Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur ii
KATA PENGANTAR
EKPD 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menilai kinerja pembangunan di daerah dalam rentang waktu 2004-2009 serta menganalisis relevansi RPJMD Provinsi NTT 2009-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi dilakukan dengan Tujuan (1) untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah; dan (2) untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Sedangkan sasaran evaluasi adalah : (1) tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan (2) tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dalam evaluasi ini adalah: (1) tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk setiap provinsi; serta (2) Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010- 2014. Laporan Final EKPD 2010 Provinsi NTT telah merumuskan rekomendasi-rekomendasi setiap bidang evaluasi serta rekomendasi dari analisis relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2009-2013. Kiranya rekomendasi-rekomendasi dimaksud dapat menjadi pertimbangan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka lebih meningkatkan daya guna pembangunan, serta mensinerjikan langkah-langkag perencanaan pembangunan. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan masukan sampai tersusunnya laporan ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada BAPPENAS yang telah mempelopori tradisi evaluasi pembangunan dengan melibatkan universitas termasuk Universitas Nusa Cendana sebagai lembaga independen.
Kupang, Awal Desember 2010. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................................. DAFTAR Tabel ................................................................................................. DAFTAR Gambar .............................................................................................. BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan ................................................................. 1.2 Tujuan dan Sasaran….……..…………………………………………….. 1.3 Keluaran.... ...........................................................................................
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator 2. Analisis Pencapaian Indikator 3. Rekomendasi Kebijakan
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
1. Indikator………………………………………………………………. 2. Analisis Pencapaian Indikator……………………………………... 3. Rekomendasi Kebijakan…………………………………………….
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator …………………………………………………………….. 2. Analisis Pencapaian Indikator…………………………………….. 3. Rekomendasi Kebijakan……………………………………………
D. KESIMPULAN……………………………………………………………..
BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI
A. Pengantar……………………………………………………………. B. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional…… C. Rekomendasi………………………………………………………..
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan………………………………………………………….. B. Rekomendasi ……………………………………………………….
ii
iii
iv
v
123
4427
78
14
151645
47
484766
6768
DAFTAR TABEL
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur iv
No. Tabel Hal.2.1 Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Jenis
Kejahatan Pelanggaran ........................................................................... 5
2.2 Jumlah Perkara Kriminal dan Perkara yang Telah Diselesaikan antara Tahun 2005-2008 di NTT …………………………………………………… 6
2.3 Kabupaten Kota yang Telah Melaksanakan dan/atau Membentuk Lembaga PTSP ………………………………………………………………..
9
2.4 Opini BPKP terhadap Laporan Keuangan PEMDA di NTT 2001-2009 11
2.5 Kinerja Menejemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah NTT 12
2.6 Rincian Indikator Evaluasi Agenda Kesejahteraan Masyarakat ………… 12
2.7 Angka Putus Sekolah Tingkat SD, SMTP dan SMTA di NTT 20
2.8 Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMPT dan SMTA di NTT …………………………………………………………………. 21
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur v
DAFTAR GAMBAR
Gambar halaman
2.1 Persentase Penyelesaian Kejahatan Konvensional di NTT …………. 7
2.7 Gender Development Index Provinsi NTT …………………………….. 13
2.8 Gender Empowerment Provinsi NTT ………………………………….. 13
2.10 Indeks Pembangunan Manusia NTT ………………………………….. 16
2.11 Perbandingan IPM, Angka Kematian Bayi (per 1000 penduduk) dan Tingkat Kemiskinan (%) di NTT ……………………………………….. 17
2.12 Perbandingan IPM, dengan Persentase Penduduk Usia > 10 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan di NTT ………………………………….. 18
2.13 APK dan APM SD/MI di NTT ………………………………………….. 19
2.14 Angka Melek Huruf di NTT (%) ………………………………………… 21
2.15 Perkembangan Umumr Harapan Hidup di NTT ……………………… 23
2.16 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran Hidup di NTT …………… 24
2.17 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT ……………… 24
2.18 Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk ………………………. 26
2.19 Contraceptive Prevelence Rat (%) di NTT ………………………….. 27
2.20 Penrtumbuhan Penduduk NTT ………………………………………… 28
2.21 Tingkat Fertilitas Umum di NTT ………………………………………. 28
2.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT ………………………………………. 29
2.23 Persentase Ekspor Terhadap PDRB NTT ……………………………. 30
2.24 Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB NTT ……………… 31
2.25 Pendapatan Per Kapita NTT ……………………………………………. 32
2.26 Laju Inflasi Kota Kupang ………………………………………………… 33
2.27 Nilai Realisasi Investasi PMDN di NTT ……………………………….. 34
2.28 Rencana dan Realisasi Investasi PMDN di NTT ………………….. 35
2.29 Nilai Realisasi Investasi PMA di NTT ………………………………….. 35
2.30 Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA di NTT …………………… 36
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur vi
Gambar halaman
2.31 Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di NTT …………………… 37
2.32 Persentase Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi di NTT …………… 38
2.33 Persentase Jalan Propinsi Berdasarkan Kondisi di NTT …………… 39
2.34 PDRB Sektor Pertanian NTT atas Dasar Harga Berlaku …………… 40
2.35 Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB NTT ………………………. 40
2.36 Persentase Luas Lahan Rehabilitasi Terhadap Lahan Kritis di NTT.. 41
2.37 Luas Kawasan Konservasi Laut di NTT ………………………………. 43
2.38 Persentase Penduduk Miskin di NTT …………………………………. 44
2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka di NTT ………………………………. 44
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu
tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk
melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan
siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak
bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu
mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi
relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah
evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan
antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi
ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu
pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan
Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2
telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi
dan analisis indikator pencapaian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan
RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3
prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan
prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional
dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan,
3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7)
Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat
lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.
Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan
pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu, hasil
evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan
pembangunan daerah.
Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih
independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,
Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi
selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah.
Pelaksanaan EKPD 2010 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri
dari Pendahuluan, Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan
Rencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di daerah;
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 3
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam
RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
daerah;
2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan
RPJMN 2010-2014.
C. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah:
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk
setiap provinsi;
2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-
2014.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 4
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009
A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
1. Indikator
Indikator-indikator outcomes untuk penilaian pencapaian dari Agenda
Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai adalah sebagai berikut:
(1) Indeks Kriminalitas
(2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)
(3) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)
2. Analisis Pencapaian Indikator.
(1) Indeks Kriminalitas
Data kriminalitas dalam format indikator indeks kriminalitas di NTT belum
tersedia, oleh karenanya konteks indikator tersebut akan dibahas secara
parsial, yaitu dengan mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan atau kriminalitas
yang secara jumlah dan/atau trend perkembangan pelakunya paling menonjol
di NTT seperti diperlihatkan pada Tabel 2.1. Terlihat bahwa jika jenis
kriminalitas atau kejahatan dirunut menurut jumlah dan/atau trend narapidana,
maka ada 7 (tujuh) jenis kejahatan yang paling menonjol terjadi di NTT selama
periode 2005 – 2008, yaitu:
(a) Pelanggaran terhadap ketertiban umum,
(b) Kesusilaan,
(c) Perjudian,
(d) Pembunuhan.
(e) Penganiayaan,
(f) Pencurian, dan
(g) Perampokan.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 5
Tabel 2.1 Tambahan Narapidana berdasarkan putusan pengadilan menurut Jenis kejahatan
pelanggaran
Jenis Kejahatan Jumlah Napi
(Orang) Persentase Napi
2006 2007 2008 2006 2007 2008 Politik - - - - - -
Thdp Kepala Negara - - 7 - - 0.21
Ketertiban Umum 266 207 402 11.27 7.79 11.78
Pembakaran 35 32 61 1.48 1.20 1.79
Penyuapan - 2 - - 0.08 -
Mata Uang 2 16 1 0.08 0.60 0.03
Memalsu Meterai 11 10 22 0.47 0.38 0.64
Kesusilaan 297 395 240 12.58 14.87 7.03
Perjudian 59 84 232 2.50 3.16 6.80
Penculikan 21 24 32 0.89 0.90 0.94
Pembunuhan 442 524 201 18.72 19.73 5.89
Penganiayaan 332 297 576 14.06 11.18 16.88
Pencurian 355 436 721 15.04 16.42 21.13
Perampokan 91 71 153 3.85 2.67 4.48
Pemerasan 3 13 15 0.13 0.49 0.44
Penggelapan 24 41 44 1.02 1.54 1.29
Penipuan 32 25 29 1.36 0.94 0.85
Merusak Barang 6 14 31 0.25 0.53 0.91
Dalam jabatan 1 - - 0.04 - -
Penadahan 15 15 43 0.64 0.56 1.26
Ekonomi 1 - 9 0.04 - 0.26
Subversi - - - - - -
Narkotika 4 5 10 0.17 0.19 0.29
Narkoba 8 15 2 0.34 0.56 0.06
Psikotropika - - 6 - - 0.18
Korupsi 12 - 18 0.51 - 0.53
Penyelundupan - - 10 - - 0.29
Pelanggaran 2 430 2 0.08 16.19 0.06
Kenakalan - - 6 - - 0.18
Lain-lain 342 - 539 14.49 - 15.80
2,361 2,656 3,412 100.00 100.00 100.00
Sumber: NTT dalam angka (BPS)
Melihat jenis-jenis kejahatan yang menonjol tersebut, maka dapat diduga
bahwa faktor-faktor penyebabnya berhubungan dengan persoalan-persoalan
sosial dan ekonomi moral. Persoalan sosial antara lain ditandai dengan gejala
kesenjangan sosial yang semakin meningkat, pengangguran, kenakalan
remaja serta menurunnya rasa kepedulian pada sesama. serta meningkatnya
akses imformasi. Sementara persoalan ekonomi ditandai dengan semakin
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 6
beratnya beban ekonomi yang ditanggung oleh sebagian terbesar masyarakat
Indonesia umumnya dan NTT khususnya (meningkatnya kesenjangan
ekonomi). Di tingkat ril, sangat dirasakan terjadi penurunan daya beli,
meluasnya kemiskinan, dan menurunnya kesempatan-kesempatan ekonomi
sebagian terbesar penduduk. Selanjutnya persoalan moral ditandai dengan
menurunnya ketaatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial, budaya,
agama dan Panca Sila.
(2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
Pada Tabel 2.1, diperlihatkan pula bahwa ditinjau dari jumlah narapidana,
terjadi peningkatan kriminalitas baik itu dari sisi variasi maupun intensitasnya.
Dari sisi jumlah perkara, diperlihatkan pada Tabel 2.2 terjadi peningkatan
jumlah perkara kriminal, kecuali pada Tahun 2007 menurun drastis. Penurunan
ini mungkin lebih disebabkan kesalahan data, karena tidaklah logis terjadi
penurunan yang demikian drastisnya.
Tabel 2.2.
Jumlah Perkara Kriminal dan Perkara yang Telah Diselesaikan antara Tahun 2005 – 2008 di NTT
Uraian 2005 2006 2007 2008
Total perkara 16,685 16,692 5,613 17,449
Yang diputuskan 15,697 16,490 5,257 16,989
Sisa 988 202 356 460 Sumber: NTT dalam angka (BPS)
Pada Gambar 2.1 diperlihatkan trend dari tingkat penyelesaian perkara kriminal
di NTT, dimana secara umum terjadi pola penurunan dari tahun 2005 sampai
tahun 2007, dan sedikit miningkat lagi pada tahun 2008. Keadaan ini terjadi
terutama karena peningkatan jumlah perkara tidak selamanya diikuti
peningkatan jumlah aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 7
Gambar 2.1Persentase Penyelesaian Kejahatan Konvensional di NTT
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Yang diputuskan 94.08 98.79 93.66 97.36
Sisa 5.92 1.21 6.34 2.64
2005 2006 2007 2008
Sumber: NTT dalam angka (BPS)
3. Rekomendasi Kebijakan
Memperhatikan 7 kasus terbesar kejahatan di NTT sampai dengan tahun 2008 ditinjau
dari trend jumlah narapidana, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kategori faktor yang
berhubungan dengan sifat dari kejahatan, yaitu: masalah sosial, masalah ekonomi
serta masalah moral.
