Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...€¦ · Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil dari realisasi dari laporan

LAKIP Dit. P2MKJN Page 1

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Tahun 2018)

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI

JAKARTA


KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, puji syukur kami panjatkan karena atas perkenan- nya, Direktorat Pencegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza salah satu entitas akuntansi dibawah lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kementerian kesehatan RI yang berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan Direktorat Penegahan dan Pengendalia Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya ditahun 2018. Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil dari realisasi dari laporan rencana strategis tahun 2018 yang memberikan gambaran tentang rencana strategis, penetapan kinerja tahunan, kegiatan dan anggaran . LAKIP Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tidak terlepas dari kekurangan mengingat masih perlu penyempurnaan terus menerus semaksimal mungkin melalui koordinasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor . Mudah-mudahan Lakip ini dapat menjadi cermin untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efesien baik dari aspek perencanaan, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan.

Jakarta, 31 Januari 2019

Direktur Pencegahan dan Pengendalian

Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

Dr.dr. Fidiansjah,SpKJ,MPH

NIP 196306271988121002


Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan

A. Latar belakang B. Isu Strategis C. Tujuan Penulisan D. Sistematika E. Visi dan Misi F. Tugas Pokok dan Fungsi G. Struktur Organisasi H. Sumber Daya Manusia

Bab II. Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV. Penutup Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase populasi anak dan remaja adalah sebanyak 46 % dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 237 juta. Sehubungan dengan hal tersebut maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa ini. Dalam rangka mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas baik tersebut perlu meningkatkan kesehatan tidak hanya fisik saja tapi juga kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Upaya kesehatan jiwa dilakukan untuk mempertahankan kesehatan individu sepanjang hayat sejak masa konsepsi sampai lansia, dilakukan sesuai tingkat tumbuh kembang dari bayi sampai lansia. Perkembangan individu dimulai sejak dalam kandungan kemudian dilanjutkan ke 8 tahap mulai bayi (0-18 bulan), toddler (1,5–3 tahun), anak - anak awal atau pra sekolah (3-6 tahun), sekolah (6-12 tahun), remaja (12-18 tahun), dewasa muda ( 18 –35 tahun), dewasa tengah (35-65) tahun, dan tahap terakhir yaitu dewasa akhir (>65 tahun). Dalam tahapan perkembangan tersebut terdapat periode penting yaitu periode pra sekolah, masa pra sekolah disebut masa keemasan (Golden period), jendela kesempatan (window of opportunity), dan masa kritis ( critical period) Pada rentang usia remaja, rentan terjadi beberapa masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pemicu masalah kesehatan jiwa dan napza Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2014, menunjukkan hasil penelitian di 128 kecamatan diperoleh angka kejadian bunuh diri di Indonesia sebesar 1,77 per 100.000 penduduk. Disisi lain, GSHS (2015) menemukan proporsi pada siswa/i SMP dan SMA yang mengalami masalah kesepian 39,9% remaja laki-laki dan 52,9% remaja perempuan, 37,7% remaja laki-laki dan 46,8% remaja perempuan mengalami kecemasan dan 4,5% remaja laki-laki dan 6,5% remaja perempuan ingin bunuh diri.Fakta kekerasan sering kita dengar di media sosial, di lingkungan pendidikan sendiri dari data ICRW (2015) dinyatakan bahwa sekitar 75-84% siswa/i mengalami kekerasan di sekolah, 50% mengalami perundungan. Data dari Unicef tahun 2014,


siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya.Riskesdas (2007), prevalensi remaja yang mengalami masalahpsikososial sebanyak 8,7%, prevalensi merokok usia 15 – 19 tahun, minumanberalkohol dan satu di antara 11 remaja Indonesia berusia 15 – 24 tahun mengalami ketidakstabilan emosi yang juga ditemukan satu dari 7 siswa pada studi GSHS pada pelajar SMP usia 13 – 15 tahun di Depok.Penelitian di 3 sekolah menengah atas dan kejuruan (2015) didapatkan ada keterkaitan antara problem emosional – problem perilaku – tekanan teman sebaya.Faktor risiko utama yang menjadi masalah emosional adalah perempuan yang lebih berisiko.Tidak semua yang terjaring di skrining adalah pelajar yang bermasalah. Maka kondisi kondisi tersebut perlu segera diatasi dan dilakukan intervensi intervensi yang baik agar Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara yang dilandasi oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang merata di Indonesia. Satu atau lebih gangguan jiwa dan perilaku dialami oleh 25 % dari seluruh penduduk pada suatu masa dari hidupnya .WHO ( report 2001) menemukan bahwa 24% pasien yang berobat ke pelayanan primer memiliki diagnosa gangguan jiwa antara lain depersi dan cemas, baik diagnosis tersendiri maupun komorbid dengan diagnosis fisik Tidak sedikit masalah kesehatan jiwa tersebut dialami oleh usia produktif, bahkan sejak usia remaja. Berdasarkan data riskesdas 2013 di temukan bahwa semakin lanjut usia semakin tinggi gangguan mental emosional yang di deteksi, selain itu pada masa kehamilan dan pasca kehamilan sering terjadi masalah kejiwaaan seperti depresi. Beban yang di timbulkan akibat masalah kesehatan jiwa cukup besar. Selaian masalah kesehatan jiwa, gangguan penggunaan napza merupakan penyakit dari organ otak dan bersifat kronis kambuhan. Sebagaimana sifatnya, kekambuhan bukanlah semata-mata kurangnya niat untuk sembuh, melainkan karena interaksi berbagai faktor dalam diri seseorang yang meliputi aspek biologis, psikologis dan sosialnya. Secara biologis, terjadi perubahan fungsi dan struktur otak dari seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat mempersulit proses perubahan perilaku itu sendiri. Tidak jarang diperlukan beberapa


kali terapi rehabilitasi bagi penderita untuk dapat pulih atau mempertahankan kepulihannya. Prevalensi penyalahgunaan Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta - 4,1 juta orang atau sekitar 2,1% - 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun -2014 (Laporan survey BNN bersama Puslitkes Ul tahun 2014) Undang-undang nomor 35 tahun 20019 tentang narkotika, khususnya pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor diri bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara lebih rinci pelaksanaan wajib lapor diri pecandu narkotika dituangkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor. Sesuai dengan pasal 2 dari PP Nomor 25 tahun 2011, pengaturan wajib lapor pecandu narkotika bertujuan untuk :

1. Memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

2. Mengikutisertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Kementerian kesehatan RI, khususnya subdit P2 Masalah Penyalahgunaan Napza telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 50 tahun 2015 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan rehabilitasi medis yang merupakan acuan bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam menyelenggarakan proses wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna Napza termasuk mereka yang dalam proses hukum. Selain hal diatas, juknis ini juga mengatur persyaratan pengusulan penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), besaran pembiayaan rehabilitasi medis yang disediakan oleh Kemenkes, mekanisme pembiayaan rehabilitasi melalui klaim, utilisasi dana klaim, serta sistem pelaporan wajib lapor dan rehabilitasi medis. Berdasarkan Undang Undang Kesehatan Jiwa No 18 tahun 2014 upaya kesehatan jiwa di mulai dari upaya promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai siklus kehidupan mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa dan usia lanjut. Tidak saja melakukan penangan masalah gangguan jiwa tetapi juga akses pelayanan kesehatan jiwa.


