i LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER BIDANG APOTEK APOTEK MADYA Jl. Proklamasi No.50, Padang – Sumatera Barat Periode 30 Desember – 24 Januari 2014 DISUSUN OLEH : ARDILLA KEMALA DEWI 1341012043 BARRY YUDHA PRATAMA 1341012003 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS 2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
LAPORAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
BIDANG APOTEK
APOTEK MADYA
Jl. Proklamasi No.50, Padang – Sumatera Barat
Periode 30 Desember – 24 Januari 2014
DISUSUN OLEH :
ARDILLA KEMALA DEWI 1341012043
BARRY YUDHA PRATAMA 1341012003
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2014
ii
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
BIDANG APOTEK
APOTEK MADYA
Jl. Proklamasi No.50, Padang – Sumatera Barat
Periode 30 Desember – 24 Januari 2014 dilanjutkan 2 Juni – 14 Juni 2014
Laporan ini dilanjutkan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti
Ujian Profesi Apoteker pada Universitas Andalas Padang
Disetujui Oleh
Pembimbing I PKPA
Bidang Apotek
Dra. Armawati Anwar, Apt
Pembimbing II PKPA
Bidang Apotek
Prof. Dr. Helmi Arifin, M.Si ,Apt
Disahkan Oleh,
Koordinator
Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
Dr. H. Yufri Aldi, M. Si, Apt
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat
Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat mengikuti dan
menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Apotek Madya, Padang. Kegiatan praktek kerja profesi apoteker
bidang apotek ini merupakan bagian dari program Pendidikan Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan merupakan salah satu syarat dalam
memperoleh gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
Dengan terselesaikannya laporan ini, penulis ingin mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Ir. Efison, selaku Pemilik Sarana Apotek yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktek di Apotek
Madya.
2. Ibu Dra. Armawati Anwar, Apt selaku Apoteker Pengelola Apotek,
pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan
memberikan ilmu serta pengetahuan seputar Apotek.
3. Bapak Prof. Dr. Helmi Arifin, M.Si,Apt selaku dosen pembimbing II yang
telah memberi bekal dan arahan kepada kami selama mengikuti praktek
kerja profesi apoteker bidang apotek.
4. Asisten apoteker dan karyawan Apotek Madya yang telah banyak
membantu penulis dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker ini.
5. Dr. Muslim Suardi, Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas
Andalas
6. Dr. Yufri Aldi, MS, Apt., selaku Ketua Prodi Profesi Apoteker yang telah
meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta dukungan demi
pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker.
7. Seluruh pengelola, dosen dan karyawan Program Studi Profesi Apoteker
Fakultas Farmasi Universitas Andalas atas kerjasama dan bantuannya
selama ini.
iv
8. Orang tua, saudara-saudara dan seluruh keluarga yang telah memberikan
dukungan serta doanya.
9. Rekan seperjuangan Apoteker Angkatan III tahun 2014 atas dukungan dan
kebersamaannya selama ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu sehingga laporan praktek kerja
profesi apoteker di apotek ini terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam
laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, dunia
kesehatan, serta dunia perapotekan.
