Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan

karuniaNya, sehingga tim EKPD Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan tugas yang

telah menjadi tanggung jawabnya. Sebagai laporan akhir, perlu ditegaskan bahwa laporan

ini telah menyentuh pada substansi pekerjaan yang menjadi tugas tim, namun ada

beberapa data dari indikator yang telah ditetapkan belum lengkap karena tidak ada yang

di miliki oleh SKPD. Untuk itu laporan yang disampaikan hanya berkaitan aktivitas yang

telah dilaksanakan oleh Tim EKPD Maluku Utara dalam bentuk dokumen kerja.

Gambaran yang tertuang dalam laporan ini, disampaikan kepada Tim EKPD Pusat

sebagai bahan pertimbangan sekaligus pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan

kepada Tim EKPD Maluku Utara dalam mengevaluasi kinerja pembanguan daerah tahun

2009.

Terima Kasih

Ternate, 07 Desember 2010

Koordinator Tim EKPD Maluku Utara

Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS.

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN a. Latar Belakang ………………………………………………………………… 1 b. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………….1 c. Keluaran .. ………………………………………………………………………1

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009

A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator . ………………………………………………………………3 2. Analisis Pencapaian Indikator . ………………………………………3 3. Rekomendasi . ………………………………………………………5

B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN

DEMOKRATIS 1. Indikator . ………………………………………………………………5 2. Analisis Pencapaian Indikator . ………………………………………6 3. Rekomendasi . …………………………………………………….10

C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Indikator . ……………………………………………………………10 2. Analisis Pencapaian Indikator . ……………………………………14 3. Rekomendasi . ……………………………………………………49

D. KESIMPULAN . ……………………………………………………………50

III. RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI 1. Pengantar . …………………………………………………………………….51 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional . ……………52 3. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap RPJMN Provinsi . ……………………85 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN . ……………………………85

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan . ……………………………………………………………86 2. Rekomendasi . ……………………………………………………………86

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yang

diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan guna memanfaatkan seluruh

sumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja

kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program

dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatan

sumber daya pembangunan,yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi

penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah diharapkan dapat mengetahui dan

memberikan masukan berkaitan dengan apakah pembangunan daerah telah

dilaksanakan pada koridor aturan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (input)

yang digunakan, proses (process) dilakukan serta keluaran (output) yang dihasilkan serta

hasil (outcome) yang telah diperoleh. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010

dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam

rentang waktu 2004-2009. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah

pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah

masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Untuk

melaksanakan kegiatan tersebut, maka Universitas Khairun telah diberikan kepercayaan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengkajian terhadap

kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tahapan kegiatan yang

disampaikan dalam laporan berikut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan

informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan

dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki

apa yang telah dilakukan sebelumnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah :

1. Untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang

waktu 2004-2009.

2

2. Untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang

diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah

tersebut.

3. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam

RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Sasaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai motor penggerak pembangunan di daerah

2. Masyarakat umum yang memperoleh manfaat dari pembangunan daerah tersebut.

C. Keluaran

Keluaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah :

1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan provinsi Maluku

Utara.

2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan provinsi Maluku Utara.

3. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Maluku

Utara dengan RPJMN 2010-2014.

3

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009

A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

1. Indikator

Agenda Pembangunan

Indikator Ket 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber

1. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai

Indeks Kriminalitas - 87 89 95 78.8 43.2 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)

- 87 89 95 71 35 Kepolisian Daerah Maluku Utara

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)

- 100 100 100 90 81 Kepolisian Daerah Maluku Utara

2. Analisis Pencapaian Indikator

a. Indikator Indeks Kriminalitas

Sumber : Kepolisian Daerah, 2010

100 100 100 90 81

0

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) ‐

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) ‐

87 8995

71

35

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%) ‐

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%) ‐

4

GRAFIK INDIKATOR INDEKS KRIMINALITAS DENGAN DATA PENDUKUNG

Sumber : Kepolisian Daerah, 2010.

Berdasarkan data, tergambar pada tahun 2005 – 2006 penyelesaian kasus

kejahatan konvensional mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2007 sampai tahun

2009 cenderung menurun. Pada kasus trans nasional meningkat dari tahun 2005 sampai

tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 sampai tahun 2009 cenderung menurun.

Tingginya penyelesaian kasus konvensional disebabkan karena tingkat kesulitan

penyelesaian kasus tidak terlalu rumit. Umumnya kasus yang diselesaikan berkaitan

dengan perkelahian, penganiayaan, penyerobotan tatanah, kecelakaan lalulintas dan

sebagainya. Sedangkan sejak tahun 2008 menurunnya disebabkan karena pada saat

bersamaan seluruh aparat lebih berkonsentrasi pada pengamanan pemilu legslatif, pilpres

dan pemilukada Provinsi Maluku Utara, sementara jumlah personil yang menangani

kasus yang kurang.

Untuk kasus trans nasional umumnya naik sejak tahun 2005 sampai 2007

disebabkan karena kasus yang teridentifikasi atau yang disidik tidak terlalu banyak. Kasus

transnasional yang terjadi di Maluku Utara meliputi ilegal fishing. Pada tahun 2008

menurun, selain sama penyebabnya dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian

kasus konvensional, juga disebabkan karena keterbatasan anggaran dan personil serta

kemampuan pembuktian. Selain itu kasus tersebut sering melibatkan pihak lain di luar

daerah Maluku Utara, sehingga menyulitkan dihadirkan dalam proses hukum tersebut.

0

20

40

60

80

100

120

2002 2004 2006 2008 2010

Indeks Kriminalitas

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)

Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)

5

4. Rekomendasi Kebijakan

Kasus kejahatan konvensional dan Transnasional yang belum tertangani

disebabkan karena kondisi Provinsi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dengan

rentang kendali yang sangat luas serta akses yang sangat terbatas. Hal ini belum

didukung dengan sarana/prasarana dan personil yang memadai. Saat ini misalnya pada

pemekaran kabupaten Kepulauan Morotasi belum terbentuk Polres, sehingga aparat yang

ditempatkan saat ini masih diperbantukan dari Polres Kabupaten Halmahera Utara.

Mencermati kondisi diatas, maka diperlukan penambahan sarana penunjang dan personil

aparat hukum yang profesional sehingga dengan cepat dapat menagani permasalahan

hukum yang timbul diwilayah Maluku Utara.

B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator

Agenda Pembangunan

Indikator Ket 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber

2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis

Pelayanan Publik

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)

0.00

100

80,95

61.54

76.92

42.31

Kejaksaan Tinggi

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%)

(-) : Tidak

Tersedia

- - 12.50

12.50

25.00

22.22

DISPENDA

Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%]

(-) : Tidak

Tersedia

- - - - - -

Demokrasi Gender Development Index

(-) : Belum

tersedia

27.4

28.5

28.5

28.6

28.6

- BPP

Gender Empowerment Measurement

24.40

25.70

26.20

27.50

27.50

- BPP

6


a. Indikator Pelayanan Publik 1. Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang

Dilaporkan.

Sumber : Kejaksaan Tinggi, 2010.

Penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

sejak tahun 2005 berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2005 mencapai

100%, dan pada tahun 2007 menurut menjadi 61,54%, pada tahun 2008 meningkat

78,92% dan pada tahun 2009 terjadi penurunan sebanyak 42,31%.

Terjadinya penurunan penegakan hukum pada institusi kejaksaan disebabkan karena,

beberapa kasus yang disidik melalui polisian belum sepenuhnya diserahkan kepada

kejaksaan dalam rangka penuntutan. Selain itu, data yang diberikan masih merujuk pada

target penanganan kasus dengan pola 5:3:1 yang dibebankan oleh Kejaksaan Agung.

0,00

100,0080,95

61,5476,92

42,31

0,00

50,00

100,00

150,00

2002 2004 2006 2008 2010

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang

dilaporkan (%)

Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%)

7

2. Perda Pelayanan Satu Atap

Sumber : DISPENDA Maluku Utara, 2010.

GRAFIK INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DENGAN DATA PENDUKUNG

Sumber : DISPENDA, Maluku Utara, 2010.

Pada grafik tersebut di atas nampak bahwa data tentang Persentase (%)

kabupaten/kota di Maluku Utara yang memiliki peraturan daerah (PERDA) tentang

pelayanan satu atap yang tersedia hanya selama 4 tahun terakhir. Sementara itu, secara

persentase pada tahun 2006 dan 2007 jumlah kabupaten/kota yang memiliki Peraturan

daerah (PERDA) jumlahnya tetap, yaitu sebesar 12,5%. Namun pada tahun 2008 terjadi

penurunan secara relative (%), yakni 25%. Selanjutnya, pada tahun 2009 turun menjadi

22,22%.

12,5 12,5

2522,22

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Kabupaten Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Satu Atap


0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda

8

Selanjutnya, pada grafik gabungan tersebut di atas nampak tiga buah data yaitu,

data tentang Persentase (%) kabupaten/kota di Maluku Utara yang memiliki peraturan

daerah (PERDA) tentang pelayanan satu atap, data tentang jumlah kabupaten yang telah

memiliki PERDA, dan data tentang jumlah kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara

selama periode pengamatan. Sementara itu, dari data yang ada tersebut menunjukkan

bahwa selama kurun waktu 2006 dan 2007 jumlah kabupaten/kota di provinsi Maluku

Utara yang memiliki peraturan daerah (PERDA) satu atap adalah sama, yakni 1 yaitu

Kota Ternate. Hal tersebut nampak dari gambar grafis yang datar. Pada tahun 2008,

terjadi penambahan 1 daerah yang memiliki peraturan daerah tentang pelayanan satu

atap, yakni Halmahera Selatan. Sementara itu jumlah daerah otonom yang ada masih

tetap dengan jumlah 8. Akibatnya terjadi peningkatan secara persentase, menjadi 25%,

dan sehingga secara grafis menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup tajam.

Sementara itu, pada tahun 2009, dengan adanya pemekaran 1 wilayah kabupaten

baru, yaitu kabupaten Pulau Morotai menyebabkan daerah otonom yang ada bertambah 1

menjadi 9 daerah. Pada sisi yang lain, jumlah daerah yang memiliki peraturan daerah

tentang pelayanan satu atap tersebut tetap, yakni 2 sehingga secara relatif (%) jumlahnya

terjadi penurunan yakni sebesar 22,22%, dan secara grafis ditunjukkan dengan gambar

yang menukik turun. Dua kondisi inilah yang menyebabkan secara relatf (%) terjadi

penurunan jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah satu atap.

Mencermati ketiga indikator Pelayanan Publik (Persentase Kasus Korupsi Yang

Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan serta pelayanan dengan penggunaan

perda 1 atap), menunjukan bahwa kedua indikator ini masih rendah pencapaiannya.

Untuk penanganan kasus korupsi selain masih kurang dan rendahnya pengetahuan

penyidik yang menngani kasus korupsi, juga disebabkan karena keterbatasan sarana dan

prasarana yang dimiliki institusi penegak hukum di Maluku Utara. Sedangkan untuk Perda

satu atap disebabkan karena rendahnya political will dari pemerintah kabupatan/kota

dalam rangka memberikan dan melakukan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Untuk

itu, diperlukan suatu regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menerbitan regulasi

pelayanan satu atap sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik.

9

b. Indikator Demokrasi

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010.

GRAFIK INDIKATOR DEMOKRASI DENGAN DATA PENDUKUNG

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010.

27,4

28,5 28,5 28,6 28,6

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

2002 2004 2006 2008 2010

Gender Development Index


24,40

25,7026,20

27,50 27,50

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2002 2004 2006 2008 2010



Indeks Pembangunan Manusia

10

Gender Empowerment Measurement (GEM) menunjukkan apakah perempuan

dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi. GEM ditekankan

pada partisipasi, guna mengukur ketidaksetaraan jender di bidang-bidang penting dari

partisipasi ekonomi dan politik serta dalam hal pengambilan keputusan. Dari grafik

Gender Empowerment Measurement (GEM) Provinsi Maluku Utara dari tahun 2004 -

2006 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2007 – 2008 cenderung stabil yaitu

27.50%. Tahun 2009 belum dilakukan perhitungan. Peningkatan GEM menunjukkan

bahwa partisipasi perempuan dalam kehidupan politik salah satunya adalah berkaitan

dengan Undang-Undang Pemilu tentang kuota 30% perempuan dalam parlemen,

sehingga memicu keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Keikutsertaan perempuan

dalam bidang politik di latar belakangi juga oleh fasilitas yang akan diterima bila menjadi

anggota parlemen. Dengan keterbukaan sistem politik yang memberikan ruang terhadap

partisipasi politik bagi perempuan, menyebabkan dibebarapa kabupaten/kota dan Provinsi

terdapat perempuan yang memimpin partai, dan bahkan memperoleh kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Gender Development Index (GDI) mengukur pencapaian dimensi dan variabel

yang sama dengan HDI, namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara

laki-laki dan perempuan. Semakin besar perbedaan jender dalam pembangunan asasi

manusia, maka semakin rendah pula GDI di daerah tersebut. GDI pada tahun 2004

mencapai 27.4 % dan pada tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan relatif yaitu

sebesar 28.5%, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 peningkatan 1% dari tahun 2006

yaitu sebesar 28.6%. GDI tahun 2009 untuk Provinsi Maluku Utara belum di lakukan

pendataan. Kondisi ini menggambarkan keterlibatan dan peranan perempuan dalan

pembangunan semakin besar, angka ini juga dapat dilihat pada pencapaian IPM Maluku

Utara yang terus meningkat artinya bahwa pembangunan manusia semakin baik.

Kebutuhan Rumah Tangga yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan

pendapatan, memicu perempuan untuk terlibat dalam bidang ekonomi untuk membantu

suami meringankan beban rumah tangga serta pola pikir bahwa perempuan

membutuhkan kesetaraan dengan pria agar tidak mudah di intimidasi oleh pria

merupakan faktor pendorong perempuan di Maluku Utara untuk terus meningkatkan

kualitas diri dengan pendidikan dan aktif dalam organisasi.

11


a. Perlu ada suatu regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menerbitan

regulasi pelayanan satu atap sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik

yang lebih baik.

b. Perlu penyediaan sarana, personil dan pembentukan organisasi/instusi penegak

hukum di setiap kab/kota yang melakukan pemekaran, sehingga pelayanan hukum

dapat dimaksimalkan.

c. Mekanisme pelayanan pemberantasan korupsi harus didorong dengan melibatkan

partisipasi publik, disertai dengan keterbukaan informasi yang diberikan oleh

institusi penegak hukum di daerah.

d. Partai politik harus secara terbuka dapat melakukan rekrutmen kaders perempuan,

karena dibeberapa daerah justru perempuan yang lebih dominan dalam proses

kepemimpinan dalam partai.

C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Indikator

Agenda

Pembangunan

Indikator 2004 005 006 07 08 009 Sumber

3. Meningkatkan

Kesejahteraan

Rakyat

Indeks

Pembangunan

Manusia

66.40 67.00 67.50 67.82 68.82 - BPS

Pendidikan

Angka

Partisipasi

Murni Tingkat

SD

53.92 59.31 65.24 71.77 78.94 86.84

Angka

Partisipasi

Kasar Tingkat

SD

60.81 66.89 73.58 80.94 89.03 97.94

Rata-Rata Nilai

Akhir Tingkat

SMP

6.86 6.23 6.11 6.38 6.34 6.63

Rata-Rata Nilai 6.51 6.32 6.21 6.38 6.36 5.77

12

Akhir Tingkat

Sekolah

Menengah

Angka Putus

Sekolah

Tingkat SD

(%)

2.93 2.31 1.97 1.58 1.26 1.01

Angka Putus

Sekolah

Tingkat SMP

(%)

3.74 2.99 2.32 1.86 1.11 0.89

Angka Putus

Sekolah Tingkat

Menengah (%)

3.84 3.07 2.74 1.64 1.25 0.95

Angka Melek

Huruf (%)

95.15 95.20 95.20 95.20 95.44 95.60

Persentase

Guru Layak

Mengajar

terhadap Guru

Seluruhnya

Tingkat SMP

(%)

5.07 6.69 8.83 11.66 15.39 20.31

Persentase

Guru Layak

Mengajar

Terhadap Guru

Seluruhnya

Tingkat

Menengah (%)

6.84 9.30 12.65 17.21 23.40 31.82

Kesehatan

Umur harapan

Hidup

66.2 67.4 68.5 69.3 70.5 70.6

Angka

Kematian Bayi

(per 1.000

Kelahiran

Hidup)

35 30.4 25.8 18.2 14.8 14.2

Gizi Buruk (%) 1.6 1.7 1.9 1.4 1.4 1.4

13

Gizi Kurang (%) 8.7 9.5 19.3 19.4 13.2 9

Persentase

Tenaga

Kesehatan per

Penduduk (%)

Keluarga

Berencana

Contraceptive

Prevalence Rate

(%)

48.38 48.25 48.18 51.09 54.09 58.28

Pertumbuhan

Penduduk (%)

1.29 0.83 1.52 1.55 1.28 1.25

Total Fertility

Rate (%)

3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9

Ekonomi Makro

Laju

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

4.71 5.10 5.48 6.01 5.98 6.01

Persentase

Ekspor

Terhadap PDRB

(%)

40.32 40.66 40.29 42.10 35.97 42.10

rsentase Output

Manufaktur

Terhadap PDRB

(%)

.14 .75 .77 .40

Pendapatan

Perkapita

(Rupiah)

2,714,19

8.00

2,921,

591.0

0

3,066,

296.0

0

3,346,

523.0

0

3,785,4

99.00

-

Laju Inflasi (%) 4.82 19.42 5.12 5.85 11.25 -

Investasi

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar)

0.00 0.00 1,733.00

0.00 0.00 0.00 BKPM

Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar)

33.50 1,824.00

823.60

28.50 BKPM

Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)

0.00 0.01 13.50 21.80 0.00 5.90 BKPM

14

Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta)

1.10 1.80 26.80 46.80 7.80 10,5 BKPM

Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

0.00 0.00 403.00

637.00

0.00 BKPM

Infrastruktur

Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%)

100.00 41.43 38.48 48.35 47.86 64.48 PU

Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%)

0.00 43.45 20.97 31.23 31.93 8.25 PU

Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%)

0.00 15.12 40.55 20.43 20.20 34.60 PU

Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%)

100.00 16.52 Statistik Perhubungan

Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%)


Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%)


Pertanian

Rata – rata Nilai Tukar Petani Per Tahun

- - - - 99.80 98.57

PDRB Pertanian atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Juta)

898,585.89

987,153.78

1,068,160.03

1,185,013.63

1,521,975.85

-

Kehutanan

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%)

10.01 9.03 10.21 7.46 8.50 6.88

Kelautan

Jumlah tindak pidana perikanan

0 9 13 22 15 26 DKP

Luas kawasan konservasi laut (ha)

903,8980

DKP Prov Malut

15

Kesejahteraan Sosial

Persentase Penduduk Miskin (%)

12.42 13.23 12.73 11.97 11.28 10.36 BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

7.53 24.37 6.90 6.05 6.48 6.61 BPS


a. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber : BPS, Malut.2010

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang menunjukkan

kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga

dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan dengan indikator Angka

Harapan Hidup yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan untuk hidup sehat

dalam jangka waktu yang lebih lama. Dimensi pengetahuan dengan indikator Angka

Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah yang ditunjukkan dengan peningkatan

pendidikan. Sedangkan dimensi kehidupan yang layak dengan indicator pengeluaran Riil

per Kapita yang ditunjukkan dengan tingkat pendapatan. Aspek pembangunan manusia

di suatu wilayah dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah

suatu wilayah pada suatu saat tertentu dapat menunjukkan status pembangunan

manusia di wilayah tersebut. IPM Maluku Utara dalam 5 Tahun terakhir mengalami

peningkatan, menunjukkan bahwa pembangunan manusia mengalami perubahan namun

angka IPM masih dibawah IPM Nasional. Dari tabel tergambar peningkatan GDI Provinsi

66,40

67,00

67,5067,82

68,82

66,00

66,50

67,00

67,50

68,00

68,50

69,00

2002 2004 2006 2008 2010



16

Maluku Utara, menunjukkan semakin kecil perbedaan jender dalam pembangunan asasi

manusia. Kondisi ini ditunjukkan juga dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) Maluku Utara dari tahun 2004 – 2008 mengalami peningkatan yaitu pada tahun

2004 sebesar 66.40 dan pada tahun 2008 sebesar 68.82. Sedangkan pada tahun 2009

belum tersedia yang akurat berkaitan dengan IPM Maluku Utara.

Semakin meningkatnya IPM Maluku Utara disebabkan karena adanya kebijakan

nasional barkaitan dengan wajib belajar 9 tahun, dimana pemerintah pusat memfasilitasi

penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat serta idikuti dengan kebijakan

prioritas pembangunan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Maluku Utara.

Sama halnya dengan pendidikan, pada bidang kesehatan juga dipengaruhi oleh

kebijakan nasional tentang pelayanan kesehatan gratis melalui program jankesmas, dan

diikuti oleh pemerintah daerah dengan program jamkesada di beberapa kabupaten

seperti Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kab. Halmahera Barat dan

Halmahera Utara.

b. Indikator Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD

Sumber : DIKNAS, Malut.2010

53,9259,31

65,2471,77

78,9486,84

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Angka Partisipasi Murni Tingkat SD


17



GRAFIK INDIKATOR PENDIDIKAN DENGAN DATA PENDUKUNG


60,8166,8973,5880,94

89,0397,94

0

20

40

60

80

100

120

2002 2004 2006 2008 2010

Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD


95,1

95,2

95,3

95,4

95,5

95,6

95,7

2002 2004 2006 2008 2010

Angka Melek Huruf (%)


0

20

40

60

80

100

120

2002 2004 2006 2008 2010




Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)

18

Dari data seperti terlihat pada grafik. bahwa jumlah siswa yang duduk dibangku

sekolah dasar Provinsi Maluku Utara, baik dilihat dari partisipasi Kasar maupun

partisipasi murni pada setiap tahun semakin meningkat, begitu juga angka melek 15

tahun ke-atas, disebabkan karena pemerintah daerah (Delapan kabupaten dan kota)

sudah menjalankan program nasional dan didukung oleh Progam pioritas Daerah,

walaupun belum sepenuh dijalankan progam-program Nasional tersebut. Pada tahun

2005 sampai dengan 2007 terjadi peningkatan usia anak dari 7 tahun sampai 12 tahun

yang duduk dibangku sekolah dasar (SD) dengan persentasinya 66.89% sampai dengan

80,94% untuk partisipasi kasar dan 59,31% sampai dengan 71,77% partisipasi murni,

serta buta aksara 15 tahun ke-atas mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu

2,31% sampai dengan 1,58%. Karena program-program nasional dan daerah sudah

mulai menyentuh kepada masyarakat.

Pada tahun 2008 jumlah usia anak 7 tahun samapai dengan 12 tahun yang duduk

dibangkau sekolah (SD) mengalami peningkatan 89,03% partisipasi kasar dan 78,94%

partisipasi murni disebabkan delapan kabupaten dan kota merealisasikan angaran

dengan program-program yang menyentuh langsung kepada masarakat berdasarkan visi

dan misi Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan. Program yang menyentuh

kepada masyarakat antara lain sekolah gratis dan memberikan beasiswa kepada siswa

yang berdampak pada menurunnya angka putus sekolah tingkat SD (Lihat grafik ).

