LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TANGGAL 08 JUNI s.d 31 AGUSTUS 2015 Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS/UN DISUSUN OLEH: NAMA : MAYA DESTAWANI NISN : 9973917733 KELAS/PROGRAM STUDI :XII/AKUNTANSI 2 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGRI 1 PANGKALANBARU Jalan Raya Jeruk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP)
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 08 JUNI s.d 31 AGUSTUS 2015
Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS/UN
DISUSUN OLEH:
NAMA : MAYA DESTAWANI
NISN : 9973917733
KELAS/PROGRAM STUDI :XII/AKUNTANSI 2
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGRI 1 PANGKALANBARU
Jalan Raya Jeruk Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru
Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Praktik kerja industri (prakerin) yang telah penulis laksanakan mulai tanggal 08 mei 2015 sampai 30 Agustus 2015 telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta disetujui oleh Guru pembimbing Prakerin dan Kepala SMK 1 Pangkalanbaru
Praktik Kerja Industri (Prakerin) Yang Telah Penulis Laksanakan Mulai Tanggal 08 Mei Sampai 30 Agustus 2015 di Bagian Sekbid dan Kepegawaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung ini Telah dan Disetujui Oleh Pembimbing Dari Instansi/Perusahaan Yang Bersangkutan.
Mengetahui, Pangkalanbaru
KABAG Tata Usaha Badan Pembimbing Industri Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4.3 Jurnal Kegiatan Prakerin.................................................................................19 4.4 Daftar Nilai.....................................................................................................20 4.5 Lembaran Penilaian Prakerin..........................................................................21
viii
BAB I
PENDAHULUANix
BAB I
1.1Latar Belakang dan Sejarah BPKPLatar Belakang BPKPBadan PengawasKeuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP, adalah lembaga Pemerintah nonkementrian indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, konsultasi, Asistensi, Evaluasi Pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peratura yang berlaku.Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden selaku kepala pemerintah Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintah dan memenuhi kewajiban akuntanbilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintah lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. Sejarah BPKP Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilaksanakan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penilaian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah djawatan Akuntan Negara (DAN)> Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada dibawah Thesauri Jendral pada kementrian keuangan. Dengan peraturan presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang instruksi bagi kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), Kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jendral dan ditingkatkan kedudukannya langsung dibawah Mentri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, djawatan dan instansi dibawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jendral.Selanjutnya dengan keputusan presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan
1
Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jendral.
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran Negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan keputusan presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan Keuangan Negara dilakukan oleh DJPKN.
Dengan diterbitkan keputusan presidnen Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yang berada dibawahdan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya keputusan presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Keputusan presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menubjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam kontelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.
Tahun 2001 dikeluarkan keputusan presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden No64 Tahun 2005. Dalam pasal 25 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi, atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.
Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan pemda dan kementrian/lembaga sebagai mitra kerja BPKP (Metode yang umum dilakukan oleh kartel ekonomi).MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangk mencapai good governance.
2
BPKP menegskan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem managemen dalam rangka kegiatan yang bersifat preemptive Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, Kejaksaan, dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
3
1.2 Tinjauan Masalah
Selama mengikuti prakerin di ruangan sekbid, ada beberapa hal yang dihadapi, diantaranya yaitu :
Tinjauan masalah yang diangkat oleh penulis adalah data tata cara dalam membuat daftar-daftar yang berhubungan dengan aset-aset daerah, seperti kendaraan dinas, gedung-gedung, dan peralatan tetap lainnya dengan menggunakan lembaran disposisi.
1.3 Maksud dan Tujuan Prakerin
Praktek Kerja Industri ini dilaksanakan dengan maksud sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk dapat mengikuti UAS serta untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya yang tercermin dalam pendidikan Nasional yang berdasarkan pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, Kreatifitas dan keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan Bangsa dan Negara dalam pencapaian perekonomian meningkat dan kehidupan yang makmur
Adapun tujuan diadakannya pelaksanaan Praktek Kerja Industri(Prakerin) antara lain :
1.Untuk menghasilkan lulusan SMK yang mempunyai basic keahlian dan keterampilan.
2.Untuk memperkokoh Link/Match antar sekolah dengan dunia industri
3.Untuk belajar disiplin didalam bekerja maupun belajar
4.Untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional
5.salah satu kewajiban bagi siswa/siswi SMK tingkat III untuk mengikuti prakerin
6.Untuk memperoleh pengalaman dan penetahuan di luar sekolah, yaitu didalam dunia kerja
7.Untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha
8.sebagai salah satu syarat untuk mengikuti UAS/UN
9.Saling mengenal serta sharing antar sekolah dan perusahaan
10.menumbuhkan dann meningkatkan sikap profesional yang diperlukan siswa/siswi untuk memasuki dunia usaha
4
1.4 Metode Penulisan
Untuk menyusun laporan Praktik Kerja Industri (Prakerin) ini dengan baik, maka iperlukan penilaian untuk mencari data-data yang konkrit yang dapat diperoleh dari beberapa sumber.
Adapun metode atau cara yang telah penulis usahakan untuk mendapatkan data guna m enyusun laporan Praktik Kerja Industri adalah sebagai berikut :
1. Wawancara
Dalam metode ini, untuk memperoleh data guna untuk menyusun laporan praktik, penulis langsung menyatakan tentang hal-hal yang kurang atau tidak diketahui kepada pembimbing prakerin dan para karyawan.
2. Penamatan Langsung (Observasi Method)
Dalam metode ini, untuk memperoleh data guna menyusun laporan prakerin, penulis mengadakan observasi/pengamatan secara lansung dengan melihat-melihat data perusahaan, arsip-arsip keuangan dan lain-lain.
3. Metode Dokumen / Pustaka
Metode ini lebih didasarkan pada teori dimana penulis dapat memperoleh kekurangan dan data yang diperoleh melalui buku, dokumen-dokumen serta arsip yang ada didalam perkantoran tersebut.
5
1.5 Tujuan Penulisan
Dalam penyusunan Laporan ini saya memiliki beberapa tujuan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan sekaligus gambaran tentang manfaat penulisan laporan ini.
Adapun tujuan-tujuan itu antara lain:
1.Memenuhi syarat untuk mengikuti UAS komponen produktif pada jurusan Akuntansi
2.memberikan gambaran kepada adik-adik kelas yang akan melaksanakan prakerin nantinya
3.Sebagai arsip untuk instansi/perusahaan maupun untuk sekolah bawah saya telah mengikuti kegiatan prakerin di instansi/perusahaan yang bersangkutan
4.memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca
5.Memberikan gambaran tentang prosedur administrasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
1.6 Tata Tertib Praktik Industri
I. Siswa Mempunyai Hak
1. Mendapatkan Bimbingan Pelatihan Praktik Dari industri sesuai dengan rencana program.
2. Mendapatkan Surat Keterangan Pengakuan ( Sertifikat ) Sesuai Dengan Kegiatan Praktek yang dilakukan di industri. 3. Mendapatkan bimbingan dari guru pembimbing sekolah untuk penyelesaian laporan.
II. Siswa Wajib
1. Mematuhi Peraturan yang berlaku di industri/tempat melakukan praktek.2. Berada di tempat praktik sesuai dengan jam kerja industri sesuai kesepakatan antara
sekolah dan industri.3. Memberitahu kepada pembimbing industri dan sekolah bila berhalangan hadir.4. Menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing bila menemui kesulitan.5. Mengikuti peraturan dalam penggunaan alat dan bahan yang dipakai pada praktek
industri.6. Melapor kepada pembimbing industri bila akan menggunakan alat/bahan praktik.7. Melaporkan segera kepada pembimbing industri bila terjadi kerusakan/kesalahan
dalam mengambil/menggunakan bahan/alat.8. Menjaga Kebersihan tempat praktik dan mengatur kembali sesuai keadaan semula.
6
III. Siswa Dilarang
1. Merokok ditempat praktik/industri.2. Menerima tamu pribadi pada jam praktik.3. Menggunakan pesawat telepon/alat kantor tanpa seizin pembimbing.4. Pindah tempat kegiatan/praktik tanpa seizin pembimbing.5. Khusus siswa wanita :
- Dilarang memakai rok mini.- Dilarang memakai sepatu tumit tinggi.- Memakai perhiasan yang mencolok.
IV. Sanksi – Sanksi
Pelanggaran – pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. Peringatan lisan/teguran.2. Peringatan tulisan.3. Ditarik dari tempat praktik.4. Diberikan sanksi disekolah sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku.5. Dikembalikan kepada orang tua bila terjadi pelangggaran atas sanksi yang diberikan
disekolah.
7
BAB II
KEGIATAN DI INDUSTRI
8
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Proses Kerja di BPKP Secara Umum
Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP hanya didukung oleh Peraturan Presiden non Undang-Undang yaitu:
1. Keputusan presiden RI No.103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2011 Tanggal 17 Febuari 2011 tentang percepatan Peningkatan Kualitas Akuntanbilitas Keuangan Negara.
