3 BAB II TINJAUAN UMUM 2.1 Definisi Apotek Apotek merupakan suatu tempat atau terminal distribusi obat dan perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker sesuai dengan standar dan etika kefarmasian . Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, serta menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (4,5) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (3)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
3
BAB II
TINJAUAN UMUM
2.1 Definisi Apotek
Apotek merupakan suatu tempat atau terminal distribusi obat dan perbekalan farmasi yang
dikelola oleh apoteker sesuai dengan standar dan etika kefarmasian. Berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, serta menurut Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
di apotek yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada
masyarakat (4,5)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian
tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas
resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika (3)
Jadi apotek merupakan suatu jenis usaha eceran (retail) yang barang dagangannya terdiri dari
perbekalan farmasi (obat dan bahan obat) dan perbekalan kesehatan serta kosmetika kepada
konsumen akhir atau pengguna langsung (6)
2.2 Tugas dan Fungsi Apotek
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan
kefarmasian, tugas dan fungsi apotek adalah :
a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.
b. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain
obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
4
d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaaan farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat
atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan
obat tradisional (3)
2.3 Ketentuan dan Cara Perizinan Apotek
Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotek berdasarkan SK Menkes No.
1332/MENKES/SK/X/2002 ialah izin pendirian apotek diberikan oleh Menteri Kesehatan RI
yang dalam pelaksanaan melimpahkan wewenangnya pada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten/Kota wajib melaporkan
pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotek
minimal sekali dalam setahun kepada Menteri Kesehatan RI dengan tembusan kepada
Kadinkes Provinsi. Izin ini berlaku selama apotek tetap beraktifitas dan APA masih
memenuhi persyaratan yang berlaku.
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek adalah sebagai berikut:
1. Apoteker mengajukan permohonan izin apotek kepada Kadinkes Kabupaten/Kota dan
pada saat mengajukan permohonan izin terdapat beberapa surat-surat yang harus
dipenuhi, yaitu:
• Permohonan Izin Apotek
• Fotokopi SIPA
• Fotokopi KTP Pemohon
• Denah Bangunan Lengkap dengan ukurannya
• Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak
• Daftar tenaga asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan
nomor SIKTTK
• Asli dan fotokopi daftar terperinci alat perlengkapan apotek
• Surat Pernyataan dari apoteker pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada
perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotek lain
• Asli dan fotokopi Surat Izin Atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, anggota
ABRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya)
• Akte perjanjian kerjasama APA dengan pemilik sarana apotek dalam bentuk akte
notaris.
• Surat pernyataan PSA tidak melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di
bidang farmasi.
5
• Fotokopi akte pendirian badan usaha bagi pemilik apotek.
• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PSA.
• Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
• Asli dan salinan surat rekomendasi dari Badan Pimpinan Cabang IAI setempat.
• Surat keterangan kesehatan fisik dan mental apoteker dalam melaksanakan fungsi
tugasnya
• Daftar kepustakaan wajib apotek
• Ijin gangguan dari tetangga
Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sarana
apotek yang mengajukan izin, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengajukan
permohonan bantuan teknis kepada Kepala Balai POM setempat untuk melakukan
pemeriksaan apotek tersebut.
2. Dinas Kesehatan atau Balai POM akan melakukan pemeriksaan ke apotek yang
mengajukan izin selambat-lambatnya 6 hari sejak pengajuan permohonan pemeriksaan
apotek oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan lalu akan dikeluarkan
selambat-lambatnya 12 hari sejak pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat berupa
pemberian izin yang diberikan atau penundaan izin. Apoteker dan atau PSA diberi waktu
satu bulan untuk mengurusi persyaratan yang belum dipenuhi.
3. Setelah tempo satu bulan maka akan dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan akan
dikeluarkan paling lambat 12 hari kerja setelah pemeriksaan. Bila masih tidak memenuhi
persyaratan maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat penolakan
izin apotek beserta alasan-alasan penolakan tersebut (4)
2.4 Ketentuan Perubahan dan Pencabutan Surat Izin Apotek
Perubahan surat izin apotek (SIA) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen POM No.
