LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat

Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo

Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang berkaitan

dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta

untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat pada

umumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 yang

mengacu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo

tahun 2016-2021. Secara yuridis formal laporan akuntabilitas kinerja ini disusun sebagai

tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami

juga menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum

sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karenanya saran dan

masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan serta penyempurnaan

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Gorontalo

Limboto Januari 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN GORONTALO

Drs. DARWIN ROMY SJAHRAIN, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710720 199301 1 002


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu asas yang dapat memberikan gambaran tentang

pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah, hal ini merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2018 ini disusun untuk menyampaikan informasi sekaligus menjadi bahan

evaluasi keberhasilan atau kegagalan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo

yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan dijabarkan melalui rencana strategis (renstra) jangka menengah tahun 2016-2021.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2018

terdapat 4 (Empat) sasaran, 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator

Kinerja Utama dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program tersebar pada 27 (dua puluh

tujuh) kegiatan dengan dukungan anggaran berdasarkan DPA dan DPPA OPD Badan

Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp

3,282,818,749,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,649,091,701,-


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………..…………………………………………….. i

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………… ii

Daftar Isi ………….……………………………………………………………………… iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Data Umum ……………………………………………………………….. 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi….………………………………………. 2

1.3 Struktur Organisasi …………………………………………………………… 8

1.4 Permasaalahn Utama………………………………………………………….. 9

1.5 Sistimatika Penyajian…………………………………………………………..12

BAB II. PERENCANAAN kINERJA

2.1 Umum ………………………………………………………………………… 14

2.2 Visi dan Misi ………………………………………………………………… 14

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………………………. 16

2.4 Arah Kebijakan ……………………………………………………………..… 18

2.5 Program dan Kegiatan ……………………………………………………..…. 19

2.6 Penetapan Kinerja 2018 ………………………………………..…………..…. 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………….. 23

3.2 Pengukuran Kinerja ………………………………………………………..…. 25

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ………………………………………………… 38

3.4 Realisasi Anggaran …………….………………………………………….….. 42

BAB IV.PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2019

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana Aksi Perjajian Kinerja Tahun 2018

Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018

Evaluasi Kinerja Tahun 2018


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

Akuntabilitas dimana setiap organisasi penyelenggara negara berkomitmen dalam

pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan

kebijakan setiap akhir tahun. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai

penyelenggara negara sebagaimana di tegaskan dalan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa

kewajiban setiap satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan pelaksanaan

tugas dan fungsinya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo dan penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Kepala

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik dan Sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah, Badan Kesbang dan

Politik Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam upaya memelihara serta

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, Situasi dan kondisi sosial politik,

ekonomi, sosial budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tertib aman dan

dinamis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan adalah perwujudan dari visi organisasi yang menjadi bagian dari

tugas dan fungsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo selama tahun 2018

telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan mengacu pada visi misi

Kabupaten Gorontalo sebagaimana tertuang dalam rencana strategis 2016-2021 yang

merupakan dokumen perencanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang di harapkan.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang

terdiri dari Sekretariat dan 4(empat) Bidang masing-masing Bidang Bina Idiologi,

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang

Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Untuk mewujudkan administrasi



Pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas

dan fungsi badan yang efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi parameter dalam mengevaluasi

keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas membantu Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 Tahun

2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

2. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai

dengan lingkup tugasnya

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintah daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya

5. Pengelolaan urusan kesekretariatan badan dan,

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas

fungsinya

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi di dasarkan pada

pembagian kewenangan masing-masing bidang dan kesekretariatan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan, perencanaan dan program

pelayanan teknis dan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh

satuan organisasi di lingkungan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

1.1 Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka

penyusunan evaluasi dan pelaporan.



1.2 Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan

dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja,

dokumentasi dan kepustakaan.

1.3 Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

program dan,

1.4 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Sekretariat membawahi :

a. Sub. Bagian Perencanaan

Sub.Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengevaluasi, menyusun dan

mengendalikan rencana program kegiatan Badan serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

b. Sub. Bagian Keuangan

Sub.Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan

dalam rangka belanja kegiatan Badan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan,

urusan kas, mengelola aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi

Badan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan,

mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga,

pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat

pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik

pegawai daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, kedisiplinan dan

melakukan pelayanan jabatan fungsional serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai tugas kedinasan

2. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER

BANGSA

Bidang Bina Ideologi, Wawsan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas

menyiapkan bahan, menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan

ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Karakter Bangsa mempunyai fungsi :



2.1 Penyiapan bahan rumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan

dan karakter bangsa;

2.2 Penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang ideologi, wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;

2.3 Penanganan dampak perkembangan idiologi dan perkembangan lingkungan global

dan regional terhadap kehidupan nasional;

2.4 Pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan

karakter bangsa;

2.5 Pemetaan dan pengoordinasian kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan

karakter bangsa;

2.6 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan;

Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :

a. Sub. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ideologi dan wawasan

kebangsaan, menangani dampak perkembangan ideologi dan perubahan

lingkungan global dan regional, memfasilitasi pendidikan ideologi dan wawasan

kebangsaan, menanamkan dan mengamalkan Pancasila, pelestarian Bhineka

Tunggal Ika, membina pembauran kebangsaan serta melaksanakan pembauran

kebangsaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas

kedinasan.

b. Sub. Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

Menyiapkan, merumuskan kebijakan, melaksanakan dan meningkatkan

Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air, menanamkan cinta terhadap

Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, sejarah dan nilai

perjuangan, memfasilitasi pendidikan kebangsaan, membina, memelihara

integrasi bangsa, menyusun dan mengevaluasi laporan, serta melaksanakan

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan

menyusun kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

3.1 Penyiapan bahan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri

3.2 Pemfasilitasian peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila;



3.3 Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik;

3.4 Penanganan masaalah dinamika politik dalam negeri;

3.5 Pengevaluasian laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;

3.6 Pengevaluasian laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;

3.7 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

Bidang Politik Dalam Negeri Membawahi :

a. Sub. Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Mempunyai tugas melaksanakan pemetaan situasi dan kondisi politik dalam

negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik, memfasilitasi

dan meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik, serta

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

b. Sub.Bidang Fasilitasi Partai Politik

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik,

memfasilitasi verifikasi bantuan keuangan partai politik, memverifikasi partai

politik sebagai badan hukum, memantau pelaksanaan pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dan melaporkan perkembangan

politik dalam negeri serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

tugas kedinasan.

4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta


Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

4.1 Pengumpulan bahan keterangan dan informasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;

4.2 Pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi,

sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama;

4.3 Pemfasilitasian, pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian ketahanan

lingkungan hidup dan sumber daya alam;

4.4 Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;




Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

membawahi :

a. Sub.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan monitoring ketahanan ekonomi mikro dan

makro pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, melaksanakan ketahanan

nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa,

memfasilitasi dan mengoordinasikan pelestarian bahasa, lagu bertema

Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Nasionalisme, memfasilitasi dan

mengoordinasikan kerukunan antar umat beragama, serta melaksanakan


b. Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan penanganan penyakit

masyarakat dan penanganan kerawanan sosial, memfasilitasi dan

mengoordinasikan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,

melaksanakan, membina, mengawasi organisasi kemasyarakatan, dan lembaga

asing serta mengelola sistim fasilitasi dan informasi organisasi kemasyarakatan,

serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

5. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas

menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penanganan

Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

mempunyai fungsi :

5.1 Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Penanganan Konflik dan

Kewaspadaan Nasional;

5.2 Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan

informasi, kondisi perbatasan antar daerah serta pemetaan konflik di wilayah

kabupaten;

5.3 Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di

wilayah kabupaten;



5.4 Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan bidang Penanganan Konflik dan

Kewaspadaan Nasional;


Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :

a. Sub. Bidang Penanganan Konflik

Mempunyai tugas mengolah data dan informasi strategis serta analisis

informasi dalam penanganan konflik, melaksanakan, mengoordinasikan,

memonitoring, mengevaluasi, menghentikan dan memulihkan situasi keamanan

pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan


b. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebiajakan

Strategis.

Mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan, sumber daya manusi

bidang intelijen, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan kebijakan

strategis, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan

informasi, membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, memantau,

mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian orang asing dan

tenaga kerja asing serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan

tugas kedinasan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja maka Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibantu Sekretaris

dan 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub.Bagian dan 8 (delapan) orang

Kepala Sub.Bidang dengan struktur sebagai berikut



STRUKTUR BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN GORONTALO

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUBAG.

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUBAG. UMUM &

KEPEGAWAIAN

SUBAG.KEUANGAN

BBIDANG

Penanganan Konflik

dan Kewaspadaan

Nasional

BIDANG

Bina Ideologi,

Wasbang dan

Karakter Bangsa

BIDANG

Politik Dalam Negeri

BIDANG

Ketahanan Eksosbud

dan Organisasi

Kemasyarakatan

Kelompok

Jabatan

Fungsional

SUBID

Ketahanan

Ekonomi, Sosial,

Budaya

SUBID

Bina Ideologi dan

Wasbang

SUBID

Pengembangan

Budaya dan Etika

Politik

SUBID

Penanganan

Konflik

SUBID

Kewaspadaan Dini

Analisis Evaluasi,

Informasi dan

Kebijakan Straregis

SUBID

Karakter Bangsa

SUBID

Pasilitasi Partai

Politik

SUBID

Organisasi

Kemasyarakatan



1.4 PERMASAALAHAN UTAMA

1.4.1 Sumber Daya Organisasi

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo

sampai dengan akhir tahun 2018 terdiri dari 33 Orang PNS dan 5 Orang tenaga

Kontrak.

Tabel

PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN GORONTALO BERDASARKAN ESELON

NO ESELON JK

JUMLAH L P

1 ESELON II B 1 1 ORANG

2 ESELON III A 1 1 ORANG

3 ESELON III B 2 2 4 ORANG

4 ESELON IV 6 5 11 ORANG

JUMLAH 10 7 17 ORANG

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian

Tabel

PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO

BERDASARKAN GOLONGAN

NO GOLONGAN JK

JUMLAH L P

1 GOLONGAN IV 5 2 7 ORANG

2 GOLONGAN III 9 9 18 ORANG

3 GOLONGAN II 3 4 7 ORANG

4 GOLONGAN I 1 1 ORANG



Tabel

PNS DAN NON PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN GORONTALO BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO ESELON JK

JUMLAH L P

1 PASCA SARJANA (S2) 6 - 5 ORANG

2 SARJANA (S1) 8 7 16 ORANG

3 SLTA 8 8 16 ORANG

4 SLTP 1 - 1 ORANG





1.4.2 Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan PolitiK Kabupaten Gorontalo adalah perangkat

daerah yang memiliki tugas dan fungsi serta peran yang cukup strategis dalam

membantu kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang kesatuan bangsa dan politik, dinamika kehidupan bernegara, berbangsa

dan bermasyarakat merupakan kondisi ideal yang terus berlangsung dari waktu

ke waktu, dalam iklim demokrasi yang sehat tentu tidak lepas dari posisi

pemerintah yang selalu di perhadapkan dengan berbagai permasaalahan

mendasar dan pokok mencakup segala aspek kehidupan mulai dari persoalan

politik, ekonomi, sosial, budaya dan persoalan kemasyarakatan lainnya. Sejak

bergulirnya reformasi pemerintah di tuntut senantiasa tanggap dan respon

terhadap permasalahan tersebut, disi lain perlindungan terhadap hak-hak warga

negara merupakan ciri suatu pemerintahan yang demokratis kebebasan

berpendapat, kebebasan berorganisasi dalam politik maupun organisasi

kemasyarakatan, kebebasan berekspresi, serta kebebesan lain yang

bertanggung jawab sesuai koridor hukum dan tidak menggangu kepentingan

umum. Dalam praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis

perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, konflik-konflik yang berakar dari

adanya perbedaan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara damai melalui

proses dialog, musyawarah untuk mufakat, menjamin adanya perubahan dalam

masyarakat dengan damai tanpa gejolak, mengakui dan menjamin

keanekaragaman dalam kerangka persatuan dan kesatuan serta menjamin

tegaknya keadilan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terkait

dengan berbagai permasaalahan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki senantiasa

berupaya memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan dan di arahkan untuk memantapkan dan memperkuat tatanan

kehidupan masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya dan berwawasan

kebangsaan dilandasi atas kesamaan hak dan kewajiban.

Dalam rangka membangun sistim tata pemerintahan yang baik (Good

Governnance) Aparatur birokrasi dituntut mampu menunjukan frofesionalitas

dalam pelaksanaan tugas guna memberikan pelayanan, berbagai tuntutan

kebutuhan mendasar merupakan fokus perhatian yang harus di seriusi oleh

pemerintah daerah, Untuk menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan tersebut



berbagai program sektor unggulan terus di gulirkan demi meningkatkan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri, fakta menunjukan bahwa perubahan

signifikan telah dirasakan sekarang ini, dari berbagai kemajuan serta

keberhasilan pembangunan sektor fisik yang sudah dicapai selama ini tidak

akan berarti apabila mengenyampingkan sektor non fisik khususnya yang

berkaiatan dengan tatanan kehidupan masyarakat pada aspek ideologi, politik,

ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud) serta ketertiban dan keamanan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan fasilitasi

penanganan masaalah-masaalah aktual dan konflik sosial yang dapat

menggangu ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga dan

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi

serta kewenangan sebagaimana di jabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59

Tahun 2016 yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan

Politik serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu Badan

Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo memiliki hubungan kerja dengan

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam fasilitasi

penanganan masaalah politik dalam negeri, konflik sosial, dan pemerintahan di

daerah. Dari beberapa regulasi berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan

penanganan masaalah-masaalah sosial dalam kehidupan di masyarakat yang

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbang

dan Politik Kabupaten Gorontalo dalam upaya menjaga dan memelihara

stabilitas keamanan dan ketertiban umum maka keberadaan forum-forum publik

yang telah terbentuk seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

serta forum koordinasi yang melibatkan instansi terkait yakni Komunitas

Intelijen Daerah (KOMINDA) merupakan peluang sekaligus kekuatan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Beberapa permasaalahan utama (strategic issue) yang masih menjadi

tantangan dan kendala kedepan adalah :

Peningkatan kwalitas demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban warga

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Proses politik melalui pemilu dan pilkada yang masih menyisakan persoalan

serta peningkatan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat yang lebih

baik



Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai pluralisme,

kemajemukan termasuk komitmen dalam menjaga dan melindungi kebebasan

beragama, latar belakang etnis, sosial budaya serta mencegah bentuk-bentuk

kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.

Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya ideologi radikal dan

paham-paham ekstrim termasuk gerakan organisasi yang bertentangan

dengan pancasila

Peningkatan pengawasan guna menjamin akuntabilitas dan motivasi kinerja

pelayanan birokrasi pemerintahan sebagai perwujudan dari clean and good

goovernance.

Gambaran atas isu atau permasalahan yang di hadapi kedepan, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo terus melakukan

berbagai upaya serta langkah-langkah antisipasi dalam mencegah dan

menangkal potensi yang dapat menimbulkan ancaman stabilitas di daerah. Oleh

karenanya melalui berbagai program dan kegiatan yang telah maupun akan

dilaksanakan kedepan, maka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan dan

tantangan yang di hadapi.

A. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah LKIP maka penyajiannya disusun berdasarkan sistimatika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR :

IKHTISAR EKSEKUTIF :

BAB

I. Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang Sedang dihadapi organisasi

II. Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pernyataan kinerja

sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi.

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

IV. Penutup

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Umum

Dalam sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional dan global serta tetap

berada dalam tatanan sistim administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi

pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dalam dokumen rencana strategis Badan Kesbang dan Politik Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta

kebijakan dan program.

2.2 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan

suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya dan konsisten serta eksis, antisipatif

serta melakukan hal – hal bersifat inovatif yang produktif untuk menuju cita dan citra

yang ingin diwujudkan. Visi yang efektif harus memiliki karakteristik seperti imagible

(dapat dibayangkan), desirable (menarik), feasible (realistis dan dapat dicapai),

focused (jelas), flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan)

serta comunicable (mudah dipahami).

Untuk mewujudkan gambaran cita – cita masa depan tersebut, Badan Kesbang

dan Politik Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan urusan penunjang

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah di jabarkan

melalui Rencana Strategis periode 2016-2021 dimana perumusan tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi Kabupaten

Gorontalo 2016-2021, adapun visi Pembangunan Kabupaten Gorontalo adalah :

Visi :

“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Menuju Masyarakat Madani’’



Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten

Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses

tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the

art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi terminologi

terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan.

Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke

kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat,

luar biasa, yang menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk

kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-

2025Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN

MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan

yang menggambarkan kejayaan

dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata

“GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi MembangunInsan cemerLANG.

2. Masyarakat Madani

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung

tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan

iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Misi :

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuandan

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah pembangunan

yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan

daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta

SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal

yang siap menghadapi era globalisasi



2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga,

serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil,

efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmewujudkan

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkeadilan dan berkelanjutan

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan

Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmelaksanakan

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan

lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai

dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada

dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi

penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external

(lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan

di Kabupaten Gorontalo.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan

sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka di tetapkan tujuan dan

sasaran OPD berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

2.3.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu

(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada



pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan pada misi

Kabupaten Gorontalo khususnya pada Misi ke II Menyelenggarakan

Pemerintahan yang Harmonis Bersih dan Dinamis maka dalam

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo

dalam tahun 2018 – 2021 menetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran

beserta Indikator yang telah mengalami revisi untuk menjadi dasar dan acuan

Perangkat daerah Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan

Fungsinya.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-

2021. Maka Tujuan jangka menengah yang ingin di capai oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Terwujudnya kondusifitas dan stabilitas dalam mendukung pembangunan

daerah

2. Terwujudnya kehidupan sosial dan politik masyarakat yang demokratis dan

partisipatif

2.3.2 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil nyata yang akan dicapai oleh perangkat daerah

yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan, dengan mengacu pada tujuan diatas, maka sasaran

yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan guna

memperkokoh persatuan dan kesatuan

2. Meningkatnya penanganan permasaalahan stabilitas dan konflik

3. Meningkatnya peran dan partisipasi organisasi kemasyarakatan

4. Meningkatnya pembinaan politik di daerah

5. Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan Badan Kesbangpol



Tujuan dan Sasaran Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo

No Tujuan Indikator Sasaran Indikator

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1 Terwujudnya Kondusifitas dan Stabilitas

Dalam Mendukung Pembangunan

Daerah

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

Kondisi Awal 90 % Akhir 100%

1.1.Meningkatnya Ketahanan Ideologi Negara,

Wawasan Kebangsaan guna Memperkokoh

Persatuan dan Kesatuan

Tingkat keberhasilan pencapaian zero

growt terkait konflik berlatar belakang SARA

( IKU)

100% 100%

100% 100% 100%

1.2.Meningkatnya Penanganan

Permasaalahan Stabilitas dan Konflik

Persentase permasaalahan

stabilitas dan konflik yang tertangani

( IKU)

90% 92% 94%

98%

100%

2 Terwujudnya Kehidupan Sosial dan

Politik Masyarakat yang

Demokratis dan Partisipatif

Tingkat Partisipasi Masyarakat

dalam Pemilu/Pemilukada

Kondisi Awal 78 % Akhir 80 %

2.1.Meningkatnya Peran dan Partisipasi

Organisasi Kemasyarakatan

Persentase Organisasi Kemasyarakatan

yang Berperan Aktif dalam Pembangunan di

Kabupaten Gorontalo ( IKU)

30% 31% 33% 35% 37%

2.2.Meningkatnya

Pembinaan Politik di Daerah

Persentase

Cakupan Pendidikan Politik yang Di arahkan

pada Wilayah dengan Tingkat Partisipasi di

Bawah 70% ( IKU)

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Tertib Administrasi

dan Pelayanan Badan Kesbangpol

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan

Kesbangpol

B BB BB BB A

Tingkat Penyerapan Anggaran Badan

Kesbangpol

95% 96% 96% 97% 98%

Jumlah dan Jenis

Pelayanan Pada Badan Kesbangpol

3

Jenis

3

Jenis

3 Jenis 3 Jenis 3

Jenis

2.4 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati

oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang untuk dijadikan

sebagai pedoman dan petunjuk dalam melakukan kegiatan pemerintahan maupun



kemasyarakatan sehingga dicapai keterpaduan antara sasaran, tujuan serta visi dan

misi organisasi. Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gorontalo

Visi : Terwujudnya Kabupaten Gemilang Menuju Masyarakat Madani

Misi 2 : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya Kondusifitas dan

Stabilitas Dalam Mendukung

Pembangunan Daerah

Meningkatnya Ketahanan Ideologi

Negara, Wawasan Kebangsaan guna

Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan

Peningkatan peran dan fungsi Forum-

Forum Kemasyarakatan

yang sudah terbentuk

Pemberian dukungan dan

fasilitasi terhadap forum-forum

kemasyarakatan yang menjadi mitra binaan

Meningkatnya

Penanganan Permasaalahan Stabilitas dan Konflik

Optimalisasi peran

dan fungsi aparat lintas sektor terkait dalam

penyelenggaraan kewaspadaan dini di

daerah

Peningkatan kerja

sama serta membangun pola kemitraan yang

sinergi antar instansi terkait

Terwujudnya Kehidupan Sosial dan Politik

Masyarakat yang Demokratis dan Partisipatif

Meningkatnya Peran dan Partisipasi Organisasi

Kemasyarakatan

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan

organisasi Kemasyarakatan

Fasilitasi, kebijakan guna mendorong eksistensi dan

kemandirian organisasi Kemasyarakatan

dalam pembangunan

daerah

Meningkatnya

Pembinaan Politik di Daerah

Meningkatkan

pembinaan dan fasilitasi pendidikan

politik bagi masyarakat melalui forum-forum

diskusi, sosialisasi dan koordinasi

Fasilitasi dan

dukungan serta kebijakan

pelaksanaan demokratisasi secara

berkelanjutan

Meningkatnya Tertib Administrasi dan

Pelayanan Badan Kesbangpol

Mengembangkan kemampuan dan

kompetensi aparatur pelayanan

Peningkatan kapasitas SDM

2.5 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil dan dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah



yang dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu. Adapun program utama yang dilaksanakan :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

2. Program Pengembangan Wawasan Keangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Penyuluhan kepada masyarakat

Koordinasi forum-forum diskusi politik

Monitoring, evaluasi dan pelaporaran

Selain program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 terdapat beberapa program penunjang antara

lain:

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenderaan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah



7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan kenderaan dinas / operasional

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuanagan.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.6 Penetapan Kinerja 2018

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat daerah

(SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-

indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa

hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini

sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja instansi pemerintah . Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian

kinerja dibuat dan di susun oleh pimpinan SKPD selanjutnya di tanda tangani oleh

Kepala Daerah atau Bupati pada tingkatan kabupaten.

