaga Kerja sesuai Renja Tahun
2017 dan Renstra Tahun 2016-2021 adalah :
FOKUS INDIKATOR FORMULA TARGET
I K K/IKU
Bidang Ketenagakerjaan
Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja
Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja Formal.
Pencari kerja yang ditempatkan di pasar kerja formal / pencari kerja terdaftar
>40%
Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Lingkup Industrial Yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan
Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan
Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Tahun(t) / Jumlah Perusahaan Terdaftar Tahun (t0).
2,6%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
39
2.4 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sesuai Renja
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No. Kode Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
Indikator Target Anggaran ( Rp )
I 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
5% 2.589.655.833
1 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja
Jumlah Pencari Kerja
Yang Difasilitasi
1440
Orang
525.404.052
Bimtek Pengembangan
Softskill dan Minat
Bakat bagi Siswa SMK
1000
Orang
Workshop Pemilihan
Bidang Kerja Bagi
Pencari Kerja
440
Orang
2 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0003 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja di luar negeri
Jumlah Pencari Kerja
Yang Difasilitasi
500
Orang
151.301.750
Bimtek pemilihan
kerja dan standar kerja
di luar negeri
500
Orang
3 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan
dan perluasan kerja
Jumlah Pelaku Usaha
Yang Mendapatkan
Fasilitasi Pendampingan
Dan Perluasan Kerja
150
Orang
593.124.776
Bimtek pengembangan
usaha dan perluasan
kerja
150
Orang
Fasilitasi
pengembangan
perluasan usaha
10
Lembaga
4 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0005 Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja Yang Dibina
50
Lembaga
100.108.500
Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja
50
Lembaga
5 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja
Asing
Jumlah Perusahaan
Pengguna TKA Yang
Dibina
120
lembaga
94.642.178
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
40
Pembinaan
Perusahaan Pengguna
Tenaga Kerja Asing
120
lembaga
6 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
Jumlah Bursa Tenaga
Kerja Yang Dilaksanakan
7
kali
912.932.212
Pelaksanaan Grand Job
Fair
4
kali
Pelaksanaan Job Fair
Mini
3
kali
7 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0008 Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Makro Kota
Surabaya
Jumlah Dokumen
Perencanaan Tenaga
Kerja Makro Kota
Surabaya
1
dokumen
212.142.365
Penyusunan
Perencanaan Tenaga
Kerja Makro Kota
Surabaya
1
dokumen
II 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi
62% 14.103.610.674
Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan
77%
1 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang
Mendapatkan Fasilitasi
Identifikasi Tingkat
Produktivi tas
Perusahaan
200
lembaga
155.020.000
Bimtek pengukuran
tingkat produktivitas
perusahaan
100
lembaga
Bimtek peningkatan
produktivitas 5R
100
lembaga
2 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi magang bagi
pencari kerja penyandang
cacat
Jumlah Pencari Kerja
Penyandang Cacat Yang
Difasilitasi Magang
20
orang
154.593.780
Fasilitasi magang bagi
pencari kerja
penyandang cacat
20
orang
3 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi pemagangan
bagi pencari kerja
Jumlah Pencari Kerja
Yang Difasilitasi Magang
100
orang
282.029.498
Fasilitasi Peningkatan
Kualifikasi Peserta
Pelatihan Melalui
100
orang
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
41
Magang Perusahaan
4 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja
Yang Difasilitasi
2000
orang
3.282.723.723
Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bagi Angkatan
Kerja
2000
orang
5 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0005 Fasilitasi sertifikasi profesi
bagi peserta pelatihan
Jumlah Peserta Pelatihan
Yang Mengikuti
Sertifikasi
920
orang
1.711.845.016
Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bagi Peserta
Pelatihan
920
orang
6 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0006 Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota
Jumlah Dokumen
Identifikasi Pengukuran
Tingkat Produktivitas
Skala Kota
1
dokumen
125.862.680
Identifikasi
pengukuran tingkat
produktivitas skala
kota
1
dokumen
7 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Yang Dibina
55
lembaga
112.318.670
Fasilitasi Akreditasi
Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta
5
lembaga
Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
50
lembaga
8 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
jumlah peserta pelatihan 920
Orang
8.279.217.307
Bimtek Pengembangan
Softskill bagi Peserta
Pelatihan
715
orang
Pelatihan Bidang
Industri
80
orang
Pelatihan Bidang Jasa 216
orang
Pelatihan Bidang
Otomotif
64
orang
Pelatihan Bidang
Pariwisata
96
orang
Pelatihan Bidang
Perkantoran
192
orang
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
42
Pelatihan Bidang
Teknologi Informasi
272
Orang
Seleksi Calon Peserta
Pelatihan
1770
Orang
III 1.1.2.01..03.1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
6,67% 2.890.484.602
1 1.1.2.01..03.1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah Kasus
Perselisihan Hubungan
Industrial Yang Dapat
Diselesaikan
110
Lembaga
1.280.272.123
Koordinasi Lembaga
Kerjasama (LKS)
Tripartit
12
kali
Mediasi Penyelesaian
Hubungan Industrial
110
Lembaga
Pemberdayaan Pekerja
dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
300
orang
2 1.1.2.01..03.1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang
Mendapat Pembinaan
Syarat Kerja
200
lembaga
1.610.212.479
Dewan Pengupahan
Kota Surabaya
12
kali
Pembinaan Syarat
Kerja di Perusahaan
350
lembaga
Sosialisasi Upah
Minimum
300
orang
IV 1.1.2.01..04.1.1.2.01.04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3
43% 679.163.290
1 1.1.2.01..04.1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
1350
Lembaga
159.257.950
Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
1350
lembaga
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
43
2 1.1.2.01..04.1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan Yang
Dibina
3620
Lembaga
519.905.340
Identifikasi Obyek K3 dan
Potensi Bahaya
600
lembaga
Pembentukan Kader K3
Perusahaan
920
lembaga
Pembinaan Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
1500
lembaga
Sosialisasi Pedoman
Pemberian Penghargaan K3
Award (Zero Accident)
600
lembaga
V 1.1.2.12..04.1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan
72% 313.581.180
1 1.1.2.12..04.1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Ketenagakerjaan
Jumlah Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan
Ketenagakerjaan Yang
Diselesaikan Tepat
Waktu
2000
berkas
313.581.180
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Ketenagakerjaan
2000
berkas
VI 2.1.2.01..02.2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan
72% 244.153.350
1 2.1.2.01..02.2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
Jumlah Dokumen
Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
9
dokumen
244.153.350
Penyusunan dan/atau
review proses bisnis
Perangkat Daerah
1
dokumen
Penyusunan dan/atau
Review Rencana
Strategis dan Rencana
Kerja
7
dokumen
Penyusunan Laporan
Kinerja (LKJ) Perangkat
Daerah
1
dokumen
VII 2.2.2.02..01.2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 2.175.625.167
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
44
2.5 Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya menjadi acuan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
Penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud tujuan peningkatan pelayanan prima
yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga
terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.
1 2.2.2.02..01.2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan
Jasa Perkantoran yang
Disediakan
64
jenis
2.175.625.167
Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
64
jenis
VIII 2.2.2.02..02.2.2.2.02.02 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kedinasan
Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
100% 677.561.052
1 2.2.2.02..02.2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Yang Dikelola
792
unit
677.561.052
Pemeliharaan sarana
dan prasarana
perkantoran
792
unit
Updating data sarana
dan prasarana
perkantoran di
SIMBADA
6
jenis
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
45
Arah Kebijakan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
dibidang Ketenagakerjaan yang meliputi 5 ( Lima ) Pelayanan Dasar yaitu :
a. Pelayanan Pelatihan Kerja;
b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
c. Pelayanan Penyelesaaian Perselisihan Hubungan Industrial;
d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek;
e. Pelayanan Pengawasaan Ketenagakerjaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan, batas akhir pemenuhan target SPM Bidang Ketenagakerjaan
sampai dengan Tahun 2016, adapun indikator dan target Standar Pelayanan
Minimal ( SPM ) sebagai berikut :
2.5.1 Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Ketenagakerjaan
No Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Target
1 2 3 4 5
1.
Pelayanan Pelatihan Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
60% 2016
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
60% 2016
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
40% 2016
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50% 2016
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
50% 2016
5.
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Besaran pemeriksaan perusahaan
45% 2016
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
50% 2016
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
46
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Setiap akhir Tahun Anggaran, instansi melakukan pelaporan
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja,
dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan
hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh
komponen yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, tidak
terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran
kinerja diakui tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-
mata merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan
tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-
pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan
realisasi suatu sasaran/program, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber
dana atau oleh satu pihak saja.
Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang
didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2017, sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
47
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
Realisasi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2017
FOKUS INDIKATOR FORMULA TARGET REALISASI KET
IKU
Bidang Ketenagakerjaan
Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja
Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja Formal.
Pencari kerja yang ditempatkan di pasar kerja formal / pencari kerja terdaftar
>40% 53,58%
Jumlah pencari kerja yang
terserap 4305 Orang : Jumlah
total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X
100%
Taget penempatan tercapai
Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Lingkup Industrial Yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan
Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan
Jumlah Kasus Ketenagakerja an Tahun(t) / Jumlah Perusahaan Terdaftar Tahun (t0).
2,6% 2.19%
jumlah kasus ketenagakerjaan
tahun t. 280 Kasus / jumlah
perusahaan terdaftar tahun
t0. 12782 Perusahaan x
100%
Target penurunan kasus tercapai
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
48
3.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya Tahun 2017
REALISASI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2017
No Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Tujuan
Meningkatkan pemenuhan
kesempatan kerja formal bagi
angkatan kerja
1. Persentase pencari
kerja terserap pada
pasar kerja Formal
( Bobot Kontribusi:
35% )
>40% 53,58%
Jumlah pencari
kerja yang
terserap 4305
Orang / Jumlah
total pencari kerja
terdaftar 8035
Orang X 100%
Sasaran
1.1. Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
1.1. Persentase
pencarian kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 53,58%
Jumlah pencari
kerja yang
terserap 4305
Orang / Jumlah
total pencari kerja
terdaftar 8035
Orang X 100%
2 Tujuan
Menciptakan hubungan antar
pemangku kepentingan dalam
lingkup industrial yang
harmonis.
2 Persentase jumlah
kasus
ketenagakerjaan
( Bobot Kontribusi:
35% )
2.60% 2,19%
Jumlah kasus
ketenagakerjaan
tahun t. 280
Kasus / Jumlah
perusahaan
terdaftar tahun t0.
12782
Perusahaan x
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
49
Sasaran
2.1. Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis
melalui
pengembangan
sarana
hubungan
industrial,
mediasi dan
perlindungan
ketenagakerjaan
2.1. Persentase
peningkatan
kuantitas sarana
hubungan
industrial
8% 14,74%
[jumlah sarana
hubungan
industrial pada
tahun berjalan
(t) - jumlah
sarana
hubungan
industrial pada
tahun (t0) ] /
jumlah sarana
hubungan
industrial pada
tahun (t0) x
100%
3 Tujuan
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Bidang
Ketenagakerjaan.