B. Isu Strategis Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis pada program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza adalah :

1. masih kurangnya mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dan napza

2. masih adanya stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa 3. Tingginya kasus penyalahgunaan napza 4. Belum optimalnya komitmen daerah bidang pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud melaksanakan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza selama tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintah

D. Sistematika Penulisan

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. Bab I. Pendahuluan berisikan tentang Visi dan Misi, Latar

Belakang , Tugas Pokok dan Fungsi ,Struktur Organisasi ,Sumber

Daya, Maksud dan Tujuan ,Sistematika Penulisan.

4. Bab II. Perencanaan Kinerja , berisikan tentang perencanaan

kinerja selama 5 tahun sesuai dengan dokumern renstra kemekes

2015-2019 dan perjanjian kinerja berisikan tentang perjanjian


antara Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah

Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal P2P untuk

tahuan 2018.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisikan tentang Capaian Kinerja

Organisasi yang disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Realisasi Anggaran

yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja termasuk efisiensi

penggunaan sumber daya.

6. Bab IV. Penutup , Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas

capaian kinerja organisasi serta tindak lanjut di masa mendatang

yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran

E. Visi dan Misi

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan pada semua siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia. Derajat kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kesejahteraan karena menyangkut hak-hak dasar warga negara yang mutlak dipenuhi. Oleh karena itu usaha untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan melalui perbaikan cakupan, mutu, dan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, perbaikan sarana prasarana kesehatan, pemberdayaan tenaga kesehatan, mendorong partisipasi masyarakat untuk hidup sehat, Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya Visi dan Misi, VIsi dan Misi semua lembaga/kementerian/unit es1/unit es2 mengikuti Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:


1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi tersebut din tuangkan dalam NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Untuk mencapai Misi mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta visi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, ditetapkan tujuan Direktorat P2 Masalah kesehatan jiwa dan Napza meningkatkan kesehatan jiwa dengan sasarannya meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, yang telah sejalan dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Revisi Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen P2P, dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2017-2019


F. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA sebagai berikut : Tugas pokok Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA adalah: penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,

penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa

G. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terdapat SOTK Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dan NAPZA terdiri atas :


a. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja; b. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia; c. Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA; d. Subbagian Tata Usaha;

Struktur Organisasi

Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

H. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza per 31 Desember 2018 sebanyak 50 orang dengan kategori sebagai berikut :


Grafik 1.1

SDM berdasarkan status kepegawaian

Pada grafik 1 terlihat status kepegawaian dari 50 orang, sebanyak 42 orang adalah PNS dan 8 orang adalah Non PNS (Honorer).

Grafik 1.2 SDM berdasarkan jenis kelamin

Pada Grafik 2 terlihat dari 50 orang, dengan jenis kelamin sebanyak 15 orang atau 30 % adalah laki-laki dan sebanyak 35 orang atau 70% adalah perempuan.


Grafik 1.3 SDM berdasarkan pendidikan

Pada grafik 3 terlihat dari 50 orang, yang memiliki tingkat pendidikan spesialis sebanyak 3 orang, pendidikan S3 sebanyak 2 orang, pendidikan S2 sebanyak 19 orang, pendidikan S1 sebanyak 11 orang, pendidikan diploma sebanyak 6 orang, pendidikan akademi sebanyak 1 orang dan pendidikan SMA/SLTA sebanyak 8 orang.

B. Sarana dan Prasarana Berdasarkan laporan posisi barang milik negara di neraca per 31

Desember 2018 pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan

Napza sebesar Rp. 530.448.022 yang terdiri dari :

a. Barang konsumsi sebesar Rp. 143.561.700,-

b. Peralatan dan mesin sebesar Rp.274.636.322,-

c. Sofware sebesar Rp. 112.250.000,-

C. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN murni tahun 2018

pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza sebesar Rp.

43.737.901.000,- yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp.

sebesar Rp. 43.581.341.000,- dan belanja modal sebesar Rp.

156.560.000,- .


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tertuang dalam Renstra kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Pada tabel ini di bawah ini terlihat perencanaan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza selama 5 (lima) tahun.

Tabel 2.1

Perencanaan Kineja 2015-2019

N

o

Sasaran Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya

pelayanan

kesehatan jiwa

di puskesmas

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

memiliki Puskesmas

yang

menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

80

Kab/kota

130

kab/kota

180

Kab/kota

230

Kab/kota

280

Kab/kota

2 Meningkatnya

layanan wajib

lapor bagi

pecandu

narkotika

IPWL

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan

upaya pencegahan

dan pengendalian

masalah

penyalahgunaan

Napza di Institusi

Penerima Wajib Lapor

(IPWL)

40

Kab/kota

50

Kab/kota

100

Kab/kota

150

Kab/kota

200

Kab/kota

3 Meningkatnya

upaya

pencegahan

dan

pengendalian

masalah

kesehatan

jiwa di

sekolah

Jumlah Provinsi yang

menyelenggarakan

upaya pencegahan

dan pengendalian

masalah kesehatan

jiwa di 30% SMA dan

yang sederajat

0 0 5

povinsi

19

provinsi

34

provinsi

Sumber data renstra 2015-2019


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Direktur P2M Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target kinerja Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza pada akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

dan Napza

No Sasaran Indikator Target 2018

1

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza

1 Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

230 Kab/kota

2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

150 Kab/kota

3 Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

19 provinsi

Sumber data perjanjian kinerja 2018

Dengan alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 43.737.901.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA Berdasarkan pada Renstra 2015-2019, Rencana Aksi Program P2P dan Rencana Aksi Kegiatan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka target dan capaian kinerja pada Direktorat P2M Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2018 dapat di lihat pada tebel 3.1 bawah ini :

Tabel 3.1 Target dan Capain Kinerja

Direktorat P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

NO INDIKATOR TARGET

CAPAIAN

KINERJA


230 kab/kota

247 kab/kota

107,39%


150 kab/kota

160 kab/kota

106,66%


19 provinsi

19 provinsi

100%

Sumber data perjanjian kinerja 2018 Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat 2 (dua ) indikator Kinerja telah melebihi dari yang di targetkan, dan 1(satu) indikator kinerja sama dengan yang di targetkan. Untuk rata rata nilai kinerja dari 3 indikator adalah 107,39% + 106,66% +100% = 314,06 / 3 = 104,68%


Untuk lebih jelas nya target dan capaian indikator kinerja tahun 2018, dapat dilihat dari uraian di bawah ini : 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) a. Penjelasan indikator

Masalah penyalahgunaan Napza merupakan penyakit otak yang

bersifat chronic relapsing disease. Terdapat berbagai aspek yang

terkait pecandu napza, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial.

