Lampiran Surat No : 707.5/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 ... · lampiran surat no : 707.5/eq.s/xi/2015, tanggal 10 november 2015 pengumuman hasil penilikan pertama verifikasi legalitas

Lampiran Surat No : 707.5/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DI FMU WANA LESTARI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LVLK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Terhadap :

II. Nama Kelompok : FMU WANA LESTARI

Akta Pendirian : No. 27 Tanggal 29 November 2013 Notaris Yulius

Efendi, S. H. MKn.

Jenis Kelompok : Hutan Hak

Luas : ± 1.110, 85 Hektar

Jumlah Anggota : 826 Orang

Lokasi : Kabupaten Situbondo

Alamat : Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Kabupaten

Situbondo, Provinsi Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 26 Oktober 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA FMU WANA LESTARI KAB.

SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 075/EQC-

VLK/XII/2013 MENJADI NO. 075.1/EQC-VLK/XI/2015

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 06 DESEMBER 2023.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 10 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

Halaman 1 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 037/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK

FMU WANA LESTARI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

AKTE PENDIRIAN KELOMPOK NOMOR : 27 NOTARIS YULIUS EFENDI, S.H.

TANGGAL 29 NOVEMBER 2013

LUAS ± 1.110,85 HEKTAR JUMLAH 826 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang

telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada FMU

Wana lestari Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 108/EQI-F090 tanggal 31 Oktober

2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 107/EQI-F037 tanggal 31 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 067.1/EQI-F039 tanggal 03 November

2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 095.1 tanggal 03 November 2015

menunjukkan FMU Wana Lestari telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk

setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, FMU Wana Lestari

telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK);

e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf

d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 094/EQI-

KEP.Cert/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Halaman 2 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009

tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas

Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE

dalam kerangka Indonesia National Single Window;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24

Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015

Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General

requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan

pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

Halaman 3 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 037/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 tanggal 28

September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK FMU WANA

LESTARI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR AKTE PENDIRIAN KELOMPOK

NOMOR : 27 NOTARIS YULIUS EFENDI, S.H. TANGGAL 29 NOVEMBER 2013 LUAS ± 1.110,85

HEKTAR JUMLAH 826 ANGGOTA.

PERTAMA : FMU Wana Lestari (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat

Nomor 075/EQC-VLK/XII/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI”

seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam

Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal

16 Januari 2015.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor

075/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 075.1/EQC-VLK/XI/2015.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 06 Desember 2023 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember

2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

Halaman 4 dari 4

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 03 November 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok FMU Wana Lestari, di Situbondo;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN.

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater Sukaraja – Bogor 16710

d. Nomor telepon : 0251-7550722

e. Faks : 0251-7550724

f. Website : http://www.equalityindonesia.com

g. E-mail : [email protected]

h. Direktur : Agustri Warsono, Ir.

i. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S. Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Auditee : Forest Management Unit “Wana Lestari”

b. Akte Notaris : R. Ahmad Ramali, SH.

c. Nomor : Akte No. 27 29 November 2013

d. Luas dan Lokasi : ± 1.110,85 Ha

e. Jumlah Anggota : 826 Anggota

f. Alamat : Desa Kukusan Kecamatan Kendit

Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus :

SUSUNANPENGURUS

1. Ketua : Mulyadi /Bono

2. Sekretaris : Suyitno

3. Bendahara : Salwi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7

SEKSI-SEKSI

1. Budidaya dan Konservasi : Abu Kusnianto /Hendra

: Amiruddin

: M. Yasin (Hotim)

2. Pengembangan Organisasi : Cit Dewantoro

: Yun Haryadi

: Mahasis

3. Pengembangan Usaha dan Jaringan : Mayusir

: Cung Haryadi

: Subadri /Aini

4. Humas dan Keaman : Mukatro/ Ririn

: Yupriyanto

: Tohet

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 16 Oktober 2015

Kantor Desa Sukomalo

Menyampaikan jadwal, rencana kerja,

maksud dan tujuan, peraturan yang

diacu, penentuan pendamping serta

rencana rapat penutupan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

16 sd 25 Oktober 2015

Melakukan verifikasi terhadap dokumen

dan observasi lapangan berupa uji petik

terhadap 50 lahan anggota sampling.

