Lampiran Keputusan Dirjen TP Subsidi Benih 2016

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016

Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk

besar sangat perlu memantapkan kestabilan pangan

secara berkelanjutan, oleh karenanya perlu melaku-

kan strategi dan upaya-upaya yang konkrit untuk

antisipasi terjadinya gangguan ketahanan pangan

nasional. Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi

semakin sulit untuk dilakukan, oleh karena itu upaya

intensifikasi untuk peningkatan produktivitas pada

masa mendatang semakin penting dan harus lebih

ditingkatkan.

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi

tanaman pangan, benih mempunyai peranan yang

sangat strategis. Ketersediaan dan penggunaan benih

varietas unggul bersertifikat yang memenuhi aspek

kualitas dan kuantitas dibarengi dengan aplikasi

teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap

produktivitas, produksi dan mutu hasil produk

tanaman pangan. Untuk dapat mencapai hasil

sebagaimana yang diharapkan tersebut, salah satu

faktor yang berpengaruh adalah ketersediaan benih

varietas unggul bersertifikat serta penggunaannya

secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha

taninya.

Dalam rangka menyediakan benih varietas unggul

bersertifikat dan meringankan beban petani membeli

benih tanaman pangan, Pemerintah mengalokasikan



subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida,

dan benih kedelai.

Berdasarkan hal tersebut, agar pemberian subsidi

benih dapat dilaksanakan dengan baik serta

penjualan dan penyaluran benih bersubsidi dapat

diawasi sesuai dengan mekanisme, prosedur dan

ketentuan yang berlaku, maka perlu diterbitkan

“Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran

2016”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran

2016 dimaksudkan sebagai dasar dalam

pelaksanaan subsidi benih Tahun Anggaran 2016.

2. Tujuan

a. Menyediakan benih varietas unggul bersertifikat

padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan

mutu yang terjamin untuk memenuhi

kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan

budidaya tanaman pangan.

b. Membantu petani agar dapat membeli benih

dengan harga terjangkau.

C. Sasaran

1. Tersedianya benih varietas unggul bersertifikat

padi inbrida, padi hibrida, dan kedelai dengan

mutu yang terjamin untuk memenuhi kebutuhan



benih dalam rangka pelaksanaan budidaya

tanaman pangan.

2. Terbantunya petani untuk membeli benih dengan

harga terjangkau.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun

Anggaran 2016 meliputi perencanaan, penyediaan,

penjualan dan penyaluran, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan subsidi benih.

E. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Harga Benih, yang selanjutnya disebut HB adalah

semua biaya yang timbul, baik secara langsung

maupun tidak langsung dari proses produksi

sampai dengan benih siap jual sampai ke kelompok

tani, termasuk keuntungan dan biaya angkut.

2. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut

HET adalah harga tertinggi benih yang dibeli oleh

petani di tingkat kelompok tani.

3. Subsidi Benih adalah selisih antara Harga Benih

dengan HET yang harus dibayar oleh Pemerintah

atas penjualan benih bersubsidi.

4. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang

telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi.



5. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih

bina yang telah disertifikasi.

6. Benih Bersubsidi adalah benih padi inbrida, padi

hibrida, dan kedelai bersertifikat yang

mendapatkan subsidi bersumber dari dana APBN

dalam proses penyediaan, penjualan dan

penyalurannya oleh produsen benih pelaksana PSO

subsidi benih.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh

kuasa dari Pengguna Anggaran untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang bersangkutan.

9. Produsen Benih Pelaksana PSO Subsidi Benih

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang

memproduksi benih yang ditetapkan sebagai

pelaksana penjualan dan penyaluran benih

bersubsidi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

10. Public Service Obligation (PSO) adalah penugasan

khusus yang diberikan oleh Pemerintah kepada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk

melaksanakan pelayanan umum pada hajat hidup

orang banyak dengan tetap memperhatikan

maksud dan tujuan kegiatan BUMN.



11. Calon Petani Calon Lokasi yang selanjutnya disebut

CPCL adalah calon petani dan calon lokasi yang

akan melaksanakan budidaya tanaman pangan.

Calon petani dimaksud diutamakan petani yang

tidak mendapatkan bantuan benih dari kegiatan

lain yang dibiayai pemerintah.

12. Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi yang

selanjutnya disebut DU-PBB adalah daftar usulan

petani yang akan membeli benih bersubsidi dan

merupakan dokumen turunan dari dokumen CPCL.

