LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA POLITIK ......rahmatNyalah penelitian yang berjudul ― Politik Hukum Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah Disahkannya

i

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

SEBELUM DAN SETELAH DISAHKANNYA UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

TIM PENELITI

Ketua : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH, MKn, LLM (NIDN. 0016058202) Anggota : Kadek Sarna, SH., M.Kn (NIDN. 0024048106) I Made Budi Arsika, SH, LLM (NIDN. 0010068102)

Dibiayai dari dana DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014 Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda

Nomor : 237-10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014/ Tertanggal 14 Mei 2014

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN MUDA

Judul Penelitian : Politik Hukum Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah Disahkannya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti :

a. Nama lengkap dengan gelar : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM b. NIP/NIDN : 19820516 200501 2 020 / 0016058202 c. Pangkat/Gol : III/c / Penata d. Jabatan Fungsional/Stuktural : Lektor e. Pengalaman penelitian : (terlampir dalam CV) f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum g. Fakultas : Hukum h. Alamat Rumah / HP : Jl. Kerta Petasikan IX/11, Denpasar 80224 i. E-mail : [email protected] Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang

Pembimbing :

a. Nama lengkap dengan gelar : Prof.Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH b. NIP/NIDN : 19530401 198003 1004 c. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV-d d. Jabatan Fungsional/Stuktural : Guru Besar / Dekan Fakultas Hukum UNUD e. Pengalaman penelitian : (terlampir dalam CV) f. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum g. Fakultas : Hukum

Kerjasama (jika ada)

a. Nama Instansi : - b. Alamat : - Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah )

Denpasar, 27 November 2014 Mengetahui, Ketua Peneliti,

(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM)

NIP. 19820516 200501 2 020

iii

PRAKATA

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan

rahmatNyalah penelitian yang berjudul ― Politik Hukum Pengaturan Sistem

Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah Disahkannya UU No.5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara‖ dapat terselesaikan laporan akhir penelitian ini .

Kami menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini dapat terselesaikan karena

bantuan banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa

terima kepada :

1. Rektor Universitas Udayana

2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Udayana beserta seluruh staff

Lembaga Penelitian Universitas Udayana

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta staff

4. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kami menyadari dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh

karena itu saran dan kritik bagi penyempurnaan laporan penelitian ini sangat kami

harapkan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga hasil

penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu hukum terutama terkait dengan bidang hukum kepegawaian.

Denpasar, 27 November 2014

Tim Peneliti

iv

ABSTRACT

The civil servants of the Republic of Indonesia’s , approximately 4.5 million people. In the management of civil servants in Indonesia, there are still some fundamental issues such as: the four basic issues, namely: the first is not embedded culture of performance and service culture, so it is difficult to dismiss civil servants by reason of not reaching performance; PNS serve a second job is not currently regarded as a profession that has a professional service standards, codes of professional conduct, and the development of professional competencies that must be respected, maintained, and used as the basis for a wide range of policies and human resource management; The third is the growing amount of political influence symptoms, kinship, economic relations, and various other relationships in human resource management, and the fourth is the difficulty of enforcing integrity and prevent the occurrence of deviant behavior in the bureaucracy.

To overcome these problems, the amendments to the regulations governing the Civil Service felt needed to be changed for the purpose of managing the government bureaucracy to the professional bureaucracy in serving the community, through the development of human resource potential by implementing open career system based on human resource management with forward the merit system was then regulate with Law 5 2014 of the Civil Administrative State. The concept of State Civil Apparatus is something new, so researchers are interested in making research titled ―Political Law Officer System Settings in Indonesia Before and After the passing of Law No. 5 of 2014 on Civil Administrative State.‖

The purpose of this study is to analyze the concept of State Civil Apparatus as new developments in employment law in Indonesia and identify the comparative position, function, and the rights and obligations of the Civil Service before and after the passing of the Civil Administrative Law State.

This research is a normative law using historical approach (historical approach), approach to law (statute approach), the comparative approach (comparative approach) and analytical approach / concept (analytical conceptual approach). The Sources of primary legal materials, secondary and tertiary concerning staffing system in Indonesia.

Conclusion civilian apparatus state is the state apparatus consisting of a Civil Servant (PNS) and Government Employees to Work Agreement (first aid). The status, rights, civil liability in contrast to first-aid, so expect the government to immediately implement the rules relating to first aid and taking care to match the load first aid first aid performance. Key words: Political of Law, Civil Servant, Civil Administrative State Government

Employees with Employment Agreement

v

RINGKASAN

Aparatur Negara Republik Indonesia, hingga saat ini berjumlah sekitar 4,5 juta orang. Dalam pengelolaan pegawai negeri di Indonesia, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yakni : empat permasalahan dasar, yakni: pertama belum tertanamnya budaya kinerja dan budaya pelayanan, sehingga sangat sulit untuk memberhentikan PNS dengan alas an tidak tercapainya kinerja; kedua pekerjaan tempat PNS mengabdi saat ini belum dipandang sebagai sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, kode etik profesi, dan pengembangan kompetensi profesi yang harus dihormati, dijaga, dan dijadikan dasar dalam berbagai kebijakan dan manajemen SDM; ketiga adalah kian besarnya gejala pengaruh politik, hubungan kekerabatan, hubungan ekonomi, dan berbagai relasi lain dalam manajemen SDM, dan yang keempat adalah adalah sulitnya menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perubahan atas ketentuan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil dirasakan perlu diubah dengan tujuan untuk menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dengan mengedepankan merit sistem Dengan itu maka diundangkanlah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Konsep Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang baru, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah Disahkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Aparatur Sipil Negara sebagai perkembangan baru dalam hukum kepegawaian di Indonesia dan mengidentifikasi perbandingan kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah disahkannya UU Aparatur Sipil Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan analisis /konsep (analyticalor conceptual approach). Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menyangkut sistem kepegawaian di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh aparatur sipil negara merupakan aparatur negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedudukan,hak, kewajiban PNS berbeda dengan PPPK, sehingga diharapkan pemerintah bisa segera menerapkan aturan terkait dengan PPPK dan memperhatikan kesejahteraan PPPK agar sesuai dengan beban kinerja PPPK. Kata-kata kunci : Politik Hukum, Pengaturan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

vi

DAFTAR ISI

JUDUL ............................................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii PRAKATA ....................................................................................................... iii ABSTRACT ..................................................................................................... iv RINGKASAN .................................................................................................. v DAFTAR ISI .................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 5

2.1 Politik Hukum .......................................................................... 5 2.2 Birokrasi ................................................................................... 5 2.3 Administrasi Kepegawaian ...................................................... 6

2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri .......................................... 6 2.3.2 Kedudukan Pegawai Negeri ......................................... 7 2.3.3 Sistem Pembinaan ........................................................ 7

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN................................... 11

3.1 Tujuan Penelitian ..................................................................... 11 3.2 Manfaat Penelitian ................................................................... 11

BAB IV METODE PENELITIAN ................................................................ 12

4.1 Jenis Penelitian ......................................................................... 12 4.2 Metode Pendekatan .................................................................. 12 4.3 Sumber Bahan Hukum ............................................................. 13 4.4 Teknis Analisis Bahan Hukum ................................................. 14

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 15

5.1 Konsep Aparatur Sipil Negara ................................................. 15 5.2 Perbandingan Kedudukan, Fungsi, serta Hak dan kewajiban

Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah disahkannya UU Aparatur Sipil Negara .............................................................. 20

BAB VI PENUTUP ....................................................................................... 42

6.1 Kesimpulan .............................................................................. 42 6.2 Saran ......................................................................................... 42

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURICULLUM VITAE TIM PENELITI LOG BOOK JUSTIFIKASI ANGGARAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Negara Republik Indonesia, hingga saat ini berjumlah sekitar 4,5 juta

orang. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Eko Prasojo, sebenarnya jumlah tersebut rasionya hanya mencapai 1,83%

dari total 244,8 juta jiwa yang harus dilayani.1 Meskipun rasionya masih kurang

memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan tugasnya namun 4,5 juta personel

juga bukan merupakan jumlah yang sedikit, yang memerlukan system birokrasi dan

manajerial yang professional untuk memastikan setiap aparat dapat melakukan tugas

dan kewajibannya sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang sesuai. Peranan

aparatur Negara dalam penyelenggaraan Negara sangatlah penting dan strategis. Hal

itu tentunya disadari oleh setiap pemimpin bangsa ini, sehingga pengaturan terhadap

system birokrasi dan pengelolaan aparatur Negara mengalami perubahan mengikuti

kebijakan dari masing-masing era pemerintahan.

Jika menilik ke belakang, pada awalnya pengaturan terkait dengan apartur

Negara, diatur dalam ketentuan UU No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kepegawaian. UU ini disahkan oleh Presiden Soekarno di era orde lama.

Pengaturan mengenai aparatur Negara yang pada masa itu menggunakan istilah

pegawai masih sederhana, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok terhadap

pelaksanaan tugas pegawai, khusunya pegawai negeri sipil. Pada masa orde baru,

dibawah kepimpinan Presiden Soeharto, UU No. 18 tahun 1961 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian digantikan oleh UU No. 8 tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1974 sudah

lebih luas cakupannya dan memuat aturan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal

pokok dalam bidang kepegawaian diantara menjelaskan lebih rinci siapa yang

dimaksud dengan pegawai negeri dan pegawai negeri sipil. Setelah berlaku sebagai

undang-undang selama kurang lebih 25 tahun, pada era reformasi, yakni di tahun

1999 UU No. 8 tahun 1974 direvisi dengan ditetapkannya UU No.43 tahun 1999

tentang Perubahan Atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

1 Artikel, Jumlah PNS Sedikit Tapi Terlihat Banyak, http://www.menpan.go.id/berita-

terkini/996-jumlah-pns-sedikit-tapi-terlihat-banyak

2

Dengan ditetapkannya UU No.43 tahun 1999 maka pengaturan terhadap aparatur

Negara di tiap era pemerintahan ada yang mewakili, sehingga dapat dipelajari politik

hukum masing-masing era pemerintahan khususnya di bidang hukum kepegawaian.

Meskipun perkembangan hukum kepegawaian sudah dimulai sejak era orde

lama, namun dikarenakan adanya kesadaran akan arti penting keberadaan aparatur

Negara atau yang lebih dikenal dengan istilah pegawai negeri, maka pengaturan di

bidang hukum kepegawaian, sangat tergantung pada kebijakan politik dari penguasa

di masanya. Hal ini dapat dilihat pada pengeturan terhadap pegawai negeri,

khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era orde baru yang memfokuskan

penyelenggaraan pembangunan pada peningkatan pembangunan dan posisi pegawai

negeri sipil sebagai pendukung dari pemerintah yang berkuasa pembatasan aktivitas

PNS juga didasarkan pada kebutuhan pemerintah saat itu. Berdasarkan pada

peraturan pelaksana UU No. 8 tahun 1974, yakni Peraturan Pemerintah No. 30 tahun

1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan adanya pembatasan

terhadap aktivitas ekonomi para PNS.2 Dengan ditetapkannya UU No.43 tahun 1999

semangat reformasi turut menjiwai pengaturan terhadap aktivitas PNS. Keinginan

untuk memastikan bahwa PNS mampu bersikap netral dan tidak lagi menjadi alat

politik bagi pemerintah yang berkuasa terlihat jelas dalam ketentuan Peraturan

Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP No.53 tahun 2010 tersebut dengan tegas dinyatakan adanya pembatasan

terhadap aktivitas politik bagi PNS.3

Semangat reformasi untuk memastikan netralitas PNS sepertinya belum

sepenuhnya berhasil, Wakil Walikota Bekasi, Ahmad Syaikhu mengumpakan bahwa

pada saat orde baru birokrasi yang menguasai politi, namun setelah masa orde baru

maka politik yang menguasai birokrasi. Permasalahan-permasalahan terkait dengan

tugas dan tanggung jawabpegawai negeri tidak hanya terbatas pada keterlibatan

kepentingan politik yang sangat besar di masa sekarang ini yang mampu

mempengaruhi kinerja pegawai negeri. Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengidentifikasi permasalahan mendasar

dalam Sumber Daya Manusia birokrasi di Indonesia. Menurut beliau ada empat

2 Pasal 3 ayat (1) huruf o, p, q, r PP No.30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Negeri Sipil 3 Pasal 4 angka 12 – 15 PP No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3

permasalahan dasar, yakni: pertama belum tertanamnya budaya kinerja dan budaya

pelayanan, sehingga sangat sulit untuk memberhentikan PNS dengan alas an tidak

tercapainya kinerja; kedua pekerjaan tempat PNS mengabdi saat ini belum dipandang

sebagai sebuah profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, kode etik profesi,

dan pengembangan kompetensi profesi yang harus dihormati, dijaga, dan dijadikan

dasar dalam berbagai kebijakan dan manajemen SDM; ketiga adalah kian besarnya

gejala pengaruh politik, hubungan kekerabatan, hubungan ekonomi, dan berbagai

relasi lain dalam manajemen SDM, dan yang keempat adalah adalah sulitnya

menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam

birokrasi.4

Wacana untuk mengubah ketentuan terkait sistem kepegawaian di Indonesia,

sudah ada sejak Kabinet Indonesia I, sekitar tahun 2004-2009 yang diusulkan kepada

Presiden oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat itu Taufiq

Efendy.5 Harapan UNtuk melakukan perubahan terhadap system kepagawaian

melalui aturan hukum yang baru, ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang.

Setelah rencana awalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait sistem

kepegawaian ini menjadi inisiatif presiden, dalam perkembangannya menjadi RUU

atas inisiatif DPR. Banyak pro dan kontra bermunculan terhadap keberadaan RUU

yang akan merubah birokrasi dan sistem Kepegawaian di Indonesia ini. Namun

dengan mendasarkan pada tujuan untuk menata birokrasi pemerintahan menuju

birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan

potensi sumber daya manusia dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis

pada manajemen sumber daya manusia dengan mengedepankan merit sistem, maka

pada tanggal 19 Desember 2013 RUU Aparatur Sipil Negara disetujui oleh DPR

untuk menjadi Undang-Undang,6 yang kemudian disahkan oleh Presiden Soesilo

Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai UU No.5 tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dengan diundangkannya UU ASN, maka

UU No. 8 tahun 1974 dan UU No. 43 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

4 Eko Prasojo, Seputar RUU ASN http://www.kopertis12.or.id/2013/04/29/seputar-ruu-

aparatur-sipil-negara-oleh-eko-prasojo-wamen-kemenpan-rb.html 5 Imam Alfie, Catatan Atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,

http://birokrasi.kompasiana. com/2013/12/20/catatan-atas-uu-aparatur-sipil-negara-620055.html 6 Artikel, DPR Setujui RUU ASN Menjadi UU, http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013

/des/19/7336/dpr-setujui-ruu-asn-menjadi-uu

4

UU ASN berbeda dengan ketiga Undang-Undang sebelumnya yang mengatur

mengenai pegawai negeri di Indonesia. UU ASN memperkenalkan konsep baru

dalam hukum kepegawaian di Indonesia, yakni konsep Aparatur Sipil Negara, yang

juga dijadikan judul daru UU No. 5 tahun 2014. Dengan adanya onsep baru tersebut

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Politik Hukum

Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah

Disahkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi dua masalah

hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan konsep Aparatur Sipil Negara?

2. Bagaimanakah perbandingan kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajiban

Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah disahkannya UU Aparatur Sipil

Negara?

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik Hukum

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik

Hukum di Indonesia mengemukakan bahwa sejatinya, politik hukum itu adalah

pilihan-pilihan tentang hukum Hal tersebut terkait dengan hukum-hukum mana yang

akan diberlakukan, hukum-hukum yang tidak akan diberlakukan atau dicabut, yang

kesemuanya bertujuan untuk mencapai tujuan Negara, sebagaimana tercantum dalam

pembukaan UUD 1945.7

Pemahaman lebih rinci mengenai politik hukum dapat dipahami melalui

pendapat Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa politik hukum sebenarnya

adalah cara untuk memilih cara apa yang akan digunakan urntuk menggunakan

hukum dalam mencapai tujuan sosial tertentu, yang cakupannya meliputi beberapa

pertnyaan mendasar, yakni :

- pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ?;

- kedua: cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk mencapai

tujuan tersebut?;

- ketiga, kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara

bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan?;

- keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan

kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan

tersebut?8

2.2 Birokrasi

Fritz Morstein Marx merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang

dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan tugas – tugasnya yang bersiffat

spesialisas, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur

pemerintah. Pendapat lain dikemukakan oleh Peter A. Blau dan Charles H.Page

7 Moh.Mahfud MD, 2009,Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta 8 Satjipto Rahardjo, I996,I lmu Hukum, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung,h.352-353

6

memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang

dimaksudkan untuk mencapai tugas – tugas administrative yang besar, dengan cara

menkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari banyak orang.9

Perkembangan pemahaman mengenai birokrasi sangat dipengaruhi oleh

pemikiran Max Weber. Menurut Max Weber birokrasi mendasarkan diri pada

hubungan antara kewenangan menempatkan dan mengangkat pegawai bawahan

dengan menentukan tugas dan kewajiban dimana perintah dilakukan secara tertulis;

ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan;; dan promosi kepegawaian

didasarkan atas aturan-aturan tertentu.10

2.3 Administrasi Kepegawaian

2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri

Para pegawai negeri umumnya dipahami sebagai para pejabat public, namun

tidak semua pejabat public berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang

jabatan dari suatu Negara (politieke ambtsdrager). Sebaliknya, menurut pendapat

Utrecht11, tidak setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan public, seperti

halnya seseorang yang sedang menjalani cuti sakit. Pada dewasa ini, kajian hukum

administrasi lebih memandang hubungan hukum kepegawaian sebagai suatu

openbare dienstbetrekking (hubungan dinas public) terhadap Negara (pemerintah).

Adapun openbare dienstbetrekking yang melekat pada hubungan hukum

kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinatie antara atasan dengan

bawahan.12Dalam hubungan tersebut, jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan

tugas dan wewenang berdasarkan hukum public sehingga dalam menjalankan

berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum public, khususnya hukum

administrasi Negara.13

Terkait dengan pengertian pegawai negeri ada empat unsur yang harus

dipenuhi untuk menjadi pegawai negeri, yaitu :

9 Ali Mufiz, 2000, Pengantar Administrasi Negara, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka,

Jakarta, h.169 10 Ibid,h.176 11 Utrecht, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas,

Surabaya. 12 Hadjon, Philipus M,et.al, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to

the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.209-210 13 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.85

7

1. memenuhi syarat;

2. diangkat oleh pejabat yang berwenang;

3. diserahi tugas Negara (dalam suatu jabatan negeri);

4. digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.14

2.3.2 Kedudukan Pegawai Negeri

Kedudukan PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan masyarakat

yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pembangunan. Rumusan

kedudukan Pegawai Negeri sebagai tersebut di atas bertolak dari pokok pikiran,

bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga

harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain,

pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerinthan, tetapi juga harus

mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat

banyak. Agar PNS sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan masyarakat dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan

ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan

Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian, dan

pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesetiaan

dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa PNS berada sepenuhnya

di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan

pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.15 Dalam perkembangannya

kedudukan PNS juga ditetapkan harus netral, bebas dari kepentingan politik

manapun.

2.3.3 Sistem Pembinaan

Sistem pembinaan yang karier yang baik adalah salah satu sendi organisasi

yang baik, karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan

dengan baik pula dapat menimbulkan kegairahan bekerja, dan rasa tanggungjawab

14 Safri Nugraha, dkk, 2007, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Center For Law and

Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,h. 292, 15 H. Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Ketujuh , Jakarta,h.31.

8

yang besar dari seluruh pegawai, tetapi sebaliknya apabila tidak ada sistem

pembinaan karier yang baik atau secara formil ada pembinaan karier yang baik tetapi

tidak dilaksanakan dengan baik, akan dapat menimbulkan frustasi yang dapat

menimbulkan bahaya. 16Sistem pembinaan pegawai berkaitan sangat erat dengan

sistem pengangkatan pegawai.

Dalam sistem pengangkatan pegawai dikenal tiga pola, yaitu,

1. Sistem kawan (patronage system)

Pada pola ini, pengangkatan pegawai didasarkan pada hubungan antara orang

yang berkuasa dengan bawahan yang diangkat. Dalam sistem kawan ini ada dua

cara pengangkatan, yaitu,

a. Adanya hubungan yang bersifat politik

Sistem ini muncul pada waktu Presiden Amerika Andrew Jackson

memerintah pada 1929. Jika suatu partai politik tertentu menang dalam

pemilihan umum, partai tersebut berhak untuk menduduki jabatan dalam

pemerintahan. Oleh Morcy, sistem ini disebut spoil system.

b. Hubungan nepotisme

Pada sistem ini pengangkatan pegawai didasarkan pada hubungan keluarga

dan teman. Sistem ini mulai berkembang pada abad pertengahan terutama di

kalangan gereja di Eropa. Orang-orang yang menduduki jabatan adalah

keluarga dan teman dekat penguasa.17

2. Sistem Kecakapan (merrit system)

Pengakatan pegawai dilakukan berdasarkan :

a. Kecakapan

b. Bakat

c. Pengalaman

Kemampuan tersebut di atas harus dibuktikan melalui uian dan ijazah yang

diperlukan.18

3. Sistem Karir (carrier system)

Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan

pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam

16 Ibid, h.25 17 Safri Nugraha, dkk, op.cit,h.294 18 Safri Nugraha, dkk, op.cit,h.294

9

pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian

dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan. Dalam sistem karier,

dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan

didasarkan pada jenjang yang telah ditentukan. Sistem karier dapat dibagi 2

(dua), yaitu sistem karier terbuka dan sistem karier tertutup, dengan penjelasan

sebagai berikut :

a. Sitem karier terbuka

Dalam sistem ini lowongan pekerjaan atau lowongan jabatan dalam suatu

unit organisasi terbuka bagi setiap warga Negara, asalkan ia mempunyai

kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan yang lowong itu.

b. Sistem karier tertutup

Yang dimaksud dengan sistem karier tertutup adalah bahwa suatu jabatan

yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai

yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang luar.

Sistem karier tertutup sendiri mempunyai beberpa arti, yaitu :

(1) Sistem karier tertutup dalam arti Departemen (saat ini dikenal dengan

istilah Kementerian)

Artinya bahwa jabatan yang lowong dalam suatu Departemen hanya

diisi oleh pegawai yang telah ada dalam Departemen itu, tidak boleh

diisi oleh pegawai dari Departemen lain.

(2) Sistem karier tertutup Provinsi

Artinya bahwa pegawai dari Provinsi yang satu tidak boleh dipindahkan

ke Provinsi yang lain.

(3) Sistem karier tertutup dalam arti Negara

Memiliki arti bahwa jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi

Pemerintah hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam

organisasi pemerintah. Dlaam sistem karier tertutup dalam arti Negara,

dimungkinkan perpindahan dari Departemen satu ke Departemen lain

atau dari Provinsi satu ke Provinsi yang lain.19

19 H. Nainggolan, loc.cit,h.25-26

10

4. Sistem Prestasi Kerja

Yang dimaksud dengan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem

kepegawaian dimana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan

didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai oleh orang yang

diangkat itu. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian jabatan dan

prestasinya itu harus terbukti secara nyata. Selanjutnya, bukan hanya

pengangkatan dalam jabatan yang didasarkan atas ujian, tetapi untuk kenaikan

gaji dan pangkat juga harus lulus ujian.20

Pada sistem prestasi kerja, pada umumnya tidak memberikan penghargaan

atas masa kerja dan kurang memperhatikan tentang kesetiaan dan pengabdian.

Oleh karena itu pembinaan karier yang hanya didasarkan pada prestasi kerja

tidak memberikan kepuasan bagi mereka yang telah lama bekerja. Dalam

praktek masa kerja dapat memberikan kemahiran, sehingga makin lama orang

bekerja, dapat makin cakap dan trampil di bidang pekerjaan itu.21

20 Ibid,,h.27 21 Ibid.

11

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis arah politik

hukum pengaturan sistem kepegawaian sebelum dan sesudah disahkannya UU

Aparatur Sipil Negara. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

a. Menganalisis konsep Aparatur Sipil Negara sebagai perkembangan baru dalam

hukum kepegawaian di Indonesia.

b. Mengidentifikasi perbandingan kedudukan, fungsi, serta hak dan kewajiban

Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah disahkannya UU Aparatur Sipil

Negara.

3.2 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini akan memberi pemahaman bagi para akademisi yang mendalami

ilmu hukum, khususnya hukum kepegawaian serta para masyarakat umum

mengenai konsep aparatur sipil Negara.

b. Manfaat bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang menjadi bagian dari

aparatur sipil Negara dapat mengetahui kedudukan, fungsi serta hak dan

kewajibannya dengan disahkannya UU Aparatur Sipil Negara.

c. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan deskripsi dan analisis

ilmiah mengenai politik hukum terkait hukum kepegawaian di Indonesia.

12

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya adalah

penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan pada perundang-undangan

tertentu maupun hukum tercatat. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka berupa data sekunder baik berupa bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.22

4.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif dikenal beberapa metode pendekatan, yakni

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical

approach), pendekatan analisi /konsep (analytical or conceptual approach),

pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan perbandingan

(comparative approach), dan pendekatan kasus (case approach).23Adapun jenis

pendekatan yang utamanya akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statute

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan

analisis /konsep (analyticalor conceptual approach).

Pendekatan sejarah dilakukan dengan melakukan penelusuran peraturan

perundang-undangan yang mengatur kepegawaian di Indonesia sejak masa orde lama

hingga diundangkannya UU ASN yang baru. Pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum di bidang hukum

kepegawaian, khususnya mengenai aturan hukum terkait sistem hukum. Selanjutnya,

pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach) dimaksudkan untuk

menemukan pengertian dan menganalisis konsep Aparatur Sipil Negara dalam

bidang hukum kepegawaian. Pendekatan perbandingan (comparative approach) akan

22 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, CV.Rajawali, Jakarta, h.15,17. 23Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h. 93 - 95

13

digunakan untuk memperoleh perbandingan kedudukan PNS sebelum dan sesudah

berlakunya UU ASN.

4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dapat

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam

penelitian ini meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hukum

kepegawaian di Indonesia, baik yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni UU

No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, UU No. 8

tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan UU No. 43 tahun 1999 tentang

Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang

digunakan sebagai bahan dalam pendekatan historis dan pendekatan perbandingan.

Undang-Undang yang masih berlaku, yakni UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara. serta aturan pelaksana dari peraturan tersebut, serta ketentuan lain yang

terkait dengan sistem hukum kepegawaian di Indonesia.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah bahan–bahan yang mendukung untuk memberikan penjelasan terhadap

sumber bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian,

makalah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan perkembangan sistem

kepegawaian di Indonesia.

Selain bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier juga akan

digunakan dalam penelitian ini, Bahan hukum tersebut berupa kamus, baik kamus

umum maupun kamus hukum dan dokumen-dokumen lainnya, serta bahan

penunjang di luar bidang hukum, di antaranya bahan dari ilmu politik yang dapat

mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 24

Dalam penelitian ini, selain sumber hukum yang diperoleh dari sumber hukum

primer, sekunder, dan tersier, akan ditunjang pula dengan hasil wawancara kepada

pejabat di lingkup Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Denpasar, Kantor

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Bagian Kepegawaian Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

24 Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h.41

14

4.4 Teknis Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normative, untuk pengolahan bahan hukum

dilakukan dengan melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan

hukum diklasifikasikan kemudian dianalisa. Analisa dilakukan Setelah itu dilakukan

interpretasi hukum yang berkaitan dengan kata-kata dari peraturan hukum yang dapat

memberikan penafsiran yang berbeda-beda serta ketidakpastian hukum.25

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang diolah untuk dapat

melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang diperoleh, sehingga dapat

menganalisis dan mengkaji konsep Aparatur Sipil dan perbandingan kedudukan,

fungsi, serta hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebelum dan sesudah

disahkannya UU Aparatur Sipil Negara.

25 LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd., Estover,

Plymouth PL6 7PZ, h. 253 – 255.

15

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Konsep Aparatur Sipil Negara

5.1.1 Pengertian dan Jenis Pegawai Negeri

5.1.1.1 Pengertian Pegawai Negeri

Pengertian ―Pegawai Negeri‖ secara yuridis-formal dirumuskan dalam

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU.PPK, sebagai berikut:

―Pegawai Negeri‖ adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, yang digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan negeri”, ketentuan Pasal 1 angka 5

UU.PPK menyatakan:

“Jabatan Negeri” adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara (lembaga negara), dan kepaniteraan pengadilan.

Untuk pengertian “jabatan negeri” tersebut harus pula diperhatikan ketentuan Pasal

1 angka 7 UU.PPK yang menyatakan:

“Jabatan Organik” adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada satu satuan organisasi Pemerintah”.

Jadi, yang dimaksud dengan “jabatan negeri” tersebut adalah ―jabatan organik‖

yakni tugas pokok atau pekerjaan seseorang pada satu satuan organisasi Pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat menyatakan seseorang

adalah ―Pegawai Negeri‖ haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. memenuhi syarat yang telah ditentukan;

c. diangkat oleh pejabat yang berwenang;

d. diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri (jabatan organik), yaitu:

- jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, termasuk di dalamnya

16

- jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara (lembaga

negara), dan

- kepaniteraan pengadilan;

atau diserahi tugas negara lainnya;

e. digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain istilah “Jabatan Negeri”, dalam UU.PPK terdapat pula penggunaan

istilah ―Jabatan‖.

Menurut Utrecht (1994: 200) , ―Jabatan‖ ialah suatu “lingkungan pekerjaan

tetap” yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).

Lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-

banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti dan yang bersifat “duurzaaam” yang

artinya tidak dapat diubah begitu saja, seperti jabatan Presiden, Direktur Jenderal.

Pegawai Negeri Sipl (PNS) diangkat dalam ―jabatan‖ dan pangkat tertentu.

Yang dimaksud dengan ―Jabatan‖ adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi Pemerintah adalah ―Jabatan Karier‖, yaitu

jabatan yang hanya dapat diduduki oleh PNS atau Pegawai Negeri yang telah beralih

status sebagai PNS.

Jabatan Karier dibedakan dalam dua jenis:

a. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur

organisasi.26

b. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam

struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi,

seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

(Pasal 17 ayat (1) UU.PPK dan Penjelasannya)

Pengertian lainnya dari Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara.27

26 Struktur adalah kerangka kerjasama atas daar pembagian kerja di dalam organisasi.

Pembagian kerja ini menentukan wewenang, tugas, dan kegiatan orang-orang dalam rangka kesatuan arah dan tujuan (Soewarno Handayaningrat, 1986: 18).

27 PP.No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP.No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

17

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan:

- Jabatan karier dalam lingkungan birokrasi Pemerintah yang terdiri dari jabatan

struktural dan jabatan fungsional, merupakan jabatan yang hanya dapat diduduki

(dijabat) oleh PNS;

- tidak semua PNS menduduki jabatan struktual (memimpin suatu satuan

organisasi) maupun jabatan fungsional.

PNS untuk dapat diangkat dalam suatu ―jabatan‖ adalah berdasarkan pada

prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang

kepangkatan yang diperlukan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya seperi

disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya (Pasal

17 ayat (2) UU.PPK dan Penjelasannya).

5.1.1.2 Jenis Pegawai Negeri

UU.PPK menyebutkan adanya beberapa jenis Pegawai Negeri termasuk

adanya pegawai tidak tetap yang dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Jenis-jenis Pegawai Negeri tersebut, pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 2

UU.PPK dan Penjelasannya.

Jenis-jenis Pegawai Negeri dalam bentuk bagan atau skema adalah sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS Pusat

Pegawai Negeri PNS Daerah

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

PNS Pusat :

a. Yang gajinya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara)

b. Yang bekerja pada:

- Departemen (Kementerian),

- Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaga Pemerintah

Nonkementerian),

- Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Kesekretariatan

Lembaga Negara),

- Instansi Vertikal di Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota,

18

- Kepaniteraan Pengadilan,

- Dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

(Penjelasan Pasal 2 UU.PPK)

PNS Daerah :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Gajinya dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah);

c. Bekerja pada:

- Pemerintah Daerah,

- Di luar Instansi Induknya.

(Penjelasan Pasal 2 UU.PPK)

Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap, yaitu

Pegawai:

a. Yang diangkat untuk jangka waktu tertentu;

b. Guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang besifat teknis

profesional dan administratif;

c. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;

d. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri (Penjelasan Pasal 2 UU.PPK)

Untuk jenis Pegawai Negeri yang meliputi anggota TNI dan anggota Polri,

Pasal 37 UU.PPK menyatakan:

Manajemen Anggota Tentara Nasonal Indonesia dan Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan Undang-undang

tersendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 37 UU.PPK tersebut, maka

“Konstruksi” UU.PPK adalah sebagai berikut:

1. Bab II UU.PPK tentang “Jenis, Kedudukan, Kewajiban, dan Hak Pegawai

Negeri” yang memuat:

Pertama : Jenis dan Kedudukan;

Kedua : Kewajiban;

Ketiga : Hak; dan

Keempat : Pegawai Negeri Yang menjadi Pejabat Negara;

adalah berlaku bagi Pegawai Negeri Sipl (Pusat dan Daerah), Anggota TNI, dan

Anggota Polri (atau berlaku untuk semua jenis Pegawai Negeri).

19

Tetapi apabila dilihat Undang-undang yang mengatur TNI dan Polri, maka:

a. UU.No.2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”

mencantumkan UU.No.8/1974 dan UU.No.43/1999 (UU.PPK) sebagai

dasar hukumnya (Konsideran; Mengingat – angka 4).

Artinya, UU.No.2 Tahun 2002 memiliki keterkaitan dengan UU.PPK

b. UU.No.34 Tahun 2004 tentang “Tentara Nasional Indonesia”

tidak mencantumkan UU.No.8/1974 dan UU.No.43/1999 sebagai dasar

hukumnya.

Artinya, UU.No.34 Tahun 2004 tidak memiliki keterkaitan dengan

UU.PPK.

Berdasarkan pada UU.No.2/2002 dan UU.No.34/2004, maka dapat dikatakan

bahwa:

- Bab II UU.PPK berlaku hanya bagi PNS dan Anggota Polri;

- Anggota TNI seharusnya tidak menjadi bagian dari Pegawai Negeri;

Oleh karena itu, UU.PPK perlu direvisi.

2. Bab III UU.PPK tentang “Manajemen Pegawai Negeri Sipil” sesuai dengan

judulnya, hanya berlaku bagi PNS Pusat maupun PNS Daerah (berlaku khusus

bagi PNS yang merupakan bagian dari Pegawai Negeri.

Selain Pegawai Negeri, terdapat pula yang namanya “Pegawai Republik

Indonesia” yang meliputi:28

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Pegawai:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- Badan Hukum Milik Negara (BHMN);

- Badan Layanan Umum (BLU);

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c. Perangkat Pemerintah Desa atau nama lain dari desa.

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

28 Keppres No.16 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps

Pegawai Republik Indonesia.

20

- Badan Hukum Milik Negara (BHMN), adalah badan hukum yang mandiri

dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya

suatu badan hukum pada umumnya.

Badan hukum ini bersifat nirlaba, tetapi dapat menyelenggarakan kegiatan

lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung

penyelenggaraan fungsi-fungsi utamanya.

- Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan Pemerintah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah Perusahaan Daerah dan bentuk

hukum lainnya dari usaha milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air

Minum, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau

Perseroan Terbatas.

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang modalnya untuk

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-

undang.

Perseroan Tebatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

5.2 Perbandingan Kedudukan, Fungsi, serta Hak dan Kewajiban Pegawai

Negeri Sipil Sebelum dan Sesudah Disahkannya UU Aparatur Sipil Negara

5.2.1 Kedudukan PNS dan Pegawai ASN

Sebelum disahkannya UU ASN Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur

aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara,

pemerintahan dan pembangunan (Pasal 3 ayat (1) UU.PPK).

21

―Aparatur‖ adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam

penyelenggaraan pemerintahan/negara, sebagai alat utuk mencapai tujuan nasional.

Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah: kelembagaan (organisasi) dan

kepegawaian (Soewarno Handayaningrat, 1986: 154).

―Aparatur Negara‖ adalah orang-orang yang menduduki jabatan atau yang

bertugas pada kelembagaan negara, yaitu kelembagaan Pemerintah (eksekutif),

kelembagaan Permusyawaratan/Perwakilan (MPR/DPR/DPD), kelembagaan

Peradilan (MA/MK, dan semua badan peradilan), kelembagaan Pemeriksa Keuangan

(BPK), dan kelembagaan negara lainnya yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Dalam Aparatur Negara, Pegawai Negeri berada dalam lingkungan

kelembagaan Pemerintah (eksekutif) dan Pemerintah (eksekutif) itu sendiri

merupakan salah satu unsur dari aparatur negara. Oleh sebab itu kedudukan Pegawai

Negeri dinyatakan sebagai “unsur aparatur negara”.

Dengan demikian, Aparatur Negara meliputi:

a. Pejabat Negara; dan

b. Pegawai Negeri.

Selain Aparatur Negara, terdapat pula yang namanya ―Aparatur Pemerintah‖

yaitu orang-orang yang menduduki jabatan atau yang bekerja pada kelembagaan

Pemerintah (eksekutif), yang meliputi:

a. Pejabat Negara yang bertugas dalam kelembagaan Pemerintah, yakni: Presiden

dan Wakil Presiden, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Duta Besar,

Gubernur/Bupati/Walikota dan wakilnya;

b. Pegawai Negeri;

c. Pegawai Republik Indonesia selain Pegawai Negeri.

Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara (juga sebagai Aparatur

Pemerintah) bertugas sebagai ―abdi masyarakat‖ yang harus menyelenggarakan atau

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan

merata dalam penyelenggaraan tugas negara (mewujudkan tujuan negara),

pemerintahan (administrasi) dan pembangunan (menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas, tanggungjawab, dan wewenang

yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan negara).

22

Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas yang

utama bagi setiap Pegawai Negeri, dan dalam menyelenggarakan tugasnya itu

Pegawai Negeri akan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai unsur Aparatur Negara yang

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Negeri harus netral

dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin netralitas tersebut, Pegawai Negeri dilarang menjadi

anggota dan/atau pengurus partai politik (lihat: Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

UU.PPK).

Pada dasarnya terdapat adanya beberapa alasan dilarangnya Pegawai Negeri

untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yaitu:

- dalam upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik; dan

- untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri; serta

- agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang

dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus

partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau

tidak dengan hormat (lihat: Penjelasan Umum, angka 6 UU.PPK).

PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah PNS yang

terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagi PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib

mengundurkan diri sebagai PNS dan PNS yang mengundurkan diri tersebut

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Sedangkan terhadap PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai

politik tanpa mengundurkan diri sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai PNS.29

Setelah diundangkannya UU ASN, maka PNS dalam UU ASN disebut

sebagai Pegawai ASN disebutkan berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Aparatur negara dalam UU ASN dimaksudkan sebagai pelaksana dari kebijakan

Pemerintah dan Pegawai ASN harus bebas pengaruh dari semua golongan dan partai

politik. Kedudukan Pegawai ASN yang ditegaskan agar bersikap netral, tentunya hal

29 PP.No.37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

23

ini memberikan batasan bagi pegawai ASN dalam kegiatan politiknya. Hal tersebut

sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU PPK yang juga memberikan

batasan terhadap kegiatan politik bagi Pegawai Negeri Sipil.

5.2.2 Fungsi PNS dan Fungsi ASN

Pada UU No. 8 Thaun 1974 Rumusan kedudukan Pegawai Negeri bertolak

dari pokok pikiran, bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum

pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau

dengan perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib

pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar

pembangunan untuk kepentingan Rakyat banyak.

Agar Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi

Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai

kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara, dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala

perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa

Pegawai Negeri berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu

ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan

tegas.

5.2.3 Kewajiban dan Hak PNS dan ASN

5.2.3.1. Kewajiban Pegawai Negeri.

- Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah (Pasal 4 UU.PPK);

- Menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan RI (Pasal 4 UU.PPK);

Kewajiban

- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5 UU.PPK);

- Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab (Pasal 5 UU.PPK);

- Menyimpan rahasia jabatan (Pasal 6 UU.PPK).

24

Pasal 4 UU.PPK:

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan RI.

Pada umumnya yang dimaksud dengan ―kesetiaan‖ dan ―ketaatan‖, adalah

tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiai

atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang

mendalam. Oleh sebab itu, setiap Pegawai Negeri wajib mempelajari dan memahami

secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, dan politik Pemerintah yang

menyangkut kebijakan Pembangunan Nasional.

Berlakunya UU.No.22 Tahun 1999 tentang ―Pemerintahan Daerah‖ yang

kemudian dicabut dan diganti dengan UU.No.32 Tahun 2004 tentang ―Pemerintahan

Daerah‖, dimana dalam Undang-undang tersebut:

- dianut kebijakan kepegawaian di Daerah yang dilaksanakan oleh Daerah

Otonom30 sesuai dengan kebutuhannya, dan

- sejalan dengan kebijakan desentralisasi31 terdapat adanya sebagian kewenangan

dibidang kepegawaian diserahkan kepada Daerah yang dikelola dalam sistem

Kepegawaian Daerah;

maka dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Pegawai Negeri

tidaklah hanya mementingkan daerahnya saja, tetapi wajib menjaga persatuan dan

kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan RI.

Pasal 5 UU.PPK:

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.

30 Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

31 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RI.

25

Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, wajib

berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.

Karenanya, Pegawai Negeri berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik

dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemberian tugas kedinasan itu pada pokoknya adalah merupakan

kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan tugas tersebut dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

Karena merupakan kepercayan, maka setiap Pegawai Negeri wajib melaksanakan

tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran,

dan tanggungjawab.

Pasal 6 UU.PPK:

(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabaan kepada

dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.]

Pada umumnya yang dimaksud dengan ―Rahasia” adalah rencana, kegiatan,

atau tindakan yang akan, sedang, atau telah dilakukan yang dapat engakibatkan

kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada

atau diketahui oleh orang-orang yang tidak berhak.

―Rahasia jabatan‖ adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan

jabatan (Penjelasan Pasal 6 UU.PPK).

Rahasia jabatan itu dapat berupa:

a. dokumen tertulis, seperti: surat, notulen rapat, peta, dan lain-lainnya;

b. rekaman suara;

c. perintah atau keputusan tertulis dari seorang atasan.

Rahasia jabatan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkat klasifikasinya,

seperti: sangat rahasia, rahasia, konfidensil atau terbatas;

- sudut sifatnya, maka rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terbatas pada

waktu tertentu, tetapi adapula rahasia jabatan yang sifatnya terus menerus.

Selain diatur dalam UU.PPK, kewajiban-kewajiban bagi PNS diatur pula

dalam PP.No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

26

Kewajiban-kewajiban bagi setiap PNS, adalah sebagai berikut:

Pasal 2 PP.No.30 Tahun 1980 Kewajiban:

a Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;

b Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;

c Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS; d Mengangkat dan mentaati sumpah / janji jabatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku; e Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya; f Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang

langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; g Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; h Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara; i Memelihara dan meningatkan keutuhan dan kekompakan persatuan dan

kesatuan korps PNS; j Segera melaporkan kepada atasannya apabila ia mengetahui ada hal yang

dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah terutama di biang keamanan, keuangan, dan materiil;

k Mentaati ketentuan jam kerja; l Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; m Menggunakan dan memelihaa barang-barang milik Negara dengan sebaik-

baiknya; n Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut

bidang tugasnya masing-masing; o Bertindak dan besikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; p Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; q Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap

bawahannya; r Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; s Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

kariernya; t Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; u Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun

terhadap masyarakat, sesama PNS, dan terhadap atasan; v Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama /

kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang berlainan; w Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; x Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

yang berlaku; y Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; z Memperhatikan dan menyelesaikan dengan baik setiap laporan yang diterima

mengenai pelanggaran disiplin.

27

PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Setiap PNS wajib: 1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,

dan/atau golongan; 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan; 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara; 10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya; 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

dan 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kewajiban Pegawai ASN Pegawai ASN wajib: 1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;

2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

berwenang; 4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab; 6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

28

Hak Pegawai Negeri

Hak : 1. Gaji (Pasal 7 UU.PPK); 2. Cuti (Pasal 8 UU.PPK); 3. Perawatan, Tunjangan, dan Uang Duka (Pasal 9 UU.PK); 4. Pensiun (Pasal 10 UU.PPK).

1. Gaji

Pasal 7 UU.PPK:

(1) setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggngjawabnya;

(2) gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan;

(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Gaji” adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai

Negeri yang bersangkutan (Penjelasan Umum, angka 7 UU.PPK).

Yang dimaksud dengan “Gaji yang adil dan layak” adalah bahwa gaji Pegawai

Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya [jaminan

kesejahteraan], sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan

perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang

dipercayakan kepadanya [produktivitas] (Penjelasan Pasal 7 UU.PPK).

- gaji yang adil diukur dari beban pekerjaan dan tanggungjawabnya;

- gaji yang layak diukur dari terpenuhinya kebutuhan pokok hidup keluarganya.

Pada prinsipnya, besar kecilnya gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

ditentukan oleh “pangkat”/”golongan”/”ruang”, dan “masa kerja golongan” yang

dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. 32

No Pangkat Gol Ruang 1. Juru Muda; Juru Muda Tingkat I; Juru; Juru Tingkat I I a s/d d 2. Pengatur Muda; Pengatur Muda Tingkat I; Pengatur;

Pengatur Tingkat I

II

a s/d d

3. Penata Muda; Penata Muda Tingkat I; Penata; Penata Tingkat I

III a s/d d

4. Pembina; Pembina Tingkat I; Pembina Utama Muda; Pembina Utama Madya; Pembina Utama

IV

a s/d e

32 PP.No.8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas PP.No.7 Tahun 1977 Tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Perubahan tersebut menyangkut besarnya penetapan pensiun).

29

Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu:

a. Sistem Skala Tunggal; dan

b. Sistem Skala Ganda.

Sistem penggajian, keuntungan dan kerugiannya:

Sistem: Keuntungannya: Kerugiannya: Skala Tunggal: adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab pekerjaannya.

kesederhanaan, hanya diperlukan satu peraturan yang mengatur gaji untuk segenap Pegawai Negeri.

dirasakan tidak adil bagi Pegawai Negeri yang memikul tanggungjawab yang berat.

Skala Ganda: adalah sistem penggajian yang menentukan besanya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab pekerjaannya.

memberikan perangsang yang dapat menimbulkan kegairahan bekerja bagi Pegawai Negeri yang melaksanakan beban tugas yang besar dan memikul tanggungjawab yang berat.

Dapat menimbulkan ketidak adilan pada waktu pensiun, karena pokok pensiunnya berbeda, pada hal setelah pensiun tidak ada lagi besarnya beban tugas dan beratnya tanggungjawab

(Penjelasan Umum, angka 7 UU.PPK; dan Nainggolan, 1983, Pembinaan Pegawai

Negeri Sipil, PT.Inaltu, Jakarta h.55)

Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal pula sistem penggajian ketiga

yang diterapkan di Indonesia, yaitu Sistem Skala Gabungan yang merupakan

perpaduan antara Sistem Skala Tunggal dan Sistem Skala Ganda.

Sistem Skala Gabungan:

adalah sistem pengajian yang menentukan besarnya gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggungjawab yang lebih berat, prestasi

yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.

(Penjelasan Umum, angka 7 UU.PPK).

Dalam Sistem Skala Gabungan:

- Sistem Skala Tunggal, diwujudkan dengan bentuk gaji pokok yang sama kepada

Pegawai Negeri yang mempunyai pangkat yang sama;

30

- Sistem Skala Ganda, diwujdkan dengan bentuk tunjangan.

Beberapa macam bentuk tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS):

1. Tunjangan Keluarga:

a. suami/isteri diberikan tunjangan suami/isteri. Apabila keduanya

berkedudukan sebagai PNS, maka tunjangan diberikan kepada yang

mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi;

b. anak-anak sebanyak tiga orang yang berumur kurang dari 25 tahun, belum

kawin, dan tidak berpenghasilan sendiri.

2. Tunjangan Jabatan:

a. Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural.

b. Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada PNS

yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional.

c. Tujangan yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, adalah:

- Tunjangan Tenaga Kependidikan,

- Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah

Pelayaran,

- Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan

Pemeriksa Keuangan,

- Tunjangan Hakim,

- Tunjangan Panitera, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti,

- Tunjangan jabatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Umum, diberikan kepada PNS yang tidak menerima Tunjangan

Struktural, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan yang dipersamakan dengan

Tunjangan Jabatan. 33

4. Tunjangan Pangan.

33 Perpres.No.12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil jo

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

31

2. Cuti

Pasal 8 UU.PPK: Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Yang dimaksud dengan “Cuti” adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam

jangka waktu tertentu.

Tujuannya:

- dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, serta

- untuk kepentingan Pegawai Negeri itu sendiri.

1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit Jenis-jenis Cuti:34 3. Cuti Karena Alasan Penting 4. Cuti Besar 5. Cuti Bersalin 6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

ad.1. Cuti Tahunan

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1

tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga

jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja.

- Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil

dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan

dalam tahun yang sedang berjalan.

- Cuti tahunan yang tidak diambil 2 tahun berturut-turut atau lebih dapat diambil

dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja temasuk cuti tahunan

dalam tahun yang sedang berjalan.

ad.2. Cuti Sakit.

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menderita sakit berhak atas cuti

sakit.

PNS yang sakit:

- selama 1 hari atau 2 hari harus memberitahukannya kepada atasannya baik

secara tertulis maupun dengan pesan dengan perantaraan orang lain;

- lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit

secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti (Menteri, Jaksa

Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Lembaga

34 PP.No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

32

Pemerintah Non Departemen, Gubernur/Bupati/Walikota) dengan melampirkan

surat keterangan dokter pemerintah maupun swasta;

- lebih dari 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada

pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan

dokter pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Cuti sakit ini diberikan untuk paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk

paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu dengan ketentuan:

- apabila belum sembuh tetapi ada harapan untuk dapat bekerja kembali,

maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan

mendapat uang tunggu;

- apabla belum sembuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat bekerja

kembali, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan

mendapatkan hak-hak kepegawaian;

- PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk

paling lama satu setengah bulan;

- PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas

kewajibannya dan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia

sembuh.

ad.3. Cuti Karena Alasan Penting.

PNS berhak atas cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan dan

harus mengajukan permintaan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

secara tertulis.

Dalam keadaan mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu

keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang

tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara

untuk menjalankan cuti karena alasan penting.

Pemberian izin sementara tersebut harus segera diberitahukan kepada pejabat yang

berwenang memberikan cuti.

Yang dimaksud dengan ―cuti karena alasan penting‖ adalah cuti karena:

a. ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras,

atau meninggal dunia;

33

b. melangsungkan perkawinan yang pertama;

c. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

ad.4. Cuti Besar.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus

berhak atas cuti besar yang lamanya 3 bulan.

PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun

yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan cuti besar, PNS yang bersangkuan mengajukan permintaan

secara tertulis kepada pajabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban

agama.

Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk

paling lama 2 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

ad.5. Cuti Bersalin.

PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang

pertama, kedua, dan ketiga.

Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita

diberikan cui diluar tanggungan negara.

Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan

permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.

ad.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Cuti diluar tanggungan negara hanya dapat diberikan kepada PNS karena ada

alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak, misalnya PNS wanita yang

mengikuti suaminya bertugas di luar negeri.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara berturut-turut,

karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar

tanggungan negara, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat

34

yang berwenang memberikan cuti, dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat

diperpanjang untuk paling lama 1 tahun.

Cuti di luar tanggungan negara dapat mengakibatkan:

- PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar

tanggungan negara karena persalinan anak keempat dan seterusnya;

- PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara,

termasuk PNS wanita yang melakukan persalinan anak keempat dan seterusnya;

- Lamanya cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa

kerja PNS, termasuk PNS wanita yang melakukan persalinan anak keempat dan

seterusnya.

PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tangungan negara harus

melaporkan diri kembali kepada instansi induknya. Apabila tidak melapor, maka

PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Terhadap PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya, maka:

- Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

- Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan

melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungknan

ditempatkan pada instansi lain;

- Apabila penempatan pada instansi lain tidak memungkinkan, maka PNS yang

bersangkutan diberhentikan sebagai PNS dengan mendapat hak-hak

kepegawaian.

3. Perawatan, Tunjangan, dan Uang Duka

Pasal 9 UU.PPK menyatakan:

(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena

menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan;

(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacad jasmani/rohani dalam dan karena

menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak lagi dapat bekerja

lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan;

(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

35

PNS dalam melaksanakan tugas kewajibannya, tidak tertutup kemungkinan

mengalami resiko kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan PNS yang

bersangkutan sakit, cacad, atau tewas.

PNS yang menderika sakit, cacad, atau tewas berhak untuk mendapatkan perawatan,

atau tunjangan cacad, atau uang duka.35

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki

yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad atau

mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi:

1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan

itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan

tugas kewajibannya;

3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat

tindakan tehadap anasir itu.

PNS yang menderita sakit karena dinas yaitu sakit yang diderita sebagai

akibat langsung dari kecelakaan karena dinas berhak memperoleh pengobatan,

perawatan, dan/atau rehabilitasi atas biaya negara.

PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan ia

menderita cacad jasmani/rohani sehingga ia tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan

apapun, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan

tunjangan cacad yang memungkinkan ia dapat hidup dengan layak.

PNS yang tewas yang disebabkan kecelakaan karena dinas, maka keluarganya

memperoleh uang duka tewas yang besarnya 6 kali penghasilan bersih sebulan.

Selain itu ada pula uang duka wafat (misalnya karena sakit) yang besarnya 3 kali

penghasilan bersih sebulan.

Uang duka tewas atau uang duka wafat diberikan kepada (secara berurutan):

suami/isteri, atau anaknya, atau orang tuanya, atau ahli waris lainnya, atau yang

memakamkannya.

35 PP.No.12Tahun 1981 Tentang “Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Bagi

Pegawai Negeri Sipil”.

36

4. Pensiun

Pasal 10 UU.PPK :

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,

berhak atas pensiun.

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri

yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. 36

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan

sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja

dalam dinas Pemerintah.37

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun (pensiun

pokok), ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang

berkepentingan.38

Hak atas pensiun pegawai:39

1. PNS yang diberhentikan dengan hormat, jika pada saat pemberhentiannya

sebagai PNS:

a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa

kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun;

b. yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena

keadaan jasmani/rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan

kewajiban jabatannya;

c. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, yang dinyatakan

tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan

jasmani/rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan

kewajiban jabatannya.

2. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau dibebaskan dari pekerjaannya,

karena:

a. penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban

aparatur negara, atau karena alasan dinas lainnya;

36 Penjelasan Pasal 10 UU.PPK. 37 UU.No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Besarnya pensiunan pokok dtetapkan dalam PP.No.69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun

Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP.No.18 Tahun 2006 dan PP.No.9 Tahun 2009 (Didasarkan pada PP tentang Peraturan Gaji PNS)

38 UU.No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. 39 UU.No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

37

b. tidak dipekerjakan kembali setelah menjalankan suatu tugas negara;

Apabila pada saat pemberhentiannya sebagai PNS itu telah berusia sekurang-

kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya

10 tahun.

Apabila pada saat diberhentikan belum berusia 50 tahun, maka pemberian

pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

Apabila si penerima pensiun meninggal dunia, maka isteri/suaminya berhak

menerima pensiun janda/duda. Apabila beristeri lebih dari seorang, maka pensiun

janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus

dinikahinya.

Jika tidak memiliki isteri/suami atau janda/duda meninggal dunia, maka anaknya

berhak menerima pensiun dengan catatan:

- belum berusia 25 tahun;

- tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- belum pernah nikah atau belum nikah.

PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas

usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-

kurangnya 10 tahun. 40

Batas usia pensiun adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan:

a. 65 tahun bagi PNS yang memangku:

1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di

bidang penelitian; atau

2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

b. 60 tahun bagi PNS yang memangku:

1. jabatan struktural Eselon I;

2. jabatan struktural Eselon II;

3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan

negeri;

4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Dasar, Taman KanakKanak atau jabatan lain yang sederajat; atau

40 PP.No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, Sebagaimana Telah

Diubah Pertama Dengan PP.No.1 Tahun 1994 Dan Kedua Dengan PP.No.65 Tahun 2008 (Perubahan menyangkut batas usia pensiun).

38

5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

c. 58 tahun bagi PNS yang memangku:

1. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran;

2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

d. 62 tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun,

diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 tahun sebelum ia mencapai batas

usia pensiun tersebut.

PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, karena:41

- adanya penyederhanaan organisasi;

- menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau

lingkungan kerjanya;

- setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali;

- PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis menjalankan

cuti di luar tanggungan negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena

tidak ada lowongan;

maka PNS yang bersangkutan:

- mendapat hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50

tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun;

- mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa

kerja pensiun.

Uang tunggu diberikan paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap-tap kali

paling lama 1 tahun, tetapi tidak boleh lebih lama dari 5 tahun.

Besarnya uang tunggu:

- 80% dari gaji pokok untuk tahun pertama;

- 75% dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.

PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, karena tidak dapat

bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya, mendapat hak

pensiun:42

41 PP.No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, Sebagaimana Telah

Diubah Pertama Dengan PP.No.1 Tahun 1994 Dan Kedua Dengan PP.No.65 Tahun 2008 (Perubahan menyangkut batas usia pensiun).

39

- tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila masalah kesehatannya disebabkan

oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan;

- telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 tahun, apabila masalah

kesehatannya bukan disebabkan oleh dank arena ia menjalankan kewajiban

jabatan.

PNS berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

PPPK berhak memperoleh:

a. gaji dan tunjangan;

b. cuti;

c. perlindungan; dan

d. pengembangan kompetensi.

Terkait dengan pemberian hak, dalam UU ASN terdapat perbedaan antara Pegawai

Negeri Sipil dengan PPPK. Dalam UU ASN terdapat hal yang baru dalam hak yang

akan diterima oleh PNS yakni berupa perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Dalam penjelasan tidak diberikan penjelasan apapun mengenai apa yang dimaksud

dengan perlindungan ataupun pengembangan kompetensi.

Sama Halnya dengan PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPPK) juga mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai berikut :

a. Gaji dan tunjangan : Dalam memberikan penggajian dijelaskan bahwa pemerintah

wajib memberikan gaji yang adil dan layak (pasal 101 ayat 1). Gaji yang

diberikan pemerintah diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan,

dan resiko pekerjaan. Di dalam UU ASN ini tidak dijelaskan secara rinci

mengenai tunjangan PPPK, namun pada pasal 101 ayat 4 dijelaskan bahwa

42 PP.No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, Sebagaimana Telah

Diubah Pertama Dengan PP.No.1 Tahun 1994 Dan Kedua Dengan PP.No.65 Tahun 2008 (Perubahan menyangkut batas usia pensiun).

40

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Cuti

c. Perlindungan : Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah (pasal 92 ayat 1) :

1. Jaminan kesehatan.

2. Jaminan kecelakaan kerja.

3. Jaminan kematian.

4. Bantuan hukum.

d. Pengembangan kompetensi : Pengembangan kompetensi terhadap Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) direncanakan untuk diadakan setiap

tahun oleh instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi merupakan salah satu

dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya (pasal 102 ayat 1 dan 2 UU ASN)

Adapun perbedaan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak

(PPPK) dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kontrak (PPPK) tidak mendapatkan fasilitas, sedangkan PNS diberikan fasilitas

(pasal 21 huruf a UU ASN), kemudian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kontrak (PPPK) juga tidak mendapatkan jaminan pensiun, sedangkan PNS diberikan

jaminan pensiun dan jaminan hari tua (pasal 21 huruf c UU ASN). Hak PPPK

mengenai jaminan hari tua tidak disebutkan di dalam pasal 22 namun dilain pasal

disebutkan bahwa PPPK mendapatkan jaminan hari tua (106 ayat 1 huruf a UU

ASN).

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,

kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan

penghargaan, penghargaan tersebut berupa pemberian:

a. tanda kehormatan;

b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau

c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Kewajiban PPPK

Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kontrak (PPPK) diberi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan

41

peraturan perundang-undangan. Kewajiban PNS yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian telah mengalami

perubahan yakni menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Berikut ini tabel

yang mengatur kewajiban PNS menurut Undang-Undang

Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)

mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang

sah;

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

berwenang;

4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab;

6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

42

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara, yakni:

1. Konsep Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam UU ASN memberikan

kedudukan yang lebih jelas pada Pegawai Negeri Sipil, yang secara tegas,

terpisah dengan Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik

Indonesia. Keberadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

memberikan kedudukan yang lebih jelas terhadap para pegawai yang selama ini

dikenal sebagai pegawai honorer. Pengaturan dalam UU ASN juga memberikan

posisi baru bagi aparatur sipil negara yang terdiri atas PNS dan PPPK.

2. Perbandingan antara kedudukan dan fungsi Pegawai Negeri Sipil sebelum dan

sesudah diundangkannya UU ASN, tidak terlalu nampak perbedaan. Perbedaan

yang tampak terjadi adalah pada saat pembahasan mengnai hak yang dimiliki

oleh Pegawai Negeri Sipil. Setelah berlakunya UU ASN maka ada dua hak baru

yang diperkenalkan, yaitu hak atas perlindungan dan pengembangan

kompetensi. Hanya saja dengan keberadaan PPPK maka adapula pasal yang

mengatur mengenai hak PPPK, yang berbeda dengan hak yang dimiliki oleh

PNS. PPPK tidak memperoleh fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

6.2 Saran

1. Dengan adanya pegawai yang berkedudukan sebagai PNS dan ASN maka

diharapkan akan memberikan dorongan bagi peningkatan kinerja bagi para

aparatur negara. Sehingga dengan akan dimungkinkan bagi PPPK yang memiliki

kinerja baik akan dapat menjadi PNS, dan bagi PNS yang memiliki kinerja

buruk, akan dimungkinkan untuk tidak dapat menduduki jabatan tertentu dengan

alasan kinerja.ng memberikan kesesuaian antara beban kerja dengan hak yang

diperoleh baik oleh PNS maupun oleh PPPK.

2. Dengan adanya perbedaan hak yang diberikan pada PNS dan PPPK diharapkan

agar peraturan pelaksana yang mengatur mengenai hal tersebut akan mampu

membuat aturan-aturan yang tidak diskriminatif dan memberikan beban kerja

yang sesuai dengan hak yang diperoleh baik oleh PNS maupun PPPK.

43

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Mufiz, 2000, Pengantar Administrasi Negara, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

H. Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Ketujuh, Jakarta.

Hadjon, Philipus M,et.al, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd., Estover, Plymouth PL6 7PZ.

Moh.Mahfud MD, 2009,Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta

Nainggolan, 1983, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, PT.Inaltu, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Safri Nugraha, dkk, 2007, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Center For Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, I996,I lmu Hukum, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta.

Soewarno Handayaningrat, 1986, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.

Utrecht, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.18 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

44

Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, Sebagaimana Telah Diubah Pertama Dengan PP.No.1 Tahun 1994 Dan Kedua Dengan PP.No.65 Tahun 2008 (Perubahan menyangkut batas usia pensiun).

Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1981 Tentang “Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Bagi Pegawai Negeri Sipil”.

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP.No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Peraturan Pemerintah RI.No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP.No.18 Tahun 2006 dan PP.No.9 Tahun 2009 (Didasarkan pada PP tentang Peraturan Gaji PNS)

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas PP.No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Perubahan tersebut menyangkut besarnya penetapan pensiun).

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Perpres.No.12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Keppres No.16 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

45

Artikel

Eko Prasojo, Seputar RUU ASN http://www.kopertis12.or.id/2013/04/29/seputar-ruu-aparatur-sipil-negara-oleh-eko-prasojo-wamen-kemenpan-rb.html

Imam Alfie, Catatan Atas Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, http://birokrasi.kompasiana. com/2013/12/20/catatan-atas-uu-aparatur-sipil-negara-620055.html

DPR Setujui RUU ASN Menjadi UU, http://www.dpr.go.id/id/berita/paripurna/2013 /des/19/7336/dpr-setujui-ruu-asn-menjadi-uu

Jumlah PNS Sedikit Tapi Terlihat Banyak, http://www.menpan.go.id/berita-terkini/996-jumlah-pns-sedikit-tapi-terlihat-banyak

46

Biodata ketua dan anggota tim peneliti

FORMAT BIODATA KETUA A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,M.Kn.,LLM

L/P

2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 3. Jabatan Struktural -1 4. NIP/NIK/No.Identitas

lainnya 19820516 200501 2 020

5. NIDN 0016058202 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 16 Mei 1982 7. Alamat Rumah Jl. Kerta Petasikan IX/11, Denpasar 80224 8. Nomor Telepon/Faks /HP 08179764001 9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No. 1 Denpasar 10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666/Fax. 0361-234888 11. Alamat e-mail [email protected] 12. Mata Kuliah yang diampu 1. Hukum Administrasi Negara

2. Ilmu Administrasi Negara 3. Hukum Agraria 4. Hukum Kepariwisataan 5. Bahasa Inggris Hukum

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-2 Nama Perguruan Tinggi

Universitas Udayana Universitas Gadjah Mada

Maastricht University

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister Kenotariatan

Globalisation and Law

Tahun Masuk 2000 2004 2008 Tahun Lulus 2004 2006 2009 Judul Skripsi/Thesis/Disertasi

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Untuk Membeli Barng Bergerak Dalam Lelang Non Eksekusi di KP2LN Denpasar

The Right to be Registered After Birth and Its Correlation with the Right to Education in Indonesia (Comparative Analysis with International Human Rights Law)

Nama Pembimbing/ Promotor

Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH dan (Alm) I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH

Dwi Haryati, SH.,MH

Prof. Dr. Fons Coomans

47

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.) 1. 2010 Normatifisasi Falsafah Tri Hita Karana

Dalam Produk Hukum Pemerintah Provinsi Bali di Bidang Kepariwisataan

Dana DIPA Universitas Udayana No : 0161/023-04.2/XX/2010 Tanggal 31 Desember 2010

Rp. 50.000.000,-

2. 2010 Inventarisir Produk Hukum Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Bali Berkaitan Dengan Nilai Palemahan Dalam Konsep Tri Hita Karana Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Pariwisata Budaya

Dana DIPA Universitas Udayana No : 161/023-04. XX/2010 Tanggal 31 Desember 2010

Rp. 7.500.000,-

3. 2011 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung)

Project Nuffic IDN 223 Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: 09/Research/NPT-Nuffic-FL-UNUD/II/2011 Tanggal 4 Februari 2011.

Rp. 20.000.000,-

4 2011 Travel Warning Dalam Perspektif Hukum dan HAM

Dana DIPA Universitas Udayana Nomor 1637a.8/Un.14/Ku.0304/Perjanjian/2011 Tanggal : 5 Mei 2011

Rp. 7.500.000,-

5 2012 Implikasi Hukum Peralihan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)

Dana DIPA Penelitian Dosen Muda

Rp. 7.500.000,-

*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya.

48

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2011 Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Instrumen Birokrasi Desa dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 di Desa Batur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

2. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta Notaris Untuk Legalisasi Hubungan Hukum Masyarakat

Dana Pengabdian Masyarakat dari Magister Kenotariatan FH-UNUD

Rp. 4.000.000,-

3. 2012 Penyuluhan Hukum Tata Ruang Menuju Bali Green Province

Dana DIPA Rp.4.000.000

*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 1. Hak Untuk Mendapat Pendidikan (The Right

to Education) Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional di Indonesia

Volume IV No. 1 Juni 2011 ISSN 1829-7706

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ISSN 1829-7706

2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)

Vol. 33 No.2 Juli 2008 ISSN 0215-899 X

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika

49

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/

Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1. Diseminasi Rancangan Undang-Undang Tentang Lelang.

Pembahasan RUU Lelang 17 Juni 2010 Hotel Inna Sindhu Beach, Denpasar.

2. Seminar Nasional Hukum dan

Globalisasi diselenggarakan

Dalam Rangka HUT FH dan

BKFH UNUD Ke-47 Serta Dies

Natalis ke-49 Universitas

Udayana.

Perkembangan Pengaturan Disiplin PNS Dalam Era Globalisasi

17 September 2011, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

3. The 2nd CILS International Conference 2011 ―The ASEAN’s Role in

Sustainable Development‖.

Towards a Common Agreement on Educational Cooperation on Human Rights Education in ASEAN to Promote Human Rights Awareness for the Youth

21-22 November 2011 Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman

Penerbit

1. 2. 3. 4.

Dst. H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1. 2. 3. 4.

Dst.

50

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat 1. 2. 3. 4.

Dst. J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari

pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan

Tahun

1. 2. 3. 4.

Dst. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Denpasar, 20 November 2014 Ketua Tim Peneliti,

(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.kn, LLM) NIP. 19820516 200501 2 020

51

ANGGOTA TIM PENELITI

CURRICULUM VITAE IDENTITAS DIRI

Nama : Kadek Sarna, SH., M.Kn. NIP/NIK : 19810424 200812 1 002 Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja, 24 April 1981 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin Duda/Janda Agama : Hindu Golongan/Pangkat : III b/ Penata Muda Tingkat I Jabatan Fungsional Akademik : Asisten Ahli Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana Alamat : Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114 Tlp/Fax : (0361) 222666/ Fax. 234888 Alamat Rumah : Jl. Buluh Indah Gang III No. 21 Denpasar Utara-Bali, 80118 Tlp./Fax : 081999011606 Alamat e-mail : [email protected] dan [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN Tahun Lulus Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan/ Bidang Studi

2004 S1 Universitas Udayana Ilmu Hukum 2007 S2 Universitas Gadjah Mada Hukum Kenotariatan

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun Pelatihan Penyelenggara 2009 Workshop For Conducting Reaserch

and writing on enviromental Law And Economic

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2009 In Training Educational Methodology Problem Base Learning To Support Curriculum

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2009 Lokakarya Pembinaan Jurnal Ilmiah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2009 Training in Basic Computer Skills,

The Use Of Approriate Software, and Internet

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

52

2010 Training on Legal Reasearch For Faculty Of Law Udayana University Academic Staffs delivered by Prof. Dr. Michael Faure, LLM

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2010 Penataran Penulisan Buku Ajar Bagi Dosen Universitas Udayana

UPT Penerbit Universitas Udayana

2010 Workshop Problem Based Learning, Bedugul, Bali, Indonesia

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2010 Workshop International Business and Contract Law, Delivered by Dr. Nicole Kornet, BA, LLB (Hons) LLM, Denpasar, Bali, Indonesia

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2010 Workshop on Procedural Law NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2010 In House Training Tim Monev Beasiswa dari Program Hibah Berbasis Institusi

Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Udayana

2010 Pelatihan Metodologi Peneltian Lembaga Penelitian Universitas Udayana

2010 Pelatihan Proses Pembelajaran pada Kukrikulum Berbasis Kompetensi (P2KBK)

Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana

2011 Workshop Nasional ―Legal Reasoning, Legal Research, Legal Writing, and Publication‖, Denpasar, Bali, Indonesia

Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana

2011 Short Course on International Human Rights at the Faculty of Law Maastricht University

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

2011 PBL Training and Workshop Gender and Law For FL. UNUD Academic Staffs, Delivered By DR. Ingrid Westendorp, Bedugul, Bali, Indonesia

NPT Project Nuffic IDN-223 Strengthening Faculty of Law UNUD, cooperation between Faculty of Law Udayana University and Faculty of Law Maastricht University The Netherlands

53

PENGALAMAN JABATAN Tahun........s/d ....... Jabatan Institusi

2011 Tim Monev Bidang Kemahasiswaan

UNUD

2011 Anggota Unit Minat dan Bakat Bidang

kemahasiswaan

UNUD

2011 Pengawas Ujian Nasional Tingkat satuan Pendididkan

kabupaten badung

BSNP – UNUD

2011 Pengawas Ujian Tulis PMDK UNUD

UNUD

2011 Penanggung Jawab ruangan Ujian Tulis SNMPTN 2011

UNUD

PENGALAMAN MENGAJAR

Tahun....s/d ....... Mata Kuliah Jenjang Institusi/Jurusan/Program 2009-2010 Hukum Agraria S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2009-2011 Ilmu Administrasi

Negara S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana

2010-2011 Hukum Pemerintahan Desa

S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana

2009-2010 Hukum Pajak S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2009-2010 Hukum Kepariwisataan S1 Prog. Ekstensi FH. Universitas

Udayana 2010-2011 Hukum Keuangan

Negara S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana

2010-2011 Hukum Administrasi Negara

S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana

2010-2011 Ilmu Administrasi Negara

S1 Prog. Ekstensi FH. Universitas Udayana

2010-2011 Hukum Agraria S1 Prog. Ekstensi FH. Universitas Udayana

2010-2011 Hukum Pemerintahan Desa

S1 Prog. Ekstensi FH. Universitas Udayana

2010-2011 Hukum Kepegawaian S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA Tahun Pembimbingan/Pembinaan

2009 - 2010 Pendamping Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa FH UNUD 2009 Pendamping dalam Liga Hukum 2009 ―Junjung Tinggi Kebersamaan dan

Sportifitas Dalam Liga Hukum‖ 2010 Pendamping Tim UMCC FH UNUD pada kompetisi Peradilan Semu Tingkat

Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VI FH UI 2010 Pendamping dalam Rapat Kerja Mahasiswa reguler FH UNUD 2010 Pendamping dalam Kongres Mahasiswa di Kintamani 2010 Pendamping dalam kerja Sosial Mahasiswa Reguler Desa Pejeng, Kintamani

54

2009-2010 Koordinator Pendamping mahasiswa dalam rangka Gelar Lestari Budaya 2009-2010 Pembina Paduan Suara Fakultas Hukum Unud

2011 Pendamping mahasiswa dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa 2011 Membimbing Skripsi

PENGALAMAN PENELITIAN Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana 2004 Pemisahan Perkara Koneksitas Peneliti Mandiri 2007 Tinjauan yuridis Status Hukum

koordinasi Wewenang Penerapan sanksi Terhadap Pejabat lelang Kelas I Serta Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Lelang Eksekusi barang bergerak di KP2LN Denpasar

Peneliti Mandiri

2011 Pengakuan Hak Berwisata (the Right to Tourism) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (Studi Empiris pelaksanaan Hak Berwisata Bagi para Pekerja Pada Perusahaan Industri Pariwisata di Bali)

Anggota NUFFIC Project

2011 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung)

Anggota NUFFIC Project

2011 Perlindungan Hukum Nasabah PT Bali Consultant Life Insurance (Balicon)

Ketua Peneliti DIPA

2011 Implementasi Pemberian Kredit Berwawasan Lingkungan Oleh Perbankan Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Di Propinsi Bali

Anggota DIPA

KARYA TULIS ILMIAH

2010. Buku/Bab/Jurnal Tahun Judul Penerbit/Jurnal 2004 Pemisahan Perkara Koneksitas Mandiri/Skripsi 2007 Tinjauan yuridis Status Hukum koordinasi

Wewenang Penerapan sanksi Terhadap Pejabat lelang Kelas I Serta Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Lelang Eksekusi barang bergerak di KP2LN Denpasar

Mandiri/Tesis

2010 Lelang Eksekusi Hutang Pajak Kertha Patrika

55

B. Makalah/Poster Tahun Judul Penyelenggara 2011 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta

yang berkaitan dengan Pertanahan (Eksistensi Pasal 15 ayat (2) huruf f Undnag-Undang No. 30 Tahun 2004)

Kunjungan Kerja DPRRI atas revisi UU No. 30 Tahun 2004

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 2009 Seminar Internasional ―Impact Of The Global

Economic Crisis on Asia and The Middle East Departemen Luar Negeri RI – FH UNUD

2009 Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat

PAH DPD RI – Fakultas Hukum UNUD

2009 Meningkatkan Kesadaran masyarakat Terhadap Perlindungan HKI Bagi Tradisional Knowledge dan Kebudayaan Bali

Pekan Ilmiah Mahasiswa FH UNUD

2009 Sosialisasi pemahaman Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Serta Jabatan Dosen

Universitas Udayana

2009 Sosialisasi Program Anti Korupsi BPKB Propinsi Bali 2009 Semiloka ―Evaluasi Format Dan Substansi

Awig-Awig Desa Pakraman Bali Shanti LPM Universitas Udayana

2009 Seminar ―Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Dalam Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara‖

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2009 Kuliah Umum ―Kantor Berita Dalam Era Informasi Global‖―

Perum LKBN Antara – Universitas Udayana

2009 Kuliah Umum Hukum dan Konstitusi HAM Prof. R. Moh Mahfud MD, SH (Video Confrence)

2009 Studi Ekskursi ― Pro Kontra Pemberlakuan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi‖

BEM FH universitas Trisakti

2009 Kuliah Umum Prof. Dr. Philipus M. Hadjon ―Peradilan tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan RUU Administrasi Pemerintahan‖―

FH UNUD

2009 Seminar Regional ―Refleksi Kearifan Lokal Dalam Politik Pembangunan Hukum‖

FH UNUD

2009 Seminar International Refleksi Satu Dekade Reformasi Indonesia

Institute For Peace and Democracy Bali

2009 Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Desa

PAH DPD RI – Fakultas Hukum UNUD

2009 Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama Video Confrence FH-UNUD 2009 Lokakarya Jurnal Ilmiah Menuju Status

Terakreditasi Kerthapatrika FH UNUD

2009 Diseminasi Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia

Komisi Hukum Nasional RI

56

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 2009 Stadium General ―Perkembangan Sistem

Peradilan Pidana International Student Community For International Law FH UNUD

2010. Seminar tentang Perlindungan Hak-Hak Pribadi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Bali

2010 Sosialisasi Program Anti Korupsi BPKB Propinsi Bali 2010 Seminar Awig awig II ― Pemberdayaan Awig-

awig Desa pakraman Di Bali Dalam Mewujudkan Msyarakat Adat Yang Sejahtera‖

FH UNUD

2010 Seminar Nasional dengan Tema ―Batal Demi Hukum‖, bersama Prof. Jaap Hijme dan Fakultas Hukum/Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2010 Meneropong Pemberantasan Korupsi di Indonesia

KPK – Komite Mahasiswa FH UNUD –BEM Universitas Udayana

2010 International Seminar ―Fair Trial From National and International Perspective‖

Maastricht University – FH UNUD

2010 Kongres Pancasila II ―Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 Dan Implementasinya‖

UGM – UNUD

2010 Kuliah Umum dan Teleconference dalam tema ―Studi Perbandingan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial di Negara-Negara Eropa‖

Komisi Yudisial Republik Indonesia

2010 Kuliah Umum ―Mahkamah Konstitusi Federal Jerman : Dasar Hukum Konstitusional dan Tanggung jawab, serta Tantangan Saat Ini‖, oleh Prof. Dr. Siegfried Bross

Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan Hanns Seidel Foundation Indonesia

2010 Pemantapan Proses Pembelajaran sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

2010 Seminar Nasional dengan Topik ―Reaktualisasi Tri Hita Karana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Bali yang Bersih dan Hijau‖

Universitas Warmadewa, Denpasar

57

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara 2010 Special Lecture ―The Present and Future Role

of United Nations‖, Delivered by Mr. El-Mostafa Benlamlih (Resident Coordinator of United Nations in Indonesia), Denpasar-Bali-Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

2010 International Seminar ― Presidential Lecture ― by President Lech Walesa

Institute For Peace and Democracy – UNUD- Embassy of Poland Jakarta

2010 Sosialisasi Dokumen Akademik dan Manual Mutu di Fakultas Hukum Universitas Udayana

Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

2010 BPK Goes to Campus FH UNUD –BPK RI 2010 Netherlands New Civil Code Prof Henk Snijders (video

Confrence) 2010 Sosialisasi Layanan E-Library Universitas

Udayana UnIversitas Udayana

2010 Seminar Awig-Awig II ―Pemberdayaan Awig-Awig Desa Pakraman di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera‖

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

2011 Seminar Nasional ―Membangun Bali Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi‖

Universitas Udayana, Denpasar

2011 Seminar asional ―Aktualisasi dan Implementasi Pancasila dalam PPerpektif Berbangsa dan Bernegara‖

Universitas Udayana

2011 Seminar Nasional ―Peran Konsolidasi Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Yang Mendukung Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Yang Partisipatif‖

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

2011 International Seminar ― Enviromental, Health and Safety Risk in a Globalizing World‖

Maastricht Univeristy –MUNDO-METRO –FH UNUD

2011 Seminar Nasional ―Politik di Timur Tengah: Refleksi dari Proses Reformasi dan relevansi Pengalaman Indonesia; Dr. N Hassan Wirajuda, SH., MALD, LLM

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNUD

2011 Seminar Nasional ―Hukum Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis Jasa Pariwisata Internasional‖

Student Community For Internasional Law (SCIL) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

2011 General Lecture on ―The Fragility of Peace and Democracy with Current Global Security Parameters‖, Delivered by Professor Anis H. Bajrektarevic, International Law/Global Political Studies IMC University of Applied Sciences, Krems, Austria

Organized by Faculty of Law and Institute for Peace and Democracy, Udayana University, Supported by the Embassy/Permanent Mission Republic of Indonesia, Vienna, Austria.