Secara bioligis terjadi perubahan fungsi dan struktur otak pada

seseorang dengan ketergantungan Napza yang dapat

mempersulit proses perubahan perilaku. Dalam proses pemulihan

setiap penyalahguna harus menjalani program rehabilitasi sesuai

dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Stigma yang

berkembang di masyarakat dan petugas kesehatan terhadap

penyalahguna Napza membuat aksesibilitas dalam rehabilitasi

belum optimal. Pemerintah melalui Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah lainnya menyediakan layanan rehabilitasi bagi

penyalahguna Napza melalui fasilitas pelayanan kesehatan

Institusi Penerima Wajib Lapor yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan melalui Kepmenkes. Setiap penyalahguna wajib

melaporkan diri ke IPWL dan dilanjutkan dengan rehabilitasi

medis. IPWL yang aktif dapat memberikan layanan pencegahan

dan rahabilitasi penyalahgunaan Napza sehingga dapat

menurunkan tingkat ketergantungan Napza dan mencegah

penyalahgunaan yang baru.

b. Definisi Operasional

Jumlah Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas / RS /

RSJ sebagai IPWL aktif. Kriteria IPWL aktif adalah IPWL yang

menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis

napza dan atau yang menjalankan upaya promotif dan preventif.

c. Cara perhitungan

menjumlahkan Kab/kota yang mempunyai minimal 1 Puskesmas /

RS / RSJ sebagai IPWL aktif


d. Capaian indikator Capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2

Target dan Capaian Tahun 2018

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA


150 kab/kota

160 kab/kota

106,66%

Sumber data subdit P2 Napza

Dari tabel tersebut di atas terlihat capaian Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tahun 2018 telah melebihi dari yang ditargetkan. Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3 Perbanding target dan capaian 2017 dan 2018

No Indikator 2017 2018

target Capaian Kinerja Target

Capaian

Kinerja


100 Kab/kota

118 Kab/kota

118% 150 kab/kota

160 kab/kota

106,66%



Dari tabel tersebut di atas bahwa target dan capaian tahun 2017 dan tahun 2018 melebihi dari yang di targetkan. Target dan capaian merupakan jumlah komulatif. Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2015 sd 2019 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)


Berdasarkan grafik 3.1 target dan capaian Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, baik target dan capaiannya merupakan jumlah komulatif setiap tahunnya. Sedanga capaian tahun 2018 belum mencapai dari target tahun 2019.


Dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika pada pasal 4 ayat 2 dan 3 di nyatakan ada 2 kementerian yang memiliki IPWL yaitu kementerian kesehatan dan kementerian sosial Tahun 2018, Jumlah IPWL kemenkes di bandingkan dengan jumlah IPWL yang terdapat pada kemensos, lebih banyak jumlah IPWL yang terdapat kemeskes yaitu sebanyak 754 sedangkan IPWL kemensos ada sebanyak 164 IPWl. ( Kepmensos no 43 tahun 2018 tentang penunujukan lembaga rehab sosial sebagai IPWL rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza ) Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL merupakan indikator yang terdapat dalam renstra kementerian kesehatan 2015 – 2019 dan rencana aksi kegiatan 2015-2019 pada direktorat pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza dan tidak terdapat pada rencana aksi program ditjen p2p.

e. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan

Indikator Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL, capain target sebenyak 160 kab/kota, keberhasilan ini dikarenakan a) Gencarnya advokasi dan sosialisasi pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan napza yang melalui pertemuan koordinasi dan supervisi ke daerah yang sudah sudah dilakukan

b) Beberapa daerah sudah mengeluarkan peraturan daerah dan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator a) Melakukan kegiatan supervisi program terapi dan rehabilitasi

Napza di 15 provinsi. b) Melakukan sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan

Napza di masyarakat Prov. Jambi (3 kabupaten) dan Prov. Jawa Timur (2 kabupaten)

c) Melakukan Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis dengan lintas sector dan lintas program.

d) Melakukan Peningakatan Ketrampilan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika bagi petugas kesehatan.


e) Melakukan revisi petunjuk teknis wajib lapor dan rehabilitasi Medis Pecandu , Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

f) Penyusunan Media KIE Lembar Balik Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

g) Peningkatan Ketrampilan Interpersonal dalam Pencegahan Napza Pada Remaja Bagi Tenaga Penjangkau dan Konselor

h) Piloting Audit Atas Klaim Wajib Lapor dan Rehabilisasi Medis Gangguan Penggunaan Napza Oleh BPKP

i) Menyediakan pembiayaan klaim bagi layanan rehabilitasi Napza yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan

j) Daerah melaksanakan pelatihan pemberdayaan ortu dalam pencegahan penyalahgunaan Napza dengan dana dekonsentrasi.

k) Daerah melakukan kunjungan ke pusat untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

l) Daerah melakukan kunjungan studi banding ke daerah untuk melihat keberhasilan kinerja di daerah tersebut

m) Daerah melakukan pertemuan koordinasi di interanal daerah tersebut seperti melakukan koordinasi LS/LP.

g. Kendala/masalah yang di hadapi

1. Regulasi a) Peraturan di Juknis PMK No. 50 Tahun 2015 perlu

penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi terkini b) Beberapa daerah belum memiliki peraturan daerah terkait

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

2. Sumber Daya Manusia Kurangnya tenaga kesehatan terlatih akibat rotasi dan mutase pegawai di daerah tinggi

3. Anggaran a) Anggaran APBN terbatas untuk pencegahanan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza b) Tidak semua daerah menyediakan APBD untuk

pencegahanan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

4. Koordinasi Kurangnya koordinasi LS/LP dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza

5. Komitmen Kurangnya komitmen antara pemegang program dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan napza


h. Pemecahan masalah

1. Regulasi:

a) Sudah dilakukan revisi Juknis PMK No. 50 Tahun 2015 dan

sekarang masih proses di Biro Hukum dan Organisasi

Kemenkes

b) Perlu dibuat peraturan daerah terkait pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan napza

2. Sumber Daya Manusia

a) Perlu pemetaan ulang SDM di bidang pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

b) Pengadaaan kegiatan pelatihan bagi petugas kesehatan di

bidang pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza baik pengajuan ke negara melalui

APBN maupun dari APBD.

3. Anggaran

a) Perlu perencanaan yang optimal untuk upaya pencegahan

dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

b) Perlu penganggaran dari daerah untuk pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza

4. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan LS/LP yang lebih sinergi lagi

dalam pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza

5. Komitmen

Perlu dibuat komitmen antara pemegang program dengan

LS/LP dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah

penyalahgunaan Napza sehingga tujuan indicator

meningkatkan kab/kota menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan

Napza tercapai.