02401/SK/X/1990, dilakukan apabila:
a. Terjadi penggantian nama apotek
b. Terjadi perubahan nama jalan dan nomor bangunan pada alamat apotek tanpa
pemindahan lokasi apotek
c. Surat Izin Apotek (SIA) hilang atau rusak
d. Adanya penggantian apoteker pengelola apotek (APA)
e. Adanya perubahan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
f. SIPA yang dimiliki APA dicabut dalam hal APA bukan sebagai PSA
g. Terjadi pemindahan lokasi apotek
h. APA meninggal dunia
6
Keputusan pencabutan SIA oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota disampaikan
langsung kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri dan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta Kepala BPOM setempat. Pencabutan surat
izin apotek berdasarkan SK Menkes RI No.1332/MenKes/SK/X/2002, terjadi bila:
a. Apoteker tidak memenuhi persyaratan pasal 5, seperti : apoteker tidak sehat fisik dan
mental, bekerja di industri farmasi atau menjadi APA di apotek lain.
b. Apoteker tidak memenuhi persyaratan pasal 12 dan 15 ayat 2, seperti : menjual obat
ilegal
c. APA berhalangan melakukan tugasnya lebih dari dua tahun secara terus menerus.
d. Terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang narkotika, obat
keras, kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terjadi di apotek
e. SIPA yang dimiliki APA dicabut
f. Pemilik Sarana Apotek (PSA) terbukti terlibat dalam pelanggaran undang-undang di
bidang obat
g. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai apotek
Apabila terjadi pencabutan surat izin apotek, APA atau apoteker pengganti wajib
mengamankan perbekalan farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tata cara pengamanan tersebut meliputi:
a.Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras tertentu, dan
obat lainnya serta seluruh resep yang ada di apotek.
b. Narkotika, psikotropika dan resep-resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup
dan terkunci.
c.APA wajib melaporkan secara tertulis kepada Kadinkes Kabupaten/Kota atau petugas
yang diberi wewenang tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventaris(4,7)
2.5 Bangunan Apotek
Persyaratan bangunan apotek berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.278/Menkes/Sk/V/1981 Tentang Persyaratan Apotek ialah:
a. Bangunan apotek harus mempunyai luas secukupnya dan memenuhi persyaratan teknis
sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi apotek, serta dapat
memelihara mutu perbekalan farmasi.
7
b. Luas bangunan apotek sekurang-kurangnya 50 m², terdiri dari ruang tunggu, ruang
peracikan dan penyerahan resep, ruang administrasi, ruang laboratorium pengujian
sederhana, ruang penyimpanan obat, tempat pencucian alat, dan toilet.
c. Bangunan apotek harus memiliki ventilasi dan sanitasi yang baik, serta memenuhi
persyaratan higienis lainnya.
d. Apotek harus memiliki sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan.
e. Adanya penerangan yang cukup, sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi
apotek dengan baik.
f. Apotek harus menyediakan alat pemadam kebakaran sekurang-kurangnya dua buah dan
masih berfungsi dengan baik.
g. Setiap apotek harus memasang papan nama pada bagian muka apotek yang terbuat dari
papan, seng, atau bahan lain yang memadai dengan ukuran sekurang-kurangnya : panjang
60 cm, lebar 40 cm, dengan tulisan hitam di atas dasar putih, tinggi huruf minimal 5 cm
dan tebal 5 mm. Pada papan nama tersebut harus memuat nama apotek, nama apoteker
pengelola apotek (APA), nomor surat izin apotek (SIA) , alamat dan nomor telepon
apotek (8).
