LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K I P ) TAHUN 2018 KANTOR CAMAT BATUDAA TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
( L K I P )
TAHUN 2018
KANTOR CAMAT BATUDAA
TAHUN 2019
ge 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 1
LKIP 2018
KATA PENGANTAR
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
ridho-NYA, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 dapat
diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada setiap SKPD dalam
kurun waktu tahun 2018.
Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean
Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja tiap tahunnya berarti tuntutan perubahan pola pikir
dari aparatur.
LKIP Kantor Camat Batudaa disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Kecamatan Batudaa
melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi serta yang tertuang dalam rencana strategis
Kecamatan Batudaa 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2018. Laporan ini juga dijelaskan upaya
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan
Kecamatan Batudaa pada tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada
indikator kinerja input, output, outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Keberhasilan
pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
W a s s a l a m
Batudaa, Januari 2019
CAMAT BATUDAA
FADLI POHA, SE. M.Si
NIP. 19690829 200003 1 004
ge 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 2
LKIP 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu hal pertanggungjawaban
tentang kinerja kepada pihak yang berwenang untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban tentang
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program yang sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dengan menggunakan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
serta Visi dan Misi Kantor Camat Batudaa.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat informasi kinerja
yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan Rencana Strategis dan menjawab capaian
kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Batudaa Kabupaten
Gorontalo. Laporan ini juga merupakan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai
dengan peran, tugas pokok dan fungsinya.
Dengan semangat menjadikan Good Governance, Kantor Camat Batudaa telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan
Misi yang telah di tuangkan dalam Rencana Srategis Tahun 2016-2021.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Batudaa banyak
berpengaruh langsung terhadap masyarakat, terutama kegiatan yang banyak melibatkan warga masyarakat
dan kegiatan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam renstra Kecamtan Batudaa yaitu :
Tujuan yang akan dicapai adalah:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Camat Batudaa.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat.
Sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat;
Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kecamatan Batudaa tidak lepas dari permasalahan dan
kendala/hambatan yang dijumpai, baik besifat internal maupun eksternal. Kondisi seperti ini diantisipasi
dengan cara melakukan koordinasi dan evaluasi atas permasalahan dan kendala/hambatan yang dijumpai,
sehingga diketahui sebab akibat timbulnya permasalahan dan hambatan dalam pencapaian kinerja.
ge 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 3
LKIP 2018
Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Batudaa telah mempersiapkan strategi-strategi
pemecahannya, agar tahun-tahun mendatang permasalahan dan hambatan tersebut dapat diminimalisir
Dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan pelaksanan kegiatan Kecamatan Batudaa Kabupaten
Gorontalo selanjutnya dapat dievaluasi dan diperoleh solusi dan penyelesaiannya, serta dapat menjadi
bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun berikutnya dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam
Renstra Kantor Camat Batudaa Tahun 2016-2021.
ge 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 4
LKIP 2018
DAFTAR HADIR
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Permasaahan Utama
1.5 Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Umum
2.2 Visi Dan Misi
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis
2.4 Arah Kebijakan
2.5 Program Dan Kegiatan
2.6 Penetapan Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Pengukuran Kinerja
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
3.4 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Revisi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
- Revisi Mekanisme Pengukuran Kinerja 2018
- Mekanisme Pengukuran Kinerja 2019
ge 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 1
LKIP 2018
KATA PENGANTAR
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
ridho-NYA, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 dapat
diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada setiap SKPD dalam
kurun waktu tahun 2018.
Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean
Government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun
berikutnya. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja tiap tahunnya berarti tuntutan perubahan pola pikir
dari aparatur.
LKIP Kantor Camat Batudaa disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Kecamatan Batudaa
melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi serta yang tertuang dalam rencana strategis
Kecamatan Batudaa 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2018. Laporan ini juga dijelaskan upaya
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan
Kecamatan Batudaa pada tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada
indikator kinerja input, output, outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Keberhasilan
pada tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat.
W a s s a l a m
Batudaa, Januari 2018
CAMAT BATUDAA
FADLI POHA, SE. M.Si
NIP. 19690829 200003 1 004
ge 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 2
LKIP 2018
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu hal pertanggungjawaban
tentang kinerja kepada pihak yang berwenang untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban tentang
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program yang sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dengan menggunakan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
serta Visi dan Misi Kantor Camat Batudaa.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memuat informasi kinerja
yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan Rencana Strategis dan menjawab capaian
kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Batudaa Kabupaten
Gorontalo. Laporan ini juga merupakan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai
dengan peran, tugas pokok dan fungsinya.
Dengan semangat menjadikan Good Governance, Kantor Camat Batudaa telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan
Misi yang telah di tuangkan dalam Rencana Srategis Tahun 2016-2021.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Batudaa banyak
berpengaruh langsung terhadap masyarakat, terutama kegiatan yang banyak melibatkan warga masyarakat
dan kegiatan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran yang
tertuang dalam renstra Kecamtan Batudaa yaitu :
Tujuan yang akan dicapai adalah:
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor Camat Batudaa.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat.
Sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat;
Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kecamatan Batudaa tidak lepas dari permasalahan dan
kendala/hambatan yang dijumpai, baik besifat internal maupun eksternal. Kondisi seperti ini diantisipasi
dengan cara melakukan koordinasi dan evaluasi atas permasalahan dan kendala/hambatan yang dijumpai,
sehingga diketahui sebab akibat timbulnya permasalahan dan hambatan dalam pencapaian kinerja.
ge 3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 3
LKIP 2018
Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Batudaa telah mempersiapkan strategi-strategi
pemecahannya, agar tahun-tahun mendatang permasalahan dan hambatan tersebut dapat diminimalisir
Dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan pelaksanan kegiatan Kecamatan Batudaa Kabupaten
Gorontalo selanjutnya dapat dievaluasi dan diperoleh solusi dan penyelesaiannya, serta dapat menjadi
bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun berikutnya dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam
Renstra Kantor Camat Batudaa Tahun 2016-2021.
ge 4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 4
LKIP 2018
DAFTAR HADIR
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Permasaahan Utama
1.5 Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Umum
2.2 Visi Dan Misi
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis
2.4 Arah Kebijakan
2.5 Program Dan Kegiatan
2.6 Penetapan Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Pengukuran Kinerja
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
3.4 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
- Evaluasi Kinerja Tahun 2018
ge 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 5
LKIP 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani
dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif,
efesien dan akuntabel untuk menyikapi semua itu. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung
jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan
Batudaa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai
subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua
pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan BatudaaKabupaten Gorontalo diwajibkan
untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudanakuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaiankinerja, visi, misi, realisasi pencapaian
indikator kinerja utama dansasaran dengan target yang telah ditetapkan.
SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban
tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan SKPD tersebut dapat melaksanakan setiap
ge 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 6
LKIP 2018
kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertangungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksaaan visi, misi dan strategi
oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut,
Kecamatan Blimbing sebagai bagaian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk
mempertanggungjwabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan
Batudaa yang terdiri dari berbagai komponen.
Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada Kecamatan Batudaa pada tahun 2018, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolok ukur.
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa
lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian
rupa dalam ketentuan Pasal 225 (Ayat 1), dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan
sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
padatingkat kewilayahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian
kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 2
Tahun 2009.
Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka
diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya
pembagian tugas dantanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Kecamatan.Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalanyang
strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya
penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.
Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan
kapasitas Camat untuk :
1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi
mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan.
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
ge 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 7
LKIP 2018
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran
dan tepat manfaat
Sejalan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Batudaa diberi kewenangan untuk
menyelenggarakan kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan langsung kepada
masyarakat kewenangan tersebut meliputi bidang :
1) Bidang Pemerintahan
2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup
3) Bidang Kesejahteraan Sosial
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5) Bidang Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
6) Bidang Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Dan sesuai dengan bidang-bidang tersebut diatas memiliki fungsi dan tanggung jawab
yang saling berhubungan.
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
Dalam mendukung pelaksanaan tugas untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tugas serta memberikan dukungan kepada organisasi-
organisasi lain untuk hidup dan berdayaguna maka guna pencapaian hal tersebut perlu Struktur-
struktur Kecamatan Batudaa untuk melaksanakan fungsi-fungsi dimaksud. Dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A bahwa Kantor adalah Kantor
Kecamatan di Kabupaten Gorontalo.
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
sesuai Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :
CAMAT
a. Tugas
Camat mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan serta membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
b. Fungsi
ge 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 8
LKIP 2018
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan
pembinaan sosial politik dalam negeri;
b) Pembinaan pemerintahan desa atau kelurahan;
c) Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana, perekonomian,
produksi dan distribusi.
d) Pembinaan kesejahteraan sosial;
e) Pembinaan ketenteraman, ketertiban wilayah dan lingkungan hidup;
f) Pembinaan pelayanan umum;
g) Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah
tangga;
h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
SEKRETARIS KECAMATAN
a. Tugas :
Sekretaris mempunyai tugas membantu camat melakukan pengelolaan kesekretariatan,
menyusun rencana program, mengendalikan dan mengawasi, mngevaluasi dan melaporkan,
menyelenggarakan anggaran rutin keuangan, umum dan kepegawaian, serta melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretaris mempunyai
fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b) Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan
evaluasi dan pelaporan;
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan
perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan
kepustakaan;
d) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program;
dan
e) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
ge 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 9
LKIP 2018
Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A dalam Pasal 8 Sekretaris,
membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, dan
mengendalikan rencana program kegiatan, mengelola keuangan dalam rangka belanja
kegiatan kantor, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, melaksanakan
pengelolaan aset, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.
b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi yang meliputi surat menyurat, mengarsipkan, mengagendakan, melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan
pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan kantor
lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti,
kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai, mengoordinasikan penatalaksanaan hukum dan
pelayanan jabatan fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
a. Tugas :
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan
umum, membina keagrariaan, sosial politik dalam negeri, administrasi kependudukan,
pemerintahan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
tugas kedinasan.
b. Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemerintahan
mempunyai fungsi:
a) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pemerintahan Desa;
ge 10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 10
LKIP 2018
b) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan administrasi
kependudukan;
c) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan kegiatan
sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
d) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan keagrariaan;
e) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang pemerintahan;
f) Pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan; dan
g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
a. Tugas
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan
masyarakat di bidang sarana dan prasarana, perekonomian, produksi dan distribusi, serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pembangunan
sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan distribusi;
b) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan perekonomian yang
meliputi perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, perindustrian dan
perdagangan, usaha informal dan kehutanan serta peningkatan kelancaran distribusi hasil
produksi;
c) Penyiapan dan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup;
d) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
e) Pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
f) Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemberdayaan masyarakat desa; dan
g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
a. Tugas
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Mengoordinasikan Penyusunan Program
Dan Melaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Serta Melaksanakan Tugas-Tugas
Lainnya Sesuai Dengan Tugas Kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Kesejahteraan Sosial
mempunyai fungsi :
ge 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 11
LKIP 2018
a) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan pelayanan
dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
b) Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan kehidupan
keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
c) Pengolahan data dan evaluasi data di bidang kesejahteraan sosial;
d) Pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
e) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial; dan
f) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
a. Tugas
Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melakukan
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, Mengoordinasikan Pengelolaan Dan Pengendalian
Lingkungan Hidup Wilayah Kecamatan Dan Desa, Serta Melaksanakan Tugas-Tugas
Lainnya Sesuai Dengan Tugas Kedinasan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Ketentraman,
Ketertiban dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
a) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan ketentraman
dan ketertiban wilayah;
b) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan aparat
ketertiban dan Polisi Pamong Praja;
c) pengolahan data dan evaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban;
d) pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
e) penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat; dan
f) penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pengelolaan serta
pengendalian lingkungan hidup;
g) penyusunan program pengadaan sarana prasarana penunjang;
h) pengolahan data dan evaluasi data pengelolaan serta pengendalian lingkungan hidup;
i) pelayanan masyarakat di bidang kebersihan dan persampahan;
j) penyelenggaraan kegiatan administrasi pengelolaan serta pengendalian lingkungan
hidup; dan
k) pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan
1.3 Struktur Organisasi
ge 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 12
LKIP 2018
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Batudaa adalah berdasarkan pada
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
Bagan : Struktur Organisasi Kecamatan Batudaa
Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pembentukan Oragnisasi dan Tata Kerja
Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo bahwa Kantor adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten
Gorontalo dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta Perangkat Kecamatan. Sedangkan Kecamatan adalah
wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Dimana kedudukan, tugas dan fungsi membantu
tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan yang terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Seksi Kesejateraan Sosial
f. Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Lingkungan Hidup
g. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
CAMAT
Kasie
Pemerintahan
SEKCAM
Kasie Pemberdayaan
Masyarakat
Kasie Kesejahteraan
Sosial
Kasie Trantib & Lingkungan
Hidup
Kasubag Perencanaan
& Keuangan
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian
ge 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 13
LKIP 2018
h. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
i. Kepala Desa
j. Sekretaris Desa
Stratifikasi potensi kepegawaian pada Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun
2018 dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Komposisi Pegawai
Secara keseluruhan jumlah personil Pegawai Kecamatan Batudaa sampai bulan Desember
2018 adalah sebanyak 19 orang dan ditambah dengan 8 orang Kepala Desa dengan komposisi
pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Batudaa adalah sebagaimana
ditunjukkan tabel 1.1 sebagai berikut :
Tabel 1.1
Jumlah Komposisi Pegawai Kecamatan Batudaa
Selang Desember 2018
No Kedudukan Dalam Organisasi Komposisi
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1. Camat 1 - 1
2. Sekretaris 1 - 1
3. Kepala Seksi Pemerintahan - 1 1
Staf Pendudukung PNS - 2 2
4 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa 1 - 1
Staf Pendudukung PNS 2 - 2
5 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial - 1 1
Staf Pendudukung PNS 1 1 2
6 Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban
Dan Lingkungan Hidup 1 - 1
Staf Pendudukung PNS 2 - 2
7 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan
Keuangan - 1 1
Staf Pendudukung PNS 1 - 1
ge 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 14
LKIP 2018
8 Kepala Sub Bagian Umum Dan
Kepegawaian - 1 1
Staf Pendudukung PNS - 2 2
9 Kepala Desa 8 - 8
10 Sekretaris Desa (PNS) 5 3 8
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Batudaa
2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Dari komposisi Pegawai Kecamatan Batudaa yang keseluruhan berjumlah 24 orang terdapat :
19 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
0 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
5 orang Non PNS
Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Batudaa menurut
status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.2 sebagai berikut :
ge 15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 15
LKIP 2018
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan
Selang Desember 2018
No Status
Kepegawaian
Gol /
Ruang
Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Batudaa
Staf
Camat Sekretaris Seksi
Pemerintahan
Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Seksi
Kesejahteraan
Sosial
Seksi Trantib
dan
Lingkungan
Hidup
Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2
1. Pegawai Negeri
Sipil
Pembina IV/
A 1 1 - - - 1 - - -
Penata Tkt. I III/
D - - 1 1 1 - - - 1
Penata III/
C - - - - - - - 1 1
Penata Muda Tkt. I III/
B - - - - - - 1 - 1
Penata Muda III/
A - - - - - - - - 2
Pengatur Tkt. I II/D - - - - - - - - 2
Pengatur II/C - - - - - - - - 3
Pengatur Muda Tkt I II/B - - - - - - - - -
Pengatur Muda II/A - - - - - - - - 1
Juru Tkt I I/D - - - - - - - - -
Juru I/C - - - - - - - - -
Juru Muda Tkt I I/B - - - - - - - - -
Juru Muda I/A - - - - - - - - -
ge 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 16
LKIP 2018
2. PPPK Daerah - - - - - - - - - -
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
ge 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 17
LKIP 2018
3) Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Mengacu pada klasifikasi status Pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh
pegawai Kecamatan Batudaa, adalah sebagai berikut :
Pegawai Negerri Sipil (PNS) terdapat :
3 orang berpendidikan S-2
8 orang berpendidikan S-1
- orang berpendidikan D-4
- orang berpendidikan D-3
7 orang berpendidikan SMA/sederajat
1 orang berpendidikan SMP/Sederajat
- orang berpendidikan SD/Sederajat
Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Batudaa menurut latar
belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.3
ge 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 18
LKIP 2018
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan
Selang Desember 2018
No Status
Kepegawaian
Unit Kerja di Lingkungan Kecamatan Batudaa
Staf Camat Sekretaris
Seksi
Pemerintahan
Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Seksi
Kesejahteraan
Sosial
Seksi Trantib
dan Lingkungan
Hidup
Sub Bagian
Perencanaan dan
Keuangan
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Pegawai Negeri
Sipil
1. Srata 3 - - - - - - - -
2. Srata 2 S2 - - - - S2 - S2 -
3. Srata 1 - S1 S1 S1 - - S1 - 4
4. Diploma 4 - - - - - - - - -
5. Diploma 3 / 2 - - - - - - - - -
6. SMA/Sederajat - - - - SMA - - - 6
7. SLTP/Sederajat - - - - - - - - 1
8. SD/Sederajat - - - - - - - - -
2. PPPK Daerah
1. Srata 1 - - - - - - - - -
2. SMA/Sederajat - - - - - - - - -
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ge 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 19
LKIP 2018
4) Kondisi Demografis Kecamatan Batudaa
Kecamatan Batudaa merupakan salah satu dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten
Gorontalo. Kecamatan Batudaa terletak di sebelah Timur dari Kecamatan Tabongo. Kecamatan
terletak : 0,300 Lintang Utara, 1.00
0 Lintang Selatan, 122
0 Bujur Timur, 123,30
0 Bujur Barat.
1.1 Batas Administrasi Kecamatan Batudaa
Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Limboto
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batudaa Pantai
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tabongo
Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Gorontalo
1.2 Luas Wilayah Kecamatan Batudaa
Luas Wilayah Kecamatan Batudaa adalah ±124,76 KM2 yang memiliki 8 Desa
dan jumlah penduduk ± 14.529 Jiwa, keadaan s/d Desember 2018.
Tabel 1.4
Data Luas Kecamatan dan Jumlah Dusun
Selang Desember 2018
No Desa Luas
Wilayah (KM2)
Jumlah
Dusun
1 2 3 4
1.. Iluta 8.50 3
2. Barakati 5.50 4
3. Bua 18.27 4
4. Huntu 9.10 3
5. Pilobuhuta 15.40 4
6. Ilohungayo 14.50 4
7. Payunga 12.24 4
8. Dunggala 16.75 3
Jumlah 124,76 KM2 29
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Batudaa
Jumlah penduduk Kecamatan Batudaa selang 31 Desember 2018 berjumlah
14.529 jiwa dengan komposisi yang tidak berimbang antara penduduk Laki-laki dan
ge 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 20
LKIP 2018
Perempuan dengan perbandingan 50,52 % penduduk Laki-laki dan 49,43 % penduduk
perempuan. Kondisi komposisi penduduk dapat terlihat pada tabel berikut :
Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Desa Kecamatan Batudaa
Selang Desember 2018
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Iluta 1.113 922 2.035
2. Barakati 1.203 1.135 2.338
3. Bua 806 780 1.586
4. Huntu 621 551 1.172
5. Pilobuhuta 903 911 1.814
6. Ilohungayo 933 875 1.808
7. Payunga 1.098 1.107 2.205
8. Dunggala 876 816 1.692
Jumlah 7.553 6.976 14.529
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Batudaa
Tabel 1.6
Struktur Penduduk Kecamatan Batudaa
Selang Desember 2018
No Kelompok Umur Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 2 3 4 5
1. 0 s/d 4 426 562 988
2. 5 s/d 9 504 419 923
3. 10 s/d 14 599 427 1.026
4. 15 s/d 19 566 542 1.108
5. 20 s/d 24 794 571 1.365
6. 25 s/d 29 589 517 1.106
7. 30 s/d 34 766 508 1.274
ge 21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 21
LKIP 2018
8. 35 s/d 39 672 686 1.358
9. 40 s/d 44 566 543 1.109
10. 45 s/d 49 578 692 1.270
11. 50 s/d 54 387 412 799
12. 55 s/d 59 451 462 913
13. 60 s/d 64 563 408 971
14. 65 keatas 198 121 319
Jumlah 4.996 4.893 14.529
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Batudaa
Tabel 1.7
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa Kecamatan Batudaa
Selang Desember 2018
Kecamatan Jumlah
Kepala Keluarga Keterangan
1 2 3
1. Iluta 603
Sumber Data :
Seksi Pemerintahan
Kecamatan Batudaa
2. Barakati 739
3. Bua 429
4. Huntu 346
5. Pilobuhuta 439
6. Ilohungayo 519
7. Payunga 584
8. Dunggala 448
Jumlah 4.107
Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Batudaa
Sedangkan berdasarkan tenaga kerja, di Kecamatan Batudaa dominan terserap di
bidang pertanian berjumlah 5,488 %, dibidang Perkebunan berjumlah 19,248 %, bidang
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 0,168 %, Perikanan sebanyak 5.488 %. serta
instansi pemerintah menyerap ± 0,723 % dan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
1.8 sebagai berikut
ge 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 22
LKIP 2018
Tabel 1.8
Lapangan Usaha Kecamatan Batudaa
Selang Desember 2018
No Lapangan Usaha %
1 2 3
1. Pertanian 5,488 %
2. Pertambangan dan Galian 0,278 %
3. Industri Pengolahan & Kehutanan 0,129 %
4. Perkebunan 19,248 %
5. Angkutan 0,500 %
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 2,595 %
7. Konstruksi 0,815 %
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 0,168 %
9. Instansi Pemerintah ; PNS & TNI/ABRI 0,723 %
10. Peternakan 0,129 %
11. Perikanan 5,488 %
Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Batudaa
1.4 Permasalahan Utama
Adapun permasalahan pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo adalah :
1. Belum optimalnya basis data yang terpadu, Data merupakan piranti yang sangat penting dalam
menyusun rencana dan mengambil keputusan bagi penentu kebijakan.
2. Tidak tersedia tempat pembuangan untuk sampah untuk wilayah Kecamatan Batudaa.
3. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana pelayanan umum, pengumpulan analisa data
indeks kepuasan masyarakat.
4. Kemampuan sumber daya aparatur Desa sebagai penyelenggara belum Optimal.
5. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia Aparatur Kantor Camat dalam
melaksanakan tupoksinya.
ge 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 23
LKIP 2018
1.5 Sistematika Penyajian
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan Sistematika sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.6 Data Umum
1.7 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
1.8 Struktur Organisasi
1.9 Permasaahan Utama
1.10 Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.7 Umum
2.8 Visi Dan Misi
2.9 Tujuan Dan Sasaran Strategis
2.10 Arah Kebijakan
2.11 Program Dan Kegiatan
2.12 Penetapan Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.5 Capaian Kinerja Organisasi
3.6 Pengukuran Kinerja
3.7 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
3.8 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
- Evaluasi Kinerja Tahun 2018
ge 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 24
LKIP 2018
ge 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 25
LKIP 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari
pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan
tepat sasaran.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara
keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem
manajemen nasional.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan
unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka
suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang
berorientasi kepada pencapaian hasil.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
bahwa penyelenggaraan desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian kewenangan
pemerintah pusat yang lebih besar kepada daerah melalui mekanisme dan tahapan perencanaan
yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang
diberikan. Salah satu wujudnya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan
bahwa tata cara pelaksanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka panjang,
menengah dan tahunan.
