LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP ... filePemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 sebagai suatu perwujudan Pertanggungjawaban Kinerja bidang Pendidikan. Sesuai

1

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN

JLN. JEND. A. YANI NO. 15 TELP.(0385) 21514 – 21863

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

BIDANG PENDIDIKAN

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka

meningkatakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban

dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan telah

dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 sebagai suatu perwujudan

Pertanggungjawaban Kinerja bidang Pendidikan. Sesuai dengan dinamika

perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

mengacu pada Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Kritik dan saran yang konstruktif terhadap kelemahan dari laporan ini

senantiasa diterima dengan lapang dada.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan

laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

tahun 2017 ini, dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan lebih

lanjut bagi pembangunan pendidikan yang demokratis dan bermutu.

2

Daftar Isi

Pengantar

..........................................................................................................................

1

Daftar Isi

..........................................................................................................................

2

Ringkasan Eksekutif

..........................................................................................................................

4

Bab I Pendahuluan

..........................................................................................................................

21

A. Latar Belakang

..........................................................................................................................

21

B. Tugas Pokok dan Fungsi

..........................................................................................................................

23

C. Struktur

Organisasi

.........................................................................................................................

23

D. Sistematika

Penyajian

.........................................................................................................................

28

Bab II Perencanaan dan Perjanjian

Kinerja

..........................................................................................................................

29

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

...........................................................................................................

29

B. Indikator Kinerja Utama

...........................................................................................................

27

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

...........................................................................................................

32

3

Bab III Akuntabilitas

Kinerja

..........................................................................................................................

36

A. Capaian Kinerja tahun

2017

...........................................................................................................

36

B. Analisis Capaian Kinerja

...........................................................................................................

37

C. Realisasi Keuangan …………………………………………………………….. 58

Bab IV

Penutu……………………………………………………………………………………… 63

4

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Data umum Organisasi :

1. Dasar hukum berdirinya organisasi;

a. UUD 1945;

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional ;

c. Perda Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kereja Dinas-dinas Daerah;

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi.

a. Tugas Pokok:

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan

b. Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidangnya;

3. Membina dan melaksanakan tugas sesuai lingkup tugasnya;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya. (Bdk: Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4

Tahun 2008, pasal 5 Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun 2008,

pasal 3)

B. Aspek stratejik organisasi/peran organisasi dalam pelaksanaan

pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Lingkup strategis yang diperankan Dinas Pendidikan Kabupaten

Manggarai dalam melaksanakan pembangunan daerah dan

menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tercermin dengan

jelas dalam rumusan 3 (Tiga) Misi Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang

dalam dokumen Renstra dinas yang diringkas dalam 3 (tiga) aspek strategis

utama yang meliputi:

1. Peningkatan akses pendidikan nampak dengan meningkatnya jumlah

penduduk usia dini yang mengikuti PAUD dan meningkatnya jumlah

penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar dan menengah

5

dengan hasil langsung menurunnya jumlah penduduk buta aksara.

Peningkatan akses ini juga dapat langsung dilihat dengan angka melek

huruf penduduk Manggarai, angka APK dan APM untuk masing-masing

jenjang dan tingkat pendidikan serta pemberian bantuan untuk

siswa/siswi yang oleh berbagai alasan terhalang untuk melanjutkan

pendidikannya.

2. Perluasan akses pendidikan ditandai dengan penambahan jumlah unit

sekolah baru untuk menampung siswa/siswi dengan lembaga

penyelenggara pendidikan.

3. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tercermin pada

angka/prosentasi lulusan dengan jumlah siswa/siswi berprestasi serta

tingkat capaian kinerja tata kelola dinas secara keseluruhan.

Pada tahun 2017 ini, Dinas Pendidika telah melaksanakan beberapa

kegiatan/program. Seluruh kegiatan/program tersebut direncanakan sebagai

bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2017 untuk mencapai sasaran. Dengan kata

lain seluruh kegiatan/program yang telah direncanakan diharapkan mempunyai

kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Sesuai dengan Visinya, Dinas Pendidikan melaksanakan Misi Meningkatkan

Ketersediaan layanan Pendidikan, Memperluas keterjangkauan layanan

pendidikan, Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan 3 (tiga) sasaran

strategis yaitu :

1. Meningkatnya Akses Pendidikan PAUDNI, DIKDAS

Capaian ini didukung oleh 14 indikator yang ada di dalamnya.

Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

No Sasaran

Indikator Kinerja Capaian

(%)

1 2 3

1.

Meningkatnya akses PADUNI, DIKDAS

1.

Persentase Peningkatan APK PAUD

97.9

2.

Persentase Peningkatan APK SD/MI 100.00

6

3. Persentase Peningkatan APK

SMP/MTs 95.3

5.

Persentase Peningkatan APM SD/MI 106.6

6. Persentase Peningkatan APM SMP/MTs

84

8. Jumlah buta aksara yang ditangani 100

9. Rata-rata lama sekolah 102,4

10. Rasio siswa terhadap ruang kelas:

-SD/MI 116.6

- SMP/MTs 102.8

12.

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 100

13.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 100

14. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 100

2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dengan Penerapan SPM

Capaian kinerja untuk sasaran strategis. Hal ini disumbangkan oleh 29

indikator yang mendukung sasaran ini seperti terlihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel 2.

No Sasaran

Indikator Kinerja

Capaian (%)

1 2 3

II Meningkatnya 1. Angka keulusan SD/MI 100

7

Kualitas 2. Angka kelulusan SMP/MTs 100

Pendidikan

Dengan 3. Jumlah Guru yang Berkualifikasi S-1

89.55

penerapan SPM

4. Rasio Guru dengan Siswa:

-SD/MI 160.00

-SMP/MTs

189.47

5.

Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 100

6.

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 100

7. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 100

8. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 100

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; 100

8

10. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 100

11. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100

12. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100

13. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik; 100

14. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 100

15.

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; 100

16. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; 100

17. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 100

9

18. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 100

19. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi 100

20. setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 100

21. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 100

22. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; 100

23. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; 100

24.