Foto foto kegiatan Subdit Masalah Penyalahgunaan Napza 2018

Revisi Petunjuk Teknis

Wajib Lapor dan

Rehabilitasi Medis

Pecandu, Penyalahguna

dan Korban

Penyalahgunaan

Narkotika

Peningkatan Keterampilan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika

Pelatihan Skrining Napza Dengan Menggunakan ASSIST Bagi Petugas Kesehatan di KKP dan BTKL

Peningkatan Keterampilan Interpersonal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Remaja bagi tenaga penjangkau dan konselor

Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada masyarakat di Prov. Jambi, 3 kab

Sosialisasi upaya pencegahan penyalahgunaan napza pada masyarakat di Prov. Jawa Timur, 2 kab

Piloting Audit Atas Klaim

Wajib Lapor dan

Rehabilisasi Medis

Gangguan Penggunaan

Napza Oleh BPKP)

Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis

Supervisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza


2. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa a. Penjelasan indikator

Prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 cukup besar. Gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas) usia ≥ 15 tahun sebesar 6% atau lebih dari 10 juta jiwa; sedangkan gangguan jiwa berat (psikosis) sebesar 1,7 per 1000 penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 422 juta jiwa pada tahun 2013, maka diperkirakan lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis). Sementara itu menurut WHO kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Negara-negara dengan penghasilan rendah-menengah termasuk Indonesia masih tinggi, yaitu >85%. Hal ini berarti kurang dari 15% penderita gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan. Melalui estimasi sederhana tentang utilisasi layanan baik di tingkat primer maupun sekunder-tersier menunjukkan bahwa ternyata memang cakupan layanan kesehatan jiwa di Indonesia masih rendah yaitu <10% (tahun 2013), dan tingkat kekambuhan pasien masih cukup tinggi pasca perawatan di Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan jiwa di Puskesmas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa, baik upaya-upaya pencegahan maupun deteksi dan tata laksana secara dini. Agar mutu layanan terjaga, maka dalam kriteria indikator tercantum bahwa tenaga kesehatan puskesmas terlatih.

b. Definisi Operasional Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 puskesmas di wilayahnya dengan kriteria: 1. Memiliki minimal 2 (dua) tenaga kesehatan terlatih kesehatan

jiwa(dokter dan perawat), minimal 30 jam pelatihan 2. Melaksanakan upaya promotif kesehatan jiwa dan preventif

terkait kesehatan jiwa secara berkala dan teritegrasi dengan program kesehatan puskesmas lainnya

3. Melaksanakan deteksi dini, penegakan diagnosis, penatalaksanaan awal dan pengelolaan rujukan balik kasus gangguan jiwa.


c. Cara perhitungan

Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang memiliki puskesmas dengan upaya kesehatan jiwa sesuai dengan kriteria.

d. Capaian indikator Capaian indikator untuk Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Target dan capaian tahun 2018

NO INDIKATOR

TARGET CAPAIAN KINERJA


230 kab/kota

247 kab/kota

107,39%

Sumber data subdit P2 masalah keswa dewasa dan usia lanjut

Berdasar tabel di atas capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 247 kab/kota melebihi dari yang ditargetkan 230 kab/kota atau sebesar 107,39%. Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5 Perbanding target dan capaian 2017 dan 2018



Capaian

Kinerja


130 Kab/kota

187 Kab/kota

103,8% 230 kab/kota

247 kab/kota

107,39%



Dar tabel tersebut di atas capaian tahun 2017 dan tahun 2018 telah melebihi dari yang di targetkan, untuk target dan capaian merupakan jumlah komulatif. Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.2

Target dan capaian 2015 sd 2019


Pada grafik 3.2 terlihat bahwa target dan capaian untuk indikator

capaian jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa mulai tahun 2015

sampai dengan 2018 telah melebihi dari yang ditargetkan, dan

capaian tahun 2018 belum melebihi dari target tahun 2019.


Indikator jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa di kaitkan dengan

Indikator keluarga sehat adalah sebagai berikut :

Nama Provinsi

Penderita gangguan jiwa mendapatkan

pengobatan dan tidak ditelantarkan (%)

jumlah kab kota yang memiliki puskesmas

yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

1 ACEH 52.95 23

2 SUMATERA UTARA 30.15 10

3 RIAU 35.9 4

4 KEPULAUAN RIAU 40.45 7

5 JAMBI 42.75 11

6 SUMATERA BARAT 45.79 0

7 SUMATERA SELATAN 35.7 17

8 LAMPUNG 29.98 15

9 BENGKULU 57.96 0

10 BANGKA BELITUNG 41.32 7

11 BANTEN 31.28 8

12 JAWA BARAT 36.78 12

13 DKI JAKARTA 43.55 0

14 JAWA TENGAH 36.43 15

15 DI YOGYAKARTA 42.98 0

16 JAWA TIMUR 38.99 37

17 BALI 48.37 9

18 NUSA TENGGARA BARAT

33.89 0

19 NUSA TENGGARA TIMUR

20 7

20 KALIMANTAN BARAT 38.17 0


21 KALIMANTAN TENGAH 37.61 0

22 KALIMANTAN SELATAN 41.82 13

23 KALIMANTAN TIMUR 36.28 3

24 KALIMANTAN UTARA 44.44 5

25 SULAWESI UTARA 40.07 11

26 GORONTALO 37.97 6

27 SULAWESI BARAT 35.83 0

28 SULAWESI SELATAN 35.14 0

29 SULAWESI TENGAH 35.3 0

30 SULAWESI TENGGARA 26.89 7

31 MALUKU 29.75 11

32 MALUKU UTARA 25.57 6

33 PAPUA 24.05 3

34 PAPUA BARAT 18.8 0


Dari tabel dan grafik di atas terlihat pada indikator keluarga sehat

terdapat prosentase Penderita gangguan jiwa mendapatkan

pengobatan dan tidak ditelantarkan di setiap provinsi. Jumlah

yang tertinggi ada di provinsi Bengkulu yaitu 57,96 sedangkan

yang terendah adalah 18,8 % trdapat di papua barat. Sedangkan

untuk jumlah puskesmas di kab kota yang terbanyak di provinsi

aceh yaitu 23 kab/kota dan beberapa provinsi masih bukan tidak

ada tetapi belum mengirimkan data.

Indikator jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa, merupakan indikator

yang terdapat pada renstra kementerian kesehatan 2015-2019,

rencana aksi program 2015-2019 ditjen p2p, dan rencana aksi

kegiatan direktororat pencegahan dan pengendalian masalah

kesehatan jiwa dan napza 2015-2019.


e. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang

memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan

jiwa sebanyak 247 kab/kota, disebabkan oleh beberapa upaya

dan strategi, antara lain :

1. Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan

Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa kepada Pemda

2. Melakukan Evaluasi Program P2 Masalah kesehatan Jiwa.

3. Melakukan pelatihan melalui dana dekonsentrasi dan Dana

Pusat.

4. Melakukan supervisi program dan Pelayanan Kesehatan Jiwa

di Puskesmas.

5. Adanya kesepakatan upaya tidak lanjut dengan Pemda

tentang program keswa

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya Subdit Dewasa dan Lansia sehingga indikator tersebut

dapat di capai :

1. Melakukan kegiatan evaluasi program Pencegahan dan

pengendalian Masalah kesehatan Jiwa dengan melibatkan

Lintas program, Sektor dan Pemda.

2. Mengalokasikan anggaran dekosentrasi pelatihan tenaga

kesehatan dalam Deteksi Dini dan penatalaksanaan gangguan

Jiwa di FKTP.

