LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I (30 JUNI 2011)

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

CaLK

Catatan

atas

Laporan

Keuangan

KATA PENGANTAR

Amanat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dan Entitas

Akuntansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca

Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi aset, persediaan, kewajiban, hutang,

dan ekuitas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020;

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan

penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA

Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55711 Telp.(0274) 6460222 Fax (0274) 6460183 e-mail : [email protected] Website:www.pariwisata.bantulkab.go.id

mailto:[email protected]

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar

rinci atau uraian atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE dalam

rangka pengungkapan yang memadai. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan

keuangan.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2020 ini masih belum

sempurna, untuk itu dimohonkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari

pengguna laporan keuangan ini. Ke depan kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun

dan menyajikan laporan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 4 Januari 2021

Kepala Dinas

Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos

NIP. 19720413 199803 1 008

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang terdiri dari : (a) Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran

2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan,

dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.


Pengguna Anggaran


NIP. 19720413 199803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA

Komplek Pemda II Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55711 Telp.(0274) 6460222 Fax (0274) 6460183 e-mail : [email protected] Website:www.pariwisata.bantulkab.go.id

mailto:[email protected]

Sistematika CaLK

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan CaLK

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan endala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntasi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertujuan

untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi

keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan

wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur

pada satu periode pelaporan dalam rangka :

a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selama satu

periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat,

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuk dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya

dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2020, adalah :

a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan

perundang-undangan;

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi dalam kegiatan

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang

telah dicapai;

c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan

kasnya;

d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah

yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur

keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

f. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 914/276/DPPA/PPKD/2020 tanggal 10 Desember

2020 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003, yang

dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan

laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan

sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai makro ekonomi yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,

perubahan anggaran yang dilakukan pada Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul, realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan

penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi

program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja

tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan

daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul,

informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan

pos-pos laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan

keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan

dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting

tentang laporan keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Secara umum kondisi ekonomi makro menunjukkan pertimbangan-pertimbangan

secara ekonomi dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul dalam rangka pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten

Bantul, dengan melihat pada aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang

dihadapi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Hal tersebut di atas diwujudkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul. Berdasarkan Renstra inilah kebijakan dan alokasi penganggaran

selanjutnya dituangkan dalam APBD. Adapun Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul sebagai landasan dalam penetapan program kegiatan dalam skala tahunan dalam

konteks ekonomi makro adalah sebagai berikut.:

VISI

Sebagai pandangan ideal untuk mewujudkan cita-cita sebuah organisasi, maka visi

dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten

Bantul adalah “Terciptanya Bantul sebagai Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang

Bernuansa Harmoni Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

MISI

1. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada karakter lokal, alam, dan minat khusus

yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat;

2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas

kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia;

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab

untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisata.

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Bantul yang

hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut:

“Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik

dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung

peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang

efektif.”

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana

pembangunan lima tahunan ini, sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul antara lain:

1. Destinasi wisata;

2. Wisatawan asing dan lokal serta pemanfaatan tempat-tempat strategis dan media massa;

3. Kelompok masyarakat, swasta, lembaga pemerintah, mitra kerja pemerintah.

KEBIJAKAN

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan

pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, lingkungan dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan

yang kreatif dan inovatif;

3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan

SADAR WISATA;

4. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perdesaan, dan industri kecil/lokal;

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata;

6. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan

investasi dan pelayanan pariwisata;

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif,

menarik dan inovatif;

8. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu;

9. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini.

PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program yang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah:

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan

Ketatusahaan;

d. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

e. Pengembangan Destinasi Pariwisata;

f. Pengembangan Kemitraan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada

tahun 2020 juga mengikat dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagi berikut:

- Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan

yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

keadilan dan kepatutan;

- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis

belanja;

- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran

daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

Secara umum kebijakan keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari retribusi tempat rekreasi dan

olahraga sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan mengenai penyesuaian

tarif retribusi telah mengalami beberapa kali perubahan, dan saat ini menggunakan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi

Tempat Rekreasi pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang berlaku sejak

tanggal 2 Januari 2019.

Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur besaran tarif retribusi sebagai berikut :

No Obyek Retribusi Satuan Tarif Besaran Tarif Retribusi

Hari Biasa Hari

Libur/Besar/

Ada Event

Wisata

A Tempat Rekreasi

1. Kawasan Pantai

Parangtritis dan Pantai

Depok

Sekali

masuk setiap

orang

Rp 9.750 Rp 9.750

2. Kawasan Pantai Samas,

Pantai Goa Cemara,

Pantai Patehan, Pantai

Kwaru, Pantai

Pandansimo, dan Pantai

Pandansimo Baru

Sekali

masuk setiap

orang

Rp 9.750 Rp 9.750

3. Kawasan Goa Selarong Sekali

masuk setiap

orang

Rp 5.750 Rp 5.750

4. Kawasan Goa Cerme Sekali

masuk setiap

orang

Rp 5.750 Rp 5.750

B Fasilitas Tempat Rekreasi

Fasilitas gedung yang ada di

obyek wisata (Joglo

Parangtritis, Joglo

Parangkusumo, Joglo Goa

Cemara, Panggung Kesenian

Goa Cemara, Joglo Pantai

Baru, Joglo Pandansimo,

Panggung Kesenian Pantai

Baru, Joglo Goa Selarong,

dan Tempat Peristirahatan

Goa Cerme serta fasilitas

lain yang ada di obyek

wisata).

Setiap 6

(enam) jam

Rp 150.000 Rp 250.000

Pagu anggaran pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada

Tahun 2020 sebesar Rp 14.500.042.500,-.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja

Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Pagu anggaran Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran

2020 sebagai berikut :

No Uraian Pagu Anggaran

1 Belanja Tidak Langsung Rp 4.243.043.843

2 Belanja Langsung Rp 9.953.913.650

Jumlah Rp 14.196.957.493

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum

Pemerintah berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagi berikut:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

Meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;

Menyinergikan kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kineja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai

berikut:

A. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari

retribusi tempat rekreasi meliputi :


(Rp)

Realisasi (Rp) % Lebih /

(Kurang)

A Pendapatan Asli

Daerah

14.500.042.500 16.874.969.250 116,38 2.374.926.750

1. Retribusi Tempat

Rekreasi

14.488.692.500 16.864.319.250 116,40 2.375.626.750

2. Fasilitas Tempat

Rekreasi

11.350.000 10.650.000 93,83 (700.000)

Jumlah pengunjung 1.726.875 orang.

B Belanja Daerah 14.196.957.493 13.216.607.711 93,09 (980.349.782)

1. Belanja Tidak

Langsung

4.243.043.843 3.586.273.670 84,52 (656.770.173)

2. Belanja

Langsung

9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 (323.579.609)


(Rp)


(Kurang)

1 Kawasan Pantai

Parangtritis dan

Pantai Depok

12.846.697.500 14.377.545.000 111,92 1.530.847.500

2 Kawasan Pantai

Samas, Pantai Goa

Cemara, Pantai

Patehan, Pantai

Kwaru, Pantai

Pandansimo, dan

Pantai Pandansimo

Baru

1.560.000.000 2.352.207.000 150,78 792.207.000

3 Kawasan Goa

Selarong

70.150.000 115.000.000 163,93 44.850.000

4 Kawasan Goa

Cerme

11.845.000 19.567.250 165,19 7.722.250

Jumlah 14.488.692.500 16.864.319.250 116,40 2.375.626.750

B. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang merupakan Belanja

Langsung meliputi :

C. Pembiayaan

Tidak terdapat pembiayaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada

Tahun 2020.

Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja program kegiatan

sampai dengan 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

SISA

ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Gaji Pokok PNS 3.294.695.375 2.823.233.200 471.462.175

2 Tunjangan Keluarga 343.871.543 293.904.318 49.967.225

3 Tunjangan Jabatan 155.190.000 137.765.000 17.425.000

4 Tunjangan Fungsional 10.080.000 5.040.000 5.040.000

5 Tunjangan Fungsional Umum 170.490.000 126.605.000 43.885.000

6 Tunjangan Beras 212.452.680 168.955.860 43.496.820

7 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

24.512.299 7.419.657 17.092.642

8 Pembulatan Gaji 66.424 43.411 23.013

9 Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja

7.921.380 5.826.772 2.094.608

10 Iuran Jaminan Kematian 23.764.142 17.480.452 6.283.690

JUMLAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG

4.243.043.843 3.586.273.670 656.770.173


(Rp)


(Kurang)

1 Belanja

Pegawai

2.196.010.000 2.185.676.000 99,53 (10.334.000)

2 Belanja Barang

dan Jasa

6.298.671.650 6.009.755.033 95,41 (288.916.617)

3 Belanja Modal 1.459.232.000 1.434.903.008 98,33 (24.328.992)

Jumlah 9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 (323.579.609)

NO URAIAN

ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI SISA

ANGGARAN

BELANJA LANGSUNG

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Keg. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor

1

Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa 3.825.000 3.525.000 300.000