3 Nilai Kepuasan
Masyarakat Unit
Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan
( Bobot Kontribusi
15% )
76.00% 75,30%
Sasaran
3.1 Meningkatkan
Pelayanan
Perizinan Dan
Non Perizinan
Bidang
Ketenagakerjaan
3.1 Tingkat
Pelayanan
perizinan dan
non perizinan
bidang
ketenagakerjaan
yang
diselesaikan
70.00% 85%
(jumlah
perizinan bidang
ketenagakerjaan
yang diterbitkan
/ jumlah
permohonan
perizinan bidang
ketenagakerjaan
yang masuk) x
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
50
4 Tujuan
Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat daerah
yang baik
4.1 Indek Kepuasan
SKPD Terhadap
Pemenuhan
Kebutuhan Sarana
Dan Prasarana
Perkantoran
(Bobot Kontribusi 5%)
62.00% 73,95%
100% 4.2 Tingkat Capaian
Keberhasilan
Pelaksanaan Program
(Bobot Kontribusi 5%)
90.84%
4.3 Tingkat Kepuasan
Pelayanan Kedinasan
(Bobot Kontribusi 5%)
76.00% 77,07%
Sasaran
4.1 Melaksanakan
Kegiatan Sesuai
Dengan
Perencanaan
Untuk
Mendukung
Keberhasilan
4.1 Persentase
Kesesuaian
Pelaksanaan
Kegiatan
Terhadap
Parameter
Perencanaan
Pada Opertional
Plan
100.00% 100%
4.2 Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
4.2 Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat
Daerah
100.00% 100%
Persentase
sarana
prasarana
dalam kondisi
baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
51
3.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan 2017
Realisasi Program dan Kegiatan 2017
No. Kode Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan
Indikator Target Realisasai Capaian
( % )
I 1.1.2.01.
01.1.1.2.
01.01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
5% 5,10% {(8201-7803):7803}x100%
102%
1 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0002
Fasilitasi pemilihan
bidang kerja
Jumlah Pencari
Kerja Yang
Difasilitasi
1440
Orang
1438
Orang
99,86%
Bimtek
Pengembangan
Softskill dan Minat
Bakat bagi Siswa
SMK
1000
Orang
1000
Orang
100%
Workshop Pemilihan
Bidang Kerja Bagi
Pencari Kerja
440
Orang
438
Orang
99,50%
2 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0003
Fasilitasi pemilihan
bidang kerja di luar
negeri
Jumlah Pencari
Kerja Yang
Difasilitasi
500
Orang
500
Orang
100%
Bimtek pemilihan
kerja dan standar
kerja di luar negeri
500
Orang
500
Orang
100%
3 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0004
Fasilitasi
pendampingan dan
perluasan kerja
Jumlah Pelaku
Usaha Yang
Mendapatkan
Fasilitasi
Pendampingan
Dan Perluasan
Kerja
150
Orang
147
Orang
98%
Bimtek
pengembangan
usaha dan perluasan
kerja
150
Orang
147
Orang
98%
Fasilitasi
pengembangan
perluasan usaha
10
Lembaga
10
Lembaga
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
52
4 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0005
Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja
Jumlah Lembaga
Penempatan
Tenaga Kerja
Yang Dibina
50
Lembaga
50
Lembaga
100%
Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga
Kerja
50
Lembaga
50
Lembaga
100%
5 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0006
Pembinaan Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja
Asing
Jumlah
Perusahaan
Pengguna TKA
Yang Dibina
120
lembaga
119
Lembaga
99,16%
Pembinaan
Perusahaan
Pengguna Tenaga
Kerja Asing
120
lembaga
119
Lembaga
99,16%
6 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0007
Penyebarluasan
Informasi Bursa Tenaga
Kerja
Jumlah Bursa
Tenaga Kerja
Yang
Dilaksanakan
7
kali
7
Lembaga
100%
Pelaksanaan Grand
Job Fair
4
kali
4
Kali
100%
Pelaksanaan Job Fair
Mini
3
kali
3
Kali
100%
7 1.1.2.01..01.1.1.
2.01.01.0008
Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Makro Kota
Surabaya
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Tenaga Kerja
Makro Kota
Surabaya
1
Dokumen
1
Dokumen
100%
Penyusunan
Perencanaan Tenaga
Kerja Makro Kota
Surabaya
1
Dokumen
1
Dokumen
100%
II 1.1.2.01..02.1.1
.2.01.02
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi
62% 67,79% (1951/2878)x 100%
109,33%
Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan
77% 97,93% ( 901/920)x 100%
127%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
53
1 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0001
Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
Jumlah
Perusahaan
Yang
Mendapatkan
Fasilitasi
Identifikasi
Tingkat
Produktivi tas
Perusahaan
200
lembaga
166
lembaga
83%
Bimtek pengukuran
tingkat produktivitas
perusahaan
100
lembaga
69
lembaga
69%
Bimtek peningkatan
produktivitas 5R
100
lembaga
97
lembaga
97%
2 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0002
Fasilitasi magang bagi
pencari kerja
penyandang cacat
Jumlah Pencari
Kerja
Penyandang
Cacat Yang
Difasilitasi
Magang
20
orang
20
Orang
100%
Fasilitasi magang
bagi pencari kerja
penyandang cacat
20
orang
20
Orang
100%
3 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0003
Fasilitasi pemagangan
bagi pencari kerja
Jumlah Pencari
Kerja Yang
Difasilitasi
Magang
100
orang
100
Orang
100%
Fasilitasi
Peningkatan
Kualifikasi Peserta
Pelatihan Melalui
Magang Perusahaan
100
orang
100
Orang
100%
4 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0004
Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Kerja
Jumlah Tenaga
Kerja Yang
Difasilitasi
2000
orang
2000
orang
100%
Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bagi
Angkatan Kerja
2000
orang
2000
orang
100%
5 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0005
Fasilitasi sertifikasi
profesi bagi peserta
pelatihan
Jumlah Peserta
Pelatihan Yang
Mengikuti
Sertifikasi
920
orang
878
orang
95,43%
Fasilitasi Sertifikasi
Profesi Bagi Peserta
Pelatihan
920
orang
878
orang
95,43%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
54
6 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0006
Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas
skala kota
Jumlah
Dokumen
Identifikasi
Pengukuran
Tingkat
Produktivitas
Skala Kota
1
dokumen
1
dokumen
100%
Identifikasi
pengukuran tingkat
produktivitas skala
kota
1
dokumen
1
dokumen
100%
7 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0007
Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta Yang
Dibina
55
lembaga
43
lembaga
78,18%
Fasilitasi Akreditasi
Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta
5
lembaga
5
lembaga
100%
Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta
50
lembaga
38
lembaga
76%
8 1.1.2.01..02.1.1.
2.01.02.0008
Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
jumlah peserta
pelatihan
920
Orang
919
Orang
99,89%
Bimtek
Pengembangan
Softskill bagi Peserta
Pelatihan
715
orang
715
orang
100%
Pelatihan Bidang
Industri
80
orang
80
orang
100%
Pelatihan Bidang
Jasa
216
orang
216
orang
100%
Pelatihan Bidang
Otomotif
64
orang
64
orang
100%
Pelatihan Bidang
Pariwisata
96
orang
95
orang
98,95%
Pelatihan Bidang
Perkantoran
192
orang
192
orang
100%
Pelatihan Bidang
Teknologi Informasi
272
Orang
272
orang
100%
Seleksi Calon
Peserta Pelatihan
1770
Orang
1770
orang
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
55
III 1.1.2.01..03.1.1.
2.01.03
Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama
6,67%
7,18% (918/12782)x100%
107,68%
1 1.1.2.01..03.1.1.
2.01.03.0001
Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah Kasus
Perselisihan
Hubungan
Industrial Yang
Dapat
Diselesaikan
110
Lembaga
140
Lembaga
127%
Koordinasi Lembaga
Kerjasama (LKS)
Tripartit
12
kali
12
kali
100%
Mediasi
Penyelesaian
Hubungan Industrial
110
Lembaga
140
Lembaga
78,57%
Pemberdayaan
Pekerja dan Serikat
Pekerja/Serikat
Buruh
300
orang
248
orang
82,66%
2 1.1.2.01..03.1.1.
2.01.03.0002
Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
Jumlah
Perusahaan
Yang Mendapat
Pembinaan
Syarat Kerja
350
lembaga
344
lembaga
98%
Dewan Pengupahan
Kota Surabaya
12
kali
11
kali
91,66%
Pembinaan Syarat
Kerja di Perusahaan
350
lembaga
344
lembaga
98,28%
Sosialisasi Upah
Minimum
300
orang
229
orang
76,33%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
56
IV 1.1.2.01..04.1.1.
2.01.04
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3
43% 44,7% (5714/12782)x 100%
103,95%
1 1.1.2.01..04.1.1.
2.01.04.0001
Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Jumlah
perusahaan
yang
mendapatkan
fasilitasi
penyelesaian
Prosedur
Pemberian
Perlindungan
Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1350
Lembaga
923
Lembaga 68,38%
Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
1350
lembaga
923
lembaga
68,37%
2 1.1.2.01..04.1.1.
2.01.04.0002
Peningkatan
Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Jumlah
Perusahaan
Yang Dibina
3620
Lembaga
1886
Lembaga
52,09%
Identifikasi Obyek
K3 dan Potensi
Bahaya
600
lembaga
287
lembaga
47,83%
Pembentukan Kader
K3 Perusahaan
920
lembaga
491
lembaga
53,36%
Pembinaan Norma
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
1500
lembaga
805
lembaga
53,66%
Sosialisasi Pedoman
Pemberian
Penghargaan K3
Award (Zero
Accident)
600
lembaga
303
lembaga
50,50%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
57
V 1.1.2.12..04.1.1.
2.12.04
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan
74,33% 74,33% 103,24%
1 1.1.2.12..04.1.1.
2.12.04.0016
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Ketenagakerjaan
Jumlah
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan
Ketenagakerjaan
Yang
Diselesaikan
Tepat Waktu
2000
berkas
2110
berkas
94,78%
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Ketenagakerjaan
2000
berkas
2110
berkas
94,78%
VI 2.1.2.01..02.2.1
.2.01.02
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 96,22% 96,22%
1 2.1.2.01..02.2.1.
2.01.02.0053
Penyusunan dan
Evaluasi Perencanaan
Strategis
Jumlah
Dokumen
Penyusunan dan
Evaluasi
Perencanaan
Strategis
9
dokumen
9
dokumen
100%
Penyusunan
dan/atau review
proses bisnis
Perangkat Daerah
1
dokumen
1
dokumen
100%
Penyusunan
dan/atau Review
Rencana Strategis
dan Rencana Kerja
7
dokumen
7
dokumen
100%
Penyusunan
Laporan Kinerja (LKJ)
Perangkat Daerah
1
dokumen
1
dokumen
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
58
VII 2.2.2.02..01.2.2
.2.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72% 77,23% 107%
1 2.2.2.02..01.2.2.
2.02.01.0036
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Jumlah Jenis
Barang dan Jasa
Perkantoran
yang Disediakan
64
jenis
64
jenis
100%
Penyediaan Barang
dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
64
jenis
64
jenis
100%
VIII 2.2.2.02..02.2.2
.2.02.02
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100%
23 2.2.2.02..02.2.2.
2.02.02.0045
Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah Unit
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Yang Dikelola
792
unit
641
unit
80,93%
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
perkantoran
792
unit
641 80,93%
Updating data
sarana dan
prasarana
perkantoran di
SIMBADA
6
jenis
6
jenis
100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
59
3.1.4 Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Tahun 2017
Realisasi Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Tahun 2017
No Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Realisasi
Indikator Target
1 2 3 4 5
1.
Pelayanan Pelatihan Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
60% 72,66% (3798/ 5227 )x100%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
60% Mulai Tahun 2017, semua pelatihan berbasis kompetensi
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
40% 53,57% ( 4305/8035 )x100%
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
50% 50% ( 140/280 )x100%
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
50% 87,42% ( 114.622/131.108 )X100%
5.
