LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN BPD I. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN BPD A. Kerangka Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD Kerangka Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD terdiri dari: 1. Penggunaan lambang negara dan lambang daerah; 2. Penamaan/Judul; 3. Pembukaan; 4. Batang Tubuh; 5. Penutup; 6. Penjelasan (bila diperlukan, hanya untuk Peraturan Desa); dan 7. Lampiran (bila diperlukan). 1. Penggunaan Lambang Negara dan Lambang Daerah 1.1. Penggunaan Lambang Negara a. Setiap Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat dengan menggunakan lambang negara. b. Lambang negara dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa berupa lambang Burung Garuda. c. Dibawah lambang Burung Garuda ditulis jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan nama Daerah. d. Penulisan jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan nama Daerah ditulis dengan huruf kapital. 1) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:
44
Embed
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3 TAHUN … · memuat uraia n singkat mengenai pokok -pokok pikiran yang menjadi latar belakang, perimbangan, landasan yuridis, sosiologis,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI DESA
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DI DESA,
KEPUTUSAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN BPD
I. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,
DAN KEPUTUSAN BPD
A. Kerangka Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD
Kerangka Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD terdiri dari:
1. Penggunaan lambang negara dan lambang daerah;
2. Penamaan/Judul;
3. Pembukaan;
4. Batang Tubuh;
5. Penutup;
6. Penjelasan (bila diperlukan, hanya untuk Peraturan Desa); dan
7. Lampiran (bila diperlukan).
1. Penggunaan Lambang Negara dan Lambang Daerah
1.1. Penggunaan Lambang Negara
a. Setiap Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat
dengan menggunakan lambang negara.
b. Lambang negara dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala
Desa berupa lambang Burung Garuda.
c. Dibawah lambang Burung Garuda ditulis jabatan pembentuk
Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa dan nama Daerah.
d. Penulisan jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan
Kepala Desa dan nama Daerah ditulis dengan huruf kapital.
1) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa:
KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KABUPATEN SLEMAN
2) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Bersama
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa:
KABUPATEN SLEMAN
1.2. Penggunaan Lambang Daerah
a. Setiap Keputusan BPD dibuat dengan menggunakan
lambang Daerah.
b. Lambang Daerah dalam Keputusan BPD diletakkan di
samping kiri.
c. Di samping kanan Lambang Daerah ditulis nama lembaga
dengan huruf kapital disertai dengan alamat.
Contoh penggunaan lambang daerah dalam Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGADIAlamat: Jl. Magelang KM 7,2 Sendangadi, Mlati, Sleman
2. Penamaan/Judul
a. Setiap Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD mempunyai penamaan/judul.
b. Penamaan/judul Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,dan
Keputusan BPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun dan peraturan/keputusan yang dibuat.
c. Nama Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KABUPATEN SLEMAN
2) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Bersama
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa:
KABUPATEN SLEMAN
1.2. Penggunaan Lambang Daerah
a. Setiap Keputusan BPD dibuat dengan menggunakan
lambang Daerah.
b. Lambang Daerah dalam Keputusan BPD diletakkan di
samping kiri.
c. Di samping kanan Lambang Daerah ditulis nama lembaga
dengan huruf kapital disertai dengan alamat.
Contoh penggunaan lambang daerah dalam Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGADIAlamat: Jl. Magelang KM 7,2 Sendangadi, Mlati, Sleman
2. Penamaan/Judul
a. Setiap Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD mempunyai penamaan/judul.
b. Penamaan/judul Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,dan
Keputusan BPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun dan peraturan/keputusan yang dibuat.
c. Nama Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KABUPATEN SLEMAN
2) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Bersama
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa:
KABUPATEN SLEMAN
1.2. Penggunaan Lambang Daerah
a. Setiap Keputusan BPD dibuat dengan menggunakan
lambang Daerah.
b. Lambang Daerah dalam Keputusan BPD diletakkan di
samping kiri.
c. Di samping kanan Lambang Daerah ditulis nama lembaga
dengan huruf kapital disertai dengan alamat.