2 Honor Pengelola Keuangan

dan Barang 36.840.000 27.930.000 8.910.000

3 Belanja Alat Tulis Kantor 56.676.800 56.676.800 -

4

Belanja Alat Listrik dan

Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

58.622.500 58.338.500 284.000

5

Belanja Perangko, Materai,

dan Benda Pos 8.400.000 6.150.000 2.250.000

6 Belanja Peralatan dan Bahan

Pembersih 122.600.000 122.018.000 582.000

7 Belanja Telepon 2.400.000 2.103.652 296.348

8 Belanja Listrik 25.200.000 17.932.101 7.267.899

9 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 2.895.000 705.000

10 Belanja Pajak Kendaraan

Bermotor 10.000.000 8.321.600 1.678.400

11 Belanja Cetak 10.412.850 10.392.000 20.850

12 Belanja Penggandaan 17.932.000 17.932.000 -

13 Belanja Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin 36.000.000 35.965.000 35.000

Jumlah 392.509.150 370.179.653 22.329.497

2 Keg. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi

1

Belanja makanan dan

minuman harian pegawai 3.960.000 3.960.000 -

2

Belanja makanan dan

minuman rapat 152.500.000 141.725.000 10.775.000

3 Belanja perjalanan dinas

dalam daerah 61.000.000 45.400.000 15.600.000

4

Belanja perjalanan dinas luar

daerah 78.900.000 39.060.999 39.839.001

Jumlah 296.360.000 230.145.999 66.214.001

3 Keg. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran

1 Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap 1.749.600.000 1.749.600.000 -

2 Belanja Premi Asuransi

Kesehatan 79.440.800 76.282.560 3.158.240

Jumlah 1.829.040.800 1.825.882.560 3.158.240

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Keg. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin – Pengadaan Alat

Pendingin

9.700.000 9.700.000 -

2


Mesin - Pengadaan Personal

Komputer

52.000.000 51.480.000 520.000

3


Mesin - Pengadaan Peralatan

Studio Visual

142.900.000 126.764.000 16.136.000

4


Mesin - Pengadaan Alat

Komunikasi Telephone

60.000.000 58.300.000 1.700.000

Jumlah 264.600.000 246.244.000 18.356.000

2 Keg. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

1 Honor/Upah Tukang Harian

Tenaga Tukang 22.000.000 20.970.000 1.030.000

2 Belanja Bahan Baku

Bangunan 39.524.400 33.652.120 5.872.280

Jumlah 61.524.400 54.622.120 6.902.280

3 Keg. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1 Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas 197.044.000 187.378.452 9.665.548

2 Belanja Jasa Service 23.100.000 16.813.700 6.286.300

3 Belanja Penggantian Suku

Cadang 57.990.000 56.862.149 1.127.851

Jumlah 278.134.000 261.054.301 17.079.699

C. PROGRAM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA, KEUANGAN,

BARANG, KEPEGAWAIAN, DAN KETATAUSAHAAN

1 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan

Ketatausahaan

1 Belanja Alat Tulis Kantor 195.500 195.500 -

2 Belanja Cetak 500.000 500.000 -


4 Belanja Makanan dan

Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 -

Jumlah 3.395.500 3.395.500 -

D. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

1 Keg. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata


2 Belanja Dekorasi 1.050.000 1.050.000 -

3 Belanja Iuran 60.000.000 60.000.000 -

4 Belanja Cetak 1.200.000 1.200.000 -


6 Belanja Sewa sarana Mobilitas

Darat 3.000.000 3.000.000 -

7 Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 5.750.000 5.750.000 -

8 Belanja Makanan dan Minuman

Pelaksanaan Kegiatan 37.200.000 37.200.000 -

Jumlah 181.250.000 4.000.000 -

2 Keg. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

1 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

1.325.000 1.325.000 -

2 Belanja Alat Tulis Kantor 675.000 675.000 -

3 Belanja Bahan percontohan 5.000.000 5.000.000 -

4 Belanja Dekorasi 20.000.000 20.000.000 -

5 Belanja Publikasi 206.600.000 206.362.600 237.400

6 Belanja Cetak 205.000.000 202.985.000 2.015.000



Minuman Rapat

7.325.000 7.325.000 -

9 Belanja Pemeliharaan Aset

Tetap Lainnya

30.000.000 29.600.000 400.000

10 Jasa Penyelenggaraan

Kegiatan

50.000.000 49.940.000 60.000

11

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - Pengadaan

Papan Petunjuk Arah

Destinasi Wisata

94.632.000 94.488.900 143.100

Jumlah 622.557.000 619.701.500 2.855.500

3 Keg. Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata

- - -

Jumlah - - -

E. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1. Keg. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

