BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan, adanya sistem pelayanan yang teroganisir dengan baik dan ditunjang oleh sarana kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan adalah apotek. Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Adapun pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, Universitas Andalas Page 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus
diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan
diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka perlu dilakukan
suatu upaya kesehatan misalnya dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan,
adanya sistem pelayanan yang teroganisir dengan baik dan ditunjang oleh sarana
kesehatan yang memadai.
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan untuk melaksanakan upaya kesehatan
adalah apotek.
Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran
sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Adapun
pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat,
bahan obat, dan obat tradisional. Apotek dipimpin oleh seorang apoteker yang disebut
Apoteker Pengelola Apotek (APA). Untuk dapat mengelola apotek seorang apoteker
tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja tetapi juga harus memiliki
kemampuan memahami manajerial yang meliputi pengelolaan administrasi, persediaan
sarana keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pelayanan farmasi saat ini telah bergeser orientasinya yang semula hanya
berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi
perubahan tersebut, perlu dilakukan penerapan asuhan kefarmasian yang baik atau GPP
(Good Pharmaceutical Practice) di apotek yang telah diatur dalam Permenkes 1027
tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Dalam Peraturan
Pemerintah No. 51 Pasal 21 ayat 2 disebutkan, bahwa yang boleh melayani pemberian
Universitas Andalas Page 1
obat berdasarkan resep dokter adalah apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung
dengan pasien. Selain itu, Apoteker juga harus bertanggung jawab atas semua obat yang
digunakan oleh pasien sehingga dapat memastikan semua terapi yang digunakan efektif,
efisien, rasional, aman, bermutu dan terjangkau.
Apoteker sebagai tenaga profesional di Apotek memiliki peran yang cukup
penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian.
Untuk dapat mempersiapkan calon apoteker yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan dapat mengelola Apotek
dengan baik, selain penguasaan teori ilmu kefarmasian dan perapotekan, calon Apoteker
juga perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di Apotek.
Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Andalas bekerja sama dengan PT. Kimia Farma (Apotek)
menyelenggarakan Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) di Apotek Kimia
Farma. Kegiatan PPKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Bisnis Manager
Palembang yang berlokasi di beberapa tempat di wilayah Palembang. Pelaksanaannya
dimulai dari tanggal 8 April – 17 Mei 2013, yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang
meliputi pengarahan, peninjauan lapangan, pelaksanaan tugas khusus serta presentasi
tugas.
B. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
Tujuan dari Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) yang diselenggarakan
oleh Fakultas Farmasi Universitas Andalas bekerja sama dengan PT. Kimia Farma
Apotek adalah :
1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan
tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan
pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi
dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek
farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi
yang profesional.
Universitas Andalas Page 17
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di
apotek.
C. Manfaat PKPA
1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola
apotek.
2. Mendapat pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
Universitas Andalas Page 17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Apotek
1. Definisi
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993, Apotek adalah suatu tempat
tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (4).
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang
dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian
atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter,
pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat
tradisional. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika (1,4).
2. Landasan Hukum Apotek
Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur
dalam :
a) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
b) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
c) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
d) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
e) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1965 mengenai Apotek.
f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/Menkes/Per/V/2011
tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian .
g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
Universitas Andalas Page 17
h) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/
SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
i) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/
SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993.
3. Tugas dan Fungsi Apotek
Tugas dan fungsi apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980
adalah sebagai berikut :
a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah
jabatan.
b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran
dan penyerahan obat atau bahan obat.
c. Sarana penyalur perbekalan farmasi harus menyebarkan obat yang diperlukan
masyarakat secara meluas dan merata.
4. Persyaratan Apotek
Suatu apotek baru dapat beroperasi setelah mendapat Surat Izin Apotek
(SIA). SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik
Indonesia kepada Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana
apotek untuk menyelenggarakan pelayanan apotek pada suatu tempat tertentu.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek, pada pasal 6 ditetapkan persyaratan apotek yaitu :
a) Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker yang telah memenuhi persyaratan
baik yang bekerjasama dengan pemilik sarana atau tidak, harus siap dengan
tempat (lokasi dan bangunan), perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan
perbekalan farmasi lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
b) Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan
komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.
c) Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan
farmasi.