2.6 Perlengkapan Apotek
Perlengkapan yang harus dimiliki apotek menurut Kepmenkes No. 278 Tahun 1981 ialah:
1. Alat pembuatan, pengolahan dan peracikan:
Timbangan miligram dengan anak timbangan yang sudah ditara (minimal 1 set)
Timbangan gram dengan anak timbangan yang sudah ditara (minimal 1 set)
Perlengkapan lain sesuai kebutuhan
2. Perlengkapan dan alat perbekalan farmasi:
Botol berbagai ukuran, lemari dan rak penyimpanan obat dengan jumlah sesuai
kebutuhan
Lemari dan rak penyimpanan obat, serta lemari pendingin minimal 1 buah
3. Tempat penyimpanan khusus untuk narkotika yang harus dibuat seluruhnya dari kayu atau
bahan lain yang kuat dan harus dapat dikunci, terbagi dua dengan kunci masing-masing.
Jika kurang dari 40x80x100 cm maka harus ditempatkan dengan kuat pada tembok.
4. Tempat penyimpanan khusus untuk racun, yaitu lemari yang dapat dikunci dan diberi
tanda tengkorak.
5. Alat dan perlengkapan laboratorium untuk pengujian sederhana.
6. Wadah pengemas dan pembungkus:
Etiket dengan ukuran, jenis, dan jumlah sesuai kebutuhan
8
Wadah pengemas dan pembungkus untuk penyerahan obat dengan jenis dan ukuran
sesuai
7. Alat administrasi, yaitu: blanko pesanan obat, blanko kartu stok obat, blanko salinan
resep, blanko faktur dan blanko nota pencatatan, buku pencatatan narkotika, buku pesanan
obat narkotika, format laporan obat narkotika
8. Kumpulan peraturan perundang-undangan mengenai apotek
9. Buku standar yang diwajibkan: Farmakope Indonesia dan Ekstra Farmakope Indonesia
edisi terbaru 1 buah serta buku lain yang ditetapkan oleh Badan POM (8).
2.7 Pengelolaan Narkotika di Apotek
Narkotika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan yaitu :
a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan.Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia
diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Contoh obat narkotika
golongan I yaitu: opium, tanaman ganja, kokain dan heroin.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai
pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh obat narkotika golongan II yaitu: morfin, metadon, dan petidina.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh obat narkotika
golongan III yaitu: kodein dan etilmorfin (10)
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. merupakan satu-satunya perusahaan yang diizinkan oleh
pemerintah untuk mengimpor, memproduksi, dan mendistribusikan narkotika di wilayah
Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan oleh pemerintah, karena
sifat negatifnya yang dapat menyebabkan ketagihan yang sangat merugikan.
9
Pengelolaan narkotika meliputi kegiatan-kegiatan:
1. Pemesanan
Pengadaan narkotika di apotek dilakukan dengan pesanan tertulis melalui Surat Pesanan
Narkotika kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) PT.Kimia Farma (Persero) Tbk. Surat
Pesanan narkotika harus ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nama jelas, nomor
SIK, SIA, stempel apotek. Satu surat pesanan terdiri dari rangkap empat dan hanya dapat
untuk memesan satu jenis obat narkotika.
2. Penyimpanan
Narkotika yang ada di apotek harus disimpan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan. Sebagai pelaksanaan pasal tersebut telah diterbitkan Permenkes RI No.
28/MENKES/PER/I/1978 tentang Tata Cara Penyimpanan Narkotika, yaitu pada pasal 5 yang
menyebutkan bahwa apotek harus mempunyai tempat khusus untuk penyimpanan narkotika
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat.
b. Harus mempunyai kunci yang kuat.
c. Lemari dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan, bagian pertama
dipergunakan untuk menyimpan morfin, petidin, dan garam-garamnya, serta persediaan
narkotika; bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai
sehari-hari.
d. Apabila tempat khusus tersebut berupa lemari ukuran kurang dari 40x80x100 cm, maka
lemari tersebut harus dibaut pada tembok atau lantai.