1 Honorarium Pegawai

honorer/tidak tetap

352.420.000 352.326.000 94.000

2 Belanja Bahan Baku

Bangunan

614.500.000 614.499.400 600

3 Belanja Jasa Konsultasi

Perencanaan

1.550.000.000 1.525.144.700 24.855.300

4


Mesin - Pengadaan Papan

Rambu Peringatan di

Destinasi Wisata

100.000.000 98.894.000 1.106.000

5

Belanja Modal Gedung dan

bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

Kerja Lainnya

1.000.000.000 995.276.108 4.723.892

Jumlah 3.616.920.000 3.586.140.208 30.779.792

2. Keg. Peningkatan Daya Tarik Wisata

1 Belanja Dekorasi 840.000 840.000 -

2 Belanja Sewa Meja Kursi 1.538.000 1.531.000 7.000

3 Belanja Sewa Generator 23.400.000 13.000.000 10.400.000

4 Belanja Sewa Tenda 17.520.000 14.320.000 3.200.000

5 Belanja sewa soundsystem 11.400.000 11.400.000 -


Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

241.695.600 196.118.000 45.577.600

7 Jasa Petugas Lapangan 101.000.000 64.400.000 36.600.000

8 Jasa Transport Petugas 150.000.000 99.200.000 50.800.000

9 Belanja Jasa Pentas

Pertunjukan

639.150.000 632.866.600 6.283.400

Jumlah 1.186.543.600 1.033.675.600 152.868.000

3. Keg. Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata

1 Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat

1.250.000 1.250.000 -


Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

1.050.000 1.050.000 -

3 Jasa

Narasumber/Moderator/Tena

ga Ahli

750.000 750.000 -

Jumlah 3.050.000 3.050.000 -

4. Keg. Pengembangan Atraksi Wisata Budaya

1 Jasa Konsultansi Perencanaan 99.020.000 99.020.000 -

2 Jasa Pentas Pertunjukan 374.249.200 373.420.100 829.100

Jumlah 473.269.200 472.440.100 829.100

F PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

1 Keg. Pengembangan SDM, Kelembagaan, dan Pengendalian Pariwisata

1 Honorarium Petugas

Pendamping Kegiatan

30.000.000 30.000.000 -


3 Belanja Bahan Percontohan 3.000.000 3.000.000 -


5 Belanja Publikasi 1.200.000 1.200.000 -

6 Belanja Cetak 4.710.000 4.710.000 -


8 Belanja Sewa


1.250.000 1.250.000 -

9 Belanja Sewa Kamar

Hotel/Penginapan

200.020.000 199.840.000 180.000

10 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat

17.075.000 17.075.000 -

11 Belanja Sewa Peralatan dan

Perlengkapan Kegiatan

3.720.000 3.720.000 -


Minuman Rapat

18.607.500 18.480.000 127.500


Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

40.680.000 40.680.000 -

14 Belanja Pakaian Kaos

Training

12.750.000 12.750.000 -

15 Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

2.750.000 2.750.000 -

16 Jasa


ga Ahli

37.600.000 36.600.000 1.000.000

17 Honorarium Peserta Rapat /

Sosialisasi

46.950.000 46.950.000 -

Jumlah 437.135.000 435.827.500 1.307.500

2 Keg. Pemberdayaan Desa Wisata


2 Belanja Penggandaan 600.000 600.000 -

3 Belanja Sewa


2.250.000 2.250.000 -

4 Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat

3.500.000 3.500.000 -


Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

12.425.000 12.425.000 -

6 Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada

masyarakat

4.200.000 4.200.000 -

7 Jasa


6.000.000 6.000.000 -

ga Ahli

8 Uang untuk diberikan kepada

pihak ketiga/masyarakat

49.500.000 49.500.000 -

Jumlah 78.925.000 78.925.000 -

3 Keg. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata




4 Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan

5.500.000 5.500.000 -


Minuman Pelaksanaan

Kegiatan

27.975.000 27.975.000 -

6 Belanja Kursus, Sosialisasi,

dan Bimtek

150.000.000 149.100.000 900.000

7 Jasa


ga Ahli

5.500.000 5.500.000 -

8 Honorarium Peserta Rapat/

Sosialisasi

23.750.000 23.750.000 -

Jumlah 228.700.000 227.800.000 900.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.953.913.650 9.630.334.041 323.579.609

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

1. Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 mengalami penurunan

kunjungan wisatawan di masing-masing obyek wisata yang dikelola. Hal ini

dikarenakan adanya pembatasan waktu operasional kegiatan pelayanan wisata di

obyek dan daya tarik wisata yang hanya diijinkan pemberian pelayanan dari jam

05.00 - 18.00 WIB sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten

Bantul Nomor : 443/05335/Hkm tanggal 21 Desember 2020 perihal Penerapan

Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021.