Oleh karenanya ke depan direkomendasikan untuk memprioritaskan :
1. Peningkatan kemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur dan fasilitas hukum
3. Peningkatan ketahanan moral bangsa
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
1. Indikator
Ada dua kelompok indikator dalam mengukur keberhasilan Agenda Pembangunan
Indonesia Yang Adil Dan Demokratis, yaitu kelompok Pelayanan Publik dan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 8
Kelompok Demokrasi. Masing-masing kelompok indikator mempunyai indikator
yang dirinci sebagai berikut:
Pelayanan Publik
(1) Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang
dilaporkan (%)
(2) Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan
satu atap (%)
(3) Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) [%]
Demokrasi
(1) Gender Development Index
(2) Gender Empowerment Measurement
2. Analisis Pencapaian Indikator
(1) Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
Gambaran kasus korupsi di NTT belum dapat digambarkan dalam bentuk
indikator “presentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan”. Namun demikian, gambaran umum didapatkan dari Catatan
akhir tahun PIAR (2009), sebuah LSM yang sangat peduli dengan persoalan
korupisi di NTT. Beberapa catatan penting PIAR, adalah bahwa ada 125 kasus
korupsi yang dipantau PIAR NTT dengan indikasi kerugian negara sebesar
Rp. 256.337.335.434,00. Sebaran kasus per-wilayah (maksudnya
kabupaten/kota) cukup merata yakni berkisar 1 – 15. Modus oprandi korupsi di
NTT adalah:
a. Mark Up 30 (24%) kasus
b. Manipulasi 27 (21,6%) kasus
c. Penggelapan 25 (20%) kasus
d. Penyelewenagnn Anggaran 17 (13,6%) kasus
e. Memperkaya Diri Sendiri/Orang Lain 13 (10,4%) kasus
f. Pengerjaan Proyek Tidak Sesuai Bestek 10 (8%) Kasus
g. Mark Down 3 (2,4%) kasusu.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 9
Korupsi di NTT terbanyak terjadi di sektor-sektor:
a. Pengadaan barang dan Jasa dengan jumlah sebanyak 58 (46,4%) kasus.
b. sektor APBD 43 (34,4%) kasus,
c. Sektor Dana Bantuan 20 (16%) kasus,
d. Sektor Perbankan 2 (1,6%) kasus,
e. sektor PEMILU/PILKADA 2 (1,6%) kasus
Jika dilahat dari usia kasus, kasus korupsi di NTT yang dipantau oleh PIAR NTT
dapat dipilah menjadi 2 (Dua) kategori, yakni: Kasus Lama dan Kasus Baru.
Kasus Lama adalah Kasus korupsi usaianya lebih dari 3 (Tiga) tahun atau kasus
yang terjadi dari tahun 2000 S/D 2006). Sedangkan Kasus Baru ialah Kasus
korupsi usaianya kurang dari 3 (Tiga) tahun atau kasus korupsi yang terjadi pada
tahun 2007 dan 2009. Dengan pengkategorian seperti ini, maka terdapat 97
(77,6%) kasus yang merupakan Kasus Lama dan Kasus Baru sebanyak 28
(22,4%) kasus.
(2) Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap
Reformasi birokrasi perijinan untuk meningkatkan daya saing daerah telah diambil
oleh Pemerintah Indonesia dengan menerapkan pelayanan perijinan satu pintu
melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Permendagri No. 20 tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah.
Pelayanan ijin terpadu satu pintu merupakan terobosan untuk memangkas
inefisiensi pelayanan perijinan melalui banyak pintu yang dilakukan secara
sektoral oleh daerah. Banyak daerah (kabupaten/kota) yang telah menerapkan
pendekatan ini yang memberi dampak yang positif terhadap perkembangan dunia
usaha.
Di NTT, menurut Laporan Program POPI NTT (Lembaga Penelitian Undana,
2009) bahwa pada umumnya bentuk kelembagaan pelayanan perizinan terpadu
berupa kantor, karena kemampuan atau besaran organisasi perangkat daerahnya
bernilai kurang dari 70. Sehingga sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 10
Tahun 2008 Pasal 7, kabupaten tersebut membentuk lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap (PTSP) berupa kantor. Kabupaten/kota telah melaksanakan
ditunjukkan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Kabupaten/Kota yang Telah Melaksanaan dan/atau Membentuk Lembaga PTSP
No Kabupaten Keterangan
1. Sikka Berdiri 2007, sedang beroperasi 2. Flores Timur Berdiri 2007, sedang beroperasi 3. Ngada Berdiri 2008, sedang beroperasi 4. Manggarai Barat Berdiri 2009, ujicoba beroperasi 5. Kota Kupang Berdiri 2009, beroperasi 2010 6. Timor Tengah Selatan Berdiri 2009, mulai beroperasi 7. Timor Tengah Utara Berdiri 2009, mulai beroperasi Sumber: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2009.
(3) Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
Laporan Kinerja BPK Perwakilan NTT dalam www.bpk.go.id adalah bahwa :
kinerja outcome pemungsian peran BPKP dalam membangun akuntabilitas dapat
dipresentasikan dari opini yang telah diberikan oleh BPK-RI terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah NTT. Dalam kurun waktu 2001 – 2009,
dan dalam kondisi ketertinggalan sumber daya manusia di kabupaten yang
sedang berkembang, maka jumlah opini disclaimer (Tidak Memberi Pendapat
atau TMP) menjadi ukuran kinerja pelaporan keuangan pemda. Masih sulit
mengharap (expect) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas
LKPD karena minimnya kompetensi akuntansi yang biasanya lihai menjalankan
suatu sistem seperti Sistem Akuntansi di wilayah ini. Data opini BPK terhadap
kinerja keuangan daerah terlihat pada Tabel 2.4.
Pada Tabel 2.4, terlihat bahwa 10 dari 14 opini TMP dari BPK-RI atas LKPD
Tahun 2009 menunjukkan betapa kualitas LKPD di provinsi ini masih rendah.
Perkembangan opini WTP ini memang tampak kontroversial karena atas 20 LKPD
tahun 2008 hanya satu yang masih mendapat opini TMP atau disclaimer namun
tetap wajar dari kaca mata akuntan. Lahirnya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebagai kriteria dan basis prosedural pemeriksaan keuangan
LKPD berperan penting dalam penurunan kualitas LKPD yang dipresentasikan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 11
opini BPK-RI dimaksud. Dalam hal ini, implisit BPK-RI menyatakan bahwa LKPD
yang dihasilkan oleh Pemda tidak dihasilkan dari penyelenggaraan SPIP yang
memadai.
Tabel 2.4
Opini BPKP terhadap Laporan Keuangan PEMDA di NTT 2001-2009
No Tahun PFA Jumlah Pemda
Opini
WTP WDP TMP TW1 2004 68 15 0 0 0 0 2 2005 75 15 0 13 2 0 3 2006 75 17 0 12 4 1 4 2007 73 17 0 15 2 0 5 2008 69 22 0 19 1 0 6 2009 62 22 0 4 10 0
Sumber: www.bpk.go.id
Khusus LKPD yang mendapat opini WDP, BPK-RI mengkualifikasi terutama
dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap. Aset Tetap dimaksud
dalam LKPD umumnya dihasilkan bukan dari penyelenggaraan Sistem Akuntansi
Pemerintahan yang normal menurut Jurnal Harian tetapi dari Jurnal Kolary di
akhir periode. Konsekuensinya, masih sulit memastikan Data Aset terdukung oleh
pencatatan lengkap khususnya tentang data perolehan dan kondisi aset yang
biasanya ditunjukkan oleh Daftar Aset. Secara singkatnya kelemahan-kelemahan
menunjukkan Pemerintah Daerah belum menerapkan SPIP secara memadai.
Kondisi ini bertambah buruk karena komitmen tinggi Kepala Daerah dan pejabat
teras di wilayah Nusa Tenggara Timur tidak konsisten dengan kondisi aparat yang
tidak mau repot belajar menerapkan Sistem Akuntansi dimaksud. Akibatnya LKPD
biasanya dibantu penyusunannya oleh konsultan, pada hal Kantor Akuntan Publik
belum ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, aparat di Pemerintah
Daerah masih ragu menerima konsultansi BPKP karena stigma audit yang masih
sulit dipisahkan dari BPKP. BPKP lebih terekspose sebagai lembaga yang
berfungsi membantu mengungkap kerugian negara.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 12
Sejalan dengan laporan BPK Perwakilan NTT, penelitian yang dilakukan ANTARA
(Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Outonomy) dan Bank Dunia, 2010
juga melaporkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan Provinsi
NTT mendapatkan skor rata-rata 58% dari . Tetapi terdapat dua bidang yang
harus menjadi perhatian yaitu bidang akuntansi dan pelaporan, hutang dan
Investasi.
Tabel 2.5 Kinerja Menejemen Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah NTT
Bidang Skor %
Bidang 1: Kerangka Peraturan Perundangan Daerah 14 64%
Bidang 2: Perencanaan Dan Penganggaran 11 50%
Bidang 3: Pengelolaan Kas 13 46%
Bidang 4: Pengadaan 11 65%
Bidang 5: Akuntansi Dan Pelaporan 6 27%
Bidang 6: Pengawasan Intern 9 60%
Bidang 7: Hutang Dan Investasi Publik 2 33%
Bidang 8: Pengelolaan Aset 7 44%
Bidang 9: Audit Dan Pengawasan Eksternal 4 50%
Jumlah 77 58% Sumber: Antara, 2010.
(4) Gender Development Index (GDI)
Gambar 2.7. menggambarkan perkembangan Gender Development Index (GDI)
Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2004 ke 2008. Terlihat bahwa tingkat
demokrasi ditinjau dari aspek pembangunan gender di NTT berkembang secara
efektif. Terjadi peningkatan yang relatif tetap dari tahun ke tahun, terutama antara
tahun 2006 sampai 2007 yang meningkat tetap sekitar 1,8 point indeks per tahun.
Hal ini terutama disebabkan karena tingginya peran stakeholder (seperti LSM),
serta peningkatan yang sangat signifikan dari akses publik terhadap imformasi.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 13
Gambar 2.7. Gender Development Index Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT)
58.6259.56
61.3063.14
64.99
54.00
56.00
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tahun
Ind
eks
Sumber: dioalah dari; BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP), 2007 angka dugaan
(5) Gender Empowerment Measurement (GEM)
Sejalan dengan GDI, perkembangan Gender Empowerment Measurement (GEM)
juga meningkat dengan pola yang diduga sama (walaupun data Tahun 2006 dan
2007 tidak didapat), seperti terlihat pada Gambar 2.8.
Gambar 2.8.Gender Empowerment Measurement Prov. Nusa Tenggara Timur
53.0054.00
55.0056.0057.00
58.0059.0060.00
61.0062.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Keterangan: garis putus-putus dalam grafik hanya dugaan, karena tidak didapatnya
data tahun 2006 dan 2007. Sumber: dioalah dari; BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP)
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 14
3. Rekomendasi Kebijakan
Keberhasilan pembangunan dalam hal tingkat pelayanan publik dan demokrasi di NTT
dideterminasi oleh masih rendahnya komitmen pelayanan satu atap dan oleh
penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi (walaupun secara kasus ada
kemajuan penindakannya, tetapi secara kualitas, korupsi di NTT sebenarnya
meningkat).
Rendahnya kinerja pelayanan birokrasi di NTT yang sangat kental dipengaruhi
dan/atau terlibat oleh dan dalam kekuatan-kekuatan politik golongan dan kekusaan
sehingga sangat dekat dengan KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme), memerlukan
reformasi mendasar. Peran pemerintah pusat dalam hal ini, termasuk dalam reformasi
perundangan tentang birokrasi akan lebih efektif dibanding jika ditangani oleh
pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah sebagai unsur politik di NTT
justru memegang peran penting dalam penciptaan kondisi yang ada, dan semakin
kuat dengan adanya otonomi daerah.
Tentang kondisi penanganan hukum kasus-kasus korupsi, tidak terlepas dari kondisi
yang sama di tingkat pusat, seperti persoalan mafia perkara yang melibatkan oknum
maupun institusi penegak hukum di Indonesia. Sementara itu, kewenangan bidang
hukum di indonesia bukan kewenangan daerah otonom, sehingga peran institusi
daerah otonom dalam penegakkan hukum relatif sangat lemah.
Oleh karenanya, peran pemerintah pusatlah yang paling relevan dalam reformasi
birokrasi, penegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kebijakan yang
perlu mendapat prioritas adalah:
1. Membenahi kembali sistem hukum pengadaan barang dan jasa.
2. Reformasi Kepanitian Tender Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perbaiki kinerja aparat pelayanan publik dan penegak hukum
4. Tingkatkan kapasitas akutansi daerah
5. Tingkatkan terus kapasitas demokrasi, terutama keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan pembangunan dan peningkatan peran perempuan dalam segala
bidang pembangunan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 15
C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Indikator Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari 33 indikator, yaitu
Indeks Pembangunan Manusia, serta indikator-indikator pendidikan sebanyak 10,
kesehatan 9, ekonomi 5, investasi 5, dan infrastruktur 2 indikator. Secara rinci
diuraikan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6.