13. Dinas adalah dinas pertanian yang membidangi

tanaman pangan pada tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan

Hortikultura, yang selanjutnya disebut UPTD

BPSBTPH adalah institusi yang menangani

pengawasan mutu dan sertifikasi benih di daerah.

F. Indikator Keberhasilan

Terlaksananya penjualan dan penyaluran benih

bersubsidi kepada petani/kelompok tani pelaksana

kegiatan budidaya tanaman pangan yang

mengajukan DU-PBB.



G. Pelaksana PSO Subsidi Benih

Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih Tahun

Anggaran 2016 adalah PT Sang Hyang Seri (Persero)

dan PT Pertani (Persero), sesuai Surat Menteri Badan

Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor

S-916/MBU/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, hal

Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka

Pelaksanaan Subsidi Benih 2016. Apabila ada

produsen benih swasta/penangkar benih yang ingin

ikut serta dalam pelaksanaan subsidi benih, dapat

dimungkinkan dengan di bawah koordinasi PT Sang

Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) selaku

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih.

Pelaksana PSO Subsidi Benih dalam penyediaan benih

agar melibatkan produsen penangkar penerima

kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih dan Desa

Mandiri Benih melalui kerja sama produksi maupun

kerja sama pemasaran.



II. PERENCANAAN, KRITERIA DAN PROSEDUR

PENETAPAN PETANI/KELOMPOK TANI, SERTA

REALOKASI BENIH BERSUBSIDI

A. Perencanaan Kebutuhan

1. Jenis dan jumlah/volume benih bersubsidi

direncanakan berdasarkan anggaran yang tersedia.

2. Alokasi benih bersubsidi Tahun Anggaran 2016

untuk masing-masing jenis benih per provinsi

sebagaimana Tabel 1. Rincian alokasi per provinsi

seperti pada Lampiran 1. Sedangkan alokasi

volume benih per kabupaten/kota per produsen

Pelaksana PSO Subsidi ditetapkan oleh Kepala

Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan benih

bersubsidi bagi petani/kelompok tani alokasi

volume benih dalam 1 (satu) kabupaten dapat

dilayani oleh PT Sang Hyang Seri atau PT Pertani

dengan catatan wilayah kecamatan dan kelompok

tani pembeli benih bersubsidi berbeda.

Tabel 1. Alokasi Benih Bersubsidi TA 2016

VOLUME (kg) LUAS (ha)

1 PADI INBRIDA 97.500.000 3.900.000

2 PADI HIBRIDA 2.250.000 150.000

3 KEDELAI 2.500.000 50.000

102.250.000 4.100.000

ALOKASI SUBSIDINO BENIH

TOTAL



B. Kriteria dan Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih Bersubsidi.

1. Kriteria Petani/Kelompok Tani Pembeli Benih

Bersubsidi

a. Petani/Kelompok tani pembeli benih padi

inbrida, padi hibrida, dan kedelai bersubsidi

diutamakan petani/kelompok tani yang tidak

mendapatkan bantuan benih dari sumber

pendanaan lainnya dari pemerintah (pusat,

provinsi, atau kabupaten/kota).

b. Petani/Kelompok tani pembeli benih bersubsidi

adalah kelompok tani yang sudah

ditetapkan/dikukuhkan oleh instansi

berwenang.

c. Untuk mengoptimalkan/memanfaatkan benih

bersubsidi oleh petani/kelompok tani, apabila

masih tersedia alokasi (pagu) maka

petani/kelompok tani yang telah menerima

bantuan benih dari kegiatan lain dapat membeli

benih bersubsidi.

2. Prosedur Penetapan Petani/Kelompok Tani Pembeli

Benih Bersubsidi

a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

memberitahukan kepada Dinas Pertanian

Provinsi dan produsen benih pelaksana PSO

subsidi benih tentang kegiatan subsidi benih.

Selanjutnya, Dinas Pertanian Provinsi

melakukan sosialisasi kepada Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan unsur terkait di wilayahnya

dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

melakukan sosialisasi dengan unit kerja,



stakeholder dan petugas lapangan terkait di

wilayahnya.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pada saat

pelaksanaan sosialisasi tersebut menyampaikan

alokasi benih bersubsidi serta mekanisme

penjualan/penyaluran benih bersubsidi kepada

kelompok tani.