Tahun 2008 Buta aksara Provinsi Maluku Utara berumur 15 tahun ke-atas juga

mengalami penurunan 11.02% disebabkan karena program-program antara lain

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) (Program Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM), Sekolah

Luar Biasa (SLB) sudah mulai beroperasi sampai pada daerah-daerah terpencil, terluar,

tertinggal.

Perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2009, dimana partisipasi

kasar dan murni mengalami peningkatan dari 89,03% menjadi 97,94% partisipasi kasar

dan 78,94% menjadi 86,84% partisipasi murni, ini disebabkan karena faktor keamanan,

pelayanan dan teralisasinya angaran dan program oleh delapan kabupaten dan kota

yang ada di Maluku Utara, sehingga menunjukan hasil bahwa sebahagian besar

(97,94%) jumlah penduduk Maluku Utara yang usia anak 7 tahun sampai dengan 12

tahun sudah menduduki bangku sekolah dasar (SD) serta menurunnya buta aksara dari

11,02% menjadi 8,37%, disebabkan karena fokusnya pemerintah daerah terhadap

pendidikan, dengan menjalangkan Program-program Nasional yang didukung oleh

Program Pioritas daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sesuai

dengan Visi dan Misi untuk mengembangkan Pendidikan di Maluku Utara.

19

2. Rata – Rata Nilai Akhir Tingkat SMP

Sumber : DIKJAR, Malut. 2010

3. Rata – Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah


Rata – Rata Nilai Akhir SMP dan SMA dari Tahun 2004 – 2009 mengalami

trend menurun, program pemerintah melalui pendidikan gratis mendorong masyarakat

untuk sekolah namun tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dari sisi ketersediaan jumlah sekolah, sampai tahun 2009 terdapat 2.013 sekolah pada

semua tingkatan di 9 kabupaten/kota. Namun dengan ketersediaann sekolah tersebut

belum didukung dengan fasilitas dan guru yang memadai. Selain itu, wilayah Maluku

Utara merupakan daerah kepulauan, sehingga akses dan untuk membangun jaringan

kerjasama dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai sulit, hal ini juga

menyebabkan terjadi ketimpangan antara daerah yang aksesnya mudah dan sulit.

6,86

6,236,11

6,38 6,34

6,63

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

2002 2004 2006 2008 2010

Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP

Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP

6,516,32 6,21

6,38 6,36

5,775,50

6,00

6,50

7,00

2002 2004 2006 2008 2010

Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah

Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah

20

4. Angka Putus Sekolah Tingkat SD

Sumber : DIKJAR, Malut.2010

5. Angka Putus Sekolah Tingkat SMP


6. Angka Putus Sekolah Tingkat Menengah

Sumber : DIKJAR, Malut.2010

2,93

2,311,97

1,581,26

1,01

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2002 2004 2006 2008 2010



3,74

2,99

2,321,86

1,11 0,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2002 2004 2006 2008 2010

Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)

Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%)

3,843,07 2,74

1,64 1,25 0,950,00

2,00

4,00

6,00

2002 2004 2006 2008 2010

Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%)

Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%)

21

Angka putus sekolah dari Tahun 2004 – 2009 mengalami trend menurun,

kecendrungan ini menunjukkan bahwa wilayah Maluku Utara masyarakat telah

mengenyam pendidikan. Program Pemerintah melalui pendidikan gratis merupakan salah

satu penyebab menurunnya angka putus sekolah.

7. Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruh Tingkat SMP


Berdasarkan data diatas, menunjukan presentasi guru layak mengajar di Provinsi

Maluku Utara menunjukan peningkatan, walaupun secara keseluruhan belum melebihi

50% dari total guru yang ada. Indikator guru layak mengajar dapat dilihat dari total jumlah

guru di Maluku Utara tahun 2009 sebanyak 20.743 orang pada semua tingkatan,

sedangkan jumlah guru yang berkualifikasi S1 sebanyak 13.082 orang yang tersebar di 8

kab/kota. (Data LPMP Malut, 2009). Sedangkan dilihat dari guru yang telah mengikuti

sertifikasi sampai tahun 2009 sebanyak 1724 dan tahun 2010 menjadi sebanyak 2183

guru.

Mencermati kondisi diatas, maka kondisi Maluku Utara sampai saat ini melum bisa

memberikan harapan terhadap adanya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Hal ini

disebabkan karena guru merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan

pendididkan yang berkualitas, serta pemerataan hasil pendidikan.

5,07 6,698,83 11,66

15,3920,31

0,00

10,00

20,00

30,00

2002 2004 2006 2008 2010

Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat

SMP (%)

Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%)

22

c. Indikator Kesehatan

1. Umur Harapan Hidup

Sumber : Dinas Kesehatan, Malut. 2010

Sumber : DINKES, Malut. 2010

2. Gizi Buruk


66,2

67,4

68,569,3

70,5 70,6

65666768697071

2002 2004 2006 2008 2010

Umur Harapan Hidup (tahun)


3530,4

25,8

18,214,8 14,2

0

10

20

30

40

2002 2004 2006 2008 2010

Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)


1,6 1,71,9

1,4 1,4 1,4

0

0,5

1

1,5

2

2002 2004 2006 2008 2010

Gizi Buruk (%)

Gizi Buruk (%)

23

3. Gizi Kurang


GRAFIK INDIKATOR KESEHATAN DENGAN DATA PENDUKUNG

Sumber : DINKES, Malut. 2010.

Berdasarkan data seperti pada grafik diatas, menunjukan bahwa angka kematian

bayi pada tahun 2004 - 2007 masih cukup tinggi mencapai 35% - 18,2% disebabkan

karena, delapan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, belum

sepenuhnya menjalangkan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia seperti JAMKESMAS, Program Desa Siaga dan

kurangnya sosialisasi kesehatan dan keterbatasan sarana prasyaran di tempat/desa-desa

terpencil, terpinggiran, dan terluar serta belum aktifnya program desa siaga pada daerah-

daerah tersebut, disamping itu juga foktor geografis yang merupakan kendalah/hambatan

terbesar di Provinsi Maluku Utara, sehingga menyebabkan angka kematian bayi pada

tahun 2004 sampai 2007 cukup tinggi. Selain itu tingginya kematian bayi juga disebabkan

oleh foktor Gizi kurang dan Gizi Buruk yang mengalami peningkatan sejak tahun 2006

8,70 9,50

19,3019,40

13,20

4,90

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2002 2004 2006 2008 2010

Gizi Kurang (%)

Gizi Kurang (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2004 2006 2008 2010



Gizi Buruk (%)

Gizi Kurang (%)

24

s.d. 2008 yaitu mencapai 19.3% - 13,2% gizi kurang dan 11.9% gizi buruk pada tahun

2006.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan angka

kematian bayi mencapai 14,8% - 14,2%, ini disebabkan karena ada peningkatan

Program JAMKESMAS yang dijalangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara

(ketercapaian program, jumlah penduduk 434.829 orang (40,9%) dari jumlah penduduk

Maluku Utara, yg dibiayai anggaran pusat (APBD) sebanyak 302.436 orang), dan

Program Desa Siaga yang terbentuk sampai tahun 2009 telah mencapai 1033 atau

97.18 % dari 1063 Desa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Serta program daerah yang

mendukung program Nasional seperti JAMKESDA yang diangarkan oleh angaran daerah

untuk membiayai sebanyak 132.393 orang. Jadi ketercapaian program-program baik

program nasional maupun program daerah yang mendukung program nasional, sangat

mempengaruhi angka kematian bayi, seperti terlihat pada grafik 1.1 diatas.

d. Indikator Keluarga Berencana

Sumber : BKKBN, Malut. 2010

Sumber : BPS, Malut. 2010

48,3848,2548,1851,0954,0958,28

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2002 2004 2006 2008 2010

Contraceptive Prevalence Rate (%)


1,29

0,83

1,52 1,551,28 1,25

0

0,5

1

1,5

2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase laju pertumbuhan penduduk


25

GRAFIK INDIKATOR KELUARGA BERENCANA DENGAN DATA PENDUKUNG


Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah cakupan peserta KB aktif dari

pasangan usia subur. Dari tahun 2004 persentase peserta KB aktif mengalami

peningkatan, tahun 2004 sebesar 48.38% dan pada tahun 2009 sebesar 58.28%.

Peningkatan relative ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pasangan usia

subur untuk menekan jumlah kelahiran.

Persentase laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara cenderung

fluktuatif, dari tahun 2004 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.29 % dan pada tahun

2005 mengalami penurunan yaitu sebesar 0.83%, dan pada tahun 2006 meningkat

sebesar 1.52% peningkatan lebih besar dari tahun 2004, namun pada tahun 2009

mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 1.25%. Berdasarkan

data tersebut diatas, pada Tahun 2004 – 2006 CPR atau peserta KB aktif dari pasangan

usia subur cenderung menurun persentasenya, artinya bahwa kesadaran pasangan usia

subur untuk KB masih rendah, namun seiring program pemerintah peningkatan pelayanan

KB maka pada tahun 2007 – 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sementara laju pertumbuhan penduduk cenderung stabil tiap tahunnya, pada Tahun 2005

mengalami penurunan sebesar 0.83 % sedangkan pada tahun 2004, 2006 – 2009 laju

pertumbuhan penduduk berada pada kisaran persentase 1,25 – 1,55 %.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



Persentase PUS

26

2. Total Fertility Rate


Total Fertility Rate (TFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada

kelompok umur ( 15-49 Tahun). Persentase TFR Maluku Utara menunjukkan trend

menurun, artinya bahwa wanita yang berada pada usia (15-49 Tahun) melahirkan makin

berkurang, faktor penyebabnya adalah makin banyak wanita pada usia di atas 15 tahun

berada pada usia sekolah, yang sementara mengenyam pendidikan. Kecendrungan

melahirkan berada pada wanita di atas usia 30 – 49 Tahun, namun angka kelahiran

ditekan dengan tidak memiliki anak sebanyak-banyaknya karena makin banyak

kebutuhan yang akan dikeluarkan kaitannya dengan tingkat pendapatan dan ekonomi

masyarakat.

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

2002 2004 2006 2008 2010

Total Fertility Rate (%)

Total Fertility Rate (%)

27

e. Indikator Ekonomi Makro

Sumber : Bank Indonesia, Malut. 2010

GRAFIK INDIKATOR EKONOMI MAKRO DENGAN DATA PENDUKUNG

Pada grafik tersebut di atas Nampak bahwa pada tahun 2004 pertumbuhan

ekonomi yang dicapai olah Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 4,71%, selanjutnya

pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi sebesar 5,10%, pada tahun 2006 kembali

terjadi peningkatan menjadi 5,48%, demikian juga pada tahun berikut yakni tahun 2007

menjadi 6,01, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan atau pelambatan pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara, yakni sebesar 5,98%, tetapi pada tahun 2009 kembali terjadi

perbaikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi sebesar 6,01

Selanjutnya, pada Grafik gabungan dengan data pembanding tersebut di atas,

nampak bahwa hampir sepanjang 6 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun

4,715,1

5,486,01 5,98 6,01

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Inflasi

Investasi

% Ekspor terhadap PDRB

28

2009 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selalu mengalami peningkatan kecuali pada

tahun 2008. Beberapa data pembanding yang digunakan untuk menganalisa tingkat

pertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah tingkat inflasi, investasi dan persentase

ekspor terhadap PDRB. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara

meningkat cukup tajam hingga ke level 6,01. Meskipun sesungguhnya pada tahun itu,

terjadi penurunan tingkat investasi ke tingkat yang cukup rendah dalam kurun waktu itu,

yakni ke level 9,76. Namun karena selama 3 tahun sebelumnya tingkat investasi selalu

mengalami meningkat, bahkan pada tahun 2006 mencapai angka 25,36 telah membuat

terjadinya peningkatan produksi secara lokal di Maluku Utara. Hal ini didukung oleh

adanya peningkatan ekspor Maluku Utara, seperti ditunjukkan oleh adanya kenaikan

persentase (%) ekspor terhadap PDRB yaitu sebesar 42,10.

Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami penurunan

atau pelambatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98. Hal ini disebabkan oleh

terjadinya penurunan tingkat investasi pada tahun sebelumnya, yang selanjutnya

berimbas terhadap terjadinya penurunan ekspor. Kondisi ini turut diperburuk oleh tingkat

inflasi yang cenderung meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan harga

terhadap berbagai komoditas. Selanjutnya, membuat daya beli masyarakat menjadi

cenderung melemah. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali

mengalami peningkatan ke level 6,01. Tingginya tingkat investasi yang berhasil

direalisasikan pada tahun 2008, yakni 29,96 telah mendorong perusahaan-perusahaan

manufaktur lokal untuk menggerakkan produksinya. Hasilnya telah mendorong

peningkatan ekspor Maluku Utara secara relative (%) sehingga menyebabkan persentase

ekspor terhadap PDRB meningkat menjadi 42,1.


11

12

13

14

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Out Put Manufaktur Terhadap PDRB

% Out Put Manufaktur Terhadap PDRB

29

Pada grafik tersebut di atas terlihat bahwa selama 2004 - 2009, nilai persentase

output manufaktur terhadap PDRB Maluku Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dan

memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2004 berada pada nilai 14,14, tahun 2005,

mengalami penurunan ke level 13,75, selanjutnya pada tahun 2006 terjadi sedikit

kenaikan menjadi 13,77, namun pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan menjadi

13,40. Terjadinya penurunan kontribusi sector manufaktur pada tahun 2005 terhadap

PDRB Maluku Utara disebabkan oleh karena beberapa perusahaan dengan skala yang

cukup besar mengakhiri kegiatan usahanya di Maluku Utara. Seperti Barito dan

perusahaan tambang di Gebe. Selanjutnya pada tahun 2006 sedikit mengalami perbaikan

disebabkan oleh mulai membaiknya kondisi sosial politik pasca konflik, sehingga

beberapa perusahaan baru mulai masuk ke Maluku Utara untuk melakukan kegiatan

usahanya. Karena kebanyakan usaha ini bersifat home industry sehingga proses untuk

melakukan pengurusan perijinan sampai tahap produksi tidak terlalu lama. Sehingga pada

tahun tersebut terjadi perbaikan kontribusi sector industry. Namun pada tahun 2007,

kembali terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi sector-sektor lain yang

mengalami lonjakan, sehingga walaupun sector industry mengalami pertumbuhan pesat

pada tahun ini jumlah perusahaan yang tercatat sebanyak 1231, bandingkan dengan

tahun 2006 yang hanya sebesar 422. Sementara itu, pada tahun 2008 kembali

mengalami penurunan menjadi 12,11. Pada tahun ini kontribusi sector-sektor lain terus

mengalami peningkatan. Sector yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah

pertanian dengan memberikan kontribusi sebesar 39,47%. Dan kemudian disusul oleh

sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 21,94 persen.


17,1418,45 19,37

21,1323,91

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pendapatan Perkapita


30

GRAFIK PENDAPATAN PERKAPITA DENGAN DATA PENDUKUNGNYA


Pada Grafik Tersebut di atas nampak bahwa secara terus menerus dari tahun

2004 – 2008 pendapatan perkapita masyarakat Maluku Utara selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2004 pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 2.714.198

(17,14%), pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 2.921.591 (18,45%), kemudian pada

tahun 2006 sebesar Rp 3.066.296 (19,37), selanjutnya pada 2007 menjadi Rp 3.346.523

(21,13), dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 3.785.499 (23,91).

Selanjutnya, pada Grafik gabungan dengan beberapa data pembanding

menunjukkan bahwa terus membaiknya tingkat pendapatan per kapita masyarakat

Maluku Utara dalam lima tahun, tidak lepas dari peran beberapa indikator pendukung

yang juga terus membaik. Salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga

secara relative terus mengalami perbaikan. Dengan mengacu pada hukum Okun (Okun

law), bahwa setiap terjadinya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka tingkat

pengangguran akan berkurang sebesar 1%. Sehingga dengan berkurangnya

pengangguran yang terserap pada berbagai lapangan kerja akan menyebabkan

pendapatan masyarakat juga akan mengalami peningkatan.

Dukungan yang sama juga diberikan oleh beberapa indikator pembanding lainnya.

Seperti tingkat investasi dan persentase ekspor terhadap PDRB yang cenderung

mengalami peningkatan. Yang unik adalah ketika tingkat investasi mengalami penurunan,

tingkat persentase ekspor terhadap PDRB justru mengalami peningkatan. Yang artinya

bahwa di saat tambahan investasi sedang lesu, tingkat produksi dari berbagai industri

manufaktur maupun perusahaan yang sudah berjalan justru sedang meningkat. Hal ini

menyebabkan penurunan tingkat investasi tidak berdampak secara langsung terhadap

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Laju Pertumbuhan Ekonomi

Investasi

% Ekspor Terhadap PDRB

31

tingkat pendapatan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di saat tingkat persentase

ekspor sedang mengalami penurunan, nilai investasi telah mengalami peningkatan.

Sehingga berkurangnya tingkat persentase ekspor Maluku Utara diimbangi dengan

adannya investasi baru yang justru membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja

baru yang pada tahun sebelumnya belum terserap di berbagai lapangan kerja. Kombinasi

dari berbagai factor tersebut menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat Maluku

Utara secara relatif naik tiap tahun.

Sumber : Bank Indonesia, Malut. 2010.

Pada Grafik di atas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2004 tingkat inflasi di

Maluku Utara adalah sebesar 4,82, selanjutnya pada tahun 2005 terjadi peningkatan

secara tajam menjadi 19,42. Namun pada tahun 2006 terjadi penurunan kembali ke level

1 digit menjadi 5,12. Kemudian dua tahun berikutnya, pada tahun 2007 dan 2008 kembali

ke level 2 digit, yakni masing-masing 10,43 dan 11,25.

4,82

19,42

5,12

10,43 11,25

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inflasi

Bahan Makanan

Makan Jadi

Perumahan

Sandang

32

Pada Grafik gabungan dengan data pembanding tersebut, nampak bahwa tingkat

inflasi yang terjadi di Maluku Utara cenderung mengalami fluktuasi yang sangat dinamis

dari beberapa tahun pengamatan. Namun peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2005

yakni sebesar 19,42, sementara tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2004, yakni

sebesar 4,82. Dari penelusuran dengan beberapa indikator, seperti bahan makanan,

perumahan, sandang, dan transportasi nampak bahwa faktor bahan makanan memiliki

pengaruh yang paling signifikan terhadap gejolak inflasi di Maluku Utara. Hal ini terlihat

dari arah pergerakan keduanya yang cenderung memiliki pergerakan yang searah. Yaitu

bahwa jika pergerakan harga bahan makanan naik, maka tingkat inflasi pun akan

mengalami gejolak meningkat. Sebaliknya, jika harga bahan makanan turun maka tingkat

inflasi juga akan mengalami penurunan.

Beberapa hal yang terjadi disepanjang tahun 2004 dan 2005 telah menyebabkan

tingkat inflasi cenderung tinggi, antara lain sebagai kelanjutan dari pemekaran Maluku

Utara sebagai sebuah provinsi telah menyebabkan pembangunan infrastruktur secara

besar-besaran. Hal ini terjadi pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu, jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi tinggi. Pada sisi yang lain,

tanpa disadari hal ini menyebabkan berkurangnya perhatian pemerintah pada

pembangunan di sektor-sektor lain, termasuk bidang pertanian dan perdagangan.

Akibatnya, terjadinya kelangkaan supply bahan makanan dari kalangan petani lokal.

Sementara itu proses pemenuhan yang dilakukan dengan mendatangkan pasokan dari

daerah lain oleh para pedagang telah memunculkan permainan harga.

Setelah sempat mengalami tingkat harga relative yang stabil pada tahun 2006,

pada tahun 2007 dan 2008 kembali mengalami gejolak. Salah satu pemicunya adalah

adanya pemilihan gubernur kepala daerah Maluku Utara yang proses penentuan

pemenangnya memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Sehingga kembali

mengurangi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pokok secara baik.

Sehingga kembali memicu tingginya harga kebutuhan pokok.

33

f. Indikator Investasi

Sumber : BKPMD, Malut. 2010

GRAFIK INDIKATOR INVESTASI DENGAN DATA PENDUKUNG

Pada grafik di atas Nampak bahwa data yang tersedia tentang nilai realisasi

penanaman modal dalam negeri (PMDN) selama kurun waktu 2004 – 2009 hanya

tersedia pada 1 tahun saja, yakni 2006 (sampai saat ini masih diupayakan untuk

mendapatkan data dari berbagai instansi yang terkait). Dan pada tahun 2006, tersebut

tingkat investasi yang berhasil direalisasikan hanya sekitar 1.733 milyar rupiah.

Pada grafik gabungan dengan data pembanding tersebut di atas, terlihat bahwa

nilai persetujuan investasi khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di

Maluku Utara selama 2004 – 2009, cenderung rendah. Dari sepanjang tahun pengamatan

tersebut hanya pada tiga tahun terdapat permohonan investasi, yakni 2006 -2008. Namun

nilainya terus mengalami penurunan. Dan dari tiga tahun tersebut yang berhasil

direalisasikan menjadi invetasi hanya pada tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar

1.733

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Realisasi Investasi PMDN


0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persetujuan Rencana Investasi PMDN


34

1.733 milyar. Terdapat beberapa sebab masih rendahnya realisasi investasi PMDN di

Maluku Utara, yakni kebanyakan rencana investasi yang diajukan tersebut mengarah

kepada sektor pertambangan sehingga ketika permohonan investasi tersebut disetujui,

selanjutnya dilakukan tahap eksplorasi. Biasanya setelah proses eksplorasi ini dilakukan

dan hasilnya tidak seperti yang diperkirakan kebanyakan para investor tersebut urung

melakukan investasi.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana penunjang yang masih minim

menyebabkan minat investasi para investor lokal masih rendah. Seperti diketahui bahwa,

Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang sebaran pulau-pulaunya

sangat tinggi. Oleh sebab itu termasuk salah provinsi dengan kategori daerah dengan

biaya ekonomi tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2007 dan 2008 nilai persetujuan rencana

investasi, khususnya PMDN terus mengalami penurunan. Sebenarnya pemerintah daerah

telah melakukan sebuah terobosan yang dianggap dapat mendorong investasi lokal, yakni

dengan diluncurkannya pola pelayanan One Stop Service (OSS) yang dianggap lebih

dapat memberikan kemudahan kepada para investor ketimbang pola One Roof Service.

Namun salah satu hal yang masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Utara

adalah memperkenalkan berbagai potensi investasi daerah di berbagai pameran investasi

lokal, regional, maupun nasional yang selama ini dianggap efektif dan banyak dilakukan

oleh berbagai daerah lain di Indonesia dalam menggaet investor.

Sumber : BKPMD, Malut.2010

0,006

13,5

21,8

5,9

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nilai Realisasi PMA

Nilai Realisasi PMA

35

Pada Grafik Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut di atas,

Nampak bahwa dari tahun 2005 nilai investasi yang terjadi adalah US$ 0,006 Milyar,

selanjutnya pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar US$

14,26 Milyar, selanjutnya pada tahun 2008 kembali terjadi peningkatan secara signifikan

dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 21,8 Milyar, sementara pada tahun 2008

tidak ditemukan data, dan pada tahun 2009 sekitar US$ 6 Milayar.