Universitas Andalas Page 17
Persyaratan lain yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu apotek antara lain:
a. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
Untuk memperoleh SIPA sesuai dengan PP RI No. 51 tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Apoteker (STRA). STRA ini dapat di peroleh jika seorang apoteker
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Memiliki Ijazah Apoteker
2) Memiliki sertifikat kompentensi apoteker
3) Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker
4) Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai surat
izin praktek
Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib
memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Surat izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
2) SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
3) SIK bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas
produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
4) SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan
kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002, personil apotek terdiri dari :
1) Apoteker Pengelola Apotek (APA), yaitu Apoteker yang telah memiliki
Surat Izin Apotek (SIA).
2) Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di samping
APA dan atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek.
3) Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan APA selama APA
tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus, telah
memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek
lain.
4) Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai
Asisten Apoteker.
Universitas Andalas Page 17
Sedangkan tenaga lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di
apotek terdiri dari :
1) Juru resep adalah petugas yang membantu pekerjaan Asisten Apoteker.
2) Kasir adalah orang yang bertugas menerima uang, mencatat penerimaan
dan pengeluaran uang.
3) Pegawai tata usaha adalah petugas yang melaksanakan administrasi apotek
dan membuat laporan pembelian, penjualan, penyimpanan dan keuangan
apotek.
b. Lokasi dan tempat
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
922/Menkes/Per/X/1993 lokasi apotek tidak lagi ditentukan harus memiliki
jarak minimal dari apotek lain dan sarana apotek dapat didirikan pada lokasi
yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi,
namun sebaiknya harus mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan
pelayanan, jumlah penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan kesehatan,
lingkungan yang higienis dan faktor-faktor lainnya.
Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh
masyarakat. Pada halaman apotek terdapat papan petunjuk yang dengan jelas
tertulis kata ‘APOTEK’. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.
c. Bangunan dan kelengkapannya
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 287/Menkes/Sk/V/1981 tentang persyaratan luas apotek minimal 50 m².
Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
922/Menkes/Per/X/1993 luas apotek tidak diatur lagi, namun harus memenuhi
persyaratan teknis, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta
kegiatan pemeliharaan perbekalan farmasi dapat terjamin.
Bangunan apotek setidaknya terdiri dari :
1) Ruang tunggu pasien
2) Ruang peracikan dan penyerahan obat
3) Ruang administrasi
4) Ruang penyimpanan obat
5) Ruang tempat pencucian alat
Universitas Andalas Page 17
6) Kamar kecil (WC).
Selain itu bangunan apotek harus dilengkapi dengan :
1) Sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2) Penerangan yang cukup sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan
fungsi apotek.
3) Alat pemadam kebakaran minimal dua buah yang masih berfungsi dengan
baik.
4) Papan nama apotek, yang memuat nama apotek, nama APA, nomor Surat
Izin Apotek (SIA), alamat apotek dan nomor telpon apotek (bila ada)
Bangunan apotek harus memenuhi persyaratan seperti berikut :
1) Atap dari genteng atau bahan lain yang tidak boleh bocor
2) Dinding harus kuat dan tahan air, dan permukaan dalam harus rata, tidak
mudah mengelupas dan mudah dibersihkan
3) Langit-langit terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan berwarna
terang
4) Lantai dari ubin atau semen atau bahan lain dan tidak boleh lembab
5) Harus berventilasi dan mempunyai sisitem sanitasi yang baik.
d. Perlengkapan apotek
Perlengkapan yang harus dimiliki oleh apotek:
1) Alat pembuatan, pengelolaan, peracikan obat seperti: timbangan, mortir,
gelas piala dan sebagainya.
2) Wadah untuk bahan pengemas dan bahan pembungkus.
3) Perlengkapan dan tempat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari
obat dan lemari pendingin.
4) Alat administrasi seperti blanko pemesanan obat, salinan resep, kartu stok
obat, faktur, nota penjualan, alat tulis dan sebagainya.
5) Alat dan perlengkapan laboratorium untuk pengujian sederhana.
6) Pustaka, seperti Farmakope edisi terbaru dan kumpulan peraturan
perundang-undangan serta buku-buku penunjang lain yang berhubungan
dengan apotek.