b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menetapkan

CPCL petani/kelompok tani pembeli benih

bersubsidi yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

c. Kelompok tani menyusun Daftar Usulan

Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB)

berdasarkan CPCL dan ditandatangani oleh

ketua/pengurus kelompok tani serta diverifikasi

dan disetujui oleh petugas lapangan yang

ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota, antara lain Kepala

Cabang Dinas (KCD), Kepala Unit Pelaksana

Teknis Kecamatan (KUPTK) atau petugas

pertanian lainnya. Contoh format surat

penugasan dan DU-PBB seperti pada Lampiran 2

dan 3.

d. DU-PBB dibuat rangkap 3 (tiga), satu berkas

disampaikan oleh kelompok tani kepada

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih

diupayakan paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum waktu tanam agar produsen benih

pelaksana PSO subsidi benih dapat

mempersiapkan benih yang akan dijual dengan

baik. Satu berkas lainnya disampaikan kepada



petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas

pertanian lainnya), dan satu berkas lagi

disimpan oleh kelompok tani.

e. Petugas lapangan (KCD, KUPTK atau petugas

pertanian lainnya) menyampaikan satu berkas

DU-PBB tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan

rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota seperti pada Lampiran 4.

f. Untuk kepentingan administrasi dan

dokumentasi data, seluruh berkas DU-PBB

disimpan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

dan BUMN pelaksana PSO Subsidi Benih.

Sedangkan Rekapitulasi DU-PBB tingkat

Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala

Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat melalui

BUMN sebagai bahan verifikasi dokumen

kegiatan benih bersubsidi.

C. Spesifikasi Teknis

1. Benih Padi Inbrida

a. Varietas unggul yang dilepas Menteri Pertanian.

b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar

(BR/ES) dengan standar mutu sesuai peraturan

yang berlaku.

c. Benih dikemas menggunakan bahan kedap air

dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10

mikrometer, berat/volume benih per kemasan

maksimal 10 kg, serta diberi tanda tulisan

BENIH BERSUBSIDI TAHUN 2016.



d. Jumlah benih bersubsidi yang dapat dibeli

maksimal 25 kg/ha.

e. Benih diterima petani minimal 1 bulan sebelum

masa kadaluarsa label.

2. Benih Padi Hibrida


b. Benih bersertifikat kelas Benih Sebar (BR/ES)

dengan standar mutu sesuai peraturan yang

berlaku.







maksimal 15 kg/ha.



3. Benih Kedelai


b. Benih bersertifikat minimal kelas Benih Sebar 4

(BR 4) dengan standar mutu sesuai peraturan

yang berlaku.









maksimal 50 kg/ha.



D. Realokasi Benih Bersubsidi

Apabila terjadi perubahan volume antar provinsi

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman

Pangan. Realokasi antar kabupaten/kota

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman

Pangan.



III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI BENIH DAN

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Harga benih (HB), subsidi benih dan harga eceran

tertinggi (HET) benih bersubsidi sesuai Keputusan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

68/Kpts/TP.030/1/2016 tentang Harga Benih, Subsidi

Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komodi-

tas Padi Inbrida, Padi Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan

Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang

dibeli oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar

Rp. 2.500,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 4.100,-/kg,

dan kedelai sebesar Rp. 3.100,-/kg (kelas Benih

Sebar/BR), Rp. 2.500,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1,

kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar 3/BR3, dan

kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi kelompok

tani.



IV. PENYEDIAAN, PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI

A. Penyediaan

Benih bersubsidi disediakan oleh produsen benih

pelaksana PSO subsidi benih. Benih bersubsidi

tersebut dapat berasal dari areal penangkaran milik

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih, areal

penangkaran kerjasama produksi atau kerjasama

pemasaran dengan produsen benih lainnya.

B. Penjualan dan Penyaluran

Mekanisme pelaksanaan penjualan dan penyaluran

benih bersubsidi dengan pola tertutup, yaitu

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih akan

menjual dan menyalurkan benih bersubsidi sampai

ke lokasi kelompok tani.

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

1. DU-PBB yang sudah diverifikasi dan disetujui oleh

petugas yang ditugaskan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota (KCD atau KUPTK atau petugas

pertanian lainnya) sesuai Lampiran 3, diajukan ke

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih

untuk segera menjual dan menyalurkan benih

bersubsidi kepada kelompok tani pembuat DU-PBB

dimaksud. Tembusan DU-PBB dikirim ke Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk dibuat

rekapitulasinya di tingkat kabupaten/kota.

Rekapitulasi DU-PBB tingkat Kabupaten/Kota



disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian

Provinsi dan Pusat melalui BUMN.

2. Kelompok tani membeli benih bersubsidi kepada

produsen benih pelaksana PSO subsidi benih.

