LAPORAN AKHIR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN LAPORAN AKHIR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN Jalan Kelapa Dua No. 83, Serang, Banten
LAPORAN AKHIR
DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU PROVINSI BANTEN
LAPORAN AKHIR
DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019 DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN
Jalan Kelapa Dua No. 83, Serang, Banten
2
DAFTAR ISI
A. Pendahuluan ............................................................................... 2
B. Dasar Hukum .............................................................................. 3
C. Latar Belakang ............................................................................ 4
D. Maksud dan Tujuan..................................................................... 6
E. Pelaksanaan Kegiatan ................................................................ 7
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum. ................................................................... 7
a. Permohonan yang Diajukan ............................................... 7
1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi............................... 7
2) Permohonan yang Tidak Diterima ................................... 8
3) Permohonan yang Diregistrasi ....................................... 8
2. Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum. ... 20
a. Sepakat Mediasi ................................................................. 20
b. Gugur ................................................................................ 37
c. Ditolak ............................................................................... 37
d. Dikabulkan Sebagian ......................................................... 37
e. Dikabulkan Seluruhnya ..................................................... 37
3. Tindak Lanjut Pada PTUN ...................................................... 39
4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat ...................................... 39
F. Evaluasi ....................................................................................... 39
1. Faktor Pendukung ................................................................... 39
2. Tantangan dan Hambatan ...................................................... 40
G. Rekomendasi............................................................................... 41
LAMPIRAN ................................................................................... 42
3
LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU PROVINSI BANTEN
A. Pendahuluan
Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara (the
supreme law of the land) yang berfungsi sebagai pedoman untuk
menjalankan tata pemerintahan disuatu bangsa. Konstitusi di
Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan dasar-dasar
penyelenggaraan negara dan penataan kehidupan berbangsa yang
demokratis. Prinsip dasar kehidupan negara yang demokrasi adalah
dengan diberikannya hak untuk setiap warga negara untuk aktif di
dalam proses politik sebagai perwujudan pengakuan kekuasaan
tertinggi yang berada di tangan rakyat dengan penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, jujur,
rahasia, dan adil. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang
wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal memastikan dan
melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan
hak-hak politiknya. Salah satu prinsip dasar dari suatu negara
hukum yang demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan
bagi rakyat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin negara
dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingannya.
Pelaksanaan pemilu menjadi penentu dalam sistem
demokrasi Indonesia sebagai sarana pergantian kekuasaan dan
kepemimpinan nasional lima tahun sekali, dimana partai politik
saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih
kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif yang legitimasinya sah
secara undang-undang dan konstitusional. Pengaturan sistem
pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke
waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu sebagai akibat adanya
dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi,
sosial dan budaya. Perubahan undang-undang sebagai produk
4
politik dalam setiap penyelenggaraan pemilu membuktikan, bahwa
telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial
politik di Indonesia yang menuntut akomodasi dalam pemilu untuk
menuju politik hukum berupa kebijakan negara tentang hukum
yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka
mencapai tujuan negara.
Pemerintah dalam menyongsong penyelenggaraan pesta
kedaulatan rakyat dalam suatu Pemilihan Umum tahun 2019 telah
membuat aturan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-
undang tersebut memberikan beberapa tugas dan kewenangan baru
bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), antara lain
adalah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu,
meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa
Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yang muncul karena
adanya ketidakpuasan atau adanya pihak yang merasa dirugikan
atas dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU).
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
2018 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa
Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum.
5
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1314.A/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2019
tertanggal 5 Agustus 2019 Perihal : Penyusunan Laporan Akhir
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilihan Umum
tahun 2019.
C. Latar Belakang
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai
lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang
untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan
umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa,
memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan memutuskan
penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk
menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah
mengalami beberapa kali perubahan dengan Perbawaslu Nomor 18
Tahun 2018 sebagai perubahan pertama, Perbawaslu Nomor 27
Tahun 2018 sebagai perubahan kedua dan terakhir dirubah dengan
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6
Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu
paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterima permohonannya.
Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui
tahapan menerima dan mengkaji permohonanan penyelesaian
sengketa proses pemilu, serta mempertemukan para pihak yang
bersengketa dan dilakukan mediasi atau musyawarah mufakat
untuk mencapai kesepakatan;
Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi
sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta
Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal
466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Perbawaslu
Nomor 18 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa adalah merupakan
suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan
materiil atas suatu pengajuan permohonan keberatan baik terhadap
tindakan Peserta Pemilu lain dalam sengketa Antar-peserta Pemilu
dan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita acara KPU, KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
dalam sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.
Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua)
tahapan, yaitu mediasi dan ajudikasi. Pada tahap mediasi, Bawaslu
akan mempertemukan para pihak yang bersengketa, mediasi
menawarkan fleksibelitas dan kelenturan dalam mekanismenya
yaitu dengan menyesuaikan kondisi para pihak yang bersengketa,
mediator dan sengketa yang dihadapi dengan tetap mengikuti
aturan-aturan dalam Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa.
Apabila dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan, maka hasil
kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi
Mencapai Kesepakatan, namun apabila dalam mediasi tidak tercapai
kesepakatan diantara para pihak atas apa yang diperkarakan maka
penyelesaian sengketa akan dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi.
Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi adalah suatu alur
penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu
7
sebelumnya belum digunakan. Sidang ajudikasi adalah produk
hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu, dan
putusan sidang ajudikasi Bawaslu bersifat final dan mengikat
kecuali terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan
verifikasi Partai Politik peserta pemilu; penetapan daftar calon tetap
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta
penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 469
Undang-Undang Pemilu.
Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu yang
dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak
dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib
ditindaklanjuti oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
putusan dibacakan. KPU wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu
dengan meneribitkan keputusan KPU yang isinya menerima atau
menolak dan melakukan upaya hukum ke PTUN. Apabila Putusan
Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU maka Bawaslu dapat
mengadukannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP).
D. Maksud dan Tujuan
Laporan ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu
Provinsi Banten dalam melakukan penyelesaian sengketa Proses
Pemilihan Umum, serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan
indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Provinsi Banten dalam
menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Tujuan dari laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi dan
catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan pemilu
selanjutnya, sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan umum baik itu
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Gubernur dan wakil
8
Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil
walikota agar dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum
yang di terima dan ditangani oleh Bawaslu Provinsi Banten, hasil
keputusan/putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Banten
dapat dijalankan dengan baik.
E. Pelaksanaan Kegiatan
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum.
b. Permohonan yang Diajukan
Gambar 1
Infografis penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu
Bawaslu Provinsi Banten
Bawaslu Provinsi Banten memperoleh 8 (delapan) permohonan
penyelesaian sengketa dengan rincian sebagai berikut :
1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi
Permohonan yang tidak diregistrasi adalah permohonan
yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dari 8
(delapan) permohonan yang dimohonkan kepada Bawaslu
Provinsi Banten tidak ada permohonan yang tidak
0%
20%
40%
60%
80%
100%
8 0
Diregistrasi Tidak diregistrasi
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa PemiluBawaslu Provinsi Banten
Jumlah
9
diregistrasi karena seluruh permohonan yang masuk telah
memenuhi syarat formil dan materil.
2) Permohonan yang Tidak Diterima
Permohonan yang tidak diterima adalah permohonan yang
diajukan melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yakni
permohonan yang dimohonkan melebihi jangka waktu 3
(tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Dari 8 (delapan)
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu
Provinsi Banten, tidak terdapat permohonan yang tidak
dapat diterima, karena seluruhnya masih berada dalam
tenggang waktu yang ditentukan.
3) Permohonan yang Diregistrasi
Bawaslu Provinsi Banten menerima 8 (delapan) Permohonan
Penyelesaian sengketa yang seluruhnya diregistrasi dengan
nomor register sebagai berikut :
a) 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang telah diterima
dan diregister dengan nomor register
001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 diajukan oleh
HIKA TRANSISIA AP selaku Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Banten melalui kuasa
hukumnya, Asril Zein, S.H, Hika Deriya Nanda A.P, S.H,
Wendra Puji, S.H.,M.H, Hika Pristasia asril Putra, S.H,
Afriyati, S.H, Abdul Basyit, S.H, Badia, S.H, Heri Rifai,
S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor
777/KHIM/SK/B/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018.