3. Supervisi Program dan pelayanan Kesehatan Jiwa di

Puskesmas dilaksanakan di 13 Provinsi.

4. Penyusunan Media KIE Lembar Balik dan Leaflet P2 Masalah

Keswa

5. Pelatihan TOT untuk relawan keswa dan TOT Deteksi Dini dan

Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat.

6. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemasungan ODGJ

7. Sosialisai Kesehatan Jiwa Lansia Terintegrasi dan Sosialisasi

Pedoman Demensia.


Sedangkan upaya yang dilakukan daerah adalah :

1. Melakukan advokasi dan sosialisasi LS/LP melalui pertemuan-

pertemuan didaerah dan melibatkan pusat sebagai pembicara.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang P2 masalah

kesehatan jiwa.

3. Melakukan pelatihan terakreditasi modul deteksi dini dan

penatalaksanaan gangguan jiwa di puskesmas baik

menggunakan dana dekosentrasi ataupun dari APBD

g. Kendala / masalah yang di hadapi

1. Tebatasnya jumlah tenaga kesehatan terlatih bidang keswa

2. Belum optimalnya koordinasi dengan intas program dan lintas

sektor terkait bidang keswa

3. Belum semuanya pemegang program terpapar tentang upaya

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiw

4. Belum Optimal nya komitmen daerah terhadap masalah

kesehatan jiwa

5. Masih kurangnya ketersediaan obat-obat keswa di

Puskesmas.

h. Pemecahan masalah

1. Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk bidang

kesehatan jiwa baik melalui dana dekonsentrasi atau dana

pusat.

2. Meningkatkan koordinasi dengan LP/LS terkait bidang keswa

3. Melakukan advoasi dan sosialiasasi tentang masalah

kesehatan jiwa pada LP/LS

4. Melakukan kerja sama dengan Ditjen Farmalkes untuk

penyediaan obat obat kesehatan jiwa


Foto foto kegiatan p2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut 2018

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Deteksi Dini dan Tata Laksana Masalah Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Pengelolaan Masalah Kesehatan Jiwa di Masyarakat bagi Relawan Keswa

Evaluasi pelaksanaan SPM, keluarga sehat program pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa

Sosialisasi Bebas Pasung di Masyarakat

Supervisi program dan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas

Lokakarya hari alzhaemer sedunia

Workshop keswa khusus calon jamaah haji lansia

Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demensia

Sosialisasi kesehatan jiwa usia lanjut terintegrasi

Penyusunan materi KIE keswa bagi konseling Pra-Nikah


3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan

dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

a. Penjelasan indikator

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, populasi anak dan remaja 37,65% (89.483.997 juta jiwa) dari total 237.641.326 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa anak dan remaja menempati porsi yang cukup besar dari keseluruhan penduduk Indonesia, maka baik buruknya kualitas anak dan remaja Indonesia menentukan pula kualitas penerus bangsa.

Anak dan remaja termasuk usia kelompok berisiko yang rentan memiliki berbagai masalah psikososial, identik dengan perilaku berisiko (risk-taking) dalam lingkungan yang berhubungan dengan (1) pencarian identitas diri, (2) mencari solusi masalah pribadi, (3) kemandirian dan harga diri, (4) situasi dan kondisi dalam rumah, (5) lingkungan sosial, (6) hak dan kewajiban yang dibebankan oleh orangtua serta berbagai hal lainnya yang dapat menjadi pencetus masalah kesehatan jiwa dan Napza.

Upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh baik fisik dan mental, maka perlu adanya program-program dan kegiatan yang mendukung upaya tersebut.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA adalah memiliki kriteria minimal satu (1) dari empat (4) kriteria, yaitu : Melakukan upaya promotif dan preventif (mis: penyuluhan melalui media KIE , keswa) di sekolah, Melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA melalui guru Bimbingan Konseling (BK) dan Puskesmas di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Memiliki buku rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer. Guru Bimbingan Konseling (BK) terlatih keswa.

c. Cara perhitungan

Akumulasi jumlah provinsi yang 30% x Jumlah seluruh sekolah

SMA sederajat menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA


d. Capaian indikator

Capaian indikator untuk Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian Masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Target dan capaian tahun 2018

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA


19 provinsi

19 provinsi

100%

Sumber data subdit p2 masalah keswa anak dan remaja

Berdasar tabel di atas terlihat capaian Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat sesuai dengan yang di targetkan yaitu 19 provinsi atau 100 %

Untuk perbandingan target dan capaian tahun 2017 dan 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7 Perbandingan target dan capaian 2017 dan 2018



Capaian

Kinerja


5 provinsi

5 provinsi

100% 19 provinsi

19 provinsi

100%


Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian tahun 2017 dan tahun 2018 sama dengan yang di targetkan. Untuk target dan capaian merupakan jumlah komulatif.


Sedangkan untuk perbandingan target dan capaian tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3 Target dan Capaian 2015 sd 2019


Pada grafik tersebut terlihat bahwa indikator ini di mulai tahun 2017, untuk tahun 2018 capaian sesuai dengan yang di targetkan, dan capaian 2018 beum mencapai target tahun 2019.


Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat merupakan indikator yang terdapat dalam renstra kementerian kesehatan 2015-2019, rencana aksi kegiatan 2015-2019 direktorat pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza, dan tidak terdapat pada rencana aksi program 2015-2019 ditjen p2p.

e. Analisa Penyeban keberhasilan/kegagalan

Disebabkan oleh adanya dukungan regulasi antara lain: Surat

Keputusan Bersama 4 Kementerian ( Kemenkes, Kemendiknas,

Kemendag dan Kemendagri) Nomor 73/2014 tentang Upaya

Kesehatan Sekolah sehingga mempermudah koordinasi dengan

lintas sektor terkait. Selain itu ketersediaan sumber daya

manusia, anggaran dan sarana prasarana untuk melaksanakan

program baik tingkat pusat maupun daerah juga mendukung

keberhasilan pencapaian indikator.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1. Melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan koordinasi lintas program/lintas sektor melalui pertemuan advokasi dan koordinasi LP/LS kesehatan jiwa anak dan remaja

2. Melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja

3. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan sosial bagi guru

4. Melakukan deteksi dini keswa melalui layanan kesehatan jiwa bergerak

5. Menyediakan dan mendistribusikan media KIE tentang kesehatan jiwa anak dan remaja

f. Kendala / masalah yang di hadapi

1. Regulasi yang tersedia untuk pelaksanaan program kesehatan

jiwa anak dan remaja di daerah masih terbatas belum dapat

mengakomodir semua yang dibutuhkan oleh daerah

2. Minimnya sumberdaya manusia baik pengelola program di

pusat, dinas kesehatan maupun pelaksana di tingkat sekolah.

Adanya rotasi/mutasi petugas yang telah mengikuti pelatihan

3. Kurangnya anggaran sehingga cakupan pelaksanaan program

kesehatan jiwa anak dan remaja belum optimal


4. Kurangnya komitmen dari daerah untuk melaksanakan

program kesehatan jiwa anak dan remaja

g. Pemecahan masalah

1. Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja ke

sekolah – sekolah yang menjadi target indikator dengan

berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenag, Dinas

Pendidikan dan Kanwil Kemenag Provinsi.