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 100

25. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 100

10

26. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 100

27. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 100

28. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan 100rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; 100

29. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) 100

3. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Indikator yang mendukung sasaran ini ada dua (2) yaitu seperti terlihat pada

tabel berikut :

Tabel 3

No Sasaran Indikator Kinerja Capaian (%)

1 2 3 4

III Meningkatnya pembinaan

Organisasi dan keolahragaan siswa

a.Frekwensi Penyelenggaraan O2SN

100

b.Jumlah Organisasi Siswa yang dibina

100

11

A. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2017

Tabel 4: Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan

Tahun 2017:

NO. PROGRAM KEGIATAN

Pembangunan Gedung Sekolah

I. PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Pengadaan meubeler Sekolah

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaran Pendidikan anak Usia Dini

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

II.

Pembinaan Pendidikan kursus dan Kelembagaan

PNF (PENDIDIKAN NON FORMAL) Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

III. WAJARDIKAS (Wajib belajar pendidikan Dasar) 9 tahun


Penambahan Ruang Kelas

Penambahan Ruang Guru Sekolah

Pembangunan laboratorium

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Rehabilitasi berat/sedang ruang kelas sekolah

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/Mi/SDLB dan SMP/MTS

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/Mi/SDLB dan SMP/MTs

Penyelenggaraan Paket A setara SD

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

12

Pembinaan minat,bakat,dan kreativitas siswa

Penyelenggaran Akreditasi Sekolah

Penyediaan Beasiswa Retrivel Untuk Anak Putus Sekolah

Lomba olimpiade Mipa/Sains

Monev dan Pelaporan

IV. PENDIDIKAN MENENGAH

Penyedaan Bantuan Operasional Manejemen Mutu (BOMM)

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

V. PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik

Pembinaan Kelompok Kerja Guru

Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk

memenuhi standar Kualifikasi

Pengembangan Sistem Penghargaan dan

Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Pengembangan Sistem Pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Pendidikan Profesi guru dalam jabatan

VI MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Penerapan Sistem dan In formasi Manajemen Pen didikan

Penyelenggaraan/penilaian angka kredit jabatan fungsional

Monitoring dan Evaluasi

VII

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makan dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

13

VIII

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

IX PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

X

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan mesin/kartu absensi

B. Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga

Tabel 5 : Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga pada Dinas

Pendidikan 2017

NO. PROGRAM KEGIATAN

I

PEMBINAAN DAN PPEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Pembinaan minat,bakat dan keatifitas olahraga

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

II

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

III PERINGATAN HARI BESAR KENEGARAAN Penyelenggaraan hari besar kenegaraan

Tabel 6: Capaian kinerja RPJMD 2016-2021 Tahun Kedua (2017) yang terkait

dengan Dinas Pendidikan adalah:

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(%)

Capian

(%)

1 2 3

1. Meningkatnya akses PAUDNI,

DIKDAS

1. Persentase Peningkatan APK PAUD 51,09 50

97,9

2. Persentase Peningkatan

APK SD/MI 100 116,21 100

14

3. Persentase Peningkatan APK SMP/MTS 98,6 93,97

95,3

4. Persentase Peningkatan APM SD/MI 94,25 100,43

106,55

5. Persentase Peningkatan

APM SMP/MTS 72,11 60,62

84

6. Jumlah buta aksara

yang tertangani 100 100

100

7. Rata-rata lama sekolah 8,59 8,8

102

8.

Rasio siswa terhadap ruang kelas

1. SD/MI 1:28-32

1:23 116

2. SMP/MTS 1:36 1:34 102

9.

- Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI - 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 100 100

100

10. - Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, - untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 100 100

100

11. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala 100 100

15

sekolah yang terpisah dari ruang guru;

100

II Meningkatnya

kualitas

pendidikan

dengan

penerapan SPM

1. Angka keulusan SD/MI 100 100 100

2. Angka kelulusan SMP/MTs 100 100

100

3. Jumlah Guru yang Berkualifikasi S-1 4002 3584

89,55


-SD/MI 1:32 1:20 160

-SMP/MTs 1:36 1:19

189

5. h. Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 100 100

100

6. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

100 100

100

7. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 100 100

100

16

8.

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

100 100

100

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

100 100

100

10. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 100

100

11. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100

100

12. Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100

100

13. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik; 100

100

17

14. Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 100 100

100

15. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; 100 100

100

16. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

100 100

100

17. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 100 100

100

18. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 100 100

100

19. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi 100 100

100

18

20. setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 100 100

100

21. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 100 100

100

22. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu 100 100

100

23. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

100 100

100

24. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100 100

100

25. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 100 100

100

26. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru

100 100

100

19

dua kali dalam setiap smester;

27. Setiap guru menyampaikan laporan hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

100 100

100

28. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan 100rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada 100 100

100

29. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manejemen berbasis sekolah (MBS) 100 100

100

Meningkatnya pembinaaan organisasi dan keolahragaan siswa

1. Frekwensi penyelengaraan O2SN 7 7

100

2. Jumlah Organisasi Siswa

yang dibina 9 9 100

C. Faktor-faktor pendukung penentu keberhasilan tersebut yaitu: 1. Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan pada jabatan struktural berdasarkan tingkat pendidikan

yaitu dari tingkat SD sampai Sarjana (S2) memiliki 57 pegawai pada

Kantor Pusat, 23 pegawai pada UPTD, 41 pegawai yang ditempatkan di

Sekolah, 18 orang Yang menduduki jabatan eselon.

20

2. Dukungan Sarana Prasarana

Untuk menunjang keberhasilan program yang sudah ditargetkan pada

tahun 2017 Dinas Pendidikan telah memiliki gedung kantor, tanah

,Kendaraan Dinas, perlengkapan gedung kantor, Komputer, internet,

prnter, mesin fax, mesin ketik dan masih banyak perlengkapan kantor

lainnya, selain itu Dinas Pendidikan memiliki Gedung sekolah, TK/RA 273

Sekolah, SD/MI sebanyak 244 sekolah, SMP/MTS sebanyak 71 sekolah

yang menyebar di 12 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Manggarai.

3. Jumlah dana pendukung yang memadai sehingga kegiatan dapat berjalan

dengan lancar.

21

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar belakang

Salah satu asas umum penyelenggara negara dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Asas

Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good

governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Pemerintahan yang berorientasi pada hasil berupaya untuk menghasilkan

output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output

merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang

dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa

pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Outcome adalah berfungsinya

sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi

masyarakat. Output dan Outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja

bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi selama ini.