2.2 Visi Dan Misi
1. Visi
Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Gorontalo
Tahun 2012-2018 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 serta memperhitungkan
dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun
ge 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 26
LKIP 2018
eksternal (peluang dan tantangan), serta memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan
maka dirumuskan Visi Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
Pernyataan visi di atas terdiri dari 2 frasa besar yakni : “Terwujudnya Kabupaten
Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang
Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses tersebut
membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the art (saat ini) ke
kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi terminologi terwujudnya adalah proses
perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah
daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata
“Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan
dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi
dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo, yaitu “KABUPATEN GORONTALO
SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari
proses perubahan yang menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi
Membangun Insan CemerLANG.
b. Masyarakat Madani
Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi
hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan
teknologi yang berperadaban.
2. Misi
Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta
arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo
“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG
MENUJU MASYARAKAT MADANI”
ge 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 27
LKIP 2018
tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2016-2021, sebagai berikut :
a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun sumber
daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta SDM yang
produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap
menghadapi era globalisasi.
b. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta
mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif,
efisien, akuntabel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.
c. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan
kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keunggulan daerah yang
kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan
berkelanjutan.
d. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan
kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan lingkungan hidup
serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai
jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat
miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan
dan kesetaraan.
e. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah
Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun
kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga eksternal (lokal,
regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan di Kabupaten
Gorontalo.
Dari 5 (lima) Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021,
Kantor Camat Batudaa Kabupaten Gorontalo masuk pada Misi 2 yaitu Menyelenggarakan
Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih Dan Dinamis. Untuk mendukung misi tersebut
Kecamatan Batudaa telah menetapkan hal-hal utama yang harus mendapatkan perhatian untuk
pencapaian misi tersebut, yaitu sebagai berikut :
ge 28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 28
LKIP 2018
1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Tercapainya Pelayanan Publik Yang Berkualitas
3. Transparan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Batudaa.
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis
A. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
s/d 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta analisis
Strategis. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo adalah :
1. Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Dan Berdaya Guna.
B. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan
waktu yang lebih pendek, maka dibuat Sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kecamatan
Batudaa dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana
Strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan.
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas.
ge 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 29
LKIP 2018
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Batudaa
Tahun 2018
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.
Terwujudnya
Pelayanan Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Guna
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Batudaa
Meningkatnya
Pelayanan Prima
Di Kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Batudaa
79 82 87 90 95 95
Persentase
Layanan Sesuai
SOP
75,55
%
80,55
%
85,55
%
90,55
%
95,55
%
95,55
%
Penyerapan
Anggaran
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja Yang
Berkualitas
SAKIP
Kecamatan C CC B BB A A
Prosentase Tindak
Lanjut Atas
Rekomendasi
BPK/APIP
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
ge 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 30
LKIP 2018
2.4 Arah Kebijakan
Arah Kebijakan sebagai bentuk pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dimana
dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus
oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar
mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dasar kebijakan Pemerintah
Kecamatan Batudaa dalam pelaksanaan pemerintahannya didasarkan pada pencapaian peningkatan
Kinerja Aparat Kecamatan dan Desa yang demokratis, bersih dan berwibawa sesuai dengan
Renstra 2016-2021.
Sejalan dengan semangat reformasi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo senantiasa dilandaskan pada kebijakan yang mengarah pada upaya-
upaya demokratis termasuk di dalamnya upaya peningkatan proses dan percepatan desentralisasi
sehingga penyusunan program dan pembinaan Kecamatan Batudaa haruslah mengacu pada prinsip
kesesuaian program dengan kndisi objektif daerah dan menjadi sumber inspirasi dalam
perumusannya dan semangat dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka ini, maka Kecamatan Batudaa
memposisikan diri sebagai fasilitator, komunikator dan motivator bagi proses demokrasi dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu pelaksanaan berbagai kebijakan yang mengacu pada
tupoksi masing-masing seksi dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada
dasarnya merupakan penjabaran dari beberapa misi sebagai berikut :
1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis.
3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian.
4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup
5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah.
2.5 Program Dan Kegiatan
Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya
untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan
proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu maka program kerja operasional
merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.
Adapun program dan kegiatan kerja operasional sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
ge 31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 31
LKIP 2018
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
3.6 Penetapan Kinerja 2018
Penetapan Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting
dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses
tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus
dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah
Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat daerah
(SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja
yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat. Kewajiban
untuk menyusun perjanjian kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 butir ketiga dan
selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran MenPAN Nomor 31 Tahun 2004. Dalam ketentuan
tersebut diatur bahwa penetapan kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat eselon II atau
SKPD sampai ke pimpinan SKPD atau kepala daerah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batudaa Tahun 2018 mengacu pada dokumen
Renstra Kecamatan Batudaa Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
ge 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 32
LKIP 2018
Tahun 2018. Kecamatan Batudaa telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kecamatan Batudaa
Tahun 2018
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
Meningkatnya Pelayanan Prima
Di Kecamatan Prosentase Cakupan Layanan
Administrasi Perkantoran 100 %
Prosentase Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa 87
Prosentase Tingkat Kepatuhan
Aparatur 100 %
2
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja
Yang Berkualitas
Prosentase Kelancaran
Pelayanan Kependudukan (KK
dan Mutasi)
100 %
Prosentase Keluhan / Aduan
Keamanan Dan Ketertiban Yang
Ditidaklanjuti
100 %
Cakupan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 100 %
Prosentase Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
100 %
Prosentase Tingkat Ketepatan
Waktu Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100 %
ge 33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 33
LKIP 2018
Prosentase Sumber Daya
Aparatur Yang Memiliki
Kompetensi Sesuai Bidangnya
100 %
Rencana Kinerja Kecamatan Batudaa tahun 2018 telah disusun dalam Rencana Kerja dan
Anggaran ( RKA ) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur kinerja
pelaksanaan kegiatan; baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Rencana Kerja Anggaran ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target
kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja,
baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan; dan merupakan wahana pembanding
bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap
akhir periode pelaksanaan tahun anggaran.
Pemerintah Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo untuk Tahun 2018 mempunyai 2
(dua) Sasaran Strategis dengan kegiatan operasionalnya melalui 2 (dua) Program Utama yang harus
dilaksanakan, dimana masing-masing Sasaran Strategis memiliki indikator kinerja yang masing-
masing sebagai berikut :
1. Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan
Indikator Kinerja :
- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batudaa, sebesar 87 %
- Persentase Layanan Sesuai SOP, sebesar 85,55 %
- Penyerapan Anggaran, sebesar 100 %
2. Sasaran II : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
Indikator Kinerja :
- SAKIP Kecamatan, Nilai sebesar B
- Prosentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK/APIP, sebesar 100 %
ge 34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 34
LKIP 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban suatu Instansi
Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki.Kecamatan Batudaa selaku pengembang amanah
untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang disusun dan dibuat sesuai ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Kecamatan Batudaa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018. Sementara untuk Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian
atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan
program / kegiatan baik keberhasilan kinerja yang dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2018.
Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang
akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan.Untuk
mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dapat dilakukan
melalui media pengukuran rencana kinerja yang akan diperbandingkan dengan realisasi. Dalam
melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan
tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana
telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan
formulir Pengukuran Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Masing – masing Indikator
Sasaran Strategis
ge 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 35
LKIP 2018
Dari tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo memiliki 2
(Dua) sasaran dimana dari 2 sasaran tersebut telah Sangat Berhasil dilaksanakan.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansipemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan
kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan
review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama
Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
NO. SASARAN
STRATEGIS
SKALA PENGUKURAN ORDINAL
SANGAT
BERHASIL
(85 S/D100)
BERHASIL
(70 S/D 84)
CUKUP
BERHASIL
(55 S/D 69)
TIDAK
BERHASI
L
(< 55)
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Pelayanan
Prima Di Kecamatan
100
% - - -
2. Terwujudnya Akuntabilitas
Kinerja Yang Berkualitas
100
% - - -
ge 36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 36
LKIP 2018
3.2 Pengukuran Kinerja
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai
untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Batudaa diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja
sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya)
terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan)
dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan
melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian
Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran
melalui formulir PK ( Pengukuran Kinerja). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut
dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
terkait dengan visi dan misi Kecamatan Batudaa untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian
sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
Tabel 3.2
Capaina Pengukuran Kinerja Sasaran LKIP Tahun 2018
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRESTASI
1 2 3
1 85 % Sampai 100 % Sangat Berhasil
2 70 % Sampai 80 % Berhasil
3 55 % Sampai 69 % Cukup Berhasil
4 Kurang dari 55 % Tidak Berhasil
ge 37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 37
LKIP 2018
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kemudian dilakukan analisa pencapaian kinerja
kegiatan yang ditempuh untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapaianya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam Laporan ini, Kecamatan Batudaa dapat menggambarkan penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian
tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen renstra 2016 -2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.
3.3 Evaluasi Dan Analisis Kinerja
Secara umum Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo telah dapat melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran. Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja yang
ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo adalah
sebagai berikut :
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Kecamatan Batudaa Tahun 2018.
Adapun capaian kinerja tahun 2018 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Batudaa Tahun 2018
No Program/Kegiatan Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran % 100 75.36
-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
Bulan 12 12
- Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Bulan 12 12
- Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Jenia 5 5
ge 38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 38
LKIP 2018
-
Rapat – rapat Koordinasi
dan Kosultasi Ke Luar
Daerah
Kali 15 15
- Rapat – rapat Koordinasi
dan Kosultasi Dalam Daerah Kali 55 55
2 . Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur % 100 100
- Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Unit 1 1
- Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Jenis 6 6
- Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor Jenis 6 6
3 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
% 100 100
-
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Lembaga 2 2
Pelaporan Laporan Kinerja 2018 Pemantapan dari Laporan Kinerja sebelumnya melalui
Renstra / RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Dalam menunjang pelaksanaan
tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun
meningkat ditahun 2018 dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target
SDM yang dibutuhkan di Kecamatan Batudaa dengan adanya ASN pindahan dan Pegawai
baru.
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan
Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.
Secara umum Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-
2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 sebanyak 2 ( Dua ) sasaran. Tahun 2018 adalah tahun
terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 20
ge 39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 39
LKIP 2018
(dua puluh) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
Adapun perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan Realiasasi Kinerja Tahun
Lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Kecamatan Batudaa Tahun 2018
No
Indikator
Kinerja
Utama
Satuan
2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Nilai 79 76,80 82 76,31 87 79,58
Persentase
Keluahan/
Pengaduan
Pelayanan
Administratif
yang ditindak
Lanjuti Skala
Kecamatan
% 100 100 100 100 100 100
Kriteria
Tingkat
Perkembangan
SDM Desa
Kriteria 100 110 100 105 100 120
ge 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 40
LKIP 2018
Persentase
Jumlah
Pelaksanaan
pelimpahan
urusan
pemerintahaan
dari Bupati
Kepada Camat
(KDH)
% 100 190 100 180 100 200
Nilai AKIP
Kecamatan
Batudaa
Nilai C C C C CC B
2.
Tertib
Administrasi
Barang/ Aset
Daerah Di
Kecamatan
% 100 100 100 100 75 75
3.
Persentase
Temuaan
Inspektorat
yang Ditindak
Lanjuti
% - - - - - -
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan Evaluasi bertujuan
agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka
pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula
analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan Pembandingan
pembandingan antara lain : kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. kinerja nyata
dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain
yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. kinerja nyata dengan kinerja
di kecamatan lain atau dengan standar nasional.
ge 41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 41
LKIP 2018
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran 1 indikator
kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo
tahun 2016-2021.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka
Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara
tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo tahun 2016 - 2021
Adapun Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka
Menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 3,5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi
Kecamatan Batudaa Tahun 2018
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Realisasi
2018 Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1.
Meningkatnya
Pelayanan Prima
Di Kecamatan
Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat Meliputi
:
Nilai 79,58 87 79,58
- KK Dan e-KTP % 335 335 100 %
- Dispensasi Nikah Jumlah 19 19 100 %
- Pengurusan
SPPHT Lembar 27 27 100 %
- Pelayanan Umum
Lainnya % 25 25 100 %
Jumlah Kegiatan
yang diberikan
difasilitasi oleh
Kecamatan
Kegiatan 8 8 100 %
ge 42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 42
LKIP 2018
2.
Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja Yang
Berkualitas
Jumlah Desa yang
telah melaksanakan
Musrenbang Desa Desa 8 8 100 %
Jumlah desa yang
menyampaikan
laporan atau
Dokumen Tepat
Waktu
Desa 8 8 100 %
RPJMDesa Dokumen 8 8 100 %
APBDesa Dokumen 8 8 100 %
RKPDesa Dokumen 8 8 100 %
Musrenbang Desa Dokumen 8 8 100 %
Jumlah Desa yang
telah memiliki BPD Desa 8 8 100 %
Penurunan Tindak
Kriminal % 100 95 95 %
Jumlah Pelanggaran
Perda yang ditindak
lanjuti
Kegiatan 0 0 0
Jumlah Desa yang
sudah upaya
preventif terhadap
Penanggulangan
Bencana
Desa 8 8 100 %
Prosentase
Kecukupan Sarana
dan Prasarana
% 100 100 100 %
Prosentase
Pemenuhan SDM
yang mempunyai
kualitas
Orang 35 30 85,71
Jumlah Pemenuhan
SDM Orang 35 30 85,71
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional
ge 43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 43
LKIP 2018
Adapun Perbandingan realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 3,6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Indikator Sasaran Target Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
Target
Standar
Nasional
Keterangan
1 2 3 4 5
Indeks Kepuasan
Masyarakat Kecamatan
Batudaa
87 79,58 - Tidak Ada
Standar
Nasional
Persentase Layanan Sesuai
SOP 85,55 % 85,55 % -
Tidak Ada
Standar
Nasional
Penyerapan Anggaran 100 % 100 % - Tidak Ada
Standar
Nasional
SAKIP Kecamatan B B - Tidak Ada
Standar
Nasional
Prosentase Tindak Lanjut
Atas Rekomendasi
BPK/APIP
100 % 100 % - Tidak Ada
Standar
Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta
Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.