Padang, Juni 2014
Penulis
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN vi
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan PKP Apoteker 2
1.3 Manfaat PKP Apoteker 2
II. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Definisi Apotek 3
2.2 Peraturan dan Perundang-undangan tentang Apotek 3
2.3 Tugas dan Fungsi Apotek 3
2.4 Persyaratan Pendirian Apotek dan Pencabutan Izin Apotek 4
2.4.1 Persyaratan Gedung dan Jarak Apotek 4
2.4.2 Perlengkapan Apotek 4
2.4.3 Perbekalan Apotek 5
2.5 Perizinan Apotek 5
2.5.1 Pemberian Izin Apotek 5
2.5.2 Tata Cara Perizinan Apotek 5
2.5.3 Pencabutan Izin Apotek 6
vi
2.6 Peran Apoteker 7
2.6.1 Peran Apoteker Sebagai Manager 7
2.6.2 Peran Apoteker Sebagai Teknis Farmasi 9
2.7 Pengelolaan Apotek 10
2.7.1 Manajemen Apotek 10
2.7.2 Ruang Lingkup Apotek 10
2.8 Pajak-pajak Apotek 16
III. TINJAUAN KHUSUS 17
3.1 Sejarah Apotek Madya 17
3.2 Lokasi dan Fasilitas apotek Madya 17
3.3 Struktur Organisasi dan Job Description 17
3.4 Pengadaan 18
3.4.1 Pengadaan Barang 19
3.4.2 Pemesanan Barang 19
3.4.3 Penerimaan barang 19
3.4.4 Penyimpanan dan Penyusunan 20
3.5 Pelayanan Kefarmasian 21
3.2.1 Pelayanan Resep Obat 21
3.2.2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi 21
3.6 Admisitrasi Apotek 22
3.6.1 Uang Masuk 22
3.6.2 Uang Keluar 22
3.6.3 Pembukuan dan Pelaporan 23
IV. PEMBAHASAN 25
vii
V. KESIMPULAN DAN SARAN 27
4.1 Kesimpulan 27
4.2 Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 28
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1 Struktur Organisasi Apotek Madya Padang 29
2 Denah Lokasi Apotek Madya Padang 30
3 Denah Tata Ruang Apotek Madya Padang 31
4 Bagan Alur Pengadaan Barang 32
5 Bagan Alur Pelayanan Resep 33
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1 Struktur Organisasi Apotek Madya Padang 29
2 Denah Lokasi Apotek Madya Padang 30
3 Denah Tata Ruang Apotek Madya Padang 31
4 Bagan Alur Pengadaan Barang 32
5 Bagan Alur Pelayanan Resep 33
6 Blanko Surat Pemesanan Obat 34
7 Blanko Surat Pemesanan Narkotika dan Psikotropika 35
8 Blanko Surat Pemesanan Prekursor 36
9 Blanko Copy Resep 37
10 Blangko Kartu Stock 38
11 Blanko Laporan Penggunaan Narkotika 39
12 Etiket dan Kemasan 40
13 Blanko Kartu Langganan 41
14 Format Laporan Apotek ( Narkotika dan Psikotropika) 58
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal yang merupakan salah
satu bagian dari upaya pembangunan kesehatan dalam penjabaran dari Sistem
Kesehatan Nasional, yaitu dengan cara mencukupi persediaan obat dan alat
kesehatan yang bermutu baik, penyebaran obat yang merata dengan harga yang
terjangkau serta meningkatkan kerasionalan penggunaan obat, maka diperlukan
suatu sarana pelayanan kesehatan yang dapat memberikan konseling, informasi
dan edukasi kepada masyarakat tentang obat yang diterimanya. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka apotek sebagai salah satu saranan pelayanan kesehatan
dimana menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana
pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, dan
Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah
mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
Apoteker sebagai penanggung jawab kefarmasian di apotek bertugas
mengawasi pelayanan resep, mutu obat yang dijual dan memberikan pelayanan
informasi obat sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan
obat. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka apoteker harus
memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang tinggi. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan bagi calon
apoteker.
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan No. 51/DIKTI/Kep/1984 dan Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.05907/A/SK/VII/1984 maka calon
apoteker harus melaksanakan praktek kerja pada apotek yang ditunjuk.
Dalam mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas, maka Fakultas
Farmasi Unand Padang bekerjasama dengan Apotek Madya Padang yang
merupakan salah satu apotek penguasaan ilmu dan profesi farmasi sebagai
Apoteker Pengelola Apotek, serta untuk mengenal secara langsung masalah
kefarmasian yang ada dilapangan.yang diberi wewenang untuk membantu
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
2
pelatihan kerja profesi apoteker. Dalam praktek kerja profesi ini diharapkan calon
apoteker dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai
perapotekan, penguasaan ilmu profesi sebagai seorang Apoteker Pengelola
Apotek, serta untuk mengenal secara langsung masalah kefarmasian yang ada
dilapangan, sehingga calon apoteker dapat membekali diri dan siap terjun kedunia
kerja ditengah-tengah masyarakat.