Contoh penggunaan lambang daerah dalam Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGADIAlamat: Jl. Magelang KM 7,2 Sendangadi, Mlati, Sleman
2. Penamaan/Judul
a. Setiap Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD mempunyai penamaan/judul.
b. Penamaan/judul Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,dan
Keputusan BPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun dan peraturan/keputusan yang dibuat.
c. Nama Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
KEPALA DESA SENDANGAGUNG
KABUPATEN SLEMAN
2) Contoh penggunaan lambang negara untuk Peraturan Bersama
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa:
KABUPATEN SLEMAN
1.2. Penggunaan Lambang Daerah
a. Setiap Keputusan BPD dibuat dengan menggunakan
lambang Daerah.
b. Lambang Daerah dalam Keputusan BPD diletakkan di
samping kiri.
c. Di samping kanan Lambang Daerah ditulis nama lembaga
dengan huruf kapital disertai dengan alamat.
Contoh penggunaan lambang daerah dalam Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGADIAlamat: Jl. Magelang KM 7,2 Sendangadi, Mlati, Sleman
2. Penamaan/Judul
a. Setiap Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD mempunyai penamaan/judul.
b. Penamaan/judul Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,dan
Keputusan BPD memuat keterangan mengenai jenis, nomor,
tahun dan peraturan/keputusan yang dibuat.
c. Nama Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan
BPD dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh penulisan penamaan/judul:
1) Peraturan Desa
PERATURAN DESA SUMBERRAHAYU
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
2) Peraturan Bersama Kepala Desa
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA AMBARKETAWANG
DAN KEPALA DESA BALECATUR
NOMOR 12 TAHUN 2016
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN OBJEK WISATA DESA
3) Peraturan Kepala Desa
PERATURAN KEPALA DESA TLOGOADI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP PERANGKAT DESA
4) Keputusan Kepala Desa
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
5) Keputusan BPD
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MARGOKATON
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB SIDANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
3. Pembukaan
Pembukaan pada Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa, dan
Keputusan BPD terdiri dari:
a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” (tidak digunakan
dalam Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD);
b. Jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,
Keputusan BPD;
c. Konsideran: “Menimbang”;
d. Dasar hukum: “Mengingat”;
e. Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan
Desa dan Kepala Desa” (tidak digunakan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala
Desa, dan Keputusan BPD);
f. Memutuskan; dan
g. Menetapkan.
a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” harus ditulis
dalam Peraturan di Desa, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital,
ditulis dalam satu baris dan tidak diakhiri dengan tanda baca, dan
diletakkan di tengah margin.
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b. Jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,
dan Keputusan BPD.
Jabatan pembentuk Peraturan di Desa, Keputusan Kepala Desa,
dan Keputusan BPD ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma (,).
Contoh jabatan pembentuk Peraturan di Desa dan Keputusan
Kepala Desa:
KEPALA DESA PANDOWOHARJO,
Contoh jabatan pembentuk Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINOMARTANI,
c. Konsideran
1) Konsideran harus diawali dengan kata “Menimbang” yang
memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang
menjadi latar belakang, perimbangan, landasan yuridis,
sosiologis, dan filosofis dibentuknya Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.
2) Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka
tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dan tiap-tiap
pokok pikiran diawali dengan huruf a, huruf b, huruf c dan
seterusnya dan diawali dengan huruf kecil serta diakhiri
dengan tanda titik koma (;).
Contoh:
Menimbang : a. …………………………………………….;
b. …………………………………………….;
c. …………………………………………….;
d. Dasar Hukum
1) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus
memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada
bagian ini memuat pula jika ada peraturan perundang-
undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan di
Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD atau yang
mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur
atau dalam penetapan.
2) Dasar hukum dibagi 2 (dua) yaitu:
a) landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan di Desa,
Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD; dan
b) landasan yuridis materi yang diatur.
3) Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai dasar hukum adalah
jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya
lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
Catatan: Keputusan yang bersifat penetapan, instruksi dan
surat edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar
hukum karena tidak termasuk jenis peraturan
perundang-undangan.
4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila
peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya
maka dituliskan berdasarkan urutan dalam pembentukannya,
atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut
dibentuk pada tahun yang sama maka ditulis berdasarkan
nomor peraturan perundang-undangan tersebut.
5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan
Lembaran Daerah (jika ada), kecuali untuk Keputusan Kepala
Desa dan Keputusan BPD.