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
Besaran pemeriksaan perusahaan 45% Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan di Provinsi
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
50% Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan di Provinsi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
60
3.2 Evaluasi dan Analisis capaian kinerja
Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2017, dapat kami jelaskan langkah langkah atau kegiatan untuk pencapaian sebagai berikut :3.2.1 Evaluasi Dan Analisis Capaian IKU 2016 - 2017
FOKUS INDIKATOR FORMULA TARGET REALISASI CAPAIAN KET
2016 2017 2016 2017 2016 2017
IKU
Bidang Ketenagakerjaan
Meningkatkan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja
Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja Formal.
Pencari kerja yang ditempatkan di pasar kerja formal / pencari kerja terdaftar
>40% >40% 50,79 53,58% 127,00% 134,00% Taget penempatan tercapai
Jumlah pencari kerja yang
terserap 3810 Orang : Jumlah
total pencari kerja terdaftar 7502 Orang X
100%
Jumlah pencari kerja yang
terserap 4305 Orang : Jumlah
total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X
100%
Menciptakan Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Lingkup Industrial Yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan
Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan
Jumlah Kasus Ketenagakerja an Tahun(t) / Jumlah Perusahaan Terdaftar Tahun (t0).
2,80% 2,60% 2.15% jumlah kasus
ketenagakerjaan
tahun t. 275
Kasus / jumlah
perusahaan
terdaftar tahun
t0. 12782
Perusahaan x
100%
2.19% jumlah kasus
ketenagakerjaan
tahun t. 280
Kasus / jumlah
perusahaan
terdaftar tahun
t0. 12782
Perusahaan x
100%
130% 119% Target penurunan kasus tercapai
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
61
3.2.2 Evaluasai dan Analiasis Indikator Tujuan / Sasaran Tahun 2016-2017
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
Ket 2016 2017 2016 2017
I Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja formal bagi angkatan kerja
Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja Formal ( Bobot Kontribusi: 35% )
>40% >40% 48,82% { (3810 : 7803)
x100%
53,58%
Jumlah pencari kerja yang terserap 4305 Orang / Jumlah total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X 100%
Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia
Persentase pencarian kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan
25% 40% 48,82% { (3810 : 7803)
x100%
53,58%
Jumlah pencari kerja yang terserap 4305 Orang / Jumlah total pencari kerja terdaftar 8035 Orang X 100%
II Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.
Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan ( Bobot Kontribusi: 35% )
2,80% 2,60% 2,15% { Jumlah Kasus
Ketenagakerjaan tahun t
275 Kasus / Jumlah Perusahaan terdaftar tahun t0 = 12782 Perusahaan}x 100%
2,19%
Jumlah kasus ketenagakerjaan tahun t. 280 Kasus / Jumlah perusahaan terdaftar tahun t0. 12782 Perusahaan x 100%
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan.
Persentase peningkatan kuantitas sarana hubungan industrial
4% 8% 7,10%
(Jumlah Sarana HI Tahun
2015=800 dan Tahun
2016 = 857 ) Perhitungan
{ (857-800):800 }x100%
14,74%
[jumlah sarana hubungan
industrial pada tahun
berjalan (t) 918 - jumlah
sarana hubungan
industrial pada tahun (t0)
800 ] / jumlah sarana
hubungan industrial pada
tahun (t0) x 100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
62
III Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan.
Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan ( Bobot Kontribusi 15% )
_
76,00%
_
75,30% Indikator
Mulai
Tahun
2017
Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Ketenagakerjaan
Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ketenagakerjaan yang diselesaikan
_
70,00%
_
85%
(jumlah perizinan bidang
ketenagakerjaan yang
diterbitkan / jumlah
permohonan perizinan
bidang ketenagakerjaan
yang masuk) x 100%
Indikator
Mulai
Tahun
2017
IV Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Indek Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran ( Bobot Kontribusi 5% )
_
62.00%
_
73,95% Indikator
Mulai
Tahun
2017
Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program ( Bobot Kontribusi 5% )
_
90,84%
_
100,00% Indikator
Mulai
Tahun
2017
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan ( Bobot Kontribusi 5% )
_
76,00%
_
77,07% Indikator
Mulai
Tahun
2017
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
63
Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan Untuk Mendukung Keberhasilan
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Parameter Perencanaan Pada Opertional Plan
_
100,00%
_
100%
Persentase capaian
kinerja operation plan
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100,00% 100,00% 78,69% 100% Persentase sarana
prasarana dalam kondisi
baik
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
64
Evaluasi dan Analisi untuk masing masing Indikator Tujuan dan
Sasaran menunjukan bahwa Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kota Surabaya
meningkat dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator
tersebut adalah :
A. Indikator Tujuan :
1. Persentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja
Formal, pada Tahun 2016 dengan target 40% dapat
terealisasi 48,82% ( Jumlah Pencari Kerja Ditempat
sebanyak 3810 Orang. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
sebanyak 7803 ). Pada Tahun 2017 target 40% dapat
terealisasi sebesar 53,58% ( Jumlah Pencari
Kerja Ditempat sebanyak 4305 Orang . Jumlah Pencari
Kerja Terdaftar sebanyak 8035 Orang ).
2. Persentase Jumlah Kasus Ketenagakerjaan, pada
Tahun 2016 dengan target 2,80% dapat terealisasi 2,15%
{ Jumlah Kasus Ketenagakerjaan tahun t 275 Kasus /
Jumlah Perusahaan terdaftar tahun t0 = 12782
Perusahaan}. Pada Tahun 2017 dengan target 2,19%
{Jumlah kasus ketenagakerjaan tahun t. 280 Kasus.
Jumlah perusahaan terdaftar tahun t0. 12782
Perusahaan} Indikator ini menghendaki bahwa dapat
terjadi penurunan kasus ketenagakerjaan dari tahun ke
tahun, hal ini dapat dilihat dari penurunan angka target
yang ditetapkan. Penurunan kasus ketenagakerjaan ini
diharapkan dapat terjadi penurunan dari tahun
sebelumnya, karena semakin banyak perusahaan yang
mempunyai Sarana Hubungan Industrial ( PP/PKB ),
perselisihan dapat diselesaikan di internal perusahaan.
Pada kenyataan jumlah kasus ketenagakerjaan meningkat
pada Tahun 2016 sebanyak 275 kasus menjadi 280 kasus
pada Tahun 2017. Hal ini dipengaruhi oleh adanya
perpindahan kewenangan Kepengawasan
Ketenagakerjaan ke Provinsi, sesuai UU Nomor 23 Tahun
2014. Meskipun demikian kinerja indikator diatas dapat
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
65
tercapai melebihi target yang ditetapkan. Upaya kedepan
perlu meningkatakan penyuluhan dan sosialisasi terhadap
perusahaan serta menambah petugas Mediator Hubungan
Industrial.
3. Nilai Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan, Indikator ini merupakan indikator
bersama antar SKPD yang pelayanannya bertempat di
UPTSA.
4. Indek Kepuasan SKPD Terhadap Pemenuhan
Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Target
62.00%, Realisasi 73,95%. Kebutuhan Sarpras
Perkantoran dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.
5. Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program,
Target 90,84% dapat terealisasi sebesar 100%. Indikator
ini menunjukan bahwa keberhasilan Tujuan Dinas Tenaga
Kerja Kota Surabaya didukung oleh keberhasilan
pelaksanaan program.
6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan, Indikator ini
merupakan ukuran pelayanan kedinasan yang dapat
dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Tingkat
kepuasan diperoleh melaui penyebaran kuisioner kepada
seluruh pegawai. Target sebesar 76% dengan Realisasi
sebesar 77,07%.
B. Indikator Sasaran
1. Persentase Pencarian Kerja Yang Ditempatkan
Berdasarkan Lowongan, pada Tahun 2016 dengan
target 25% dapat terealisasi 48,82% ( Jumlah Pencari
Kerja Ditempat sebanyak 3810 Orang. Jumlah Pencari
Kerja Terdaftar sebanyak 7803 ). Pada Tahun 2017
target 40% dapat terealisasi sebesar 53,58% (Jumlah
Pencari Kerja Ditempat sebanyak 4305 Orang . Jumlah
Pencari Kerja Terdaftar sebanyak 8035 Orang). Pada
indkator ini menyatakan bawasanya Penempatan Tenaga
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
66
Kerja pada Sektor Formal dapat dicapai penempatannya
sesuai lowongan yang tersedia. Membandingan kinerja
indikator tersebut terjadi peningkatan diTahun 2017
terhadap Tahun 2016.
2. Persentase Peningkatan Kuantitas Sarana Hubungan
Industrial, Pada Tahun 2016 Target sebesar 4%
Realisasi sebesar 7,10% ( Jumlah Sarana HI Tahun
2015=800 dan Tahun 2016 = 857 ). Pada Tahun 2017
Target sebesar 7,10% dan Realisasi sebesar 14,74%
( Jumlah Sarana HI Tahun 2015(t0) = 800 pada Tahun
2017 (t) menjadi 918 ). Tahun 2017 ada penambahan
Sarana Hubungan Industrial sebesar 118 dokumen,
dengan patokan tahun awal yaitu Tahun 2015.
Diharapkan dengan bertambahnya kuantitas Sarana
Hubungan Industrial, dapat mengurangi kasus perselihan
ketenagakerjaan.
3. Tingkat Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang
ketenagakerjaan yang diselesaikan, Target sebesar
70% realisasi sebesar 80% . Jumlah Perijinan dan Non
Perijinan yang diterbitkan pada Tahun 2017 sebanyak
2110 perijinan dari target sebanyak 2000 perijinan.
4. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan
Terhadap Parameter Perencanaan Pada Opertional
Plan, Target Indikator sebesar 100% dengan Realisasi
sebesar 100%. Indikator ini menyatakan adanya
kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan
kegiatan.
5. Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan
Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah, Pada
Tahun 2016 Target sebesar 100% dan Realisasi sebesar
78,69%. Pada Tahun 2017 Target 100% dan Realisasi
sebesar 100%. Dari evaluasi dan perbandingan dengan
tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan kinerja
yang positif dan harus dijaga untuk tahun berikutnya.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
67
3.2.3 Evaluasai dan Analiasis Indikator Program / Kegiatan Tahun 2016-2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Realisasi Capaian
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1.1.2 WAJIB
1.1.2.01 Ketenagakerjaan
1.1.2.01. 01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Perentase Pencari Kerja Terserap Pada Pasar Kerja
40,00% _ 50,79% {(3810/7502)x100%}
_ 127% _
1.1.2.01. 01 Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
_ 5% _ 5,1
{(8201-
7803):7803}x100%
_ 102%
1.1.2.01.01.0005 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Presentase keberhasilan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
100,00% _ 97,15% (1757/1707) _ 97,15% _
1.1.2.01.01.0007 Jumlah Bursa Tenaga Kerja Yang Dilaksanakan
_ 7 Kali _ 7 Kali _ 100%
1.1.2.01.01.0004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
100,00% _ 97.86% (1634/1599) _ 97,86% _
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
68
1.1.2.01.01.0002 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kota Surabaya
Persentase Keberhasilan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan
100,00% _ 100% (2/2)*100%
_ 100% _
1.1.2.01.01.0001 Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja DanPerusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
Presentase keberhasilan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna tenaga asing
100,00% _ 98.23% (167/170)
_ 98,23% _
1.1.2.01.01.0003 Pendampingan calon wirausaha baru dan perluasan kerja
Presentase keberhasilan pendampingan calon wirausaha baru dan perluasan kerja
100,00% _ 100% (150/150)
_ 100% _
1.1.2.01.01.0006 Kegiatan Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Yang Dibina
_ 120 Lembaga
_ 119 Lembaga _ 99,17%
1.1.2.01.01.0002 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja
Jumlah Pencari Kerja Yang Difasilitasi
_ 1440 Orang
_ 1438 Orang
_ 99,86%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
69
1.1.2.01.01.0003 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja Ke Luar Negeri
Jumlah Pencari Kerja Yang Difasilitasi
_ 500 Orang
_ 500 Orang _ 100%
1.1.2.01.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Dan Perluasan Kerja
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Dan Perluasan Kerja
_ 150 Orang
_ 147 Orang _ 98%
1.1.2.01.01.0005 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Yang Dibina
_ 50 Lembaga
_ 50 Lembaga _ 100%
1.1.2.01.01.0008 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
_ 1 Dokumen
_ 1 Dokumen _ 100%
1.1.2.01.02 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
Persentase Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
50,00% _ 64,32% {(1651:2567) x 100%}
_ 128,60% _
1.1.2.01.02 Persentase Angkatan
Kerja yang Lulus
sertifikasi
_ 62% _ 67,79% (1951/2878)x
100%
_ 109,30%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
70
1.1.2.01.02 Persentase Peserta
Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus
pelatihan
_ 77% _ 97,93% ( 901/920)x 100%
_ 127,18%
1.1.2.01.02.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Presentase keberhasilan peningkatan kompetensi tenaga kerja
100,00% _ 95.2% (2145/2042)X100%
_ 95,20% _
1.1.2.01.02.0007 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dibina
_ 50 Lembaga
_ 43 Lembaga _ 86%
1.1.2.01.02.0001 Kegiatan Fasilitasi Identifikasi Tingkat Produktivitas Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Fasilitasi Identifikasi Tingkat Produktivitas Perusahaan
_ 200 Lembaga
_ 166 Lembaga _ 83%
1.1.2.01.02.0002 Kegiatan Fasilitasi Magang Bagi Pencari Kerja Penyandang Cacat
Jumlah Pencari Kerja Penyandang Cacat Yang Difasilitasi Magang
_ 20 Orang
_ 20 Orang _ 100%
1.1.2.01.02.0003 Kegiatan Fasilitasi Pemagangan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Pencari Kerja Difasilitasi Magang
_ 100 Orang
_ 100 Orang _ 100%
1.1.2.01.02.0004 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja Difasilitasi
_ 2000 Orang
_ 2000 Orang _ 100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
71
1.1.2.01.02.0005 Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Peserta Pelatihan
Jumlah Peserta Pelatihan Yang Mengikuti Sertifikasi
_ 920 Orang
_ 878 Orang _ 95,43%
1.1.2.01.02.0006 Kegiatan Identifikasi Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota
Jumlah Dokumen Identifikasi Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota
_ 1 Dokumen
_ 1 Dokumen _ 100%
1.1.2.01.02.0008 Kegiatan Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi
Jumlah Peserta Pelatihan
_ 920 Orang
_ 920 Orang _ 100%
1.1.2.01.03 Program
Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
4,00% _ 7,1% {(857-800) : 800
x 100%} _ 177,50% _
Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
_ 6,67% _ 7,18% (918/12782)x100%
_ 107,65%
1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan
Persentase Keberhasilan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan
100,00% _ 92.61% (464/501)X100%
_ 92,61% _
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
72
1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat
Kerja Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Pembinaan Syarat Kerja
_ 350 Lembaga
_ 344 Lembaga _ 98,28%
1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
100,00% _ 102.84% (434/422)X100%
_ 102,84% _
1.1.2.01.03.0001
Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
_ 110 Lembaga
_ 140 Lembaga
_ 127,27%
1.1.2.01.04 Program Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Persentase Jumlah Perusahaan Yang Mematuhi Norma Ketenagakerjaan Dan/atau K3
33,00% _ 35,39% {(4.524: 12.782)x
100%}
_ 107,24% _
1.1.2.01.04 Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3
_ 43% _ 44,70% (5714/12782)x 100%
_ 104%
1.1.2.01.04.0001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Persentase Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
100,00% _ 60,58% (2193/3620)*100%
_ 60,58% _
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
73
1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan Yang Dibina
_ 3.620 Perush
_ 1886 Perush
_ 52,09%
1.1.2.01.04.0002 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Presentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Ketenagakerjaan
100,00% _ 36.03% (2514/906)*100%
_ 36,03% _
1.1.2.01.04.0001
Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerja an.
_ 1350 Lembaga
_ 923 Lembaga _ 68,38%
2.2.2.02. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indek Kepuasan Karyawan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
100,00% _ 80,36% _ 80,36% _
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
_ 72% _ 77,23% _ 107,3%
2.2.2.02.01.0001 Penyediaan barang dan jasa perkantoran
Persentase keberhasilan penyediaan barang jasa perkantoran
100,00% _ 75.80% _ 75,80% _
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
74
2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah yang disediakan
_ 64 Jenis
_ 64 Jenis
_ 100%
2.2.2.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indek Kepuasan Karyawan Terhadap Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100,00% _ 78,69% _ 78,69% _
2.2.2.02.03.0001 Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Persentase keberhasilan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100,00% _ 75.67% _ 75,67% _
2.2.2.02 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan
prasarana perkantoran
dalam kondisi baik
_ 100% _ 100% _ 100%
2.2.2.02.02.0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Unit Sarpras Yang dikelola
_ 792 Unit
_ 641 Unit _ 90,93%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
75
1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan
_ 72% _ 74,33% _ 103%
1.1.2.12.04.0016 Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Ketenagakerjaan
Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu
_ 2000 Berkas
_ 2110 Berkas
_ 105,50%
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
_ 100% _ 100% _ 100%
2.1.2.01.02.0053 Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan Strategis
_ 9 Dukumen
_ 9 Dukumen _ 100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
76
Evaluasi dan Analisis Capaian Program 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Program
Kerja sebagaimana terdapat dalam Dokumen Perencanaan adalah sebagai
berikut :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Indikator Program Tahun 2016 adalah Perentase Pencari Kerja
Terserap Pada Pasar Kerja. Target sebesar 40% dan Realisasi
sebanyak 50,79% (Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan 3810
Orang, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar 7502 Orang).
Indikator Program Tahun 2017 adalah Persentase Pertumbuhan
Kesempatan Kerja Yang Dapat Diinformasikan. Target 5% dan
Realisasi 5,10%. Formulasi sebagai berikut :
{(Jumlah kesempatan kerja yang dapat diinformasikan Tahun
2017 sebanyak 8201 – Jumlah kesempatan kerja yang dapat
diinformasikan Tahun 2016 sebanyak 7803) / jumlah kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan Tahun 2016 7803}x100%.
Bergantinya indikator program dikarenakan untuk lebih
memfokuskan pertumbuhan/ketersediaan kesempatan kerja
berupa lowongan pekerjaan formal dari pengguna kerja.
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan
Produktivitas.
Indikator Program Tahun 2016 adalah Persentase Keberhasilan
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dengan Target sebesar
50,00% Realisasi sebesar 64,32% dengan formulasi sebagai
berikut {(Jumlah Peserta Lulus 1651 Orang / Jumlah Peserta
Pelatihan Kompetensi 2567 Orang ) x 100%}.
Indikator Program Tahun 2017 menjadi :
2.1 Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi, dengan
Target sebesar 62% dan Realisasinya sebesar 61,81%
formulasinya sebagai berikut (Jumlah peserta sertifikasi
yang lulus 1779 Orang / Jumlah Peserta Pelatihan
Sertifikasi 2878 Orang )x 100%. Sertifikasi Profesi bagi
masyarakat pekerja ini merupakan upaya Pemerintah Kota
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
77
Surabaya Untuk Memberikan nilai kompetensi yang
tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
dalam era persaingan global khususnya Bidang Tenaga
Kerja. Meskipun realisasi indikator ini belum bisa mancapai
target itu dikarenakan beberapa peserta tidak hadir dalam
ujian sertifikasi profesi dimaksud.
2.2 Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang
Lulus Pelatihan, Target 77% dan Realisasinya sebesar
97,93% dengan formulasi hitungan sebagai berikut :
( Jumlah Peserta Yang Lulus Pelatihan 901 Orang / Jumlah
Peserta Pelatihan 920 Orang)x 100%. Indikator ini bertujuan
untuk memberikan kompetensi keahlian bagi masyarakat,
guna memperoleh kesempatan kerja.
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat
Kerja.
Indikator Tahun 2016 adalah Persentase Peningkatan Jumlah
Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian
Kerja Bersama, Target sebesar 4% dan Realisasinya sebesar
7,1%. Formulasi hitungannya sebagai berikut {( Jumlah Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama tahun (t) 857 – Jumlah
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (t0) 800 ) /
800 (t0) x 100%}. Indikator ini menyatakan bahwa kinerja program
telah berhasil melampaui target dengan capaian 177,5%.
Indikator Tahun 2017 adalah Persentase perusahaan yang
memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. Target
sebesar 6,67% dan Realisasinya sebesar 7,18%. Formulasi
hitungannya adalah ( Jumlah perusahaan yang memiliki
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017
sebanyak 918 Perusahaan / 12782 Jumlah Perusahaan tahun
2015 )x100%. Dari jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017 sebanyak 918
dan pada Tahun 2016 sebanyak 857, berarti ada penambahan
sebanyak 61 perusahaan.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
78
4. Program Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
Indikator Tahun 2016 adalah Persentase Jumlah Perusahaan
Yang Mematuhi Norma Ketenagakerjaan Dan/atau K3, Target
33% dan Realisasinya sebesar 35,39%. Formulasi hitungannya
adalah {( Jumlah Perusahaan Yang Mematuhi Norma
Ketenagakerjaan Dan/atau K3 sebanyak 4.524 perusahaan /
Jumlah perusahaan Tahun 2015 sebanyak 12.782 )x 100% }.
Indikator Tahun 2017 adalah Persentase Perusahaan Yang
Telah Diperiksa Dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Dan/Norma K3, Taget sebesar 43% dan Realisasinya sebesar
44,70%. Formulasi hitungannya adalah ( Jumlah perusahaan
yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan
dan/norma K3 sebanyak 5714 perusahaan / Jumlah perusahaan
Tahun 2015 sebanyak 12782 perusahaan )x 100%.
Untuk jumlah Perusahaan Yang Mematuhi Norma
Ketenagakerjaan Dan/atau K3,di Tahun 2017 ada peningkatan
sebanyak 1190 perusahaan.
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Indikator Tahun 2016 adalah Indek Kepuasan Karyawan
Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran, Target sebesar
100% dan Realisasinya sebesar 80,36%.
Indikator Tahun 2017 adalah Tingkat Kepuasan Pegawai
Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Target sebesar
72% dan Realisasinya sebesar 77,23%.
Cara pengukuran:Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-
performance.
6. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan.
Indikator Tahun 2017 adalah Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik, Taget sebesar 100% sebesar
dan Realisasinya 100%. Formulasinya (Jumlah Sarana dan
prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) / Jumlah Sarana dan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
79
prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100 %. Jumlah
sarpras yang ada sebanyak 879 Unit, dan kesemuanya dalam
kondisi baik.
7. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan Indikatornya adalah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan
Perijinan Dan Non Perijinan, Target sebesar 72% dan
Realisasinya sebesar 74,33%. Formulasinya adalah
(Pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu /
Pelayanan perizinan dan non perizinan keseluruhan) x 100%.
Indikator ini merupakan indikator bersama, dimana seluruh SKPD
yang mengampu perijinan dan dilayani di UPTSA. Adapun Jumlah
perizinan 58130, dan non perizinan yang tepat waktu dan
Jumlah keseluruhan perizinan dan non perizinan yang 78201
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral, Target
sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 100%. Formulasinya
adalah (Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan
dilaporkan tepat waktu sebanyak 9 dokumen / jumlah dokumen
perencanaan sebanyak 9 dokumen ) x 100%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
80
3.2.4 Evaluasi dan Analisa Standar Pelayanan Minimal Tahun 2016-2017
No Jenis Pelayanan Dasar
Indikator Standar Pelayanan Minimal
Formulasi Indikator 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1.
Pelayanan Pelatihan Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
( ∑ Tenaga Kerja Yang Dilatih / ∑ Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi ) x 100%
60% 62,99% (669/1062 )x 100%
60% 72,66% (3798/ 5227 )x100%
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
( ∑ Tenaga Kerja Yang Dilatih / ∑ Pendaftar Pelatihan Berbasis Kewirausahaan ) x100%
60% 81% ( 219/272 )x 100%
60% Mulai Tahun 2017, semua pelatihan
berbasis kompetensi
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
( ∑ Pencari Kerja Yang Ditempatkan / ∑ Pencari Kerja Yang Terdaftar )x100%
40% 70,01% ( 5252/7502 )x 100%
40% 53,57% ( 4305/8035 )x100%
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
( ∑ Kasus Yang Diselesaikan Dengan PB / ∑ Kasus Yang Dicatatkan )x100%
50% 50.55% ( 139/275 )x 100%
50% 50% ( 140/280 )x100%
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek
( ∑ Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek Aktif / ∑ Pekerja/Buruh )x 100%
50% 79.57% ( 1214283/1526038 )x
100%
50% 87,42% ( 114.622/131.108
)X100%
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerja an
Besaran pemeriksaan perusahaan
( ∑ Perusahaan Yang Telah Diperiksa/ ∑ Perusahaan Yang Terdaftar ) 1005
45% 52.51% ( 7076/13475 )x 100%
45% Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014,
kewenangan di Provinsi
Besaran pengujian peralatan di perusahaan
( ∑ Peralatan Yang Telah Diuji / ∑ Peralatan Yang Terdaftar )x100%
50% 53,75% ( 7781/14475 )x 100%
50% Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014,
kewenangan di Provinsi
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
81
Evaluasi dan Analisa Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud
tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan
masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good
Governance
SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang
bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat guna memberikan pelayanan
publik secara maksimal kepada masyarakat
Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang
Ketenagakerjaan meliputi 5 ( lima ) Pelayanan Dasar yaitu :
1. Pelayanan Pelatihan Kerja.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek.
5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan, batas waktu pencapaian Target Indikator Standar Pelayanan
Minimal ( SPM ) sampai dengan Tahun 2016.
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk semua Indikator SPM sudah dapat
terpenuhi sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan.
Adapun untuk Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, tidak dapat
dilaksanakan berkenaan dengan beralihnya kewenangan Pengawasan
Ketenagakerjaan ke Provinsi berdasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
82
3.3 REALISASI ANGGARAN
Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017 Alokasi Anggaran
Belanja Langsung setelah PAK mendapat dukungan anggaran sebesar
Rp. 23.673.835.148,- dengan realisasi selama Tahun 2017 sebesar
Rp. 21.462.168.031,- dengan capaian penyerapan 90,66%
Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016
Alokasi Anggaran Belanja Langsung setelah PAK mendapat dukungan anggaran
sebesar Rp. 19.785.911.128,- dengan realisasi selama Tahun 2016 sebesar
Rp. 18.165.892.036,- dengan capaian penyerapan 91,81%.
Tabel Rasio Perbandingan Realisasi Total Belanja Langsung
Tahun 2016 - 2017
Tahun Anggaran
Belanja
Langsung
Rasio (
± )
Anggaran
Realisasi Capaian Rasio
( ± )
Capaian
2016 19.785.911.128
119,64%
18.165.892.036 91,81%.
98,74% 2017 23.673.835.148 21.462.168.031 90,66%
Dari tabel diatas menyatakan bahwa rasio peningkatan Anggaran Tahun 2017
terhadap Anggaran Tahun 2016 sebesar 119,6%, sedangkan untuk tingkat rasio
capaian Realisasi Anggaran Tahun 2017 terhadap capaian Realisasi Anggaran
Tahun 2016 mencapai 98,74%., tidak tercapainya realisasi anggaran sampai 100%
dikarenakan adanya Anggaran Program yang tidak bisa diserap yaitu :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, sisa anggaran sebesar
Rp. 213.468.362,-
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas, sisa
anggaran sebesar Rp. 794.231.519,-
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja, sisa
anggaran sebesar Rp. 407.375.744,-
4. Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan, sisa anggaran
sebesar Rp. 154.141.999,-
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
83
5. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan, sisa anggaran
sebesar Rp. 55.620.437,-
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, sisa anggaran sebesar
Rp. 32.048.345,-
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sisa anggaran sebesar
Rp. 317.830.485,-
8. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Kedinasan, sisa anggaran sebesar Rp. 236.138.227,-
Realisasi keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya didukung oleh
beberapa hal :
1. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran
Dilaksanakan koordinasi serta perencanaan Program dan Kegiatan DPA
Tahun 2017 serta penyiapan administrasi pendukungnya. Pelaksanaan anggaran
dan pendampingan penyusunan dan pengusulan revisi DPA dengan menggunakan
aplikasi e-Bugeting Pemerintah Kota Surabaya.
2. Laporan keuangan yang tepat waktu dan memenuhi kriteria sistem
akuntansi pemerintah
Dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja
berupa : Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan, sebagai bahan
monitoring terhadap kemajuan realisasi baik keuangan maupun kegiatan.
Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan system
akuntansi pemerintah (SAI) secara berjenjang. Laporan keuangan semesteran
disampaikan lengkap berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas
Laporan keuangan (CALK).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
84
3.3.1 ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG
PELAKSANAAN KINERJA SASARAN
3.3.1.1 Anggaran Kierja Sasaran Pertama : Pemenuhan kebutuhan
lowongan yang tersedia. Sasaran didukung Program berikut :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan
2. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran
Capaian (%)
Target Realisasi
1 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0002
Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja
525.404.052 508.558.263 96,79%
2 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0003
Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja Di Luar Negeri
151.301.750 134.468.598 88,87%
3 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0004
Fasilitasi Pendampingan dan Perluasan kerja
593.124.776 566.647.000 95,54%
4 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0005
Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
100.108.500 83.258.919 83,17%
5 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0006
Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
94.642.178 91.692.774 96,88%
6 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0007
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
912.932.212 807.803.832 88,48%
7 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0008
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
212.142.365 183.758.085 86,62%
TOTAL ANGGARAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.589.655.833 2.376.187.471
91,75%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
85
2. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
No.
Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran Capaian (%) Target Realisasi
1 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0001
Fasilitasi identifikasi tingkat produktivitas perusahaan
155.020.000 109.243.160 70,47%
2 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0002
Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat
154.593.780 102.229.550 66,13%
3 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0003
Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja
282.029.498 196.381.253 69,63%
4 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0004
Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
3.282.723.723 3.157.992.289 96,20%
5 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0005
Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan
1.711.845.016 1.634.630.329 95,49%
6 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0006
Identifikasi pengukuran tingkat produktivitas skala kota
125.862.680 71.820.352 57,06%
7 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0007
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
112.318.670 65.525.711 58,34%
8 1.1.2.01..02.1.1.2.01.02.0008
Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi
8.279.217.307 7.971.556.511 96.28%
TOTAL ANGGARAN Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja Dan Produktivitas
14.103.610.674 13.309.379.155
94,37%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
86
3.3.1.2 Anggaran Kinerja Sasaran Kedua :
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup
industrial yang harmonis melalui pengembangan sarana hubungan
industrial, mediasi dan perlindungan ketenagakerjaan. Sasaran
didukung Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
2. Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan
1. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran Capaian (%) Target Realisasi
1 1.1.2.01..03.1.1.2.01.03.0001
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1.280.272.123 974.650.912 76,06%
2 1.1.2.01..03.1.1.2.01.03.0002
Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan
1.610.212.479 1.508.457.946 93,68%
TOTAL ANGGARAN Program Pengembangan Hubungan
Industrial Dan Syarat Kerja
2.890.484.602 2.483.108.858
85,90%
2. Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran Capaian (%) Target Realisasi
1 1.1.2.01..04.1.1.2.01.04.0001
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
159.257.950 140.109.542 87,98%
2 1.1.2.01..04.1.1.2.01.04.0002
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
519.905.340 384.911.749 74,03%
TOTAL ANGGARAN Program Pengawasan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan
679.163.290 525.021.291 77,30%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
87
3.3.1.3 Anggaran Kinerja Sasaran Ketiga : Meningkatkan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan Bidang Ketenagakerjaan. Kinerja
Sasaran Ketiga didukung Program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran Capaian (%)
Target Realisasi
1 1.1.2.12..04.1.1.2.12.04.0016
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan
313.581.180 257.960.743 82,26%
TOTAL ANGGARAN Program Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Ketenagakerjaan
313.581.180 257.960.743 82,26%
3.3.1.4 Anggaran Kinerja Sasaran Keempat : melaksankan Kegiatan
Sesuai Dengan Perencana Untuk Mendukung Keberhasilan.
Kinerja Sasaran Keempat didukung Program sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran
Capaian (%)
Target Realisasi
2.1.2.01..02.21.2.01.02.0053
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
244.153.350 212.105.005 86,87%
TOTAL ANGGARAN Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
244.153.350 212.105.005 86,87%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
88
3.3.1.5 Anggaran Kinerja Sasaran Kelima : Mengelola Sarana Dan
Prasarana Serta Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.
Kinerja Sasaran Kelima didukung Program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Kedinasan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran
Capaian (%)
Target Realisasi
1 2.2.2.02..01.2.2.2.02.01.0036
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
2.175.625.167 1.857.794.682 85,39%
TOTAL ANGGARAN Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.175.625.167 1.857.794.682 85,39%
2. Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Kedinasan
No. Kode Kegiatan
Nama Kegiatan Anggaran Capaian (%) Target Realisasi
1 2.2.2.02..02.2.2.2.02.02.0045
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
677.561.052 441.422.825 65,15%
TOTAL ANGGARAN
Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
Kedinasan
677.561.052 441.422.825 65,15%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
89
3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TERHADAP ANGGARAN TAHUN 2017
Kategori pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel.
Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
No Rentang Capaian Kategori
1 Capaian ≥ 100% Memuaskan
2 85% ≤ capaian < 100% Sangat Baik
3 70% ≤ capaian < 85% Baik
4 55% ≤ capaian < 70% Cukup
5 Capaian ≤ 55% Kurang
3.4.1 Evaluasi Efektifivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Pada Program Meningkatkan Kesempatan Kerja.
No. Kode
Kegiatan Nama
Program/Kegiatan Indikator
Capaian (%) Efektivitas Capaian
Anggaran Out Put
I 1.1.2.01. 01 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
91,75% 127% 138,42%
1 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0002
Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja
Jumlah Pencari Kerja Yang Difasilitasi
96,79% 99,86% 103,17%
2 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0003
Fasilitasi Pemilihan Bidang Kerja Di Luar Negeri
Jumlah Pencari Kerja Yang Difasilitasi
88,87% 100% 112,52%
3 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0004
Fasilitasi Pendampingan dan Perluasan kerja
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Dan Perluasan Kerja
95,54% 98% 102,57%
4 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0005
Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Yang Dibina
83,17% 100% 120,24%
5 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0006
Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
Jumlah Perusahaan Pengguna TKA Yang Dibina
96,88% 99,16% 102,35%
6 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0007
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Jumlah Bursa Tenaga Kerja Yang Dilaksanakan
88,48% 100% 113,02%
7 1.1.2.01..01.1.1.2.01.01.0008
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
86,62% 100% 115,45%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
90
3.4.2 Evaluasi Efektifivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas
No. Kode
Kegiatan Nama Program/
Kegiatan
Indikator
Capaian (%) Efektivitas Capaian Anggaran Out Put
II 1.1.2.01.02 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
Persentase Angkatan
Kerja yang Lulus
sertifikasi
94,37% 109,30% 115,82%
Persentase Peserta
Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus
pelatihan
94,37% 127,18% 134,77%
1 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0001
Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang
Mendapatkan Fasilitasi
Identifikasi Tingkat
Produktivi tas
Perusahaan
70,47% 83% 117,78%
2 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0002
Fasilitasi magang bagi
pencari kerja
penyandang cacat
Jumlah Pencari Kerja
Penyandang Cacat Yang
Difasilitasi Magang
66,13% 100% 151,22%
3 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0003
Fasilitasi pemagangan
bagi pencari kerja
Jumlah Pencari Kerja
Yang Difasilitasi Magang
69,63% 100% 143,62%
4 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0004
Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
Jumlah Tenaga Kerja
Yang Difasilitasi
96,20% 100% 103,95%
5 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0005
Fasilitasi sertifikasi
profesi bagi peserta
pelatihan
Jumlah Peserta
Pelatihan Yang
Mengikuti Sertifikasi
95,49% 95,43% 99,94%
6 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0006
Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas
skala kota
Jumlah Dokumen
Identifikasi Pengukuran
Tingkat Produktivitas
Skala Kota
57,06% 100% 175,25%
7 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0007
Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Yang Dibina
58,34% 78,18% 134,01%
8 1.1.2.01..02.
1.1.2.01.02.
0008
Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
jumlah peserta
pelatihan
96,28% 95,43% 99,12%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
91
3.4.3 Evaluasi Efektifivitas Capaian Kinerja Program/Kegiatan Terhadap
Capaian Anggaran Program Pengembangan Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja.
No. Kode Kegiatan
Nama Program/ Kegiatan
Indikator
Capaian (%)
Efektivitas Capaian Anggaran Out Put
III 1.1.2.01.03 Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
0,86 107,65% 125,35%
1 1.1.2.01..03
.1.1.2.01.03
.0001
Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Jumlah Kasus
Perselisihan Hubungan
Industrial Yang Dapat
Diselesaikan
76,06% 78,57% 103,30%
2 1.1.2.01..03.
1.1.2.01.03.
0002
Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang
Mendapat Pembinaan
Syarat Kerja
93,68% 98,28% 104,91%
3.4.4 Evaluasi Efektifivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pengawasan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan.
No. Kode
Kegiatan Nama Kegiatan Indikator
Capaian (%) Efektivitas Capaian Anggaran
Out Put
IV 1.1.2.01..04 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3
77,30% 104% 134,54%
1 1.1.2.01..04.
1.1.2.01.04.
0001
Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan
87,98% 36,71% 41,73%
2 1.1.2.01..04.
1.1.2.01.04.0
002
Peningkatan
Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan Yang
Dibina
74,03% 52,09% 70,36%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
92
3.4.5 Evaluasi Efektifivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan
No. Kode
Kegiatan Nama Program/
Kegiatan Indikator
Capaian (%) Efektivitas Capaian Anggaran
Out Put
V 1.1.2.12.04 Program Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan
Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan
82,26% 103% 125,21%
1 1.1.2.12..04.1.1.2.12.04.0016
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan
Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu
82,26% 105,50% 128,25%
3.4.6 Evaluasi Efektifivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No. Kode
Kegiatan
Nama Program/ Kegiatan Indikator
Capaian (%) Efektivitas Capaian Anggaran
Out Put
VI 2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
86,87% 100% 115,11%
1 2.1.2.01..02.2.1.2.01.02.0053
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
244.153.350 86,87% 100% 115,11%
3.4.7 Evaluasi Efektifivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Kode
Kegiatan Nama Program/
Kegiatan Indikator
Capaian (%)
Efektivitas Capaian Anggaran
Out Put
VII 2.2.2.02. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
85,39% 107,30% 125,66%
1 2.2.2.02..01.2.2.2.02.01.0036
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang Dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah yang disediakan
85,39% 100% 117,11%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
93
3.4.8 Evaluasi Efektifivitas Kinerja Program/Kegiatan Terhadap Capaian
Anggaran Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
No. Kode Kegiatan
Nama Program/ Kegiatan
Indikator Capaian (%)
Efektivitas Capaian Anggaran
Out Put
VIII 2.2.2.02 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
65,15% 100% 153,49%
1 2.2.2.02..02.2.2.2.02.02.0045
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah Unit Sarpras Yang dikelola
65,15% 90,93% 139,57%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
94
BAB IV PENUTUP
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Tahun 2017, telah sesuai dengan apa yang ditargetkan dan termasuk kategori
memuaskan, hal ini dikarenakan secara keseluruhan target Sasaran/Indikator
Kinerja Utama capaianya melebihi target yang ditetapkan ( diatas 100% ).
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ini
merupakan hasil kerja sama yang baik diantara seluruh Bidang dan Sekretariat
dengan melibatkan semua unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
Disamping itu Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun
2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kekurangan capaian indikator
yang ditunjukkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017.
Selanjutnya, dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadikan
Laporan Pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi dan penilaian,
dengan harapan semoga untuk selanjutnya dapat berkinerja yang lebih baik.
Hambatan dan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya capaian
pada beberapa indicator Kinerja merupakan suatu bahan evaluasi yang selanjutnya
menjadikan solusi dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
Demikian kepada seluruh masyarakat dan kompenen terkait Ketenagakerjaan
disampaikan terima kasih atas segala dukungannya.
Surabaya, Pebruari 2018
Kepala Dinas
Dwi Purnomo, SH. MM Pembina Utama Muda
NIP. 19650609 198603 1 015
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
95
LAPORAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
96
LAMPIRAN 1
Visi Misi Tujuan IndikatorTarget
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Sasaran Indikator
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Kode Program Nama Program Indikator Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Unit ID PD Kode Kegiatan Nama Kegiatan
Mewujudkan
Kualitas Tenaga
Kerja Unggul Yang
Berdaya Saing
Global Dengan
Didukung Kondisi
Hubungan
Industrial Yang
Harmonis, Dinamis
Dan Berkeadilan
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0002 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0003 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja di luar negeri
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0003 Fasilitasi pemilihan bidang
kerja di luar negeri
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan
dan perluasan kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan
dan perluasan kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0004 Fasilitasi pendampingan
dan perluasan kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0005 Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0005 Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja
Asing
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0006 Pembinaan Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja
Asing
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0007 Penyebarluasan Informasi
Bursa Tenaga Kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.01 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
=>Persentase pertumbuhan kesempatan
kerja yang dapat diinformasikan
5% 5% 5% 5% 5% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0008 Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Makro Kota
Surabaya
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.01.0008 Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Makro Kota
Surabaya
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0001 Fasilitasi identifikasi
tingkat produktivitas
perusahaan
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi magang bagi
pencari kerja penyandang
cacat
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0002 Fasilitasi magang bagi
pencari kerja penyandang
cacat
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi pemagangan bagi
pencari kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0003 Fasilitasi pemagangan bagi
pencari kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0004 Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi Tenaga Kerja
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0005 Fasilitasi sertifikasi profesi
bagi peserta pelatihan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0005 Fasilitasi sertifikasi profesi
bagi peserta pelatihan
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0006 Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0006 Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0007 Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Meningkatkan kualitas
tenaga kerja yang
berbasis kompetensi
dan sertifikasi profesi
untuk mengoptimalkan
pelayanan penempatan
dan perluasan kerja.
Meningkatkan
pemenuhan
kesempatan
kerja formal bagi
angkatan kerja
Persentase
pencari kerja
terserap pada
pasar kerja
Formal
> 40 % > 40 % > 40 % > 40 % > 40 % Pemenuhan
kebutuhan
lowongan yang
tersedia
Persentase
pencari kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
lowongan
40% 45% 50% 55% 60% 1.1.2.01.02 Program
peningkatan
kompetensi
tenaga kerja dan
produktivitas
=>Persentase Angkatan Kerja yang Lulus
sertifikasi
=>Persentase Peserta Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang lulus pelatihan
62%
77%
64%
79%
66%
81%
68%
83%
70%
85%
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.02.0008 Penyiapan Calon Tenaga
Kerja Siap Pakai Melalui
Pelatihan berbasis
kompetensi
Menciptakan hubungan
antar pelaku industrial
yang harmonis dan
meningkatkan fungsi
perlindungan
ketenagakerjaan dan
mediasi yang profesional
bagi semua pemangku
kepentingan
Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis.
Persentase
jumlah kasus
ketenagakerjaa
n
2.6% 2.5% 2.4 % 2.2 % 2.1 % Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis melalui
pengembangan
sarana hubungan
industrial,
mediasi dan
perlindungan
ketenagakerjaan
Persentase
peningkatan
kuantitas
sarana
hubungan
industrial
8% 12% 16% 20% 24% 1.1.2.01.03 Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Syarat Kerja
=>Persentase perusahaan yang memiliki
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja
Bersama
6.67% 7.01% 7.26% 7.51% 7.76% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
Menciptakan hubungan
antar pelaku industrial
yang harmonis dan
meningkatkan fungsi
perlindungan
ketenagakerjaan dan
mediasi yang profesional
bagi semua pemangku
kepentingan
Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis.
Persentase
jumlah kasus
ketenagakerjaa
n
2.6% 2.5% 2.4 % 2.2 % 2.1 % Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis melalui
pengembangan
sarana hubungan
industrial,
mediasi dan
perlindungan
ketenagakerjaan
Persentase
peningkatan
kuantitas
sarana
hubungan
industrial
8% 12% 16% 20% 24% 1.1.2.01.03 Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Syarat Kerja
=>Persentase perusahaan yang memiliki
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja
Bersama
6.67% 7.01% 7.26% 7.51% 7.76% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.03.0002 Fasilitasi Syarat Kerja
Perusahaan
Menciptakan hubungan
antar pelaku industrial
yang harmonis dan
meningkatkan fungsi
perlindungan
ketenagakerjaan dan
mediasi yang profesional
bagi semua pemangku
kepentingan
Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis.
Persentase
jumlah kasus
ketenagakerjaa
n
2.6% 2.5% 2.4 % 2.2 % 2.1 % Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis melalui
pengembangan
sarana hubungan
industrial,
mediasi dan
perlindungan
ketenagakerjaan
Persentase
peningkatan
kuantitas
sarana
hubungan
industrial
8% 12% 16% 20% 24% 1.1.2.01.04 Program
Pengawasan dan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
=>Persentase perusahaan yang telah
diperiksa dan mematuhi norma
ketenagakerjaan dan/norma K3
43.00% 52% 61% 73% 83% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
1.1.2.01.04.0001 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Menciptakan hubungan
antar pelaku industrial
yang harmonis dan
meningkatkan fungsi
perlindungan
ketenagakerjaan dan
mediasi yang profesional
bagi semua pemangku
kepentingan
Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis.