1.2 Tujuan PKP Apoteker
Adapun tujuan dari Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan
tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan
kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari
strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka
pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga
farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di
apotek.
6. Memberikan gambaran yang jelas tentang apotek, administrasi dan fungsi
kefarmasian dalam apotek.
1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
Adapun manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek
antara lain:
a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam
mengelola apotek.
b. Mendapat pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Apotek
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/ SK/ X/
2002, Apotek adalah suatu tempat tertentu, dimana dilakukannya pekerjaan
kefarmasiaan dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya
kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan
praktek kefarmasian oleh Apoteker.
2.2 Peraturan dan Perundang – undangan Tentang Apotek
Pada peraturan ini ada beberapa kali mengalami perubahan, yang pertama
kali berlaku adalah perundang – undangan pada zaman belanda (DVG Regleme)
pasal 58 dan seterusnya. Pada tahun 1963 pemerintah Indonesia menerbitkan UU
No.7 tahun 1965 mengenai pengelolaan dan perizinan apotek dan kemudian
peraturan ini disempurnakan oleh PP No. 25 tahun 1980 beserta petunjuk
pelaksanaan Surat keputusan Menteri kesehatan No. 278 tahun 1981 tentang
persyaratan Apotek. No. 279 tahun 1981 tentang ketentuan dan tata cara
pengelolaan Apotek, SK Menkes RI No. 1332/ Menkes/ SK/ 2002, kemudian
peraturan yang di pakai sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 pada Tahun 2009.
2.3 Tugas dan Fungsi Apotek
Berdasarkan pada SK Menkes RI No.1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 serta
peraturan pemerintah No. 25 tahun 1980, bahwasanya tugas dan fungsi Apotek
adalah :
1. Sebagai tempat pengabdiaan profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah
jabatannya dan telah mempunyai surat izin kerja
2. Sarana farmasi yang melaksanakan kegiatan peracikan, perubahan bentuk,
pencampuran dan penyerahan obat kepada pasien
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
4
3. Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyediakan obat yang
diperlukan oleh masyarakat atau konsumen dan resep dokter
2.4 Persyaratan Pendirian Apotek dan Pencabutan Izin Apotek
Untuk persyaratan apotek ini harus ada surat izin apotek, dan apoteker.
Bersama dengan pemilik prasarana yang memenuhi persyaratan harus siap dengan
tempat, segala perlengkapan dan termasuk sarana farmasi serta pembekalan
lainnya yang harus disiapkan yang merupakan milik pribadi.
Persyaratan Apotek antara lain :
2.4.1 Persyaratan Gedung dan Jarak Antar Apotek
a. Pembatasan jarak antara Apotek dengan Apotek lain dihapuskan.
b. Luas gedung harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan obat
kepada pasien.
c. Setiap permohonan dapat langsung mengajukan surat izin Apotek tanpa
adanya persetujuan lokasi.
2.4.2 Perlengkapan Apotek
Untuk perlengkapan apotek meliputi semua peralatan yang diperlukan
dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, yang terdiri dari :
a. Alat pembuatan, pengelolaan dan peracikan.
b. Perlengkapan dan alat penyimpanan perbekalan kesehatan dibidang
farmasi.
c. Tempat penyimpanan khusus narkotik yang harus dapat memenuhi
syarat.
d. Tempat penyimpanan khusus untuk racun, narkotika dan psikotropika
berupa lemari yang dapat dikunci dan diberi gambar tengkorak.
e. Alat dan perlengkapan labor untuk kegiatan pengujian.
f. Kumpulan peraturan undang – undangan yang berhubungan dengan
apotek.
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
5
2.4.3 Perbekalan Apotek
Untuk perbekalan apotek terdiri dari :
a. Perbekalan kesehatan dibidang farmasi berupa obat atau bahan obat,
sekurang–kurangnya terdiri dari obat generik sesuai Daftar Obat
Essensial Nasional (DOEN).
b. Wadah pengemas pembungkus zat sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
c. Perbekalan administrasi yang meliputi blanko pesanan obat, blanko kartu
stock obat, blanko salinan resep, buku pembelian obat, buku pencacatan
pemakaian narkotika dan lain-lain.