58

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Tahun Kegiatan 2009 Pelatihan Kontrak transaksi Hukum Bisnis Internasional 2010 Pengabdian Masyarakat 2010 dengan tema ―Kampus Merah Go Green‖ Di Pura

Sakenan, Serangan, Denpasar Selatan

2010 Bakti Alam Tim Bantuan Medis Janar Duta Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam rangka Hut. TBM. JD.

2011 Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Instrumen Birokrasi Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 di Desa Batur kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

Denpasar, 20 November 2014

Kadek Sarna, SH., M.Kn. NIP. 19810424 200812 1 002

59

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)

I Made Budi Arsika, SH.,LLM L/P

2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas

lainnya 198106102005011003 5. NIDN 0010068102 6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 10 Juni 1981 7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I/18 Panjer-Denpasar 8. Nomor Telepon/Faks /HP 081936281062 9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana

Jl. Bali No.1, Denpasar 10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666 / Fax. 0361-234888 11. Alamat e-mail

12. Lulusan yang telah dihasilkan

S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang …

13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Internasional 2. Hubungan Internasional 3. Hukum Humaniter 4. Hukum Organisasi Internasional 5. Hukum Diplomatik

B. Riwayat Pendidikan

Program S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Maastricht University, The Netherlands

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional

Globalisation and Law

Tahun Masuk 1999 2008 Tahun Lulus 2003 2009 Judul Skripsi/Thesis/Disertasi

Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Keanggotaan ASEAN Pasca Reformasi Politik

The Resilience of the Non-Interference Principle Concerning Human Right Issues Under ASEAN Charter

Nama Pembimbing/Promotor

Herman Suryokumoro, SH,MS dan Setyo Widagdo, SH,MH

Prof. Dr. Fons Coomans

60

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber *) Jml (Juta Rp.) 1. 2010 Penggunaan Nominee Methode

untuk Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing (Studi Perbandingan dengan Hak Pakai atas Tanah untuk Warga Negara Asing) diKabupaten Badung dan Kota Denpasar

Anggaran DIPA Universitas Udayana Tahun 2010 No 161/023-04xx/2010

Rp. 7.500.000,-

2. 2010 Pelaksanaan Teknik Perancangan Kontrak Sewa-Menyewa di Desa Sidekarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Anggaran DIPA Universitas Udayana Tahun 2010 No 161/023-04xx/2010

Rp. 7.500.000,-

3. 2011 Penyelesaian Sengketa Mengenai Aplikasi Kode Etik Pariwisata Dunia Melalui World Committee on Tourism Ethics

NPT Project Nuffic IDN 223

Rp. 20.000.000,-

4. 2011 Travel Warning Dalam Perspektif Hukum dan HAM

Dibiayai Dari Dana DIPA Universitas Udayana Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 1637A.8/UN.14/KU.0304/ PERJANJIAN/2011 Tanggal 5 Mei 2011

Rp. 7.500.000,-

*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya.

61

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)

1. 2010 Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana Mengenai Permasalahan-permasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada Para Pendengar Radio Phoenix FM Denpasar berdasarkan Keputusan Rektor UNUD Nomor 1650 /H14.1.11/KP.2010

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

2. 2011 Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum Perencanaan dan Pembangunan Desa Wisata Kendran Kecamatan Tegalalang-Kabupaten Gianyar, 24 September 2011

Dana DIPA Rp. 4.000.000,-

3. 2011 Diseminasi ―Penyelesaian Sengketa Mengenai Aplikasi Kode Etik Pariwisata Dunia Melalui World Committee on Tourism Ethics” Kepada Para Pemangu Kepentingan di Bidang Pariwisata di Bali 15 Desember 2011

Dana NPT-Nuffic Project IDN 223

Rp. 4.000.000,-

4 2012 Ceramah Mengenai Pelibatan Masyarakat Setempat Dalam Pengembangan Industri Pariwisata Berdasarkan Kode Etik Pariwisata Dunia

Dana DIPA

Rp. 4.000.000,-

*) Tuliskan sumber pendanaan : Penerapan IPTEKS – SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun

Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 1. ―Kewenangan Konstitusional Presiden

Republik Indonesia Untuk Membuat Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia‖ Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana

Volume IV Nomor 1 Juni 2011

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ISSN 1829-7706

2. Penyelesaian Sengketa Mengenai Aplikasi Kode Etik Pariwisata Dunia Melalui World Committee on Tourism Ethics bersama-sama dengan Putu Tuni Cakabawa, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasa, dan Anak Agung Sri Utari

Volume 37 Nomor 2 Denpasar Januari 2012, ISSN 0215-899 X

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika

62

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat

1. Kegiatan Seminar Ilmiah Mahasiswa FH UNUD 2010 mengenai ―Hukum Kepariwisataan‖

Aspek-Aspek Hubungan Internasional dan Hukum Internasional Dalam Pariwisata Global

27 November 2010, FH-UNUD

2. The 2nd Centre for International Law Studies Faculty of Law Universitas Indonesia (CILS) Conference 2011, International Conference on ASEAN‟s Role in Sustainable Development‖,

Advancing ASEAN Human Rights Norms Through External Relations : Capcity, Advantages, and the Potential For External Interference

21-22 November 2011, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

3. Workshop Aktualisasi Kode Etik Kepariwisataan Dunia Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia

Inkorporasi Kode Etik Pariwisata Dunia ke Dalam Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia

2-3 April 2012, Bandung

4. International Seminar on Tourism Law

Settling Dispute in the Tourism Industry : The Global Code of Ethics for Tourism and The World Committee on the Tourism Ethics (bersama Prof. Dr. Michael G. Faure)

18-19 Mei 2012, Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali.

5 Seminar Bagian Hukum Internasional

Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Pengesahan Perjanjian-Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (bersama Anak Agung Sri Utari, SH.,MH)

20 Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Udayana

6 The 4th International Graduate Students Conference on Indonesia

Climate Injustice and Local Values: The Practice of Traditional Community in Bali

30-31 Oktober 2012 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Buku Tahun Jumlah

Halaman Penerbit

1. Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi (Editor)

2011 269 Universitas Brawijaya Press (UB Press), ISBN; 978-602-203-020-1

63

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1. 2. 3. 4.

Dst. I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

dalam 5 Tahun Terakhir No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang Telah Diterapkan Tahun Tempat

Penerapan Respon

Masyarakat 1. 2. 3. 4.

Dst. J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari

pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan Tahun

1. 2. 3. 4.

Dst.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Denpasar, 20 November 2014 Tim Peneliti,

(I Made Budi Arsika, SH.,LLM) NIP. 198006102005011003

64

PEMBIMBING

CURICULUM VITAE Nama : Prof.Dr. I.Gusti Ngurah Wairocana, S.H.M.H. NIP : 19530401 198003 1004 Tempat/Tgl lahir : Denpasar, 01 April 1953 Agama/Jenis kelamin/Status : Hindu/Laki – laki Pangkat/Golongan/TMT : Pembina Utama Muda/IV-d /1 Oktober 2008 Jabatan : Guru Besar Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum universitas Udayana Alamat Rumah : Jl.Kertha Petasikan IX/11 Denpasar, 80224 Riwayat Pendidikan 1965 : Lulus Sekolah Rakyat Sanan, Malang 1968 : Lulus Sekolah Menengan Pertama, Dwijendra Denpasar 1971 : Lulus Sekolah Menengah Atas (SLUA I Saraswati) Denpasar 1979 : Lulus Sarjana Hukum (S1) Fakultas hukum Universitas Udayana 1999 : Lulus Strata II (S2) Magister Hukum universitas Airlangga 2005 : Lulus strata III (S3) Doktor Ilmu Hukum , Universitas Airlangga Penghargaan Yang Diterima 1. Dosen Teladan II, Keputusan rektor universitas Udayana, No.

857/PT.17/1.01.12/1985 Tanggal 26 Juni 1985

Training 1981 : Penataran /bimbingan Dan konseling Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi,

Fakultas Psikologi Unpad, Bandung 1981 : Penataran Pembina Penataran Tingkat Provinsi Bali , Di Denpasar 1983 : Kursus Dasar – Dasar AMDAL Angkatan Ke II, UI Kerjasama Kantor

Meneg Pengawasan Pembangungan Dan Lingkungan Hidup, Jakarta 1983 : Kursus Penyusunan AMDAL, Lembaga Eklogi Unpad bekerja sama

dengan Kantor Meneg Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, Bandung 1984 : Penataran Dosen lokal Dalam rangka Pengembangan Masyarakat Ilmiah

/Wawasan Almamater, Unud 1985 : Program akta Mengajar Lima Format Belajar Jarak Jauh 1987 : Penataran Peradilan Tata usaha Negara Samen Werking antara Unpad

dengan Utrecht Universitiet, Bandung 1988 : Penataran Hukum lingkungan , Samen Werking antara UGM dengan

Utrecht Universitiet, Jogjakarta 1990 : Kursus ASJ II Bahasa Belanda, IPBB – Erasmus 1996 : Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Bagi

Calon Penatar, BP7, Denpasar

65

1996 : Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Bagi Lektor Kepala, Lektor Kepala Madya

Dan Lektor Perguruan Tinggi Negeri dan institut Agama Islam Negeri Angkatan V, Pelabuhan Ratu, Jawa

Barat. 1996 : Penataran gerakan Disiplin Nasional, Universitas Udayana 2001 : Kursus Bahasa Belanda Sebagai Bahasa Sumber, Erasmus Surabaya 2005 : Pelatihan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum universitas Airlangga,

Surabaya. Pengalaman Pekerjaan/Karier 1980 – Sekarang : Dosen Fakultas Hukum universitas Udayana 1988 – 1990 : Sekretaris Bagian Hukum administrasi Fakultas Hukum

Universitas Udayana 1990 – 1997 : Pembantu Dekan I Fakultas Hukum universitas Udayana 2006 – 2008 : Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu hukum Program

Pasca Sarjana Universitas Udayana 2006 - Sekarang : Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 2007 – 2009 : Kelompok Ahli DPRD Kabupaten Jembrana 2009 – Sekarang : Kelompok Akhli Pemkab Jembrana 2009 – Sekarang : Kelompok Akhli Pemkab Badung Pengalaman Penelitian 1995 : Anggota Tim AMDAL Pelabuhan BBM Labuhan amuk, Karangasem 1995 : Anggota Tim Amdal ―Turtle Island‖ Serangan, Denpasar 1995 : Anggota Tim AMDAL Garuda Wisnu Kencana (GWK) 1995 : Anggota Tim AMDAL Bali Bedugul Agro Wisata (BBAW) Bedugul 1999 : Problematika uridis Veleigheids Clausule (Klausule Pengaman) Dalam

Keputusan Tata Usaha Negara 2000 : Analisis Undang – Undang No.28 Tahun 1999 tenang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2000 : Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2004 : Anggota Tim Rancangan Strukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah

Provinsi Bali 2004 : Anggota Tim Rancangan Strukturisasi Organisasi Pemerintah Kabupaten

Jembrana 2005 : Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan implementasinya di

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Bali 2009 : Penyusun Naskah Akademik Struktur Organisasi Pemerintahan Desa,

Pemkab Klungkung Karya Tulis/Publikasi 1. Strategi Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Untuk meningkatkan Kualitas

dan Menghadapi Tantangan Masa Depan, Disampaikan dalam Lokakarya Pembinaan Kurikulum/SKS universitas Udayana.