Universitas Andalas Page 17
5. Apoteker Pengelola Apotek
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara
pemberian izin apotek pada pasal 1 dijelaskan bahwa APA adalah seorang apoteker
yang telah diberikan Surat Izin Apotek (SIA).
Apoteker Pengelola Apotek (APA) berkewajiban menyediakan dan
memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu
berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi
multidisipliner, kemampuan mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) secara
efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan serta
memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan. Persyaratan yang harus
dipenuhi untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotek berdasarkan PerMenkes RI No.
184/Menkes/Per/II/1995 adalah:
1) Ijazah telah terdaftar pada Departemen Kesehatan
2) Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker
3) Memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Menteri Kesehatan
4) Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan
tugasnya sebagai Apoteker
5) Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi APA di apotek
lain.
Seorang APA bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup apotek yang
dipimpinnya, juga bertanggung jawab kepada pemilik modal jika bekerja sama
dengan pemilik sarana apotek. Fungsi dan tugas apoteker di Apotek adalah sebagai
berikut :
1) Membuat visi dan misi
2) Membuat tujuan, strategi dan program kerja
3) Membuat dan menetapkan peraturan atau SOP pada setiap fungsi kegiatan
apotek
4) Membuat dan menentukan indikator form record pada setiap fungsi kegiatan
apotek
5) Membuat sistem pengawasan dan pengendalian SOP dan program kerja pada
setiap fungsi diapotek.
Universitas Andalas Page 17
Sedangkan wewenang dan tanggungjawab apoteker di apotek adalah:
a) Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan
b) Menentukan sistem atau peraturan yang akan digunakan
c) Mengawasi pelaksanaan SOP dan program kerja
d) Bertanggungjawab terhadap kinerja yang diperoleh.
Pengelolaan apotek oleh APA ada dua bentuk, yaitu pengelolaan bisnis (non
teknis kefarmasian) dan pengelolaan di bidang pelayanan (teknis kefarmasian), maka
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses seorang APA harus melakukan
kegiatan sebagai berikut :
a) Memastikan bahwa jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan senantiasa
tersedia dan diserahkan kepada yang membutuhkan.
b) Menata apotek sedemikian rupa sehingga berkesan bahwa apotek menyediakan
berbagai obat dan perbekalan kesehatan lain secara lengkap.
c) Menetapkan harga jual produknya dengan harga bersaing.
d) Mempromosikan usaha apoteknya melalui berbagai upaya.
e) Mengelola apotek sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan.
f) Mengupayakan agar pelayanan di apotek dapat berkembang dengan cepat,
nyaman dan ekonomis.
6. Permohonan Surat Izin Apotek
Dalam mendirikan apotek, apoteker harus memiliki Surat Izin Apotek yaitu
surat yang diberikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada apoteker atau
apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana apotek untuk mendirikan apotek
di suatu tempat tertentu. Wewenang pemberian SIA dilimpahkan oleh Menteri
Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Dinkes
Kabupaten/Kota). Selanjutnya Kepala Dinkes Kabupaten/Kota wajib melaporkan
pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencarian izin dan pencabutan izin
apotek sekali setahun kepada Menteri Kesehatan dan tembusan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan kepada
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek adalah sebagai berikut:
Universitas Andalas Page 17
a) Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
atau Kota dengan menggunakan contoh formulir model APT-1
b) Dengan menggunakan formulir model APT-2, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima
permohonan, dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk
melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotek untuk melaksanakan
kegiatan.
c) Tim Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kepala Balai POM selambat-
lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan
menggunakan contoh formulir model APT-3.
d) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) tidak
dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap
melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dengan
menggunakan contoh formulir model APT-4.
e) Dalam jangka waktu 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (3) atau pernyataan ayat (4), Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotek
dengan menggunakan Contoh formulir model APT-5.
f) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala
Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan
Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir APT-6.
g) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (6), apoteker diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat penundaan.
h) Apabila Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana
dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Apoteker dan
pemilik sarana.
i) Pemilik sarana yang dimaksud ayat (8) harus memenuhi persyaratan tidak
pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan.
Universitas Andalas Page 17
j) Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan
apotek dan apoteker pengelola apotek atau lokasi tidak sesuai dengan
permohonan maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan Surat
Penolakan disertai alasan-alasan dengan menggunakan formulir model APT-7.