2.5 Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Serta Pencabutan Izin Apotek
Ketentuan dan tata cara perizinan serta pencabutan izin apotek meliputi:
2.5.1 Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Apotek
Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1332/ Menkes/ SK/ X/
2002. Pelimpahan wewenang pemberian izin apotek adalah sebagai berikut :
a. Izin apotek diberikan oleh Menteri Kesehatan.
b. Menteri Kesehatan melimpahkan pemberian izin apotek kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten / kota.
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota wajib melaporkan pelaksaan
pemberian izin, pembekuan izin, pencaiaran izin dan apotek sekali setahun
kepada Menteri kesehatan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dan Balai POM di Ibukota Propinsi.
2.5.2 Tata cara Perizinan Apotek
Tata cara perizinan apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor
1332/ Menkes/ Sk/ X/ 2002, adalah :
a. Permohonan izin apotek diajukan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota dengan menggunakan contoh formulir model APT-1
b. Dengan menggunakan formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah menerima permohonan, dapat
meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan
pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotek untuk melakukan kegiatan.
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
6
c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala Balai POM selambat-
lambatnya 6 hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan
menggunakan contoh formulir model APT-3
d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 tidak
dilaksanakan, apotek permohonan dapat membuat surat pernyataan siap
melakukan kegiatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi menggunakan
contoh formulir model APT-4
e. Dalam jangka 12 hari kerja setelah diterima laporan hasil blanko pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat 3, atau pernyataan dimaksud ayat 4, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota setempat mengeluarkan surat izin apotek
menggunakan contoh formulir model APT-5
f. Dalam hal pemeriksaan tim Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota atau Kepala
Badan POM dimaksud ayat 3 masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dalam waktu 12 hari kerja mengeluarkan
surat penundaan menggunakan contoh formulir model APT-6
g. Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksudkan ayat 6, Apotek diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal surat penundaan.
h. Terhadap permohonan izin Apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan
dimaksud pasal 5 atau pasal 6, atau lokasi Apotek tidak sesuai dengan
permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 12 hari kerja wajib mengeluarkan surat
penolakan disertai dengan alas an dengan mempergunakan contoh formulir
APT-7.
2.5.3 Pencabutan Surat Izin Apotek
Surat Izin Apotek akan dicabut oleh Kepala Kantor Dinas Kesehatan
apabila:
1. Apoteker tidak lagi memenuhi syarat sebagai APA.
2. Apoteker tidak lagi memenuhi kewajiban dalam pelayanan kefarmasiaan.
Laporan Praktik Kerja Profesi Bidang Apotek di “Apotek Madya”
Pendidikan Program Profesi Apoteker Universitas Andalas
7
3. Apoteker pengelola Apotek berhalangan melaksanakan tugasnya lebih dari 2
tahun.
4. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai
Narkotika, Obat keras dan Psikotropika serta ketentuan peraturan lainnya.
5. Surat izin kerja APA dicabut.
6. Apotek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai sebuah Apotek.
Pencabutan surat izin Apotek dilakukan setelah adanya peringatan tertulis
sebanyak tiga kali berturut-turut selama 6 bulan setelah penetapan pembukuan
izin Apotek. Pembukuan izin Apotek ini dapat dicairkan lagi setelah Apotek dapat
menyelesaikan seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/ Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin,
pencairan izin, dan pencabutan izin Apotek sekali setahun kepada Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dan Balai POM.
2.6 Peran Apoteker
Berdasarkan Kepmenkes No.1027/2004 tentang standar pelayanan
kefarmasian di apotek, apoteker memiliki tugas yaitu:
1. Melayani Resep, meliputi skrining resep (secara administrasi, farmasetik,
dan klinis), penyiapan obat, dan penyerahan obat.
2. Promosi dan Edukasi, meliputi pemberian/penyampaian informasi obat