Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 ... Penilikan PHPL... · Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PHPL

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan

Kedua), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722, 7157103

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Kedua) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR

No. SK IUPHHK-HA : 685/Menhut-II/2013

Luas : ± 86.440 Ha

Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No.88 Samarinda 75112

Kalimantan Timur

Telp. (0541) 737028; Fax. (0541) 741851

III. Waktu Pelaksanaan : 15 - 22 April 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT

LULUS SEHINGGA PT HANURATA UNIT KALIMANTAN

TIMUR BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT

PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 11 Mei 2015

PT EQUALITY INDONESIA

a.n Amin Muchakim, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 4

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor: 007/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/V/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SK IUPHHK-HA NOMOR: 685/MENHUT-II/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013

DENGAN LUAS ±86.440 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen BUK Nomor: P.14/VI-BPPHH/2015 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi

dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT HANURATA

UNIT KALIMANTAN TIMUR sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090)

tanggal 30 Maret 2015;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor: 043/EQI-F037 tanggal 30 Maret 2015 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 032.1/EQI-F039 tanggal 4 Mei 2015 dan

pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;

d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT HANURATA UNIT

KALIMANTAN TIMUR sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 117.1 tanggal 4 Mei 2015 menunjukkan total

nilai kinerja akhir 19 indikator PHPL berpredikat BAIK dan 3 indikator bernilai SEDANG,

tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar

Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;

e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada PT

HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR telah memenuhi syarat dalam mempertahankan

kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;

4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam

Kerangka Indonesia National single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000: Persyaratn Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

Halaman 2 dari 4


8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga

Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan

Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014

tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda

V-Legal;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi

Verifikasi Legalitas Kayu;

15. Pertauran Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Alam Pada Hutan Produksi;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.42/Menhut-II/2014

Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari

Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan

Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam

kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember

2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;

22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2

September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian

Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem

Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2

September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus

2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012

Halaman 3 dari 4


tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal

29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal

17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman

dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK);

27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG melalui No. 165/DIR/C/III/2014 tanggal 27

Maret 2014 perihal Transfer Sertifikat PHPL an. PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG

2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 107/EQI-F065/IV/2014 tanggal 8 April 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT HANURATA UNIT KALIMANTAN

TIMUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SK IUPHHK-HA NOMOR:

685/MENHUT-II/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013 DENGAN LUAS ±86.440 HEKTAR

PERTAMA : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor: 020/EQC-PHPL/V/2014 dinyatakan “LULUS”

karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan

terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.8/VI-

BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-

PHPL) nomor 020/EQC-PHPL/V/2014 yang berlaku mulai 21 Mei 2014

sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 selama PT HANURATA UNIT KALIMANTAN

TIMUR (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-

BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat nomor 020/EQC-PHPL/V/2014 direvisi menjadi nomor 020.1/EQC-

PHPL/V/2015 dengan masa berlaku mulai 4 Mei 2015 sampai dengan 7 Mei

2017 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.8/VI-

BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjadi Perdirjen BUK P.14/VI-

BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16

Januari 2015.

KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di

media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem

yang ditetapkan.

KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda

V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-

Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban

dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila

terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas

Halaman 4 dari 4


kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan

struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi

persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan

penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi

Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan

dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal: 4 Mei 2015

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR;

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN PREDIKAT :

B A I KDITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 MEI 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 7 MEI 2017TANGGAL REVISI : 4 MEI 2015

Ir. AGUSTRI WARSONODirektur Utama

NOMOR : 020.1/EQC-PHPL/V/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR

SK IUPHHK-HA : SK.685/Menhut-II/2013TANGGAL : 11 Oktober 2013LUAS : ± 86.440 HektarLOKASI A. KABUPATEN : KUTAI TIMUR

B. PROVINSI : KALIMANTAN TIMURALAMAT PERUSAHAAN : Jl. P. Hidayatullah No.88 Samarinda 75112, Kalimantan Timur

Telp. (0541) 737028; Fax. (0541) 741851

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIADINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

PT EQUALITY INDONESIA

Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710

Telp : (0251) 7550722; Fax : (0251) 7550724

Website : http://www.equalityindonesia.com

Email : [email protected]

EQI-F084.3.2/20140813

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARILP-PHPL – 013 – IDN

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 15

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN

c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722

Nomor Fax : 0251-7550324

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Diah Mitarini (Lead Auditor/Auditor Pra Syarat)

Hikmah Nur Isnaini (Auditor Produksi)

Dinda Talitha (Auditor Ekologi)

Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)

Muji Susanto (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan :

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut ((Anggota PK Bidang Produksi)

Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR

b. Nomor & Tanggal SK : No. SK.685/Menhut-II/2013, 11 Oktober 2013

c. Luas dan Lokasi : ± 86.440 Ha di Kabupaten Kutai Timur

Provinsi Kalimantan Timur

d. Alamat kantor : 1. Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta

2. Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda,

Kalimantan Timur

e. Nomor telepon : (021) 39836450, (0541)-737028.

Nomor Fax : (021) 39836451, (0541)-741851

E-mail : -

f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Haji Syaukat Banjaransari

Komisaris : dr. Haji Hari Sabardi

Komisaris : Maliki Mift

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


Dewan Direktur :

Direktur Utama : Sugiono

Direktur : Idi Sanwardi

Direktur : Ir. Haji Mochammad Haerani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi

Kehutanan

15 April 2015 & 22

April 2015

(Kantor Dinas

Kehutanan Prov.

Kaltim dan BPPHP

Wilayah XIII

Samarinda)

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan

Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Ka

Seksi Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan

(Entry Meeting & Exit Meeting).

Koordinasi BP2HP Wilayah XIII Samarinda yang

diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(Entry Meeting) dan Kepala Seksi STT (Exit

Meeting).

Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan

rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT

Hanurata Unit Kalimantan Timur (Auditee) dan

minta masukan terkait dengan kinerja Auditee

selama ini (Entry Meeting) serta menyampaikan

gambaran umum hasil audit yang dilakukan

(Exit Meeting)

Pertemuan Pembukaan 17 April 2015

(PT Hanurata Unit

Kalimantan Timur)

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT

Hanurata Unit Kalimantan Timur

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan

peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

17-20 April 2015

(PT Hanurata Unit

Kalimantan Timur)

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee dan menganalisis

menggunakan kriteria dan indikator pada

Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit

melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,

dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Pertemuan Penutupan 20 April 2015

(PT Hanurata Unit

Kalimantan Timur)

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Auditee atas bantuan dan kerjasamanya

selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.

Memberitahukan temuan observasi dan

ketidaksesuaian.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian.


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan 4 Mei 2015

(Kantor PT EQUALITY

Indonesia)

Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang IUPHHK

BAIK

(100.00%) PT Hanurata memiliki dokumen legal perusahaan

berupa Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen

legal izin perpanjangan perusahaan berupa SK

IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor :

SK.685/ Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013

serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah

dilaksanakan yaitu telah tersedianya Laporan TBT

No. 134/BPKH IV-2/2015 dan Peta Hasil Penataan

Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hanurata skala

1:25.000

Realisasi tata batas areal kerja PT. Hanurata telah

mencapai 100% (temu gelang) dan telah dituangkan

dalam Laporan TBT No. 134/BPKH IV-2/2015

dengan Peta Hasil Penataan Batas areal Kerja

IUPHHK-HA PT Hanurata skala 1:25.000

Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.

Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal

PT.HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR yang

dibuktikan dengan adanya BATB Areal Kerja IUPHHK-

HA

PT Hanurata tidak terdapat perubahan fungsi

kawasan dengan diterbitkannya SK Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor : SK. 685/Menhut-

II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang mengacu

pada peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi

Kalimantan Timur bahwa seluruh areal kerja berada

dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi

(HP). (Verifier 1.1.4 Not Aplicable)

Areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan

Timur tidak terdapat adanya penggunaan izin di luar

sektor kehutanan seperti pertambangan,

perkebunan dan lain-lain. (Verifier 1.1.5 Not

Aplicable)

1.2. Komitmen Pemegang

IUPHHK

BAIK

(88.89%) Komitmen PT Hanurata dinyatakan secara tertulis

dalam Visi dan Misi yang secara legal

ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai



dengan kerangka PHL melalui Surat Keputusan

Direktur Utama PT Hanurata No.