Tanda bukti pembelian benih bersubsidi tersebut

berupa faktur penjualan yang ditandatangani dan

diberi stempel atau cap oleh petugas produsen

benih pelaksana PSO subsidi benih dan kelompok

tani serta diketahui oleh petugas yang ditugaskan

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (KCD

atau KUPTK atau petugas pertanian lainnya)

seperti pada Lampiran 5.

3. Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak

memiliki atau tidak berwenang menggunakan

stempel atau cap maka Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota atau pejabat eselon III yang

ditugaskan mewakili wajib membuat surat

keterangan.

4. Produsen benih pelaksana PSO subsidi benih

membuat rekapitulasi faktur penjualan benih ber-

subsidi berdasarkan faktur penjualan tingkat

kabupaten, ditandatangani oleh produsen benih

pelaksana PSO subsidi benih. Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III

yang ditugaskan mewakili menandatangani

rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi

dimaksud setelah diverifikasi, dan diketahui oleh

Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Pejabat

Eselon III yang ditugaskan mewakili, dengan

melampirkan masing-masing faktur penjualan.

Rekapitulasi faktur penjualan benih bersubsidi

tersebut seperti pada Lampiran 6.




sebagai penjual dan penyalur menyampaikan

rekapitulasi DU-PBB Kabupaten/Kota yang telah

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, faktur (seperti pada butir 2) dan

rekapitulasi faktur penjualan benih (seperti pada

butir 4) kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan

selaku KPA sebagai dasar permintaan pembayaran

benih bersubsidi yang telah dijual dan disalurkan.

6. Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA

melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi DU-

PBB, faktur dan rekapitulasi faktur penjualan

benih bersubsidi yang disampaikan oleh Direktur

Utama produsen benih pelaksana PSO subsidi

benih kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan

selaku KPA. Untuk pelaksanaan verifikasi Direktur

Jenderal Tanaman Pangan membentuk Tim

Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Subsidi

Benih. Untuk selanjutnya dilakukan proses

pembayaran kepada produsen benih pelaksana

PSO subsidi benih sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013, Nomor

190/PMK.05/2012, Nomor 250/PMK.05/2010, dan

Nomor 256/PMK.05/2010).

7. Untuk benih bersubsidi yang berasal dari luar

provinsi sebelum dijual dan disalurkan ke

kelompok tani, produsen benih pelaksana PSO

subsidi benih wajib memberitahukan pemasukan



benih bersubsidi kepada BPSBTPH provinsi

penerima untuk dilakukan pengecekan fisik benih.

Apabila dari hasil pengecekan fisik diragukan

mutunya maka perlu dilakukan pengujian

laboratorium. Hasil pengujian yang memenuhi

standar mutu benih yang berlaku, dapat dijual dan

disalurkan, tetapi apabila tidak memenuhi standar

mutu yang berlaku maka benih bersubsidi tersebut

tidak dapat dijual dan disalurkan.

8. Kebenaran dokumen dan fisik penjualan dan

penyaluran benih bersubsidi (harga eceran

tertinggi/HET, jenis, volume, dan mutu benih)

menjadi tanggung jawab produsen benih pelaksana

PSO subsidi benih.

9. Apabila produsen benih pelaksana PSO subsidi

benih tidak memenuhi permintaan pembelian

sesuai DU-PBB yang diajukan oleh

petani/kelompok tani, maka Direktur Jenderal

Tanaman Pangan selaku KPA memberikan teguran

tertulis kepada produsen benih pelaksana PSO

subsidi benih. Teguran tertulis tersebut

ditembuskan kepada Menteri Pertanian dan

Menteri Badan Usaha Milik Negara.



V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

1.Monitoring dan Evaluasi diperlukan agar

pelaksanaan subsidi benih tepat sasaran. Hal-hal

yang dimonitor meliputi rencana dan realisasi

penjualan dan penyaluran benih bersubsidi,

kondisi mutu benih yang dijual dan disalurkan,

ketepatan waktu penjualan dan penyaluran serta

permasalahan di lapangan. Monitoring dan

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

tingkat daerah sampai pusat.

2. Monitoring dan evaluasi di tingkat daerah

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi

yang dibentuk di Provinsi yang terdiri dari unsur

Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, dan UPTD BPSBTPH. Tim

Monitoring dan Evaluasi tersebut ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Hasil monitoring

dan evaluasi tersebut disampaikan kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

3. Monitoring dan evaluasi di tingkat pusat

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi

Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal Tanaman Pangan. Monitoring dan

evaluasi yang dilaksanakan Tingkat Pusat hanya

bersifat uji petik, yaitu tidak dilakukan di semua

lokasi.