Selanjutny pada Grafik gabungan tersebut tersebut nampak bahwa selama

dilakukan pengamatan tentang realisasi investasi penanaman Modal Asing (PMA) di

Maluku Utara. Terlihat bahwa selama kurun waktu 2004 dan 2005 belum ditemukan

adanya data tentang investasi asing di Indonesia meskipun sebenarnya telah terjadi

persetujuan investasi asing di berbagai daerah di Maluku Utara. Hal ini terlihat dari telah

adanya persetujuan yang telah dilakuan antara pemerintah daerah dengan investor luar

negeri. Selanjutnya, pada tahun 2006 telah terjadi realisasi yang cukup menggembirakan

dengan adanya investasi sebesar kurang lebih US $ 13 juta, walaupun sesungguhnya

masih jauh dari persetujuan investasi yang telah dilakukan antara pemerintah dengan

para investor sebsar sekitar US $ 26 juta. Selanjutnya, pada tahun 2007 terus terjadi

perbaikan terhadap realisasi investasi yang berhasil diwujudkan dengan angka investasi

sebesar US $ 22 juta, kendati pun juga masih jauh dari persetujuan yang telah dilakuakn

sebesar kurang lebih US $ 46 juta. Hanya saja pada tahun 2008, tidak ditemukan data

tentang besarnya nilai relaisasi investasi Penanaman Modal Asing di Maluku Utara,

namun dari angka persetujuan nilai investasi yang berhasil dilakukan terlihat terjadi

penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Yakni dari kisaran sekitar US $

46 juta menjadi berada pada kisaran angka di bawah US $ 10 juta. Demikian juga pada

tahun 2009, sekalipun terjadi sedikit kenaikan terhadap nilai persetujuan investasi menjadi

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nilai Realisasi PMA

Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA

36

sekitar US $ 10 juta demikian juga dengan nilai realisasi investasi yang berhasil

diwujudkan dengan nilai US $ 6 juta.

Pada tahun 2008 terjadi penurunan persetujuan rencana investasi yang juga

selanjutnya diikuti oleh penurunan realisasi penanaman modal asing di Maluku Utara, hal

ini disebabkan oleh kebanyakan bidang yang diminati oleh para investor adalah sektor

pertambangan sementara sarana dan prasarana penunjang di sector ini masih minim.

Seperti jalan dan pelabuhan. Selanjutnya, adalah belum ditemukannya ladang tambang

yang cukup menarik para investor potensial. Dan yang cukup mengganggu iklim investasi

adalah lemahnya penegakan hukum terhadap para penambang-penambang lokal

tradisional yang lazim dikenal dengan sebutan PETI (penambang emas tanpa isin) yang

beroperasi pada area-area tambang yang masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh para

investor yang telah menanamkan modalnya.

Namun pada hasil pengamatan 2 tahun terakhir tersebut seharusnya menjadi

sebuah warning bagi pemerintah daerah di Malluku Utara, baik pada tingkat provinsi

maupun pada tingkat kabupaten/kota untuk menjadi lebih giat lagi dalam melakukan

promosi tentang potensi investasi di Maluku Utara pada bererapa negara potensial.

Demikian juga, hal ini sekaligus merupakan cermin untuk melakukan pembenahan

tentang iklim dan regulasi investasi di daerah ini.

g. Indikator Infrastruktur

Sumber : Dinas KIMPRASWIL, Malut. 2010

100,00

41,4338,4848,3547,8664,48

0,00

50,00

100,00

150,00

2002 2004 2006 2008 2010



37

GRAFIK INDIKATOR INFRASTRUKTUR DENGAN DATA PENDUKUNG

Berdasarkan data tersebut di atas, mulai tahun 2005 terjadi penurunan drastis

persentase jalan nasional dalam kondisi baik (38,48 %) dan peningkatan persentase jalan

nasional dalam kondisi rusak (40,55 %), disebabkan karena realisasi program

0,00

43,45

20,97

31,2331,93

8,250,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2002 2004 2006 2008 2010



0,00

15,12

40,55

20,4320,20

34,60

0,00

20,00

40,00

60,00

2002 2004 2006 2008 2010



0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2002 2004 2006 2008 2010




38

pemeliharaan jalan belum berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2007 terjadi

peningkatan persentase jalan nasional dalam kondisi baik menjadi 47,09% . Hal ini

disebabkan karena program pemeliharaan dan peningkatan jalan yang dilakukan oleh

dinas terkait didukung oleh APBN dan APBD. Sehingga terlihat pula penurunan drastis

persentase jalan nasional dalam kondisi rusak (dari 40,55 % pada 2006 menjadi 20,43 %

pada 2007. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan drastis terhadap persentase jalan

nasional dalam kondisi baik, menjadi 64,48 % tetapi jalan nasional dalam kondisi rusak

juga meningkat menjadi 34,60 %. Sehingga persentase jalan nasional dalam kondisi

sedang menurun drastis. Kondisi ini menjadi masukan berarti jika dikaitkan dengan

Prioritas program Ifrastruktur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2008-

2012.

h. Indikator Pertanian

1. Nilai Tukar Pertanian


Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat

kesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT)

dengan harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara

konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian

yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah

tangga dan keperluan untuk memproduksi produk pertanian. Bila NTP > 100 artinya

petani mengalami surplus, harga produksinya naik lebih besar dari kenaikkan harga

konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya dengan demikian

0,00 0,00 0,00 0,00

99,8098,57

‐50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

2002 2004 2006 2008 2010

Rata‐rata Nilai Tukar Petani per Tahun

Rata‐rata Nilai Tukar Petani per Tahun

39

tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan petani

sebelumnya.

NTP Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2004 – 2007 belum dilakukan perhitungan,

baru pada Tahun 2008 – 2009 dilakukan perhitungan, NTP Maluku Utara nilai yang

diperoleh kurang dari < 100, artinya bahwa petani mengalami defisit. Kenaikkan harga

barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikkan harga barang

konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada Tahun 2008 dan 2009 mengalami

penurunan. Penyebabnya adalah karena petani Maluku Utara pada umumnya dalam

memasarkan hasil produksi pertanian terkendala dengan sarana transportasi sehingga

petani cenderung untuk mengkonsumsi sendiri dari pada menjual, dan belum ada

program pemerintah yang nyata untuk membantu petani memasarkan hasil pertanian,

seperti pembangunan infrastuktur terutama sarana transportasi laut untuk mempermudah

akses pemasaran petani yang berada pada daerah terluar. Kondisi Maluku Utara yang

merupakan daerah kepulauan membutuhkan transportasi laut yang memadai agar dapat

memasrkan hasil produksi pertanian dari daerah lumbung hidup atau dari produsen ke

daerah konsumen sangat sulit terkendala oleh kondisi laut, sehingga produksi hasil

pertanian lebih banyak rusak dan busuk sebelum sampai pada pasar. Kondisi inilah yang

mengurungkan petani untuk menjual hasil produksinya, petani dalam mengolah

usahataninya berorientasi pada skala semi komersial.

2. PDRB Pertanian Atas Harga Berlaku

Sumber : BAPPEDA, Malut. 2010

PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2004 – 2009 mengalami trend meningkat, ini

menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada pembangunan ekonomi Maluku

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2002 2004 2006 2008 2010

PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

40

Utara mengalami peningkatan. PDRB Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar

pada pembangunan ekonomi dibanding sektor lain, Tahun 2008 kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB sebesar 39,47 %. Kontribusi utama sektor pertanian berasal

dari sub sektor Perkebunan (42, 29%), Tanaman Bahan Makanan (28,38%), Perikanan

(16,59%), Kehutanan (8,25%) dan Peternakan (4,50%). Tanaman perkebunan seperti

kelapa, cengkeh, pala dan kakao mondominasi produk hasil pertanian yang diusahakan

oleh petani.

i. Indikator Kehutanan

Sumber : Dinas Kehutanan Malut. 2010

Sumber : Dinas Kehutanan, Malut.2010.

77,85386,35896,551

108,782123,461

141,074

0

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Luas lahan kritis (ha)

Luas lahan kritis (ha)

7,796 7,796

9,855

8,117

10,59,7

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009

luas lahan rehabilitasi (ha)

Luas lahan rehabilitasi (ha)

41

GRAFIK INDIKATOR KEHUTANAN DENGAN DATA PENDUKUNG

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase luas lahan rehabiltasi dalam hutan

terhadap luas lahan kritis tidak sebanding dengan luas lahan kritis dari tahun ke tahun,

luas lahan kritis dari tahun- ketahun mengalami peningkatan, tahun 2004 luas lahan kritis

77,853 (ha) meningkat sampai pada tahun 2009 menjadi 141,074 (ha), sedangkan luas

lahan yang direhabilitasi kecenderungan menurun dari tahun 2004 sampai 2009,

walaupun dari tahun- ke tahun mengalami perubahan yang tidak terlalu besar yaitu :

pada tahun 2004 10,01%, tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 9,03%, tahun

2006 meningkat menjadi 10,21%, tahun 2007 menjurun 7.46%, tahun 2008 meningkat

8,50%, tahun 2009 menurun menjadi 6.88%. Persentase Luas Lahan kritis dari Tahun

2004 -2009 mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan persentase luas lahan

yang di rehabilitasi kecendrungan menurun, hal ini disebabkan karena laju peningkatan

luas lahan kritis lebih besar daripada laju rehabilitasi lahan kritis. Faktor penyebab

peningkatan luas lahan kritis adalah illegal logging dan ladang berpindah yang dilakukan

oleh penduduk lokal, dan izin kuasa pertambangan di atas kawasan hutan produksi dan

aggaran yang rendah.

0

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%)

luas lahan kritis (ha)

% luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

42

J. Indikator Kelautan

1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Sumber : DKP, Malut. 2010

Tindak pidana perikanan merupakan pelanggaran seperti : kapal-kapal asing yang

melewati/masuk daerah perairan Maluku Utara, tidak lengkapnya (SIUP, SIPI, dan

SIKPI), tertangkapnya ABK asing, Tanpa izin berlayar (SLO/ SIB) dan pembiusan dan

pengeboman Pada tahun 2004 belum ada data tentang tindak pidana perikanan, nanti

pada tahun 2005 sampai pada tahun 2007 terjadi peningkatan yaitu dari 9 sampai 22

kasus, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pengawasan yang sangat

terbatas, dari 8 kabupaten / kota yang ada di provinsi Maluku Utara prasarana yang

dimiliki seperti pos pengawasan PPI masing-masing kabupaten/kota hanya 1 unit, selain

itu sarana penunjang untuk kegiatan pengawasan yang dimiliki DKP MALUT, seperti

Speed Boat 4 unit, Radio Komunikasi /HT 112 unir, Radio SSB 23 unit, GPS 23 Unit dan

perlatan scuba diving 5 set (Tabel 1).

0,00

9,0013,00

22,00

15,00

26,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2004 2006 2008 2010

Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Jumlah Tindak Pidana Perikanan

43

Tabel 1. Sarana Prasarana Pengawasan Sistem Dinas Perikanan dan Kelautan MALUT

No URAIAN JUMLAH

1. Personil Pengawasan

- Tenaga PPNS (5 DKP MU & 5 PPN Tte)

10 Org

2 Prasarana yang dimiliki

- Dermaga PPP Bacan

- Dermaga PPP Tobelo

- Satker PSDKP Ternate (PPN)

- Pos Pengawasan PPI Kota Ternate

- Pos Pengawasan PPI Kota Tidore

- Pos Pengawasan PPI Kab. Halbar

- Pos Pengawasan PPI Kab. Haltim

- Pos Pengawasan PPI Kab. Halteng

- Pos Pengawasan PPI Kab.Kepulauan sula

- Pos Pengawasan PPP Bacan

- Pos Pengawasan PPP Tobelo

1 buah

1 buah

1 buah

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

3. Sarana Penunjang Kegiatan Pengawasan

- Speed Boat Pengawasan DKP Malut

- Radio Komunikasi / HT

- Radio SSB

- GPS

- Peralatan Scuba Diving

4 unit

112 Unit

23 unit

22 unit

5 Set

Sumber : DKP (2009)

Pada Tabel 1 terlihat upaya yang dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal ini

Dinas Perikanan dan Keluatan Maluku Utara belum menunjukan hasil yang signifikan

karena keterbatasan sarana dan prasarana, hal tersebut menyebabkan tindak pidana dari

tahun-ketahun semakin meningkat padahal secara geografis perairan Maluku utara

sangat luas, Hal ini ditunjang Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan MALUT (2009)

tentang Pos Keamanan Masyarakat dan Pengawasan (POKMASWAS) (Tabel 2) belum

mencukupi atau tidak sebanding dengan keadaan geografis provinsi Maluku Utara.