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2018 merupakan penjabaran lebih

lanjut dari Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo, di dalamnya

memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai. Rencana Kinerja Tahun 2018

merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2016 – 2021

Berdasarkan perencanaan kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun

Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Kabupaten

Gorontalo (RKA). Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi

akuntabilitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo yang pada

akhir tahun akan dilaporkan dalam LKIP tahun 2018 ini.



Perjanjian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo Tahun

2018 seperti pada table berikut:

Tabel

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Ketahanan

Ideologi Negara, Wawasan

Kebangsaan guna

Memperkokoh Persatuan

dan Kesatuan

Tingkat keberhasilan pencapaian zero

growt terkait konflik berlatar belakang

SARA

- ( IKU)

100 %

2 Meningkatnya Penanganan

Permasaalahan Stabilitas

dan Konflik

Persentase permasaalahan stabilitas

dan konflik yang tertangani

- ( IKU)

94 %

3 Meningkatnya Peran dan

Partisipasi Organisasi

Kemasyarakatan

Persentase Organisasi Kemasyarakatan

yang Berperan Aktif dalam

Pembangunan di Kabupaten Gorontalo

- ( IKU)

33 %

4 Meningkatnya Pembinaan

Politik di Daerah

Persentase Cakupan Pendidikan Politik

yang Di arahkan pada Wilayah dengan

Tingkat Partisipasi di Bawah 70%

- ( IKU)

100 %

5 Meningkatnya Tertib

Administrasi dan Pelayanan

Badan Kesbangpol

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan

Kesbangpol

BB

Tingkat Penyerapan Anggaran Badan

Kesbangpol

96 %

Jumlah dan Jenis Pelayanan Pada

Badan Kesbangpol

3 Jenis

Program Anggaran 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 1,212,385,000

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 156,330,000 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 149,800,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan Rp 209,000,000 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 508,534,750 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 886,733,999

7. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 132,135,000 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp - 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Rp 27,900,000 Rp3,282,818,749



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran, dalam sistim

manajemen pemerintahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 menjadi

penting bagi setiap organisasi perangkat daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Gorontalo selaku pengemban amanah masyarakat memiliki

kewajiban untuk berakuntabilitas yang dilaksanakan melalui penyajian laporan

kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

menunjukan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam

memberikan informasi kinerja yang terukur, dalam laporan kinerja Badan Kesbangpol

Kabupaten Gorontalo memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

pada masing-masing indicator sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.

METODE PENGUKURAN KINERJA

Adapun metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pada level sasaran yakni

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, apabila semakin

tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana

Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis untuk mempermudah interpretasi



pencapaian sasaran dapat digunakan pengukuran di dasarkan pada kriteria penilaian

skala ordinal sebagai berikut :

NILAI % PENCAPAIAN

90 s/d 100 Sangat Berhasil

75 s/d <90 Berhasil

50 s/d <75 Cukup Berhasil

0 s/d <50 Tidak Berhasil

Sehubungan dengan telah dilakukannya revisi RPJMD Kabupaten Gorontalo

2016-2021 yang kemudian ditindak lanjuti dengan revisi rencana strategis Badan

Kesbangpol 2016-2021 dimana dalam perubahan renstra tersebut terdapat

beberapa hal yang menjadi poin utama sehingga penting untuk dilakukan

penyesuaian dan perbaikan antara lain terkait dengan rumusan tujuan, sasaran

beserta indikatornya.

Dengan memperhatikan hasil revisi Rencana Strategis tersebut maka untuk tahun

2018 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo telah menetapkan 2(dua)

Tujuan, dijabarkan melalui 4(empat) sasaran strategis dan 4(empat) indikator kinerja

sasaran yang merupakan Indicator Kinerja Utama .

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Berikut dapat dilihat capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran

CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

Ketahanan

Ideologi Negara,

Wawasan

Kebangsaan

guna

Memperkokoh

Persatuan dan

Kesatuan

Tingkat

keberhasilan

pencapaian

zero growt

terkait konflik

berlatar

belakang SARA

- ( IKU)

100 %

100 %

100 %

Sangat Berhasil



2 Meningkatnya

Penanganan

Permasaalahan

Stabilitas dan

Konflik

Persentase

permasaalahan

stabilitas dan

konflik yang

tertangani

- ( IKU)

94 % 94 % 100 % Sangat Berhasil

3 Meningkatnya

Peran dan

Partisipasi

Organisasi

Kemasyarakatan

Persentase

Organisasi

Kemasyara

katan yang

Berperan Aktif

dalam

Pembangunan

di Kabupaten

Gorontalo

- ( IKU)


4 Meningkatnya

Pembinaan

Politik di Daerah

Persentase

Cakupan

Pendidikan

Politik yang Di

arahkan pada

Wilayah

dengan

Tingkat

Partisipasi di

Bawah 70%

- ( IKU)


Berdasarkan table diatas dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 untuk masing-masing indicator dengan

tingkat capaian 100 % kriteria sangat berhasil hal ini menunjukan bahwa

pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan seluruh stakeholder menjadi

factor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo.

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2018 untuk masing-masing sasaran seperti pada tabel

berikut



PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1.

Tabel

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

Ketahanan

Ideologi Negara,

Wawasan

Kebangsaan

guna

Memperkokoh

Persatuan dan

Kesatuan

Tingkat

keberhasilan

pencapaian

zero growt

terkait konflik

berlatar

belakang SARA

100 %

100 %

100 %

Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa untuk indicator kinerja sasaran 1

menunjukan tingkat capaian 100% dengan kriteria sangat berhasil

Terhadap Sasaran 1. Meningkatanya Ketahanan Ideologi Negara,

Wawasan Kebangsaan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan

dengan Indikator Tingkat Keberhasilan Pencapaian Zero Growt Terkait

Konflik Berlatar Belakang SARA adapun penjelasan atas pencapaian zero growt

dimaksud adalah tidak terdapat pertumbuhan atau paling tidak sama dengan

kondisi sebelumya (tahun lalu) atas kasus/kejadian konflik berlatar belakang SARA

di Kabupaten Gorontalo, Berdasarkan data yang ada diperoleh dari berbagai

sumber yang tergabung dalam tim terpadu penangan konflik sosial seperti unsur

Kementerian Agama, Unsur Polres Gorontalo, Unsur Kodim 1304 Gorontalo, unsur

Kejaksaan Negeri Limboto, serta unsur terkait lainnya menunjukan bahwa tidak

terdapat kasus/kejadian yang menonjol atau berdampak luas dalam masyarakat

terkait dengan persoalan suku, agama, maupun antar golongan. Fungsi pemerintah

adalah menjamin, melindungi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,

pelayanan public yang lebih optimal, kepastian hukum, serta memberikan solusi dan

pemecahan masaalah terhadap sumber konflik sebaliknya masyarakat memiliki

kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kerukunan, saling

menghargai, memperkuat toleransi serta hidup berdampingan secara damai



merupakan sebuah harapan yang terus digelorakan. Badan Kesbangpol Kabupaten

Gorontalo sebagai perangkat yang bertugas membantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik serta fungsi

dan kewenangan yang dimilki senatiasa berupaya melakukan langkah-langkah

strategis melalui kebijakan dan program sebagaimana yang telah dituangkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan 2018. Dari berbagai program dan kegiatan yang

dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo selama ini dapat dikatakan

efektif, keterlibatan berbagai lintas sektor dalam tim terpadu penanganan konflik

sosial merupakan bentuk konkrit yang dilakukan secara terkoordinasi guna

memastikan bahwa setiap gejala atau peristiwa yang berpotensi dan pemicu konflik

dapat terantisipasi secara dini. Disisi lain apa yang telah dilakukan oleh badan

Kesbangpol di tahun 2018 ini telah memberikan dampak positif terhadap kondisi

yang kondusif atas perkembangan dinamika sosial di tengah masyarakat seperti

persoalan-persoalan dalam kehidupan beragama, suku, ras dan antar golongan

(SARA) yang terjaga dan terpelihara dengan baik. Kondisi seperti ini hendaknya

menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat agar terus

dipertahankan sebab situasi kondusif dan stabil menjadi tolok ukur dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk mencapai hal

tersebut membutuhkan upaya dan langkah antisipatif melalui koordinasi terpadu

dengan berbagai pihak terkait guna melakukan pencegahan, penanganan dan

penyelesaian atas permasaalahan-permasaalahan yang berdampak pada stabilitas

daerah.