Pada pasal 6, dinyatakan sebagai berikut:
a. Apotek dan rumah sakit, harus menyimpan narkotika pada tempat khusus sebagaimana
yang dimaksud pada pasal 5, dan harus dikunci dengan baik.
b. Lemari khusus, tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika.
c. Anak kunci lemari khusus, harus dikuasai oleh penanggung jawab/asisten kepala atau
pegawai lain yang dikuasakan.
d. Lemari khusus, harus ditaruh pada tempat yang aman dan tidak boleh terlihat oleh
umum (10, 11)
10
3. Pelayanan resep yang mengandung Narkotika
Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan:
a. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan hanya berdasarkan resep
dokter.
c. Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, balai pengobatan dan dokter.
d. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter, dan pasien (10)
Apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika. Untuk resep narkotika
yang baru dilayani sebagian, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut
hanya boleh dilayani di apotek yang menyimpan resep asli.Salinan resep dari resep narkotika
dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali.
4. Pelaporan
Apotek berkewajiban menyusun dan mengirimkan laporan narkotika setiap bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam laporan tersebut diuraikan mengenai
pembelian/pemasukan dan penjualan/pengeluaran narkotika yang ada dalam tanggung
jawabnya, dan ditandatangani oleh APA. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Daerah Tingkat II/Kotamadya dengan tembusan Kepala Balai POM, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi, PBF dan satu lembar untuk arsip apotek.
Laporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari:
a. Laporan pemakaian bahan baku narkotika.
b. Laporan penggunaan sediaan jadi narkotika.
c. Laporan khusus penggunaan morfin dan petidin (10)
5. Pemusnahan Narkotika
Pada pasal 9 Permenkes RI No. 28/MENKES/PER/1978 disebutkan bahwa APA dapat
memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat lagi. Pelaksanaan
pemusnahan narkotika di apotek, yang rusak atau tidak memenuhi syarat harus disaksikan
oleh petugas dari Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
APA yang memusnahkan narkotika harus membuat berita acara pemusnahan narkotika yang
memuat:
11
a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan.
b. Nama Apoteker Pengelola Apotek.
c. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebut.
d. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan.
e. Cara pemusnahan.
f. Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi.
Kemudian berita acara tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan, dengan tembusan :
a. Dinas Kesehatan Kotamadya/Kabupaten/Provinsi
b. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
c. Arsip (11)
2.8 Pengelolaan Psikotropika di Apotek
Menurut Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau
obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas
mental dan perilaku. Dalam Undang-undang Narkotika 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa
psikotropika golongan I dan golongan II sekarang telah dipindahkan menjadi Narkotika
Golongan I dalam undang-undang tersebut.
Ruang lingkup pengaturan psikotropika dalam UU No. 5 tahun 1997 adalah segala hal yang
berhubungan dengan psikotropika yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Tujuan
pengaturan psikotropika sama dengan narkotika, yaitu :
a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pengetahuan.
b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
c. Memberantas peredaran gelap psikotropika
Pengelolaan psikotropika di apotek meliputi kegiatan-kegiatan :
a. Pemesanan
Obat golongan psikotropika dipesan dengan menggunakan Surat Pesanan Psikotropika
yang ditandatangani oleh APA dengan mencantumkan nomor SIK. Surat pesanan
tersebut dibuat rangkap dua dan setiap surat dapat digunakan untuk memesan beberapa
jenis psikotropika.
12
b. Penyimpanan
Obat golongan psikotropika disimpan terpisah dengan obat-obat lain dalam suatu rak
atau lemari khusus dan tidak harus dikunci. Pemasukan dan pengeluaran psikotropika
dicatat dalam kartu stok psikotropika.
c. Penyerahan
Obat golongan psikotropika diserahkan oleh apotek, hanya dapat dilakukan kepada
apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, Balai pengobatan dan dokter kepada
pengguna/pasien berdasarkan resep dokter.
d. Pelaporan
Obat golongan psikotropika dilaporkan setiap satu bulan sekali dengan ditandatangani
oleh APA dilakukan secara berkala setiap bulan. Pelaporan ditujukan kepada Kepala
Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II / Kotamadya dengan tembusan Kepala Balai POM,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, PBF dan satu lembar untuk arsip apotek (12)
2.9 Daftar Obat Wajib Apotek
Obat yang dapat diberikan tanpa resep dokter merupakan obat-obat yang termasuk ke dalam
Daftar Obat Wajib Apotek. Ketentuan mengenai Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.919/Menkes/Perekonomian/X/1993 yang
menyebutkan bahwa kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter adalah:
a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2
tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
b. Pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksudkan tidak memberikan resiko pada
kelanjutan penyakit.
c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan.
d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Obat
yang dimaksudkan memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggung
jawabkan (13)
2.10 Pengelolaan Prekursor (obat yang mengandung prekursor)
Berdasarkan PP No.44 tahun 2010 tentang prekursor mendefinisikan bahwa prekursor adalah
zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
dan psikitropika. Pemerintah melakukan pengaturan dalam segala bidang yang berhubungan
13
dengan pengadaan dan penggunaan prekursor untuk keperluan industri farmasi, industri non-
farmasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan pemerintah No. 44 tentang prekursor bab 6 tentang
peredaran pada poin 5 dijelaskan bahwa setiap kegiatan penyaluran prekursor harus
dilengkapi dengan dokumen penyaluran. Dasar adanya dokumen penyaluran dimulai dari
adanya surat pesanan obat yang mengandung prekursor. Setiap badan atau orang yang
mengelola prekursor wajib membuat pencatatan dan pelaporan. Pencatatan yang dimaksud
sekurang kurangnya memuat jumlah prekursor yang ada dalam stok,jumlah prekursor yang
diserahkan serta keperluan atau kegunaan prekursor. Pencatatan sebagaimana dimaksud wajib
dilaporkan secara berkala. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pelaporan diatur
secara terkoordinasi oleh mentri dan atau mentri terkait sesuai kewenangannya (14)
2.11 Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi
Perbekalan farmasi menurut Permenkes No. 922/1993 terdiri dari obat, bahan obat, obat asli
Indonesia (obat tradisional), bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan, dan kosmetika.
Perbekalan farmasi yang harus disediakan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari obat-obat
generik sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN). Perbekalan farmasi ini dikelola
berdasarkan sistem FIFO (First In First Out) dan juga FEFO (First Expires First Out) untuk
menghindari menumpuknya barang yang diterima sehingga dapat menghindari obat yang
kadaluarsa, rusaknya obat karena terlalu lama disimpan atau adanya kehilangan obat.
Perbekalan farmasi yang tidak dapat dipergunakan lagi atau dilarang digunakan harus
dimusnahkan dengan cara dibakar, ditanam, atau cara lain sesuai ketentuan. Pemusnahan
dilakukan oleh APA atau apoteker pengganti, dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang
karyawan apotek. Untuk pemusnahan narkotika terdapat ketentuan perundang-undangan
khusus, yaitu harus mengajukan rencana pemusnahan narkotika yang dikirimkan kepada Balai
POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terlebih dahulu. Pada setiap
pemusnahan obat ini wajib dibuatkan Berita Acara Pemusnahan (BAP) (15).
2.12 Tenaga Kerja di Apotek
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotek, disebutkan beberapa tenaga kerja dalam sebuah apotek, yaitu :
14
1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah
jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
2. Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek.
3. Apoteker Pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker
Pengelola Apotek dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka
apotek.
4. Apoteker Pengganti adalah apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek
selama Apoteker Pengelola Apotek tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan
secara terus-menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai
Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain.
5. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker (4).
2.13 Persyaratan Apoteker Pengelola Apotek
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.889/Menkes/Per/V/2011 bahwa setiap tenaga
kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai
tempat tenaga kefarmasian bekerja. Apoteker pengelola apotek yang bertanggungjawab di
fasilitas pelayanan kefarmasian harus mempunyai SIPA. SIPA bagi apoteker penanggung
jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian hanya diberikan untuk satu tempat fasilitas
kefarmasian.
Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Apoteker, Apoteker mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilaksanakan.
Dalam mengajukan permohonan Surat Izin Praktek Apoteker, apoteker harus melampirkan:
1. Fotokopi STRA yang dilegalisasi oleh KFN
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/
penyaluran.
3. Surat rekomendasi organisasi profesi
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua)
lembar.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menerbitkan SIPA paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak surat permohonan diterima dan dinyatakan lengkap(16).
15
2.14. Peranan Apoteker di Apotek
Peranan apoteker secara umum digariskan oleh WHO yang semula dikenal dengan "Seven
Stars of Pharmacist" ditambahkan satu peran yaitu reasearcher yang kemudian
mengubahnya menjadi "Seven Star Plus of Pharmacist” diantaranya meliputi :
1. Care giver: pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis, analitis, teknis, sesuai
peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pelayanan, apoteker harus
berinteraksi dengan pasien secara individu maupun kelompok. Apoteker harus
mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara
berkesinambungan dan pelayanan farmasi yang dihasilkan harus bermutu tinggi.
2. Decision maker: pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan
mengefektifkan sumber daya yang ada di apotek.
3. Communicator: mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Komunikasi
tersebut meliputi komunikasi lisan dan tulisan.
4. Leader: memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, memiliki keberanian
mengambil keputusan yang empati dan efektif serta kemampuan mengkomunikasikan
dan mengelola hasil keputusan.
5. Manager: kemampuan mengelola sumber daya dan informasi secara efektif. Tanggap
terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi mengenai obat
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat.
6. Long Life Learner: belajar terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan.
2.15 Tugas dan Fungsi Apoteker di Apotek Sebagai Manager
Apoteker harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik yaitu keahlian dalam
menjalankan prinsip-prinsip ilmu manajemen yang meliputi kepemimpinan (leadership),
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengawasan (controlling).
Kepemimpinan (leadership)
Kemampuan untuk mengarahkan atau menggerakkan orang lain (anggota atau bawahan)
untuk bekerja dengan rela sesuai dengan apa yang diinginkannya, dalam mencapai
tujuan tertentu. Kualitas kepemimpinan seseorang pemimpin ditentukan dengan adanya
sasaran dan program yang jelas, bekerja sistematis, dan efektif, mempunyai kepekaan
terhadap hubungan antar manusia, dapat membentuk tim dengan kinerja tinggi, dan
dapat mengerjakan tugas-tugas dengan efektif dan efisien.
16
Perencanaan (planning)
Sebagai pengelola apotek, apoteker harus mampu menyusun perencanaan dari suatu
pekerjaan, cara dan waktu pengerjaan, serta siapa yang mengerjakannya. Apoteker harus
mampu menyusun rencana agar tujuan apotek tercapai.
Pengorganisasian (organizing)
Apoteker harus mampu mengatur dan menentukan perkerjaan yang akan dilaksanakan
oleh karyawan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan pendidikan dan pengalaman.
Pengaturan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan pekerjaan sesuai keahlian
karyawan, menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk tiap pekerjaan dan hasil
yang hendak dicapai, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan karyawan.
Pelaksanaan (actuating)
Apoteker harus dapat menjadi pemimpin yang menjadi panutan karyawan, yaitu
mengetahui permasalahan, dapat menunjukan jalan keluar masalah, dan turut berperan
aktif dalam kegiatan.
Pengawasan (controlling)
Apoteker harus selalu melakukan evaluasi setiap kegiatan dan mengambil tindakan demi
perbaikan dan peningkatan kualitas, apakah semua sudah berjalan dengan baik ke arah
tercapainya tujuan, dengan membandingkan hasilnya dengan suatu standar tertentu.