Persentase
jumlah kasus
ketenagakerjaa
n
2.6% 2.5% 2.4 % 2.2 % 2.1 % Menciptakan
hubungan antar
pemangku
kepentingan
dalam lingkup
industrial yang
harmonis melalui
pengembangan
sarana hubungan
industrial,
mediasi dan
perlindungan
ketenagakerjaan
Persentase
peningkatan
kuantitas
sarana
hubungan
industrial
8% 12% 16% 20% 24% 1.1.2.01.04 Program
Pengawasan dan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
=>Persentase perusahaan yang telah
diperiksa dan mematuhi norma
ketenagakerjaan dan/norma K3
43.00% 52% 61% 73% 83% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.01.04.0002 Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakan hukum
Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan informasi
ketenagakerjaan yang
berbasis teknologi
informasi
Meningkatkan
kualitas
Pelayanan
Perizinan dan
non Perizinan
Bidang
Ketenagakerjaan
Nilai Kepuasan
Masyarakat
unit pelayanan
perizinan dan
non perizinan
76% 76% 76% 76% 76% Meningkatkan
Pelayanan
perizinan dan
non perizinan
bidang
ketenagakerjaan
Tingkat
Pelayanan
perizinan dan
non perizinan
bidang
ketenagakerjaa
n yang
diselesaikan
70% 72% 74% 76% 78% 1.1.2.12.04 Program
Pelayanan
Perizinan dan
Non Perizinan
=>Persentase ketepatan waktu
pelayanan perizinan dan non perizinan
72.00% 74% 76% 78% 80% 1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Ketenagakerjaan
1600 Dinas Tenaga Kerja 1.1.2.12.04.0016 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
Ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan informasi
ketenagakerjaan yang
berbasis teknologi
informasi
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang baik
Tingkat
Capaian
Keberhasilan
pelaksanaan
program
91% 92% 92% 93% 93% Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan
perencanaan
untuk
mendukung
keberhasilan
Persentase
kesesuaian
pelaksanaan
Kegiatan
terhadap
parameter
perencanaan
pada
Operational
Plan
100% 100% 100% 100% 100% 2.1.2.01.02 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
=>Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1600 Dinas Tenaga Kerja 2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.1.2.01.02.0053 Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan informasi
ketenagakerjaan yang
berbasis teknologi
informasi
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang baik
Tingkat
Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan
76% 77% 78% 79% 80% Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat
Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 2.2.2.02.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
=>Tingkat kepuasan pegawai terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
72% 74% 76% 78% 80% 1600 Dinas Tenaga Kerja 2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.2.2.02.01.0036 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran
Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan informasi
ketenagakerjaan yang
berbasis teknologi
informasi
Meningkatkan
tata kelola
administrasi
perangkat
daerah yang baik
Indeks
kepuasan SKPD
terhadap
pemenuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
62% 64% 66% 68% 70% Mengelola
sarana dan
prasarana serta
administrasi
perkantoran
perangkat
daerah
Kinerja
Pengelolaan
Sarana,
Prasarana, dan
Administrasi
Perkantoran
Perangkat
Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 2.2.2.02.02 Program
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
kedinasan
=>Persentase ketepatan pemenuhan
sarana dan prasarana perkantoran
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1600 Dinas Tenaga Kerja 2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
1600 Dinas Tenaga Kerja 2.2.2.02.02.0045 Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
outputTarget
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021subtitle Output
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Target
2020
Target
2021Anggaran 2017 Anggaran 2018
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi
1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang Bimtek Pengembangan
Softskill dan Minat Bakat
bagi Siswa SMK
Jumlah siswa SMK
yang mengikuti
bimtek softskill dan
minat bakat
1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 1000 orang 380,101,660 381,310,180
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi
1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang Penunjang Kinerja 20664 poin 20664 poin 20664 poin 20664 poin 20664 poin 82,656,000 84,732,143
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi
1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang 1440 orang Workshop Pemilihan Bidang
Kerja Bagi Pencari Kerja
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti
workshop pemilihan
bidang kerja
440 orang 440 orang 440 orang 440 orang 440 orang 62,646,392 63,944,637
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi
500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang Bimtek Pemilihan Kerja dan
Standar Kerja di Luar Negeri
Jumlah pencari kerja
yang mengikuti
Bimtek pemilihan
kerja dan standar
kerja di luar negeri
500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 70,605,750 72,189,607
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi
500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang Penunjang Kinerja 20174 poin 20174 poin 20174 poin 20174 poin 20174 poin 80,696,000 82,722,912
Jumlah Pelaku usaha yang
mendapatkan fasilitasi
pendampingan dan perluasan
kerja
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang Bimtek pengembangan
usaha dan perluasan kerja
Jumlah pelaku usaha
yang difasilitasi
bimtek
pengembangan
usaha dan perluasan
kerja
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 490,596,776 503,018,149
Jumlah Pelaku usaha yang
mendapatkan fasilitasi
pendampingan dan perluasan
kerja
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang Fasilitasi pengembangan
perluasan usaha
Jumlah perusahaan
yang menjadi
kemitraan usaha bagi
pelaku usaha binaan
10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga 18,968,000 19,467,878
Jumlah Pelaku usaha yang
mendapatkan fasilitasi
pendampingan dan perluasan
kerja
150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang Penunjang Kinerja 20890 poin 20890 poin 20890 poin 20890 poin 20890 poin 83,560,000 85,658,850
Jumlah lembaga penempatan
tenaga kerja yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga Pembinaan Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja
Jumlah lembaga
penempatan tenaga
kerja yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 21,996,500 22,511,957
Jumlah lembaga penempatan
tenaga kerja yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga Penunjang Kinerja 19528 poin 19528 poin 19528 poin 19528 poin 19528 poin 78,112,000 80,074,007
Jumlah perusahaan pengguna
TKA yang dibina
120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga Pembinaan Perusahaan
Pengguna Tenaga Kerja Asing
Jumlah Perusahaan
Pengguna Tenaga
Kerja Asing yang
dibina
120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 16,418,178 16,868,837
Jumlah perusahaan pengguna
TKA yang dibina
120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 120 lembaga Penunjang Kinerja 19556 poin 19556 poin 19556 poin 19556 poin 19556 poin 78,224,000 80,188,821
jumlah bursa tenaga kerja yang
dilaksanakan
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali Pelaksanaan Grand Job Fair jumlah bursa tenaga
kerja yang
dilaksanakan
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 728,692,812 736,848,870
jumlah bursa tenaga kerja yang
dilaksanakan
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali Pelaksanaan Job Fair Mini Jumlah bursa tenaga
kerja mini yang
dilaksanakan
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 87,047,400 87,380,942
jumlah bursa tenaga kerja yang
dilaksanakan
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali Penunjang Kinerja 24298 poin 24298 poin 24298 poin 24298 poin 24298 poin 97,192,000 99,633,256
jumlah dokumen perencanaan
tenaga kerja makro kota
surabaya
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Penunjang Kinerja 19337 poin 19337 poin 19337 poin 19337 poin 19337 poin 77,348,000 79,290,817
jumlah dokumen perencanaan
tenaga kerja makro kota
surabaya
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan Perencanaan
Tenaga Kerja Makro Kota
Surabaya
Jumlah Dokumen
Perencanaan Tenaga
Kerja Makro Kota
Surabaya
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 134,794,365 137,823,135
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
identifikasi tingkat
produktivitas perusahaan
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Bimtek pengukuran tingkat
produktivitas perusahaan
Jumlah perusahaan
yang mengikuti
bimtek pengukuran
tingkat produktivitas
100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 35,923,200 36,954,114
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
identifikasi tingkat
produktivitas perusahaan
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Bimtek peningkatan
produktivitas 5R
Jumlah perusahaan
yang mengikuti
bimtek peningkatan
produktivitas 5R
100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 100 lembaga 38,536,800 39,567,714
Jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
identifikasi tingkat
produktivitas perusahaan
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Penunjang Kinerja 20140 poin 20140 poin 20140 poin 20140 poin 20140 poin 80,560,000 82,583,496
jumlah pencari kerja
penyandang cacat yang
difasilitasi magang
20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Fasilitasi magang bagi
pencari kerja penyandang
cacat
jumlah pencari kerja
penyandng cacat
yang difasilitasi
magang
20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 76,753,780 79,102,687
jumlah pencari kerja
penyandang cacat yang
difasilitasi magang
20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Penunjang Kinerja 19460 poin 19460 poin 19460 poin 19460 poin 19460 poin 77,840,000 79,795,175
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi magang
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang Fasilitasi Peningkatan
Kualifikasi Peserta Pelatihan
Melalui Magang Perusahaan
Jumlah peserta
pelatihan yang
mengikuti magang
perusahaan
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 203,321,498 210,024,714
jumlah pencari kerja yang
difasilitasi magang
100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang Penunjang Kinerja 19677 poin 19677 poin 19677 poin 19677 poin 19677 poin 78,708,000 80,684,978
Jumlah tenaga kerja yang
difasilitasi
2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang Fasilitasi Sertifikasi Profesi
Bagi Angkatan Kerja
Jumlah angkatan
kerja yang mengikuti
sertifikasi
2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang 3,195,623,723 3,196,717,086
Jumlah tenaga kerja yang
difasilitasi
2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang 2000 orang Penunjang Kinerja 21775 poin 21775 poin 21775 poin 21775 poin 21775 poin 87,100,000 89,287,767
jumlah peserta pelatihan yang
mengikuti sertifikasi
920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Fasilitasi Sertifikasi Profesi
Bagi Peserta Pelatihan
Jumlah peserta
pelatihan yang
mengikuti sertifikasi
920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 1,624,745,016 1,624,745,016
jumlah peserta pelatihan yang
mengikuti sertifikasi
920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Penunjang Kinerja 21775 poin 21775 poin 21775 poin 21775 poin 21775 poin 87,100,000 89,287,767
Jumlah dokumen identifikasi
pengukuran tingkat
produktivitas skala kota
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Identifikasi pengukuran
tingkat produktivitas skala
kota
Jumlah dokumen
identifikasi
pengukuran tingkat
produktivitas skala
kota
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 46,330,680 47,501,642
Jumlah dokumen identifikasi
pengukuran tingkat
produktivitas skala kota
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Penunjang Kinerja 19883 poin 19883 poin 19883 poin 19883 poin 19883 poin 79,532,000 81,529,675
Jumlah Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga Fasilitasi Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta yang
difasilitasi akreditasi
5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 20,235,600 20,767,988
Jumlah Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 14,711,070 15,136,103
Jumlah Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta yang dibina
50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga 50 lembaga Penunjang Kinerja 19343 poin 19343 poin 19343 poin 19343 poin 19343 poin 77,372,000 79,315,420
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Bimtek Pengembangan
Softskill bagi Peserta
Pelatihan
Jumlah peserta
pelatihan yang
mengikuti bimtek
pengembangan
softskill
715 orang 715 orang 715 orang 715 orang 715 orang 197,041,409 201,663,607
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang Industri jumlah peserta
pelatihan
80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 652,659,888 652,838,225
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang Jasa jumlah peserta
pelatihan
184 orang 184 orang 184 orang 184 orang 184 orang 598,379,000 598,505,217
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang Otomotif jumlah peserta
pelatihan
64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 64 orang 395,814,000 395,903,168
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang Pariwisata jumlah peserta
pelatihan
96 orang 96 orang 96 orang 96 orang 96 orang 799,932,000 800,022,424