B. Pelaporan

Laporan yang disusun meliputi laporan bulanan dan

laporan tahunan. Laporan Bulanan merupakan

laporan realisasi penjualan dan penyaluran benih

bersubsidi, sedangkan Laporan Tahunan

merupakan pelaksanaan kegiatan subsidi benih.

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyusun

rekapitulasi DU-PBB, realisasi penjualan dan

penyaluran benih bersubsidi setiap bulan.

Laporan disampaikan kepada Dinas Pertanian

Provinsi. Format tabel laporan seperti

Lampiran 7.

2. Dinas Pertanian Provinsi menyusun rekapitulasi

DU-PBB, realisasi penjualan dan penyaluran

benih bersubsidi setiap bulan. Laporan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman

Pangan. Format tabel laporan seperti Lampiran 8.


wajib menyusun laporan secara tertulis realisasi

penjualan dan penyaluran benih bersubsidi

setiap bulan. Laporan disampaikan kepada

Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA.

4. Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi

perkembangan realisasi penjualan dan

penyaluran benih bersubsidi Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan.



5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menyusun

Laporan Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun

Anggaran 2016.



VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 ini

merupakan acuan dalam pelaksanaan, penjualan, dan

penyaluran benih bersubsidi Tahun Anggaran 2016.

Sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan

subsidi benih dapat tercapai.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

HASIL SEMBIRING

NIP 196002101988031001



Lampiran



LAMPIRAN 1.

RINCIAN ALOKASI BENIH BERSUBSIDI TA 2016



ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PER PROVINSI TA 2016

(HA) (KG) (HA (KG) (HA) (KG)

1 ACEH 200.000 5.000.000 5.000 75.000 2.000 100.000

2 SUMATERA UTARA 300.000 7.500.000 15.000 225.000 300 15.000

3 SUMATERA BARAT 75.000 1.875.000 - - 90 4.500

4 RIAU 15.000 375.000 - - 100 5.000

5 KEPULAUAN RIAU - - - - - -

6 JAMBI 40.000 1.000.000 - - 330 16.500

7 SUMATERA SELATAN 200.000 5.000.000 1.500 22.500 40 2.000

8 BANGKA BELITUNG - - - - - -

9 BENGKULU 15.000 375.000 2.000 30.000 150 7.500

10 LAMPUNG 200.000 5.000.000 15.000 225.000 100 5.000

11 BANTEN 215.000 5.375.000 - - 850 42.500

12 DKI JAKARTA - - - - - -

13 JAWA BARAT 300.000 7.500.000 17.500 262.500 2.000 100.000

14 JAWA TENGAH 550.000 13.750.000 20.000 300.000 8.000 400.000

15 DI YOGYAKARTA 12.500 312.500 2.500 37.500 2.600 130.000

16 JAWA TIMUR 700.000 17.500.000 25.000 375.000 17.000 850.000

17 BALI 18.500 462.500 1.000 15.000 500 25.000

18 NUSA TENGGARA BARAT 110.000 2.750.000 17.500 262.500 9.000 450.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR 95.000 2.375.000 1.000 15.000 150 7.500