Untuk menunjang pencapaian pada sasaran I dilakukan melalui :

Pelaksanaan dialog antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan

kalangan generasi muda, pertemuan dan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi serta

penguatan-penguatan kelembagaan dan pemberdayaan forum-forum

kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum

Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dimana keberadaan forum-

forum ini dipandang efektif dan turut memberikan kontribusi terhadap

pencapaian pada Sasaran 1 diatas.

Program dan kegiatan yang diarahkan kepada kelompok sasaran yang rentan

terhadap isu SARA dan Radikalisme di tempuh melalui Penguatan Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan focus program adalah Pendidikan



Kebangsaan melalui pemantapan Ideologi Negara Pancasila, Kesadaran dan

pemahaman Bela Negara, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama, kehidupan antar etnis serta nilai-nilai luhur budaya dan

etika dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bagi tokoh masyarakat,

agama generasi muda yang Kalangan Pendidik dan peserta didik temasuk ASN.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran II dengan membandingkan antara target

dan realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut


Tabel

- PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

1 2 3 4 5 6 7

2 Meningkatnya

Penanganan

Permasaalahan

Stabilitas dan

Konflik

Persentase

permasaalahan

stabilitas dan

konflik yang

tertangani

- ( IKU)

94 %

94 % 100 Sangat Berhasil

Beradasarkan tabel pada indicator kinerja sasaran 2 diatas menunjukan Capaian

100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian tersebut dapat

dijelaskan bahwa Indicator Persentase Permasaalahan Stabilitas dan Konflik yang

tertangani merupakan indicator yang dirumuskan menggunakan perhitungan

jumlah permasaalahan/kasus menonjol yang dihimpun berdasarkan data/informasi

atau laporan dari sumber-sumber yang tergabung dalam keanggotaan forum

kerjasama dan koordinasi penanganan permasaalahan stabilitas melalui Kominda

dan Forkopimda serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, selanjutnya

data/laporan kejadian tersebut dibahas bersama guna mendapatkan hasil

tindaklanjut/penanganan. Berdasarkan data kejadian yang telah direkapitulasi

sejak januari sampai desember 2018, dapat dijelaskan bahwa dari sejumlah

Kasus/kejadian yang menjadi pokok bahasan dalam KOMINDA untuk selanjutnya

dilakukan langkah penanganan terdapat 52 Kasus atau permasaalahan yang



terjadi dalam tahun 2018 dan yang telah ditindak lanjuti atau telah tertangani

sejumlah 49 Kasus/Kejadian bila dilakukan pengukuran kinerja menggunakan

formulasi jumlah kasus/permasaalahan yang ditindak lanjuti atau tertangani dibagi

jumlah kasus/permasaalahan yang terjadi dalam setahun dikali 100 % maka untuk

indicator kinerja pada sasaran dua sebagaimana table diatas dari target 94 %

terealisasi 94 % artinya dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara target dan

realisasi menunjukan capaian 100 %

Untuk mengetahui data terkait dengan kasus/permasaalahan yang terjadi untuk

tahun 2018 di uraikan dalam tabel berikut :

Data Kasus/kejadian atau Permasaalahan Menonjol Tahun 2018

No

Kasus/Permasaalahan

Jumlah yang dibahas

Jumlah yang

ditindak lanjuti/ tertangani

1 Permasaalahan terkait kriminalitas - 4 Kasus/Permasaalahan

- 4 kasus/permasalahan

2 Permasaalahan Tambang galian C - 2 Kasus/Permasaalahan

- 2 kasus/permasalahan

3 Penataan Pasar dan Shoping Center Limboto

- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan

4 Permasaalahan Tuntutan Masyarakat terkait aktifitas PT Palma Group


5 Permasaalahan/kasus Investasi

bodong Jaringan Swisindo


6 Permasaalahan/kasus sengketa lahan - 4 Kasus/Permasaalahan - 3 kasus/permasalahan

7 Permasaalahan terkait

aktifitas/kejadian pada bulan Ramadhan


8 Permasaalahan Alat Peraga Kampanye (APK)


9 Permasaalahan yang berdampak

pada Stabilitas Daerah dan Nasional terkait Ormas HTI


10

Permasaalahan Mesjid Nurul Falah

Hutuo


11 Permasaalahan terkait

rekomendasi/ijin kegiatan Hiburan HOYA


12 Permasaalahan Gorontalo Outering

Road (GOR) dan Danau Limboto


13 Permasaalahan Isu actual di Medsos - 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan

14 Permasaalahan dinamika pengisian

jabatan Wakil Bupati


15 Permasaalahan Jelang Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha




16 Permasaalahan Pemilu 2019 - 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan

17 Permasaalahan Keresahan terkait Vaksin MR


18 Permasaalahan munculnya organisasi Komite Investigasi Nasional (Cybercrime Security)


19 Permasaalahan Penggunaan Atribut TNI/Polri oleh masyarakata sipil


20 Permasaalahan Keberadaan Orang

Asing


21 Permasaalahan Pondok Pesantren yang tidak memiliki ijin


22 Permasaalahan Isu SARA menghadapi Pileg dan Pilpres

- 2 KasusPermasaalahan - 2 kasus/permasalahan

23 Permasaalahan pasca eksekusi Tanah

di Kelurahan Biyonga Kec.Limboto


24 Permasaalahan HGU dan Tapal Batas - 2 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan

25 Permasaalahan menghadapi Natal dan Tahun Baru


Berdasarkan data permasalahan seperti pada tabel diatas memberikan gambaran

bahwa setiap bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan sekecil

apapun itu hendaknya segera mendapatkan penanganan secara cepat dan akurat

sebelum menjadi sebuah konflik yang lebih luas dan pada akhirnya akan

berimplikasi pada stabilitas pembangunan. Untuk menilai apa yang sudah dilakukan

oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo terkait dengan keberhasilan

pencapaian indicator pada sasaran 2 diatas maka strategi dan kebijakan yang

dilakukan ditempuh melalui interpensi program dan kegiatan yang melibatkan

berbagai unsur/instansi terkait dalam penyelenggaraan kewaspadaan dan deteksi

dini serta penanganan konflik.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran III dengan membandingkan antara target


PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3

Tabel


N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

1 2 3 4 5 6 7

3 Meningkatnya

Peran dan

Persentase

Organisasi

33 %

33 % 100 Sangat Berhasil



Partisipasi

Organisasi

Kemasyarakatan

Kemasyarakatan

yang Berperan

Aktif dalam

Pembangunan

di Kabupaten

Gorontalo

- ( IKU)


100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian pada Indikator

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan Aktif dalam

Pembangunan di Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan bahwa Organisasi

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila, sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja

dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang

memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri,

akuntabel, dan professional maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dan daya tahan serta peningkatan

kemandirian terhadap ormas itu sendiri.

Dalam rangka menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai tujuan dan

fungsi maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan, pembinaan dan

pemberdayaan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping itu organisasi

kemasyarakatan diharapkan mampu menunjukan eksistensi serta peran yang

selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional maupun program

perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dan

peran ormas dalam pembangunan di Kabupaten Gorontalo maka organisasi

kemasyarakatan harus memenuhi syarat sebagai organisasi yang terdaftar

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang

Pendaftaran dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan.



Berikut ini di sajikan jumlah Ormas kondisi tahun 2016-2018

Data Ormas Terdaftar SKT Aktif

Tahun Jumlah Ormas Ormas Memilki SKT (Aktif)

%

2016 180 63 35

2017 185 67 36

2018 187 71 37

Sehubungan dengan pengukuran capaian kinerja Sasaran III yakni

Meningkatnya Peran dan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator

Persentase Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan di Kabupaten

Gorontalo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan beberapa

kriteria terhadap Ormas yang memiliki kriteria Berperan Aktif tidak hanya sekedar

terdaftar, tetapi lebih dari itu Ormas diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam menunjang program pemerintah daerah.

Adapaun Kriteria dimaksud :

Memiliki Sekretariat Ormas

Struktur Organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Aktif melaksanakan Kegiatan pembinaan dan Sosialisasi

Intensitas keikutsertaan dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat

Konsisten menyampaikan laporan kegiatan internal keorganisasian dan

kegiatan pendampingan pada masyarakat

Menjadi mitra tetap dan profesional pada lembaga tertentu yang dibuktikan

dengan surat perjanjian kerja sama.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut maka Ormas yang

dikategorikan berperan aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Gorontalo

dibanding Ormas yang terdaftar (memiliki SKT aktif) sebagai berikut :



63 67

71

19 21 24

30 31 33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 2017 2018

Data Ormas

Jumlah Ormas Terdaftar (SKT Aktif)

Jumlah Ormas Berperan Aktif dalam

Pembangunan Daerah

% Ormas Berperan Aktif dalam

Pembangunan Daerah

Data Ormas Kategori Berperan Aktif

Tahun Ormas Terdaftar (SKT Aktif)

Ormas Berperan Aktif dalam

Pembangunan Daerah

%

2016 63 19 30

2017 67 21 31

2018 71 24 33

Daftar Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah

1. LSM Payulimo Foudation Gorontalo

2. LP2G Gorontalo

3. KONI Kabupaten Gorontalo

4. KNPI Kabupaten Gorontalo

5. LSM Solidaritas Pemuda Anti Korupsi Kabupaten Gorontalo (SPAK)

6. LSM Ayumolingo

7. LSM Semut Hitan

8. LSM Hijau Daun

9. LSM Cosmos Kabupaten Gorontalo

10. LSM Penegak Keadilan Masyarakat

11. Lembaga Limutu

12. Lembaga Alwasliyah Darussalam Limboto



13. LSM PORMAK

14. LSM Pilar Bangsa

15. Pemuda Pancasila Kabupaten Gorontalo

16. GAPENSI

17. LPM Kabupaten Gorontalo

18. Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Kabupaten Gorontalo

19. Perkumpulan Radio Antar Penduduk (RAPI) Daerah o2 Kabupaten

Gorontalo

20. Yayasan Tinelo Lipu

21. Jamiyyatul Islamiyah Kabupaten Gorontalo

22. Himpunan Ukhuwa Islamiyah (HUI) “ILOMATA” Kabupaten Gorontalo

23. LSM Aliansi Masyarakat Peduli dan Bersatu (AMPIBI) Kabupaten Gorontalo

24. WIRE – G(Women Institute For Research and Empowerment Of Gorontalo)

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran IV dengan membandingkan antara target



Tabel


N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

1 2 3 4 5 6 7

4 Meningkatnya

Pembinaan

Politik di Daerah

Persentase

Cakupan

Pendidikan

Politik yang Di

arahkan pada

Wilayah

dengan

Tingkat

Partisipasi di

Bawah 70%

- ( IKU)

100 %

100 % 100 Sangat

Berhasil


100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian pada Indikator



Persentase Cakupan Pendidikan Politik yang Diarahkan Pada Wilayah

Dengan Tingkat Partisipasi di Bawah 70% dapat dijelaskan bahwa untuk

meningkatkan kwalitas demokrasi, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014

pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi

melalui pendidikan politik yang merupakan proses pembelajaran dan pemahaman

tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga Negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mendukung terselenggaranya

pendidikan politik di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi

Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang memberikan arah kepada pemerintah

daerah dalam memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi partai politik, organisasi

kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya serta lembaga atau instansi vertikal di

daerah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan politik.

Pada Tahun 2017 dilaksanakan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur

kemudian memasuki tahun 2018 dimulainya tahapan Pemilihan Umum Legislatif

dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahapan demi tahapan berlangsung

dengan aman dan lancar upaya pemerintah daerah dalam membangun demokrasi

yang sehat dan bermartabat terus di lakukan berbagai kebijakan dan program yang

diarahkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta untuk meningkatkan

partisipasi politik masyarakat merupakan isu penting yang menjadi focus perhatian

bersama baik Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo maupun penyelenggara

Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu termasuk peran partai politik dan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo berdasarkan tugas

fungsi dan kewenangan yang dimiliki senantiasa memberikan dukungan dalam

penyelenggaraan agenda politik melalui fasilitasi, koordinasi dengan berbagai pihak

terkait guna suksesnya setiap pemilu atau pemilukada, mencermati kondisi

dinamika politik yang masih menyisakan banyak persoalan seperti kesadaran dan

pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam politik yang masih rendah

maka sebagai perwujudan dalam membangun demokrasi kearah lebih baik tentu

di barengi dengan upaya dan langkah strategis yang ditempuh dengan

meningkatkan dan mendorong pelaksanaan pendidikan politik oleh pemerintah,

partai politik, penyelenggara pemilu dan masyarakat itu sendiri dengan demikian

pencapaian tingkat partisipasi terus mengalami peningkatan dan akan berdampak

pula pada kualitas demokrasi.



68.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%84.77%

77.97% 79.66%

74.33%

77.64%

80.04%

Partisipasi Pemilih

Partisipasi Pemilih

Berikut ini dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap

pemilihan umum.

Grafik Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat

pada setiap pemilu masih terjadi fluktuasi angka partisipasi kondisi ini tentu

dipengaruhi oleh banyak factor antara lain minimnya sosialisasi baik oleh

penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai peserta pemilu, untuk

mengatasi permasaalahan dan kondisi seperti ini Badan Kesbangpol Kabupaten

Gorontalo terus melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat yang

diarahkan pada wilayah yang tingkat partisipasi masih rendah.

Adapaun Kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah :

1. Kecamatan Asparaga 5. Kecamatan Dungaliyo

2. Kecamatan Biluhu 6. Kecamatan Mootilango

3. Kecamatan Batudaa Pantai 7. Kecamatan Pulubala

4. Kecamatan Bilato 8. Kecamatan Telaga Jaya

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran V dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut

PENGUKURAN KINERJA SASARAN 5



Tabel


N

O

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGE

T

REALISAS

I

CAPAIA

N

(%)

KRITE

RIA

5 Meningkatnya

Tertib Administrasi dan

Pelayanan Badan Kesbangpol

Nilai

Akuntabilitas Kinerja Badan

Kesbangpol

BB NA NA

Tingkat Penyerapan

Anggaran Badan

Kesbangpol

96 % 97 % 101 % Sangat

Berhasil

Jumlah dan Jenis

Pelayanan Publik

3 Jenis 3 Jenis 100 % Sangat

Berhasil

Beradasarkan table Sasaran 5 Meningkatnya Tertib Administrasi dan

Pelayanan Badan Kesbangpol dengan 3 Indikator kinerja non IKU masing-

masing :

- Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol menunggu hasil evaluasi

Inspektorat Kabupaten Gorontalo

- Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol dengan capaian 101

%

- Indikator Jumlah dan Jenis Pelayanan Publik dengan capaian 100 %

Untuk Indikator jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol

Kabupaten Gorontalo adalah:

Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian, Pengambilan/Pengumpulan Data, dan

Rekomendasi Kegiatan

Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas

Pelayanan Fasilitasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.

