LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE UNIT BISNIS PERTAMBANGAN BAUKSIT DAN SMELTER ALUMINA PT ANTAM TBK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 6-8 JULI 2018 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018 KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2018
17
Embed
LAPORAN - dpr.go.id · komersial pabrik CGA Tayan menambah lini komoditas olahan yang diproduksi PT Antam Tbk yaitu nikel, emas, perak, batu bara dan alumina. Pengoperasian pabrik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KE UNIT BISNIS PERTAMBANGAN BAUKSIT DAN SMELTER ALUMINA
PT ANTAM TBK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA TANGGAL 6-8 JULI 2018
MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2017-2018
KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat sumber daya
alam khususnya mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi
merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu
dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan. Selain itu, sumber daya alam, khususnya mineral yang terkandung
dalam perut bumi wilayah pertambangan Indonesia mempunyai peranan penting
dalam memenuhi hajat hidup orang banyak terutama untuk pasokan kebutuhan
sumber energi dan listrik. Oleh karena itu pengelolaannya harus memberi nilai
tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Mineral termasuk bauksit sebagai salah satu sumber daya alam yang ada di
Indonesia mempunyai arti penting, baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya.
Mineral juga merupakan sumber daya alam yang masuk sebagai komoditi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga
pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Bentuk penguasaan negara ini
diwujudkan dengan pengaturan tata kelola mineral yang dilandasi oleh undang-
undang dan peraturan pelaksanaannya. Diantaranya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku sejak
tanggal 12 Januari 2009, dan saat ini juga dalam tahap untuk dilakukan perubahan
kembali.
Tata kelola mineral yang dilandasi hukum dan peraturan perundang-undangan
yang baik akan dapat menjamin pengelolaan mineral dapat sesuai yang diharapkan,
yaitu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Selain itu,
pengelolaan mineral termasuk pengolahan dan pemuriniannya harus didukung
dengan fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga proses usaha pertambangan
mineral, khususnya tahap produksi serta pengolahan dan pemurnian dapat berjalan
dengan baik. Hal ini penting untuk mendukung produksi dan peningkatan nilai
tambah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap
implementasi undang-undang, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan
perundang-undangan turunannya. Selain itu juga untuk melihat langsung
penambangan serta fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), maka Komisi VII
DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi unit penambangan
bauksit serta fasilitas pengolahan dan pemurnian (smleter) bauksit/alumina PT
Antam Tbk di Kalimantan Barat. Komisi VII DPR RI sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berharap agar kegiatan usaha penambangan bauksit serta fasilitas
pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit/alumina, dapat lebih kondusif dan
optimal namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa.
Sehingga pelaksanaan kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Barat dipandang
mempunyai urgensi dan sesuai dengan program Komisi VII DPR RI dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan serta untuk mendukung fungsi legislasi berkaitan
dengan tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
B. DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib beserta perubahannya.
3. Keputusan Rapat Internal Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa
Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA
Maksud kunjungan lapangan adalah melaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII
DPR RI, khususnya fungsi pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta
peraturan perundang-undangan turunannya. Sedangkan tujuan kunjungan
lapangan ini secara khusus adalah:
1. Untuk melihat langsung dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan bauksit serta fasilitas pengolahan dan pemurnian
(smelter) bauksit/alumina milik PT. Antam Tbk di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dan kepatuhan pelaku usaha
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan melihat tahapan, status, dan kondisi eksisting kegiatan
operasi pertambangan serta pembangungan dan operasinal smelter
bauksit/alumina PT Antam Tbk,
4. Untuk mendapatkan informasi tentang kontribusi pertambangan bauksit dan
smelter bauksit/alumina PT Antam Tbk terhadap negara, daerah dan masyarakat
sekitar.
5. Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PT
Antam Tbk sebagai pelaku usaha pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat
khususnya dalam usaha pertambangan bauksit serta operasional smelternya.
6. Mendapatkan data, aspirasi dan masukan untuk perbaikan tatakelola
pertambangan mineral.
D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,
koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan
melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta
rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat
Komisi VII DPR RI.
E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan
representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN KEGIATAN
Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal
6 – 8 Juli 2018 dan lokasi tujuan kunjungan adalah unit bisnis pertambangan bauksit
dan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit/alumina atau Chemical Grade
Alumina (CGA) PT Antam Tbk. di Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan
Barat.
Sedangkan kegiatan kunjungan kerja spesifik sebagai berikut :
1. Meninjau lokasi pertambangan bauksit serta fasilitas pengolahan dan pemurnian
bauksit/alumina atau Chemical Grade Alumina (CGA) PT Antam Tbk. di Tayan
Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
2. Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Irjen Kementerian LHK,
Direksi dan jajaran PT Antam Tbk serta pihak-pihak terkait lainnya.
B. KONDISI OBYEKTIF UNIT BISNIS PERTAMBANGAN BAUKSIT DAN FASILITAS
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAUKSIT/ALUMINA ATAU CHEMICAL
GRADE ALUMINA (CGA) DI TAYAN KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.
B.1. Pertambangan Bauksit
Bauksit adalah biji utama aluminium terdiri dari hydrous aluminium oksida dan
aluminium hidroksida yakni dari mineral gibbsite Al (OH) 3, boehmite γ-ALO (OH),
dan diaspore α-ALO (OH), bersama-sama dengan oksida besi goethite dan bijih besi,
mineral tanah liat kaolinit dan sejumlah kecil anatase Tio 2 . Pertama kali ditemukan
Pabrik ini didirikan (groundbreaking) tahun 2011 dan mulai berproduksi komersial
Januari 2015 dengan kapasitas produksi terpasang 300.000 alumnina. Operasi
komersial pabrik CGA Tayan menambah lini komoditas olahan yang diproduksi PT
Antam Tbk yaitu nikel, emas, perak, batu bara dan alumina. Pengoperasian pabrik ini
juga merefleksikan komitmen PT Antam Tbk yang berorientasi pada pengembangan
komoditas hilir yang bernilai tambah.
Selain itu dipastikan akan muncul multiplier effect baik yang terkait langsung
maupun tidak langsung dengan pengoperasian pabrik CGA di Tayan sehingga akan
berdampak positif terutama bagi pertumbuhan ekonomi di Tayan dan sekitarnya, PT
ICA mempekerjakan 100 persen karyawan WNI dengan komposisi 78% berasal dari
Kalbar dan sisanya 22% dari luar Kalbar.
B.3 Peninjauan Lapangan dan Diskusi
Foto 1 Suasana pertemuan dan diskusi antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direksi PT Antam Tbk dan jajarannya.
Foto 1 Suasana pertemuan dan diskusi antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direksi PT Antam Tbk dan jajarannya. Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dirjen Minerba
Kementerian ESDM, Irjen KLHK dan Manajemen PT Antam Tbk berserta jajarannya
pada tanggal 6 Juli 2018 di Tayan, Kalimantan Barat. Kemudian dilanjutkan dengan
peninjauan lapangan.
Komisi VII DPR RI menemukan faka bahwa pabrik ini tidak beroperasi sejak Mei 2017
(sudah setahun lebih). Sesuai penjelasan dari Manajemen PT Antam Tbk, penghentian
sementara dari pabrik ini dilakukan karena terjadi ketidakstabilan harga jual CGA di
pasar tujuan sehingga biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual.
Akibatnya PT ICA mengalami kerugian operasi terus menerus. Akhirnya Manajemen
PT ICA mengambil keputusan menghentikan operasi pabrik. PT Antam Tbk selaku
induk usaha dari PT ICA melakukan kaji ulang dan berdiskusi dengan SDK. Akhirnya
disepakati, bahwa untuk menyelamatkan operasional PT ICA, maka diperlukan aksi
korporasi pengambilalihan saham SDK sebesar 20% sehingga kontrol pemasaran
sepenuhnya di tangan PT Antam. Saat ini dalam proses perundingan tahap akhir antara
PT Antam Tbk dengan SDK. Pengambilanalihan saham tersebut dilakukan karena PT
Antam Tbk menilai, ketergantungan dan dominasi pemasaran produk oleh SDK dalam
perjalanannya tidak menguntungkan posisi PT Antam Tbk.
Foto 3 Rombongan Komisi VII DPR RI sedang persiapan peninjauan ke pabrik CGA
Pada pertemuan tersebut, Komisi VII DPR RI menyampaikan akan terus
mendalami dan mendorong PT Antam Tbk untuk terus menyelesaikan proses akusisi
saham SDK ini serta membenahi manajemen dan produksi PT ICA. Menurut rencana,
kuartal III tahun ini akan diselesaikan closing saham SDK dan pabrik akan beroperasi
kembali. Selama masa penghentian operasi, PT ICA secara terbatas menjual produksi
yang tersisa dan melakukan perawatan fasilitas produksi. Seluruh karyawan tidak di
PHK sambil menunggu operasi pabrik.
Foto 4 Peninjauan rombongan ke lokasi pabrik alumina
Foto 5 Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Ismet Djafar ST MM di lokasi pabrik alumina
Foto 6 Ketua Rombongan Dr. Ir. Herman Khaeron, MSi (tengan) bersama Direksi dan
staf PT Antam Tbk dan PT ICA.