20 KALIMANTAN BARAT 150.000 3.750.000 - - 180 9.000

21 KALIMANTAN TENGAH 75.000 1.875.000 - - 90 4.500

22 KALIMANTAN SELATAN 150.000 3.750.000 1.000 15.000 270 13.500

23 KALIMANTAN TIMUR 8.500 212.500 - - 100 5.000

24 KALIMANTAN UTARA 5.500 137.500 - - - -

25 SULAWESI UTARA - - - - - -

26 SULAWESI TENGAH 22.500 562.500 - - 600 30.000

27 SULAWESI SELATAN 280.000 7.000.000 25.000 375.000 4.500 225.000

28 SULAWESI TENGGARA 60.000 1.500.000 - - 250 12.500

29 GORONTALO 35.000 875.000 - - 180 9.000

30 SULAWESI BARAT 40.000 1.000.000 - - 180 9.000

31 MALUKU 11.500 287.500 1.000 15.000 20 1.000

32 MALUKU UTARA 1.000 25.000 - - 90 4.500

33 PAPUA 10.000 250.000 - - 300 15.000

34 PAPUA BARAT 5.000 125.000 - - 30 1.500

3.900.000 97.500.000 150.000 2.250.000 50.000 2.500.000

PADI INBRIDA PADI HIBRIDA KEDELAI

JUMLAH

NO PROVINSI



ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI INBRIDA TA 2016

NO PROVINSI


1 ACEH 200.000 5.000.000 100.000 2.500.000 100.000 2.500.000

2 SUMATERA UTARA 300.000 7.500.000 150.000 3.750.000 150.000 3.750.000

3 SUMATERA BARAT 75.000 1.875.000 37.500 937.500 37.500 937.500

4 RIAU 15.000 375.000 7.500 187.500 7.500 187.500


6 JAMBI 40.000 1.000.000 20.000 500.000 20.000 500.000

7 SUMATERA SELATAN 200.000 5.000.000 100.000 2.500.000 100.000 2.500.000


9 BENGKULU 15.000 375.000 7.500 187.500 7.500 187.500

10 LAMPUNG 200.000 5.000.000 100.000 2.500.000 100.000 2.500.000

11 BANTEN 215.000 5.375.000 107.500 2.687.500 107.500 2.687.500

12 DKI JAKARTA - - - - - -

13 JAWA BARAT 300.000 7.500.000 150.000 3.750.000 150.000 3.750.000

14 JAWA TENGAH 550.000 13.750.000 275.000 6.875.000 275.000 6.875.000

15 DI YOGYAKARTA 12.500 312.500 6.250 156.250 6.250 156.250

16 JAWA TIMUR 700.000 17.500.000 350.000 8.750.000 350.000 8.750.000

17 BALI 18.500 462.500 9.250 231.250 9.250 231.250

18 NUSA TENGGARA BARAT 110.000 2.750.000 55.000 1.375.000 55.000 1.375.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR 95.000 2.375.000 47.500 1.187.500 47.500 1.187.500

20 KALIMANTAN BARAT 150.000 3.750.000 75.000 1.875.000 75.000 1.875.000

21 KALIMANTAN TENGAH 75.000 1.875.000 37.500 937.500 37.500 937.500

22 KALIMANTAN SELATAN 150.000 3.750.000 75.000 1.875.000 75.000 1.875.000

23 KALIMANTAN TIMUR 8.500 212.500 4.250 106.250 4.250 106.250

24 KALIMANTAN UTARA 5.500 137.500 2.750 68.750 2.750 68.750


26 SULAWESI TENGAH 22.500 562.500 11.250 281.250 11.250 281.250

27 SULAWESI SELATAN 280.000 7.000.000 140.000 3.500.000 140.000 3.500.000

28 SULAWESI TENGGARA 60.000 1.500.000 30.000 750.000 30.000 750.000

29 GORONTALO 35.000 875.000 17.500 437.500 17.500 437.500

30 SULAWESI BARAT 40.000 1.000.000 20.000 500.000 20.000 500.000

31 MALUKU 11.500 287.500 5.750 143.750 5.750 143.750

32 MALUKU UTARA 1.000 25.000 500 12.500 500 12.500

33 PAPUA 10.000 250.000 5.000 125.000 5.000 125.000

34 PAPUA BARAT 5.000 125.000 2.500 62.500 2.500 62.500

3.900.000 97.500.000 1.950.000 48.750.000 1.950.000 48.750.000

ALOKASIPT SANG HYANG SERI

(PERSERO)

PT PERTANI

(PERSERO)