Namun uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik

output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu, maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good

governance dan result oriented government, perlu terus dikembangkan dan

informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan

pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di

bawahnya. Dengan demikian anggaran negara baik pusat maupun daerah

menjadi anggaran berbasis kinerja yakni anggaran yang dihitung dan

disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau berdasarkan kebutuhan

untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

22

Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran

alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir

tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran

dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk

mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi

bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran

anggaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud Akuntabilitas Pemerintah yang selama ini digunakan adalah sesuai

dengan Perpres Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan teknis

penyusunannya diterapkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

tentang Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keputusan Kepala LAN tersebut sebagai acuan bagi setiap Instansi

Pemerintah dalam menyusun LAKIP sebagai wujud Akuntabilitas Instansi

Pemerintah.

LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi

mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat mendorong instansi

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan

instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara

efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkunganya, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

serta terpeiliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

D. Data umum Organisasi :

23

3. Dasar hukum berdirinya organisasi;

Perda Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kereja Dinas-dinas Daerah;

4. Tugas pokok dan fungsi organisasi.

a. Tugas Pokok:

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

b. Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan di

bidangnya;

3. Membina dan melaksanakan tugas sesuai lingkup tugasnya;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya. (Bdk: Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4

Tahun 2008, pasal 5 jo Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 Tahun

2008, pasal 3)

E. Struktur organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai memiliki struktur dan tata kereja

yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan;

2. Sekretariat membawahi tiga (3) sub bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi 3 (tiga)

seksi, yaitu:

a. Seksi Kurikulim dan Penilaian;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras;

c. Seksi Peserta Didik dan Penumbuhan Karakter.

4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi tiga (3) seksi, yaitu:

a. Seksi PAUD dan Non Formal;

b. Seksi Sekolah Dasar;

c. Seksi Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Pembinan SD, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:


24

b.Seksi Kelembagaan dan Sarpras;

c.seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter.

6. Bidang Pembinan SMP, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:


b.Seksi Kelembagaan dan Sarpras;

c.seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter.

1. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

b. Seksi Kepemudaann

c. Seksi Olahraga

2. UPTD Dinas PPO dan SKB (12) Kecamatan dan SKB Randong:

a. UPTD Dinas PPO Kecamatan Langke Rembong;

b. UPTD Dinas PPO Kecamatan Ruteng;

c. UPTD Dinas PPO Kecamatan Cibal;

d. UPTD Dinas PPO Kecamatan Cibal Barat;

e. UPTD Dinas PPO Kecamatan Reok

f. UPTD Dinas PPO Kecamatan Reok Barat;

g. UPTD Dinas PPO Kecamatan Satarmese;

h. UPTD Dinas PPO Kecamatan Wae Rii;

i. UPTD Dinas PPO Kecamatan Satarmese Barat;

j. UPTD Dinas PPO Kecamatan Lelak;

k. UPTD Dinas PPO Kecamatan Rahong Utara;

l. UPTD Dinas PPO Kecamatan Satarmese Utara;

Pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan pada jajaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai didukung oleh tenaga pegawai kantor

non fungsional dan tenaga fungsional. Spesifikasi sumber daya manusia pada

jajaranDinasPenddikan, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 8: Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Tingkat Tingkat Pendidikan Status Kepegawaian

Sekolah SMA D1 D2 D3 S1 S2 Jml PNS Non PNS Jml.

A. GURU

TK/RA 558 18 4 1 53 634 48 586 634

SD/MI 114 5 151 19 2401 2690 1529 1161 2690

SMP/MTs 8 36 49 57 1130 3 1283 617 666 1283

25

SMA/MA 308 843

SMK 221 66 221 287

680 59 204 77 3584 3 4607 2194 2413 4607

B. PENGAWAS

0 0 0 8 0 8 8 0 28

Tabel 9: Data Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Pendidikan Tahun 2017

Golongan Kantor pusat UPTD Sekolah Total

PNS Non PNS Jml. PNS

Non PNS Jml. PNS

Non PNS Jml. Pegawai

IV 8 8 0 0 0 8

III 33 33 7 7 23 23 63

II 15 15 16 16 17 17 48

I 1 1 0 1 1 2

149 149 149

Jumlah 57 57 23 0 23 41 149 190 270

Tabel 10: Data Tenaga Fungsional PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun

2017

No Tingkat Kantor pusat UPTD Sekolah Jumlah Pegawai Total

Pendidikan PNS Non PNS Jml. PNS

Non PNS Jml. PNS

Non PNS Jml. PNS

Non PNS

1 SD 2 2 13 1 14 15 1 16

2 SLTP 7 7 5 1 6 12 1 13

3 SLTA 26 26 14 14

23 98 121 63 98 161

4 Diploma 2 2 25 25 2 25 27

5 D4/S1 27 27 24 24 27 24 51

6 S2 2 2 2 0 2

Jumlah 57 57 23 0 23 41 149 190 121 149 270

26

Tabel 11: Data Tenaga Fungsional Berdasarkan Golongan Tahun 2017

DATA GURU BERDASARKAN GOLONGAN

Jenjang SD dan SMP

status_sekolah Negeri dan swasta

KECAMATAN/SE

KOLAH

Gol I

(Pria)

Gol I

(Wani

ta)

Gol II

(Pria)

Gol

II

(W

ani

ta)

Gol III

(Pria)

Gol III

(Wani

ta)

Gol

IV

(Pria)

Gol

IV

(Wa

nita)

JUM

LAH

Kec. Cibal 1 3 16 13 40 23 45 12 153

Kec. Cibal Barat 1 2 10 3 22 11 25 6 80

Kec. Langke

Rembong

0 1 7 12 40 142 108 232 542

Kec. Lelak 0 1 4 1 15 14 15 3 53

Kec. Rahong

Utara

2 2 6 9 30 24 29 8 110

Kec. Reok 0 1 4 8 34 22 26 24 119

Kec. Reok Barat 2 0 13 9 25 12 24 2 87

Kec. Ruteng 5 3 13 20 60 78 67 50 296

Kec. Satar Mese

Barat

1 1 14 6 75 51 74 24 246

Kec. Satarmese 2 1 13 8 49 38 65 36 212

Kec. Wae Ri`I 0 3 4 10 33 60 40 24 174

Grand Total 14 18 104 99 423 475 518 421 207

2

*data belum termasuk madrasah 72 yang PNS

27

Tabel 12: Data Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselonering

NO JABATAN STRUKTURAL JML PEGAWAI

1 II 1

2 III – A 1

3 III – B 3

4 IV – A 13

JML 18

(Struktur Organisasi Lihat pada Lampiran)

28

b. Sistematika penyajian LAKIP :

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Manggarai Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara

Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika

penyajian.