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
10
terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 207/03.1-
BA/36/Prov/VII/2018 tentang Penelitian
Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan
Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPD Provinsi Banten tanggal 31 Juli 2018 yang
menyatakan Termohon telah melakukan penelitian
administrasi perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan
dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan
Umum Anggota DPD dengan status dukungan perbaikan
(MS/TMS) dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.
Permohonan tersebut disampaikan dalam surat
permohonan Nomor 789/KHIM/SG/B/VIII/2018
tertanggal 6 Agustus 2018 dengan petitum sebagai
berikut :
1. Membatalkan Keputusan KPU Propinsi Banten Nomor
: 207/03.1 – BA/36/Prov/VII/2018 tertanggal 31 Juli
2018 tentang hasil verifikasi jumlah dukungan yang
diserahkan sebanyak 2523, jumlah dukungan yang
memenuhi syarat administrasi sebanyak 1413, jumlah
dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak
1110 (Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-2.KPU PROV-
DPD);
2. Meminta kepada KPU Provinsi Banten untuk
melaksanakan Keputusan ini
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah melakukan mediasi terhadap para pihak yang
dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2018
yang dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan
selesai dan hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 yang
dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul
17.30 WIB; Bahwa pada pukul 16.10 WIB, Pihak
Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
11
yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan.
b) 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan Penyelesaian sengketa dengan nomor
register 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 diajukan
oleh dr. H. Yandra Doni dan Muhammad Arifin, masing-
masing dalam jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris
Partai PERINDO Provinsi Banten. Pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa terhadap Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus
2018, permohonan tersebut disampaikan dengan surat
permohonan nomor 242/W.1/DPW-PARTAI
PERINDO/BANTEN/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus
2018 dengan petitum permohonan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan
Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) yang memenuhi syarat sebagai sebagai
pemohon dalam sengketa diatas;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU
Provinsi Banten Nomor : 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018
tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada
Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Nomor :
216/03.1-BA/36/Prov/VIII/2018 , tanggal 7 Agustus
2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan
12
Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
pada Pemilihan Umum 2019;
5. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk Sdr, M.
ROHAYA dan Sdr. IMRAN TUMANGGOR, sebagai
Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Banten
Pemilihan Umum 2019.
6. Apabila Bawaslu Provinsi berpendapat lain, mohon
dalam Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah melakukan upaya mediasi terhadap kedua belah
pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dimulai pada
jam 13.30 WIB dan pada pukul 14.45 WIB, Pihak
Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
sebagaiman tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan;
c) 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan penyelesaian sengketa dimohonkan oleh
Heldy Agustian selaku Ketua Partai BERKARYA Provinsi
Banten dan Alfauzi Salam selaku Sekretaris Partai
BERKARYA Provinsi Banten. Pemohon mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang
ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten terkait
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11
Agustus 2018. Permohonan tersebut disampaikan secara
tertulis melalui surat nomor 10/SK-DPW/VIII/2018
tertanggal 13 Agustus 2018 dengan petitum permohonan
antara lain :
13
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
anggota DPRD Provinsi Banten yang memuat nama –
nama 1. Saudara Zaenal Azhar, 2. Saudara Ampi
Dwianto Prakoso, 3. Saudari Erlis, dan 4. Saudara
Yuda Lesmana
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
melaksanakan Putusan ini;
Atas permohonan penyelesaian sengketa tersebut diatas,
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
Pemohon dan Termohon (KPU Provinsi Banten) pada hari
Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan hari Jum’at tanggal
24 Agustus 2018. Bahwa dalam mediasi yang telah
dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang dimulai
pada jam 9.45 WIB, telah tercapai kesepakatan diantara
para pihak pada pukul 11.55 WIB, sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
d) 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan penyelesaian sengketa dengan nomor
register 004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018
dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang
diwakili oleh SUCIAZHI, SE selaku Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi
Banten dan DURAHMAN selaku Sekretaris DPW Partai
14
Bulan Bintang Provinsi Banten yang hal ini memberikan
kuasa kepada Firmansyah, S.H, M.H, dan Ir. Mulyadi
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor A-
888/PwBtn-Sek/08/2018 tanggal 12 Agustus 2018.
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua
Bawaslu Provinsi Banten terkait Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018.
Permohonan tersebut disampaikan dengan surat
permohonan nomor A.089/PwBtn-Sek/08/2018
tertanggal 14 Agustus 2018 dengan petitum permohonan
sebagai berikut :
1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan
Umum Daerah Propinsi Banten) untuk:
4. MEMBATALKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROPINSI BANTEN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima 46
(empat puluh enam) calon anggota legislatif di 10
(sepuluh) daerah pemilihan yang diajukan oleh
pemohon memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan dalam
Daftar Calon Sementara (DCS).
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah
Propinsi Banten untuk menjalankan putusan ini
15
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini
dibacakan.
Atas Permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah memimpin mediasi yang dilaksanakan pada tanggal
24 Agustus 2018 dimulai pada jam 15.05 WIB dan
mencapai kesepakatan pada pukul 15.55 WIB, yang
dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
e) 005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan penyelesaian sengketa
diajukan/dimohonkan oleh MASRORI dan Ir. MARYANI
AK selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi
Banten terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018. Permohonan
disampaikan melalui surat permohonan nomor
PAN/31/B/K-S/099/VIII/2018, tertanggal 14 Agustus
2018 dengan petitum permohonan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya.
2. Membatalkan dan Mencabut Keputusan KPU Provinsi
Banten Nomor 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018,
tanggal 11 Agustus 2018.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
merubah status TMS atas nama Uju (perempuan) pada
Daerah Pemilihan Banten 4, atas nama Lailatul Fitriah
(perempuan) pada Daerah Pemilihan Banten 5, dan
atas nama Annisa Putri Shabira (perempuan) pada
Daerah Pemilihan Banten 7, menjadi status MS
16
(Memenuhi Syarat) dan memasukan pada Daftar
Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten Pada
Pemilu 2019.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
melaksanakan Putusan ini.
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah memimpin mediasi yang dilakukan pada tanggal 24
Agustus 2018 dimulai pada pukul 16.15 WIB, dan pada
pukul 17.05 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum Mencapai Kesepakatan.
f) 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan penyelesaian sengketa dimohonkan oleh
Drs. Anshori Baity MM dan Haerdiyanto, SH selaku Plt.
Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) Provinsi
Banten melalui kuasa hukumnya, Hardiyanto, S.H sesuai
dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/HAR/ VIII/2018
tanggal 13 Agustus 2018. Pemohon mengajukan surat
permohonan nomor 001/PKPIBNT/VIII/2018 tertanggal
15 Agustus 2018 yang telah diterima dan diregister oleh
Bawaslu Provinsi Banten dengan nomor register
006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018.
Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua
Bawaslu Provinsi Banten terkait Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018,
dengan pokok permohonan sebagai berikut :
17
1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan
keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara
(DCS) anggota DPRD Provinsi Banten yang memuat
nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
Banten Daerah Pemilihan Banten 6 atas nama 1.
Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi
Sinaga, dan 3. Saudari Rohawati;
3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan
keputusan tentang Penetapan Daftar Bakal Calon
Sementara atas nama 1. Saudara Fajar Handoko, 2.
Saudara Murdipin Hadi, 3. Saudari Venny Andhika
Satya Putri, 4. Saudara Tunggul Marbun, dan .
Saudari Novita Murdini;
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah memimpin mediasi diantara kedua belah pihak
yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 yang
dimulai pada jam 17.00 WIB, dan pada pukul 17.45
WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai
kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mencapai Kesepakatan.
g) 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
Permohonan Penyelesaian Sengketa dimohonkan oleh H.
Suparman, SH., M.Si selaku Ketua Harian DPP Partai
GOLKAR Provinsi Banten dan Bahrul Ulum, S.Ag selaku
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten melalui
18
kuasa hukumnya Ferry Renaldy, S.H dan Dwi Nurroso
Prabowo, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Agustus 2018. Permohonan diajukan dengan surat
permohonan 004/RP-PG/ VIII/2018 tertanggal 14
Agustus 2018 dan diregister oleh Bawaslu Provinsi
Banten dengan Nomor register
007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 20
Agustus 2018. Permohonan tersebut terkait dengan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus
2018 dengan pokok permohonan sebagai berikut :
1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019
tanggal 11 Agustus 2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang
memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy
Yusandi, SE;
Atas permohonan dari Pengurus Partai Golkar tersebut,
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi
diantara kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus
2018 yang dimulai pada pukul 19.30 WIB dan pada
pukul 20.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Mencapai Kesepakatan.
19
h) 008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018
Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
dimohonkan oleh Suparman selaku Ketua Harian Partai
Golkar Provinsi Banten dan Bahrul Ulum selaku
Sekretaris Partai Golkar Provinsi Banten melalui kuasa
hukumnya Ferry Renaldy, S.H dan Dwi Nurroso Prabowo,
S.H., dengan surat permohonan 005/RP-PG/VIII/2018
tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterima di Divisi
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten pada
hari Senin, tanggal 3 September 2018 yang telah diterima
dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu Nomor
008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 perihal
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait
Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor:
046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum
2019 tanggal 28 Agustus 2018. Pokok Permohonan
(Petitum) Pemohon adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Banten nomor :
046/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum
2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
20
Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang
memuat nama H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy
Yusandi, SE;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk
melaksanakan Putusan ini.
5. Apabila Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain
mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten
telah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon
dan termohon tanggal 5 September 2018, namun dari
proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak
mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam
Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum Tidak Mencapai Kesepakatan tertanggal 5
September 2018. Penyelesaian Sengketa kemudian
dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi yang telah
diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan dibacakan
dalam sidang ajudikasi dihadapan para pihak dan
terbuka untuk umum pada tanggal 19 Sepember 2018,
yang pada intinya memutuskan “Mengabulkan
Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.
21
2. Putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.
Gambar 2
Infografis Hasil Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
Bawaslu Provinsi Banten
f. Sepakat Mediasi
Bawaslu provinsi Banten telah menerima, menindaklanjuti
serta memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilu, dari
seluruh permohonan yang telah selesai ditangani oleh Bawaslu
provinsi Banten, terdapat 7 (tujuh) perkara yang diselesaikan
dengan kesepakatan melalui Mediasi yakni perkara dengan
nomor register 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
sampai dengan 007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018
sebagai berikut:
Sepakat Mediasi 87%
Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi Dikabulkan
seluruhnya13%
Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi
dikabulkan sebagian0%
Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi
ditolak0%
Dilanjutkan dalam sidang ajudikasi
Gugur0%
Penyelesaian Sengketa Proses PemiluBawaslu Provinsi Banten
22
1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor Register
001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (HIKA
TRANSISIA – BAKAL CALON DPD PROVINSI BANTEN)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari HIKA TRANSISIA A.P selaku Bakal Calon
Legislatif (Bacaleg) DPD RI Provinsi Banten terhadap Komisi
Pemiilhan Umum Provinsi Banten yang pokoknya Pemohon
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Berita Acara yang
diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor: 207/03.1-BA/36/Prov/VII/2018 tentang Penelitian
Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilihan
Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD
Provinsi Banten tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan
Termohon telah melakukan penelitian administrasi
perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan dukungan
pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum
Anggota DPD dengan status dukungan perbaikan (MS/TMS)
dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak dan dalam mediasi tersebut tercapai
kesepakatan sebagai berikut :
1. Bahwa para pihak menyepakati adanya 7 (tujuh)
dukungan data ganda identik yang tidak memenuhi
syarat;
2. Bahwa pihak Pemohon menyetujui untuk menyerahkan
KTP dukungan sekurang - kurangnya sejumlah 350 (tiga
ratus lima puluh) atau lebih;
3. Jadwal sebagaimana kesepakatan poin kedua disusun
sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU
23
Nomor 14 Tahun 2018, dan jadwal kegiatan perbaikan
syarat dukungan perbaikan hasil mediasi sengketa proses
Pemilu merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
kesepakatan mediasi ini;
JADWAL PROGRAM/KEGIATAN PERBAIKAN SYARAT
DUKUNGAN KEDUA DALAM PROSES MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU PERKARA NOMOR
: 001/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINISI BANTEN
ATAS NAMA BAKAL CALON PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPD RI HIKA TRANSISIA A.P
NO PROGRAM/KEGIATAN JADWAL
AWAL AKHIR
1 2 3 4
1. Hasil Kesepakatan
Mediasi 13 Agustus 2018 13 Agustus 2018
2. Perbaikan syarat
dukungan 13 Agustus 2018 15 Agustus 2018
a). Penyerahan
perbaikan syarat
dukungan
16 Agustus 2018
16 Agustus
2018,Pukul
08.00 s.d 18.00
WIB
3.
Verifikasi hasil
perbaikan syarat
dukungan
1) Verifikasi
administrasi dan
analisa dukungan
ganda
16 Agustus 2018 17 gustus
2018
2) Penyampaian hasil
verifikasi 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018
24
administrasi dan
analisa dukungan
dan hasil perbaikan
oleh KPU Provinsi
kepada KPU
Kabupaten/Kota
4.
Pengambilan sampel
perbaikan kedua
dukungan pemilih
perbaikan perseorangan
calon peserta pemilu
anggota DPD Provinsi
Banten
19 Agustus 2018 19 Agustus 2018
5.
Verifikasi faktual syarat
dukungan hasil
perbaikan di KPU
Kab/Kota
20 Agustus 2018 25 Agustus 2018
6.
Rekapitulasi hasil
verifikasi faktual syarat
dukungan di tingkat
KPU Kab/Kota
26 Agustus 2018 26 Agustus 2018
7.
Penyampaian berita
acara hasil verifikasi
faktual syarat
dukungan hasil
perbaikan oleh KPU
Kabupaten/Kota kepada
KPU Provinsi
27 Agustus 2018 27 Agustus 2018
8.
Rekapitulasi jumlah
dukungan hasil
perbaikan oleh KPU
Provinsi
28 Agustus 2018 28 Agustus 2018
25
9.
Penyampaian berita
acara hasil verifikasi
administrasi dan
verifikasi faktual
perbaikan syarat
dukungan Kedua serta
syarat calon dari KPU
Provinsi kepada calon
anggota DPD
29 Agustus 2018 29 Agustus 2018
10.
Penyampaian berita
acara hasil verifikasi
administrasi dan
verifikasi faktual
perbaikan syarat
dukungan Kedua serta
syarat calon oleh KPU
Provinsi kepada KPU
29 Agustus 2018 31 Agustus 2018
Hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut telah
dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan, dan telah dituangkan dalam putusan
Nomor 001/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada
amar putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal
94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18
tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
26
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.
Memutuskan sebagai berikut:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan
Nomor Permohonan:
001/Ps/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan
putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
putusan ini dibacakan.
2. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai
PERINDO)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari dr. H. Yandra Doni dan Muhammad
Arifin, masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua dan
Sekretaris Partai PERINDO Provinsi Banten terhadap Komisi
Pemiilhan Umum Provinsi Banten yang pokoknya. Pemohon
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten Nomor : 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11
Agustus 2018.
27
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 24
Agustus 2018 mulai pukul 13.30 WIB, dan telah tercapai
kesepakatan antara Pihak Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan pada pukul 14.45 WIB, sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan 002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang
pada pokoknya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
partai Perindo (Pemohon) untuk memenuhi persyaratan
administrasi kepada dua Bacaleg atas nama saudara M.
Rohaya dan saudara Imran Tumanggor dengan tahapan
yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian
tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi ;
2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
002/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
28
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
002/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
3. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai
BERKARYA)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari Heldy Agustian selaku Ketua Partai
BERKARYA Provinsi Banten dan Alfauzi Salam selaku
Sekretaris Partai BERKARYA Provinsi Banten. Pemohon
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi
Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara
29
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten tanggal 11 Agustus 2018.
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 24
Agustus 2018 mulai pukul 09.45 WIB, dan telah tercapai
kesepakatan antara Pihak Pemohon dan Termohon telah
mencapai kesepakatan pada pukul 11.55 WIB, sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan 003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang
pada pokoknya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk menyerahkan dokumen-dokumen
kekurangan bacaleg a.n Zaenal Al Azhar, Ampi Dwianto,
dan Yuda Lesmana;
2) Bahwa kelengkapan administrasi yang akan diverifikasi
oleh Termohon adalah kekurangan dokumen administrasi
pada masa perbaikan Bacaleg yakni untuk Zaenal Al
Azhar surat keterangan kesehatan Rohani, Ampin
Dwianto Prakoso surat keterangan kesehatan Jasmani,
dan Yuda Lesmana dokumen Ijazah SMA/setara yang
telah dilegalisisr;
3) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
4) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
003/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
30
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
003/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
4. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Bulan
Bintang)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili
oleh SUCIAZHI, SE selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
31
(DPW) Partai Bulan Bintang Provinsi Banten dan
DURAHMAN selaku Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang
Provinsi Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten tanggal 11 Agustus 2018
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus
2018 pukul 15.05 WIB dan dalam mediasi tersebut pada
pukul 15.55 WIB telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi
kepada dua Bacaleg atas nama saudari Siti Hamdah dan
saudara Dasuki dengan tahapan yang telah ditetapkan
oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan
sebagai hasil mediasi ;
2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
004/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
32
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
004/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
5. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Amanat
Nasional)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari MASRORI dan Ir. MARYANI AK selaku
Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai
Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten terhadap Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar
33
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018.
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul
16.15 WIB dan dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan
pada pukul 17.05 WIB dengan hasil mediasi sebagai berikut:
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi
kepada dua Bacaleg atas nama saudari Uju, saudari
Lailatul Fitriah dan saudari Annisa Putri Shabira dengan
tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan
menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
005/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
34
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
005/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
6. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari Drs. Anshori Baity MM dan Haerdiyanto,
SH selaku Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan
Pusat (DPP) Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI)
Provinsi Banten trhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten tanggal 11 Agustus 2018.
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul
17.00 WIB dan dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan
35
pada pukul 17.45 WIB dengan hasil kesepakatan sebagai
berikut :
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi
kepada empat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
Banten atas nama 1. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 2.
Saudari Rohawati, 3. Saudari Venny Andhika Satya
Putri, dan 4. Saudari Novita Murdini dengan tahapan
yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian
tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
006/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
36
006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
7. Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 (Partai
GOLKAR)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Permohonan dari H. Suparman, SH., M.Si selaku Ketua
Harian DPP Partai GOLKAR Provinsi Banten dan Bahrul
Ulum, S.Ag selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi
Banten terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
Permohonan tersebut terkait dengan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor:
043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018.
Bawaslu Provinsi Banten telah memimpin mediasi antara
kedua belah pihak pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul
19.30 WIB dan dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan
pada pukul 20.45 WIB dengan hasil kesepakatan sebagai
berikut :
37
1) Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada
Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi
kepada dua Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten
atas nama 1. Saudara H. Agus Mulyadi R, S.Sos, dan 2.
Saudari Desy Yusandi, SE dengan tahapan yang telah
ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak
terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut
dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam
08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
3) Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk
tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;
Hasil kesepakatan mediasi tersebut telah dituangkan dalam
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan, dan telah
dituangkan dalam putusan Nomor
006/PS/BWSL.BANTEN/VIII/2018 yang pada amar
putusannya memutuskan sebagai berikut :
– Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3)
huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai
Kesepakatan Nomor
006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten,
Memutuskan:
38
1) Memerintahkan kepada Para Pihak untuk
melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor
Permohonan:
007/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2) Memerintahkan kepada Termohon untuk
melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak putusan ini dibacakan.
g. Gugur
Dari seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum yang dimohonkan kepada Bawaslu Provinsi
Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan Gugur.
h. Ditolak
Dari seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum yang dimohonkan kepada Bawaslu Provinsi
Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan ditolak.
i. Dikabulkan Sebagian
Dari seluruh Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum yang dimohonkan kepada Bawaslu Provinsi
Banten, tidak ada Permohonan yang dinyatakan dikabulkan
sebagian.
j. Dikabulkan Seluruhnya :
Permohonon Penyelesaian Sengketa Nomor Register
008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 (Partai GOLKAR)
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menerima dan mencatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan
dari Suparman selaku Ketua Harian Partai Golkar Provinsi
39
Banten dan Bahrul Ulum selaku Sekretaris Partai Golkar
Provinsi Banten yang diterima di Divisi Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Provinsi Banten pada hari Senin, tanggal 3 September
2018 yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor
008/PS/BWSL.BANTEN.11.00/IX/2018 perihal Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan
KPU Provinsi Banten Nomor: 046/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor: 043/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Pemilihan Umum 2019 tanggal 28 Agustus 2018.