6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-
undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab
1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik
koma (;).
a) Contoh untuk Peraturan di Desa:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
b) Contoh untuk Keputusan Kepala Desa dan Keputusan
BPD:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;
e. Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan
Desa dan Kepala Desa” (hanya untuk Peraturan Desa)
Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan
Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus
dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya
dilakukan sebagai berikut:
1) ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2) kata “Dengan Kesepakatan Bersama” hanya huruf awal kata
ditulis huruf kapital;
3) kata “dan” semua ditulis dengan huruf kecil;
4) kata “Badan Permusyawaratan Desa” dan “Kepala Desa”
seluruhnya ditulis huruf kapital.
Contoh:
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CATURTUNGGAL
dan
KEPALA DESA CATURTUNGGAL
f. Memutuskan
Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata “MEMUTUSKAN”
di tengah margin.
g. Menetapkan
1) Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata
“MEMUTUSKAN” yang disejajarkan ke bawah dengan kata
“Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan”
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik
dua (:). Cara penulisannya untuk Peraturan di Desa adalah:
a) menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
b) nama tersebut didahului dengan jenis peraturan yang
bersangkutan; dan
c) nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
1) Contoh Jenis Peraturan Desa:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA SARDONOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016.
2) Contoh Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA SARDONOHARJO DAN
KEPALA DESA SARIHARJO TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DESA.
3) Contoh Jenis Peraturan Kepala Desa:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA
SARIHARJO TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULI
PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK
BELANJA PEGAWAI YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN OPERASIONAL
PERKANTORAN.
2) Sedangkan penulisannya dalam Keputusan Kepala Desa dan
Keputusan BPD, setelah kata “Menetapkan” diakhiri tanda
baca titik dua (:) dan langsung diikuti dengan isi Keputusan
dalam bentuk diktum-diktum, dengan kata “KESATU”,
“KEDUA”, dan seterusnya dan ditulis dengan huruf kapital
seperti contoh berikut:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
DST :
3) Contoh pembukaan Peraturan di Desa:
a) pembukaan Peraturan Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRIDADI,
Menimbang : a. bahwa …………………………………………;
b. bahwa …………………………………………;
c. bahwa ……………………………………. dst;
Mengingat : 1. ………………………..……….………………..;
2. …………………..…………….…………………
3. ……………………………………………….dst;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA TRIDADI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
b) pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRIDADI DAN KEPALA DESA TRIHARJO,
Menimbang : a. bahwa …………………………………..……;
b. bahwa ………………………..………………;
c. bahwa ………………………….………. dst;
Mengingat : 1. ………………….……………………………..;
2. …………………………………………………;
3. …………………………………………….dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN
WISATA DESA.
c) pembukaan Peraturan Kepala Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRIDADI,
Menimbang : a. bahwa ………………..……………………;
b. bahwa ………………………………..……;
c. bahwa ………………………….……. dst;
Mengingat : a. ……….………………..……………………;
b. ……….………………………………..……;
c. ………..………………………….……. dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA.
d) Contoh pembukaan Keputusan Kepala Desa:
KEPALA DESA TRIDADI,
Menimbang : a. bahwa ………………………………………;
b. bahwa ………………………………………;
c. bahwa …………………………………. dst;
Mengingat : 1. ………………………………………………..;
2. ………………………………………………..;
3. ………………………………..…...…….dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
e) Contoh pembukaan Keputusan BPD:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DONOKERTO,
Menimbang : a. bahwa ………………………………………;
b. bahwa ………………………………………;
c. bahwa …………………………………. dst;
Mengingat : 1. ………………………………………………..;
2. ………………………………………………..;
3. ………………………………..…...…….dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
4. Batang Tubuh
a. Batang Tubuh Peraturan di Desa
1) Batang tubuh Peraturan di Desa memuat materi yang
dirumuskan dalam bab dan pasal yang bersifat mengatur.
Batang tubuh Peraturan di Desa memuat:
a) ketentuan umum;
b) materi yang diatur;
c) ketentuan peralihan (bila ada); dan
d) ketentuan penutup.
a) Ketentuan umum
(1) Ketentuan umum diletakkan dalam Bab kesatu atau
dalam pasal pertama jika tidak ada pengelompokan
dalam bab.
(2) Ketentuan umum berisi:
(a) batasan dari pengertian;
(b) singkatan atau akronim yang digunakan dalam
Peraturan di Desa;
(c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi
pasal-pasal berikutnya.
(3) Jika ketentuan umum beirisi lebih dari satu hal, maka
setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau
akronim dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda
baca titik (.).
(4) Frasa pembuka dalam ketentuan umum berbunyi: Dalam
Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala
Desa/Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:.