7. Pencabutan Surat Izin Apotek
Setiap apotek harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.1332/Menkes/SK/X/2002, Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut surat izin
apotek apabila:
a) Apoteker yang sudah tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai
apoteker pengelola apotek.
b) Apoteker tidak memenuhi kewajiban dalam menyediakan, menyimpan dan
menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya
serta tidak memenuhi kewajiban dalam memusnahkan perbekalan farmasi yang
tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan dan mengganti obat generik
yang ditulis dalam resep dengan obat paten.
c) Apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 tahun
secara terus-menerus.
d) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
mengenai narkotika, obat keras, psikotropika serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
e) Surat izin kerja apoteker pengelola apotek dicabut.
f) Pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan
dibidang obat.
g) Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai apotek
Pelaksanaan pencabutan izin apotek dapat dilaksanakan setelah
dikeluarkannya:
a) Peringatan tertulis kepada apoteker pengelola apotek sebanyak 3 kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 bulan.
b) Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama-lamanya 6 bulan sejak
dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan di apotek
Universitas Andalas Page 17
Pembekuan izin apotek dapat dicairkan kembali apabila apotek telah
membuktikan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hal ini dilakukan setelah Kepala Balai Besar POM setempat melakukan
pemeriksaan.
Keputusan pencabutan surat izin apotek dilakukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan atau Kota disampaikan langsung kepada apoteker pengelola apotek
dengan menggunakan contoh formulir model APT-15, tembusan kepada menteri dan
kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan
makanan setempat. Apabila surat izin apotek dicabut, apoteker pengelola apotek atau
informasi obat pada saat penyerahan obat kepada pasien serta keramahan kepada pasien.
Setiap pasien yang membeli atau menebus obat di apotek selain obat bebas tanpa
membawa resep, maka petugas apotek akan mencatat nama dan alamat pasien di komputer
sehingga bisa ditelusuri riwayat pengobatan pasien. Data tersebut sekaligus menjadi medical
record pasien yang terkomputerisasi serta bisa digunakan untuk kepentingan tertentu bagi
APA seperti konseling, diskusi dengan dokter, penelitian dan lain-lain.
Secara umum, petugas yang bekerja di bagian pelayanan atau penjualan telah
melayani dengan ramah, biasanya dimulai dengan sapaan dan tawaran bantuan serta diakhiri
dengan ucapan terima kasih sebagai penutup. Petugas juga bersikap santun dan informatif
dengan selalu berbicara dengan bahasa yang baik. Petugas selalu tanggap dan cepat
menangani keluhan serta membantu mengatasi kesulitan konsumen. Misalnya, jika konsumen
tidak mampu menebus obat maka dicarikan obat dengan zat aktif atau khasiat sama dengan
Universitas Andalas Page 17
harga yang lebih terjangkau atau ditebus sebagian dulu. Keadaan tersebut perlu terus
dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan karena keramahan petugas merupakan salah
satu unsur pendorong untuk menimbulkan minat pelanggan sehingga melakukan pembelian.
Pengadaan barang di Apotek Kimia Farma dilakukan dengan menggunakan sistem
Distribution Center (DC). Berdasarkan sistem ini, pengeluaran dan pemasukan barang di
apotek langsung terhubung secara komputerisasi dengan gudang Bussiness Manager (BM)
sehingga gudang BM dapat mengetahui barang yang mencapai minimum stok. Barang yang
mencapai minimum stok akan dikirim oleh BM berdasarkan kebutuhan masing-masing
apotek pelayanan. Selain itu, dibuat Bon Permintaan Barang Apotek (BPBA) dimana
dilakukan dua kali dalam seminggu untuk pemesanan barang (hari Senin dan Kamis)
sehingga pengecekan barang secara fisik oleh petugas apotek dilakukan satu hari sebelum
pengirim BPBA. Barang-barang yang sudah hampir habis dibuat BPBA untuk kemudian
dikirimkan ke Apotek BM. Untuk obat-obat narkotik, permintaan barang harus menggunakan
Surat Pesanan (SP) khusus rangkap empat yang dalam satu SP hanya dapat memesan satu
macam obat dan harus ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA). Sedangkan
untuk obat-obat psikotropik, permintaan barang harus menggunakan SP khusus rangkap dua
dan dalam satu SP dapat memesan beberapa jenis psikotropik tetapi satu distributor dan harus
ditandatangani oleh APA. Karena itu, khusus untuk pemesanan narkotika dan psikotropik
tidak termasuk ke dalam sistem DC melainkan langsung dilakukan oleh masing-masing
apotek pelayanan. Sistem DC memiliki keuntungan diantaranya jumlah barang yang dipesan
banyak, sehingga dapat memperoleh diskon yang lebih besar dari distributor serta
mengurangi tugas apotek pelayanan dalam pengadaan barang karena pada sistem DC semua
administrasi pembayaran yang berhubungan dengan pengadaan barang dilakukan oleh BM
(semua pembayaran di BM).