Rincian Indikator Evaluasi Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Bidang Indikator -
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pendidikan (1) Angka Partisipasi Murni (SD/MI) (2) Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) (3) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs (4) Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA (5) Angka Putus Sekolah SD (6) Angka Putus Sekolah SMP/MTs (7) Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah (8) Angka melek aksara 15 tahun keatas (9) Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs (10) Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah Kesehatan (1) Umur Harapan Hidup (UHH) (2) Angka Kematian Bayi (AKB) (3) Prevalensi Gizi buruk (%) (4) Prevalensi Gizi kurang (%) (5) Persentase tenaga kesehatan perpenduduk (6) Keluarga Berencana (7) Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate) (8) Laju pertumbuhan penduduk (9) Total Fertility Rate (TFR) Ekonomi Makro (1) Laju Pertumbuhan ekonomi (2) Persentase ekspor terhadap PDRB (3) Persentase output Manufaktur terhadap PDRB (4) Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) (5) Laju Inflasi Investasi (1) Nilai Rencana PMA yang disetujui (2) Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) (3) Nilai Rencana PMDN yang disetujui (4) Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) (5) Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA Infrastruktur Persentase panjang jalan nasional dalam kondisi: (1) Baik (2) Sedang Pertanian (1) Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun (2) PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 16
Bidang Indikator Kehutanan (1) Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan (1) Jumlah Tindak Pidana Perikanan (2) Luas Kawasan Konservasi Laut Kesejahteraan Sosial (1) Persentase Penduduk Miskin ahun (2) Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Analisis Pencapaian Indikator
(1) Indeks Pembangunan Manusia
Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional tetapi kurang efektif karena masih
terpaut jauh dari IPM Nasional (Laporan Akhir EKPD Provinsi NTT, 2009). Pada
Gambar 2.10 diperlihatkan adanya peningkatan IPM NTT secara konsisten setiap
tahunnya, tetapi belum cukup besar untuk mengejar ketertinggalan NTT dalam hal
mutu sumberdaya manusia.
Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia NTT
62.70
63.60
64.8065.36
66.09
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS
Kurang cepatnya perbaikan IPM di NTT ada berhubungannya dengan “masih
rendahnya kualitas kesehatan masyarakat (khususnya Tingkat Kematian Bayi)”,
dan “masih tingginya tingkat kemiskinan” (keduanya merupakan sebagian indiktor
pembentuk IPM) seperti diperlihatkan pada Grafik 2.11. Terlihat disana bahwa,
tingkat kematian bayi per 1.000 KH sampai dengan tahun 2008 masih tinggi,
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 17
bahkan antara 2005-2008 cenderung tidak stabil. Sementara itu, persentase
penduduk miskin sebagai salah satu indikator pembentuk IPM menunjukka pola
perubahan yang sama dengan perubahan IPM dalam periode yang sama, yaitu
IPM meningkat tidak cepat dan persentase penduduk miskin menurun lambat.
Gambar 2.11.Perbandingan IPM, Angka Kematian Bayi (per 1000 penduduk) dan
Tingkat Kemiskinan (%) di NTT
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Indeks PembangunanManusia
62.70 63.60 64.80 65.36 66.09
Angka Kematian Bayi (per1.000 kelahiran hidup)
46.00 33.40 57.00 31.20
Persentase Penduduk Miskin(%)
27.86 28.19 29.34 27.51 25.65 23.31
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS untuk data IPM dan Bappenas 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007 (2005), Estimasi BPS dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 (2006), Riskesdas (2007), Estimasi BPS dalam Proyeksi Penduduk Indonesia, 2005-2015 (2008)
Perbandingan lainnya adalah antara IPM dengan persentase penduduk usia > 10
tahun menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dalam hal ini sengaja
ditampilkan hanya 3 (tiga) kategori tingkat pendidikan, yaitu “tidak berijasah”,
“tamat SD”, dan “berijasah sarjana (termasuk diploma dan pasca sarjana)”. Hal ini
dimaksudkan untuk dapat dengan jelas membandingkan pola perubahan IPM
dengan pendidikan penduduk. Gambar 2.12 memperlihatkan hal dimaksud, dimana
dapat dengan jelas dilihat bahwa porsi penduduk NTT menurut pendidikan tertinggi
yang ditamatkan masih sangat besar ada pada golongan “tidak berijasah” dan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 18
‘tamat SD” (walaupun angka melek huruf tergolong baik), sedangkan yang
tergolong sarjana 4,18% ditahun 2008 atau hanya meningkat 1,66 dari kondisi di
tahun 2005.
Gambar 2.12. Perbandingan IPM dengan Persentase Penduduk Usia > 10
Menurut Tingkat Pendidikan di NTT
0
10
20
30
40
50
60
70
% penduduk > 10Thn, tidak berijasah
42.99 42.04 40.73 34.81
% penduduk > 10Thn, hanya tamat SD
33.22 32.20 32.11 33.27
% pendudu > 10 Thn,yang Sarjana
2.52 2.9 3.89 4.18
Indeks PembangunanManusia
62.70 63.60 64.80 65.36 66.09
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: BPS
(2) Pendidikan
(2.1) Angka Partisipasi Sekolah Dasar
Angka Partisispasi Sekolah dasar dibahas dalam dua indikator, yaitu angka Angka
Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua indikator ini
dibahas bersamaan karena secara konseptual kedua ukuran itu dalam analisa
grafik harus memperlihatkan pola konvergensi menuju pada titik 100%, sebagai
ukuran keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, APK dan APM
Sekolah Dasar di NTT dalam periode 2004 – 2008 dipaparkan pada Grafik 2.13.
Dapat disimak pada Grafik 2.13 bahwa, APM SD/MI di NTT antara Tahun 2004 ke
2008 meningkat sebesar 5,48% atau rata-rata 1,10% per tahun. Peningkatan
seperti itu tidaklah besar secara nasional, tetapi pada kondisi sosial budaya
masyarakat dan ketertinggalan aksesibilitas pendidikan di NTT peningkatan
seperti itu menjadi cukup berarti.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 19
Dilain pihak APK SD di NTT meningkat tajam dari Tahun 2004 ke Tahun 2008
yaitu sebesar 12,70% atau rata-rata 2,54% per tahun. Rata-rata peningkatan yang
lebih besar dari rata-rata peningkatan APM SD untuk periode yang sama,
menyebabkan kurva APM dan APK SD di Grafik 2.13 tidak menunjukkan pola
konvergensinya. Hal ini mengandung beberapa makna:
(a) ada kemungkinan terjadinya kecepatan masuk SD dari dari sebagian
murid SD di NTT (dalam hal umur sekolah)
(b) ada kemungkinan terjadinya keterlambatan masuk SD dari dari sebagian
murid SD di NTT
(c) ada kemungkinan terjadinya tinggal kelas atau ketidak lulusan dari
sebagian murid SD di NTT.
Jika kemungkinannya adalah poin (b), maka hal ini terjadi karena masalah sosial
ekonomi dan budaya masyarakat, serta problem aksesibiltas pendidikan.
Sedangkan jika yang terjadi adalah poin (c) maka hal ini berhubungan dengan
rendahnya kelulusan SD yang dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain
mutu proses belajar-mengajar, kecukupan guru baik jumlah maupun kualitas, dan
aksesibiltas pendidikan secara umum.
Grafik 2.13. APK dan APM SD/MI di NTT
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Angka PartisipasiMurni Tingkat SD
90.79 88.07 91.58 90.80 92.36 96.27
Angka PartisipasiKasar Tingkat SD
111.64 107.48 114.12 114.20 118.94 124.34
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: depdiknas.go.id untuk data 2004‐2006; dan LKPJ Gub NTT 2009 untuk data 2007‐2009
(2.2) Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah SD di NTT seperti pada Tabel 2.7 justru mengalami
peningkatan sejak Tahun 2005 sampai 2008 setelah ada penurunan dari Tahun
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 20
2004 ke Tahun 2005. Keadaan yang mirip terjadi juga pada Angka Putus Sekolah
SMTP dan SMTA. Kondisi ini sebenarnya sulit dimengerti terutama, karena:
(a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dilaksanakan secara
nasional dan di daerah, dimana ada pembebasan biaya sekolah dan
penyediaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah),
(b) Ada peningkatan aksesibilitas pendidikan, walaupun belum optimal,
(c) Ada peningkatan jumlah dan mutu sarana-prasarana sekolah dan guru
(walaupun belum efektif)
Oleh karena itu, beberapa hal mungkin dapat diduga sebagai penyebab
peningkatan Angka Putus Sekolah di berbagai tingkat sekolah di NTT, yaitu:
(a) Meningkatnya kesulitan ekonomi Rumah Tangga, sehingga dengan terpaksa
anak menjadi tenaga kerja bagi membantu ekonomi keluarga,
(b) Meningkatnya persoalan sosial di masyarakat, seperti kenakalan remaja,
narkoba dan lain-lain,
(c) Rendahnya ekspektasi masyarakat akan pendidikan formal, terutama
masyarakat miskin perdesaan.
Tabel 2.7. Angka Putus Sekolah Tingkat SD, SMTP dan SMTA di NTT
Uraian Tahun
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) 4.45 1.50 2.01 3.53 4.77 t.a Angka Putus Sekolah Tingkat SMTP (%) 1.65 2.38 5.24 8.24 t.a t.a Angka Putus Sekolah Tingkat SMTA (%) 3.35 2.66 1.45 3.61 t.a t.a
Sumber: depdiknas.go.id
(2.3) Angka Melek Huruf
Pada Grafik 2.14, diperlihatkan bahwa pemberantasan buta huruf di NTT tergolong
sangat efektif yang ditandai denga peningkatan tajam dari Angka Melek Huruf dari
Tahun 2004 ke Tahun 2008. Pada periode 2004 – 2008 hanya terjadi peningkatan
kecil, diikuti peningkatan yang tinggi antara tahun 2008-2009.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 21
Sumber: dioalah dari; BPS, kecuali tahun 2008 (UNDP)
(2.4) Persentase Guru Layak Mengajar
Indikator persentase guru layak mengajar menjadi sangat penting secara formal
dalam meningkatkan mutu pendidikan. Data pada Tabel 2.8. Persentase Guru
Layak Mengajar tingkat SMTP di NTT meningkat dari keadaan di Tahun 2004
sampai di Tahun 2007. Pada Tahun 2006 ada penurunan karena adanya
penerimaan guru baru, sehingga secara total guru saat itu bertambah lebih banyak
dari pertambahan guru layak mengajar. Secara umum, Provinsi NTT masih
kekurangan guru SMTP untuk mata ajaran tertentu, terutama mata ajaran
kelompok Ilmu Pengetahuan Alam, sehingga program peningkatan guru layak
mengajar harus tersaingi oleh upaya pemenuhan kebutuhan guru secara
kwantitas.
Kondisi yang sama dengan kondisi tingkat SMTP terjadi juga pada guru tingkat
SMTA. Kekurangan jumlah guru SMTA di NTT sebenarnya lebih tinggi dibanding
guru SMTP, khususnya pada mata ajaran kelompok MIPA. Hal demikian
menyebabkan upaya peningkatan mutu guru juga berjalan belum efektif.
Gambar 2.14. Angka Melek Huruf Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)
85.20 85.6087.96 87.96 88.57
98.47
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 22
Tabel 2.8. Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMTP dan SMTA di NTT
Uraian Tahun
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%) 71.92 71.96 59.20 74.77 t.a t.a Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMTA (%) 61.68 59.85 74.43 75.72 t.a t.a
Sumber: depdiknas.go.id
Persoalan lain tentang guru di semua tingkat pendidikan adalah persoalan
kesejahteraan dan politisasi jabatan guru. Dalam hal kesejahteraan, beberapa
kabupaten berupaya memberi isentif berupa dana kesejahteraan guru dan/atau
insentif guru daerah terpencil. Sementara itu, di beberapa kabupaten/kota tertentu
ada guru yang ditarik menduduki jabatan-jabatan struktural di pemerintahan.
(3) Kesehatan
Pembangunan kesehatan seutuhnya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal sehingga dapat hidup produktif secara sosial
ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan periode 2004-2009 : (a)
di bidang Kesehatan mencakup umur harapan hidup, mortalitas yang meliputi
angka kematian bayi (AKB) , angka kematian ibu (AKI), prevalensi Gizi yakni
meliputi gizi buruk dan gizi kurang dan presentase tenaga kesehatan per
penduduk. (b) Keluarga Berencana ( Presentase penduduk ber KB) serta Laju
pertumbuhan penduduk.
(3.1) Usia Harapan Hidup
Derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat dapat dilihat dari pola
hidup masyarakat setempat. Salah satu indikator yang dapat dilihat dalam
kehidupan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup. Semakin lama umur
harapan hidup seseorang dapat menjadi suatu acuan sebagai membaiknya
derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup masyarakat NTT mengalami
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 23
peningkatan antara tahun 2004 – 2008, sedangkan tahun 2009 menurun dari
69.40 menjadi 66.10 tahun. Penurunan UHH di tahun 2009 kemungkinan karena
ketidak akuratan data tahun 2008 dimana UHH melonjak menjadi 69,40 tahun
dari 66,70 tahun di 2007. Perbaikan UHH di NTT dari tahun 2004 ke 2009
memberikan gambaran secara menyeluruh, tentang derajat kesehatan yang
berawal dari proses kehamilan, sampai pada kelahiran bayi, kesehatan ibu
setelah partus sampai pada anak usia lima tahun. Jika selama masa hamil
mengalami kurang gizi, maka perkembangan anak sejak janin sampai lahir,
berpengaruh terhadap UHH, karena pembentukan jaringan tubuh yang
sempurna sudah dimulai dari usia janin hingga anak mencapai usia lima tahun.