JUMLAH



ALOKASI BENIH BERSUBSIDI PADI HIBRIDA TA 2016

NO PROVINSI


1 ACEH 5.000 75.000 2.500 37.500 2.500 37.500

2 SUMATERA UTARA 15.000 225.000 7.500 112.500 7.500 112.500

3 SUMATERA BARAT - - - - - -

4 RIAU - - - - - -


6 JAMBI - - - - - -

7 SUMATERA SELATAN 1.500 22.500 750 11.250 750 11.250


9 BENGKULU 2.000 30.000 1.000 15.000 1.000 15.000

10 LAMPUNG 15.000 225.000 7.500 112.500 7.500 112.500

11 BANTEN - - - - - -

12 DKI JAKARTA - - - - - -

13 JAWA BARAT 17.500 262.500 8.750 131.250 8.750 131.250

14 JAWA TENGAH 20.000 300.000 10.000 150.000 10.000 150.000

15 DI YOGYAKARTA 2.500 37.500 1.250 18.750 1.250 18.750

16 JAWA TIMUR 25.000 375.000 12.500 187.500 12.500 187.500

17 BALI 1.000 15.000 500 7.500 500 7.500

18 NUSA TENGGARA BARAT 17.500 262.500 8.750 131.250 8.750 131.250

19 NUSA TENGGARA TIMUR 1.000 15.000 500 7.500 500 7.500

20 KALIMANTAN BARAT - - - - - -

21 KALIMANTAN TENGAH - - - - - -

22 KALIMANTAN SELATAN 1.000 15.000 500 7.500 500 7.500

23 KALIMANTAN TIMUR - - - - - -

24 KALIMANTAN UTARA - - - - - -


26 SULAWESI TENGAH - - - - - -

27 SULAWESI SELATAN 25.000 375.000 12.500 187.500 12.500 187.500

28 SULAWESI TENGGARA - - - - - -

29 GORONTALO - - - - - -

30 SULAWESI BARAT - - - - - -

31 MALUKU 1.000 15.000 500 7.500 500 7.500

32 MALUKU UTARA - - - - - -

33 PAPUA - - - - - -

34 PAPUA BARAT - - - - - -

150.000 2.250.000 75.000 1.125.000 75.000 1.125.000 JUMLAH


(PERSERO)

PT PERTANI

(PERSERO)



ALOKASI BENIH BERSUBSIDI KEDELAI TA 2016

NO PROVINSI


1 ACEH 2.000 100.000 1.000 50.000 1.000 50.000

2 SUMATERA UTARA 300 15.000 150 7.500 150 7.500

3 SUMATERA BARAT 90 4.500 45 2.250 45 2.250

4 RIAU 100 5.000 50 2.500 50 2.500


6 JAMBI 330 16.500 165 8.250 165 8.250

7 SUMATERA SELATAN 40 2.000 20 1.000 20 1.000


9 BENGKULU 150 7.500 75 3.750 75 3.750

10 LAMPUNG 100 5.000 50 2.500 50 2.500

11 BANTEN 850 42.500 425 21.250 425 21.250

12 DKI JAKARTA - - - - - -

13 JAWA BARAT 2.000 100.000 1.000 50.000 1.000 50.000

14 JAWA TENGAH 8.000 400.000 4.000 200.000 4.000 200.000

15 DI YOGYAKARTA 2.600 130.000 1.300 65.000 1.300 65.000

16 JAWA TIMUR 17.000 850.000 8.500 425.000 8.500 425.000

17 BALI 500 25.000 250 12.500 250 12.500

18 NUSA TENGGARA BARAT 9.000 450.000 4.500 225.000 4.500 225.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR 150 7.500 75 3.750 75 3.750

20 KALIMANTAN BARAT 180 9.000 90 4.500 90 4.500

21 KALIMANTAN TENGAH 90 4.500 45 2.250 45 2.250

22 KALIMANTAN SELATAN 270 13.500 135 6.750 135 6.750

23 KALIMANTAN TIMUR 100 5.000 50 2.500 50 2.500

24 KALIMANTAN UTARA - - - - - -


26 SULAWESI TENGAH 600 30.000 300 15.000 300 15.000

27 SULAWESI SELATAN 4.500 225.000 2.250 112.500 2.250 112.500

28 SULAWESI TENGGARA 250 12.500 125 6.250 125 6.250

29 GORONTALO 180 9.000 90 4.500 90 4.500

30 SULAWESI BARAT 180 9.000 90 4.500 90 4.500

31 MALUKU 20 1.000 10 500 10 500

32 MALUKU UTARA 90 4.500 45 2.250 45 2.250

33 PAPUA 300 15.000 150 7.500 150 7.500

34 PAPUA BARAT 30 1.500 15 750 15 750

50.000 2.500.000 25.000 1.250.000 25.000 1.250.000 JUMLAH


(PERSERO)

PT PERTANI

(PERSERO)



Lampiran 2

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ............................................

NIP : ............................................

Jabatan : Kepala ....................................

Kabupaten Kota : ............................................

Memberikan penugasan kepada:

Nama : ............................................

NIP : ............................................

Jabatan : ………………….........................

Untuk :

1. Menyetujui Daftar Usulan Pembelian Benih Bersubsidi (DU-PBB) yang dibuat oleh kelompok tani

2. Mengetahui Faktur Penjualan Benih Bersubsidi

Demikian Surat Penugasan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

NIP.

( ...................................... )

SURAT PENUGASAN

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

..................................2016

ttd dan Cap/Stempel



Catatan : Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili

Lampiran 3

Tanggal :

Nama Kelompok Tani :

Jumlah Anggota :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kepada Yth.