2. Mengirimkan langsung Paket Media KIE ke berbagai sekolah

yang sudah ditetepkan dalam indikator sebagai upaya capaian

dengan salah satu kriteria.

3. Memperbanyak kegiatan peningkatan keterampilan kesehatan

jiwa dan napza bagi tenaga pendidik di provinsi yang menjadi

target indikator baik dengan anggaran pusat maupun melalui

anggaran dekonsentrasi ke provinsi.

4. Menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang terkait dalam

pencapaian indikator di tahun berikutnya

FOTO FOTO

KEGIATAN P2 MASALAH KESEHATAN JIWA

ANAK DAN REMAJA Pelatihan Keterampilan Sosial Bagi Guru di 19 propinsi

Pertemuan Advokasi dan Koordinasi LP/LS Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja i 19 provinsi

Deteksi Dini Keswa Dan Napza Melalui Layanan Kesehatan Jiwa Bergerak (MMHS)

Media KIE Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja


B. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Anggaran

Pagu awal anggaran pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian

Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza tahun 2018 sebesar Rp

33.756.050.000,- dan pada akhir tahun anggaran menjadi sebesar

Rp. 43.737.901.000,- Kenaikan ini di sebabkan karena adanya

penambahan anggaran untuk pembayaran klaim wajib lapor pecandu

narkotika. Realisasi anggaran tahun 2018 pada Direktorat

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

dapat dilihat dari tabel bawah ini.

Tabel 3.8

Alokasi dan realiasasi tahun 2018

No

Uraian Alokasi Realiasasi %

1

Alokasi

Anggaran

43.737.901.000,- 43.225.947.000 98,83

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi atau penyerapan pada

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa

dan Napza tahun 2018 sebesar 43.225.947.000 atau 98,83%

Tabel 3.9

Alokasi anggaran per jenis belanja tahun 2018

No Uraian Alokasi Realiasasi %

Belanja

Barang

43.581.341.000 43.074.872.910 98,84

2 Belanja Modal 156.560.000 151.075.000 96,50

Total 43.737.901.000,- 43.225.947.910 98,34

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi belanja barang sebesar Rp.

43.074.872.910 atau 98,84% dan realisasi belanja modal sebesar

Rp. 151.075.000 atau 96,50% .Belanja barang meliputi belanja atk,

belanja honor narasumber, paker meeting transport, uang harian dan


tiket, sedangkan belanja modal terdiri dari belanja alat pengolah data

seperti PC, Laptop dan Printer

Tabel 3.10

Alokasi anggaran per output kegiatan tahun 2018 No Jenis Output Alokasi Realisasi %

1 Norma/Standar/Prosedur/Ketentuan

(NSPK) Pencegahan Dan

Pengendalian Masalah Kesehatan

Jiwa dan NAPZA

221.850.000,- 207.476.800

93,52

2 Sumber Daya Manusia yang

berkualitas bidang Pencegahan Dan

Pengendalian Masalah Kesehatan

Jiwa dan NAPZA

4.377.148.000 4.277.223.509 97,72

3 Layanan pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan

jiwa pada anak dan remaja

2.971.384.000,- 2.862.443.900 96,33

4 Layanan pencegahan dan

pengendalian masalah kesehatan

jiwa dewasa dan usia lanjut

2.418.767.000 2.377.905.889 98,31

5 Layanan pencegahan

penyalahgunaan napza

31.189.766.000 31.043.354.185 99,53

6 Layanan Internal (Overhead) 2.558.986.000 2.457.543.627 96,04

Pada tabel 4.6 terlihat penyerapan tertinggi ada pada output layanan

pencegahan penyalahgunaan napza sebesar 99,53% dan terendah

pada output NSPK bidang kesehatan jiwa dan napza sebesar

93,52%.

Distribusi pagu dan realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat dari

tabel di bawah ini :


Tabel 3.11

Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Subdit Tahun 2018

No Uraian

Pagu Realisasi %

1 subdit P2 masalah kesehatan jiwa anak dan remaja

5.388.904.000,- 5.273.593.500,- 97,86%

2 subdit P2 masalah kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut

3.386.275.000,- 3.342.297.349,- 98,70%

3 subdit pencegahan penyalahgunaan napza

32.403.736.000,- 32.193.529.729,- 99,35%

4 sub bag tata usaha 2.558.986.000,- 2.461.443.627 96,19

Jumlah 43.737.901.000,- 43.225.947.910 98,83

Dari tabel di atas terlihat penyerapan tertinggi berada di Subdit P2

Napza sebesar 99,35% dan penyerapan terendah terdapat pada Sub

Bag tata Usaha dengan realisasi sebesar 96,19% %.

Tabel 3.12

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator 2018

No Uraian

Pagu Realisasi %


5.388.904.000,- 5.273.593.500,- 97,86%


3.386.275.000,- 3.342.297.349,- 98,70%


32.403.736.000,- 32.193.529.729,- 99,35%


2. Efisiensi Sumber Daya

Dengan keterbatasasn sumber daya manusia, anggaran, maka upaya yang dilakukan oleh Dit P2MKJN untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Menggabung kan beberapa pertemuan menjadi satu pertemuan. 2. Mengurangi tahapan kegiatan tetapi tetap mempertahankan

materi dan esensi kegiatan. 3. Mengurangi kegiatan dukungan yang kurang fokus pada

pencapaian target indikator. 4. Untuk indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya

pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat dengan realisasi 97,86 % dengan capaian indikator sebesar 100%

5. Untuk Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan realisasi sebesar 98,70% dapat mencapai target sebanyak 107,39%

6. Untuk Inikator Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dengan realisasi sebesar RP 99,35 % dapat mencapai target 106,6 %


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza terdapat 3 indikator kinerja yang terdapat dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, serta Perjanjian Kinerja antara Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Tahun 2018 target Indikator yang telah di tetapkan telah dapat dicapai sesuai dan melebihi dari yang di targetkan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan target 230 kab/kota dan capaian 247 kab/kota atau 107,39%, Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan target 150 kab/kota dan capaian 160 kab/kota atau 106,66%, dan Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat dengan target 19 provinsi dan capaian 19 provinsi atau 100%.

Keberhasilan pencapaian tersebut dilakukan dengan berbagai upaya atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza, serta koordinasi dan kerja sama dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait. Untuk alokasi anggaran dalam mencapai target indikator yang telah di tetapkan maka alokasi DIPA tahun 2018 pada Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza sebesar Rp. 43.737.901.000 dengan penyerapan atau realisasi sebesar Rp. 43.225.947.910 atau 98,83 %, melebihi dari realisasi yang di targetkan yaitu 97%.


B. TINDAK LANJUT

Walaupun target indikator telah dapat di capai dan realisasi anggaran mencapai lebih dari 90 %, tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan antara lain:

1. Pelaksanakan kegiatan agar lebih sesuai lagi dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah dibuat,

2. melakukan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu,

3. meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan litas sektor di bidang P2 masalah kesehatan jiwa dan napza sehingga ada komitmen dari LP/LS bidang kesehatan Jiwa dan napza.