Selain itu, tidak adanya wisatawan yang bersifat rombongan seperti dari

sekolah – sekolah maupun perusahaan karena selama Pandemi Covid-19 sekolah

ditiadakan tatap muka dan sampai sekarang dengan sistem online, begitu juga

dengan kunjungan – kunjungan lain masih sangat terbatas bahkan belum ada. Jika

ada rombongan, hanya wisata religi dan kapasitas dalam kendaraan dibatasi 50 %.

2. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 mengalami penurunan

dalam penyerapan anggaran. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat anggaran yang

direfocusing dan pada proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

(APBDP) Tahun 2020 mengalami keterlambatan karena proses ijin dari

Kementerian Dalam Negeri yang lama sehingga waktu pelaksanaan kegiatan juga

terbatas, terutama dalam kegiatan pelaksanaan perjalanan daerah dalam daerah dan

luar daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah

Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan,

sedangkan Dinas Pariwisata sebagai Organisasi Perangkat Daerah di wilayah

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan

pada entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan

asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan pada Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat digunakan

untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri atas :

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah

tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas

Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten

yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-Bank yang ditunjuk oleh

Bupati.

Setara Kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola

Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain

Bendahara meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara

Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi

tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang

per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bandahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber

dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang

diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika

terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs

tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta

asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang

diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil

inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam

neraca :

Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;

Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan

cara lainnya seperti donasi;

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut

maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanent adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir

dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi

atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih. Obligasi dinilai

sebesar nilai nominal. Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai

sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam

rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan. Investasi ini diharapkan tidak akan berakhir

dalam jangka waktu tertentu.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari

sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi,

pertukaran aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah;

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangungan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta

dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan

menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap yang

didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset

tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk

operasinal pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap , dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tidak Berwujud

2. Tagihan Penjualan Angsuran

3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

4. Kemitraan dengan pihak ketiga

5. Sewa dibayar dimuka

6. Aset lain-lain

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai degan harga perolehan.

Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga

perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah,

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

tengah Bank Indonesial pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam

jangka pendek dan jangka panjang;

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

Kewajiban terdiri dari:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Utang Jangka Pendek Lainnya

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan

selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana L,ancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar

dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi

Permanen, Aset Tetap, Aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan

jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam

dana cadangan pada asset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat

dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan

tujuan tertentu.

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun

anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi

pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintahan.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

standar akuntansi pemerintahan terutama yang menyangkut penilaian aset tetap yang

belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan

serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100,

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran

2020.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang

tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan

anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran serta menghitung

selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos

pembiayaan.

Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Derah. Selanjutnya guna

memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD

Perubahan pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD

5.1.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar

Rp 16.874.969.250,- atau 116,38%. dari target pendapatan sebesar Rp

14.500.042.500,- yang secara keseluruhan terdiri dari Pendapatan Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga.

5.1.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari pagu anggaran belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp

14.196.957.493,- realisasinya mencapai Rp 13.216.607.711,- atau 93,09%. Adapun

perincian dari realisasi belanja daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dipakai untuk membayar

gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul. Dari pagu anggaran sebesar Rp 4.243.043.843,- realisasi per

30 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.586.273.670,- atau 84,52% dan sisa

anggaran sebesar Rp 656.770.173.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , dan

Belanja Modal. Anggaran belanja langsung digunakan untuk kegiatan yang terdiri

dari:

Uraian

Belanja

Langsung

Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran

(Rp)

Belanja Pegawai 2.196.010.000 2.185.676.000 99,53 10.334.000

Belanja Barang

& Jasa 6.298.671.650 6.009.755.033 95,41

288.916.617

Belanja Modal 1.459.232.000 1.434.903.008 98,33 24.328.992

Jumlah 9.953.913.650 9.630.334.041 96,75 323.579.609

Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp 9.953.913.650,- dengan realisasi

mencapai Rp 9.630.334.041,- atau 96,75%, dan sisa anggaran sebesar Rp

323.579.609,- yang disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan

Surat Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-07/BL-UP/2020/DISPAR tanggal 30

Desember 2020 sebesar Rp 102.881.973,-.

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah.