Bab II Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Manggarai

Tahun 2016 meliputi Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan

Pemuda dan olahraga Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.

29

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

i. Rencana Strategis 2016 – 2021 Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten

Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian

sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target

kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2016 berikut program dan kegiatan

pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2017.

2. Visi dan Misi Pendidikan Manggarai

Pembangunan pendidikan Manggarai ke depan merupakan terjemahan

kontekstual lebih lanjut dari visi Indonesia, Provinsi NTT dan Kabupaten

Manggarai jangka panjang yang menjunjung tinggi nilai kemanusian,

kemerdekaan dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan pendidikan Manggarai ke depan didasarkan pada paradigma

membangun manusia Manggarai seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek,

yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi

kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal

paling mendasar, yaitu:

a) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia

termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi

estetis;

b) kognitif yang tercermin pada olah dan kapasitas pikir serta daya

intelektualitas untuk menggali, mengembangkan, dan menguasai ilmu

pengetahuan serta teknologi; dan

c) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan

keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. Fokus

pembangunan pendidikan Manggarai ke depan diarahkan untuk

meningkatkan mutu dan daya saing SDM Manggarai pada era perekonomian

30

berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan pembangunan

ekonomi kreatif.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat

manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi paling

elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian,

pendidikan seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya

mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun

manusia Manggarai seutuhnya tercapai.

Selain itu, pendidikan Manggarai juga diarahkan untuk membangun karakter

dan wawasan daerah yang menjadi kekayaan wawasan kebangsaan peserta

didik, yang juga menjadi landasan penting untuk memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa. Dalam kontekas ini, pemerintah berkewajiban

konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan secara optimal dan

dapat dijangkau oleh seluruh warga Manggarai. Oleh karena itu, usaha

peningkatan akses pendidikan oleh masyarakat Manggarai terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan

untuk melindungi warga, mencerdaskan kehidupan, memajukan

kesejahtreraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban secara holistik yang

didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan

bagi seluruh warga. Searah dengan Ketentuan Umum Penjelasan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta

cita-cita Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk mencapai Misi

Terwujudnya iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu, maka Dinas

Pendidikan Kabupaten Manggarai berkewajiban mewujudkan Visi:

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan

Manggarai Cerdas Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat.

Yang dimaksud dengan insan Manggarai cerdas komprehensif

adalah insan yang secara komprehensif cerdas spiritual, emosional, sosial,

intelektual dan kinestetis.

3. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

Manggarai tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatakan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur,

jenis dan jenjang pendidikan secara holistik.

31

b. Meningkatakan kualitas pendidikan dengan penerapan SPM.

c. Meningkatakanpembinaan organisasi dan keolahragaan siswa.

4. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten

Manggarai menjabarkan dalam sasaran sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama tahun 2016-2021.

Disamping itu, Dinas Pendidikan juga telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan

organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Penetapan IKU telah mengacu pada Dinas Pendidikan serta RPJMD

Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021.

Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator

kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021

memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya

pada internal bussines process (peningkatan kapasitas internal

organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yang akan digunakan untuk

periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra telah ditetapkan

sbb:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Capaian

1 2 3 4

1. Meningkatnya akses pendidikan

APK PAUDNI 97,9

APK SD/MI 95,3

APK SMP/MTs

APM SD/MI 106,55

APM SMP/MTs 84

32

2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Angka kelulusan SD/MI 100

Angka kelulusan SMP/MTs

100

i. Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja

antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pendidikan telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada

tahun 2017. Rencana Strategis Dinas Pendidikan mengalami perubahan

berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 29 Tahun 2010. Perubahan

tersebut memuat beberapa penambahan sasaran, indikator kinerja dan

target yang belum tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

33

Tabel 13: Tabel Perjanjian Kinerja 2017

PERNAJIAN KINERJA (PK)

DINAS PENDIDIKA

2017

NO

Sasaran Strategis Target

Indikator Kinerja Tahun 2017

1 2 3

1. 1. APK PAUDNI 51,09

2. APK SD/MI 100

3. APK SMP/MTs 98,6

4. APM SD/MI 94,25

5. APM SMP/MTs 72,11

6. Jumlah buta aksara yang tertangani 100

7. Rata-rata lama sekolah 8,59

8. Rasio siswa terhadap ruang kelas:

- SD/MI 1:28-32

- SMP/MTs 1:36

2. 1. Angka kelulusan SD/MI 100

2. Angka kelulusan SMP/MTs 100

3. Jumlah Guru yang berkualifikasi S-1 4002

4 Rasio guru dengan siswa:

- SD/MI 1:32

34

- SMP/MTs 1:36

3.

1 Jumlah cabang olahraga yang dilombakan

7

2 Jumlah organisasi siswa yang dibina 9

4.

1 Presentasi Temuan

ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2017

NO Program Anggaran Sumber Dana

1 Program Pelayanan Adm.Perkantoran

761,566,585

APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan 105,050,000

APBD

Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Dislipin Aparatur

8,000,000

APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

10,000,000

APBD

Pelaopran Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Program PAUD 2,608,951,590

APBD dan DAK

6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1,047,500,000

APBD

7 Program WAJARDIKDAS 80,220,861,720

DAK dan DAU

8 Program DIKMEN 403,120,000

APBD

9 Program Pendidikan Non Formal 354,000,000

APBD

35

10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

1,019,306,100

APBD

Olahraga

11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

12,900,340,360

APBD

Tenaga Kependidikan

12 Program manajemen Pelayanan Pendidikan

1,931,837,055

APBD

13 Program Hari Besar Kenegaraan 100,000,000

APBD

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

50,000,000 APBD

TOTAL 101,520,533,410

36

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan adalah perwujudan kewajiban

Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan tahun 2017 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun

2017, Dinas Pendidikan telah mencanangkan beberapa target kinerja

pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja

sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan

berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan

tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun

2017 untuk mencapai sasaran.