66

2. Netralitas korpri Pengaturan Yang tidak Jelas, Makalah Dalam Ceramah Hukum dan Masalah narkoba Kepada Anggota Korpri di Auditorium Unud

3. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Parpol Menurut UU No.5 Tahun 1999, Makalah dalam Ceramah hukum dan Masalah Narkoba Kepada Anggota KORPRI Di Auditorium Unud, 12 Pebruari 2000

4. Hukum Lingkungan, Makalah disampaikan Dalam Kursus Amdal yang diselenggaakan oleh PPLH Unud, 2000

5. Rancangan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana, Hasil Penelitian kerjasama K2S FE Unuddengan Pemkab Jembrana, 2003

6. Good Governance Dalam Pelaksanaan Pengawasan di Daerah, Makalah Dalam Pelatihan Para Pengawas Bawasda Pemkab, Badung, 2005

7. Produk Hukum Di Bidang Lingkungan hidup, Makalah disampaikan dalam Kursus Singkat Penyusun dan Penilai AMDAL,

8. Hakekat ―Good Governance‖ Dari Perspektif Ilmu Hukum, Artikel Dalam Majalah Ilmu Hukum ―Kertha Patrka‖ Vol. 31 No.1, 2006

9. Makna ―Good Governance‖ Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Artikel Dalam Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan ―PERSPEKTIF‖ Vol. IX No. 1 Surabaya, 2006

10. ―Good Governnce‖ ?, Artikel Dalam Majalah Ilmiah ―Ketha Wicaksana‖ Vol. 12 No.1, 2006

11. Format Otonomi Bali Dari Perspekif Hukum Tata Negara, Artikel Dalam Jurnal Lingkungan dan Pembangunan ―Wicaksana‖ Vol. 15 No.1, 2006

12. Good Governance Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Makalah dalam Bintek: Perancangan Produk Hukum Daerah Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

13. Hakekat ―Good Governance‖ Dari Perspektif Ilmu Managemen, Artikel Dalam Majalah Ilmu Hukum ―Ketha Patrika‖ Vol.3 No.1, 2006

14. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, Artikel Dalam Majalah Ilmu Hukum ―Kerha Patrika‖ No. 73, Th.XXV, Januari 2000

15. Sumber Daya Manusia (Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik), Artikel dalam Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Vol. 1 No.2

16. Perbandingan Sistem Peradilan Administrasi antara Indonesia, Belanda dan Jerman, ―Kertha Wicaksana‖, Vol. 12 No. 2, 2006

17. Good Governance Dalam Aturan Hukum atau Kebijaksanaan Publik, Majalah Ilmiah ―Kertha Patrika‖, Vol. 31 No. 2, 2006

18. Optimalisasi Peran MPR Ditijau dari Perspektif Kajian Hukum Normatif, Majalah Ilmiah ―Kertha Patrika‖ dalam proses naik cetak, edisi Agustus, 2007

19. Optimalisasi Peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Dalam Bidang Legislasi Perspektif Kajian Hukum Normatif, ―Kertha Wicaksana‖, dalam proses naik cetak edisi Agustus, 2007

67

20. Rambu – Rambu Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Lokakarya Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati, 2008

21. Strategi Peningkatan IPK Lulusan, Lokakarya Strategi Peningkatan IPK, BPMU Universitas Udayana, 2008

22. Problematika Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pelatihan Pembentukan Keputusan Bagi Pegawai Univeristas Udayana yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Universitas Udayana, Oktober 2008

23. Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah, Orasi Ilmiah Pidato PengukuhanGuru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, November 2008

24. Optimaliasasi Peran DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan RI, ―Focus Group Discusion, ― Peran Ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan RI, kerjasama DPD RI, Unwar dan EWP (Environmental Paliament Watch), Simpul Bali Maret 2009

25. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Akibatnya, Bintek Pembentukan Keputusan Bagi Pegawai Universitas Udayana, diselengarakan oleh Divisi Hukum Universitas Udayana, Agustus 2009

26. Tantangan Perjuangan Global, Seminar dalam rangka Hari Sunpah Pemuda dan Hari Pahlawan dalam Membangun bangsa dan NKRI, diselenggarakan oleh Forum/Komunikasi LVRI-Pebabri-PWRI Bali, November 2009

27. Kurikulum Pendidikan Tinggi HukumVersus Penegakan Hukum di Indonesia, Seminar Badan Kerjasama Fakultas Hukum Negeri se- Indonesia Timur, Januari 2010.

Partisipasi Dalam Pertemuan Akademik (Seminar, Simposium, Workshop, dan sejenisnya) Tingkat Lokal 1984 : Peserta Seminar ― Beberapa Konsepsi Dalam Pembinaan Hukum

Nasional‖, Universitas Udayana 1987 : Peserta Seminar ―Penyertaan Anak Didik dan Pendidik Dalam Asuransi

Kecelakaan Diri‖, Fakultas Hukum Universitas Udayana 1988 : Peserta Diskusi Panel ―Usaha Menanggulangi Sampah‖, Universitas

Ngurah Rai, Denpasar 1988 : Peserta Seminar ―Pemahaman Kebudayaan Nasional Indonesia Melalui

Pendekatan Konstitusional, Fakultas Hukum Universitas Udayana 1989 : Peserta Seminar Hasil Penelitian Universitas Udayana Periode Tahun

1988/1989, Universitas Udayana 1996 : Peserta Sarasehan Penataran P4 Tingkat Provinsi Daerah Tk. I Bali 2000 : Peserta Seminar ―Rahasia Bank dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Perbankan 2000 Peserta dalam Lokakarya Proposal Program Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Pemerintahan Unversitas Udayana

68

2001 : Peserta Lokakarya Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2003 : Peserta Lokakarya Pengembangan Kurikulum Dalam Rangka Merealisasi

Program Kekhususan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2005 : Pembicara dalam Seminar Regional Dengan Thema ―Mencari Format

Otonomi Bali‖, Universitas Warmadewa. 2006 : Peserta Seminar Sehari ―Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan

Nasional Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, kerjasama antara Komnas HAM dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2006 : Peserta dalam Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor)

2006 : Peserta Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Udayana.

2006 : Peserta Lokakarya Pedoman Evaluasi Semesteran, Kertas Kerja, Dan Tugas Akhir Mahasiswa, Universitas Udayana

2007 : Peserta Uji Sahih RUU Tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2007 : Pembicara dalam Seminar ―Usaha Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur Yang Berwawasan Lingkungan.

2007 : Peserta Seminar dan Lokakarya Penyusunan Panduan Pelaksanaan Tracer Study yang diselenggarakan oleh Bandan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.

2007 : Sebagai Instruktur Kursus Manajemen Lingkungan Terpadu yang diselenggarakan oleh Pusat Peneitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana.

2007 : Sebagai Peserta Training Of Trainers Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

2007 : Sebagai Peserta Lokakarya Buku Panduan Program Doktor, Program Magister Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Tesis dan Disertasi, Tata Cara Ujian Promosi Doktor pada Program Pasca sarjana Univesitas Udayana.

2007 : Instruktur Kursus Penilai Amdal Angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana.

2007 : Sebagai Instruktur Kursus Manajemen Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana.

2009 : Sebagai Peserta Debat Politik dalam Rangka Ulang Tahun IKAYANA ke -34.

2009 : Sebagai Peserta Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Desa.

Tingkat Nasional 1988 : Peserta Seminar Nasional Pola Pengembangan Lahan Kritis 1990 : Peserta Seminar ―Problematika Pencemaran Lingkungan Hidup dari

Aspek Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Ubaya 1999 : Peserta Seminar Nasional Reformasi Konstitusi: Agenda Demokratisasi

Ketatanegaraan

69

2001 : Peserta Lokakarya Pemerintahan Yang Baik Workshop On Good Governance, Kerjasama Hukum Universitas Airlangga dengan Unversitas Utrecht

2001 : Peserta Seminar Pemerintahan Yang Baik Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya.

2001 : Peserta Workshop Konsep dan Strategi Pembaaruan Kejaksaan RI, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Asian Development Bank

2002 : Peserta Seminar Sehari ―Pengaturan Peranan Dan Kedudukan Bank Sentral Dalam Amandemen Konstitusi Unversitas Airlangga Surabaya.

2005 : Peserta Pelatihan Ilmu Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2005 : Peserta Diskusi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Universitas Airlangga.

2007 : Peserta Seminar Nasional ―Perdebatan Ketatanegaraan Dalam Proses Reformasi Konstitusi Indonesia‖ dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se Indonesia.

2008 : Sebagai Peserta Seminar Nasional dengan Thema ― Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Pembangunan Daerah‖, dalam Rapat Kerjasama Badan Kerja sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia,di Jambi.

2009 : Sebagai Peserta Diseminasi Rekomendasi Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia.

2010 : Sebagai Peserta Pertemuan Badan Kerjasama Fakultas Hukum Wilayah Timur Indonesia dan Seminar Nasional ―Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pasca Reformasi‖ di Ternate.

Tingkat Internasional 2000 : Peserta Workshop on Ombudsman, Airlangga University-Utrecht

University: Cooperation in The Field Of Law, Surabaya. 2000 : Seminar ―The 10th ―International Seminar On Land Readjustment And

Urban Development” 2000 : Peserta Seminar On Good Governance, Faculty of Law, Airlangga

University-Utrecht University,Surabaya. 2001 : Peserta Workshop On Good Governance, Faculty of Law, Airlangga

University-Utrecht University : Cooperation in The Field Of Law, Surabaya

2001 : Peserta Seminar Internasional ―Corporate Governance And The Role of The Independent Directors/Commissioners Institute In Asia”.

2006 : Peserta Seminar The International Seminar : The Development Of Indonesian and Australian Environmental Law (A Corporative Perspective), Unibraw Malang.

2008 : Peserta Seminar “Intelectual Property Rights (IPR)”.

70

2008 : Peserta Temu Wicara Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Se Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

2008 : Sebagai Peserta Seminar “Dispute Settlement Understanding (DSU) in the World Trade Organization (WTO) System”.

2009 : Sebagai Peserta Impact of the Global Economic Crisis on Asia and the Middle East, yang terselenggara atas kerjasama Pusdiklat Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

71

bb

BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN

PENELITIAN DOSEN MUDA

( LOG BOOK)

Judul :

POLITIK HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

SEBELUM DAN SETELAH DISAHKANNYA UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

Nama : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn., LLM.

NIP : 19820516 200501 2 020

Jabatan/Pangkat/Golongan : Lektor / Penata / IIIc

Fakultas : Hukum

Dibiayai dari dana DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014

Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda

Nomor : 237-10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014

Tertanggal 14 Mei 2014

72

LOG BOOK PENELITIAN DOSEN MUDA

Politik Hukum Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah Disahkannya UU No.5 Tahun 2014

tentangAparatur Sipil Negara Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda

Nomor : 237-10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014/ Tertanggal 14 Mei 2014 NO TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG 1 1-2-2014 Penyusunan Proposal (I) Tim Peneliti Instrumen Hukum (Undang-Undang),

Literatur 2 3-2-2014 Konsultasi dengan Pembimbing Pembimbing dan Tim Peneliti Draf Kerangkat Proposal 3 22-2-2014 Penyusunan Proposal (II) Tim Peneliti Draf Kerangkat Proposal yang disetujui,

Instrumen Hukum (Undang-Undang), Literatur

4 24-2 -2014 Penyetoran Proposal Penelitian Tim Peneliti Proposal Penelitian 14-5-2014 - Penandatangan Kontrak

- Penandatangangan Kuitansi

Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda Nomor : 237-10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014/ Tertanggal 14 Mei 2014

6 14-5-2014 Diskusi pelaksanaan kegiatan penelitian

Pembimbing dan Tim Peneliti Hasil Penelitian terhadap Peraturan Perundang-Undangan

7 19-5-2014 Pengumpulan data dari literature-literature

Tim Peneliti Kumpulan Bahan dari Literatur

8 3-6-2014 Pengolahan data yang diperoleh dari literatur

Tim Peneliti Kumpulan Bahan dari Literatur

9 10-6-2014 Penelusuran data melalui internet Tim Peneliti Laman Elektronik, Data Peraturan Perundang-Undangan

10 16-6-2014 Pengolahan penelusuran data dari internet

Tim Peneliti Laman Elektronik, Data Peraturan Perundang-Undangan

73

NO TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG 11 24-6-2014 Diskusi dengan Pembimbing Tim

Peneliti dan rekan-rekan dosen di bagian HAN

Pembimbing dan Tim Peneliti Draf Susunan Laporan

12 1 – 7 - 2014 Pengumpulan bahan hukum Tim Peneliti Kompilasi Bahan Hukum 13 16-7-2014 Pengolahan bahan hukum dari

undang Tim Peneliti Kompilasi Bahan Hukum

14 22-7-2014 Pengolahan bahan hukum dari undang

Tim Peneliti Kompilasi Bahan Hukum

15 11-8-2014 Penyusunan draft laporan kemajuan penelitian 70%

Tim Peneliti Draf Laporan 70%

16 12-8-2014 Konsultasi laporan 70% dengan Pembimbing Tim Peneliti

Pembimbing dan Tim Peneliti Draf Laporan 70%

17 15-8-2014 - Pencatatan Penggunaan Dana 70%

Tim Peneliti Nota dan Catatan Pengeluaran

18 19—8-2014 - Upload Laporan Kemajuan 70% Tim Peneliti Laporan 70% 19 20-8-2014 - Penyetoran Laporan Kemajuan

70% Tim Peneliti Laporan 70%

- Monev penelitian Laporan 70% 20 22 – 8-2014 Penyusunan artikel Tim Peneliti Artikel 21 2 – 9 - 2014 Pembahasan hasil monev dengan

tim peneliti Tim Peneliti Catatan hasil wawancara monev

22 23–9 - 2014 Pengumpulan bahan tambahan untuk kelengkapan penelitian

Tim Peneliti Kompilasi bahan penelitian

23 6-10-2014 Diskusi hasil pengumpulan bahan Tim Peneliti Kompilasi bahan penelitian 24 15-10-2014 Konsultasi dengan pembimbing Pembimbing dan Tim Peneliti Kompilasi bahan penelitian 25 5-11-2014 Pembahasan hasil bimbingan dan

pengolahan data hukum Tim Peneliti Bahan penelitian dan peraturan perundang-

undangan 26 11-11-2014 Penyusunan awal laporan akhir Tim Peneliti Draft laporan 100% 27 20-11-2014 Pembahasan laporan akhir Tim Peneliti Draft laporan 100%

74

NO TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN DOKUMEN PENDUKUNG 28 24-11-2014 Finalisasi laporan akhir Tim Peneliti Laporan 100% 29 26-11-2014 Memperbanyak laporan akhir Tim Peneliti Laporan 100% 30 27-11-2014 Upload laporan akhir Tim Peneliti Laporan 100% 31 28-11-2014 - Penyetoran Laporan Akhir Tim Peneliti Laporan 100%

75

LAPORAN JUSTIFIKASI

PENGGUNAAN ANGGARAN 70%

PENELITIAN DOSEN MUDA

POLITIK HUKUM PENGATURAN SISTEM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

SEBELUM DAN SETELAH DISAHKANNYA UU NO.5 TAHUN 2014 TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

TIM PENELITI :

Ketua : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH, MKn, LLM (NIDN. 0016058202) Anggota : Kadek Sarna, SH., M.Kn (NIDN. 0024048106) I Made Budi Arsika, SH, LLM (NIDN. 0010068102)

Dibiayai dari dana DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014

Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Penelitian Dosen Muda

Nomor : 237-10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014 Tertanggal 14 Mei 2014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

TAHUN 2014

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103