5.2. PERINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 Kas

No Uraian 31 Desember 2019 31 Desember 2020

1 Kas di Bendahara Penerimaan 120.900.000 84.356.250

Jumlah 120.900.000 84.356.250

5.2.2 Barang Persediaan

Barang Persediaan posisi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No Nama Barang

Persediaan

Saldo Akhir

Tahun 2019

Penambahan

Tahun 2020

Pengurangan

Tahun 2020

Saldo Akhir

Tahun 2020

1 Bahan Baku

Bangunan - 648.151.520 648.151.520 -

2 Alat Tulis

Kantor 301.692.005,22 275.030.000 327.588.562,76 249.133.442,46

3 Kertas dan

Cover 260.000 16.089.600 16.258.600 91.000

4 Benda Pos

(Materai) 750.000 6.150.000 6.900.000 -

5 Bahan

Komputer - 20.159.700 20.159.700 -

6 Perabot Kantor

(Bahan

Kebersihan)

733.450 122.018.000 108.171.950 14.579.500

7 Alat Listrik 340.700 58.338.500 57.889.200 790.000

8 Alat/Bahan

untuk Kegiatan

Kantor Lainnya

2.970.000 96.541.000 99.511.000 -

9

Persediaan

untuk

diserahkan

kepada

masyarakat

- 331.461.000 331.461.000 -

Jumlah 306.746.155,22 1.573.939.320,07 1.616.091.532,83 264.593.942,46

5.2.3 Aset Tetap

Aset tetap posisi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

No Nama Aset

Tetap

Saldo Akhir

Tahun 2019

Penambahan

Tahun 2020

Pengurangan

Tahun 2020

Saldo Akhir

Tahun 2020

1 Tanah 44.772.000 - - 44.772.000

2 Peralatan

dan Mesin 4.704.226.203,02 501.826.900 192.280.000 5.013.773.103,02

< Rp

300.000 32.717.900 - 2.443.000 30.274.900

> Rp

300.000 4.671.508.303,02 501.826.900 189.837.000 4.983.498.203,02

3 Gedung dan

Bangunan 46.561.255.205,29 4.719.783.465,01 49.420.000 51.231.618.670,30

4 Jalan,

Irigasi, dan

Jaringan

10.600.470.555 2.223.728.367 1.000.000.000 11.824.198.922

5 Aset Tetap

Lainnya 437.833 - - 437.833

6 Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

- - - -

Jumlah 61.911.161.796,63 7.445.338.732,01 1.241.700.000 68.114.800.528,64

5.2.4 Aset Lainnya

Aset lainnya berupa Aset Tidak Berwujud posisi per 31 Desember 2020 sebagai

berikut :

No Nama Aset

Lainnya

Saldo Akhir

Tahun 2019

Penambahan

Tahun 2020

Pengurangan

Tahun 2020

Saldo Akhir

Tahun 2020 Ket

1 Aset Tidak

Berwujud 997.512.500 - 22.650.0000 997.512.500

Aplikasi

Jelajah Bantul,

Sosial Media,

dan Sim Data

Kepariwisataan

Jumlah 997.512.500 134.425.000 22.650.0000 974.862.500

5.2.5 Kewajiban

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki kewajiban berupa

hutang jangka pendek yang terdiri dari tagihan listrik dan telepon bulan Desember

2020 sebagai berikut :

No Uraian Jumlah Hutang (Rp)

1 Listrik 1.554.118

2 Telepon 163.684

Jumlah 1.717.802

5.2.6 s Dana

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI

A. Pendapatan dan Pengeluaran Karcis Tanda Masuk Obyek Wisata

1. Tahun 2019

Terdapat pendapatan di Tahun 2019 yaitu pada tanggal 31 Desember 2019

(Malam Tahun Baru) dari penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2020,

sehingga pendapatan tersebut masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

NO NAMA OBYEK

WISATA

TARIF

RETRIBUSI

(Rp)

PENGELUARAN

KARCIS

(LEMBAR)

PENDAPATAN

(Rp)

1 Karcis OWP Parangtritis

dan Depok 9.750 11.200 109.200.000

2

Kawasan OWP Samas,

Goa Cemara, Kwaru,

Pandansimo, dan

Pandansimo Baru

9.750 1.200 11.700.000

Jumlah 12.400 120.900.000

Jumlah penambahan pendapatan di Tahun 2020 senilai Rp 120.900.000,

namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar

12.400 lembar.