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang
Perkantoran
jumlah peserta
pelatihan
192 orang 192 orang 192 orang 192 orang 192 orang 1,412,232,000 1,412,412,849
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Pelatihan Bidang Teknologi
Informasi
jumlah peserta
pelatihan
304 orang 304 orang 304 orang 304 orang 304 orang 2,218,497,312 2,218,850,218
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Penunjang Kinerja 25947 poin 25947 poin 25947 poin 25947 poin 25947 poin 103,788,000 106,394,934
jumlah peserta pelatihan 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang 920 orang Seleksi Calon Peserta
Pelatihan
Jumlah calon peserta
Pelatihan
1950 orang 1950 orang 1950 orang 1950 orang 1950 orang 2,014,595,710 2,049,583,324
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
dapat diselesaikan
110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga Koordinasi Lembaga
Kerjasama (LKS) Tripartit
Jumlah laporan hasil
koordinasi LKS
Tripartit
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 524,066,993 535,564,919
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
dapat diselesaikan
110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga Mediasi Penyelesaian
Hubungan Industrial
Jumlah kasus
perselisihan
hubungan industrial
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB)
110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 363,862,649 371,252,184
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
dapat diselesaikan
110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga Pemberdayaan Pekerja dan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Jumlah pengurus
serikat
pekerja/serikat buruh
yang mendapatkan
pembinaan
300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 128,354,481 129,501,380
Jumlah kasus perselisihan
hubungan industrial yang
dapat diselesaikan
110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga 110 lembaga Penunjang Kinerja 25455 poin 25455 poin 25455 poin 25455 poin 25455 poin 101,820,000 104,377,502
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Dewan Pengupahan Kota
Surabaya
Tersedianya data
pendukung dalam
menetapkan Usulan
Upah Minimum 1
laporan
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 733,610,050 752,220,382
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Fasilitasi Bantuan
Pembayaran Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Jumlah buruh yang
mendapatkan
bantuan pembayaran
Jaminan Kematian
(JK) dan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1,825,173,000 1,871,017,464 dipindah ke
baris 1944
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Pembinaan Syarat Kerja di
Perusahaan
Jumlah Perusahaan
yang mendapat
pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 610,255,899 615,894,541
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Penunjang Kinerja 25455 poin 25455 poin 25455 poin 25455 poin 25455 poin 101,820,000 104,377,502
Jumlah perusahaan yang
mendapat pembinaan syarat
kerja
200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga 200 lembaga Sosialisasi Upah Minimum Jumlah pekerja dan
pengusaha yang
mendapat
pembinaan tentang
Ketentuan
Pengupahan
300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 104,722,000 105,211,342
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga Evaluasi dan Pengawasan
Norma Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan
yang dievaluasi dan
diawasi pelaksanaan
norma
ketenagakerjaan
1020 lembaga 1020 lembaga 1020 lembaga 1020 lembaga 1020 lembaga 51,787,900 51,808,932
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga Pengaduan dan Penyelesaian
Kasus Ketenagakerjaan
jumlah pengaduan
yang ditangani
144 lembaga 144 lembaga 144 lembaga 144 lembaga 144 lembaga 170,184,630 175,005,494
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga Penunjang Kinerja 16207 poin 16207 poin 16207 poin 16207 poin 16207 poin 64,828,000 66,456,341
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga 2514 lembaga Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan
yang mengikuti
Sosialisasi Norma
Ketenagakerjaan
1350 lembaga 1350 lembaga 1350 lembaga 1350 lembaga 1350 lembaga 94,429,950 96,036,529
jumlah perusahaan yang
mendapatkan fasilitasi
penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Fasilitasi Bantuan
Pembayaran Jaminan
Kematian (JK) dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Jumlah buruh yang
mendapatkan
bantuan pembayaran
Jaminan Kematian
(JK) dan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang 1,871,017,464
jumlah perusahaan yang dibina 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga Identifikasi Obyek K3 dan
Potensi Bahaya
jumlah perusahaan
yang dibina
600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 127,040,950 128,059,736
jumlah perusahaan yang dibina 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga Pembentukan Kader K3
Perusahaan
jumlah perusahaan
yang membentuk
kader K3
920 lembaga 920 lembaga 920 lembaga 920 lembaga 920 lembaga 96,935,750 98,863,953
jumlah perusahaan yang dibina 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga Pembinaan Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
jumlah perusahaan
yang dibina
1500 lembaga 1500 lembaga 1500 lembaga 1500 lembaga 1500 lembaga 174,480,590 177,046,931
jumlah perusahaan yang dibina 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga Penunjang Kinerja 16207 poin 16207 poin 16207 poin 16207 poin 16207 poin 64,828,000 66,456,341
jumlah perusahaan yang dibina 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga 3620 lembaga Sosialisasi Pedoman
Pemberian Penghargaan K3
Award (Zero Accident)
Jumlah perusahaan
yang mengikuti
Sosialisasi Pedoman
Pemberian
Penghargaan K3
Award (Zero
Accident)
600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 600 lembaga 56,620,050 57,717,927
Jumlah pelayanan perizinan
dan non perizinan
ketenagakerjaan yang
diselesaikan tepat waktu
2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Ketenagakerjaan
Jumlah pelayanan
perizinan dan non
perizinan
ketenagakerjaan
yang diselesaikan
tepat waktu
2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 69,425,180 69,425,180
Jumlah pelayanan perizinan
dan non perizinan
ketenagakerjaan yang
diselesaikan tepat waktu
2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas Penunjang Kinerja 61039 poin 61039 poin 61039 poin 61039 poin 61039 poin 244,156,000 250,288,679
Jumlah dokumen penyusunan
dan evaluasi perencanaan
strategis
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen Penunjang Kinerja 57031 poin 57031 poin 57031 poin 57031 poin 57031 poin 228,124,000 233,853,990
Jumlah dokumen penyusunan
dan evaluasi perencanaan
strategis
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen Penyusunan dan/atau
review proses bisnis
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen SOP
yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6,115,140 6,291,719
Jumlah dokumen penyusunan
dan evaluasi perencanaan
strategis
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen Penyusunan dan/atau
Review Rencana Strategis
dan Rencana Kerja
Jumlah dokumen
perencanaan
strategis yang
disusun dan/atau
direview
7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 7 dokumen 9,499,070 9,818,360
Jumlah dokumen penyusunan
dan evaluasi perencanaan
strategis
9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen Penyusunan Laporan Kinerja
(LKJ) Perangkat Daerah
Jumlah dokumen LKj
yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 415,140 448,547
Jumlah Jenis Barang dan Jasa
Perkantoran yang Disediakan
64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis Penunjang Kinerja 56765 poin 56765 poin 56765 poin 56765 poin 56765 poin 227,060,000 232,763,264
Jumlah Jenis Barang dan Jasa
Perkantoran yang Disediakan
64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat
Daerah
Jumlah Jenis Barang
dan Jasa Perkantoran
yang Disediakan
64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 64 jenis 1,948,565,167 1,982,460,707
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran yang
dikelola
792 unit 792 unit 792 unit 792 unit 792 unit Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Jumlah unit sarana
dan prasarana
perkantoran yang
dipelihara
792 unit 792 unit 792 unit 792 unit 792 unit 429,131,812 439,407,142
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran yang
dikelola
792 unit 792 unit 792 unit 792 unit 792 unit Penunjang Kinerja 56187 poin 56187 poin 56187 poin 56187 poin 56187 poin 224,748,000 230,393,192
Jumlah unit sarana dan
prasarana perkantoran yang
dikelola
792 unit 792 unit 792 unit 792 unit 792 unit Updating data sarana dan
prasarana perkantoran di
SIMBADA
Jumlah jenis sarana
dan prasarana
perkantoran yang
diupdate pada
SIMBADA
6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 23,681,240 24,268,998
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN APBD TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama l
Jabatan
Selanjutnya
Nama
Jabatan
DWI PURNOMO, SH, MM
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
disebut pihak pertama
TRIRISMAHARINI
r WALIKOTASURABAYA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Kami menyepakati untuk mengadakan Perjanjian Kinerja pelaksanaan tugas atas perubahan APBD 2017
yang merupakan perubahan dari perjanjian kinerja atas pelaksanaan APBD TA 2017 guna melaksanakan
ketentuan sebagaimana lampiran huruf E dalam PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan persyaratan
sebagai berikut:
1. Pihak pertama selama menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, bersedia dan sanggup
untuk :
a. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi;
b. Melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat;
c. Mewujudkan good govemance dengan tetap memperhatikan keientuan peraturan perundang-
undangan sebagai upaya peningkatan kinerja institusi.
2. Pihak pertama wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah didefinisikan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pihak pertama berjanii melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan detail yang disusun
sebagaimana data pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi e-Project Planning terlampir yang
meliputi:
a. Pelaksanaan pengadaan barang{asa sesuai pemaketan pekerjaan dan metode pelaksanaannya;
b. Penetapan jadwal mulai serta selesainya pelaksanaan kegiatan per paket pekeriaan;
c. Pencapaian kemajuan fisik pekerjaan dan penyerapan keuangan setiap periode waktu sesuai rencana
yang ditetapkan.
4.
5.
pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai indikator kinerja pada lampiran perianjian
ini.
pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
Pihak Kedua,
Surabaya, t 7S*eln|er'.. 2 ot ?
Pihak Pertama,
DWI PURNOMO. SH. MM
NtP 196506091 98603101 5
PERJANJIAN KINERJA UNTUK FERUBAFIAN APBD TAHUN 2017
DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Strategis lndikator Kinerja TargetNo
Persentase pencari
pasar
kerja terserap
Formal (Bobot Kontribusi: 35 %)
Persentase pencari kerja Yang
ditempatkan berdasarkan lowongan
Persentase jumlah kasus
ketenagakerjaan (Bobot Kontribusi: 35 %)
Persentase peningkatan kuantitas sarana
hubungan industrial
Nilai Kepuasan Masyarakat
pelayanan perizinan dan
perizinan (Bobot Kontribusi: ,U 'r/,,'i
unit
non
Tingkat Pelayanan perizinarr .jan non
perizinan bidang ketenagakerjaan yang
diselesaikan
lndeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana
perkantoran (Bobot Kontribusi: 5 olo)
Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan
progrann (Bobot Kontribusi: 5 %)
Tingkat Kepuasan Pelayanan
Kedinasan (Bobot Kontribusi: 5 %)
Persentase kesesueian pelaksanaan
Kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada Operational Plan
Kineria Pengelolaan Sarana, Frasarana,
dan Administrasi Perkantoran Porangkat
Daerah
pada
kerja
40.00 >%
100 00 0/.
100.00 %
40.00 a/
2.6A o/o
8.00 %
76.00 a/o
70.00 %
62.00 %
90.84 o/o
76.00 %
It
2
3
4
Tujuan:
Meningkatkan pernenuhan kesempatan kerja formal
bagiangkatan kerja
Sasaran:
Pemenuhan kebutuhan lowongan yang tersedia
Tuluan:
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan
dalam lingkup industrial yang harmonis.
Sasaran:
Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan
dalam lingkup industrial yang harmonis melalui
pengembangan sarana hubungan industrial, mediasi
dan perlindungan ketenagakerjaan
Tujuan:
Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan non
Perizinan Bidang Ketenagakerjaan
Sasaran:
Meningkatkan Pelayanan perizinan dan non perizinan
bidang ketenagakerjaan
Tujuan:
Meningkatkan tata
daerah yang baik
adrninistrasi perangkat
Sasaran:
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Derencanaan
untuk mendukung keberhasilan
i.
Mengelola $arana dan prasarana serta administrasi
perkantoran perangkat daerah '
No Prograrn Anggaran
1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 2.589.655.833
2 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Rp 14.103.610.674
3 Program Pengembangan Hubungan lndustrial dan Syarat Kerja Rp 2.890.484.602
4 Program Penj _l,.lasalr
dan perlindungan Ketenagakerjaan
Program Pelaya'ran
Rp 679.163.290
3
I7
Rp 313.581.180
Program Perencanaan pembangunan Daerah Rp 244.153.350
Program Pelayanan Administrasi perkantoranRp 2.175.625.167.l Program Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan Rp 677.561.052
TOTAL Rp 23.673.835.148
WALIKOTA,
Surabaya, I A)ore,-,t*. 2of ?
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
DWI PURNOMO. SH. MM
NtP 1 96506091 986031 01 5