Atas permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten telah
memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon
tanggal 5 September 2018, namun dari proses mediasi yang
dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai
Kesepakatan tertanggal 5 September 2018. Penyelesaian
Sengketa kemudian dilanjutkan ke tahap sidang ajudikasi yang
telah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Banten dan dibacakan
dalam sidang ajudikasi dihadapan para pihak dan terbuka
untuk umum pada tanggal 19 Sepember 2018, yang pada amar
putusannya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Perkara :
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Banten Nomor: 046/Hk.03.1-
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 043/Hk.03.1-
40
Kpt/36/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Pemilihan Umum 2019;
3) Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten)
untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar
Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten Pemilihan Umum 2019 yang memuat nama
H. Agus Mulyadi R, S.Sos dan Desy Yusandi, SE;
4) Memerintahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Banten)
untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
dibacakan;
3. Tindak Lanjut Pada PTUN
Bahwa dari 8 (delapan) permohonan yang diterima dan telah
putuskan tersebut diatas, tidak terdapat sengketa yang berlanjut
ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat
Bawaslu Provinsi Banten dalam melakukan upaya penyelesaian
sengketa proses pemilu, tidak menggunakan penyelesaian
sengketa dengan acara cepat, sehingga tidak terdapat sengketa
yang diselesaikan melalui acara cepat.
F. Evaluasi
1. Faktor Pendukung
Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses
penyelesaian sengketa pemilu yang diterima dan diselesaikan oleh
Bawaslu Provinsi Banten antara lain :
a. Terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses
penyelesaian sengketa pemilu;
41
b. Pemahaman yang baik mengenai hukum acara penyelesaian
sengketa pemilu baik tata cara dalam proses mediasi maupun
sidang ajudikasi;
2. Tantangan dan Hambatan
Tantangan yang dihadapi terkait dengan adanya permohonan
sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Banten adalah untuk
memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang
bersengketa dalam rangka menegakkan keadilan pemilu dan
memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah
lembaga Bawaslu menjadi lembaga yang kredibel dan independen
sehingga kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu semakin
tinggi.
Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa proses
pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern
maupun ekstern, diantaranya yaitu:
1) Pada saat proses mediasi sering kali menjadi perdebatan yang
alot sehingga dibutuhkan ketenangan untuk dapat memimpin
dan mengarahkan para pihak demi tercapainya jalan tengah
yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak;
2) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu
Provinsi Banten untuk membantu dan menunjang proses
penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh
perbedaan latar belakang pendidikan (non-hukum);
3) Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang diberikan oleh
Perbawaslu, yakni 12 (dua belas hari) sehingga menuntut
Bawaslu Provinsi Banten untuk melakukan efisiensi waktu
sedemikian rupa agar penyelesaian sengketa tidak melebihi
jangka waktu yang ditentukan;
G. Rekomendasi
Bawaslu Provinsi Banten memberikan rekomendasi sebagai berikut :
42
1. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang
menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa
bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya
untuk staff yang latar belakang pendidikannya non-hukum;
2. Perlu adanya Standart Operational Procedure (SOP) dalam
menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman
proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia;
3. Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam
penanganan sengketa cepat dan penanganan sengketa antar-
peserta agar pada proses penyelesaiannya dapat
dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan
penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efesien.
Demikian laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ini dibuat
dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Serang, 14 Agustus 2019
KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU PROVINSI BANTEN
Ali Faisal, SH., MH., ME
LAPORAN AKHIR DIVISI PENYELESAIAN
SENGKETA
BAWASLU PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019 DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI BANTEN
Jalan Kelapa Dua No. 83, Serang, Banten