10 BAB II LANDASAN TEORI II.1 Dasar-dasar Perpajakan II.1.1 Definisi Pajak Sejak dahulu kala pajak sudah banyak didefinisikan oleh para ahli pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satunya definisi pajak dari ahli pajak dalam negeri yaitu menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh Mardiasmo (2008), beliau mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini sudah mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
27
Embed
LANDASAN TEORI II.1 Dasar-dasar Perpajakanthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00332-AK Bab2001.pdfHal ini berarti pelanggaran atas ... mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
10
BAB II
LANDASAN TEORI
II.1 Dasar-dasar Perpajakan
II.1.1 Definisi Pajak
Sejak dahulu kala pajak sudah banyak didefinisikan oleh para ahli pajak baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satunya definisi pajak dari ahli pajak
dalam negeri yaitu menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip oleh
Mardiasmo (2008), beliau mendefinisikan bahwa:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-undang ini sudah mengalami empat kali
perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut Pasal
1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”
11
Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur, yaitu:
1. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, baik pemeritah pusat maupun
pemerintah daerah. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta peraturan
perpajakan.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat timbulnya
sanksi perpajakan.
4. Tanpa kontraprestasi langsung dari Negara
Dalam hal ini Wajib Pajak tidak akan bisa mendapat balas jasa atau
kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan ke
Negara.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
II.1.2 Fungsi Pajak
Berdasarkan pada definisi pajak yang telah dikemukakan oleh ahli pajak dan
undang-undang perpajakan, seolah-olah terlihat bahwa pajak yang dipungut oleh
pemerintah hanya digunakan untuk mengisi kas Negara saja, karena kontraprestasi atau
12
imbalannya tidak dapat langsung dinikmati oleh si pembayar pajak. Tetapi sebenarnya
pajak memiliki dua fungsi menurut Siti resmi (2011), yaitu:
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.
2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.
b. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang
memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak)
yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dilakukan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat
memperbesar devisa Negara.
13
Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber
dana utama bagi penerimaan dalam negeri, oleh karena itu pemungutan pajak bisa
dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya hal
tersebut harus sesuai dengan undang-undang perpajakan.
II.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang biasa kita kenal ada 3 (tiga),
Menurut Mardiasmo (2008), ke tiga sistem pemungutan tersebut adalah:
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparatur
perpajakan (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak ada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan
besarnya pajak terutang.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh
fiskus.
2. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya
14
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem
pemungutan pajak ini biasanya dipakai dalam menentukan PPh terutang Wajib
Pajak. Self Assessment System ini muncul untuk memberi kepercayaan
masyarakat agar mereka mau membayar pajak yang mereka hitung sendiri.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak itu
sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak terutangnya.
c. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja.
3. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
II.1.4 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak
Kesadaran Wajib Pajak sangat dituntut dalam pelaksanaan kewajiban
perpajakan. Tetapi pada pelaksanaannya, upaya pemungutan pajak ternyata tidak
semudah yang dibayangkan. Terdapat beberapa hambatan yang dapat menggangu
proses pemungutan pajak. Hambatan-hambatan menurut Mardiasmo (2008), antara lain:
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat biasanya enggan jika disuruh untuk membayar pajak, hal ini
mungkin disebabkan oleh:
15
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
d. Pudarnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak atas beberapa kasus
korupsi yang pernah terjadi.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya
antara lain:
a. Penghindaran Diri dari Pajak (Tax Avoidance)
Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-
undang. Biasanya Tax Avoidance ini dilakukan dengan memilih tarif pajak
yang lebih rendah dan merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis
penghasilan yang memiliki tarif berbeda-beda.
b. Pengelakan Diri dari Pajak (Tax Evasion)
Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-
undang (menggelapkan pajak).
Contoh: Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak dengan melakukan
pembukuan ganda.
16
II.2 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
II.2.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Dalam pelaksanaan perpajakan tentunya Wajib Pajak mempunyai beberapa
kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam buku karangan Mardiasmo (2008), dijelaskan
tentang kewajiban dan hak Wajib Pajak. Adapun kewajiban tersebut diantaranya:
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar.
4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, dan melaporkannya ke
Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar dalam batas waktu yang
telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
6. Jika diperiksa, wajib:
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pemeriksaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk
17
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
Selain kewajiban yang telah disebutkan diatas, tentunya Wajib Pajak pun
mempunyai beberapa hak dalam perpajakan, antara lain:
1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan.