Lampiran Surat No : 253/EQ.S/IV/2015, tanggal 30 April ... kegiatan untuk periode bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Bumi

Lampiran Surat No : 253/EQ.S/IV/2015, tanggal 30 April 2015

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN – PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai

berikut :

I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi

: PT EQUALITY INDONESIA

: LV-LK-006-IDN

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

II. Nama IUPHHK-HA : PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA

No. SK IUPHHK-HA : SK.604/Kpts-II/1997 Tanggal 18 September 1997

Luas : ± 56.000 Hektar

Lokasi : Kabupaten Musi Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific Jl. Letjen S. Parman Kav 62-63 Jakarta Barat.

Kantor Cabang : Jl. Residen Abdul Rozak No. 99 Palembang.

III. Waktu Pelaksanaan : 8 s.d. 10 April 2015

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA P T B U M I P R A T A M A U S A H A J A Y A P R O V I N S I S U M A T E R A S E L A T A N B E R H A K M E N D A P A T S E R T I F I K A T L E G A L I T A S K A Y U ( S - L K ) N O M O R : 1 1 9 / E Q C -V L K / I V / 2 0 1 5 Y A N G B E R L A K U S A M P A I D E N G A N 2 3 A P R I L 2 0 1 8 .

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 30 April 2015

PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 7

(1) Identitas LV-LK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax : 0251-7550724

E-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)

Ir. E. Gangga Permana S.Hut (Auditor)

Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HA PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA

b. Nomor & Tanggal SK : 604/Kpts-II/1997, Tanggal 18 September 1997

c. Luas dan Lokasi : ± 56.000 Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan.

d. Alamat Kantor

Kantor Pusat

:

Wisma Barito, Tower B, Jl. S. Parman Kav 62-

63, Slipi Jakarta Barat.

Telp. 021- 5306711.

Kantor Cabang : Jl. Residen Abdul Rozak No. 99, Palembang

Telp. 0711- 718165.

e. Pengurus

- Komisaris Utama

- Komisaris

- Direktur Utama

- Direktur

:

:

:

:

Cornel Simbolon

Agusnang

Yazirwan Uyun

Hardjono Arisman

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 7

(3)Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal 08 April 2015

Ruang Pertemuan Desa

Mangangsang Kab Musi

Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan

Konsultasi publik dihadiri oleh Kepala Desa

Mangangsang, Kepala Dusun, BPD Desa

Mangangsang dan Tokoh Masyarakat.

Konsultasi publik bertujuan untuk meminta

masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja

PT Bumi Pratama Usaha Jaya

Pertemuan

Pembukaan

Tanggal 08 April 2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Bumi

Pratama Usaha Jaya

Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan

tujuan dan ruang lingkup penilaian,

menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian,

menyampaikan metodologi dan prosedur

penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada

Manajemen PT Bumi Pratama Usaha Jaya

tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta

pertemuan penutupan

Pertemuan pembukaan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Tanggal 08 s/d 10 April

2015

Verifikasi kegiatan untuk periode bulan April

2014 sampai dengan Maret 2015

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan

dokumen PT Bumi Pratama Usaha Jaya dan

menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-

BPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan Tanggal 10 April 2015 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Manajemen PT Bumi Pratama Usaha Jaya atas

bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.

Menyampaikan Daftar Periksa

Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/

observasi.

Membacakan atau memperlihatkan laporan

ringkasan ketidaksesuaian/ observasi

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan

Keputusan

Tanggal 24 April 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen

penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa

penilaian dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

dan mengambil keputusan apakah PT Bumi

Pratama Usaha Jaya layak mendapatkan S-LK

atau tidak.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 7

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha

(SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang

Hak Pengelolaan).

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK

serta kesesuaian kawasan dipenuhi

seluruhnya. Dalam penataan ruang

pengelolaan hutannya, PT BPUJ juga telah

mengakomodir setiap perubahan fungsi

hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk

Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi Auditee dapat menunjukan Surat Perintah

Pembayaran (SPP) dan Bukti Setor yang

menunjukan pemenuhan kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Alam / IIUPHHK-HA,

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika ada)

Memenuhi Terdapat izin diluar sektor kehutanan di

dalam areal IUPHHK-HA PT BPUJ, namun

hampir seluruhnya terletak pada kawasan

dengan fungsi APL, dan pihak auditee telah

memiliki data/informasi penggunaan

kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

tersebut.

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang, meliputi :

1) Dokumen RKUPHHK/RPKH

&lampirannya yang disusun

berdasarkan IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruisingdan/atau

Canhut.

2) Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang atau yang disahkan

secara self approval.

3) Peta rencana penataan areal

kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut.

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen

RKUPHHK-HA dan RKT UPHHK-HA PT BPUJ

beserta lampirannya sudah dipenuhi

seluruhnya.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan Kerja dan bukti

implementasinya di lapangan

Memenuhi Terdapat Peta Rencana Penataan Areal yang

Tidak Boleh Ditebang (Kawasan

Lindung/Buffer Zone) dan Tanda-tanda

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Batasnya dapat dilihat cukup jelas di

lapangan.

c. Penandaan lokasi bloktebangan/blok

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi Peta RKT telah disahkan dan ditandatangan

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan, Blok RKT dilapangan

ditandai dengan Plang Nama Blok RKT dan

Patok Petak

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam proses)

dengan lampiran- lampirannya

Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen

RKUPHHK-HA beserta Revisi RKUPHHK-HA PT

BPUJ untuk selama jangka 10 tahun (Periode

Tahun 2014 s/d 2023) telah dipenuhi

b. Kesesuaian lokasi dan volume

pemanfaatankayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan yang diizinkan

untuk pembangunan hutan tanaman

industri.

Not

Applicable

(NA)

Sejak tahun 1997 sampai dengan saat

penilaian (2015), PT BPUJ melakukan

operasional di lapangan efektif hanya + 3

tahun (2009 – 2011). Kegiatan yang

dilakukan adalah kegiatan penyiapan lahan

dan penanaman pada areal dengan sistem

silvikultur THPB, yang kondisi lahannya

sudah berupa areal tidak berhutan (alang-

alang). Sejak tahun 2011, PT BPUJ tidak

melakukan kegiatan operasional di lapangan

kecualai pemeliharaan tanaman realisasi

tanaman 2010 dan 2011.

Tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam

pada areal penyiapan lahan yang diizinkan

dalam pembangunan hutan tanaman yang

dikelola dengan sistem THPB. Dengan

demikian verifier ini terkategori “tidak dapat

diterapkan (Not Applicable/NA).

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil

hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang

ditebang/dipanen atau yang dipanen/

dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi pada periode RKT

tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.1.1.1 Tidak

dapat diterapkan (Not Applicable)

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar

areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

(kegiatan produksi dan pengangkutan) pada

periode RKT tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.1.2 Tidak dapat

diterapkan (Not Applicable)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA

a. PUHH/barcode pada kayu dari

pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak

balak.

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi pada periode RKT

tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.1.3.a Tidak

dapat diterapkan (Not Applicable)

b. Identitas kayu diterapkan secara

konsisten oleh pemegang izin.

Not

applicable Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a

verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not

Applicable. (NA)

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

mampu membuktikan adanya catatan

angkutan kayu ke luar TPK

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi dan pemasaran hasil

hutan pada periode RKT tahun 2014 dan

tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.1.4 Tidak dapat

diterapkan (Not Applicable)

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait

dengan kayu

3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau

Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH

telah diterbitkan.

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi pada periode RKT

tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.2.1.a Tidak

dapat diterapkan (Not Applicable)

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi pada periode RKT

tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.2.1.a Tidak

dapat diterapkan (Not Applicable)

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas

kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan operasioanal lapangan

atau kegiatan produksi pada periode RKT

tahun 2014 dan tahun 2015.

Dengan demikian Verifier 3.2.1.a Tidak

dapat diterapkan (Not Applicable)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

yang mengirim kayu bulat antar pulau

memiliki pengakuan sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) tidak

melakukan perdagangan kayu antar pulau

Dengan demikian Verifier 3.3.1. Tidak dapat

diterapkan (Not Applicable)

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang

menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin

yang sah

Not

applicable

Pada saat dilakukan verifikasi PT Bumi

Pratama Usaha Jaya (PT BPUJ) belum

melakukan kegiatan pengangkutan kayu.

Dengan demikian Verifier 3.3.2. Tidak dapat

diterapkan (Not Applicable)

Verifier 3.4.1:

Implementasi Tanda V-Legal

Not

applicable Hasil verifikasi di lapangan auditee belum

menggunakan tanda V-Legal pada bontos

kayu bulat yang dikirim atau di jual ke

Industri dikarenakan auditee belum

melakukan penebangan atau produksi.

Dengan demikian Verifier 3.4.1. Tidak dapat

diterapkan (Not Applicable)

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan

kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/

UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL

yang telah disahkan sesuai peraturan

yang berlaku meliputi seluruh areal

kerjanya

Memenuhi Tersedia dokumen AMDAL untuk seluruh

areal kerja IUPHHK-HA PT BPUJ yaitu :

- Laporan Utama AMDAL

- Ringkasan Eksekutif AMDAL

- Lampiran AMDAL HPH PT BPUJ

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

telah disahkan atau disetujui oleh Komisi

Pusat AMDAL Dephut nomor 155/DJ-VI/

AMDAL/1996 tanggal 5 Agustus 1996.

Dokumen AMDAL disusun oleh PT BPUJ

bekerjasama dengan PT Selaras Rona

Consultant, proses penyusunan dokumen

telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu

dengan merujuk pada Surat Keputusan

Direktorat Jenderal PHPA/Ketua Komisi

Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor

219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL HPH PT

BPUJ di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan, disusun mengacu pada

dokumen AMDAL yang telah disahkan atau

disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut

nomor 155/DJ-VI/ AMDAL/1996 tanggal 5

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Agustus 1996.

Verifier b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan dampak

penting aspek fisik-kimia, biologi dan

sosial

Memenuhi Tersedia dokumen laporan pelaksanaan RKL

dan RPL Semester I (Januari - Juni 2014) dan

Semester II (Juli - Desember 2014) sesuai

dengan RKL dan RPL.

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan surat

keputusan Direksi PT BPUJ No. 043/BPUJ-

DIR/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang

penunjukan penanggungjawab implementasi

keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 di IUPHHK-HA PT BPUJ

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia Laporan Triwulan dan Semester

P2K3L Penerapan Sistem Manajemen K3,

tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil).

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier : Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Tersedia pernyataan Direksi IUPHHK-HA PT

BPUJ tentang Kebijakan Ketenaga- kerjaan,

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi Tersedia PP PT Barito Pasific Tbk periode

2012 - 2014 yang mengatur hak-hak pekerja,

PP tersebut telah didaftarkan ke Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI

Jakarta dan telah disahkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan

Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor

2040/2012 tentang Pengesahan PP.

Tersedia PP PT Barito Pasific Tbk, periode

2014 - 2016 telah mendapat pengesahan

sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1523/2014.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Berdasarkan dokumen daftar Karyawan

IUPHHK-HA PT BPUJ, tanggal 23 Desember

2014, dan hasil wawancara (uji petik)

dengan karyawan yaitu Staf SDM, Security

dan Juru Masak tanggal 09 April 2015 bahwa

tidak terdapat pekerja yang masih dibawah

umur.