Pertemuan Penutupan 25 Oktober 2015

Kantor Desa Sukomalo

Menjelaskan hasil sementara dari

kegiatan VLK dan menyampaikan

observasi yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan 03 November 2015 Lulus

(4) Resume Hasil Penilaian :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasa Justifikasi

P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7

K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.

1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.

a. Dokumenkepemilikan/

penguasaan lahanyang

sah(alas titel/dokumen

yangdiakuipejabat yang

berwenang)

MEMENUHI

Kegiatan Penilikan Tahun Pertama pada FMU Wana Lestari

dilakukan secara sampling. Hasil dari sampling, FMU Wana

Lestari, yang terkena sampling sebanyak 50 anggota yang

tersebar di 4 Desa, yaitu :

1. Desa kukusan sebanyak 13 orang;

2. Desa Balung sebanyak 13 orang;

3. Desa Tambak Ukir Sebanyak 12 orang, dan

4. Desa Rejak Wesi sebanyak 12 orang.

Bukti kepemilikan lahan yang sah untuk sampel 50 anggota

berupa leter C dan telah diperkuat dengan surat keterangan

berupa dokumen asli “Surat Keterangan Tanah” yang

keluarkan dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala

Desa anggota yang terkena sampling. SKT tersebut telah

dilengkapi dengan KTP Pemilik lahan dan bukti pembayaran

pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

b. Dokumenlegalitas

pemegangHGUyang

sahyangmencakup

Akte Perusahaan, SIUP,

TDP, NPWP, dokumen

lingkungan,do-

kumenK3 sertaKKB/

Peraturan

Perusahaanyang

relevan.

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan

karena FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak

dan tidak menggunakan lahan Hak Usaha Guna (HGU).

c. Peta/sketsaarealhutan

hakdan batas-batasnya

dilapangan.

MEMENUHI

Terdapat Peta/sketsa areal hutan hak FMU Wana Asri

Lestari yang merupakan copy dari peta blok lahan

Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP

Pratama Lamongan Kecamatan Kedungpring. Dalam sketsa

lahan tersebut, dapat menunjukkan batas-batas areal hutan

hak masing-masing anggota dengan jelas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 50

sampel lokasi hutan hak yang tersebar di 5 Desa di Wilayah

Kecamatan Kedungpring, seluruhnya dapat menunjukkan

batas masing-masing hutan haknya, dengan ciri/tanda fisik

batas-batas yang jelas di lapangan. Ciri/tanda batas antara

hutan hak satu dengan lainnya berupa : batas alam (sungai,

jalan setapak, jalan raya), dan juga batas buatan (tanaman

pagar pohon jati, tanaman pagar pandan, dan pagar

bambu).

d. Akte Notaris bagi

kelompok dalam hal

verifikasi dilakukan

dalam kelompok MEMENUHI

Akte Pendirian FMU “Wana Lestari” dengan Nomor 27

Tanggal 29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

Notaris dan PPAT Yulius Efendi, SH.MKn. SK Menhuham RI

No. AHU-268.AH.02.01.TAHUN 2012 Tanggal 25 Juli 2012

yang beralamat di Jalan Cempaka No. 31, Kabupaten

Situbondo – Jawa Timur.

1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan

kayu yangsah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan

karena anggota FMU “Wana Lestari” yang terkena

sampling selama periode bulan Juli s/d September 2015 (3

bulan terkahir) belum melakukan kegiatan penebangan dan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7

pengangkutan hasil hutan.

1.1.3. UnitKelolaatas kayu yag berasal dari pohon yangtumbuhalami sebelum terbitnyaalastitel

menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektorkehutanan dalam halpemungutan

atas tegakan yangtumbuh sebelum pengalihanhak ataupenguasaan.

Bukti pembayaran hak

negara berupa PSDH/DR

dan pengganti nilai

tegakan.

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan

karena anggota FMU “Wana Lestari” yang terkena sampling

merupakan lahan hak milik.

K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.2.1 Akte ataudokumenpembentukankelompok

Akte atau

dokumenpembentukank

elompok

MEMENUHI

Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 1.1.1.d Akte

Pendirian FMU “Wana Lestari” dengan Nomor 27 Tanggal

29 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris

dan PPAT Yulius Efendi, SH.MKn SK Menhuham RI No. AHU-

268.AH. 02.01.TAHUN 2012 Tanggal 25 Juli 2012 yang

beralamat di Jalan Cempaka No. 31, Kabupaten Situbondo

– Jawa Timur.

K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 1.3.1 ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal

yangdibubuhkan

sesuaiketentuan

yangberlaku

Not

Applicable (NA)

FMU “Wana Lestari” mempunyai hak untuk menggunakan

Tanda V-Legal pada seluruh produk hasil olahan atau pada

dokumen. Implementasi penggunaan Tanda V-Legal pada

produk belum dilakukan kerena periode bulan Juli s/d

September 2015 (3 bulan terkahir) belum melakukan

kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan.

P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi

prrosedur K3

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak bukan

pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

b. Ketersediaan jalur

evakuasi dan

peralatan K3 seperti

Alat Pemadam Api

Ringan, peralatan P3K

dan Alat Pelindung Diri

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak bukan

pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

c. Catatan kecelakaan

kerja

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak bukan

pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

2.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak bukan

pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Lestari” merupakan pemilik hutan hak bukan

pemegang Hak Usaha Guna (HGU).

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang

ma-sih di bawah umur Not

Applicable (NA)

Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena

FMU “Wana Kapuas Lestari” bukan pemegang Hak Usaha

Guna (HGU) dan hasil wawancara dengan Ketua FMU Wana

Lestari menyatakan tidak ada pekerja yang dibawah umur.

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).

3.1.1HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen lingkungan

yang relevan seperti

AMDAL, UKL/UPL, SPPL,

SIL, DPLH dan lainnya.

MEMENUHI

FMU “Wana Lestari” dapat menunjukan dokumen

pengelolaan lingkungan berupa Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat oleh Ketua FMU

“Wana Lestari” telah disampaikan kepada Pemerintah

Kabupaten Situbondo Badan Lingkungan Hidup dan telah

mendapat persetujuan pada tanggal 22 Oktober 2015 No.

487/213/431.401.2/2015 , yang ditandatangani oleh

Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Situbondo an. Drs. H. Muh. Imam Darmaji, M.Si (Pembina

Tingkat I, NIP. 19670101 198809 1 003).

3.1.2HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

pengelolaan dan

pemantauan

lingkungan yang

relevan.

Not

Applicable (NA)

Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Pertama,

FMU ‘Wana Lestari” belum membuat laporan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan karena SPPL baru disetujui

pada tanggal 22 Oktober 2015, sehingga verifier ini tidak

dapat diterapkan

b. Bukti pelaksanaan pe-

ngelolaan dan

pemantauan

lingkungan

MEMENUHI

FMU “Wana Lestari” belum melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan

verifikasi/penilikan belum ada kegiatan penebangan dan

pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat

diterapkan

(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

A. Dokumen Kelembagaan

1 Akte Notaris Ada v Akte Pendirian FMU “Wana Lestari”

dengan Nomor 27 Tanggal 29 November

2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

Notaris dan PPAT Yulius Efendi, SH.MKn.

SK Menhuham RI No. AHU-

268.AH.02.01.TAHUN 2012 Tanggal 25

Juli 2012 yang beralamat di Jalan

Cempaka No. 31, Kabupaten Situbondo –

Jawa Timur.

2 Struktur

Organisasi dan

Kepengurusan

Ada v Terdapat struktur organisasi “Koperasi

Wana Kapuas Lestari ”.

Sudah disusun tugas dan tanggung

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

jawab masing-masing pengurus dalam

menjalankan organisasi.

Pengurus dapat membentuk seksi-

seksi sesuai kebutuhan.

Sudah dibuat AD/ART FMU “Wana

Lestari ”.

- Pengurus FMU “Wana Lestari ”

Ketua : Mulyadi/Bono

Sekretaris : Suyitno

Bendahara : Salwi

Komitmen

tertulis untuk

memenuhi

prinsip dan

kriteria

verifikasi LK

Ada v Pembentukan FMU “Wana Lestari ”

diantaranya bertujuan untuk mewujudkan

pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan

bernilai ekonomis tinggi, sehingga dalam

rangka persiapan sertifikasi legalitas kayu,

kemudian Akte Pendirian FMU “Wana

Lestari” dengan Nomor 27 Tanggal 29

November 2013 yang dikeluarkan oleh

Kantor Notaris dan PPAT Yulius Efendi,

SH.MKn. SK Menhuham RI No. AHU-

268.AH.02.01.TAHUN 2012 Tanggal 25

Juli 2012 yang beralamat di Jalan

Cempaka No. 31, Kabupaten Situbondo –

Jawa Timur.

4

Aturan untuk

mengendalikan

anggotanya :

Ada v Aturan untuk mengendalikan anggota

telah dijabarkan dalam AD/ART.

a. Hak dan

kewajiban

tanggung

jawab

anggota

Ada v Hak dan kewajiban anggota diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga sbb :

Hak Anggota

Berhak atas informasi yang berkaitan

dengan pengelolaan hutan rakyat

Mendapatkan fasilitasi dalam

pengembangan hutan rakyat

Berhak mengikuti kegiatan kelompok

dan mendapat pembagian hasil usaha

kelompok berdasarkan perannya

Memilih dan dipilih

Memperoleh perlindungan, pembelaan,

serta bimbingan dari organisasi.

Kewajiban Anggota

Tunduk, patuh dan melaksanakan

ketentuan/ peraturan yang dibuat dan

disepakati kelompok.

Menjaga kelestarian hutan rakyat milik

masing-masing.

Melaporkan perkembangan potensi

hutan rakyat di lahan miliknya kepada

kelompok.

Mentaati Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga dan

kesepakatan-kesepakatan serta

peraturan asosiasi.

Membantu pengurus dalam

melaksanakan tugas asosiasi.

b. Persyaratan

menjadi

Ada v Persyaratan menjadi anggota diatur dalam

ART yaitu pasal 3, yaitu :

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7

NO JENIS

DOKUMEN

KECUKUPAN

DOKUMEN

BERKEKUATAN

HUKUM KETERANGAN

YA TIDAK

anggota Warga negara Republik Indonesia yang

dapat diterima menjadi anggota FMU

“Wana Lestari ” adalah petani pemilik

hutan rakyat aktif yang memiliki usaha

tani secara individual atau secara

berkelompok.

c. Aturan

pencabutan/

pembekuan

sebagai

anggota

Ada v Keanggotaan berakhir diatur dalam AD

Pasal 11, yaitu :

Meninggal dunia.

Mengundurkan diri.

Diberhentikan oleh pengurus asosiasi

karena alasan-alasan sebagai berikut :

Melanggar Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, dan

aturan-aturan organisasi yang masih

berlaku.

Melanggar aturan hukum tentang

bidang kehutanan.

d. Sistem

pengawasan

internal dan

kontrol

terhadap

anggota.

Ada v Sistem sudah diatur dan diimplementasi-

nya sesuai dengan AD/ART FMU “Wana

Lestari ”

B. Dokumen Teknis

1 Nama dan

informasi

setiap anggota

Ada v Informasi yang dicatat dalam daftar

anggota FMU “Wana Lestari ” meliputi :

Nama anggota, Alamat, Luas Pemilikan

Lahan.

2 Rekaman

pelatihan

Tidak Ada v

3 Peta kawasan

hutan

Ada v Terdapat Peta Wilayah Desa

4 Bukti

kepemilikan

lahan

Ada v Terdapat bukti kepemilikan lahan berupa

Leter C dan sertifikat yang dilengkapi

dengan SPPT .

5 Dokumen

terkait dengan

pelaksanaan

manajemen

hutan

Tidak Ada v