Demikian laporan kinerja Direktorat P2 Masalah Kesehatan dan Napza, tahun 2018 yang disusun sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.


Lampiran

DATA KINERJA 2018

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

Tahun 2018

NO

PROVINSI JML KAB KOTA

NO

NAMA KAB KOTA

1 ACEH 23 1 Kab. Simeulue

2 Kab. Aceh Singkil

3 Kab. Aceh Selatan

4 Kab. Aceh Tenggara

5 Kab. Aceh Timur

6 Kab. Aceh Tengah

7 Kab. Aceh Barat

8 Kab. Aceh Besar

9 Kab. Pidie

10 Kab. Bireuen

11 Kab. Aceh Utara

12 Kab. Aceh Barat Daya

13 Kab. GayoLues

14 Kab. Aceh Tamiang

15 Kab. Nagan Raya

16 Kab. Aceh Jaya

17 Kab. BenerMeriah

18 Kab. Pidie Jaya

19 Kota Banda Aceh

20 Kota Sabang

21 Kota Langsa

22 Kota Lhokseumawe

23 Kota Subulussalam

2 SUMUT 10 1 kab humbahas

2 kab labuan batu

3 kab padang lawas

4 kab samosir

5 kab toba samosir


6 kota binjai

7 KOTA MEDAN

8 kota padang sidimpuan

9 kota sibolga

10 kota tebing tinggi

3 SUMBAR 0 0

4 RIAU 4 1 kota dumai

2 kab kepulauan meranti

3 kab pelalawan

4 kota pekanbaru

5 KEPUALAUAN RIAU 7 1 Kota Tanjung Pinang

2 Kota Batam

3 Kab. Bintan

4 karimun

5 lingga

6 natuna

7 anambag

6 JAMBI 11 1 kota jambi

2 Kab. Muaro Jambi

3 Kab. BatangHari

4 Kab. TanjabTimur

5 kab tanjab barat

6 kab sarolangun

7 kab tebo

8 kab bunga

9 Kab. Merangin

10 kab kerinci

11 Kota Sungai Penuh

7 SUMSEL 17 1 ogan ilir / oi

2 palembang / plg

3 musi banyuasin / muba

4 lahat

5 oku

6 muratara

7 musi rawa / mura

8 okut

9 okus


10 ogan komeringilir / oki

11 prabu

12 banyuasin

13 lubuk linggau / llg

14 pagar alam / pga

15 pali

16 empat lawang / 4 lwg

17 muara enin / me

8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 7 1 Kab. Bangka

2 Kab. Bangka Barat

3 Kab. Bangka Selatan

4 Kab. Bangka Tengah

5 Kab. Belitung

6 kab belitung timur

7 kota pangkal pinang

9 LAMPUNG 15 1 kota bandar lampung

2 kab lampung selatan

3 Kab. Lampung Barat

4 kab lampung timur

5 kab lampung tengah

6 kab lampung utara

7 kab tanggamus

8 KabPringsewu

9 Kab. Pesawaran

10 Kota Metro

11 KabPesisir Barat

12 Kab. Waykanan

13 Kab. Mesuji

14 Kab. TulangBawang

15 Kab. TulangBawangBarat

10 DKI JAKARTA 0 0

11 BANTEN 8 1 kab serang

2 kab pandeglang

3 kab lebak

4 kab tangerang

5 kota tangerang

6 kota cilegon

7 kota tangerang selatan


8 kota serang

12 JABAR 12 1 kota sukabumi

2 kab ciamis

3 kab purwakarta

4 kab subang

5 kab bandung barat

6 kab pengandaran

7 kab karawang

8 kota cirebon

9 kota tasik malaya

10 kab sukabumi

11 kota banjar

12 kab kuningan

13 DIY 0 0

14 JATENG 15 1 kab banjarnegara

2 kab banyumas

3 kab batang

4 kab blora

5 kab boyolali

6 kab karang anyar

7 kota magelang

8 kab pati

9 kab pemalang

10 kab sukoharjo

11 kab tegal

12 kab wonogiri

13 kota salatiga

14 kota surakarta

15 kota tegal

15 JATIM 37 1 kab pacitan

2 KabPonorogo

3 KabTrenggalek

4 KabTulungagung

5 KabBlitar

6 Kota Kediri

7 kab malang

8 KabLumajang

9 KabJember


10 KabBanyuwangi

11 KabBondowoso

12 KabSitubondo

13 KabProbolinggo

14 KabPasuruan

15 KabSidoarjo

16 Kab. Mojokerto

17 KabJombang

18 KabNganjuk

19 KabMadiun

20 Kab. Magetan

21 KabNgawi

22 KabBojonegoro

23 KabTuban

24 KabLamongan

25 Kab. Gresik

26 Kab. Bangkalan

27 KabSampang

28 KabPamekasan

29 KabSumenep

30 Kab Kediri

31 Kota Blitar

32 kota malang

33 Kota Pasuruan

34 Kota Mojokerto

35 Kota Madiun

36 Kota Surabaya

37 Kota Batu

16 KALTIM 3 1 kota samarinda

2 kab kutai barat

3 kab kutai timur

17 KALBAR 0 0

18 KAL-TENGAH 0 0

19 KALSEL 13 1 banjarmasin

2 banjarbaru

3 banjar

4 tapin

5 hulu sungai selatan

6 hulu sungai tengah


7 hulu sungai utara

8 Balangan

9 tabalong

10 Tanah Laut

11 Barito Kuala

12 Tanah Bumbu

13 Kota Baru

20 BALI 9 1 KabBuleleng

2 kab bangli

3 Kota Denpasar

4 kab tabanan

5 KabKarangasem

6 kab giayar

7 KabJembrana

8 kab klungkung

9 kab badung

21 NTB 0 0

22 NTT 7 1 KabNagekeo

2 kab ende

3 kab flores timur

4 KabSikka

5 Kab TTS

6 kab TTU

7 kab manggarai

23 MALUKU UTARA 6 1 Kota Ternate

2 Kota TidoreKepulauan

3 Kab Halmahera Utara

4 Kab Halmahera Barat

5 Kab Halmahera Tengah

6 kab pulaua morotai

24 SUL-UTARA 11 1 Kepulauan Talaud

2 Tomohon

3 mitra

4 Kab. Bolmong Utara

5 Minahasa Utara

6 bolmomg

7 Kep. Sitaro


8 Kab Bolmong Selatan

9 Kotamobagu

10 Sangihe

11 manado

25 GORONTALO 6 1 kota gorontalo

2 kab gorontalo

3 kab bona bolango

4 kab boalemo

5 kab gorontalo utara

6 Kab. Pohuwato

26 SULAWESI TENGGARA 7 1 kab kolaka

2 kab konawe

3 kab konsel

4 kab muna

5 kota bau bau

6 kota kendari

7 kab konawe selatan

27 PAPUA 3 1 KabJayapura

2 Kab. Keerom

3 Kota Jayapura

28 KAL-UTARA 5 1 Kota Tarakan