Penyebab Keberhasilan / Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Penyebab Keberhasilan:
a. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah
sebesar 79,58 dari target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018
b. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2018 dengan penyerapan anggaran mencapai
99,69% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi
b. Untuk tahun 2018 nilai IKM dengan skor 79,58 dengan kategori Baik
c. Pemberdayaan SDM yang ada di Kecamatan Batudaa
d. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia
Penyebab Kegagalan:
ge 44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 44
LKIP 2018
a. Jumlah personil Kecamatan Batudaa secara kualitas dan kuantitas masih kurang
memadai, karena ada yang pensiun, mutasi promosi, belum ada gantinya dan kurangnya
SDM yang menguasai secara teknis;
b. Belum terpenuhinya sarana peralatan operasional untuk pelayanan kepada masyarakat
yang memadai;
Langkah langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:
a. Mengusulkan penambahan anggaran;
b. Meningkatkan kualitas SDM dengan In House Training, diikutkan diklat teknis dan
rangkap jabatan;
c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran
pelayanan perizinan;
e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih
maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pelaksanaan program kerja di Kecamatan Batudaa disusun dan dituangkan dalam
perencanaan strategis (RENSTRA) tahun 2016 -2021 yang penjabaran opersional rencana
tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten
Gorontalo dan sesuai dengan VISI : “ Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju
Masyarakat Madani “, dan MISI : “Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan
Dinamis” Bupati Gorontalo Tahun 2016-2021. Pada penyusunannya juga memperhatikan
tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam
penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan
mengoptimalkan potensi di wilayah.
Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektitas
koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap
program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.
Tabel. 3,7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Batudaa Tahun 2018
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan SDM
Anggaran
%
Capaian
%
1 2 3 4 5 6 7
ge 45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 45
LKIP 2018
1.
Meningkatnya
Pelayanan Prima
Di Kecamatan
Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat Meliputi
:
Nilai 87 - 79,58
- KK Dan e-KTP % 335 - 100
- Dispensasi Nikah Jumlah 19 100 100
- Pengurusan
SPPHT Lembar 27 27 100
- Pelayanan Umum
Lainnya % 25 25 100
Jumlah Kegiatan
yang diberikan
difasilitasi oleh
Kecamatan
Kegiatan 8 100 100
2.
Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja Yang
Berkualitas
Jumlah Desa yang
telah melaksanakan
Musrenbang Desa 8 Desa 8 100 100
Jumlah desa yang
menyampaikan
laporan atau
Dokumen Tepat
Waktu
Desa 8 100 100
RPJMDesa Dokumen 8 - -
APBDesa Dokumen 8 - -
RKPDesa Dokumen 8 - -
Musrenbang Desa Dokumen 10 - -
ge 46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 46
LKIP 2018
Jumlah Desa yang
telah memiliki BPD Desa 8 - -
Penurunan Tindak
Kriminal % 100 95 95 %
Jumlah Pelanggaran
Perda yang ditindak
lanjuti
Kegiatan 0 0 0
Jumlah Desa yang
sudah upaya
preventif terhadap
Penanggulangan
Bencana
Desa 8 100 100
Prosentase
Kecukupan Sarana
dan Prasarana
% 100 100 100
Prosentase
Pemenuhan SDM
yang mempunyai
kualitas
Orang 35 100 100
Jumlah Pemenuhan
SDM Orang 35 100 100
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu
tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja
organisasi Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, sebagai berikut :
SASARAN 1 :
Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan
ge 47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 47
LKIP 2018
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 3 (tiga) kegiatan, yang
operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp
100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk belanja listrik, belanja surat
kabar/majalah, belanja kawat/faksimili/internet/TVkabel/TV Satelit selama 12
bulan.
. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.8
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Waktu
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air Dan
Listrik
100
%
12
Bulan
12
Bulan 100 %, Berhasil 100 %
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 102.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp
102.750.000,- atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan
jasa pengelolaan keuangan, honorarium tenaga kontrak yang dipekerjakan di
kecamatan selama 12 bulan.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.9
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
ge 48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 48
LKIP 2018
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Waktu
Penyediaan
Administrasi
Jasa Keuangan
100
%
12
Bulan
12
Bulan
100
% Berhasil 100 %
c. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar 180.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp
179.713.751,- atau 99,73%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan
Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih, Penggantian Suku
Cadang, BBM Operasional Kenderaan Camat, Cetak dan Penggadaan, Makanan
Dan Minuman Rapat Kegiatan, Pakaian Dinas untuk satu tahun anggaran.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut ini :
Tabel 3.10
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah dan jenis
alat tulis kantor
yang disediakan
100
%
37
Jenis
37
Jenis
100
% Berhasil 100 %
ge 49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 49
LKIP 2018
2
Jumlah dan jenis
kendaraan dinas/
operasional
yang disediakan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
100
%
R2 2
Unit
R4 1
Unit
R2 2 Unit
R4 1
Unit
99,05
% Berhasil 100 %
3.
Jumlahdan jenis
barang cetakan
dan
penggandaan
yang disediakan
100
% 7 Jenis 7 Jenis
100
% Berhasil 100 %
4.
Jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapanny
a yang diadakan
100
%
25
Pasang
25
Pasang
100
% Berhasil 100 %
5.
Jumlah pakaian
khusus hari-hari
tertentuyang
diadakan
100
%
32
Pasang
32
Pasang
100
% Berhasil 100 %
6.
Jumlah orang
yang disediakan
makanan dan
minuman
100
%
2000
Orang
2000
Orang
100
% Berhasil 100 %
d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 166.721.000,- dan terealisasi sebesar Rp
165.475.450,- atau 99,25%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Gorontalo selama 15 Kali.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.11
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
No. Indikator Capaian Tahun 2018 Kategori Target
ge 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 50
LKIP 2018
Kinerja 2017
Target Realisasi Nilai
Capaian
Akhir
RPJMD
(2021)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100 % 15
Kali 15 Kali
99,25
% Berhasil 100 %
e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
26.700.000,- atau 99,44%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten Gorontalo dan Propinsi Gorontalo selama 55
Kali.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.13
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
100 % 15
Kali 15 Kali
99,44
% Berhasil 100 %
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu
tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja
organisasi Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program dan 5 (lima) Kegiatan dan
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batudaa, yang operasionalnya didukung oleh
kegiatan-kegiatan.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27,500.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 27,500.000,- atau 100 %, Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Pengadaan
ge 51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 51
LKIP 2018
Kendaraan Roda Dua Trantib untuk Motor Dinas Kepala Seksi Ketenteraman,
Ketertiban Dan Lingkungan Hidup. Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat
terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.14
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah dan
jenis
kendaraan
dinas/operasio
nal yang
diadakan
100
%
1
Unit
1
Unit
100
% Berhasil 100
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 56.500,000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 56.500,000,- atau 100 %, Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
Pengadaan Kuris Kerja Pejabat, Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Pengadaan Kursi
Kerja Staf, Pengadaan Meja Kerja Staf, Pengadaan Meja dan Kursi Rapat dan
Lemari Arsip untuk Fasiltas Gedung Kantor Camat.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.15
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah Dan
Jenis
Perlengkapan
Gedung Kantor
Yang Diadakan
100
% 6 Jenis 6 Jenis
100
% Berhasil 100 %
c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
ge 52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 52
LKIP 2018
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp. 20.000.000,- atau 100 %, Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Pengadaan
AC Split untuk Fasiltas Gedung Kantor Camat.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.16
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah dan
jenis peralatan
gedung
kantoryang
diadakan
100
%
4
Unit
4
Unit
100
% Berhasil 100 %
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp
7.800.000,- atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran Jasa
Narasumber PKK dan Jasa Imam Wilayah di Kecamatan Batudaa
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.17
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Peningkatan Keberdayaan Lmbaga
Masyarakat Perdesaan
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Jumlah dan
Jenis Lembaga
Masyarakat
Desa yang
diberdayakan
100
%
2
Lembaga
2
Lembaga
100
% Berhasil
100
%
ge 53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 53
LKIP 2018
b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batudaa
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.
Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan
merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang
hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan
lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.
Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat
juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang
dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publikAdapun pencapaian sasaran
tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.18
Pencapaian Target Kinerja Atas Sasaran Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa
No. Indikator
Kinerja
Capaian
2017
Tahun 2018
Kategori
Target
Akhir
RPJMD
(2021) Target Realisasi
Nilai
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Hasil Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Batudaa
79,23 87 79,58 79,58
% Berhasil 95
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu
tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja
organisasi Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, sebagai berikut :
ge 54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 54
LKIP 2018
Untuk sasaran 2 ini belum ada Program dan Kegiatan dilaksanakan yang sesuai dengan
Cascading Kantor Camat Batudaa karena terbatasnya anggaran.
a. Realisasi Anggaran
Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo dalam pelakanaan
Program dan Kegiatan, terdapat beberapa faktor Penghambat yang menjadi permasalahan yakni
keterbatasan anggaran yang tersedia Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Batudaa mendapat
alokasi dan sebelum perubahan anggaran Rp. 2.003.092.454,- yang teridiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 1.450.512.454,- dan Belanja Langsung Rp. 552.580.000,- dan setelah
perubahan sebesar Rp. 2.108.702.108,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.500.222.108,- dan belanja langsung sebesar Rp. 608.480.000,- untuk membiayai 3 (Tiga)
Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan.
Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo. Ini terlihat dalam beberapa program dan kegiatan yang diusulkan
dalam Rencana Kerja Tahun 2018 terpaksa harus ditiadakan ataupun program dan kegiatan tersebut
jika diteruskan maka yang dilakukan adalah partisipasi/swakelola yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri sipil yang berada di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
Disamping adanya laporan akuntabilitas kinerja, perlu juga diuraikan Akuntabilitas
keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
ketaatan peraturan perundang-undangan. Secara umum realisasi keuangan tidak termasuk belanja
pegawai berupa gaji maupun tunjangan hingga 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018
NO KEGIATAN
ANGGARAN
SEBELUM
PERUBAHAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6
I BELANJA TIDAK
LANGSUNG 1.450.512.454 1.500.222.108 1.428.068.752
SASARAN 2 :
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas
ge 55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 55
LKIP 2018
BELANJA PEGAWAI 1.450.512.454 1.500.222.108 1.428.068.752
Gaji dan Tunjangan serta
Tambahan Penghasilan PNS 1.450.512.454 1.500.222.108 1.428.068.752
II BELANJA LANGSUNG 552.580.000 608.480.000 606.589.201 99.69
1 Program Pelayanan
Administrasi perkantoran 436.559.000 496.680.000 494.789.201 99.61
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 20.300.000 20.300.000 100
1.2 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 94.350.000 102.750.000 102.750.000 100
1.3 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 180.209.000 180.209.000 179.713.751 99.73
1.4 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 100.000.000 166.721.000 165.475.450 99.25
1.5 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah 32.000.000 26.700.000 26.550.000 99.44
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 108.221.000 104.000.000 104.000.000 100
2.1 Pengadaan Kenderaan Dinas /
Operasional 20.000.000 27.500.000 27.500.000 100
2.2 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 56.500.000 56.500.000 56.500.000 100
2.3 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100
2.4 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 8.221.000 - - -
2.5 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan/dinas 3.500.000 - - -
3 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
7.800.000 7.800.000 7.800.000 100
3.1
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
7.800.000 7.800.000 7.800.000 100
Total 2.003.092.454 2.108.702.108 2.034.657.953 96.49
ge 56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 56
LKIP 2018
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Belanja SKPD Kantor Camat Batudaa Tahun
Anggaran 2018 setelah perubahan terdapat peningkatan sebesar Rp. 55,900.000,- secara fisik dapat
terealisasi sebesar 100 %, sedangkan untuk keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.
1.890.799,- atau 0,31 %
ge 57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 57
LKIP 2018
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batudaa selain
merupakan media atau alat komunikasi pertanggungjawaban, berfungsi pula sarana peningkatan
Kinerja Pemerintah. selain sebagai sarana pertanggung jawaban, LKIP juga dapat digunakan
sebagai sarana introspeksi diri, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya
Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis (Good Government) di lingkungan Pemerintah
Kecamatan Batudaa. Disamping itu LKIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan
diperoleh peningkatan kinerja yang baik.
Berkenaan dengan Visi yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kecamatan Batudaa
berharap bisa tampil dan selalu berperan aktif serta akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berkesinambungan di
Kecamatan Batudaa.
Secara rinci dalam Bab III diatas telah disampaikan capaian Kinerja Kecamatan Batudaa
dalam Tahun 2018 secara umum sudah cukup baik, dan termasuk berhasil. Namun demikian harus
disadari dalam pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, sehingga kita semua mawasdiri dan membenahi diri untuk menghadapi
tantangan baru pada tahun mendatang.
4.2 Saran
Beberapa Saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini, bahwa dalamrangka
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Batudaa adalah sebagai
berikut:
1. Perlu adanya dukungan dana dari semua pihak dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Batudaa.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi mengingat tugas-tugasdi
Kecamatan Batudaa sangat kompleks.
Tantangan ataupun kendala yang dihadapi pada tahun 2018 antara lain masih terbatasnya
kuantitas dan kualitas Sumber daya Aparatur pada Kecamatan Batudaa, untuk itu kedepannya
kiranya hal ini dapat diatasi dengan menambah jumlah PNS pada Kecamatan Batudaa serta
meningkatkan Kapasitas Aparatur yang telah ada Melalui Pendidikan dan Pelatihan sehingga
nantinya dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
ge 58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batudaa Tahun 2018
Page 58
LKIP 2018
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah
Kecamatan Batudaa Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapatbermanfaat bagi pihak-pihak
yang berkepentingan.Demi terciptanya sinergitas lembaga-lembaga pemerintahan di daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan kemasyarakatan dalam mewujudkan
Pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang Bersih, Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum,
Sejahtera dan Mandiri.