UHH secara langsung dipengaruhi oleh angka kematian bayi, prevalensi gizi
buruk serta prevalensi gizi kurang. Apabila terjadi kekurangan gizi yang terus
berlanjut hingga usia anak mencapai lima tahun, sehingga berat badan anak
tidak sesuai dengan usia anak, maka kecenderungan gizi buruk menjadi momok
yang perlu diwaspadai Oleh karena itu baik gizi buruk maupun gizi kurang, perlu
dicari solusi terbaik, untuk meminimumkan anak yang memiliki gejala gizi kurang
apalagi mengarah ke gizi buruk.
Grafik 2.15. Perkembangan Umur Harapan Hidup di NTT (tahun)
64.40
64.90
66.50
66.70
69.40
66.10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sumber: BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
(3.2) Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 24
sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun
yang sama. Angka kematian bayi merupakan indicator yang terkait langsung
dengan tingkat kelangsungan hidup anak, sekaligus memberikan gambaran
nyata mengenai kondisi social, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-
anak termasuk pemeliharaan kesehatan anak.
Gambar 2.16Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) NTT
46.00
33.40
57.00
31.20
57.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
AKB provinsi NTT selama periode tahun 2004-2009 terjadi trend yang
bervariasi. Terjadi penurunan dari tahun 2004 sampai tahun 2006, dimana
sejak 2004 kematian bayi dari 48 anak turun hingga 33,40,per 1000 kelahiran
hidup. Namun tahun 2007 meningkat menjadi 57 anak yang meninggal, dan
2008 turun menjadi 32.20 anak dan meningkat menjadi 57 anak pada tahun
2009. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa Penanganan Kesehatan
anak di NTT, belum merata. Keadaan ini dapat dimaklumi nahwa NTT
merupakan provinsi yang terdiri dari daerah kepulauan, sehingga koordinasi
kesehatan ibu dan anak belum dapat dijangkau secara maksimal.Variasi
tingkat kematian bayi memberikan suatu gambaran bahwa tingkat
permasalahan kesehatan anak dan faktorpfaktor lingkunganyang
berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti, gizi, sanitasi,penyakit
menular, dan kecelakaan.Jika dilihat trend dari kematian bayi tahun 2008-
2009, maka terjadi peningkatan angka kematian bayi yang cukup besar.yakni
dari 31 anak menjadi 57 anak bayi yang meninggal. Kondisi ekonomi yang
tidak mendukung, berakibat pada kesehatan ibu dan anak terutama selama
masa kehamilan sapai pada masa neonatal, bagi setiap kelahiran.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 25
(3.3) Kondisi Gizi Balita
Secara umum status kesehatan seseorang ditentukan oleh status gizi personal
yang bersangkutan. Pengaruh indikator status gizi secara umum merupakan
faktor predisposisi yang dapat memperberat penyakit infeksi secara langsung,
dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan secara individual.
Status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang
menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.
Gambar 2.17Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT
13.00
10.30
9.40
7.10
9.40
28.00
26.50
24.20
30.70
24.20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Gizi Kurang (%)
Gizi Buruk (%)
Sumber: BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
Di NTT berdasarkan data tahun 2005-2009 Prevalensi Gizi buruk menurun yakni
mulai dari 13.00 menurun menjadi 9.40. Namun dari trend yang ada prevalensi
gizi buruk tertinggi terjadi pada tahun 2005 ( 13.00) dan terendah tahun 2007
(7.10). Keadaan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi setiap
keluarga, dan berpengaruh langsung dengan kesehatan ibu hamil dan ibu
menyusui. Sementara itu, kondisi Gizi kurang, antara tahun 2004-2009
mempunyai trend naik-turun pencapaian tertinggi di Tahun 2008 dan kembali
menurun pada Tahun 2009 menjadi sama dengan kondisi Tahun 2007. Keadaan
ini perlu disikapi secara positif untuk dapat mengurangi persentase setiap tahun,
baik status gizi buruk maupun gizi kurang.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 26
(3.5) Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk
Tenaga kesehatan per pendudk di NTT selama periode 2004-2009 cendrung
meningkat, yakni dari tahun 2004-2006 yang hanya terdapat 6 orang tenaga
medis ( dokter) melayani 1000 penduduk, pada tahun 2007 meningkat menjadi
13 dokter melayani 1000 penduduk. Dan tahun 2008 - 2009 menjadi 11 dokter
melayani 1000 penduduk. Kehadiran tenaga medis khususnya dokter di NTT
masih sanagt dibutuhkan. Mengingat kondisi geografis NTT yang terdiri dari
daerah kepulauan dapat merupakan penyebab utama pelayanan kesehatan
untuk penduduk yang jauh dari kota kecamatan menjadi tidak terjangkau.
Adanya kartu kesehatan gratis , tidak menjamin bahwa penyakit kronis seperti
malaria dan diare yang menyerang daerah terpencil sering merupakan faktor
utama penyebab kematian karena tidak dapat ditangani secara medis, atau
terdeteksi secara cepat untuk ditangani.
Gambar 2.18Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%)
0.060
0.060
0.060
0.130
0.110
0.110
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sumber: BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
(3.6) Contraceptive Prevalence Rate
Keluarga Berencana (KB)di NTT jika dilihat perkembangan dari tahun 2004-
2009 meningkat setiap tahun. Peningkatan ini sangat erat kaitannya dengan
berfungsinya tenaga penyuluh lapangan yang sudah bekerja efektif pada
setiap desa , terutama untuk pasangan usia subur. Perkembangan dari KB
meningkat dari tahun 2004-2005. Terjadi penurunan pada tahun 2006, dan
terus maningkat kembali dari tahun 2007 sampai 2009. Upaya ini jika
dikaitan dengan pertumnuhan penduduk NTT, dimana salah satu tujuan dari
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 27
KB adalah menekan petumbuhan penduduk dapat dikatakan cukup
mendukung upaya tersebut diatas.
Sumber: BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
(3.7) Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk suatu daerah yang memiliki trend yang terus
meningkat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kecenderungan
adanya pengangguran yang cukup tinggi, jika tidak diikuti dengan
pembukaan lapangan kerja yang memadai. NTT selama periode 2004-2009
memiliki trend yang cenderung menurun yakni dari tahun 2004-2005
meningkat dari 1,82 menjadi 2.93. merupakan pertumbuhan penduduk
tertinggi dan menurun setiap tahun samapi tahun 2009 menjadi 1.88.
Berbagai upaya untuk mendukung upaya penekanan pertumbuhan
penduduk berhasil dilaksanakan antara lain mensukseskan program KB di
NTT. Jika dikaitkan dengan indikator KB NTT yang berpengaruh langsung
untuk menekan pertumbuhan penduduk, terlihat bahwa ada hubungan yang
signikan antara Pencapaian KB dengan Pertumbuhan penduduk. JIka dilihat
dari perkembangan KB NTT tahun 2007-2009 cendrung meningkat, dan
dikaitan dengan petumbuhan pemduduk NTT dari tahun yang sama yakni
2007-2009 pertumbuhan pendudk menurun dari 2.16 pada tahun 2007
menurun menjadi 1.88 pada tahun 2009.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 28
Gambar 2.20Pertumbuhan Penduduk NTT (%)
1.32
2.93
2.22 2.161.92 1.88
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(3.8) Tingkat Fertilitas Umum
Tingkat Fertilitas atau tingkat kesuburan yang dibahas di NTT adalah tingkat
kesuburan Umum dalam hal ini usia wanita produktif dengan kisaran usia 15-
49 tahun. Berdasarkan data NTT dari tahun 2004-2009, dimana tahun 2005
mencapai 106 namum sejak tahun 2007-2008 cenderung stabil atau tetap
yakni berkisar antara 85 sampai 83. Keadaan ini dapat memberikan
gambaran bahwa Tingkat Fertilitas wanita NTT yang cenderung tetap dapat
membantu program pemerintah dalam kaitannya dengan penekanan laju
pertumbuhan penduduk, turunnya angka kematian bayi, dan juga
berpengaruh terhadap upaya penurunan prevalensi Gizi, sehingga dapat
meningkatkan Usi Harapan Hidup.
Gambar 2.21Tingkat Fertilitas Umum (Jumlah kelahiran hidup per 1.000
perempuan usia 15-49 tahun) di NTT
106
84 85 83 83
0
20
40
60
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: di olah dari data BPS NTT dan Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 29
(4) Ekonomi Makro
(4.1) Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan PDRB NTT relatif konstan antara tahun 2004 sampai 2007
(kecuali diselingi pertumbuhan rendah di Tahun 2005), kemudian mengalami
penurunan di tahun 2008 dan 2009. Secara umum, pertumbuhan ekonomi NTT
selama periode 2004 – 2009 tergolong rendah. Jika kondisi demikian terus
berlangsung, maka ketertinggalan NTT akan semakin melebar dibanding
wilayah lain di Indonesia.
Gambar 2.22Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT (%)
5.34
3.46
5.08 5.15 4.814.14
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
Secara sektoral, Pertumbuhan ekonomi NTT diwarnai oleh pertumbuhan yang
tinggi (> 5%) di sektor-sektor:
1. Perdagangan, hotel dan restauran,
2. Pengangkutan dan komunikasi,
3. Keuangan dan jasa perusahaan, serta
4. Jasa-jasa, khususnya jasa pemerintah
Sementara itu, sektor-sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta
sektor-sektor sekunder terutama industri yang menampung > 70% TK hanya
tumbuh dibawah 5%. Oleh karenanya ke depan perlu adanya usaha pemerintah
untuk mendorong pertumbuhan sektor primer khususnya pertanian dan sektor
sekunder khususnya industri untuk tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektor
tertier.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 30
(4.2) Persentase Eksport Terhadap PDRB
Neraca perdagangan NTT dari Tahun 2004 – 2009, nilai Import lebih tinggi di
bandingkan dengan nilai eksport, hal ini dikarenakan kebutuhan barang dari luar
NTT lebih tinggi di bandingkan dengan produksi dalam daerah.
Perkembangan perdagangan antara Nusa Tenggara Timur dengan dunia
menunjukkan bahwa setelah Tahun 2000 terjadi kecenderungan peningkatan
ekspor maupun impor. Terdapat empat fenomena penting yakni : (1) Terjadi
defisit necara perdagangan (2) Mitra utama ekspor adalah Timor Leste dengan
komoditas utama Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana komoditas tersebut hanya
lalu-lewat; (3) Share Ekspor Impor terhadap PDRB meningkat menuju pola
provinsi pelabuhan (4) Salah satu impor terbesar non-migas NTT adalah bahan
pangan olahan
Gambar 2.23Persentase Ekspor terhadap PDRB (%)
21.76 20.2224.01
21.53 20.95 20.25
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
Konsekwensi dari neraca perdagangan yang negatif di NTT, menyebabkan
tampilan dari kontribusi ekspot dalam PDRB NTT untuk periode 2004 –
2009 cenderung statis di kisaran 20-21 % (Gambar 2.23). Hal ini ada
hubungan dengan investasi yang berorientasi eksport (outword looking) di
NTT tergolong sangat rendah. Hampir semua invesatasi dari PMDN terjadi
pada sektor-sektor jasa yang tidak mempunyai nilai eksport. Penjelasan ini
dapat pula dihubungkan dengan indikator “persentase output manufaktur
terhadap PDRB NTT” seperti pada Gambar 2.24.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 31
(4.3) Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB
Pembahasan tentang indikator “persentase eksport dalam PDRB NTT”
sebelum ini yang bersifat statis selama periode 2004 - 2009, telah
dihubungkan dengan tampilan dari indikator ‘persentase output manufaktur
dalam PDRB NTT”. Rendahnya investasi di NTT yang berorientasi eksport,
yang biasanya terjadi di bidang manufaktur, telah menyebabkan
pertumbuhan sektor manufaktur di NTT relatif konstan, yang kemudian
menyebakan kontribusi output manufaktur dalam PDRB NTT juga terus
menurun sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2009 (Gambar 2.24).
Gambar 2.24Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB (%)
1.63
1.801.76
1.70
1.591.55
1.401.451.501.551.601.651.701.751.801.85
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(4.4) Tingkat Pendapatan Perkapita
Pertumbuhan per tahun dari tingkat pendapatan per kapita penduduk NTT antara
Tahun 2004 dan 2009 cenderung bersifat konstan, seperti yang digambarkan
grafik yang cenderung bersifat linear pada Gambar 2.25. Artinya, efek
pembangunan ekonomi di NTT selama periode itu belum dapat menciptakan
lompatan berarti dari tingkat pendapatan perkapita penduduknya. Padahal
secara konseptual, pembangunan harus memberi efek lompatan atau
percepatan dari indikator-indikator outcomes, misalnya pendapatan perkapita
yang antaralain merupakan indikator dari kesejahteraan penduduk sebagai objek
dan subjek pembangunan itu sendiri.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 32
Gambar 2.25Pendapatan Perkapita NTT (Rupiah)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Pendapatan Perkapita (Rupiah) 3,129,110 3,476,397 3,881,424 4,301,535 4,469,637 4,884,655
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan
ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih perlu ditinjau lagi. Peninjauan
pendekatan pembangunan ekonomi dimaksud, lebih ditekankan pada
pendekatan operasionalnya, bukan pada pendekatan perencanaan makro,
karena jika diteliti RPJMD Propinsi NTT 2009-2013 dinilai sudah tepat
sasaran dan arah, tetapi pada perencanaan operasional seperti RKPD dan
APBD, ternyata kurang mempunyai hubungan langsung dengan sasaran dan
arah pembangunan di RPJMD.