Dalam setiap pergantian shift, petugas apotek yang bertanggung jawab harus
melaporkan seluruh hasil penjualan apotek dalam bentuk bukti setoran kasir apotek untuk
selanjutnya divalidasi. Validasi dilakukan terhadap semua transaksi, baik tunai maupun
kredit. Validasi adalah proses pengecekan data transaksi dari hasil entry, lalu bukti setoran
kas untuk transaksi tunai dicocokkan dengan kas yang ada.
Universitas Andalas Page 17
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan selama Pelatihan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PPKPA) di
Apotek Kimia Farma, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Apotek merupakan suatu sarana yang memiliki peranan penting dalam pelayanan
kefarmasian serta tanggung jawab moral dan etika profesi.
2. Apoteker Pengelola Apotek (APA) di Apotek Kimia Farma dalam melaksanakan
tugasnya di apotek memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelayanan
kefarmasian dan berwenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan
mutu pelayanan apotek dan manajemen apotek.
3. Lokasi Apotek Kimia Farma cukup strategis karena berada di pinggir jalan raya
yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, pertokoan, pasar, klinik, rumah sakit
dan banyak dilalui oleh kendaran umum sehingga mudah dijangkau oleh
masyarakat.
4. Apotek Kimia Farma merupakan apotek pelayanan yang menggunakan sistem
pengadaan barang secara desentralisasi yaitu pengadaan barang dilakukan oleh
bagian pembelian di Unit Bisnis Manager dan administrasi telah didukung oleh
sistem komputerisasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan di apotek.
5. Penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma berdasarkan efek farmakologi dan bentuk
sediaan dimana penyusunannya secara alfabetis sehingga memudahkan petugas
untuk mengambil obat.
6. Penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di Apotek Kimia
Farmadisimpan pada rak yang terpisah. Penambahan dan pengurangan barang
dicatat dalam kartu stok masing-masing barang.
7. Apotek Kimia Farma memiliki praktek dokter in house.
8. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Apotek Kimia Farma menyediakan layanan
pesan antar obat (Delivery Service).
Universitas Andalas Page 17
B. Saran
1. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan seorang apoteker kepada masyarakat luas,
apotek harus mengoptimalkan pelayanannya baik dalam komunikasi, informasi
maupun edukasi tentang obat kepada pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan
melalui leaflet, brosur maupun poster.
2. Perlu meningkatkan kedisiplinan petugas apotek dalam hal mencatat pemasukan dan
pengeluaran obat. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah
fisik obat dengan kartu stok dengan stok di komputer.
3. Pembinaan dan pelatihan seluruh personil di apotek sebaiknya dilakukan secara
berkesinambungan, agar pengetahuan dan keterampilan karyawan dapat ditingkatkan
sesuai dengan tuntutan konsumen akan pelayanan yang baik dan tepat.
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penilaian kepuasan konsumen
terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh Apotek Kimia Farma, misalnya
dengan membuat kuisioner yang dapat diisi langsung oleh pasien pada saat datang
ke apotek sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan kepuasan konsumen.
5. Penggunaan sarung tangan dan masker bagi karyawan yang mengerjakan obat
racikan.
Universitas Andalas Page 17
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Materi Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Jakarta : PT. Kimia Farma Apotek. 2010.
Anonim. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek. Departemen Kesehatan RI. Jakarta: 2004.
Cipolle J Robert, dkk. Pharmaceutical Care Practice. 1998. Amerika serikat: The McGrow-Hill Companies.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/Sk/X/2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.992/Menkes/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta; 2009.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Jakarta; 1997.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta; 1997.
Foster, Timothy. R.V. 1997. 101 Cara Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.