44

Tabel 2 Pos Keamanan Masyarakat dan Pengawasan Maluku Utara

KAB/KOTA

T A H U N

JML 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Halmahera Barat 1 - - 2 - - - 3 3

Halmahera Tengah 1 - 2 3 - - - - 6

Halmahera Timur 1 1 - 2 - - - 1 3

Halmahera Selatan 2 1 1 6 2 2 - 1 14

Halmahera Utara 2 1 - 8 - - 15 - 24

Kepulauan Sula 1 - 2 2 1 1 5 - 12

Kota Tidore Kep. - 1 - 2 - 2 - - 5

Kota Ternate - - - 3 - 2 - - 5

JUMLAH 8 4 5 28 3 7 20 5 80

Sumber: DKP (2009) .

Pos keamanan seperti pada (Tabel 2) memperlihatkan hampir seluruh

kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara sangat sedikit, rata-rata dari tahun-ketahuin

tidak mengalami peningkatan, bahkan ada yang berkurang karena sarana dan

prasarasana yang masih kurang. Walaupun mulai ada upaya pemerintah MALUT

sejak tahun 2009 dengan pihak-pihak terkait mengenai tindakan pidana perikanan

seperti pada Tabel 3

45

Tabel 3 Penyelesaian Kasus Illegal Fishinh di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009

Penyidik Jml

Kasus

Penyelesaian Kasus

Denda Penjara

Bebas

(SP3)

Sanksi

Adm

Dlm

Proses Ket.

PPNS-Kan 13 5 5 1 3 5 1k>1JP, D&P

TNI-AL 5 - - 4 - - 1 Kasasi

POL-AIR 5 - - - - 5 P21-HAPII

Total 23 5 5 5 3 10

Sumber: DKP 2009

Tabel 3 menunjukkan kasus illegal fishing tahun 2009 mulai diselesaikan dengan

penyidik PPNS-Kan, TNI Angkatan Laut, Polisi Air dengan harapan ada rasa jerah

pada pelaku-pelaku illegal fishing tersebut

3. Luas Kawasan Konservasi Laut

Sumber : DKP, Malut. 2010

0,000,00

903.899,00

0,000,000,00

‐500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

2002 2004 2006 2008 2010

Luas Kawasan Konservasi Laut (km2)

Luas Kawasan Konservasi Laut (km2)

46

Tabel 4. Jumlah Tindak Pidana Perikanan dan Luas Kawasan Konservasi Laut Maluku

Utara

Kelautan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 sumber

Jumlah tindak

pidana perikanan

0 9 13 22 15 26 DKP

Prov

Malut

Luas kawasan

konservasi laut (ha)

903,8980 DKP

Prov

Malut

Sumber DKP (2009)

Luasan kawasan konservasi laut (KKL di Maluku Utara)

Luas kawasan konservasi di daerah Maluku Utara sebenarnya sudah ada lokasi-

lokasi yang ditetapkan oleh Kabupaten/kota seperti Kabupaten Pulau Morotai luasan KKL

= 73.990 ha, Kota Tidore kepulauan sudah ada daerah yang ditetapkan sebagai

KKL,namun belum ada kajian khusus untuk menghitung luasan, Kabupaten Halmahera

Tengah luasan KKL baru sebatas identifikasi hasil kajian tata ruang. Ada juga Kawasan

Lindung laut bukan KKLD ada dua yaitu: kawasan lindung laut Tanjung Ngolopopo dan

Pulau Mour = 4.631 ha dan Kawasan Lindung Laut antara Pulau Sayafi, Pulau Liwo dan

Pulau Jiew = 77.847,753 Ha, sedangkan Kabupaten Halmahera Selatan adalah KKLD

Guraici 903,8980 yang sementara di usulkan untuk menjadi kawasan konservasi laut

sejak tahun 2006, namun sampai saat sekarang belum ditetapkan berdasarkan surat

keputusan tentang penetapan status kawasan tersebut.

47

k. Indikator Kesejahteraan Sosial


Sumber : BPS, Malut.2010.

GRAFIK INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN DATA PENDUKUNG


12,42 13,32 12,73 11,97 11,28 10,36

0

5

10

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009

persentase penduduk miskin

persentase penduduk miskin

7,53

24,37

6,9 6,05 6,48 6,610

10

20

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

tingkat pengangguran terbuka

tingkat pengangguran terbuka

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2002 2004 2006 2008 2010

Persentase Penduduk Miskin (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

48

Berdasarkan data di atas persentase penduduk miskin pada tahun 2004 adalah

12.42% dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 7.53% , pada tahun 2005

persentase penduduk miskin meningkat sebesar 13.23 % diikuti dengan peningkatan

tingkat pengangguran terbuka yaitu 24,37% hal diperkirakan karena penduduk miskin

makin bertambah secara tidak langsung berpengaruh pada masalah sosial yaitu

pengangguran, orang tidak lagi bekerja karena tidak ada lapangan kerja, dan tidak bisa

menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun

2006 sampai pada tahun 2009 kecenderungan baik persentase penduduk miskin

maupun tingkat pengangguran terbuka menurun, hal ini diperkirakan sama, persentase

penduduk miskin selalu mengikuti tingkat pengangguran.


Melihat sangat besarnya pengaruh iklim ekonomi yang kondusif dan pemberian

kemudahan terhadap kondisi makro ekonomi, seperti investasi, pertumbuhan ekonomi,

pendapatan perkapita, dan lain-lain, maka pemerintah daerah di Maluku Utara

seyogyanya melakukan pembanahan di berbagai sektor. Antara lain penyediaan

perangkat peraturan yang mendukung dunia usaha dan investasi, pembangun sarana dan

prasarana, serta reformasi pelayanan publik khususnya kemudahan investasi.

49

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan agenda pembangunan serta indikator yang ditetapkan menunjukkan

adanya relevansi dengan pembangunan daerah, namun belum efektif dalam

pencapaian dan pemanfaatan untuk kemajuan daerah.

2. Ketidak efektifan tersebut disebabkan karena waktu perencanaan nasional sering

tidak sesuai dengan proses pengalihan kekuasaan di tingkat daerah. Selain itu,

dengan otonomi daerah, ada nuansa kebebasan dari pemerintah kabupaten/kota

dan provinsi untuk merancang pembangunan didaerah berdasarkan janji-jani

selama berkampanye.

3. Perlu adanya peningkatan tata kelolah pemerintah khususnya dalam pelaksanaan

perencanaan yang didasarkan pada informasi dan data yang akurat. Saat ini di

provinsi Maluku Utara belum terintegrasi data dari badan/lembaga/dinas yang

akurat sehingga berpengaruh pada pelaksanaan perencanaan daerah.

4. Perlu dipancu sektor ekonomi, khususnya pada usaha kecil dan menengah,

karena walupun Maluku Utara terjadi peningkatan PDRB, namun dari sisi

pendaptan masyarakat dan kualitas hidup masih sangat rendah.

5. Perlu dikembangkan potensi kelautan yang dimiliki pada wilayah kepulauan,

melalui penyediaan sarana dan prasana yang memadai, karena di daerah

kepulauan sebagain besar masyarakat hidup didaerah pesisir.

50

BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN

RPJMD PROVINSI MALUKU UTARA 1. Pengantar

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) pada dasarnya

menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RPJMD sangat

ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses

pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses

menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak

dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah

strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Otonomi atau desentralisasi merupakan aktivitas implementasi yang tidak hanya

bernuansa technical administration saja, tetapi juga harus di pandang sebagai process of

political interaction, dan ini sangat erat kaitannya dengan demokrasi, tidak saja pada

tingkat nasional tetapi juga bagaimana penerapannya ditingkat lokal yang arahnya adalah

tercapainya pemberdayaan di daerah.

Terbitnya Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Disatu

sisi pemerintah daerah diberi kebebasan untuk membuat perencanaan pembangunan

sesuai dengan kreasi, aspirasi dan potensi daerah masing-masing. Namun, disisi lain

setiap perencanaan pembangunan daerah tersebut harus mengacu dan berpedoman

pada dokumen perencanaan pembangunan pada level yang lebih tinggi.

Untuk memperoleh relevansi antara RPJMN dan RPJMD, maka berikuti ini

dilakukan proses penyandingan antara kedua dokumen perencanaan tersebut, guna

mengetahui seberapa jauh ada hubungan yang saling menunjang antara perencanaan di

tingkat pusat dengan perencanaan di tingkat daerah. Relevansi ini juga untuk melihat

sejauhmana 11 program prioritas dan 3 program lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam tabel berikut:

51

2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional

No RPJMN 2010-2014 RPJMD Provinsi (2008-2012)

Analisis Kualitatif

Penjelasan terhadap analisis kualitatif

Prioritas Pembangunan

Program Aksi Prioritas Pembangunan

Program

1. Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Untuk Mendukung Investasi

Otonomi daerah; Penataan Otoda melalui:

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah;

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah;

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah diProvinsi Maluku Utarabukan merupakan suatuprioritas, karena sampaisaat ini masih banyaktuntutan masyaraat untukdilakukan pemekaranwilayah, baik padatingkat desa, kecamatanmaupun kab/kota. Saatini misalnya lagidiwacanakan olehpemerintah provinsi danstakeholder lainnyauntuk dilakukanpemekaran kota Sofifi,dan kab Halmahera raya. Sedangkan pemanfaatan dana perimbangan belum ada

52

suatu regulasi khusus atau program tentang hal tersebut. Untuk penyempurnaan pelaksanaan pemilihan umum, masih ada anggapan bahwa tanggungjawa bukan pada pemerintah daerah, akan tetapi pada penyelenggar dalam hal ini KPU. Pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai penyedia dana penyelenggaraan, padahal sepatutnya tanggungjawab pendidikan politik juga harus menjadi tugas dari pemerintah Daerah

Regulasi; Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Maluku Utara yang Aman, Damai dan Demokratis.

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;

Program Pembentukan produk hukum, penegakan hukum dan HAM. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan dan menyempurnakan berbagai perangkat

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/ program nasional

Walaupun ada progaram daerah untuk melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah, namun implementasinya masih sangat rendah,

53

peraturan daerah yang akan menjadi landasan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat. Pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan yang baik.

kalaupun ada yang dilakukan hanya pada perda tentang APBD. Dengan otoda, pemerintah kab/kota sering mengabaikan koordinasi pembentukan produk hukum daerah dengan pemerintah provinsi.

Sinergi Antar Pusat dan daerah;

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Untuk Mendukung Investasi

Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .

Program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Program Pengembangan kualitas kebijakan publik.

Program Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Peningkatan administrasi pemerintahan

Ada program daerah yang dapat mendukung prioritas/ program nasional

Walaupun program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Namun ternyata belum dapat diimplementasikan dalam bentuk yang lebih kongkrit. Misalnya sampai saat ini pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota belum menetapkan kriteria

54

indikator kinerja pelayanan pemerintah, Selain itu standar pelayanan umum yang belum dirumuskan. Banyak peraturan daerah untuk mengatur perilaku individu dan lembaga serta mendukung peningkatan pembangunan secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan yang ada, namun dalam proses pembentukannya, masih rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan produk tersebut. DPRD, masih mempusisikan Perda sebagai proyek yang harus diselesaikan setiap tahun anggaran, sementara efektifitas pelaksanaan perda masih sangat rendah. Pemerintah bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat

55

secara bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut masih jauh dari harapan, saat ini pelayanan murah dan cepat belum dirasakan oleh masyarakat, pengurusan KTP misalnya harus mengeluarkan biaya yang mahal, berbelit serta membutuhkan waktu yang lama. Akuntabilitas juga melum sepenuhnya terwujut apalagi mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat. Harapan termewujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam

56

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan belum dapat dirasakan masyarakat. Temuan BPK menunjukan bahwa pengelolaan keuangan pemda provinsi dan kabupaten/kota di maluku utara masih buruk, masih banyak aparat pememerintah yang terlibat dengan masalah hukum terutama pada kasus korupsi.