Untuk pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian, pengambilan/pengumpulan

data Berdasarkan register pelayanan mulai bulan januari s/d 31 desember 2018

dapat dilihat dalam table berikut :



Tabel

DATA PENERBITAN REKOMENDASI PADA BADAN KESBANG DAN

POLITIK KABUPATEN GORONTALO S/D TAHUN 2018

No

Jenis Pelayanan

Jumlah Dokumen yang Diterbitkan

2018 2017

1 Rekomendasi Penelitian 745 399

2 Rekomendasi Pengambilan/Pengumpulan

Data

401 59

3 Rekomendasi Kegiatan 77 52

Jumlah 1223 510

Sumber Data : Bagian Pelayanan

3.3 EVALUASI KINERJA DAN ANALISA

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja masing-masing

Sasaran Strategis

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Untuk Masing-Masing Sasasaran Strategis

Tahun 2018 dan Tahun 2017

No

Sasaran Strategis

Indikator

Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi Capaian %

Target Realisasi

Capaian %

1 Meningkatanya Ketahanan Ideologi

Negara, Wawasan Kebangsaan Guna Memperkokoh


Tingkat

keberhasilan

pencapaian zero

growt terkait

konflik berlatar

belakang SARA

NA NA NA 100% 100% 100%

2 Meningkatnya

Penanganan

Permasaalahan

Stabilitas dan

Konflik

Persentase

permasaalahan

stabilitas dan

konflik yang

tertangani

NA NA NA 94% 94% 100%

3 Meningkatnya

Peran dan

Partisipasi

Organisasi

Kemasyarakatan

Persentase

Organisasi

Kemasyara

katan yang

Berperan Aktif

dalam

Pembangunan di

NA NA NA 33% 33% 100%



Kabupaten

Gorontalo

4 Meningkatnya

Pembinaan Politik

di Daerah

Persentase

Cakupan

Pendidikan Politik

yang Di arahkan

pada Wilayah

dengan Tingkat

Partisipasi di

Bawah 70%

NA NA NA 100% 100% 100%

5 Meningkatnya

Tertib Administrasi dan Pelayanan Badan Kesbangpol

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Badan Kesbangpol

NA NA NA BB NA NA

Tingkat

Penyerapan Anggaran Badan

Kesbangpol

NA NA NA 96 % 97 % 101 %

Jumlah dan Jenis Pelayanan Publik

NA NA NA 3 Jenis 3 Jenis 100 %

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa tingkat capaian pada masing-masing

indicator kinerja sasaran tahun 2018 menunjukan capaian 100 % sedangkan untuk

tahun 2017 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut hal ini

disebabkan karena perubahan rumusan sasaran strategis beserta indikator,

penyesuaian dan penyempurnaan rumusan mengacu pada hasil cascading kinerja

selanjutnya disesuaikan pada perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016-2021

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan tahun 2018

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana telah di uraikan melalui pengukuran

dan pencapaian kinerja dimana hasilnya telah menunjukan tingkat capaian yang

baik namun demikian masih terdapat permasaalahan dan kendala yang ditemui

dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 ini :

Implementasi/sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur penyelenggaraan urusan badan belum optimal karena masih

terdapat persepsi yang berbeda-beda di antara pemangku kepentingan

Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan berlaku



Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program

dan kegiatan khususnya berkaitan dengan pemberdayaan forum-forum publik

yang sudah terbentuk

Belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait

Adapun solusi terhadap permasaalahan/kendala yang dihadapi :

Inventarisasi data yang lebih akurat terkait dengan kebijakan/peraturan

perundangan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik

Meningkatkan kwalitas serta memaksimalkan fungsi-fungsi aparat dalam

pelaksanaan tugasnya.

Alokasi anggaran yang lebih memadai sebagai penunjang urusan kesbangpol

khususnya terkait dengan pemberdayaan/penguatan forum-forum publik.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan

kinerja.

Memperhatikan capaian seperti yang telah diuraikan melalui pengukuran kinerja

setiap sasaran menunjukan bahwa pada tahun 2018 Badan Kesbangpol Kabupaten

Gorontalo telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan baik dan cukup

efektif dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meliputi:

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini merupakan penunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

Meningkatnya Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan Guna

Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan dengan Indikator Tingkat Keberhasilan

Pencapaian Zerro Growt Terkait Konflik Berlatar Belakang SARA dalam program ini

terdapat beberapa kegiatan yang diarahkan pada penguatan ideologi negara

pancasila, pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan

karakter bangsa, pembauran suku bangsa, kesadaran bela negara dengan

kelompok sasaran tokoh masyarakat, agama, pemuda ,pelajar termasuk ASN.

adapun anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 156,330,000 dengan

realisasi Rp. 152,950,000, anggaran tersebut bila di bandingkan dengan total

anggaran belanja langsung hanya sebesar 4,76 % sementara program ini

termasuk penunjang kinerja sasaran strategis organisasi.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan



Program ini merupakan penunjang kinerja sasaran strategis II yaitu Meningkatnya

Penanganan Permasaalahan Stabilitas dan Konflik dengan Indikator Persentase

Permasaalahan Stabilitas dan Konflik yang Tertangani melaui program ini

dilaksanakan beberapa kegiatan yang diarahkan pada penguatan peran

kewaspadaan dini, kerja sama penanganan masaalah actual dan konflik sosial,

fungsi intelijen di daerah melalui KOMINDA serta kegiatan terkait dengan

informasi strategis dan kebijakan strategis dalam pengambilan keputusan, adapun

anggaran yang digunakan melaui program ini sebesar Rp. 1,212,385,000 dengan

realisasi sebesar Rp. 1.191.898.800 atau proporsi terhadap belanja langsung

sebesar 36,93 %.

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Program ini termasuk penunjang kinerja sasaran II dalam program ini terdapat

kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat, sedangkan anggaran yang di alokasikan pada program ini sebesar

Rp. 209,000,000 dengan realisasi Rp. 198,875,000, porsi anggaran terhadap total

belanja langsung sebesar 6,37 %.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Melalui program ini capaian kinerja sasaran strategis III Meningkatnya Peran dan

Parisipasi Organisasi Kemasyarakatan dengan indicator Persentase Ormas yang

Berperan Aktif dalam Pembangunan Di Kabupaten Gorontalo dapat di wujudkan

adapaun kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa fasilitasi pendaftaran dan

pengelolaan sistim informasi ormas, kegiatan lain juga diarahkan pada

pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui penguatan

kapasitas kelembagaaan dalam bentuk Workshop, sosialisasi dan forum dialog

dengan pemerintah daerah termasuk apresiasi terhadap ormas yang eksis dan

memberi kontribusi terhadap pembangunan di kabupaten gorontalo. adapun

anggaran yang menunjang program dan kegiatan ini sebesar Rp. 149,800,000

terealisasi sebesar Rp.143.270.000 atau proporsi terhadap belanja langsung

sebesar 4,56 %.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini termasuk program yang menunjang kinerja pencapaian sasaran

strategis IV Meningkatnya Pembinaan Politik Di Daerah dengan indicator

Persentase Cakupan Pendidikan Politik yang Diarahkan Pada Wilayah Dengan



Tingkat Partisipasi Dibawah 70 %, adapun kegiatan yang dilaksankan melalui

program ini adalah Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Pemantapan

Budaya dan Etika Politik, forum-forum diskusi politik, fasilitasi bantuan keuangan

kepada partai politik, serta pemantauan perkembangan politik di daerah.

anggaran yang digunakan menunjang program ini sebesar Rp.508,534,750

dengan capaian realisasi sebesar Rp.507,340,000 dengan proporsi atas total

anggaran belanja langsung sebesar 15,49 %.