(4.5) Laju Inflasi
Laju inflasi di NTT, dalam laporan ini digambarkan oleh laju inflasi Kota Kupang
sebagai ibu kota Provinsi NTT yang trend-nya antara tahun 2004-2009
ditujukkan pada Gambar 2.26. Laju inflasi tahunan Kota Kupang selama periode
itu, dominan terjadi dalam 1 digit, kecuali di tahun 2005 dan tahun 2008 yang
menembus 2 digit. Kondisi ini dari sudut teorinya merupakan gambaran umum
tentang kestabilan ekonomi NTT, tetapi dari sisi ril dapat juga menggambarkan
kurang dinamisnya ekonomi NTT. Hal ini dapat dijelaskan dengan
kecenderungan konstanya pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 33
beberapa indikator ekonomi makro lainnya.
Gambar 2.26Laju Inflasi Kota Kupang (%) :
8.28
15.16
9.728.44
10.90
6.49
0.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(5) Investasi
(5.1) Nilai Realisasi Investasi PMDN
Nilai Realisasi investasi PMDN di NTT antara tahun 2004 ke 2007
cenderung sangat rendah, tetapi antara tahun 2007 ke 2009 meningkat
sangat tajam, bahkan cenderung lebih tinggi dari nilai persejuan investasi
pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa untuk investasi PMDN,
NTT mulai diminati.
Walaupun demikian, investasi PMDN sebagian terbesarnya terjadi di sektor
jasa dan perdagangan, yang secara teoritis dan praktis mempunyai
beberapa kekurangan jika dibanding dengan invesatasi di sektor primer dan
sekunder (manufakturing misalnya). Kukurangan relatif tersebut adalah:
1) Tingkat penyerapan tenaga kerjanya relatif lebih sedikit,
2) efek penyebarannya relatif lebih sempit dan sedikit,
3) tidak bersifat menunjang eksport wilayah
dengan sifatnya seperti itu, maka dapat dipahami mengapa pertumbuhan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 34
ekonomi NTT relatif tidaklah bersifat melompat seperti peningkatan tajam
dari nialai realisasi investasi PMDN.
Gambar 2.27Nilai Realisasi Investasi PMDN di NTT (Rp. Milyar)
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
Nilai RealisasiInvestasi PMDN(Rp. Milyar)
114.30 19.00 0.00 213.26 4,221 10,015
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(5.2) Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN
Nilai persetujuan rencana investasi di NTT sebenarnya lebih rendah dari
atau sama besar dengan realisasi invesatasi setiap tahunnya dalam periode
Tahun 2004 dan 2009, kecuali di Tahun 2006. Sehingga sekali lagi bahwa
terjadi peningkatan minat investasi PMDN di NTT.
Gambar 2.28Rencana dan Realisasi Investasi PMDN
-1,000.00
0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
Nilai PersetujuanRencana InvestasiPMDN (Rp.Milyar)
0.00 0.00 275.80 54.40
Nilai Realisasi InvestasiPMDN (Rp. Milyar)
114.30 19.00 0.00 213.26 4,221.37
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: BPS NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 35
(5.3) Nilai Realisani Investasi PMA
Trend dari nilai realisai investasi PMA di NTT selama periode 2004-2009
relatif sama dengan pola trend realisasi investasi PMDN yang sudah
dibahas, dimana terjadi peningkatan antara tahun 2007 ke tahun 2009,
walaupun dalan tahun-tahun sebelumnya bersifat naik-turun. Yang mungkin
menarik dari perbedaan sifat investasi PMA dan PMDN adalah bahwa PMA
cenderung berinvestasi pada sektor atau komoditi yang bertujuan eksport,
sedangkan PMDN tidaklah demikian.
Gambar 2.29Nilai Realisasi Investasi PMA di NTT (US$ Juta)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Nilai RealisasiInvestasi PMA (US$Juta)
2.40 1.50 2.40 0.40 1.90 4.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(5.4) Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA
Dibanding antara persetujuan dan realisasi investasi PMA, maka dapat dilihat
pada Gambar 2.30 bahwa terjadi gap yang cukup besar dimana banyak nilai
persetujuan investasi tidak terealisir di NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 36
Gambar 2.30Nilai Persetujuan Rencana dan Realisasi Investasi PMA
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Nilai RealisasiInvestasi PMA (US$Juta)
2.40 1.50 2.40 0.40 1.90 4.00
Nilai PersetujuanRencana InvestasiPMA (US$ Juta)
3.00 4.40 5.30 19.80
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(5.5) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA
Walaupun realisasi investasi PMA meningkat sangat tajam dari tahun 2007
ke tahun 2009, tetapi tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi justru
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2004 dan 2005. Hal ini
terjadi karena sifat atau sektor investasi yang dimasuki pada tahun 2004-
2005 cenderung pada sektor perikanan dan kelautan, khususnya rumput
laut, yang membutuhkan tenaga kerja lokal lebih banyak, khususnya tenaga
kerja non spesialis untuk bidang kerja pengawasan lapangan (tenaga kerja
lapangan).
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 37
Gambar 2.31 Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di NTT
116.00
229.00
45.00
75.00 70.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: BPS NTT
(6) Infrastruktur
(6.1) Perentase Jalan Nasional Bedasarkan Kondisi
Evaluasi kinerja pembangunan nasional di daerah untuk periode 2004-2009,
dalam bidang pembangunan infrastruktur hanya meliputi beberapa indikator kunci,
yaitu persentase panjang jalan nasional di provinsi dan persentasi panjang jalan
provinsi menurut kondisi jalan, yakni dalam keadaan baik, rusak dan rusak berat.
Panjang jalan nasional di NTT pada tahun 2006 adalah 1.273,02 km. Pada tahun
2007, panjang jalan nasional di NTT meningkat menjadi 2,464.32 km. Panjang
jalan nasional di daerah ini tidak berubah hingga tahun 2009. Sementara untuk
jalan provinsi, total panjang jalan adalah 1.737.37 km pada tahun 2006, dan
1.738,81 pada tahun 2009. Kondisi jalan nasional di NTT secara umum
memperlihatkan peningkatan yang berarti sejak tahun 2004 (Gambar 32).
Persentasi jalan yang dalam kondisi baik adalah 18.85% pada tahun 2004 dan
menjadi 57,29% pada tahun 2009. Sebaliknya, persentase panjang jalan yang
dalam kondisi rusak (sedang) dan rusak berat turun dari 81.15% pada tahun 2004
berkurang menjadi hanya 42,71% pada tahun 2009. Sementara untuk jalan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 38
provinsi, peningkatan kondisi jalan dari 2004 hingga 2009 menunjukkan trend
yang hamper sama (Gambar 33)
Data mengenai kondisi jalan di NTT, baik jalan nasional maupun jalan provinsi,
sangat terbatas. Data kondisi jalan yang tersedia adalah untuk tahun 2009. Pada
tahun 2009, lebih kurang 85.14% jalan nasional di NTT dalam kondisi baik atau
cukup baik. Sisanya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Sementara untuk jalan
provinsi, pada tahun yang sama 65.60% dalam kondisi baik atau cukup baik, dan
sisanya dalam kondidi rusak atau rusak berat. Data kondisi jalan nasional dan
jalan provinsi di NTT pada tahun 2008 selengkapnya ditunjukkan pada dua table
berikut.
Gambar 2.32Persentase Jalan Nasional berdasarkan Kondisi di NTT
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
Kondisi Baik (%) 18.85 42.18 31.68 13.91 44.62 57.29
Kondisi Sedang (%) 71.72 48.06 43.62 75.31 36.58 32.60
Kondisi Rusak (%) 9.43 9.77 24.70 10.78 18.79 10.15
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(6.2) Perentase Jalan Propinsi Bedasarkan Kondisi
Perhatian pemerintad Provinsi NTT pada infrastruktur jalan dapat dikatakan
sangat baik terutama sejak tahun 2005 seperti diperlihatkan pada Gambar
2.33 dimana persentase penjang jalan yang tergolong dalam kondisi rusak
dan sedang terus menurun denga peningkatan nyata dari persentase
panjang jalan provinsi berkategori kondisi baik.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 39
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gambar 2.33 Panjang Jalan Propinsi Berdasarkan Kondisi di NTT
Kondisi Rusak (%) 9.44 69.97 34.40 25.87 22.66
Kondisi Sedang (%) 71.69 23.77 19.33 21.84 21.77
Kondisi Baik (%) 18.87 6.25 46.27 52.29 55.56
2004 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(7) Pertanian
(7.1) Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun
Data Nilai Tukar Petani (NTP) untuk ptovinsi NTT tidak tersedia, kecuali
untuk tahun 2007 (Data Ekonomi Regional NTT, BI Kupang, 2007). NTP
Provinsi NTT untuk tahun 2007 berkisar 125-130
(7.2) PDRB Pertanian atas dasar Harga Berlaku
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian di NTT antara Tahun 2004-2009 seperti
ditunjukkan Gambar 2.34 bersifat linear, atau dengan kata lain mengalami
pertumbuhan konstan. Sifat pertumbuhan sektor pertanian seperti itu, berbeda
dengan sifat pertumbuhan sektor jasa, khususnya jasa pemerintah dalam
ekonomi NTT yang bersifat semakin bertambah, sehingga menyebabkan
penurunanan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB NTT selama periode yang
sama (Lihat Gambar 2.35).
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 40
Gambar 2.34PDRB Sektor Pertanian NTT, Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
PDRB Sektor PertanianAtas Dasar Harga Berlaku(Rp. Juta)
5,449,172 6,034,394 6,857,125 7,706,388 8,733,673 9,563,600
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB provinsi NTT dari tahun 2004
sampai tahun 2009 secara konsisten menurun. Dalam tahun 2004, sektor
pertanian, yang meliputi subsector-subsektor tanaman pangan, perkebunan,
peternakan, kehutanan dan perikanan, menyumbang 42.58%, dan tahun 2009
menyumbang 38.81% (Figure 2.34). Meskipun persentasi sumbangan sektor
pertanian terus menurun,secara umum, nilai nominal dari kontribusinya
meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan
ekonomi pada sektor pertanian rata-rata 3.16% per tahun. Dalam tahun 2004
nilai nominal kontribusi sektor ini mencapai Rp 5.482.104,000,000 meningkat
menjadi Rp 9.563.600.000.000 pada tahun 2009 (Gambar 2.34).
Gambar 2.35Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB NTT (%)
42.36 42.58
41.38
39.8939.46
37.5038.0038.5039.0039.5040.0040.5041.0041.5042.0042.5043.00
2004 2005 2006 2007 2008
Sumber: BPS NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 41
(8) Kehutanan
(8.1) Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
Data yang tersedia mengenai luas lahan kritis dan kegiatan rehabilitasi lahan di
Provinsi NTT sangat terbatas. Data luas lahan kritis yang tersedia adalah hasil
interpretasi citra satelit Landsat ETM 7 yang diperoleh tahun 2002. Luas lahan
kritis dalam kawasan hutan menurut interpretasi citra dimaksud adalah 661.681
hektar.
Upaya rehabilitasi lahan dalam kawasan hutan di NTT sudah dilakukan dari
tahun ke tahun, meskipun hasilnya belum optimal. Sampai tahun 2005, laju
degradasi kawasan hutan di NTT mencapai 15.000 hektar per tahun. Sementara
itu, program rehabilitasi hanya mencapai 3.000 hektar per tahun. Dari total 3.000
hektar yang direhabilitasi setiap tahunnya, keberhasilannya hanya mencapai
30%. Kegagalan terjadi akibat kebakaran, kekeringan, dimakan ternak,
penebangan liar, dan tanah longsor.
Gambar 2.36Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
di NTT (%)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Persentase Luas lahanrehabilitasi dalam hutanterhadap lahan kritis (%)
0.25 0.50 4.37 4.86
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT Program rehabilitasi hutan dan lahan terus digalakan dari tahun ke tahun. Hal ini
juga didukung dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk rehabilitasi hutan
dan lahan yang terus meningkat. Pada tahun 2006, luas lahan yang direhabilitasi
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 42
masing-masing adalah 3,000 ha dalam dan 1,700 ha di luar kawasan hutan.
Pada tahun 2007, luas lahan yang direhabilitasi mencapai 25,585 ha dalam
kawasan hutan dan 3,400 ha di luar kawasan hutan. Sementara untuk tahun
2008, luas kawasan yang direhabilitasi mencapai 4,450 ha, yang terdiri dari
3,250 ha dalam kawasan dan 1,200 ha di luar kawasan hutan. Kegitanan
rehabilitasi kawasan hutan di danai tidak saja oleh dana APBN, melainkan juga
oleh dana APBD. Dalam tahun 2009, kegiatan rehabilitasi dilaksanakan pada
areal seluas 25.760 hektar, menggunakan dana APBN, melalui Gerakan
Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), dan pada lahan seluas 135
hektar, menggunakan dana APBD, melalui kegiatan Pengembangan Hutan
Tanaman Unggulan Lokal (PHTUL).
(9) Kelautan
(9.1) Jumlah Tindak Pidana Perikanan
Seperti halnya data SDA kehutanan, data mengenai inidikator kelautan juga
sangat minim di NTT.
Data jumlah tindak pidana perikanan yang terjadi di NTT sangat minim. Hal
tersebut tidak berarti bahwa perairan NTT bebas dari tindak-tindak pidana
perikanan dan kelautan. Media-media massa lokal sudah sering melaporkan
tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, seperti penggunaan bom ikan
dan pukat harimau, oleh nelayan di perairan NTT. Jumlah tindak pidana
perikanan selama tahun 2008 tercatat hanya sebanyak 4 kasus (DKP, Propinsi
Nusa Tenggara Timur, 2009). Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya dan
untuk tahun 2009, data dimaksud tidak dirinci menurut tahun kejadian
pelanggaran. DKP NTT (2010) melaporkan angka kumulatif jumlah tindak pidana
perikanan yang terjadi dalam kurun tahun 2000 – 2009 sebanyak 34 tindak
pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan NTT. Tindak pidana yang
paling sering dilakukan adalah masing-masing penggunaan bahan peledak (18
kasus), pelanggaran wilayah penangkapan (15 kasus) dan penggunaan alat
tangkap yang dilarang (10 kasus).
Data menyangkut persentase terumbu karang dalam keadaan baik untuk
perairan laut Propinsi NTT untuk tahun 2008 18,04% (Renstra DKP Propinsi
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 43
NTT, 2009). Hasil penelitian dari Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI, kondisi
trumbu karang di Sikka, NTT, termasuk dalam katergori rusak berat. Trend
kerusakan terus meningkat dari 2007 hingga 2009.
(9.2) Luas Kawasan Konservasi Laut (km2)
Luas kawasan konservasi laut di perairan NTT mengalami peningkatan yang
sangat signifikan. Dalam tahun 2008, luas kawasan konservasi laut baru
mencapai 0,5 juta Ha yang meliputi sebagian besar daerah kawasan konservasi
laut daerah (KKLD) pulau Pantar, kabu;aten Alor dan bebarapa KKLD yang
tesebar di beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat,
Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2009, dengan
penetapan laut sawu sebagai kawasan konservasi laut nasional, total luas
kawasan konservasi laut di perairan NTT menjadi 5.9 juta hektar.
Sumber: DKP NTT,2010
(10) Kesejahteraan Sosial
(10.1) Persentase Penduduk Miskin
Kondisi kemiskinan di Provinsi NTT terus mengalami perbaikan terutama sejak
tahun 2006 sampai tauun 2009 dimana persentase penduduk iskin di NTT terus
menurun. Tetapi, perbaikan dimaksud tidaklah terlalu nyata, karena Provinsi
NTT sampai Tahun 2009 masih termasuk dalam golongan propinsi termiskin di
Indonesia. Hal ini berarti bahwa secara relatif terhadap wilayah lain di
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 44
Indonesia, NTT akan semakin tertinggal dalam hal kesejahteraan penduduknya
dalam arus globalisasi ekonomi yang sangat kuat sekarang ini. Daya saing
penduduk dan wilayah NTT dalam konstilasi ekonomi indonesia dan global akan
semakin tidak kompetitif yang pada akhirnya akan terjadi eksploitasi ekonomi
oleh wilayah dan/atau dunia lain terhadap NTT sehingga berujung kepada
kemiskinan relatif yang semakin besar. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa,
dan nilai-nilai humanistis yang dijunjungtinggi oleh Dasar Negara RI.
Persentase Penduduk Miskin di NTT (%)
27.86 28.19 29.3427.51
25.6523.31
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
(10.2) Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka di NTT semakin turun sejat tahun 2005 ke tahun
2009 yang hanya sebesar 2.78%. Penurunan tingkat pengangguran terbuka
ini terjadi terutama di wilayah perkotaan, khususnya di sektor pemerintah
melalui penerimaan PNS, dan di sektor imformal, serja sektor jasa.
Tingkat Pengangguran Terbuka di NTT (%)
4.48
5.46
4.53
3.72 3.73
2.78
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber: BPS NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 45
Penyerapan tenaga kerja di sektor imformal lebih banyak adalah tenaga
kerja unskill, sehingga tingkat upah disana juga cenderung sangat rendah.
Sementara di sektor jasa yang sejalan dengan tingginya realisasi investasi
PMDN di NTT, tenaga kerja yang terbanyak terserap adalah golongan
tenaga kerja uskill, dan tenaga kerja menengah (berpendidikan tamatan
SMTP/SMTA). Kondisi inilah yang bisa menerangkan mengapa penurunan
tingkat pengangguran terbuka secara cukup besar tidak sama dengan pola
peningkatan pendapatan per kapita yang cenderung linear saja
(pertumbuhan konstan) seperti yang dibahas sebulumnya.
3. Rekomendasi Kebijakan
(3.1) Bidang Pendidikan
1. Meningkatkan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun secara bermutu dan merata untuk semua wilayah dan golongan
masyarakat, sehingga APK dan APM SD dan SMPT menuju konvergensi
ke arah 100%.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah secara bermutu
dan merata untuk semua wilayah dan golongan masyarakat, sehingga APK
dan APM sekolah menengah menuju konvergensi ke arah 100%.
3. Meningkatkan jumlah, kemerataan dan kualifikasi akademis serta
profesionalitas tenaga guru
4. Mengembangkan kurikulum yang tanggap terhadap perkembangan dan
mampu memadukan antara pendidikan, kecakapan hidup dan
kewirausahaan
5. Mengembangkan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan
lokal
6. Mendorong sistem pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada
manajemen berbasis sekolah
7. Meningkatkan intensifikasi perluasan akses dan kualitas pendidikan
keaksaraan fungsional
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 46
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara merata dan
bermutu di perkotaan dan perdesaan
(3.2) Bidang Kesehatan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil secara merata
2. Penuntasan masalah gizi buruk
3. Revitalisasi program Keluarga Berencana
4. Pengembangan pangan dan pola komsumsi
(3.3) Bidang Ekonomi Makro dan Investasi
1. Mengembangkan ekonomi wilayah menuju struktur ekonomi yang dapat
memecahkan masalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas
tenaga kerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan Competitive advantage dari wilayah NTT bagi peningkatan
minat investasi berorientasi eksport, khususnya melalui pengembangan
sarana prasarana wilayah
3. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif dalam sektor ekonomi unggulan
(3.4) Bidang Infrastruktur Jalan
1. Pemeliharaan jalan nasional maupun propinsi perlu lebih diprioritaskan
untuk mengurangi biaya perbaikan setelah rusak
2. Peningkatan panjang jalan propinsi dan nasional di NTT sangat diperlukan,
untuk menunjang aksesibilitas wilayah dan masyarkat pada pelayanan,
kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
(3.5) Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian berbasis SDA lokal, untuk
meningkatkan produksi, produktivitas, dan penyerapan TK pengangguran
tersembunyi
2. Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dengan pola partisipasi masyarakat dan
terpadu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 47
3. Peningkatan kapasitas sarana-prasarana dan aparat pengawasan laut
4. Pemberdayaan nelayan/masyarakat pesisir
(3.6) Bidang Kesejahteraan Sosial
1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian berbasis SDA lokal, untuk
meningkatkan produksi, produktivitas, penyerapan TK pengangguran
tersembunyi, dan peningkatan upah di sektor pertanian
2. Peningkatan ketrampilan TK untuk masuk ke sektor formal, ataupun untuk
pengembangan sektor kerja imformal yang berproduktivitas tinggi.
3. Menciptakan perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam
pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
berkelanjutan.
4. Mengembangkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam berusaha
6. Memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan
7. Melakukan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan
D. KESIMPULAN
Dapat dikatakan bahwa untuk semua indikator pembangunan nasional yang dibahas,
posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur tergolong dalam kategori tertinggal. Kondisi ini
secara relatif dalam perbandingan dengan wilayah lain terjadi karena titik awal dari
indikator-indikator dimaksud juga sudah tertinggal. Sehingga untuk mengejar
ketertinggalan diperlukan upaya-upaya ekstra kuat dari semua tingkat pemerintahan dan
masyarakat untuk menciptakan lompatan-lompatan pencapaian hasil-hasil pembangunan
atau dengan istilah lain adalah “percepatan”. Ditinjau dari kemampuan daerah, tentunya
sebagai daerah yang tertinggal dibanding daerah lain, Provinsi NTT akan terus
mengalami ketertinggalan relatif dengan gap yang semakin melebar karena kecepatan
pencapaian akan semakin tertinggal juga. Oleh karenanya tanpa kemauan politik yang
sungguh-sungguh dari pemerintah pusat untuk menurangi ketimpangan antar wilayah di
Indonesia, maka diyakini bahwa pencapaian cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat
adil makmur secara merata semakin jauh untuk mencapainya.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 48
BAB III
RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN
RPJMD PROVINSI NTT 2009-1013
A. Pengantar
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2009-2013
sesuai peraturan perundangan disusun atas dasar Visi-Misi Kepala Daerah terpilih
sekarang ini dengan memperhatikan RPJMN 2004-1009 dari periode pemerintahan
sebelum RPJMN 2010-2014. Oleh karenanya, secara teknis maupun sistematika dan
isinya banyak dipengaruhi pola RPJMN 2004-2009.
Perbedaan periode pemerintahan pusat dan daerah kiranya telah banyak
menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan pembangunan nasional, dan
mungkin pula menimbulkan inefisiensi perencanaan dan ketidak kefektifan
pembangunan nasional. Hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sedikit
banyak mengalami persoalan dalam hal ini.
RPJMD NTT 2009-2013, tidak meperlihatkan konsep prioritas pembangunan,
sehingga dari Misi dan Program-program yang dirumuskan tidak diketahui secara jelas
mana yang prioritas dan mana yang penunjang. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
NTT dalam RPJMD NTT 2009-2013 adalah sebagai berikut:
Visi: “Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil
dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Misi:
1. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
5. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 49
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan akses perempuan, anak dan pemuda dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda..
8. Mempercepat penanggulangn kemiskinan, pengembangan kawasan perbatasan,
pembangunan daerah kepulauan, dan pembangunan daerah rawan bencana
alam.
Secara umum, pprogram-program dalam RPJMD NTT 2009-2013, dibangun dalam 8
(delapan) Agenda Pembangunan Daerah, yaitu:
1. Pemantapan Kualitas Pendidikan
2. Pembangunan Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan
6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda
8. Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan,
pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana
Analisis relevansi RPJMN 2010-1014 mungkin menjadi contoh dari biaya yang
ditimbukan oleh perbedaan periode pemerintahan dan perencanaan di pusat dan
daerah. Dalam konteks demikianlah analisis dilakukan terhadap relevansi RPJMN
2010-1014 dengan RPJMD Provinsi NTT 2009-1013.
Analisis relevansi dimaksud akan dilakukan dengan menyandingkan prioritas dan
sasaran pembangunan dalam RPJMN 2010-1014 dengan prioritas, program dan
sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-1013.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 50
B. Analisis Relevansi RPJMN 2010-2014 Dengan RPJMD Provinsi NTT 2009-2013
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, dan
Program Sasaran Program
Analisis Kualitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) 1 PRIORITAS 1
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
Agenda Kelima: Pembenahan Sistim Hukum (Daerah) yang berkeadilan
Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui
Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;
Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah;
Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
Regulasi;
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambatlambatnya 2011; Sinergi Antara Pusat dan
Daerah;
Penetapan dan penerapan
sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
.
Penegakan Hukum dan Regulasi1. Peningkatan kesadaran
hukum masyarakat 2. Revitalisasi dan
refungsioalisasi institusi-institusi penegak hukum
3. Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif
4. Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM
5. Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
Otonomi Daerah
1. Penataan dan pemantapan struktur dan budaya politik yang semakin demokratis
2. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3. Program peningkatan
Penegakkan Hukum dan Regulasi 1. Terbentuknya sistem
hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT, terciptanya sinkronisasi hukum, dan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat;
2. Meningkatnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM;
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum;
5. Memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
Otonomi Daerah 1. Meningkatnya
kualitas pemerintahan yang baik melalui tertib
Otonomi Daerah: Dalam RPJMD NTT, sasaran-sasaran berbeda dengan RPJMN, dimana RPJMD NTT lebih memfokuskan diri pada good governace. Sasaran RPJMN yang tidak ada di RPJMD NTT adlah masalah pemekaran wilayah dan penyempurnaan pelaksanaan PILKADA. Sasaran RPJMN yang relatif relevan dengan sasaran RPJMD NTT adalah “peningkatan efisiensi dan
Relevansi kurang
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 51
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, dan
Program Sasaran Program
Analisis Kualitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) Penegakan Hukum;
Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hokum Data Kependudukan;
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011
pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
9. Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
11. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
12. Program Penataan Daerah Otonom Baru
13. Program Perbaikan Proses politik
14. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
15. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16. Program Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah
17. Program Penerapan K i t h b ik
43. administrasi, tertib fungsi pengawasan, tindaklanjut hasil pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan kewenangan,
44. Meningkatnya kualitas kinerja kelompok jejaring RAN-HAM dan percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
45. Pembentukan dan penguatan kelompok sadar hukum dan
46. Penyediaan dan penyebarluasan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan
efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, karena merupakan bagian dari “good governance”
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 52
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan,
Program Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) 2 PRIORITAS 2
PENDIDIKAN AGENDA 1 : PEMANTAPAN KUALITAS PENDIDIKAN
Peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM) pendidikan dasar
APM pendidikan setingkat SMP
Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA
Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS,
Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambatlambatnya 2012 dan
Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambatlambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
3. Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa dan pendidikan kedinasan
6. Program Peningkatan kualitas peserta didik dan tenaga pendidik
7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8. Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Meningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang;
2. Meningkatan relevensi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global.
3. Pengembangan menejemen pendidikan yang efesien dan efektif.
4. Meningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Pada prinsipnya sasaran RPJMN untuk pendidikan dasar dan Menengah sangat sesuai dengan sasaran dalam pada RPJMD NTT. Sasaran RPJMN yang tidak ada di RPJMD NTT adalah: a. Penyedian
sambungan internet ke semua tingkat sekolah dasar dan menengah
Relevansi tinggi
Akses Pendidikan Tinggi; Peningkatan APK pendidikan tinggi
b. Sasaran Pendi-dikan tinggi, karena bukan kewenangan daerah
Metodologi: Penerapan metodologi pendidikan
yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan uj ian ( teaching to the test) ,
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 53
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan,
Program Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)
Pengelolaan
Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul,
Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance,
Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten
Kurikulum Penataan ulang kurikulum sekolah
Kualitas Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 54
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan,
Program Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) 3 PRIORITAS 3
KESEHATAN AGENDA 2: PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kesehatan Masyarakat: 1. Pelaksanaan Program Kesehatan
Preventif Terpadu Keluarga Berencana
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;
Obat
3. Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;
Asuransi Kesehatan Nasional
4. Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
4. Program Pembiayaan Kesehatan
5. Program Sumber Daya Kesehatan
6. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
7. Program Penelitian dan pengembangan kesehatan
8. Program Kerjasama Pemamgku kepentingan Lintas Bidang dan Lintas Wilayah
9. Upaya Kesehatan Perorangan
10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11. Program Pengawasan Obat dan Makanan
12. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
13. Program Lingkungan Sehat
14. Program Pendidikan Kesehatan.
1. Meningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatan kinerja sistim kesehatan daerah.
3. Meningkatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Meningkatkan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
6. Meningkatkan kerjasama lintas bidang dan lintas wilayah dalam upaya mengatasi masalah kesehatan.
Pada prinsipnya sasaran RPJMN untuk bidang kesehatan dinilai sangat sesuai dengan sasaran dalam pada RPJMD NTT.
Relevansi tinggi
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 55
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)4 PRIORITAS 4
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Agenda 8 : Agenda Khusus.
Agenda Khusus 1: Penang-gulangan Kemiskinan
Bantuan Sosial Terpadu: a Integrasi program perlindungan
sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai
b Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012;
PNPM Mandiri: c Penambahan anggaran PNPM
Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR):
d Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
Tim Penanggulangan Kemiskinan: e Revitalisasi Komite Nasional
Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pembinaan para
Penyandang Cacat dan Eks Trauma 4. Program Pembinaan Panti
Asuhan/Jompo 5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial.
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
1. Menyiapkan data base jumlah penduduk miskin.
2. Mensinkronkan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber pendanaan
3. Menurunkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan
4. Memperkuat ketahanan ekonomi penduduk yang standar hidupnya berada disekitar garis kemiskinan.
Program dan sasaran RPJMN lebih nyata dibanding program dan sasaran dalam RPJMD NTT, walaupun secara prinsip sasaran keduanya relevan.
Relevansi tergolong tinggi, tetapi perlu ada penyesuaian di RPJMD NTT, dimana program dan sasarannya dibuat lebih nyata seperti pada RPJMN.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 56
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)5 PRIORITAS 5
PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN
AGENDA 3: PEMBANGUNAN EKONOMI
Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: f Penataan regulasi untuk
menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian,
g Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
Infrastruktur: h Pembangunan dan
pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian
2. Pengembangan agroindustri 3. Pengembangan kelembagaan
agribisnis (pemasaran produk pertanian)
4. Program Budidaya Perikanan; 5. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap; 6. Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan; 7. Program Optimalisasi Pengelolaan
Pemasaran Produksi Perikanan. 8. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani; 9. Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian; 10. Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan; 11. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan; 12. Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan; 13. Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak; 14. Program peningkatan produksi hasil
peternakan; 15. Program Peningkatan Penerapan
Tekonologi Peternakan 16. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1. Meningkatan kualitas angkatan kerja.
2. Perluasan kesempatan kerja.
3. Revitalisasi institusi ekonomi.
4. Meningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi masyarakat.
5. Tertatanya mata rantai distribusi pangan dari produsen ke pasar dan dari pasar ke konsumen.
6. Tertatanya manajemen pemasaran bahan pangan pokok oleh pemerintah daerah kepada masyarakat
7. Terwujudnya ketersediaan dan ketahanan pangan dalam keluarga
8. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan, mengolah dan mengkonsumsi makanan pokok lokal.
9. Meningkatnya upaya pemanfaatan sumber pangan lokal
Prioritas 5 Program aksi di Bidang Pangan RPJMN sebangun dengan Agenda Pembangunan Ekonomi dalam RPJMD NTT, yang diwakili oleh program-program di bidang pertanian dengan prinsip ekstensifikasi dan intensifikasi. Suatu perbedaan antara keduanya adlah nahwa pembangunan ibfrastruktur pertanian
Relevansi tinggi (lihat program dan sasaran yang di bold
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 57
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) Penelitian dan Pengembangan:
Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau.
Pangan dan Gizi:
Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
Adaptasi Perubahan Iklim:
Pengambilan langkah- langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
10.Tersedinya sumber pangan alternatif di masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan oleh masyarakat luntuk membudidayakan sumber pangan lokal / sumber pangan alternatif
11. Terlaksananya penanganan pasca panen/produksi oleh masyarakat.
12. Terpenuhinya kebutuhan tempat penampungan/lumbung pangan oleh masyarakat
dalam RPJMD NTT masuk di Agenda Pembagunan infrastruktur, tetapi dengan sasaran yang relatif sama.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 58
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR AGENDA 4: PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
Tanah dan tata ruang:
Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu; Perhubungan:
Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini;
Pengendalian banjir:
Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir Transportasi perkotaan:
Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta,
Bandung, Surabaya, Medan)
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan.
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
3. Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Sumberdaya Air dan Jaringan Pengairan Lainnya.
4. Pembangunan dan Pengembangan Energi Listrik dan Mineral.
5. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman.
6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program penyediaan dan pengolahan air baku
9. Program pengendalian banjir 10. Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan 11. Program Pemberdayaan,Pengaturan
dan Pengawasan Jasa konstruksi 12. Program peningkatan pelayanan
angkutan 13. Program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas 14. Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi 15. Program Transmigrasi Lokal
1. Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumberdaya manusia.
2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana sumberdaya air, irigasi, embung, dan bendungan
3. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendidikan, kesehatan, agama dan olah raga.
4. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perlistrikan dan pengembangan sumber energi yang berkelanjutan
5. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi
6. Peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman
Program dan sasaran RPJMN sebangun dengan di RPJMD NTT, Yang berbeda adalah bahwa di RPJMD NTT tidak ada program/sa-sarn ” Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu”
Relevansi cukup tinggi
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 59
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN
IKLIM USAHA AGENDA 3: PEMBANGUNAN EKONOMI
Kepastian Hukum:
Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah
Kebijakan Ketenagakerjaan:
Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.
1. Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a. Meningkatnya upaya
promosi dan kerjasama investasi melalui berbagi forum, termasuk forum kerjasama antar daerah.
b. Meningkatnya jumlah investor yang berkunjung ke NTT
c. Meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke NTT
d. Terwujudnya mekanisme pelayanan dan perijinan satu atap
a. Meningkatnya penyediaan
sarana dan prasarana untuk investaasi
b. Terwujudnya kerjasama antar wilayah/daerah dalam melakukan investasi
c. Tersedianya Informasi mengenai daerah atau lokasi untuk investasi yang tepat dan benar
d. Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi
e. Tersedianya sistem informasi penanaman modal daerah
Sesuai antara RPJMN dan RPJMD NTT, kecuali tidak adanya secara spesifik di RPJMD NTT tentang usaha menjamin kepastian hukum dalam menarik investasi di daerah.
Relevan dengan kategori tinggi
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 60
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*) 3. Program Penyiapan Potensi
Sumberdaya,Sarana dan Prasarana Daerah
a. Terlaksananya pemetaan terhadap daerah-daerah dengan potensi unggulan masing-masing sehingga memudahkan investor untuk memilih lokasi berinvestasi
b. Tersedianya data induk potensi unggulan daerah dan
c. Tersedianya sarana dan prasara daerah yang dapat mendukung upaya ekplorasi dan eksploitasi sumberdaya
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 61
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)8 PRIORITAS 8 : ENERGI AGENDA 4: PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
Energi Alternatif:
Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal ehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014
Hasil ikutan dan turunan minyak:
Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya
Konversi Menuju Penggunaan Gas:
Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010
Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.
Program Pembangunan dan Pengembangan Energi Listrik dan Mineral
a. Meningkatnya cakupan dan akses pelayanan listrik terhadap masyarakat
b. Termanfaatkannya potensi energi lokal menjadi energi listrik
c. Terciptanya desa mandiri energi listrik
d. Tersedianya peta potensi sumber daya mineral yang lebih akurat
e. Terfasilitasinya pengembangan energi alternatif
Secara konseptual program dan sasaran RPJMN sama dengan sasaran di RPJMD NTT, tetapi RPJMN lebih nyata merumuskan apa yang akan dibuat dibanding dalam RPJMD NTT Hal lainnya: Pembangunan Bidang energi dalam RPJMD NTT masuk dalam Agenda Pembangunan Infrastruktur, sehingga terkesan bukan pembangunan energi, tetapi infrastruktur energi.
Relevansi cukup
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 62
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan,
Program Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP
DAN PENGELOLAAN BENCANA AGENDA 6: KONSOLIDASI TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Perubahan Iklim:
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut
Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun
Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh
Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut
1. Konsolidasi perencanaan tata
ruang wilayah
2. Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan ruang
3. peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan
a. Berkembangnya model perencanaan dan pemanfaatan ruang secara optimal
b. Terkonsolidasinya perencannaan tata ruang aras provinsi dan lintas kabupaten/kota berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi
c. Terkonsolidasinya perencanaan tata ruang kawasan-kawasan khusus wilayah laut dan pesisir
a. Berkembangnya sistem
informasi tata ruang untuk kepentingan pengawasan dan pengaturan
b. Meningkatnya konsistensi dalam pengaturan dan pemanfaatan tata ruang
a. Meningkatnya usaha-usaha
perlindungan dan pestarian lingkungan hidup di semua sektor pembangunan
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup
c. Meningkatnya pelaksanaan AMDAL terhadap semua kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya yang menurut peraturan kegiatan dimaksud wajib AMDAL
Perbedaan mendasar antara RPJMN dengan RPJMD NTT adalah “konsep LH” dalam RPJMD NTT belum dihubungkan dengan system peringatan dini Tsunami, Cuaca dan iklim serta potensi bencana alam”. Program penanggulanga bencana alam di RPJMD NTT di buat terpisah dengan persoalan LH. (lihat Agenda Khusus 4, RPJMD NTT)
Relevansi kurang
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 63
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan,
Program Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)Sistem Peringatan Dini:
Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013
Penanggulangan Bencana:
Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
Agenda Khusus 4. Pembangunan Daerah Rawan Bencana a. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
b. Program Koordinasi Penanggulangn masalah kebencanaan
c. Program Pengembangan Data dan Informasi Kebencanaan
a. Meningkatnya kewaspadaan
dini masyarakat terhadap bahaya bencana
b. Menurunnya korban bencana bencana alam, bencana non alam dan bencana social
c. Meningkatnya upaya penanganan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana social
d. Terciptanya keterpaduan penanggulangan masalah kebencanaan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
e. Teratasinya dampak kebencanaan
f. Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan yang akurat
g. Pemantapan data dan informasi kebencanaan
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 64
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)10 PRIORITAS 10 : DAERAH
TERDEPAN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK
AGENDA KHUSUS :
Kebijakan:
Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya
Keutuhan Wilayah:
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010
Daerah Tertinggal:
Pengentasan paling lambat 2014
Agenda Khusus 2: Pengembangan Kawasan Perbatasan 1. Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan 2. Program Perencanaan Tata Ruang Agenda Khusus 3: Pembangunan Daerah Kepulauan 1. Program yang terkait dengan fungsi
perumahan 2. Program yang terkait dengan
penciptaan aksesibilitas 3. Program yang terkait dengan
pengembangan potensi wilayah
a. Meningkat upaya
pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan
b. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan, kesehatan dan ekonomi di daerah perbatasan
c. Meningkatnya kerja sama antar daerah di wilayah perbatasan
d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat perbatasan
a. Tercapainya pengakuan
atas NTT sebagai Propinsi Kepulauan
b. Meningkatnya aksesibilitas dan aktivitas ekonomi antar pulau
Ada Tidak ada di RPJMN
Relevan dengan kategori cukup Tidak relevan dengan RPJMN, tapi kontekstual untuk NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 65
RPJMN 2010-1014 RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Prioritas Pembangunan dan
Program Aksi Prioritas Pembangunan, Program
Sasaran Program
Analisis Kuanlitatif*)
Penjelasan Terhadap Analisis
Kuanlitatif*)11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN,
KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI
Perawatan: Penetapan dan pembentukan
pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya
Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011
Sarana:
Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambatlambatnya Oktober 2012
Kebijakan:
Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya
Inovasi Teknologi:
Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda
Tidak diprogramkan dalam RPJMD NTT 2009-2013
Perlu ada penyesuaian RPJMD NTT
Sangat tidak mempunyai relevansi antara RPJMN dan RPJMD NTT
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 66
C. Rekomendasi
1. RPJMN 2009-2014 seharusnya mampu menangkap dan mengakomodir persoalan
gap kemajuan antar wilayah di indonesia, sehingga diperlukan program-program
percepatan pembangunan di propinsi-propinsi tertinggal
2. Konsep Daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-1014 sebaiknya di rubah dengan
konsep propinsi tertinggal, selanjutnya di tingkat propinsi memakai konsep
kabupaten tertinggal, dan di tingkat kabupaten baru menggunakan konsep daerah
atau wilayah tertinggal. Hal ini direkomendasikan karena pada kenyataannya,
ketidak merataan hasil-hasil pembangunan secara nasional dapat dipetakan atas
perbandingan relatif propinsi dan seterusnya.
3. Perbedaan karakteristik geografis antar propinsi di indonesia sebenarnya dapat
dikategorikan secara umum atas propinsi kepulauan dan non kepulauan. Pada
umumnya, pembiayaan pembangunan di propinsi kepulauan lebih mahal dari
propinsi non kepulauan, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam RPJMN
2009-2014 untuk membuat regulasi, dan mereformasi format pembiayaan
pembangunan daerah.
4. Pada titik tertentu perlu ada revisi baik di RPJMN 2009-2014 maupun di RPJMD
Provinsi NTT
5. Perlu dipikirkan ke depan untuk merancang periode pemerintahan yang sama dari
tingkat nasional sampai ke daerah, sehingga proses perencanaan dan
pelaksanaannya dapat lebin sinkron, konsisten, efektif dan efisien.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 67
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan 1) Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009
a. Untuk sebagian terbesar indikator evaluasi, titik pencapaiannya di Nusa
Tenggara Timur masih rendah, walaupun tingkat kecepatan pencapaiannya
dinilai cukup.
b. Nilai pada Titik awal sebagian besar indikator evaluasi berada pada posisi
relatif jauh dibawah titik awal nasional, sehingga kecepatan pencapaiannya di
NTT harus didorong menjadi tinggi, sehingga mampu mengejar ketertinggalan.
c. Indikator-indikator yang sangat perlu dipercepat adalah indikator-indikator
Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan/atau Kesejahteraan, serta Indikator-
indikator Pelayanan Publik
2) Relevansi RPJMN 2010-2014 dan RPJMD NTT 2009-1013
a. RPJMD Provinsi NTT disusun dengan mengacu kepada RPJMN 2004-2009
b. Prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014 yaitu: Pendidikan, Kesehatan,
Penanggulangan Kemiskinan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan
Infrastruktur mempunyai relevansi yang tinggi dengan RPJMD Provinsi NTT
2009-2013, tetapi dengan sasaran yang lebih rendah dari sasaran nasional,
terutama karena titik awal kondisi di NTT juga berada cukup jauh dengan titik
awal kondisi nasional
c. Prioritas-prioritas diluar point (a) mempunyai relevansi antara rendah sampai
cukup, terutama karena perbedaan kondisonal rata-rata nasional dengan
daerah NTT.
d. Prioritas-prioritas yang sangat kurang relevansinya dan/atau penekanannya
adalah yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup, Bencana Alam, dan
Energi
e. Prioritas Daerah Propinsi NTT yang dapat dikatakan tidak mempunyai kaitan
dengan prioritas nasional adalah Pembangunan NTT sebagai Propinsi
Kepulauan. Prioritas ini diangkat di Nusa Tenggara Timur terutama karena
mahalnya penyelengaraan pembangunan sehubungan dengan sistem
transportasi, dan ketidak pastian yang tinggi dari cuaca yang sangat
mempengaruhi biaya dan kelancaran pembangunan.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 68
B. Rekomendasi
1. RPJMN 2009-2014 seharusnya mampu menangkap dan mengakomodir persoalan
gap kemajuan antar wilayah di indonesia, sehingga diperlukan program-program
percepatan pembangunan di propinsi-propinsi tertinggal
2. Konsep Daerah tertinggal dalam RPJMN 2010-1014 sebaiknya di rubah dengan
konsep propinsi tertinggal, selanjutnya di tingkat propinsi memakai konsep
kabupaten tertinggal, dan di tingkat kabupaten baru menggunakan konsep daerah
atau wilayah tertinggal. Hal ini direkomendasikan karena pada kenyataannya,
ketidak merataan hasil-hasil pembangunan secara nasional dapat dipetakan atas
perbandingan relatif propinsi dan seterusnya.
3. Perbedaan karakteristik geografis antar propinsi di indonesia sebenarnya dapat
dikategorikan secara umum atas propinsi kepulauan dan non kepulauan. Pada
umumnya, pembiayaan pembangunan di propinsi kepulauan lebih mahal dari
propinsi non kepulauan, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam RPJMN
2009-2014 untuk membuat regulasi, dan mereformasi format pembiayaan
pembangunan daerah.
4. Pada titik tertentu perlu ada revisi baik di RPJMN 2009-2014 maupun di RPJMD
Provinsi NTT
5. Perlu dipikirkan ke depan untuk merancang periode pemerintahan yang sama dari
tingkat nasional sampai ke daerah, sehingga proses perencanaan dan
pelaksanaannya dapat lebin sinkron, konsisten, efektif dan efisien.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 69
DAFTAR PUSTAKA
ANTARA (Australia Nusa Tenggara Assistance for Regional Outonomy), 2010. Survey Kapsitas Pengelolaan Keuangan Publik. Laporan Penelitian, Kupang.
Bappenas 2007, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia.
Bappenas 2010, Memelihara Momentum Perubahan, Evaluasi Lima Tahunan Pelaksanaan RPJMN 2004-2009.
Benu, F.L., 2005. Nusa Tenggara Timur dalam Dinamika Pembangunan Sosial Ekonomi. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.
BPS NTT, 2005. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
BPS NTT, 2006. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
BPS NTT, 2007. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
BPS NTT, 2008. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
BPS NTT, 2009. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
BPS NTT, 2010. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka.
Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2009. Laporan Profil Kesehatan Provinsi NTT
Dinas Kehutanan Provinsi NTT, 2009. Data luas lahan kritis yang tersedia adalah hasil interpretasi citra satelit Landsat ETM 7 yang diperoleh tahun 2002. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan.
Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2009. Laporan Pelaksanaan Program One Stop Service (OSS). LEMLIT Undana, Kupang
Pemprov. NTT, 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT Akhir Masa Jabatan 2003-2008. Kupang.
Pemprov. NTT, 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2009-2013.
www.bpk.go.id. Laporan Kinerja BPK Perwakilan NTT, 2010.
www.depdiknas.go.id. Laporan Indikator-indikator Pendidikan.
www.paulsinlaeloe.blogpost.com. PIAR NTT - Korupsi Di NTT Tahun 2009, Catatan Akhir Tahun 2009 PIAR NTT: Sektor Pengadaan Barang & Jasa: “Sarang Koruptor” Di Nusa Tenggara Timur.
www.antikorupsi.org. Selamatkan NTT dari Kelaparan dan Korupsi: Ironi Daerah Miskin Namun Tingkat Korupsinya Tinggi.
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 70
Lampiran 1. Kompilasi Data Indikator Evaluasi RPJMN 2004-2009, DI Nusa Tenggara Timur.
Agenda Pembangunan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Indeks Kriminalitas Dibahas dengan pendekatan bukan indeks
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%) 94.08 98.79 93.66 97.36 94.08
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Pelayanan Publik
Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)
Dibahas dengan pendekatan lain, karena persoalan ketersediaan data yang susai indicator.
Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%)
Dibahas dengan pendekatan lain, karena persoalan ketersediaan data yang susai indicator.
Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%]
Dibahas dengan pendekatan lain, karena persoalan ketersediaan data yang susai indicator.
Demokrasi
Gender Development Index 58.62 59.56 61.30 63.14 64.99
Gender Empowerment Measurement
56.27 57.34 61.13
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Indeks Pembangunan Manusia 62.70 63.60 64.80 65.36 66.09
Pendidikan
Angka Partisipasi Murni Tingkat SD 90.79 88.07 91.58 90.80 92.36 96.27
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD 111.64 107.48 114.12 114.20 118.94 124.34
Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP 4.46 5.33 5.33 5.33 6.35
Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah
4.02 5.73 5.80 6.10 6.07
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 71
Agenda Pembangunan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) 4.45 1.50 2.01 3.53 4.77
Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) 1.65 2.38 5.24 8.24
Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%)
3.35 2.66 1.45 3.61
Angka Melek Huruf (%) 85.20 85.60 87.96 87.96 88.57 98.47
Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%)
71.92 71.96 59.20 74.77
Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%)
61.68 59.85 74.43 75.72
Kesehatan
Umur Harapan Hidup (tahun) 64.40 64.90 66.50 66.70 69.40 66.10
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
46.00 33.40 57.00 31.20 57.00
Gizi Buruk (%) 13.00 10.30 9.40 7.10 9.40
Gizi Kurang (%) 28.00 26.50 24.20 30.70 24.20
Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%) 0.060
0.060 0.060
0.130 0.110 0.110
Keluarga Berencana
Contraceptive Prevalence Rate (%) 50.73 53.45 53.02 67.70 67.06
Pertumbuhan Penduduk (%) 2.93 2.22 2.16 1.92 1.88
Total Fertility Rate (%) 95 106 84 85 83 83 Ekonomi Makro
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.34 3.46 5.08 5.15 4.81 4.14
Persentase Ekspor terhadap PDRB (%)
21.76 20.22 24.01 21.53 20.95 20.25
Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB (%)
1.63 1.80 1.76 1.70 1.59 1.55
Pendapatan Perkapita (Rupiah) 3,129,110 3,476,397 3,881,424 4,301,535 4,469,637 4,884,655
Laju Inflasi (%) :
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 72
Agenda Pembangunan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kupang 8.28 15.16 9.72 8.44 10.90 6.49
Investasi
Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar)
114.30 19.00 0.00
213,255 4,221,370
10,015.00
Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar)
0.00 0.00 275.80 54.40
Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)
2.40 1.50 2.40 0.40 1.90 4.00
Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta)
3.00 4.40 5.30 19.80
Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA
116.00 229.00 45.00 75.00 70.00
Infrastruktur
Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%)
18.85 42.18 31.68 13.91 44.62 57.29
Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%)
71.72 48.06 43.62 75.31 36.58 32.60
Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%)
9.43 9.77 24.70 10.78 18.79 10.15
Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%)
18.87 6.25 46.27 52.29 55.56 18.87
Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%)
71.69 23.77 19.33 21.84 21.77 71.69
Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%)
9.44 69.97 34.40 25.87 22.66 9.44
Pertanian
Rata‐rata Nilai Tukar Petani per Tahun
PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)
5,449,172.39 6,034,393.82 6,857,124.54 7,706,388 8,733,673
Kehutanan
Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%)
0.25 0.40 0.04
Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur 73
Agenda Pembangunan
Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kelautan
Jumlah Tindak Pidana Perikanan 2.00 0.00 0.00 0.00
Luas Kawasan Konservasi Laut (km2) 124,350.00 121,350.00
Kesejahteraan Sosial
Persentase Penduduk Miskin (%) 27.86 28.19 29.34 27.51 25.65 23.31
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.48 5.46 4.53 3.72 3.73 2.78