Penegakan Hukum; Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Maluku Utara yang Aman, Damai dan Demokratis.

Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional

Masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan, dan bahkan banyak kasus korupsi yang dibebaskan oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga disebabkan karena tidak ada pemahaman yang sama bagi aparat penegak hukum, serata juga terindikasi ada permaian dalam penyelesaian kasus

57

korupsi. Data Kependudukan; Penetapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.

Tidak Ada Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki NIK, hal ini dapat dihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga/KK. Pelayanan KK dilakukan pada tingkat kab/Kota, hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk memperoleh. Selain itu masih belum akurat dan valit data kependudukan, ini dapat dilihat dari proses pemilu kada di seluruh maluku utara yang mempersoalkan data pemilih, dimana masih banyak terdapat pemilih ganda, ada penduduk yang telah meninggal tetapi masih tercatat, serta mobilisasi penduduk yang kurang tercatat dengan baik. Pada daerah tertentu diduga data kependudukan menjadi alat politik untuk mencapai tujuan dalam pemilu. Permasalahan kependudukan di

58

daerah juga disebabkan karena keterbatasan aparat dan alokasi anggaran yang diberikan oleh oleh pemerintahan daerah dalam mendukung pendataan kependudukan.

2 PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar

APM pendidikan setingkat SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA

emantapan/ rasionalisasi implementasi BOS,

Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambatlambatnya 2012 dan Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah Dasar;

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional untuk Mendukung Investasi

Peningkatan pendidikan usia anak 7 thn s.d. 12 tahun

Ada program daerah yang mendukun pioritas/program nasional

Pendidikan meupakan kebutuhan dasar bagi warga masyarakat. Dengan kebutuhan tersebut, maka umumnya pemerintah daerah menjadikan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, karena menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat, maka sering sektor ini dijadikan sebagai alat politik pada saat kampanye kepala daerah. Hal yang lain juga disebabkan karena adanya kesadaran bersama pemerintah dan masyarakat akan pentingnya Sumber daya manusia dalam dalam kehidupan. Akibatnya di Maluku

59

Utara terjadi peningkatan APM dan APK

Akses Pendidikan Tinggi;

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional untuk Mendukung Investasi

Peningkatan APK

pendidikan tinggi

Program bantuan (Beasiswa) Ke perguruan tinggi

Peningkatan kualitas ketenagaan perguruan tinggi (S2 dan S3)

Ada program daerah yang mendukung pioritas/program nasional

Program ini dilakukan untuk memotifasi calon mahasiswa yang memiliki kemampuan namun tidak mampu dalam bidang ekonomi. Selain itu, untuk mencegah terjadinya pengangguran pada usia produktif (lulusan SMA), umumnya jumlah siswa berasal dari SMA, yang tidak dibekali dengan skil untuk dapat langsung bekerja (SMK) hal ini yang mendorong banyak lulusan yang yang mau melanjutkan studi di PT. Hal lain, juga disebabkan dengan banyaknya PT dengan berbagai tawaran program studi, sehingga menimbulkan ketertarikan masyarakat

60

utnuk melanjutkan studi di Malut dengan biaya murah dibandingkan dengan di luar Malut.

Metodologi; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional untuk Mendukung Investasi

Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test)

Tidak adaprogram daerah yang mengacu pada program nasional

Sebagaina besar proses pembelajaran yang diselengarakan baik pada siswa maupun mahasiswa dengan cara konfensional. Pemerintah daerah masih melihat pendidikan hanya pada ketersediaan bangunan sekolah dibandingkan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Pada hal kualitas atau mutu pendidikan juga ditentukan oleh media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran.

Pengelolaan; Pemberdayaan peran

kepala sekolah sebagai

Tidak ada program daerah yang mengacu pada

Masih banyak pemerintah daerah yang membangun pendidikan hanya dengan pendekatan

61

manajer sistem pendidikan yang unggul,

Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten kota

program nasional

ketersedian bangunan sekolah. Kepala sekolah sering diajdikan sebagai alat untuk mencapai ambisi politik pada saat pilkada. Kepala sekolah sering digiring atau bahkan dijebak untuk melakukan dukungan kepada salah satu kandidat dengan harapan adanya pemberian jabatan. Sedangkan pengawas sekolah belum ditempatkan sebagai salah satu unsur dalam menyukseskan pendidikan di daerah. Masih ada anggapan pengawas sekolah dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang berbeda aliran politik dan telah mau memasuki masa purna bakti. Sehingga pengawas yang diangkat bukan orang yang cerdas dalam bidangnya. Peran komite sekolah belum ditempatkan sebagai pihak yang penting dalam penyelenggaraan

62

pendidikan. Selama ini hanya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melakukan pungutan, belum sampai pada tahap merumuskan kebijakan peningkatan mutu sekolah tersebut.

Kurikulum;

Penataan ulang kurikulum sekolah

Tidak ada program daerah yang mengacu pada program nasional

Kurikulum ditempatkan sebagai urusan sekoah, bukan urusan pemerintah daerah. Hal ini yang menyebabkan pengawasan terhadap kurikulum dari satua atau program pembelajaran tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Kualitas; Peningkatan kualitas

guru, pengelolaan dan layanan sekolah

Program tahun 2012 semua guru sudah terkualifikasi S1/D4

Program Penghargaan dan beasiswa kepada Guru dan tenaga

Peningkatan pendidikan lanjutan bagi guru yang belum strata satu (S1) dan S1 ke Magister (S2)

Peningkatan

Profesionalisme guru, Laboran, Pustakawan melalui pemberian penghargaan, terutama

Ada program daerah yang mendukun pioritas/program nasional Ada program pioritas daerah

Sumber APBD dan APD Karena merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat atas pelayanan pendidikan,

63

administrasi Program Tahun

2010 Semua ekolah jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK sudah terakreditasi

daerah terpencil dan terluar

Peningkatan Penghargaan bagi guru yang berprestasi dalam bentuk ONH

Peningkatan terpenuhinya sarana pendidikan bagi sekolah RSSN, SSN dan RSBI, SBI

sehingga penting untuk dilakukan peningkatan mutu melalui penciptaan guru yang profesional. Sumber PAD

3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN

Kesehatan Masyarakat;

Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu

Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara Sejahtera, Berkualitas dan Berpartisipasi

Peningkatan manajemen

dan kualitas pelayanan

kesehatan

Ada program daerah yang mendukung program nasional

Peningkatan promosi program kualitas hidup sehat mengurangi tingkat kematian bayi, ditunjukkan dengan persentase angka kematian bayi yang menurun, Tahun 2004 persentase kematian bayi sebesar 35% dan pada Tahun 2009 sebesar 14.2 %.

KB

Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014;

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.


Dukungan terhadap program nasional yaitu jangkauan layanan KB dilihat dari peningkatan jumlah peserta KB aktif tahun 2008 yaitu 54.09% dan meningkat

64

pada tahun 2009 yaitu 58,28%. Namun layanan KB melalui penyediaan klinik disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk per luas wilayah.

Obat

Pemberlakuan daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010;

Peningkatan manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan


Penetapan daftar obat mengacu pada Daftar Obat esensial nasional.

Asuransi Kesehatan Nasional

Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014.

Tidak ada program daerah yang mendukung program nasional.

Pendapatan daerah masih rendah dan data keluarga miskin yang tidak valid menyebabkan program asuransi kesehatan tidak tepat pada sasarannya.

4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

Bantuan Sosial Terpadu

Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang

Tidak ada program daerah yang

Berbagai program sosial yang disusun oleh pemerintah

65

mencakup program Bantuan Langsung Tunai

Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012.

mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional

Tidak ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional

daerah umumnya bersifat tugas normative dari lembaga atau dinas daerah. Sehingga tidak terdapat program yang bersifat pemberdayaan. Demikian juga tidak terdapat program daerah yang bersifat pemberian bantuan langsung secara tunai.

Pada program yang disusun oleh pemerintah daerah lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi pemerintah daerah secara normative. Sehingga penyediaan anggaran untuk perbaikan kualitas masyarakat kurang mendapatkan prioritas

PNPM Mandiri

Penambahan anggaran PNPM Mandiri

Tidak ada prioritas/program daerah yang mendukung

Tidak ada satupun program daerah yang sifatnya mengeluarkan anggranan langsung kepada masyarakat

66

prioritas/program nasional

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;

Tidak ada prioritas/program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Sebagai implikasi dari tidak adanya program daerah yang tidak memberikan bantuan financial secara langsung, maka mekanisme penyalurannya pun tidak perna didesain.

Tim Penanggulangan Kemiskinan

Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden

Tidak ada prioritas/program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Pada tingkat pelaksanaan di daerah diserahkan secara langsung kepada dinas/instansi terkait

5. PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI

DIBIDANG PANGAN

Lahan Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:

Mengembangkan potensi unggulan daerah secara optimal, berkeadilan dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi

Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian

Tidak ada program daerah yang mendukung program

Belum ada regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, status lahan yang dimiliki oleh petani.

67

Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta

hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar

Pengembangan agribisnis

nasional


Pengembangan areal

disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografi, dimana kondisi geografi Maluku Utara adalah kepulauan sehingga pengembangan areal pertanian lebih di unggulkan pada bidang perikanan,sedangkan pemanfaatan lahan terlantar masih dilakukan secara individu

nfrastruktur

Pembangunan dan

pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta

Pengembangan agribisnis. Ada program daerah yang mendukung program nasional

Penyediaan infrastuktur dalam peningkatan produksi telah dilakukan pemerintah daerah pembangunan jalan, transportasi laut dan pembangunan irigasi di daerah sentra produksi serta menunjang pemasaran hasil produk pertanian pada daerah lain.

68

kemampuan pemasarannya.

Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan upaya Penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;

Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan teknologi petani.


Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan produksi pertanian dengan menjalin kerjasama dengan lembaga peneliti untuk mengembangkan benih unggul komoditi lokal.

Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri pedesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau.

Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan teknologi petani.

Ada program pemerintah daerah yang mendukung program nasional

Pengembangan produk lokal yang dilakukan pemerintah dengan memberdayakan home industry dengan bantuan kredit bagi home industry.

ngan Dan Gizi

Peningkatan kualitas

gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;

Peningkatan ketahanan

pangan.

Ada program pemerintah daerah yang mendukung program nasional

Program pemerintah daerah dengan dicanangkan Tahun 2010 sebagai tahun pemanfaatan hewan ternak untuk memenuhi nutrisi dan produksi daging local.

69

Adaptasi Perubahan Iklim

Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Tidak ada program, pemerintah daerah yang mengikuti program nasional

Kurangnya sarana dan sumberdaya manusia yang dapat mengantisipasi perubahan iklim yang berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian.

6. PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

Tanah dan Tata Ruang Mempercepat Pembangunan infratruktur untuk Membuka Keterisolasian Daerah

Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

Tidak ada program pemerintah yang mendukung program nasional

Kebijakan pengelolaan dan penanganan pemanfaatan tanah saat ini masih merupakan bagian dari tugas Badan Pertanahan Nasional. Otonomi pertanahan yang diberikan melalui kewenangan Provinsi dan kabupaten kota belum dijadikan sebagai tugas dan wewenangnya. Pemerintah daerah

70

hanya menyelenggarakan pelaksanaan tataruang wilayah dan kabupaten kota.

Perhubungan

Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

Mempercepat Pembangunan Infratruktur untuk Membuka Keterisolasian Daerah

Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan, Jembatan, Dermaga dan bandara

Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional

Pemerintah daerah sudah menyadari pentingnya infrastruktur baik perencanaan dan pemeliharaan guna mendukung kualitas dan kuantitas produksi pertanian (daerah-daerah sentra produksi), Namun kenyataan di lapangan masih mengalami fluktuatif (data kualitatif).

Pengendalian Banjir

Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir.

Ada program daerah yang mendukung prohram pemerintah nasional

Pembangunan saluran draenase pada daerah rawan banjir.

Transportasi Perkotaan

Perbaikan 70 system dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)

Tidak ada program daerah yang mendukung program nasional

Seharusnya sistem jaringan transportasi bukan hanya didasarkan pada kota besar, namun justru pada wilayah kepulauan dan terpencil

71

perlu dijadikan skala prioritas pembangunan. Dengan trasportasi yang memadai akan membuka akses bagi masyarakat.

7. PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN

IKLIM USAHA

Kepastian Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional untuk Mendukung Investasi

Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah

Tidak ada program daerah yang mendukung sepenuhnya program/prioritas daerah

Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, cenderung mengabaikan peran regulasi sebagai perangkat untuk meciptakan iklim investasi. Oleh sebab itu, upaya reformasi reformasi regulasi bukan merupakan prioritas

Kebijakan Ketanagakerjaan

Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Tidak ada program daerah yang mendukung sepenuhnya program nasional

Masih kecilnya peran sector swasta pada ekonomi Maluku Utara turut berdampak pada masih lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap iklim

72

investasi dan dunia usaha, akibatnya adalah belum adanya kebijakan terkait ketenagakerjaan.

8. PRIORITAS 8 : ENERGI

Energi Alternatif

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014.

Meningkatnya Koordinasi konservasi, penghematan dan diversifikasi energy dan energi terbarukan

Peningkatan koordinasi konser-vasi, penghematan dan diversifikasi energi dan energi terbarukan;

Ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional

Program daerah tentang koordinasi konservasi penghematan dan diversifikasi energy terbarukan mulai dilakukan oleh kabupaten /kota di prov malut

Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:

Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;


Pemerintah daerah masih mengandalkan pemanfaatan SDA sebagai sumber utama pendapatan daerah. Padahal pengembangan industri sangat penting dilakukan selain untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan kerja.

Konversi menuju penggunaan gas

Perluasan program konversi minyak tanah ke

Tidak ada program

Masyarakat maluku utara saat itu dalam

73

gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010;

daerah yang mendukung program nasional

penggunaan energi masih didominasi penggunaan minyak tanah dan penggunaan kayu bakar. Penggunaan gas masih sangat kurang, disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat

9. PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENGELOLAAN BENCANA

Perubahan Iklim Peningkatan keberdayaan

pengelolaan lahan gambut Tidak ada

program daerah yang mendukung program nasional

Di maluku Utara Tidak ada lahan Gambut

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun,


Masih dianggap sebagai program pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tidak dimasukannya program tersebut dalam RPJMD

Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh


Samahalnya dengan rehabilitasi, namun dalam taran pelaksanaan perlindungan hutan dan lingkungan dilakukan upaya-upaya deforstasi walupun program tersebut tidak

74

dituangkan dalam RPJMD.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industry dan jasa pada 2010dan terus berlanjut

Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan idup

Peningkatan elaksanaan penegakan hokum terhadap pelanggaran lingkungan.

Peningkatan kegiatan

yang melaksanakan UKL/UPL dan AMDAL

Peningkatan penyelesaian kasus sengketa lingkungan

Ada rogram daerah ang mendukung prioritas/program nasional



Salah satu cara yg dilakukan pemerintah prov Malut untuk menurunkan beban pencemaran dengan mekalukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum adalah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan hal ini Kegiatan UKL/UPL

dilakukan dalam rangka pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran

Program

penyelesaian kasus sengketa lingkungan dilakukan dengan upaya pengawasan ketaatan terhadap pencemaran lingkungan

75

Rehabilitasi dan

pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Peningkat

an kegiatan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit Biru, Prokasih dan Prodasih

Sistem Peringatan Dini

Penjaminan berjalannya fungsi system peringatan dini tsunami (TEWS) dan system peringatan dini cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta system peringatan dini iklim (CEWS) pada 2013


Walaupun telah tertentu Badan penanggulangan bencana, namun dalam kontes perencanan, belum dijadikan sebagai program yang penting untuk dilakukan. Kesadaran akan ancaman bencana tsunami dan gunung masih dianggap bukan sebagai skala prioritas daerah.

Penanggulangan Bencana Peningkatan

kemampuan penanggulangan bencana

Program Antisipasi

penanggulangan bencana

Antisipasinya penanggulangan setiap bencana alam yang terjadi di Provinsi

Ada program daetah yang

Program ini sangat penting karena Prov Malut dilalui oleh ring of fire dan terletak pada

76

Program

peningkatan kinerja penanggulangan bencana

Program

penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia

Maluku Utara Peningkatan kapasitas

dan partisipasi masyarakat, wasta, TNI dan POLRI dalam penanggulangan bencana

Penyedian data dan

informasi untuk mitigasi bencana alam (gempa) dan perencanaan Tata Ruang Wilayah

mendukung sepenuhnya prioritas /program nasional

Ada program daetah yang mendukung sepenuhnya prioritas /program nasional

Ada program daetah yang mendukung sepenuhnya prioritas /program nasional

tiga lempeng bumi Program ini dapat dilaksanakan kalau ada keterpaduan dari semua pihak Penyedian data sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya bencana

10. PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK

77

Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah

Peningkatan/Pembangunan Jalan & Jembatan

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jalan dan Jembatan Peningkatan/Pembangu

nan Dermaga Rehabilitasi/Pemelihara

an Dermaga Peningkatan/Pembangu

nan Bandara Rehabilitasi/Pemelihara

an Bandara


Sebagian besar wilayah di provinsi Maluku Utara masih termasuk dalam kategori desa tertinggal yang dicirikan dengan rendahnya kulaitas SDm, akses ekonomi yang terbatas, kemampuan keuangan yang rendah, dan terbatasnya infrastruktur, serta karakteristik wilayah yang berada di gugusan pulau-pulau kecil, rawan bencana gempa bumi/tsunami dan terutama rawan konflik. . Program prioritas yang sejalan dengan RPJMN terkait prioritas ini baru terbatas pada pembukaan isolasi daerah tertinggal yang berada dalam lingkup kabupaten kota. Hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran yang tertumpu pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, baik laut. Darat maupun udara.

78

Keutuhan Wilayah

Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010

Sedangkan program yang berkaitan dengan pemetaan dan penangana wilayah perbatan belum memperoleh perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini jelas tergambar pada RPJMD dan tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebur.


Saat ini sedang diusulkan penetapan ALKI baru (ALKI IV): (1) Perairan dekat Morotai: strategis dan menguntungkan penetapan ALKI; (2) ALKI baru: Pasifik melintasi Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Arafura, dan ke Australia atau sebaliknya, dari Australia, Laut Arafura, Laut Seram, Laut Halmahera, dan langsung ke Pasifik.

Daerah Tertinggal

Pengentasan paling lambat 2014


Program yang berkaitan dengan pemetaan dan penangana wilayah perbatan belum memperoleh perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini jelas tergambar pada RPJMD dan tidak adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut

11 PRIORITAS 11 :

79

KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Perawatan

Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya


Keanekaragaman etnis, budaya dan agama merupakan modal sosial yang cukup penting. Nilai-nilai solidaritas social. Rasa kekeluargaan dan pranata social lain yang menjadi ciri khas kebudayaan Maluku Utara yang plural dan multicultural enderung mengalami degradasi sehingga dibutuhkan suatu gerakan revitalsasi dan kodifikasi nilai budaya untuk menangkal perubahan social, nilai dan konsep akibat globalisasi. Peranan lembaga adat, agama dan social kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, agamis dan etis, sebagaimana tertuang dalam strategi pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi

80

Maluku Utara. Konsep Hibualamo di Halmahera Utara dan budaya Fogoguru di Halmahera tengah adalah bagian dari Budaya yang harus terus dipertahankan. Pada saat yang sama diperlukan regulasi dan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan dalam rangka mendukung implementasi budaya hukum dan regulasi lain yang diperlukan sebagai bagian dari budaya nasional.

Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011


Maluku Utara dikenal sebagai daerah kerajaan dan bahkan pada masanya diperhitungkan pada dunia internasional. Belum ada penyamaan presepsi tentang pelestarian kearifan lokal oleh pemerintah Provinsi merupakan salah satu sebab belu dimasukannya dalam rencanan pembangunan daerah. Padahal dengan nilai budaya dan berbagai peninggalan bersejaraa

81

yang dimilik dapat dijadikan sebagai objek wisata sekaligus mendapatkan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi masih mengganggap persoalan pelestarian dan revitalisasi musium merupakan tugas dari kabupaten/kota dimana benda bersejarah tersebut berada.

Sarana

Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambatlambatnya Oktober 2012


Pengembangan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah

Kebijakan

Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya


Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku ekonomi skala kecil dan menengah

82

Inovasi Teknologi Peningkatan keunggulan

komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.


terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perikanan,pertanian dan parawisata sebagai basis utama pengembangan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh minimnya pemanfaatan teknologi yang didukung SDM yang profesional, minimnya infrastruktur pendukung, belum berkembangnya investasi, minimnya akses pasar dan permodalan, pemanfaatan teknologi serta belum tersedianya basis data yang akurat, lengkap dan terbaru.

83

3. Rekomendasi

a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi

Program prioritas yang diterjemahkan dalam Misi pembangunan pada dokumen

RPJMD Maluku Utara tidak menggambarkan persoalan, kondisi dan potensi secara

perinci yang dimiliki daerah Maluku Utara sehingga pembangunan yang dicapai tidak

menjawab persoalan yang dialami oleh daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2008-2012 ada

beberapa program yang tidak mengacu pada RPJMN sehingga banyak program aksi

yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan masalah tersebut

beberapa point rekomendasi diharapkan agar pemerintah daerah dalam hal ini sebagai

stakleholder agar dalam penyusunan RPJMD :

- Sinkronisasi dengan RPJMN, karena ada beberapa program aksi pada RPJMN yang

sesuai dengan kondisi wilayah Maluku Utara.

- Pemerintahan Daerah mesti memahami bahwa dalam pembuatan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 - 2012 Provinsi Maluku

Utara hendaknya menggunakan seluruh pendekatan dalam seluruh proses

perencanaannya.

- Melakukan uji publik sebelum dilakukannya penetapan RPJMD dengan konteks

RAPERDA, Visi, Misi, Isu Strategis dan program atau kegiatan prioritas.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya memiliki Rencana Strategis

(RESTRA), sehingga hal ini bisa menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD Provinsi.

- Perlu diatur waktu penyusunan RPJMD dengan RPJMN maupun RPJMD Kabupaten

kota, karena selama ini ketika kepala daerah terpilih membuat RPJMD dengan

menggunakan rujukan pada RPJMN lama sehingga ketiga adanya RPJMN baru

dikeluarkan pemda belum melakukan penyesuaian.

b. Rekomendasi Terhadap RPJMN

Berdasarkan Dokumen RPJMN dalam penyusunan program aksi hendaknya

diwacanakan secara umum tidak menyebutkan secara perinci daerah yang menjadi

sasaran program karena kondisi daerah masing-masing tidak memiliki kesamaan dalam

hal kondisi geografi, potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat, terutama pada

daerah kepulauan.

84

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian maka dapat disimpulkan bahwa Capaian tujuan atau sasaran

pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara belum relevan dan efektif terhadap tujuan

atau sasaran pembangunan nasional.

2. Rekomendasi

Program prioritas hendaknya menggambarkan penyelesaian persoalan dan

perspektif masyarakat seperti persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian

dan pemekaran wilayah pada daerah kepulauan. Sehingga dipastikan bahwa program

prioritas bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

85