2. Tahun 2020

Terdapat pendapatan di Tahun 2020 yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 dari

penjualan karcis yang disetorkan pada Tahun 2021, sehingga pendapatan tersebut

masuk ke Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :

NO NAMA OBYEK

WISATA

TARIF

RETRIBUSI

(Rp)

PENGELUARAN

KARCIS

(LEMBAR)

PENDAPATAN

(Rp)

1 Karcis OWP Parangtritis

dan Depok 9.750 7.980 77.805.000

2

Kawasan OWP Samas,

Goa Cemara, Kwaru,

Pandansimo, dan

Pandansimo Baru

9.750 610 5.947.500

3 Karcis OW Goa Cerme 5.750 5 28.750

4 Karcis OW Goa Selarong 5.750 100 575.000

Jumlah 8.695 84.356.250

Jumlah pendapatan di Tahun 2020 yang disetor di Tahun 2021 senilai Rp

84.356.250, namun persediaan karcis sudah keluar pada tanggal 31 Desember 2020

sebesar 8.695 lembar.

B. Sumber Dana Lain

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul menerima Dana Keistimewaan Yogyakarta dan Belanja

Tidak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

1. Dana Keistimewaan Yogyakarta

Struktur Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2020 pada Pengguna Anggaran

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terdiri dari Belanja Langsung dengan 1 (satu)

kegiatan yaitu Pengembangan Atraksi Wisata Budaya yang masuk dalam Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Secara lebih detail gambaran realisasi

pelaksanaan dan belanja program kegiatan sampai dengan 30 Desember 2020 adalah

sebagai berikut :

NO URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

ANGGARAN

(Rp)

BELANJA LANGSUNG

A. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1 Keg. Pengembangan Atraksi Wisata

1

Jasa konsultansi

Perencanaan 99.020.000 99.020.000 -

2 Jasa Pentas Pertunjukkan 374.249.200 373.420.100 829.100

JUMLAH 473.269.200 472.440.100 829.100

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 473.269.200,- dengan realisasi mencapai Rp

472.440.100,- atau 99,82% dan sisa anggaran Rp 829.100,- yang disetorkan kembali

ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat Tanda Setoran (STS) nomor :

SETOR-06/BL/2020/DISPAR tanggal 22 Desember 2020. Sisa anggaran tersebut

disebabkan oleh penyesuaian nilai honorarium panitia pengadaan pada Standar Harga

Barang dan Jasa (SHBJ) Dana Keistimewaan Yogyakarta.

2. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan percepatan penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, perlu

penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 sesuai dengan penetapan

Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak

Terduga. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul memperoleh 4 (empat) kali dana

Belanja Tidak Terduga (BTT) secara bertahap.

Secara lebih detail gambaran realisasi pelaksanaan dan belanja yang diperoleh

dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah sebagai berikut :

NO URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

SISA

ANGGARAN

(Rp)

1 Tahap I

Kegiatan Edukasi Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 pada Usaha

Jasa Pariwisata

sesuai SK Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020.

1 Handsanitizer 9.000.000 2.640.000 6.360.000

2 Makan Minum Kegiatan 1.470.000 980.000 490.000

3 BBM Kendaraan 1.200.000 713.086 486.914

4 Spanduk 12.000.000 4.400.000 7.600.000

5 Banner 30.000.000 4.400.000 25.600.000

Jumlah 53.670.000 13.133.086 40.536.914

Sisa anggaran disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Bantul dengan Surat

Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-01/BTT/2020/DISPAR tanggal 29 Mei

2020 sebesar Rp 40.536.914,-.

2 Tahap II

Belanja Tidak Terduga untuk Alat Pelindung Diri Persiapan Tatanan Baru

(Memenuhi Standar Protokol Kesehatan) Destinasi Wisata di Kabupaten

Bantul

sesuai SK Bupati Bantul Nomor 312 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020.

1 Sarung tangan/sekali

pakai (latex) isi 100

3.960.000 2.541.000 1.419.000

2 Sarung Tangan

Kebersihan (44 orang x 2

pasang x 15 hari)

52.800.000 27.720.000 25.080.000

3 Antiseptik Cair 500ml

(10 x 3botol x 4 minggu)

12.000.000 10.200.000 1.800.000

4 Thermo Gun 30.000.000 19.000.000 11.000.000

5 Pengadaan Horn 12.000.000 12.000.000 -

6 Pengadaan Megaphone 5.600.000 5.600.000 -

7 Sepatu Boot 7.260.000 3.960.000 3.300.000

8 Pakaian Higienis Petugas

Lapangan (Rompi)

23.940.000 20.520.000 3.420.000

9 Face Shield 2.940.000 2.100.000 840.000

10 Pengadaan Spanduk di

Destinasi Wisata

6.000.000 6.000.000 -

11 Satnd Banner di Obyek

Wisata

2.000.000 2.000.000 -

12 Lap Kain 300.000 300.000 -

13 Pembelian Refill Sabun Cuci

Tangan ( 30 hari x 20 liter) 36.000.000 13.200.000 22.800.000

14 Bahan Bangunan Pembuatan

Tempat Cuci Tangan di 26

Desa Wisata

223.096.000 223.096.000 -

15 Upah Tukang Pembuatan

Tempat Cuci Tangan di 26

Desa Wisata

46.904.000 36.490.000 10.414.000

16 Bahan Bangunan Tempat Cuci

Tangan di 35 titik Destinasi

Wisata

461.580.724 461.580.724 -

17 Upah Tukang Tempat Cuci

Tangan di 35 titik Destinasi

Wisata

59.532.000 54.120.000 5.412.000

Jumlah 985.912.724 900.427.724 85.485.000


Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-02/BTT/2020/DISPAR tanggal 20 Juli 2020

sebesar Rp 85.485.000,-.

3 Tahap III

Belanja Tidak Terduga untuk Alat Pelindung Diri Persiapan Tatanan Baru

(Memenuhi Standar Protokol Kesehatan) Destinasi Wisata di Kabupaten

Bantul

sesuai SK Bupati Bantul Nomor 350 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

1 Makan Minum Posko

Penanganan Objek

Wisata

45.000.000 42.000.000 3.000.000

2 Honor Petugas Posko

penanganan Obyek

Wisata

30.000.000 25.000.000 5.000.000

3 Pengadaan Tenda 7.000.000 7.000.000 -

4 Aqua Gelas 720.000 720.000 -

5 Honor Petugas TPR 14.400.000 14.400.000 -

6 BBm Operasional Posko 2.295.000 2.295.000 -

7 Spanduk Posko 1.500.000 1.500.000 -

8 Spanduk Peringatan 800.000 800.000 -

Jumlah 101.715.000 93.715.000 8.000.000


Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-03/BTT/2020/DISPAR tanggal 01

September 2020 sebesar Rp 8.000.000,-.

4 Tahap IV

Kegiatan Operasional Posko Terpadu di Obyek Wisata Pantai Parangtritis

sesuai SK Bupati Bantul Nomor 408 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.


Minuman Kegiatan

30.711.500 30.711.500 -

Makan dan Minum

Posko Penanganan

Obyek Wisata

28.050.000 28.050.000 -

Makanan Tambahan /

Suplemen

2.360.000 2.360.000 -

Air Mineral 301.500 301.500 -

2 Belanja Jasa Petugas

Lapangan

36.300.000 33.200.000 3.100.000

Uang Transport Petugas

Posko Penanganan

Obyek Wisata

26.300.000 24.800.000 1.500.000

Uang Transport Petugas

Pembantu TPR

(Penanganan Protokol

kesehatan)

10.000.000 8.400.000 1.600.000

3 Belanja Bahan Bakar

Minyak

2.754.000 2.677.500 76.500

Jumlah 69.765.500 66.589.000 3.176.500


Tanda Setoran (STS) nomor : SETOR-04/BTT/2020/DISPAR tanggal 30

September 2020 sebesar Rp 3.176.500,-.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan

rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2020 yang

penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul.

Catatan atas Laporan Keuangan ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam

negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana

telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan

maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut

menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan .

Demikian Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan

dijadikan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.


Kepala Dinas


NIP. 19720413 199803 1 008

LAMPIRAN:

1. SPJ Fungsional Pengeluaran per 30 Desember 2020;

2. SPJ Fungsional Pendapatan per 30 Desember 2020;

3. Berita Acara Pemeriksaan Kas Opname per 30 Desember 2020 ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Persediaan

per 31 Desember 2020;

5. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020;

6. Daftar Register Penerimaan SP2D Tahun Anggaran 2020;

7. Laporan Realisasi Pajak Januari s/d Desember 2020;

8. Data Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya Tahun 2020;

9. Data Hasil Rekonsiliasi Barang Persediaan Tahun 2020;

10. Data Rekonsiliasi Penjualan Karcis dengan Pendapatan per 31 Desember 2020;

11. Kartu Inventaris Barang (KIB A-F) per 30 Desember 2020;

12. Buku Inventaris (BI) per 30 Desember 2020;

13. Berita Acara Serah Terima Hibah Tahun Anggaran 2020;

14. Berita Acara Penghapusan Tahun Anggaran 2020;

15. SK Bupati Bantul tentang Pemberian Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak

Terduga;

16. Surat Edaran Nomor : 443/05335/Hkm tanggal 21 Desember 2020 perihal

Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) selama Liburan Hari Raya Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun

Baru 2021;

17. Laporan Kinerja Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020;

18. STS Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020;

19. STS Belanja Daerah tanggal 30 Desember 2020;

20. STS Pendapatan tanggal 30 dan 31 Desember 2020;

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I (30 JUNI 2011)

Documents