Batudaa, Januari 2019
CAMAT BATUDAA
FADLI POHA, SE. M.Si
PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Prof.Dr.Ir. H.NELSON POMALINGO, M.Pd
Jabatan : BUPATI GORONTALO
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Limboto, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Prof.Dr.Ir. H.NELSON POMALINGO, M.Pd FADLI POHA, SE. M.Si
PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
PEMBINA PENATA TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP.197211101996061001
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SRI ERNAWATY TJEI PAUWENI, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN
BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si SRI ERNAWATY TJEI PAUWENI, S.Pd
PEMBINA PENATA, TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19680317 199301 2 003
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ROSPIN GASIM, S.SOS
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si ROSPIN GASIM, S.KM
PEMBINA PENATA TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19631229 198503 1 011
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : MASLAN PAUWENI, M.Pd
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si MASLAN PAUWENI, M.Pd
PEMBINA PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630501 198410 1 014
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SRI FATMAH B. PULUHULAWA
Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : FADLI POHA, SE. M.Si
Jabatan : CAMAT BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si SRI FATMAH B. PULUHULAWA
PEMBINA PENATA, TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630101 198604 2 009
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FEMY LAYUHIBU, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd FEMY LAYUHIBU, SE
PENATA TKT I PENATA MUDA TKT I NIP. 19721110 198606 1 001 NIP. 19871117 201101 2 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NOVITA TALUDIO, S.SOS
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN BATUDAA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN BATUDAA
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd NOVITA TALUDIO, S.SOS
PENATA TKT I PENATA NIP. 19721110 198606 1 001 NIP. 19780820 201001 2 002
REVISI PERJANJIAN KINERJA
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Meningkatnya Pelayanan Prima Di
Kecamatan
Prosentase Cakupan Layanan
Administrasi Perkantoran
100 %
Prosentase Cakupan Layanan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa
87
Prosentase Tingkat Kepatuhan
Aparatur
100 %
2.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Kelancaran Pelayanan
Kependudukan (KK dan Mutasi)
100 %
Prosentase Keluhan / Aduan
Keamanan Dan Ketertiban Yang
Ditidaklanjuti
100 %
Cakupan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
100 %
Prosentase Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
100 %
Prosentase Tingkat Ketepatan Waktu
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
100 %
Prosentase Sumber Daya Aparatur
Yang Memiliki Kompetensi Sesuai
Bidangnya
100 %
Program Anggaran (Rp.) Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp. 496.680.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp. 104.000,000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. -
4. Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan Rp. 7.800.000,-
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Rp. -
6. Program Penataan Administrasi
Kependudukan Rp. -
7. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Rp. -
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Rp. -
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Rp. -
Limboto, Oktober 2018
BUPATI GORONTALO CAMAT BATUDAA
Prof.Dr.Ir. H.NELSON POMALINGO, M.Pd FADLI POHA, SE. M.Si
PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004
REVISI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS KECAMATAN
ESELON III-b
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Meningkatnya Pelayanan Prima Di
Kecamatan
Prosentase Cakupan Layanan
Administrasi Perkantoran 100 %
Prosentase Cakupan Layanan Sarana
dan Prasarana Aparatur 100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa 87
Prosentase Tingkat Kepatuhan
Aparatur 100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
PEMBINA PENATA TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19721110 199606 1 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ESELON IV-a
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Tingkat Layanan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si ROSPIN GASIM, S.KM
PEMBINA PENATA TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19631229 198503 1 011
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
ESELON IV-a
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Penataan Administrasi
Kependudukan
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si SRI ERNAWATY TJEI PAUWENI, S.Pd
PEMBINA PENATA, TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19680317 199301 2 003
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ESELON IV-a
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban Dan
Keamanan
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si MASLAN PAUWENI, M.Pd
PEMBINA PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630501 198410 1 014
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
ESELON IV-a
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Wawasan Kebangsaan
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
FADLI POHA, SE. M.Si SRI FATMAH B. PULUHULAWA
PEMBINA PENATA, TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630101 198604 2 009
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ESELON IV-b
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Tingkat Ketepatan Waktu
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd FEMY LAYUHIBU, SE PENATA TKT I PENATA MUDA TKT I NIP. 19721110 198606 1 001 NIP. 19871117 201101 2 001
REVISI PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ESELON IV-b
SKPD : KECAMATAN BATUDAA
TAHUN ANGGARAN : 2018
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang
Berkualitas
Prosentase Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
100 %
Batudaa, Oktober 2018
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd NOVITA TALUDIO, S.SOS
PENATA TKT I PENATA NIP. 19721110 198606 1 001 NIP. 19780820 201001 2 002
REVISI MEKANISME PENGUKURAN KINERJA 2018
NO
SASARAN
STRATEGI
S
PROGRAM/KEGIATA
N
INDIKATO
R KINERJA
TARG
ET PENJELASANNYA
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Meningkatnya
Pelayanan
Prima
Di Kecamatan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
- Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Prosentase
Cakupan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
Jumlah Penyediaan yang akan
dilaksanakan
Jumlah Penyediaan yang akan
diprogramkan
di Kecamatan Batudaa
12
-------
12
X 100
2.
Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja Yang
Berkualitas
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Pengadaan Kenderaan
Dinas/ Operasional
- Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
- Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Prosentase
Cakupan
Layanan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
100 %
Jumlah Dan Jenis Yang Akan
Dilaksanakan
Jumlah yang akan
diprogramkan
di Kecamatan Batudaa
5
-----
5
X 100
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Batudaa
87 Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur
Total Unsur Yang Terisi
X Nilai Penimbang=IKM
TW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya Pelayanan Prima Prosentase Cakupan Layanan Administrasi
Di Kecamatan Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa
Prosentase Tingkat Kepatuhan
Aparatur
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Jumlah pelayanan kependudukan
Berkualitas yang ditangani (KK dan Mutasi)
Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan di
Masyarakat
Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan
Formal
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA
FADLI POHA, SE. M.Si
PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004
2 Orang - - - 2 Orang
6 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
2 Lembaga - - - 2 Lembaga
55 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 10 Orang
10 Kegiatan - 3 Kegiatan 5 Kegiatan 2 Kegiatan
80 Orang - - - 80 Orang
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
87 - - - 87
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
100 % 15 % 60 % 85 % 100 %
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Prosentase Cakupan Layanan Administrasi
KecamatanPerkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Batudaa
Prosentase Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA SEKRETARIS KECAMATAN
FADLI POHA, SE. M.Si JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd
PEMBINA PENATA TINGKAT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19721110 199606 1 001
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS KECAMATAN
ESELON III-b
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTARGET TRIWULAN
87 - - - 87
100 % 15 % 60 % 85 % 100 %
100 % 25 % 50 % 75 % 100 %
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jumlah Pelayanan Kependudukan yang ditangani (KK dan Mutasi) 55 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 10 Orang
Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan Dan Pendukungnya 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 4 Laporan
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
FADLI POHA, SE. M.Si SRI ERNAWATY TJEI PAUWENI, S.Pd
PEMBINA PENATA TINGKAT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19680317 199301 2 003
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
ESELON IV-a
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Lembaga - - - 2 Lembaga
Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat6 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 1 Orang
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
FADLI POHA, SE. M.Si ROSPIN GASIM, S.SOS
PEMBINA PENATA TKT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19631229 198503 1 011
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ESELON IV-a
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja KecamatanJumlah Biaya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam
Kehidupan Beragama10 Kegiatan - 3 Kegiatan 5 Kegiatan 2 Kegiatan
Jumlah Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya
Bangsa35 Orang - - - 35 Orang
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FADLI POHA, SE. M.Si SRI FATMAH PULUHULAWA
PEMBINA PENATA TINGKAT I
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630101 198604 2 009
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
ESELON IV-a
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
Batudaa, Oktober 2018
CAMAT BATUDAA KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
FADLI POHA, SE. M.Si MASLAN PAUWENI, M.Pd
PEMBINA PEMBINA
NIP. 19690829 200003 1 004 NIP. 19630501 198410 1 014
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ESELON IV-a
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
- - 80 Orang1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja KecamatanJumlah Satuan Keamanan Lingkungan Di
Masyarakat80 Orang -
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja KecamatanJumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan - - - 1 Laporan
Batudaa, Oktober 2018
SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd FEMY LAYUHIBU, SE
PENATA TINGKAT I PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19721110 199606 1 001 NIP. 19871117 201101 2 001
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ESELON IV-b
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2 Orang - - - 2 Orang
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan2 Orang - - - 2 Orang
Batudaa, Oktober 2018
SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JAMALUDIN BOBIHU, S.Pd NOVITA TALUDIO, S.SOS
PENATA TINGKAT I PENATA
NIP. 19721110 199606 1 001 NIP. 19780820 201001 2 002
REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ESELON IV-b
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET TRIWULAN
MEKANISME PENGUKURAN KINERJA 2019
NO SASARAN
STRATEGIS
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TAR
GET PENJELASANNYA
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Meningkatnya
Pelayanan
Prima
Di Kecamatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
- Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
- Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor
Prosentase
Cakupan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100 %
Jumlah Penyediaan yang akan
dilaksanakan
Jumlah Penyediaan yang akan
diprogramkan
di Kecamatan Batudaa
12
-------
12
X 100
2.
Terwujudnya
Akuntabilitas
Kinerja Yang
Berkualitas
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
- Pengadaan
Kenderaan
Dinas/
Operasional
- Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
- Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Dinas
- Pemeliharaan
Prosentase
Cakupan
Layanan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100 %
Jumlah Dan Jenis Yang Akan
Dilaksanakan
Jumlah yang akan
diprogramkan
di Kecamatan Batudaa
5
-----
5
X 100
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Kecamatan
Batudaa
90 Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur
Total Unsur Yang Terisi
X Nilai Penimbang=IKM