Foto 7 Dr. Ir. Herman Khaeron MSi (kedua dari kanan) bersama Dirut PT Antam Tbk Ario Seotedjo (kedua dari kiri) meninjau gudang hasil produksi alumina.
Foto 8 Rombongan Komisi VII DPR RI meninjau gudang penyimpanan hasil produksi
Dirjen Minerba Kementerian ESDM memberikan komitmen untuk mendorong
dan mendukung aksi korporasi PT Antam dalam upaya mengoperasikan kembali pabrik
CGA Tayan. Dirjen Minerba juga tetap memberikan persetujuan ekspor kepada PT
Antam Tbk untuk menjual ore bauksit kepada PT Antam Tbk sambil menungu proses
produksi alumina berjalan kembali. Menurut Dirjen Minerba, PT Antam Tbk mendirikan
pabrik ini sebagai bentuk komitmennya dalam implementasi dari Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan
perundang-undangan turunannya.
Dari paparan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil
audit lingkungan untuk PT ICA menghasilkan “proper hijau” tahun 2017. PT ICA adalah
salah satu dari tiga perusahaan yang memperoleh proper hihau di Kalimantan Barat.
Dengan penilaian demikian artinya PT ICA memiliki pengelolaan lingkungan hidup yang
baik dan berkelanjutan. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada
PT Antam Tbk yang dapat membina PT ICA selaku anak perusahaannya untuk
mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku.
Dari paparannya PT ICA telah menyalurkan program Corporate Social Responsibility
sebesar Rp 1,0 Milyar tahun 2015, Rp 1,3 Milyar tahun 2016 dan Rp 639 juta tahun
2017.
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VII DPR RI mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. PT Antam Tbk mendirikan pabrik CGA ini sebagai bentuk komitmennya dalam
menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan perundang-undangan
turunannya, dalam hal ini mendirikan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral
bauksit.
2. PT Antam Tbk menghentikan sementara pabrik CGA ini karena terjadi
ketidakstabilan harga jual CGA di pasar tujuan sehingga biaya produksi lebih tinggi
dibandingkan dengan harga jual. Akibatnya PT ICA mengalami kerugian terus
menerus.
3. PT Antam Tbk memastikan sedang melakukan aksi korporasi pengambilalihan
saham Showe Denko KK (SDK) sebesar 20% sehingga control pemasaran
sepenuhnya di tangan PT Antam. Pengambilanalihan saham tersebut dilakukan
karena PT Antam Tbk menilai, ketergantungan dan dominasi pemasaran produk
oleh SDK dalam perjalanannya tidak menguntungkan PT Antam Tbk.
4. PT Antam berhasil membina PT ICA sehingga menjadi salah satu dari tiga
perusahaan yang memperoleh predikat proper hihau di Kalimantan Barat tahun 2017
dari Kementerian LHK. Dengan penilaian demikian artinya PT ICA memiliki
pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.
5. PT ICA berkomitmen memperhatikan kondisi daerah sekitar pabrik. PT ICA
mempekerjakan 100 persen karyawan WNI dengan komposisi 78% berasal dari
Kalbar dan sisanya 22% dari luar Kalbar. Pada saat pabrik berhenti beroperasi tidak
melakukan PHK terhadap karyawan.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka rekomendasi Komisi VII DPR RI dari kunjungan
kerja spesifik ini adalah sebagai berikut :
1. Meminta kepada PT Antam Tbk untuk menuntaskan aksi korporasi dalam proses
pengambilalihan saham SDK 20% pada PT ICA dalam waktu dekat agar fasilitas
pengolahan dan pemurnian bauksit/alumnia segera beroperasi kembali.
2. Meminta kepada PT Antam Tbk untuk terus mempertahankan karyawan yang ada
sehingga tidak menimbulkan gejolak perusahaan.
3. Meminta kepada PT Antam Tbk untuk tetap menjaga pengelolaan lingkungan
pabrik dan tambang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan di
bidang lpertambangan dan ingkungan hidup.
4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Komisi VII DPR RI bersama Dirjen
Minerba Kementerian ESDM dengan menghadirkan PT Antam Tbk dalam upaya
menjalankan fungsi pengawasan akan mendalami proses yang terjadi pada saat
pembentukan PT ICA sebagai perusahaan patungan antara PT Antam Tbk dan
Showa Denko K.K. agar pengelolaan mineral kedepan tidak merugikan PT Antam
Tbk dan dapat mendatangkan hasil yang optimal untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat.
Indonesia Chemical Alumina is Indonesia’s first CGA producer, making
Indonesia as the fifth country in
PT Indonesia Chemical Alumina is Indonesia’s first CGA producer, making Indonesia as the fifth country in
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Barat, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya.