Lampiran Surat No : 269/EQ.S/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Kedua , sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi : PT EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 Telp. : +62251 7550722 Fax. : +62251 7550724 Email : [email protected]Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Kedua Terhadap : II. Nama Pemegang Hak Pengelolaan : PERUM PERHUTANI Dasar Hukum : PP No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Luas : ± 2.447.827,71 Ha Lokasi : PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 8 – 11 Jln. Gatot Subroto – Jakarta Pusat Jumlah KPH : 57 KPH III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 28 April 2015 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT LK PERUM PERHUTANI DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NOMOR 052.1/EQC-VLK/V/2014 MENJADI 052.2/EQC- VLK/V/2015 YANG BERLAKU SAMPAI 23 MEI 2016. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Mei 2015 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan
24
Embed
Lampiran Surat No : 269/EQ.S/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 ... Penilikan VLK/Pengumuman... · lampiran surat no : 269/eq.s/v/2015, tanggal 19 mei 2015 pengumuman hasil penilikan kedua
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Lampiran Surat No : 269/EQ.S/V/2015, tanggal 19 Mei 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PERUM PERHUTANI
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Tahun Kedua , sebagai berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA
: LV-LK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI )
PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN DASAR HUKUM PENGELOLAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010
LUAS ± 2.447.827,71 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah
diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilikan pada PERUM PERHUTANI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 047.1/EQI-F090 tanggal 9 Mei 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor : 046.1/EQI-F037 tanggal 9 Mei 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 030.1/EQI-F039 tanggal 12 Mei 2015 dan pernyataan
pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 063.2/EQI-F077 tanggal 12 Mei 2015
menunjukkan PERUM PERHUTANI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014,
PERUM PERHUTANI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 014/EQI-
KEP.Cert/Rev-Hut/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda
V-Legal;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17
Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-
VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu
(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SP/DIR/2015 Tanggal 14 April 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA
TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN, DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 , LUAS ± 2.447.827,71 HEKTAR.
PERTAMA : PERUM PERHUTANI (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
052.1/EQC-VLK/V/2014 menjadi Nomor 052.2/EQC-VLK/V/2015 yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan nomor
lampiran S-LK sebagai berikut :
No. Nama Luas (Ha) Nomor Lampiran S-LK
1 BALAPULANG 29.790,29 052.2-01/EQC-VLK/V/2015
2 BANYUMAS BARAT 55.562,98 052.2-02/EQC-VLK/V/2015
3 BANYUMAS TIMUR 46.451,96 052.2-03/EQC-VLK/V/2015
4 BLORA 15.104,99 052.2-04/EQC-VLK/V/2015
5 CEPU 33.017,29 052.2-05/EQC-VLK/V/2015
6 GUNDIH 30.049,42 052.2-06/EQC-VLK/V/2015
7 KEBONHARJO 17.739,10 052.2-07/EQC-VLK/V/2015
8 KEDU SELATAN 44.659,81 052.2-08/EQC-VLK/V/2015
9 KEDU UTARA 36.343,39 052.2-09/EQC-VLK/V/2015
10 KENDAL 20.300,58 052.2-10/EQC-VLK/V/2015
11 MANTINGAN 16.751,92 052.2-11/EQC-VLK/V/2015
12 PATI 39.033,04 052.2-12/EQC-VLK/V/2015
13 PEKALONGAN BARAT 40.743,76 052.2-13/EQC-VLK/V/2015
14 PEKALONGAN TIMUR 52.793,67 052.2-14/EQC-VLK/V/2015
15 PEMALANG 24.392,67 052.2-15/EQC-VLK/V/2015
16 PURWODADI 19.636,50 052.2-16/EQC-VLK/V/2015
17 RANDUBLATUNG 32.438,72 052.2-17/EQC-VLK/V/2015
18 SEMARANG 29.119,40 052.2-18/EQC-VLK/V/2015
19 SURAKARTA 33.150,00 052.2-19/EQC-VLK/V/2015
20 TELAWA 18.667,30 052.2-20/EQC-VLK/V/2015
21 BANYUWANGI BARAT 42.707,16 052.2-21/EQC-VLK/V/2015
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
No. Nama Luas (Ha) Nomor Lampiran S-LK
22 BANYUWANGI SELATAN 45.376,80 052.2-22/EQC-VLK/V/2015
23 BANYUWANGI UTARA 56.118,98 052.2-23/EQC-VLK/V/2015
24 BLITAR 57.327,80 052.2-24/EQC-VLK/V/2015
25 BOJONEGORO 50.144,00 052.2-25/EQC-VLK/V/2015
26 BONDOWOSO 88.870,35 052.2-26/EQC-VLK/V/2015
27 JATIROGO 18.763,20 052.2-27/EQC-VLK/V/2015
28 JEMBER 71.525,14 052.2-28/EQC-VLK/V/2015
29 JOMBANG 37.348,00 052.2-29/EQC-VLK/V/2015
30 KEDIRI 117.332,10 052.2-30/EQC-VLK/V/2015
31 LAWU Ds 52.256,40 052.2-31/EQC-VLK/V/2015
32 MADIUN 31.219,70 052.2-32/EQC-VLK/V/2015
33 MADURA 47.121,20 052.2-33/EQC-VLK/V/2015
34 MALANG 90.360,80 052.2-34/EQC-VLK/V/2015
35 MOJOKERTO 31.922,60 052.2-35/EQC-VLK/V/2015
36 NGANJUK 21.273,10 052.2-36/EQC-VLK/V/2015
37 NGAWI 45.909,70 052.2-37/EQC-VLK/V/2015
38 PADANGAN 27.833,60 052.2-38/EQC-VLK/V/2015
39 PARENGAN 17.633,30 052.2-39/EQC-VLK/V/2015
40 PASURUAN 31.988,50 052.2-40/EQC-VLK/V/2015
41 PROBOLINGGO 84.264,80 052.2-41/EQC-VLK/V/2015
42 SARADAN 37.936,60 052.2-42/EQC-VLK/V/2015
43 TUBAN 28.602,50 052.2-43/EQC-VLK/V/2015
44 BANDUNG SELATAN 55.446,75 052.2-44/EQC-VLK/V/2015
45 BANDUNG UTARA 20.560,36 052.2-45/EQC-VLK/V/2015
46 BANTEN 81.514,16 052.2-46/EQC-VLK/V/2015
47 BOGOR 47.991,04 052.2-47/EQC-VLK/V/2015
48 CIAMIS 29.857,12 052.2-48/EQC-VLK/V/2015
49 CIANJUR 70.064,40 052.2-49/EQC-VLK/V/2015
50 GARUT 81.534,39 052.2-50/EQC-VLK/V/2015
51 INDRAMAYU 40.701,05 052.2-51/EQC-VLK/V/2015
52 KUNINGAN 29.684,35 052.2-52/EQC-VLK/V/2015
53 MAJALENGKA 20.396,78 052.2-53/EQC-VLK/V/2015
54 PURWAKARTA 60.555,39 052.2-54/EQC-VLK/V/2015
55 SUKABUMI 58.495,53 052.2-55/EQC-VLK/V/2015
56 SUMEDANG 37.579,45 052.2-56/EQC-VLK/V/2015
57 TASIKMALAYA 43.863,83 052.2-57/EQC-VLK/V/2015
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan
tanggal 23 Mei 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan
standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan
promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Layanan Sistem yang diterbitkan. KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V
Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V -
Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan (dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin), perubahan
struktur atau manajemen dan atau kepemilikan Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
(surveillance), verifikasi ulang (resertifikasi) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan
kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan
oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang
dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan
ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau
izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Mei 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PERUM PERHUTANI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 17
(1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciateur, Sukaraja - Bogor 16710