264/KEP/DIR/A/XII/2014 tanggal 31 Desember

2014

Visi Misi PT. Hanurata telah disosialisasikan kepada

karyawan dan masyarakat Desa Tadoan dan Desa

Manubar serta terdapat bukti pelaksanaan

sosialisasi berupa Berita Acara dan daftar hadir

pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari

kamis tanggal 11 Januari 2015 pukul 19.30 WITA

bertempat di Gedung Serba Guna Site Manubar

Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari baru

sebagian sesuai dengan Visi Misi PT Hanurata

1.3. Jumlah dan kecukupan

tenaga profesional terlatih dan

tenaga teknis pada seluruh

tingkatan untuk mendukung

pemanfaatan implementasi

penelitian, pendidikan dan

Latihan

SEDANG

(80.00%) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

PT. Hanurata di lapangan hanya tersedia pada

sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai

Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan

luasan areal 50.000 – 100.000 Hektar yaitu 3

orang sarjana kehutanan dan 12 orang GANISPHPL

Namun berdasarkan SE Dirjen BUK Nomor :

S.545/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 April 2013

pemenuhan GANISPHPL dapat dipertimbangkan

sampai dengan 1 Januari 2016.

Pencapaian realisasi pelatihan Tahun 2014

berdasarkan jenis pelatihan sebesar 71,43% dan

berdasarkan peserta pelatihan sebesar 65,52 %,

sedangkan untuk tahun 2015 belum dapat dilakukan

perhitungan mengingat tahun berjalan baru bulan

Maret 2015

PT Hanurata telah memiliki dokumen ketenaga-

kerjaan yang lengkap

1.4. Kapasitas dan mekanisme

untuk perencanaan

pelaksanaan pemantauan

periodik, evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) IUPHHK

BAIK

(83.33%)

PT Hanurata memiliki struktur organisasi dan job

description sesuai dengan kerangka PHPL dengan

memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari

yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek

sosial yang disakan melalui Surat Keputusan Direktur

Utama PT. Hanurata Unit Sangkulirang Nomor

197/KEP/DIR/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008

PT Hanurata memiliki perangkat Sistem Informasi

Manajemen (SIM) yang didukung dengan jaringan V-

Sat dan tersedia tenaga pelaksana di basecamp

Manubar, Kantor Unit Samarinda serta Kantor Pusat

Jakarta

PT Hanurata memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI)

atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung

kepada Direktur, namun fungsinya belum berjalan

efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di

lapangan.

Tindak koreksi manajemen berbasis hasil evaluasi

dan monitoring di PT Hanurata baru sebagian



terlaksana.

1.5. Persetujuan Atas Dasar

Informasi Awal Tanpa Paksaan

(PADIATAPA).

BAIK

(90.48%) Kegiatan RKT IUPHHK-HA PT Hanurata yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat

setempat telah di sosialisasikan melalui acara

Malam Syukuran RKT 2015 IUPHHK-HA PT Hanurata

Sub Unit Manubar yang dilaksanakan pada hari

kamis tanggal 11 Januari 2015 pukul 19.30 WITA

bertempat di Gedung Serba Guna Site Manubar yang

dihadiri oleh masyarakat Desa Tadoan dan Desa

Manubar.

Proses tata batas PT Hanurata telah mendapat

persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam

Berita Acara Laporan TBT yaitu Dinas Kehutanan dan

Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal

kerja PT Hanurata serta tersedianya Berita Acara

Pemiharaan Batas Partisipatif dengan Desa Tadoan.

Belum terdapat sosialisasi dalam proses CSR/CD

dari para pihak.

PT Hanurata telah melakukan Sosialisasi kawasan

lindung dan telah mendapat pengakuan atau

persetujuan dari masyarakat yang berada di sekitar

areal kerja Desa Tadoan

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan

hutan lestari

BAIK

(88.89%) Auditee telah memiliki dokumen Revisi dokumen

RKUPHHK-HA yang telah disahkan melalui Surat

Keputusan Menteri Kehutanan U.b. Direktur Bina

Usaha Hutan Alam Nomor: SK. 21/BUHA-2/2014

tanggal 22 Mei 2014 tentang Persetujuan Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Alam Berbasis Invertarisasi Hutan Meneyeluruh

Berkala (IHMB) Periode 2014 – 2020 Atas Nama PT

Hanurata Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil telaah dokumen RKT periode

2014-2015 dan overlay peta RKT 2014-2015

dengan peta RKU, diperoleh bahwa penyusunan

penataan areal kerja dalam RKT seluruhnya telah

mengacu pada RKU baik luasan maupun lokasinya.

Tanda batas blok/petak RKT 2014-2015 terealisasi

74%, dan hasil uji petik pada beberapa titik

menunjukkan bahwa tanda batas tersebut terlihat

jelas

2.2. Tingkat pemanenan lestari

untuk setiap jenis hasil hutan

kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem

BAIK

(91.67%)

PT. Hanurata Unit Kaltim telah memiliki data potensi

dari Hasil IHMB maupun ITSP. Hasil ITSP pada RKT

2014 diperoleh bahwa potensi jenis komersil

sebesar 74.35 m3/Ha dan potensi pada areal RKT

2015 sebesar 76.47 m3/Ha. Auditee telah memiliki

data potensi tegakan pada tipe ekosistem

berdasarkan hasil IHMB dan dan hasil ITSP 3 tahun

terakhir yang dilengkapi dengan peta-peta

pendukungnya berupa peta-peta IHMB dan peta



penyebaran pohon.

Selama 1 tahun terakhir, PT Hanurata Unit Kaltim

telah melakukan penambahan 1 seri PUP dan

pengukuran terhadap PUP kontinue dilakukan. Hasil

pengukuran PUP ini telah dianalisa sehingga

menghasilkan riap CAI. Auditee telah memiliki data

pengukuran riap tegakan dari hasil pengukuran

untuk tipe ekosistem yang ada dan telah dilakukan

analisa riap dari hasil pengukuran PSP tersebut.

Auditee telah melakukan analisis data potensi dan

riap, namun laporan analisa tersebut belum

disampaikan ke Litbang. Auditee pun belum

memanfaatkan hasil analisa data potensi dan riap

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan penerapan

tahapan sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi hutan

BAIK

(90.48%)

Auditee telah memiliki prosedur tahapan kegiatan

TPTI secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan

teknis yang berlaku.

Auditee telah mengimplementasi-kan seluruhnya

(100%) tahapan kegiatan sesuai dengan sistem

silvikultur TPTI. Tahapan Kegiatan TPTI yang

dilakukan oleh PT Hanurata Unit Kaltim pada tahun

2014 meliputi : PAK, ITSP, PWH, Pemanenan,

Perapihaan, Penanaman dan Pemeliharaan tanaman

Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaan dan

Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Hasil dari

kegiatan ini telah dituangkan dalam laporan dan peta

kerja.

Hasil ITSP pada RKT 2015, diperoleh bahwa jumlah

pohon inti dari jenis-jenis komersil sebesar 21

pohon/Ha yang berati bahwa kurang dapat menjamin

kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -2.

Berdasarkan hasil pelaporan kegiatan ITT diperoleh

jumlah permudaan tingkat tiang sebesar 105

batang/Ha, pancang 529 batang/Ha, dan semai

3197 batang/Ha.Hal ini berarti terdapat

ketersediaan permudaan mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi

ke-3 (≥100 batang tiang/Ha, >400 pancang/Ha).

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi tepat guna

untuk pemanfaatan hutan

BAIK

(85.71%)

PT Hanurata Unit Kaltim telah memiliki SOP Reduced

Impact Logging (RIL) dengan Nomor HNT

/PL/446.46. Prosedur mengenai RIL juga tertuang

pada SOP ITSP, PAK, PWH dan Produksi serta

Instruksi kerja yang terkait. Auditee telah

mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan

ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk

karakteristik kondisi setempat.

Hasil observasi lapangan terhadap kegiatan

penebangan dan penyaradan menunjukkan bahwa

implementasi RIL teah dilakukan pada 2 tahapan

pelaksanaan dan monitoring melalui kegiatan



inspeksi blok.

Berdasarkan hasil penelitian dan uji petik tingkat

kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan

penebangan dan penyaradan sebesar 4.8 % dan

keterbukaan wilayah akibat kegiatan peyaradan

sebesar berkisar antara 2.5 % - 4.4%.

PT Hanurata Unit Kaltim belum melakukan penelitian

terkait faktor eksploitasi, berdasarkan uji petik

terhadap pengukuran Fe terhadap pohon sample

diperoleh Nilai Fe rata-rata sebesar 0.67.

2.5. Realisasi penebangan

sesuai dengan rencana kerja

penebangan/ pemanenan/

pemanfaatan pada areal

kerjanya

BAIK

(90.48%)

PT HANURATA UNIT KALTIM memiliki dokumen RKT

2014 dan RKT 2015 yang telah disahkan secara self

approval, dengan rincian sebagai berikut :

1. RKT tahun 2014 disahkan melalui Surat

Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor:

256/SKEP/DIR/C/ RKT/V/2014 tanggal 26 Mei

2014 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun

2014 PT Hanurata Unit Kalimantan Timur.

2. RKT tahun 2015 disahkan melalui Surat

Keputusan Direksi PT Hanurata Nomor:

009/SKEP/DIR/C/ RKT/I/2015 tanggal 15

Januari 2015 tentang Persetujuan RKTUPHHK-

HA Tahun 2015 PT Hanurata Unit Kalimantan

Timur.

3. Secara umum kegiatan pada RKT 2014 dan RKT

2015 belum seluruhnya sesuai dengan RKU.

Terdapat beberapa kegiatan seperti

pemeliharaan dan pembebasan pohon binaan

yang hanya sedikit mengacu pada RKU (kurang

dari 10%).

PT Hanurata Unit Kaltim memiliki peta-peta kerja

yang menggambarkan areal yang boleh

ditebang/ditanam/ dipelihara serta areal kawasan

lindung yang telah sesuai denganpeta RKT 2014-

2015 dan RKU.

Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah

mengimplementa-sikan peta kerja berupa

penandaan pada sebagian batas blok/petak

tebangan sebesar 73%. Penandaan batas kawasan

lindung telah terealisasi 100%

Realisasi volume tebangan total untuk RKT 2014

dan RKT 2015 (s.d bulan Maret) telah mencapai 77%

(70-105%) dari rencana tebang pada RKT, dan tidak

melebihi luasan yang direncanakan.

2.6. Kondisi kesehatan finansial

dan Tingkat investasi dan

reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi, penelitian dan

pengembangan, serta

peningkatan kemampuan

BAIK

(85.71%) Berdasarkan hasil analisa terhadap laporan

keuangan teraudit yang berakhir pada Desember

2013, diperoleh nilai likuiditas perusahaan sebesar

60%, , solvabilitas sebesar 87% dan rentabilitas

sebesar 13%. Catatan dari akuntan publik terhadap

laporan keuangan Auditee adalah wajar.

Realisasi alokasi dana > 80% dari kebutuhan kelola



sumber daya manusia hutan yang seharusnya berdasarkan laporan

penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan

Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan

publik)

Perbedaan proporsi anggaran tahun 2014 sebesar

80.07% dan tahun 2015 sebesar 66.51%. Rata-rata

perbedaan proporsi anggaran tahun 2014-2015

sebesar 73.29%. (tidak proporsional)

Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis

kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata

waktu

Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan,

perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di

areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA >80.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan

(luas dan kualitas tegakan) >80% dari yang

direncanakan

3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan dilindungi

pada setiap tipe hutan

BAIK

(100.00%)

Alokasi Kawasan Lindung seluas 3.220 Ha (3,7%)

telah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HA PT

HANURATA Periode tahun 2014-2020 dan telah

sesuai dengan kondisi biofisiknya

Kawasan lindung yang telah di tata batas di lapangan

sebesar 92,9 % dari yang direncanakan atau sebesar

161,5 Km dari 173,5 km

Kondisi kawasan dilindungi masuk dalam areal kerja

Auditee yang masih berhutan mencakup 68,6 %

Hutan Sekunder dan 7,2 % Hutan Primer. Sehingga

>80 % kawasan lindung masih berupa hutan.

Terdapat pengakuan kawasan lindung dari seluruh

pihak .

Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan

lindung yang sesuai dengan rencana terhadap

seluruh kawasan lindung hasil tata ruang sesuai

RKl/RPL.

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan

BAIK

(80.95%) Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh

jenis gangguan yang ada ( 66,67%)

Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan

hutan telah memadai sesuai dengan ketentuan

namun beberapa alat tidak berfungsi dengan baik

seperti alat pengukur curah hujan yang rusak dan

kondisi menara api yang tidak memadai.

Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah

dan kualifikasi personil yang sesuai dengan

ketentuan

Kegiatan perlindungan hutan telah

diimplementasikan melalui tindakan preemptif dan

preventif dengan mempertimbangkan seluruh



gangguan yang ada.

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap

tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

BAIK

(84.85%) Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan

mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan hutan

Jumlah sarana pengelolaan sesuai dengan ketentuan

tetapi fungsinya tidak sesuai.

Auditee telah memiliki personil pelaksana

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai

namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan

Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RO

tahunan yang memuat perencanaan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air, dan telah

mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan.

Auditee telah memiliki dokumen RO tahunan yang

memuat perencanaan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air, dan telah

mengimplementasikan sebagian kegiatannya sesuai

dengan ketentuan.

Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang

dilaksanakan oleh Auditee terdapat indikasi

terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap

tanah dan air, serta ada upaya auditee untuk

memperbaikinya.

3.4. Identifikasi spesies flora

dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka (endangered),

jarang (rare), terancam punah

(threatened) dan endemik

BAIK

(83.33%) Tersedia prosedur identifikasi namun belum

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin dan isinya belum

menjelaskan mengenai metodologi identifikasi flora

dan fauna dilindungi yang berada di areal kerja

auditee.(50%)

Terdapat identifikasi flora dan fauna mencakup

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah. Dan endemik yang terdapat

di areal kerja pemegang ijin

3.5. Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemic

SEDANG

(73.33%)

Tersedia prosedur Pemantauan Flora yang dilindungi,

langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin namun belum

menyebutkan bentuk pengelolaan terhadap seluruh

jenis yang dilindungi hasil identifikasi Sehingga

prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki

hanya 50 % dari yang seharusnya.

Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak

mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di dalam areal pemegang izin (80%)

Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh

species flora dilindungi dan/atau jarang, dan

terancam punah dan endemik yang teradapat di



areal pemegang izin.

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak

terganggu, dan bagian yang

tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap

species fauna dilindungi

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan

endemik

SEDANG

(66.67%)

Tersedia prosedur Pemantauan Fauna yang

dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan

endemik yang terdapat di areal pemegang izin

namun belum menyebutkan bentuk pengelolaan

terhadap seluruh jenis yang dilindungi hasil

identifikasi Sehingga prosedur pengelolaan fauna

dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang

seharusnya

Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang berada di dalam areal kerja auditee

(>50%)

Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik namun terdapat upaya

penanggulangannya

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit manajemen

dengan kawasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

BAIK

(85.71%) Auditee telah memiliki sebagian dokumen/laporan

tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH.

Dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang

mengakomodir hak-hak dasar masyarakat lokal telah

tersedia lengkap namun belum semua dokumen

memiliki rencana yang berkaitan

Auditee telah memiliki dokumen yang memuat

mekanisme pembuatan batas kawasan secara

partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik

batas kawasan yang telah disepakati oleh para

pihak.

Auditee telah memiliki mekanisme mengenai

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas.

Auditiee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin namun terkait batas

partisipatif dengan Desa Tadoan yang berada di

dalam areal tidak terpelihara dengan baik.

Auditee telah memperoleh persetujuan dan

dukungan dari seluruh masyarakat dan tidak pernah

terjadi konflik.

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku

BAIK

(93.33%) Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin

sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.

Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan

legal tentang pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat.

Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan

kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya



terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun

hanya sebagian.

Auditiee memiliki bukti yang lengkap tentang

realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap

seluruh masyarakat.

Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang

lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial

kepada masyarakat.

4.3. Ketersediaan mekanisme

dan implementasi distribusi

manfaat yang adil antar para

Pihak

BAIK

(85.71%) Auditee telah memiliki sebagian data dan informasi

tentang keberadaan masyarakat yang terlibat,

tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH.

Auditiee memiliki mekanisme yang legal, lengkap

dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat .

Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang

izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas

melalui kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat

di sekitarnya.

Auditiee memiliki bukti implementasi sebagian besar

(> 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat oleh pemegang izin

Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak,

namun belum lengkap.

4.4. Keberadaan mekanisme

resolusi konflik yang handal

BAIK

(88.89%) Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas

Pernah terjadi konflik dengan masyarakat dan dapat

diselesaikan dengan baik sehingga sejak tahun 2004

tidak ada konflik lagi.

Auditee telah memiliki organisasi dan sumberdaya

manusia dalam penanganan konflik tapi belum

memadai terkait dengan kejelasan tugas dan

fungsinya. Selain itu pendanaan yang disediakan

belum dituangkan dalam bentuk RAKP penanganan

konflik.

Auditee telah memiliki dokumen/laporan

penanganan konflik yang lengkap dan jelas

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

BAIK

(83.33%) Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan.

Auditee telah merealisasikan sebagian besar (>60%)

terhadap rencana pengembangan kompetensi bagi

karyawan.

Auditee telah memiliki sebagian dokumen standar

jenjang karir, sebagian besar telah

diimplementasikan.

Auditee telah memiliki dokumen tunjangan



kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya.

B. Verifikasi Legalitas Kayu

1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak di kawasan hutan

produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan mampu

menunjukkan keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

Memenuhi PT. Hanurata Unit Kalimantan Timur telah

memperoleh legalitas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)

berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal 11

Oktober 2013 tentang pemberian

perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Hutan Alam kepada PT. Hanurata

Coy Ltd atas areal hutan produksi tetap

seluas ± 86.440 hektar di Propinsi Daerah

tingkat I Kalimantan Timur.

2. Peta lampiran SK IUPHHK No. SK.

685/Menhut-II/2013, skala 1 : 250.000

yang telah disyahkan

Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja IUPHHK-

HA PT. Hanurata skala 1:250.000 dan peta Kawasan

Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur skala

1:250.000, lokasi sesuai dengan peruntukannya

sebagai hutan produksi (HP) di Manubar.

Auditee memperoleh Surat Perintah Pembayaran

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (SPP-

IIUPHH) melalui surat No : S.1068/VI-BIKPHH/2013

tanggal 6 November 2013. Auditee telah melunasi

kewajiban pembayaran IIUPPH melalui surat

penyampaian Nomor 023/DIR/C/I/ 2014 tanggal 20

Januari 2014 perihal salinan/copy bukti

pembayaraan IIUPHH melalui BANK MANDIRI

sebesar Rp. 5.593.387.500 dan Rp. 241.312.500,

sesuai dengan SPP-IIUPHH.

Dilakukan verifikasi namun tidak dapat diterapkan

(Not Applicable) untuk verifier 1.1.1c karena di areal

IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur tidak

ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan

IUPHHK. (N/A)

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki rencana

penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan

Rencana Kerja Tahunan

(RKT/Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK

dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang

dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti



keberadaannya di lapangan.

Peta blok/petak tebangan disahkan (self approval),

posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

2.2. Adanya Rencana Kerja yang

sah


Pengelolaan mempunyai

rencana kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi Seperti telah diuraikan pada verifier 2.1.1.a, PT

Hanurata Unit Kalimantan Timur telah mempunyai

RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB

Periode tahun 2014-2020 yang disahkan melalui

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.21/BUHA-2/2014.

Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa

IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Kalimantan Timur

adalah pemegang izin usaha pemanfaatan kayu atas

hutan alam. Oleh karena itu verifier 2.2.1.b ini tidak

relevan untuk diterapkan sebagai alat verifikasi (Not

Applicable).


Pengelolaan menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari

Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri primer

hasil hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik dan

dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang

dipanen/dimanfaatkan telah di–

LHP-kan

Memenuhi Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh

petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai

dengan buku ukur kayu. Nomor batang di LHP dapat

ditemukan di lapangan.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara

serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai

ketentuan.

Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di

LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan

sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai

dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil

hutan terkait

3.1.3. Pembuktian asal usul

kayu bulat (KB) dari Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

IUPHHKHA/ IUPHHK-

HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Memenuhi Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah

sesuai dengan dokumen.

Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/

penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.


Pengelolaan mampu

membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap

dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).




Pengelolaan telah melunasi

kewajiban pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu


Pengelolaan menunjukkan bukti

pelunasan Dana Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan.

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan

sesuai dengan dokumen SPP.

Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau


Pengelolaan yang mengirim

kayu bulat antar pulau memiliki

pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT).

Memenuhi PT. Hanurata telah memiliki dokumen Pengakuan

Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar

(PKAPT) berdasarkan Surat nomor

420/UPP/PKAPT/perpanjangan-2/4/2013 perihal

Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

(PKAPT) PT. Hanurata Nomor 09.05.1.00076 masa

berlaku 27 April 2018.

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat

yang menggunakan kapal harus

kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang

sah

Memenuhi Tugboat dan tongkang yang digunakan oleh PT

Hanurata Unit Kalimantan Timur untuk mengangkut

kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum

dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal

tersebut berbendera Indonesia berdasarkan dari

dokumen Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang.

3.4 Pemenuhan penggunaan

tanda V-Legal

3.4.1. Implementasi Tanda V-

Legal

Memenuhi Hasil verifikasi di lapangan PT Hanurata Unit

Kalimantan Timur telah menggunakan tanda V-Legal

sesuai dengan Perjanjian Kerjasama PT Equality

Indonesia dengan PT Hanurata tentang Sublisensi

Penggunaan Tanda V-Legal Nonor 020/EQ-VLH-

PHPL/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.


Pengelolaan telah memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &

melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen

lingkungan tersebut


Pengelolaan telah memiliki

dokumen AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi

seluruh areal kerjanya

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk

seluruh areal kerja dan telah disahkan. Proses

penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai

ketentuan yang berlaku


Pengelolaan memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan RPL yang

Memenuhi Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen

lingkungan yang telah disahkan.



menunjukkan penerapan

tindakan untuk mengatasi

dampak lingkungan dan

menyediakan manfaat sosial

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak

penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman K3 (beserta surat

penunjukannya).

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan

berfungsi baik.

Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja

secara lengkap dan upaya menekan tingkat

kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat

bagi pekerja

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja. .

5.2.2. Adanya Kesepakatan

Kerja Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di bawah

umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 ... Penilikan PHPL... · Lampiran Surat No. 260/EQ.S/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Documents