Adapun Program diatas merupakan program utama yang secara langsung

menunjang pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol, sedangkan untuk

beberapa program penunjang di lebih diarahkan pada kegiatan operasionali

urusan kesekretariatan badan sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan

operasional kantor berupa penyediaan biaya listrik air, internet, pemeliharaan

kenderaan dinas, penyediaan logistic kantor, makan minum dan kegiatan

koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah dengan besaran anggaran

Rp.886.733.999. dengan realisasi sebesar Rp.859.158.480. proporsi anggaran

pada program ini bila disbanding dengan total belanja langsung sebesar 27,01 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk program ini alokasi anggaran sebesar Rp. 132,135,000 atau mendapat

proporsi 4,03 % dari total belanja langsung yang menunjang 4 kegiatan

pemeliharaan rutin gedung, peralatan dan perlengkapan kantor dan rehabilitasi

sedang gedung dengan realisasi mencapai Rp. 131,327,500.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah penyusunan dokumen

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, penatausahaan dan

pertanggung jawaban, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 27.900,000.

Dengan realisasi Rp.27.900.000. di

A. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang di gunakan untuk mewujudkan kinerja oraganisasi dapat di uraikan

sebagai berikut :



Tabel

Realisasi Anggaran Per Sasaran

No Sasaran Program/

Kegiatan

Anggaran

Realisasi % Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

1. Meningkatnya

Ketahanan Ideologi Negara,

Wawasan Kebangsaan guna Memperkokoh


Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

97,650,000 156,330,000 152,950,000 97,84

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

68,275,000

63,275,000 61,875,000 97,79

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

29,375,000 93,055,000 91,075,000 97,87

2.

Meningkatnya Penanganan Permasaalahan

Stabilitas dan Konflik

Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan

Lingkungan

1,054,385,000 1,212,385,000 1,191,898,800 98,31

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamana lingkungan

123,785,000 123,785,000 120,284,000 97,17

Pengendalian keamanan lingkungan

930,600,000 1,088,600,000 1,071,614,800 98,44

Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga

Ketertiban Dan

Keamanan

109,000,000 209,000,000 198,875,000 95,16

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

109,000,000 209,000,000 198,875,000 95,16

3. Meningkatnya Peran dan Partisipasi

Organisasi Kemasyarakatan

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

140,850,000 149,800,000 143,270,000 95,64

Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

140,850,000 149,800,000 143,270,000 95,64

4 Meningkatnya Pembinaan Politik

di Daerah

Pendidikan Politik Masyarakat

376,165,,000 508,534,750 507,340,000 99,77

Penyuluhan kepada masyarakat

154,065,000 202,040,000 202,040,000 100,00



Koordinasi forum-forum diskusi politik

52,975,000 100,475,000 100,475,000 100,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

169,125,000 206,019,750 204,825,000 99,42

5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

728,133,749 886,733,999 859,158,480 96,89

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya aiar dan listrik

69,420,000 70,420,000 61,878,793 87,87

Peyediaan jasa administrasi keuangan

103,710,000 112,710,000 110,380,000 97,93

Penyediaan bahan logistic kantor

225,003,749 243,603,999 237,079,499 97,32

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

300,000,000 410,000,000 400,070,188 97,58

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

30,000,000 50,000,000 49,750,000 99,50

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

95,135,000 132,135,000 131,327,500 99,39

Pengadaan peralatan gedung kantor

25,135,000 45,135,000 45,135,000 100,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25,000,000 25,000,000 24,751,000 99,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

15,000,000 32,000,000 32,000,000 100,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

30,000,000 30,000,000 29,441,500 98,14

Peningkatan Pengembangan

Sistim Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

18,500,000 27,900,000 27,900,000 100,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

18,500,000 27,900,000 27,900,000 100,00

TOTAL 2,619,818,749 3,282,818,749 3.212,719,780 97,86



Tabel

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN %

I. Belanja Tidak Langsung 2,649,091,701 2,519,630,425 95,11

Belanja Pegawai 2,649,091,701 2,519,630,425 95,11

Gaji dan tunjangan serta

Tambahan penghasilan PNS

2,649,091,701 2,519,630,425 95,11

II. Belanja Langsung 3,282,818,749 3,222,630,780 98,17

A.Belanja Pegawai 246,510,000 241,825,000 98,10

B.Belanja Barang/Jasa 2,966,173,749 2,911,104,280 98,14

C.Belanja Modal 70,135,000 69,701,500 99,38

JUMLAH 5,931,910,450 5,742,261,205 96,80

- Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi anggaran berdasarkan jenis

belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang di alokasikan sebesar Rp.

2,649,091,701 yang terserap sebesar Rp. 2,519,630,425 atau 95,11 % dengan

sisa sebesar Rp.129,461,276 atau 4,89 % dari jumlah anggaran.

- Khusus Belanja Langsung yang dialokasikan untuk menunjang program/kegiatan

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo tahun 2018 sebesar Rp.

3,282,818,749 terdiri dari :

Belanja pegawai dengan anggaran Rp. 246,510,000 realisasi Rp. 241,825,000 atau

98,10 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.685.000 Atau 1,90 %

Belanja Barang dan Jasa di alokasikan sebesar Rp. 2,966,137,749 dengan realisasi

sebesar Rp. 2,911,104,280 atau 98,14 % dengan sisa anggaran Rp.55,069,469 Atau

1,86 %

Belanja Modal dengan anggaran Rp. 70,135,000 realisasi sebesar Rp. 69,701,500

atau 99,38 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.433,500 Atau 0,62 %



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2018 merupakan laporan yang memberikan gambaran atas pencapaian

kinerja organisasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya, laporan ini

juga dapat berpungsi sebagai alat kendali dan alat untuk menilai kwalitas kinerja sekaligus

menjadi alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih

luas, LKIP dapat berpungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan uaraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, dapat di simpulkan

bahwa secara garis besar dari sasaran-sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat

di nilai Berhasil dengan capaian rata-rata 100 % sangat disadari bahwa dalam

penyajiannya masih terdapat beberapa kekurangan namun setidaknya dapat menjelaskan

hasil program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Selain itu menyangkut beberapa capaian pada kinerja program maupun kinerja kegiatan

menunjukan pencapaian yang baik hal tersebut di pengaruhi faktor :

1. Bahwa kinerja yang telah di capai selain di tunjang dari faktor internal Badan Kesbang

dan Politik Kabupaten Gorontalo, faktor eksternal juga menjadi penting dalam

menunjang keberhasilan terhadap pencapaian tersebut.

2. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo

yang bersifat fasilitatif, koordinatif, konsultatif serta pola kemitraan yang produktif

melibatkan berbagai instansi terkait sehingga pelaksanaan program dan kegiatan

menjadi lebih optimal.

Dalam sebuah proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selalu diperhadapkan

dengan dinamika aturan dan ketentuan yang dari tahun ketahun terus mengalami

perubahan, untuk itu dituntut kesiapan dan komitmen segenap aparat pelaksana dapat

melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dengan memperbaiki

kekurangan dan kelemahan sehingga diharapkan setiap pelaksanaan program dan

kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.



B. SARAN

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten

Gorontalo pada tahun 2018 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo perlu di

tingkatkan lagi di tahun yang akan datang.

2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja maupun antar

unsur/instansi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan

sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja

3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan di setiap unit kerja bidang

yang diikuti dengan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaann

kegiatan termasuk mencari solusi penyelesaian

4. Mengupayakan adanya dukungan anggaran yang lebih memadai teutama untuk

pemberdayaan forum-forum publik yang ada.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan informasi dan tolok ukur untuk terus

meningkatkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dalam membantu

pemerintah daerah

Limboto Januari 2019

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN GORONTALO

Drs. DARWIN ROMY SJAHRAIN, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710720 199301 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI · untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan

Documents