Faktor-faktor pendukung penentu keberhasilan tersebut yaitu:

1. Sumber Daya Manusia


yaitu dari tingkat SD sampai Sarjana (S2) memiliki 57 pegawai pada Kantor

Pusat, 23 pegawai pada UPTD, 41 pegawai yang ditempatkan di Sekolah, 18

orang Yang menduduki jabatan eselon.


Untuk menunjang keberhasilan program yang sudah ditargetkan pada tahun

2016 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah memiliki gedung kantor,

tanah ,Kendaraan Dinas, perlengkapan gedung kantor, Komputer, internet,

prnter, mesin fax, mesin ketik dan masih banyak perlengkapan kantor

lainnya, selain itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Gedung

sekolah, TK/RA 279 Sekolah, SD/MI sebanyak 243 sekolah, SMP/MTS

37

sebanyak 67 sekolah dan SMA/MA/SMK sebanyak 37 sekolah yang menyebar

di 12 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Manggarai.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tahun 2017 tercermin dalam

pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan

kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut

:

Sasaran 1 : Meningkatnya Akses PAUDNI,DIKDAS,DIKMEN

Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

menetapkan 2 (dua) kebijakan yang dijabarkan dalam 4 (empat) program dan

11 (sebelas) kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel

berikut ini

Tabel 14:

Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan tahun

2016 dengan tahun 2017:

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target Realisasi % capaian

2016 2017 2016

2017

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Meningkatnya akses PAUDNI, DIKDAS

1. Persentase Peningkatan APK PAUD 49,09 51,09 49 50 99,8 97,9

2. Persentase Peningkatan APK SD/MI 100 100 109,72 116,21 91,13 100

3. Persentase Peningkatan APK SMP/MTs 98,2 98,6 100 94 101,9 95,3

3. Persentase Peningkatan APM SD/MI 94 94,25 89,5 100,43 95,2 106,6

4.

Persentase Peningkatan APM SMP/MTs 71,61 72,11 60 60,6 83 84

5.

Jumlah buta aksara yang ditangani 100 100 100 100 100 100

38

9.

Rata-rata lama

sekolah 8,45 8,59 6,52 8,8 77 102,4

10.

Rasio siswa terhadap ruang kelas

-SD/MI 1:28-

32 1:28-

32 1:37 1:24 133,33 116,66

- SMP/MTs 1:36 1:32 1:21 1:35 83,72 102,85

12. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 100

100

100

100

100

100

13.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 100 100 100 100 100 100

39

14. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 100 100 100 100 100 100

Rata –rata

III : MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG DEMOKRATIS, BERMUTU DAN

AKUNTABEL

15. Capaian Sasaran MENINGKATNYA APK

Isu strategis Bidang Pendidikan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021

adalah :

1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung

pembangunan pendidikan nasional.

2. Peningkatan mutu dan daya saing SDM dalam rangka memasuki Era

Pasar Bebas.

Agar mampu bersaing dalam era pasar bebas, pemerintah Kabupaten

Manggarai melaksanakan pelayanan pendidikan formal untuk dapat

mengembangkan potensi masyarakat agar dapat hidup mandiri serta

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Rata-rata APK Kabupaten Manggarai pada tahun 2017 diperoleh sebesar

98,92% dari target 85,87% dengan tingkat capaian 115,2% dengan kategori

MEMUASKAN. Capaian tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan

tahun 2016 yang mencapai 100,74%.

APK dihitung dari jumlah siswa pada jenjang sekolah dibagi dengan jumlah

penduduk usia sekolah. Agar APK meningkat maka kebijakan Pemerintah

40

Kabupaten Manggarai diarahkan pada kondisi dimana tidak ada lagi

penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan tidak

mempunyai biaya. Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya

APK Kabupaten Manggarai tahun 2017 maka target akhir RPJMD sudah

terpenuhi bahkan melampaui (target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu 92,25).

Realisasi APK PAUD tahun 2017 sebesar 50,30% dari target 59% dengan

tingkat capaian sebesar 85,25%. Capaian ini memuaskan. APK SD/MI sebesar

116,20% dari target 100% dengan tingkat capaian 116,21%. Selanjutnya APK

anak usia sekolah 13-15 tahun pada level pendidikan SMP/MTsditargetkan

98,6%, dan realisasi 93,97% dengan tingkat capaian 95,29%. APK tertinggi

terdapat pada tingkat SD dan yang terendahpada tingkat PAUD. Untuk

mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengalokassikan

anggaran sebesar Rp. 89.994.589.723,-

Tabel 3.9 Angka Partisipasi Kasar KabupatenManggarai

Tahun 2011-2017

Jenjang

Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PAUD 21,2 23,43

27,5

9

35,2

9 47,09

56

SD/MI 123,51 119,53

118,

34

112,

66 112,33

113,27

SMP/MTs 78,609 80,11

82,7

3

88,9

2 97,87

95

Grafik 3.21

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai

41

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

APK PAUD 59% 50,30 85,25

APK SD/MI 100% 116,21 116,21

APK SMP/MTs 98,6% 93,97 95,30

RATA-RATA 98,92

KATEGORI SANGAT BAIK

a. Indikator APK PAUD

APK adalah rasio jumlah siswa PAUD berapapun usianya, yang sedang

sekolah di tingkat PAUD terhadap jumlah penduduk kelompok usia (4-6

tahun). Jumlah siswa PAUD Tahun 2017 adalah 9.035 orang dengan

jumlah penduduk usia 4-6 tahun 17.964 Orang. Tingginya capaian APK

PAUD Tahun 2017 disebabkan karena semakin banyaknya lembaga-

lembaga pendidikan PAUD yang didirikan sampai ke desa dan kelurahan

yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai sejumlah 312 Unit.

b. Indikator APK SD/MI

APK SD adalah rasio jumlah siswa SD berapapun usianya, yang sedang

sekolah di tingkat SD terhadap jumlah penduduk kelompok usia (7-12

tahun). Jumlah siswa SD tahun 2017 adalah 52.531 orang dan jumlah

penduduk usia 7-12 tahun adalah 45.205orang.