9
Adapun BPKP juga memiliki Kantor Perwakilan yang terbesar di 33 Provinsi di indonesia yaitu :
1. Perwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam2. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara3. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Barat4. Perwakilan BPKP Provinsi Riau5. Perwakilan BPKP Provinsi Jambi6. Perwakilan BPKP Sumatra Selatan 7. Perwakilan BPKP Bengkulu8. Perwakilan BPKP Lampung9. Perwakilan BPKP DKI Jakarta10. Perwakilan BPKP Banten11. Perwakilan BPKP Jawa Barat12. Perwakilan BPKP Jawa Tengah13. Perwakilan BPKP DI Yogyakarta 14. Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung15. Perwakilan BPKP Sulawesi Barat 16. Perwakilan BPKP Papua Barat17. Perwakilan BPKP Jawa Timur18. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat 19. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur20. Perwakilan BPKP Kalimantan selatan21. Perwakilan BPKP Bali22. Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur 23. Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan24. Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah25. Perwakilan BPKP Sulawesi Utara26. Perwakilan BPKPn Sulawesi tenggara 27. Perwaklan BPKP Maluku28. Perwakilan BPKP Papua29. Perwakilan BPKP Kepulauan Riau30. Perwakilan BPKP Kalimantan tengah31. Perwakilan BPKP Gorontalo32. Perwakilan BPKP Maluku Utara
10
Tugas dan Fungsi serta Kegiatan Yang Dilakukan
BPKP melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas BPKP Menyelenggarakan fungsi
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
keuangan dan pembanguan Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum dibidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsiapan hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Dalam melaksanakan fungsi tersebut BPKP mempunyai kewenangan
Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro Penetapan sistem informasi dibidangnya Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi :
pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise di bidangnya Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional
/ serta persyaratan jabatan dibidangnya Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, buku perhitungan, surat-surat bukti, yang diperlakukan dalam pengawasan
Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan BPK, dan lembaga pengawasan lainnya
11
Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain :
Pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah pada instansi pemerintah baik kementrian/LPNK maupun pemerintah daerah serta lembaga lainnya.
Audit atas berbagai kegiatan unit kerja dilingkungan departemen/LPND maupun pemerintah daerah
Policy Evaluation Fraund Control Plan Optimalisasi penerimaan negara Asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah Asistensi akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah Asistensi penerapann Good Corporate Governance Risk Management Based Audit Audit Investigative atas kasus berindikasi korupsi Pembinaan jabatan fungsional auditor dan inspektorat daerah maupun inspektorat jendral Reviw laporan keuangan pemerintah pusat
12
2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Selama Prakerin
Selama melaksanakan prakerin banyak sekali faktor pendukung tersebut adalah :
1.Pembimbing maupun karyawan bersedia meluangkan waktu untuk mengajarkan sesuatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan.
2.Pembimbingan maupun karyawan selalu terbuka dalam hal menegur atau memberi masukan bahwa yang dilakukan tersebut kurang sempurna
3.Terjadinya komunikasi yang baik dengan pembimbing maupun karyawan
4.Dengan tersedianya berbagai fasilitas dapat memperlancar kegiatan penulis selama prakerin
2. Faktor Penghambat Selama Prakerin
Menurut penulis selama prakerin penulistidak merasakan adanya hambatan yang berarti karena pembimbing maupun karyawan yang ada pada unit tersebut selalu bersikap ramah serta selalu bersikap terbuka dalam mendidik penulis selama prakerin.
13
2.3 Manfaat Yang Dirasakan
Masa prakerin merupakan masa yang tidak pernah terlupakan karena pada masa-masa tersebut penulis dalam bekerja dengan cekatan, teliti maupun bertanggungjawab baik oleh pembimbing maupun karyawan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai didalam DU/DI, penulis mendapatkan banyak sekali manfaat yang berguna serta dapat dijadikan sebagai pedoman bila mana yang nantinya penulis terjun didalam dunia usaha . dunia industri. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penulis mendapat pengalaman daam bekerja
2. Penulis mendapat wawasan /ilmu pengetahuan tentang proses pembuatan rekonsiliasi bank di perusahaan
3.Penulis dapat meningkatkan kerja sama dalam bekerja
4.Penulis dapat meningkatkan disiplin waktu
5.Penulis dapat bersosialisi dengan lingkungan sekitar
6.Penulis dapat menyusun karya tulis ini yang mungkin dapat berguna bagi orang banyak
14
2.4 Visi dan Misi
1. Visi BPKP Perwakilan Provinsi Perwakilan Bangka Belitung
Auditor presiden yang Reponsif, dan Terpercaya untuk mewujudkan akuntanbilitas keuangan Negara yang berkualits .
2. Misi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
1.Penyelenggaraan intern terhadap akuntanbilitas keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN .
2.Membina secara efektif penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah
3.Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten
4.Menyelenggarakan sistem dukungan pengembalian keputusa yang handal bagi presiden atau pemerintah
15
BAB III
PENUTUP16
BAB III
PENUTUP
Laporan ini disusun atas dasar / untuk memenuhi syarat kelulusan kelas. Laporan penulis susun setelah penulis terjun / mengikuti praktek kerja industri selama 3 bulan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selam 2 bulan ini penulis selalu dibimbing yang ada ditempat dimana penulis ditempatkan, sehingga penulis dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak penulis ketahui dengan jelas.
3.1 KesimpulanSetelah mengikuti kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) dibidang sekbid pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 bulan yaitu dari Tanggal 08 Mei sampai dengan 30 Agustus 2015 . Saya banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman kerja, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. BPKP Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki tenaga kerja
yang profesional dibidangnya masing-masing.2. Staf dan karyawan BPKP Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung baik PNS
maupun Honorarium telah menetapkan sikap disiplin.3. BPKP Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Beitung memiliki fasilitas-fasilitas
yang memadai, sehingga semua kegiatan pada BPKP dapat berjalan dengan baik.
17
3.2 Saran
Selama 3 bulan penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) dibidang sekbid pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun Pro. Kepulauan Bangka Belitung, penulis ingin memberikan saran kepada seluruh staf dan karyawan baik PNS maupun Honorarium BPKP agar bisa mempertahankan hasil kerja yang telah dicapai dan dapat meningkatkannya pada masa yang akan datang.
Pada kesempatan ini juga dengan rendah diri penulis ingin mengingatkan kepada seluruh taf dan karyawan BPKP, bahwa kita sebagai umat yang beragama agar bisa bekerja sepunuh hati dan berlandasan IMTEK . Semoga pekerjaan kita di Dunia ini tidak melalaikan bekal di akhirat, Amin.
Saran Untuk Instansi :
1. BPKP Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung pada pegawai dan seluruh staf untuk tidak sungkan dalam memberikan motifasi kepada siswa yang sedang melaksanakan prakerin .
2. Pegawai BPKP diharap dapat memanfaatkan segala fasilitas yng ada 3. Pegawai diharapkan agar dapat menjalin hubungan yang baik terhadap para pegawai
yang lain agar agar terciptanya suasana yang harmonis, damai, dan sejahtera.4. Pegawai diharapkan dapat mematuhi peraturan yang telah ditentukan dan dapat
meningkatkan disiplin waktu maupun disiplin dalam bekerja, sehingga kualitas kerja yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik lagi ditahun-tahun yang akan datang.
5. Kepada seluruh staf dan karyawan baik PNS maupun Honorarium di BPKP agar tetap menjaga keprofesionalannya dalam bekerja di bidangnya masing-masing.
18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
19
DAFTAR HADIR
PESERTA PRAKTIK KERJA INDUSTRI / PENDIDIKAN SISTEM GANDA
TAHUN 2015
NAMA : Maya Destawani
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
NAMA INDUSTRI : Kantor Perwakilan BPKP Provinsi kepulauan Bangka Belitung
ALAMAT : Jl. Pulau Bangka Kompleks Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang
Tanggal / BulanJuni
08 09 10 11 12 15 16 17 18D P D P D P D P D P D P D P D P D P
Tanggal / BulanJuni Dan Juli
19 22 23 14 25 26 29 30 01D P D P D P D P D P D P D P D P D P
Tanggal / BulanJuli
02 03 06 07 08 09 10 13 14D P D P D P D P D P D P D P D P D P
20
Tanggal / BulanJuli
14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28D P D P Cuti
BersamaCuti Idul Fitri
Cuti Bersama
Cuti Bersama
D P D P D P D P D P
Tanggal / Bulan Juli Dan Agustus
29 30 31 03 04 05 06 07 10 11 12D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P D P
Tanggal / Bulan Agustus
13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27D P D P Hari
Kemerdekaan RI
D P D P D P D P D P D P D P D P
Tanggal / Bulan
Agustus28 31
D P D P
21
JURNALKegiatan Praktik Industri
Nama : Maya DestawaniSemester : VII ( TUJUH )Jurusan : XII Akuntansi 2Tempat Prakerin : Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
NO
TGL/BULAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PARAFSISWA PEMBIMBING
INDUSTRI1 Senin, 08 Juni
2015- Perkenalan- Menggandakan
Dokumen- Melubangi Kertas- Merapikan
berkas- Mengisi kartu
persediaan barang dagang
2 Selasa, 09 juni 2015
- Melubangi Kertas- Merapikan
berkas- Mengambil
peralatan kantor ( Gudang )
- Mengisi Data kepegawaian BPKP
- Mengarsip Data tahunan
- Mengisi data agenda surat masuk
- Mengecek surat tugas bid.APD
- Menggandakan dokumen
- Mengisi data monitoring ST bid Akuntan Negara (AN)
3 Rabu, 10 Juni 2015
- Mengisi kartu persediaan barang dagang
- Mengisi data monitoring ST APD
- Menggandakan dokumen
4 Kamis, 11 juni 2015
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
- Mengisi surat masuk bid Akuntan Negara (AN)
- Menggandakan dokumen
- Mengisi monitoring ST bid. APD
5 Jum’at, 12 Juni 2015
- Menggandakan dokumen
- Mengisi agenda surat masuk kabag TU
- Mengantar surat ke sekretaris kaper
- Mengarsipkan surat masuk kabag TU
- Mengarsip Surat setoran pajak
6 Senin, 15 Juni 2015
- Mengisi kartu persediaan barang dagang
- Mengisi data monitoring ST APD
- Menggandakan dokumen
- Mengarsip Surat setoran pajak
- Mengarsip surat masuk dan keluar
- Mengisi agenda
surat masuk- Mengisi
monitoring ST bid. APD
7 Selasa, 16 Juni 2015
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
- Mengisi surat masuk bid Akuntan Negara (AN)
- Menggandakan dokumen
- Mengarsipkan dokumen
- Mengisi Agenda surat masuk
8 Rabu, 17 Juni 2015
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
- Menggandakan dokumen
- Mengarsipkan surat masuk
- Mengarsipkan surat keluar
- Mengisi buku agenda surat masuk
9 Kamis, 18 Juni 2015
- Menindaklanjuti surat Uang makan Dan uang lembur kerja BPKP
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
- Menggandakan dokumen
- Mengarsipkan surat masuk
- Memindahkan dokumen + Mengirim Lewat
Bigant Massenger
10 Jum’at, 19 Juni 2015
- Mengisi kartu persediaan barang dagang
- Mengisi data monitoring ST APD
- Menggandakan dokumen
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
11 Senin, 22 Juni 2015
- Menindaklanjuti surat Uang makan Dan uang lembur kerja BPKP
- Mengarsip surat pernyataan tanggung jawab belanja ( SPTB )
- Menggandakan dokumen
- Mengarsipkan surat masuk
- Memindahkan dokumen + Mengirim Lewat Bigant Massenger
12 Selasa, 23 Juni 2015
- Mengisi kartu persediaan barang dagang
- Mengisi data monitoring ST APD
- Menggandakan dokumen
- Mengarsip Surat setoran pajak
- Mengarsip surat masuk dan keluar
- Mengisi agenda surat masuk
- Mengisi monitoring ST bid. APD
13 Rabu, 24 Juni 2015
14 Kamis, 25 Juni 2015
15 Jum’at, 26 Juni 2015
16 Senin, 29 Juni 2015
17 Selasa, 30 Juni 2015
18 Rabu,01 Juli 2015
- Mengisi kartu persediaan barang dagang
- Mengisi data monitoring ST APD
- Menggandakan dokumen
- Mengarsip Surat setoran pajak
- Mengarsip surat masuk dan keluar
- Mengisi agenda surat masuk
- Mengisi monitoring ST bid. APD
19 Kamis, 02 Juli 2015
20 Jum’at, 03 Juli 2015
21 Senin, 06 Juli 2015
- Menggandakan dokumen
- Melubangi kertas- Mengarsip surat
masuk TU- Mengarsip surat
keluar- Mengantar surat
ke Sekretaris kaper
- Memindahkan dokumen + Mengirim Lewat Bigant Massenger
22 Selasa,07 Juli 2015
23 Rabu, 08 Juli 2015
24 Kamis, 09 Juli 2015
25 Jum’at, 10 Juli 2015
26 Senin, 13 Juli 2015
- Menggandakan dokumen
- Melubangi kertas- Mengarsip surat
masuk TU- Mengarsip surat
keluar- Mengantar surat
ke Sekretaris kaper
- Memindahkan dokumen + Mengirim Lewat Bigant Massenger
27 Selasa, 14 Juli 2015
28 Rabu, 15 Juli 2015
29 Kamis, 16 Juli 2015
30 Jum’at, 17 Juli 2015
31 Senin, 20 Juli 2015
32 Selasa,21 Juli 2015
33 Rabu, 22 Juli 2015
34 Kamis, 23 Juli
201535 Jum’at, 24 Juli
201536 Senin, 27 Juli
201537 Selasa, 28 Juli
201538 Rabu, 29 Juli
201539 Kamis, 30 Juli
2015- Mengarsip surat
masuk- Memindahkan
Dokumen- Mengisi Agenda
Surat Masuk- Mengantar surat
keluar yang sudah NET ke sekretaris Kaper
- Memasukkan data surat masuk ke aplikasi morengas
- Mennggandakan dokumen
40 Jum’at, 31 Juli 2015
- Menggandakan dokumen
- Mengisi Surat Masuk Bid. Prolap
- Memberikan stempel pada surat keluar dan konsep
- Mengantar surat keluar yang sudah NET ke sekretaris Kaper
- Mengarsipkan Surat tugas Bid. Prolap
- Mengarsipkan surat keputusan
71 Senin, 03 Agustus 2015
- Mengarsip surat masuk
- Memindahkan Dokumen
- Mengisi Agenda Surat Masuk
- Mengantar surat keluar yang sudah NET ke sekretaris Kaper
- Memasukkan data surat masuk ke aplikasi morengas
- Mennggandakan dokumen
72 Selasa, 04 Agustus 2015
- Menggandakan dokumen
- Mengisi agenda surat masuk
- Memasukkan data surat masuk ke aplikasi morengas
73 Rabu, 05 Agustus 2015
- Menggandakan dokumen
- Memasukkan data surat masuk ke aplikasi morengas
- Mengisi agenda surat masuk
- Mengarsipkan surat masuk
- Mengisi Monitoring ST kabag TU
74 Kamis, 06 Agustus 2015
- Menggandakan dokumen
- Mengarsipkan Surat masuk
- Mengantar surat cuti tahunan atas nama Trian Ferianto Ke sekretaris Kaper
- Mengisi buku agenda surat masuk
- Menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
- Memberikan stempel pada surat keluar dan konsep
75 Jum’at, 07 Agustus 2015
76 Senin, 10 Agustus 2015
77 Selasa, 11 Agustus 2015
78 Rabu, 12 Agustus 2015
79 Kamis, 13 Agustus 2015
80 Jum’at, 14 Agustus 2015
81 Senin, 17 Agustus 2015
82 Selasa, 18 Agustus 2015
83 Rabu, 19 Agustus 2015
84 Kamis, 20 Agustus 2015
85 Jum’at 21 Agustus 2015
86 Senin, 24 Agustus 2015
87 Selasa, 25 Agustus 2015
88 Rabu, 26 Agustus 2015
89 Kamis, 27 Agustus 2015
90 Jum’at, 28 Agustus 2015
91 Senin, 31
Agustus 2015
Petunjuk Penilaian
Untuk Mengevaluasi Keberhasilan siswa pada pelaksanaan pendidikan dengan system ganda di industri, perusahaan dan instansi digunakan criteria dan skala nilai sebagai berikut :
ASPEK TEKHNIS
Angka Kualifikasi Indikator
9.00 s.d 10.00 BAIK SEKALI Semua tugas yang dibebankan berhasil dengan baik, mutu hasil sempurna, mutu paling tinggi dalam standar produksi
8.00 s.d 8.99 BAIK Semua tugas yang dibebenkan dilaksanakan dengan lancar hanya terdapat kesalahan-kesalahan kecil, mutu tinggi dalam pekerjaan
7.00 s.d 7.99 CUKUP Hanya mencukupi untuk persyaratan minimal yang diharapkan dari tenaga kerja atau sesuai dengan standar rata-rata tenaga kerja yang ada
0.00 s.d 6.99 KURANG Tidak mencukupi untuk memenuhi persyaratan minimal yang diharapkan dari tenaga kerja
DAFTAR NILAI
Nama perusahaan /Instansi: Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan(BPKP)