This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2017 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2017. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/324/PL.09/I/2018 tanggal 28 Januari 2018 jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal pada pokok surat.
Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2017 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.
Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator kinerja dan 18 target kinerja.
Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2017 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2017 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebesar 95,51%.
Berikut adalah rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran
strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
iii
Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2017
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi
90% 97% 107,7%
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)
12% 6,76% 56,33%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata
100% 100%
100% 100%
100% 100%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan - Pidana - Perdata
90% 78%
99,83% 85,85%
110,92% 110,06%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata
100% 75%
81,26% 90,62%
81,26% 120,82%
2. Peningkatan
aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:
- Pidana - Perdata
85% 85%
96,69% 93,64%
113,75% 110,16%
3. Peningkatan
efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata
100% 100%
90,0% 48,15%
90,0% 48,15%
b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100% 93% 93%
c. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.
100% 100% 100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.
100% 100% 100%
c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan
100% 100% 100%
iv
5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan
a. Persentase Putusan
Perkara yang dapat
dipublikasikan melalui
Aplikasi Direktori
Putusan
100% 95% 95%
b. Persentase Perkara yang
di input kedalam Aplikasi
SIPP yang lengkap
100% 95% 95%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan
Negeri Cibinong berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri
Cibinong dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan
kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto SIMPATIK : Sukses
Menuju Pengadilan Negeri Cibinong yang Terbaik.
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 2
C. Struktur Organisasi .................................................................................... 4
D. Sistematika Penyajian ............................................................................... 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 7
A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................... 7
1. Visi dan Misi .............................................................................................. 8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ........................................................... 9
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ......................................... 10
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
Tahun 2017 ................................................................................................. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017.................................... 16
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 .................................... 16
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................. 18
C. Akuntabilitas Keuangan ........................................................ .............. 33
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 35
A. Kesimpulan ................................................................................................. 35
B. Saran ................................................................................................................ 36
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Indikator Kinerja Utama;
3. Matrik Review Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019;
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018;
6. SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2017;
7. Pernyataan Telah Direview;
8. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit
organisasi peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berfungsi
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan
hukum dan peradilan diwilayah hukum Kabupaten Bogor.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan
fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana
tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam
satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang
dicapainya.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah salah
satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan
salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah
dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP), selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan
bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Program Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA diprioritaskan pada
program-Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses
publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri
2
Cibinong Kelas IA yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memuat
langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan
dalam tahun 2017 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Cibinong. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis
kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya
melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran
dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam
rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja. Jadi, tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA tahun 2017 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan
dan keuangan yang telah dilaksanakan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai salah satu kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan
kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang tersebut
menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) ditambahkan kewenangan
Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan : “Pengadilan
dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” dan ayat (2)
nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50
3
dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau
berdasarkan Undang-Undang”.
2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA antara lain:
• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan.
• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.
• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta.
• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengakapan).
• Fungsi Lainnya :
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
4
C. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan
Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa
setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil
Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan
bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua
Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para
pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi
kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan
pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial
skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating),
aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling).
Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai
dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan
peraturan Perundang-Undangan.
Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur
Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para
hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus
perkara.
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong. Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera dalam
melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas
Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.
Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam
melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan
mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan.
5
Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan
fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita
pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab
kepada Panitera/Sekretaris.
Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA sampai dengan 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Kelas IA
sampai dengan 29 Desember 2017
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang,
tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
6
BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana
strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 serta
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2018.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja
(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis
akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan
dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA serta strategi
pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk
peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung
penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA Tahun Anggaran 2017.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer
untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau
tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para
pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan
menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai
dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan
(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari
keadilan).
Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan
karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan
kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing
(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya
guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015 –
2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivas dan
efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dibuat untuk
memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur
kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang telah diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan
dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sehingga Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan Dokumen yang sangat
penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri
Cibinong.
8
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran mendatang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan
hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan
pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong
Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap
eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-
stkeholder/justitiabelen.
Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi
Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Yang
Agung”
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah
menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai berikut :
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
Cibinong;
Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut,
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi
kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan
Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas,
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
Tabel 25.