2 KabBulungan

3 nunukan

4 Kab. Malinau

5 Kab. Tana Tidung

29 DKI JAKARTA 0 0

30 BENGKULU 0 0

31 SULAWESI SELATAN 0 0

32 SULAWESI BARAT 0 0

33 MALUKU 11 1 kota ambon

2 Maluku Tenggara Barat

3 kep aru

4 seram bagian barat

5 SeramBagianTimur

6 maluku tengah

7 Buru

8 Maluku Tenggara


9 kota tual

10 buru selatan

11 dobo

34 PAPUA BARAT 0 0

TOTAL KAB KOTA 247




NIP 196306271988121002


Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan

pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL

Tahun 2018

No Propinsi No Kab Kota

1 Sumatera Barat 1 Kab. Agam

2 Kota Payakumbuh

3 Kota Bukittinggi

4 Kota Padang

5 Kota Solok

6 Kab. Tanah Datar

2 Sumatera Utara 7 Kota Medan

8 Kab. Langkat

9 Kota Pematang Siantar

10 Kab. Serdang Begadai

11 Kab. Karo

12 Kab. Deli Serdang

3 Riau 13 Kota Pekanbaru

14 Kab.Indragiri Hilir

4 Maluku 15 Kota Ambon

5 Maluku Utara 16 Kota Ternate

6 Sumatera Selatan 17 Kota Palembang

18 Kota Prabumulih

19 Kab. Banyuasin

20 Kota Pagar Alam

21 Kab. Lahat

22 Kab. Ogan Ulu

23 Kab. Ogan Ilir

24 Kab. Pali

7 Kep. Riau 25 Kota Batam

8 Jambi 26 Kota Jambi

27 Kab Batanghari

28 Kab Bungo

29 Kab Tebo

30 Kab Tanjung Jabung Barat

31 Kab Muaro Bungo

32 Kab Merangin

33 Kota Sungai Penuh

9 Lampung 34 Kota Bandar Lampung


10 Banten 35 Kota Tangerang

36 Kota Tangerang Selatan

37 Kab. Tangerang

38 Kota Serang

11 DKI Jakarta 39 Kota Jakarta Timur

40 Kota Jakarta Selatan

41 Kota Jakarta Utara

42 Kota Jakarta Barat

43 Kota Jakarta Pusat

44 Kepulauan Seribu

12 Jawa Barat 45 Kota Bandung

46 Kota Bekasi

47 Kota Sukabumi

48 Kota Tasikmalaya

49 Kota Bogor

50 Kab Bogor

51 Kab. Subang

52 Kota Depok

53 Kota Cirebon

54 Kab. Garut

13 Jawa Tengah 55 Kota Semarang

56 Kota Solo - Surakarta

57 Kab. Banyumas

58 Kabupaten Kendal

59 Kab. Temanggung

60 Kota Magelang

61 Kab. Klaten

62 Kab. Semarang Utara

63 Kota Salatiga

64 Kota Jepara

65 Kab Wonogiri

66 Kota Pekalongan

67 Kab. Pekalongan

68 Kab. Sukoharjo

14 DIY 69 Kota Yogyakarta

70 Kab. Sleman

71 Kab. Bantul

15 Jawa Timur 72 Kota Surabaya

73 Kota Malang

74 Kab. Malang


75 Kota Madiun

76 Kab. Pasuruan

77 Kab. Jember

78 Kota Madiun

79 Kab. Banyuwangi

80 Kota Kediri

81 Kota Sidoarjo

82 Kab. Ngawi

83 Kota Probollinggo

16 Bali 84 Kota Denpasar

85 Kab. Badung

86 Kab. Gianyar

87 Kab. Abiansemal

88 Kab. Tabanan

89 Kab. Bangli

17 Kalimantan Barat 90 Kota Pontianak

91 Kab. Sanggau

92 Kab. Sintang

93 Kab. Bengkayang

94 Kab. Sekadau

95 Kota Singkawang

18 Kalimantan Timur 96 Kota Samarinda

97 Kota Balikpapan

98 Kab. Kutai Barat

99 Kab. Penajem Paser Utara

100 Kab. Tanah Grogot

101 Kab. Berau

102 Kab. Kutai Kartanegara

103 Kota Bontang

19 Kalimantan Selatan 104 Kab Hulu Sungai Utara

105 Kota Banjarmasin

106 Kota Banjar Baru

107 Kab Banjar

108 Kab Tabalong

109 Kab Tanah Laut

20 Sulawesi Selatan 110 Kota Makassar

111 Kab. Bantaeng

112 Kota Pare-Pare

113 Kab Maros

114 Kab. Bulukumba


21 Sulawesi Utara 115 Kab. Minahasa

116 Kota Bitung

117 Kota Manado

22 Sulawesi Tenggara 118 Kota Kendari

23 Bengkulu 119 Kota Bengkulu

120 Kab Curup

121 Kab. Bengkulu Utara

122 Kota Mukomuko

123 Kab. Bengkulu Selatan

124 Kab. Rejang Lebong

24 NTB 125 Kota Mataram

126 Kab. Lombok Timur

127 Kab. Sumbawa

128 Kab. Sumbawa Barat

25 NTT 129 Kab. Belu

130 Kab. Sikka

131 Kab. Ende

132 Kab.Sumba Timur

133 Kab. Manggarai

134 Kota Kupang

26 Gorontalo 135 Kota Gorontalo

136 Kab. Gorontalo

137 Kab Bone Bolango

27 Aceh 138 Kota Banda Aceh

139 Kab Aceh Besar

140 Kab Aceh Barat

141 Kab Pidie

142 Kota Langsa

143 Kab. Aceh Tamiang

144 Kota Lhokseumawe

145 Kab. Bireun

146 Kab Aceh Timur

147 Kab Aceh Utara

148 Kab Aceh Singkil

149 Kab Aceh Barat Daya

150 Kab Aceh Tengah

151 Kab Aceh Jaya

28 Bangka Belitung 152 Kab. Bangka

153 Kab.Bangka Selatan

154 Kab. Bangka Tengah


155 Kab. Bangka Barat

156 Kab. Belitung Timur

157 Kab. Belitung

29 Sulawesi Tengah 158 Kota Palu

30 Kalimantan Tengah 159 Kab. Pulang Pisau

31 Kalimantan Utara 160 Kota Tarakan




NIP 196306271988121002


Indikator Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA

di 30% SMA dan yang sederajat

No Provinsi

1 DKI Jakarta

2 Jawa Barat

3 Jawa Tengah

4 Daerah Istimewa Yogyakarta

5 Jawa Timur

6 Banten

7 Aceh

8 Sumatera Utara

9 Sumatera Barat

10 Riau

11 Jambi

12 Sumatera Selatan

13 Lampung

14 Bengkulu

15 Bangka Belitung

16 Kepulauan Riau

17 Bali

18 NTB

19 NTT




NIP 196306271988121002

Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...€¦ · Laporan ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), hasil dari realisasi dari laporan

Documents