PAUD

SMP/MTs0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 20132014

20152016

2017

21,2 23,43 27,59 35,2947,09

5650,3

123,51119,53 118,34

112,66 112,33 113,27 116,21

78,609 80,11 82,73 88,9297,87

95 93,97

PAUD

SD/MI

SMP/MTs

42

c. Indikator APK SMP/MTs

APK SMP adalah rasio jumlah siswa SMP berapapun usianya, yang

sedang sekolah di tingkat SMP terhadap jumlah penduduk kelompok

usia (13-15 tahun). Jumlah siswa SMP tahun 2017 adalah 24.441 orang

dan jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah26.010 Orang.

Hal yang mendorong meningkatnya rata-rata APK tahun 2017 adalah

aksesibilitas bidang pendidikan semakin mudah dan adanya perhatian

pemerintah bagi siswa miskin dan berprestasi.

Upaya peningkatancapaian APKke depan adalah peningkatan aksesibilitas

bidang pendidikan dan penambahan kuota tenaga pendidik.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya adalah sebagai

berikut:

INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017 TARGET AKHIR

RPJMD CAPAIAN (%)

APK PAUD 50,30 74 75,68

APK SD/MI 116,21 100 113,27

APK SMP/MTs 93,96 100 95,31

RATA-RATA 88,87

KATEGORI SANGAT

BAIK

16. Capaian Sasaran MENINGKATNYA APM

Angka Partisipasi Murni atau APM adalah persentase siswa dengan usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang

sama.

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat

pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap

penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika

dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik

karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang

pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Pembangunan pendidikan Kabupaten Manggarai dijabarkan melalui agenda

peningkatan kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan yang digagas melalui

program pengembangan pendidikan formal, informal maupun

43

nonformal.Pengembangan sistem manajemen pendidikan, peningkatan

kualitas guru, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan merupakan

upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan APM.Pembangunan

pendidikan juga diarahkan untuk pengembangan sekolah unggul ditingkat

pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten

Manggarai.Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan

terjangkau bagi seluruhmasyarakatKabupaten Manggarai dilakukan melalui

jalur pendidikan formal dan non formal.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau

penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir

untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70

persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.


APM SD/MI/PAKET A 94,25% 100,43 106,56

APM SMP/MTs/PAKET B 72,11 60,62 84,07

RATA-RATA 95,31

KATEGORI SANGAT BAIK

Anggaran yang disediakansejumlah Rp. 86.245.128.566 yang digunakan

untuk membiaya Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal.

a. Indikator APM SD/MI/Paket A

APM SD adalah 100,43%. Angka itu dilustrasikan bahwa di dalam 100

penduduk usia 7-12 tahun, ada 100 orang yang bersekolah di SD.

Realisasi ini di dapat dari jumlah penduduk 7-12 tahun yang bersekolah

di SD sejumlah 45.398 orang dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun

sebanyak 45.205 orang.

Nilai APM akan berkisar antara 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin

ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang)

merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut).

Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal

atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan

adanya kekurangan estimasikarena siswa diluar kelompok usia yang

44

standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6

tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan

APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD

yaitu 7-12 tahun.

b. Indikator APM SMP/MTs/Paket B

Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 di SMP (60,62%) lebih rendah

dibanding SD. Angka ini dihitung dari jumlah penduduk 13-15 tahun

yang bersekolah di SMP sejumlah 15.766 orang dibagi jumlah penduduk

usia 13-15 tahun sebanyak 26.010 orang.

Tabel 3.10

APM Menurut Tingkat Pendidikan

Kabupaten Manggarai

Tahun 2011-2017

Tingkat Pendidikan APM

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SD/MI

Jlh Pend.7-12 thn 56.859 47.205 61.290 49.230 50.037 48.129 45.205

Jlh siswa SD usia 7-12 tahun

45.590 46.821 53.327 44.473 46.909 44.492 45.398

APM SD/MI 80,18 99,19 87,01 90,34 93,75 92,44 100,43

SMP/MTs

Jlh Pend.13-15 thn 23.627 24.123 29.884 23.596 23.981 25.675 26.010

Jlh Siswa SMP usia 13-15 tahun

12.190 13.149 18.722 14.975 17.053 14.598 15.766

APM SMP/MTs 51,59 54,51 62,65 63,46 71,11 56,86 60,62

45

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada

tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA REALISAS

I TARGET AKHIR

RPJMD CAPAIAN (%)

APM SD/MI/PAKET A 100,43 95 105,70

SMP/MTs/PAKET B 60,62 73,72 82,20

RATA-RATA 93,95

KATEGORI SANGAT

BAIK

18. Capaian Sasaran MENINGKATNYA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun

ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk

tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah

dibutuhkan informasi: Partisipasi Sekolah, Jenjang dan Jenis pendidikan

yang pernah/sedang diduduki, ijasah tertinggi yang dimiliki serta tingkat atau

kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Semakin tinggi angka rata-rata

lama sekolah menunjukkan semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang

ditamatkannya.

APM SD/MI0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

80,18

99,19

87,01 90,34 93,75 92,44100,43

51,59 54,5162,65 63,46

71,11

56,86 60,62APM SD/MI

APM SMP/MTs

46


Angka rata-rata lama sekolah 8,59 8,83 102,79

RATA-RATA 102,79

KATEGORI MEMUASKAN

Capaian sasaran di atas diukur oleh indikator tunggal yakni Angka Rata-rata

Lama Sekolah. Dari target 8,59, realisasi indicator ini adalah 8,83 dengan

tingkat capaian 102,79%. Hal ini berarti bahwa jumlah tahun belajar

penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan

formal adalah selama 8,8 tahun atau sampai dengan SMP Kelas II.

19. Sasaran MENURUNNYA ANGKA PUTUS SEKOLAH

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok

usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan

suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud

adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Capaian sasaran tahun 2017 adalah seperti pada table berikut:


Angka Putus Sekolah SD/MI 0,44 0,019 195,67

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

0,20 0,245 77,26

RATA-RATA 136,46

KATEGORI MEMUASKAN

� Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI

Target indikator ini adalah 0,44, dan realisasinya adalah 0,019%.

Capaiannya 195,67% atau MEMUASKAN. Data Dinas Pendidikan Tahun

2017 menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah SD adalah 10 org

dengan total siswa SD 52.531 orang.