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 6
No. Indikator Kinerja Utama Target 2017
Realisasi
2017
Capaian 2017
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal,
Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan
kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar
pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan terarah.
b. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara
lain:
32
1) Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan
dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi
dan tindak lanjut.
2) Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi
penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang
perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai Pengadilan
Negeri Cibinong
3) Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori
putusan
c. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural,
Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti dan
Honorer untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-
masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta
mencari solusi pemecahannya.
d. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah
dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.
e. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin
terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan
teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar
ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan
dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh
Panitera/Sekretaris.
f. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara
pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.
Tabel 26. Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 6
No. Indikator Kinerja Utama Target 2017
Realisasi
2017
Capaian 2017
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
33
Tabel 27. Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 6
No. Indikator Kinerja Utama Target 2017
Realisasi
2017
Capaian 2017
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%
Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 6 (enam)
Pengaduan yang masuk ke buku register pengaduan Pengadilan Negeri
Cibinong. Keseluruhan dari Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti
dengan melakukan klarifikasi kepada terlapor yang kemudian memberikan
balasan/penjelasan kepada para pelapor. Dengan demikian realisasi dari
persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditahun 2017 ini
mencapai 100% yang berarti capaian terhadap target mencapai 100%..
Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
mendapatkan pembinaan dari
• Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
• Pengawasan dan Pembinaan Dirjen Badilum Mahakamah Agung RI.
• Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2017 dengan Pagu sebesar Rp.
11.202.010.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2017 dengan PAGU sebesar Rp.
266.650.000,-
34
Tabel 28. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2017
No DIPA Jenis
Belanja Pagu
Realisasi s/d 31-12-
2017 Persentase
Sisa Anggaran
31-12-2017 Persentase
1 Dipa 01 (BUA)
Belanja Pegawai (51)
9.206.487.000
8.571.890.225
93.11 634.596.775
6.89
Belanja Barang (52)
1.461.523.000
1.460.601.496
99.99 921.504 0.01
Belanja Modal (53)
534.000.000 533.951.450
99.99 48.550 0.01
2 Dipa 03 (Badilum)
Belanja Barang (52)
266.650.000 264.484.000
99.2 2.166.000
0.08
1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke
kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp.
144.678.835 Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan
bangunan, Jasa Giro dan pengembalian Persekot gaji
2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke
kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 29 Desember 2017 adalah
Rp. 639.528.661 Yang berasal dari, Pendapatan uang meja (leges) dan,
Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya
Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri
Cibinong Tahun Anggaran 2017.
Tabel. 29. PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2017
No Uraian MAK PAGU (Rp.)
Realisasi Sisa Anggaran
Nilai (Rp) % Nilai (Rp) % 1. Layanan Pos Bantuan
Hukum 38.400.000 38.364.000 99.9 36.000 0.01
2. Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
9.050.000 9.050.000 100 0 0
3. Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
199.678.000 199.373.000
99.9 305.000 0.01
4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
19.520.000 17.697.000 90.7 1.825.000 0.09
35
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas
dari lembaga Pengadilan Negeri Cibinong, kerena pada (LKjlP) digambarkan
capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas
IA selama tahun 2017.
Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2017 merupakan
pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan
Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun
2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2017 dan pelaksanaan
tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang sudah terlaksana dengan
baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang
telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,
administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja
pada tahun 2017 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri
Cibinong Kelas IA adalah sebesar 95,51%.
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tahun 2017 berupaya
meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara
bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap
mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan
medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan
oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi
Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.20. Keterbukaan informasi pengadilan ini
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga
peradilan.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun
2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan
36
kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai Institusi pelayan
keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan
rasa keadilan.
Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA
akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi
dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih
terprogram dan terencana dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2017 ini diharapkan
dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan
implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance
Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic
Plan) pada masa-masa mendatang.
B. Saran
Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga
pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi
bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus
tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan
Negeri Cibinong. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat
lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument
control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan
dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sesuai dengan
core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya
Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh
Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari SAKIP
dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjlP)sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim,
Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan
Negeri Cibinong.
3. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan
penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja
Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP) itu sendiri,
37
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis
Tahun 2015-2019.
5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun
2017 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna
meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dimasa yang
akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran
data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat
menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan
sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu
kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur,
bermanfaat dan akuntabel.
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2015-2019
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan mediasi
b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan: - Pidana - Perdata
Jumlah perkara gugatan yang dilakukan mediasi X 100% Jumlah perkara gugatan yang masuk Jumlah mediasi berhasil X 100% Jumlah Perkara Gugatan yang dilakukan mediasi Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan 5 bulan X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk
Hakim Mediator Panitera
- Buku Register - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
banding
Jumlah putusan yang tidak mengajukan banding X 100% Jumlah putusan
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jumlah surat permintaan kelengkapan berkas X 100% Jumlah perkara yang mengajukan Kasasi, PK, Grasi Jumlah pemberitahuan relaas putusan yang tepat X 100% Jumlah Pemberitahuan relaas putusan Jumlah Penyitaan yang tepat X 100% Jumlah Penyitaan yang dilakukan
Panitera Jurusita
- Buku Register Kasasi, PK dan Grasi - Relaas pemberitahuan Putusan - Buku Register Penyitaan - Laporan Bulananan - Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan
c. Persentase Jam Layanan
Hukum yang dilaksanakan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X100% Jumlah perkara prodeo yang diterima Jumlah Sidang Keliling yang dilaksanakan X100% Jumlah sidang keliling yang direncanakan Waktu Layanan Posbakum yang dilaksanakan X100% Waktu Layanan Posbakum yang seharusnya
Panitera Posbakum
- Buku Register Prodeo, Sidang Keliling dan Pos yankum - DIPA - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
5. Mewujudkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan
a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui aplikasi Direktori Putusan
b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap
Jumlah Putusan yang dipublikasikan X100% Jumlah Putusan Jumlah Perkara yang lengkap di input ke SIPP X100% Jumlah Perkara yang ditangani
Panitera Petugas IT
- Aplikasi Direktori Putusan /SIPP
- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
6.
Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan
a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti.
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
c. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah Laporan Hakim pengawas bidang X100% Jumlah Laporan yang seharusnya dibuat Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti X100% Jumlah Pengaduan yang diterima Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal yang diterima
Majelis Hakim Panitera TIM Pengaduan
- Laporan Hakim Pengawas Bidang - Buku Register Pengaduan - Laporan Temuan eksternal
Cibinong, 12 Januari 2018 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG
LENDRIATY JANIS, S. H., M. H. NIP. 19610905 198903 2 001
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Yang Agung. Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong. 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong.
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
1. Memberikan
pelayanan publik
terbaik kepada para
pencari keadilan
sehingga pencari
keadilan merasa
kebutuhan dan
kepuasannya
terpenuhi
1. Peningkatan
penyelesaian
perkara
a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan
mediasi.
b. Persentase mediasi yang berhasil damai
(dengan Akta perdamaian ataupun di cabut
karena damai diluar Pengadilan).
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Pidana
- Perdata
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Pidana
- Perdata
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan:
- Pidana
- Perdata
70%
10%
100%
95%
85%
75%
97%
75%
96%
12%
100%
100%
90%
75%
85%
85%
90%
12%
100%
100%
90%
78%
100%
75%
92%
14%
100%
100%
90%
79%
100%
75%
95%
15%
100%
100%
90%
80%
100%
75%
1. Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan
Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.2/XII/2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,
Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan pentingnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
b. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2017) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan untuk tertib administrasi, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
d. Bahwa nama-nama yang ditunjuk, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Form-05/SOP/06/2017
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017;
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan reviu atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2017);
2. Menyusun hasil reviu tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk meningkatkan kinerjanya;
KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan
ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Ditetapkan Di : Cibinong Pada Tanggal : 8 Desember 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A, LENDRIATY JANIS, S.H., M.H. NIP. 19610905 198903 2 001
Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung; 4. Arsip.-
Form-05/SOP/06/2017
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A
NOMOR : W11-U20/151/KPN.Cbi/OT.01.1/XII/2017 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2017