2.16 Apoteker sebagai Profesional
Apoteker merupakan profesi yang tidak dapat tergantikan peranannya di apotek. Peran profesi
seorang apoteker di apotek tidak lain adalah melaksanakan kegiatan Pharmaceutical Care
atau pelayanan kefarmasian. Salah satu tujuan utama pelayanan kefarmasian adalah
meningkatkan kualitas hidup pasien. Penerapan yang berazaskan pelayanan kefarmasian atau
GPP (Good Pharmaceutical Practice di apotek seperti yang tertera pada Keputusan Menteri
Kesehatan No. 35 tahun 2014. Dalam PP no. 51 Pasal 21 ayat 2 juga sudah dipaparkan, bahwa
yang boleh melayani pemberian obat berdasarkan resep adalah apoteker.
Tujuan dari standar pelayanan ini adalah:
Melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional.
Melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar.
Pedoman dalam pengawasan praktek apoteker.
Pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek.
17
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014,
terutama pada BAB III, pelayanan kefarmasian meliputi :
A. Pengkajian resep
Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan
klinis.
a. Kajian administratif meliputi:
1. Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan
2. Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf
3. Tanggal penulisan resep.
b. Kajian kesesuaian farmasetik meliputi:
1. Bentuk dan kekuatan sediaan
2. Stabilitas
3. Kompatibilitas (ketercampuran obat).
c. Pertimbangan klinis meliputi:
1. Ketepatan indikasi dan dosis obat
2. Aturan, cara dan lama penggunaan obat
3. Duplikasi dan/atau polifarmasi
4. Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat, dll)
5. Kontra indikasi
6. Interaksi.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus
menghubungi dokter penulis resep.
B. Dispensing
Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Setelah
melakukan pengkajian resep dilakukan hal sebagai berikut:
1. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep:
- Menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep
- Mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan
nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat.
2. Melakukan peracikan obat bila diperlukan
3. Memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi:
- Warna putih untuk obat dalam/oral;
- Warna biru untuk obat luar dan suntik
- Menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi.
18
4. Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda
untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Setelah penyiapan
obat dilakukan hal sebagai berikut:
- Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali
mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan
jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep)
- Memanggil nama dan nomor tunggu pasien
- Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien
- Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat
- Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat
antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari,
kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain;
- Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik,
mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil;
- Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya;
- Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila
diperlukan);
- Menyimpan resep pada tempatnya;
- Apoteker membuat catatan pengobatan pasien.
Apoteker di Apotek juga dapat melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi.
Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep
untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai.
C. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam
pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan
bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau
masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal.
Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian,
farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada
ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika
atau kimia dari obat dan lain-lain.
19
Kegiatan Pelayanan Informasi Obat di apotek meliputi:
1. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan
2. Membuat dan menyebarkan buletin/brosur/leaflet, pemberdayaan masyarakat
(penyuluhan)
3. Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien
4. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang
praktik profesi
5. Melakukan penelitian penggunaan obat
6. Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah
7. Melakukan program jaminan mutu.
Pelayanan Informasi Obat harus didokumentasikan untuk membantu penelusuran kembali
dalam waktu yang relatif singkat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam dokumentasi
Pelayanan Informasi Obat :
1. Topik Pertanyaan
2. Tanggal dan waktu Pelayanan Informasi Obat diberikan
3. Metode Pelayanan Informasi Obat (lisan, tertulis, lewat telepon)
4. Data pasien (umur, jenis kelamin, berat badan, informasi lain seperti riwayat alergi,
apakah pasien sedang hamil/menyusui, data laboratorium)
5. Uraian pertanyaan
6. Jawaban pertanyaan
7. Referensi
8. Metode pemberian jawaban (lisan, tertulis, per telepon) dan data Apoteker yang
memberikan Pelayanan Informasi Obat.
D. Konseling
Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi
perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.
Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat
kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model.
Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami
obat yang digunakan.
Kriteria pasien/keluarga pasien yang perlu diberi konseling:
20
1. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan/atau ginjal, ibu