� Indicator Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Targetnya adalah 0,20, dan realisasinya adalah 0,245%. Maka capaian

77,26% atau berkategori BAIK. Data Dinas Pendidikan Tahun 2017

47

menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah SMP adalah 60 orang dengan

total siswa SD 24.441 orang.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaian sasaran ini dapat

dilihat pada table berikut:

INDIKATOR KINERJA REALISASI

TAHUN 2017

TARGET RPJMD 2021

CAPAIAN (%)

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,019 0 100

Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

0,245 1 175,50

RATA-RATA 137,75

KATEGORI MEMUASKAN

20. Capaian Sasaran MENINGKATKAN ANGKA KELULUSAN

Pendidikan bernilai strategis dan merupakan investasi masa depan. Secara

teoritis, pendidikan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, perkembangan

sains dan teknologi. Dampak lanjutannya menurunkan kemiskinan dan

menghilangkan ketimpangan pendapatan, sertameneningkatkan kualitas

peradaban manusia. Pembangunan pendidikan berorientasi pada

pengembangan manusia yang bermutu/berkualitas dan kompetitif, mampu

mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Diharapkan bahwa

pendidikan di Kabupaten Manggarai memenuhi standar kualitas tinggi dan

terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan

kompetensi yang berdaya saing tinggi.


Angka Kelulusan SD/MI 100% 100 100

Angka Kelulusan SMP/MTs 100% 100 100

RATA-RATA 100

KATEGORI MEMUASKAN

Capaian indikator angka kelulusan untuk semua jenjang pendidikan (tingkat

SD/MI dan SMP/MTs) pada tahun 2017 adalah sebesar 100% dengan kategori

memuaskan. Dari 8.701 siswa SD peserta UN tahun pelajaran 2016/2017

semua dinyatakan LULUS, sedangkan jumlah siswa SMP peserta UN adalah

48

7.861 siswa dan dinyatakan LULUS.Capaian ini sama dengan tahun 2016

sebesar 100% atau berkategori MEMUASKAN dari target sebesar 100%.

Capaian ini sudah mencapai target akhir RPJMD tahun 2021, yang ditetapkan

sebesar 100%. Angka capaian ini perlu terus dipertahankan sampai dengan

akhir periode RPJMD tersebut. Angka capaian kinerja ini diperoleh melalui

usaha peningkatan mutu pendidikan yang mendapat perhatian penuh dari

pemerintah melalui kegiatan try-out. Pada kegiatan ini,para siswa semakin

banyak dilatih agar semakin siap dan semakin paham dengan materi yang

akandiuji pada UN. Capaian kinerja ini terjadi karena adanya kerja sama yang

baik antara pemerintah daerah, guru/pendidik maupun orang tua murid yang

sudah mulai peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.

Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi siswa dari KK miskin pada

Pendidikan Dasar 12 Tahun. Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan

dana bagi para pelajar dan mahasiswayang melanjutkan pendidikan ke

Perguruan Tinggi untuk bidang pendidikan tertentu seperti kedokteran. Juga

diberikan kesempatan bagi guru/pendidik dan tenaga kependidikan untuk

meningkatkan kapasitas kompetensinya.

Peningkatan porsi muatan lokal dan budi pekerti pada kurikulum sekolah

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas intelektual, emosional maupun

spiritual peserta didik. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat pada anak didik

atau peserta didik.

Anggaran bidang pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBD. Kebijakan

ini akan dilakukan secara terus menerus untuk perbaikan kualitas guru,

pelajar.

49

Tabel 19:

Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan tahun 2016

dengan tahun 2017:

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target Realisasi % Capaian

2016 2017 2016

2017

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II Meningkatnya kualitas pendidikan dengan

1.

Angka kelulusan SD/MI 100 100 100 100 100 100

2. Angka kelulusan SMP/MTs 100 100 100 100 100 100

5. Jumlah Guru yang Berkualifikasi S-1 3842 4002

4081 3584 106,22 89,55


-SD/MI 1:32 1:32 1:19 1:20 168,42 160

-SMP/MTs 1:36 1:36 1:18 1:36 200 189,47

8. h. Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 100 100 100 100 100 100

9. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 100 100 100 100 100 100

50

10.

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

100 100

100 100

100 100

11. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 100 100 100 100 100 100

12. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; 100 100 100 100 100 100

13.

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 100 100 100 100 100 100

14. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik 100 100 100 100 100 100

51

S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

15.

Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100 100 100 100 100 100

16. Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik; 100 100 100 100 100 100

17 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; 100 100

100 100

100 100

18. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; 100 100 100 100

100 100

19. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; 100 100 100 100

100 100

52

20. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 100 100 100 100

100 100

21. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 100 100 100 100 100 100

22.

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi

100 100

100 100

100 100

23. setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 100 100 100 100 100 100

24. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 100 100

100 100

100 100

53

25. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; 100 100

100 100

100 100

26. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku; 100 100

100 100

100 100

27. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 100 100

100 100

100 100

28. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 100 100

100 100

100 100

29. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 100 100

100 100

100 100

54

Sasaran 3 : Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dalam usaha mencapai sasaran ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

menetapkan 2 (dua) kebijakan yang dijabarkan dalam 2 (dua) program dan 3 (tiga)

kegiatan. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

30. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 100 100

100 100

100 100

31.

Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan 100rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; 100 100 100 100

100 100

32. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) 100 100 100 100

100 100

55

Tabel 24:

Perbandingan capaian antara target dan realisasi serta perbandingan tahun 2016

dengan tahun 2017

No Sasaran

Indikator Kinerja

Target Realisasi % capaian

2016 2017 2016

2017

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III

Meningkatnya pembinaan rganisasi dan keolahragaan siswa

a.Frekwensi Penyelenggaraan O2SN

7 7 7 7 100 100

b.Jumlah Organisasi Siswa yang dibina 8 9 6 9 75 100

1. Frekwensi Penyelenggaraan O2SN

Capaian kinerja indikator Frekwensi Penyelenggaraan O2SN pada tahun 2017

terhadap kondisi akhir RPJMD/Renstra adalah 100%. O2SN merupakan

ajang siswa untuk menunjukan prestasi dalam bidang olah raga. Kegiatan

Pertandingan O2SN Tingkat Kabupaten Manggarai yang diikuti oleh setiap

jenjang pendidikan. Jenjang Pendidikan SD/MI, mempertandingkan 7 (tujuh)

cabang olahraga, SMP/MTs sebanyak 7 cabang olahraga dan untuk

SMA/MA/SMK sebanyak 1 (satu) cabang olahraga. Kegiatan ini setiap tahun

diselenggarankan oleh Departemen Pendidikan mulai dari tingkat kabupaten

sampai tingkat Nasional.

2. Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina

Capaian kinerja indikator Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina pada

tahun 2017 terhadap kondisi akhir RPJMD/Renstra adalah 9,0%. Ke-9

Organisasi Pemuda tersebut sesuai data yang terdapat dalam data Dinas

PENDIDIKAN Kabupaten Manggarai adalah Pramuka, Palang Merah Remaja,

OSIS, PMKRI, OMK, REMAS, PHDI dan GMIT.

56

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN

SASARAN

Penyebab keberhasilan:

1. Sumber Daya Manusia


yaitu dari tingkat SD sampai Sarjana (S2) memiliki 57 pegawai pada Kantor

Pusat, 23 pegawai pada UPTD, 41 pegawai yang ditempatkan di Sekolah.


Untuk menunjang keberhasilan program yang sudah ditargetkan pada tahun

2017 Dinas Pendidikan telah memiliki gedung kantor, tanah ,Kendaraan

Dinas, perlengkapan gedung kantor, Komputer, internet, prnter, mesin fax,

mesin ketik dan masih banyak perlengkapan kantor lainnya, selain itu Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Gedung sekolah, TK/RA 279

Sekolah, SD/MI sebanyak 243 sekolah, SMP/MTS sebanyak 67 sekolah dan

SMA/MA/SMK sebanyak 37 sekolah yang menyebar di 12 Kecamatan yang

ada pada Kabupaten Manggarai.

3. Jumlah dana pendukung yang memadai sehingga kegiatan dapat berjalan

dengan lancar.

1. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Kondisi s/d 31 Desember 2017, jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan adalah

121 orang. Sedangkan Total anggaran (Belanja Langsung) yang dialokasikan

untuk membiayai sejumlah sasaran di Dinas Pendidikan adalah

Rp.82.253.271.160 dengan biaya per Sasaran 1 untuk Pendidikan adalah Rp.

80.070.365.060 sasaran Kepemudaan dan Olahraga 2 Rp. 2.182.906.100

57

2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

Realisasi APBD Tahun 2017

Tabel 26: Tabel Realisasi APBD tahun 2017

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TINGKAT

CAPAIAN (%) ALOKASI REALISASI

1 2

3 4 5

1. Belanja Tidak Langsung

80.622.923.353 69.728.886.162 86%

Belanja Pegawai 80.622.923.353 69.728.886.162 86%

Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Modal

2. Belanja Langsung

82,253,271,160

78,032,128,085

94.86812

Belanja Pegawai

20,592,858,686

18,693,916,412

90.77864

Belanja Barang Dan Jasa

39,037,307,486

38,024,393,769

97.40527

Belanja Modal

22,623,104,988

21,313,817,904

94.21261

Total BL+BTL

162,876,194,513

147,761,014,247

91

58

Tabel 27: Realisasi APBD Tahun 2017 Berdasarkan 3 Sasaran Strategis:

No Sasaran

Program/ Anggaran Realisasi (Rp)

(%) Kegiatan (Rp)

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya akses PAUDNI, DIKDAS

PAUDNI


1,319,386,600

1,318,212,200

99

Pengadaan Meubeler

305,758,860

305,758,860

100

Pengembangan PAUD

100,000,000

100,000,000

100

Penyelenggaran PAUD

793,324,400

792,135,500

99

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD

205,631,400

205,181,400

99

Monitoring dan

evaluasi PAUD

59,050,000

59,000,000

99

DIKDAS

59


1,680,216,000

1,677,666,000

99

2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Rp 4,960,389,630

4,950,325,630

99

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

46,810,817,750

44,418,249,902

94

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

632,918,970

632,318,970

99

Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitary

63,091,322

57,243,622

90

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

487,474,350

173,690,200

35

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

2,131,460,518

2,129,085,518

99

Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/Mi/SDLB dan SMP/MTS

3,351,743,900

3,178,875,125

94

Penyelenggaran Paket A Setara SD

175,296,930

156,823,180

89

Penyelenggaran Paket B Setara SD

205,000,000

193,907,000

94

60

Pembinaan minat,bakat dan Kreativitas siswa

239,219,700

236,183,700

98

Penyediaan beasiswa retivel unttuk anak putus sekolah

515,000,000

514,999,968

99

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

75,417,500

73,850,000

97

Lomba Olimpiade MIPA/SAINS

138,048,000

122,790,400

88

II

Meningkatnya kualitas endidikan

dengan penerapan

SPM

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

151,680,360

134,283,301

88

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

19,150,000

19,150,000

100

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

227,700,000

221,580,000

97

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

175,000,000

175,000,000

100

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan

20,500,000

19,750,000

96

61

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

11,021,200,000

10,071,044,700

91


270,000,000

251,655,000

93

Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

35,960,000

32,549,000

90

III

Meningkatnya pembinaan Organisasi dan keolahragaan siswa

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pembinaan Organisasai Kepemudaan

870,150,000

868,842,000

99

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda

125,000,000

120,620,000

96

Kajian Potensi Pemuda

75,000,000

73,950,000

98

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

821,685,000

821,035,000

99

Pembinaan Minat, Bakat dan

141,071,100

141,071,100 100

62

Kreatifitas Olahraga Siswa


50,000,000

50,000,000 100

TOTAL ANGGARAN

78,250,478,990

74,296,827,276 94

63

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai merupakan instansi

pemerintah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk

menjalankan program-program pembangunan pada sektor Pendidikan di

Kabupaten Manggarai. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan

berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2016-2021, Perjanjian Kinerja Dinas Kabupaten Manggarai dengan Bupati,

maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

Tahun 2016-2021.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum sudah

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ruteng, Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR,S.SOS NIP. 19631231 198603 1 396

64

65

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP ... filePemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 sebagai suatu perwujudan Pertanggungjawaban Kinerja bidang Pendidikan. Sesuai

Documents