KEPALA CABANG/SATUAN TUGAS/BAGIAN PEMASARAN/PENJUALAN

PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)*)

Untuk memenuhi kebutuhan benih budidaya tanaman pangan

kami mengajukan pembelian benih bersubsidi sebagai berikut :

Jenis Benih : Padi Inbrida, Padi Hibrida, Kedelai *)

Varietas***) Jadwal Tanam

....... / ....... (Bulan,Tahun)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

***) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas

( ………………………………..……………….. ) ( ………………………………..……….. )

NIP.

ttd dan Cap/Stempel ttd dan Cap/Stempel

Jumlah

Menyetujui,

Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/ Ketua/Pengurus Kelompok Tani,

Petugas Pertanian Lainnya

**) Kebutuhan benih maksimal untuk padi inbrida 25kg/ha; padi hibrida 15kg/ha; dan kedelai 50kg/ha.

DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI

(DU-PBB)

No Nama Petani Luas (ha)Kebutuhan

Benih (kg)**)



Lampiran 4

PROVINSI :

KABUPATEN :


Luas Kebutuhan Varietas**) Jadwal Tanam

Kelompok Tani Ketua (Ha) Benih (Kg) ...... / ...... (Bulan, Tahun)

Keterangan :


**) Dapat dibuat 2 (dua) alternatif varietas

REKAPITULASI DAFTAR USULAN PEMBELIAN BENIH BERSUBSIDI (DU-PBB)

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No Kecamatan/DesaNama

Jumlah


ttd dan Cap/Stempel

( …………………………………………………. )

NIP.



Lampiran 5

Nomor :

Nama Pembeli : Kelompok Tani ………………………..

Alamat : Desa ………………………

Kecamatan ……………………………..

Kabupaten/Kota …………………….

Tanggal : ………………………………………………..

Jumlah Masa Berlaku Harga Jual Benih Jumlah Penjualan

(Kg) Label (Rp/Kg) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 = (3 x 6)

Mengetahui,

( …………………………………...……………… )

NIP.

FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI

( ………………………………………. )

Kelompok Tani Bagian Pemasaran/Penjualan

Petugas Pertanian Lainnya

ttd dan Cap/Stempel

Jumlah

NoJenis Benih/

VarietasNomor Lot

Ketua/Pengurus

ttd dan Cap/Stempel

( …………………………….. )

Kepala Cabang/Satuan Tugas/

PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)

ttd dan Cap/Stempel

Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT Kecamatan/

Catatan : Apabila petugas pertanian yang ditugaskan tidak memiliki atau tidak berwenang menggunakan stempel atau cap agar melampirkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili



Lampiran 6

Kabupaten/Kota :


Nama Kelompok Volume Nomor Lot

Tani Desa Kecamatan Nomor Tanggal (Kg)

Keterangan :


NIP.

ttd dan Cap/Stempel

REKAPITULASI FAKTUR PENJUALAN BENIH BERSUBSIDI

Tanggal, ………………………………………………

FakturAlamatVarietas

Jumlah

No

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili

( ……………………………………………………...……………)

Kepala Cabang/Satuan Tugas/

PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT Pertani (Persero)

ttd dan Cap/Stempel

( ………………………………………………………………. )


atau Pejabat Eselon III yang ditugaskan mewakili

( ………………………………………………………… )

ttd dan Cap/Stempel

Bagian Pemasaran/Penjualan



KABUPATEN/KOTA :

JENIS BENIH :

VOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)

VOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)

% TERHADAP

ALOKASIALOKASI DU PBB

1 2 3 4 5 6 7=(5/3)*100 8 9 10=(8/3)*100 11=(8/5)*100

NIP.

(.......................................)

% TERHADAP

Lampiran 7

RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI KABUPATEN/KOTA

NO KECAMATAN

RENCANA REALISASI

ALOKASI DU PBBVOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)


ttd dan Cap/Stempel



PROVINSI :

JENIS BENIH :

VOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)

VOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)

% TERHADAP

ALOKASIALOKASI DU PBB

1 2 3 4 5 6 7=(5/3)*100 8 9 10=(8/3)*100 11=(8/5)*100

NIP.

(.......................................)

RENCANA DAN REALISASI PENJUALAN DAN PENYALURAN BENIH BERSUBSIDI PROVINSI

Lampiran 8

NO KABUPATEN/KOTAALOKASI DU PBB

RENCANA

% TERHADAP

REALISASI

VOLUME

(kg)

LUAS AREAL

(ha)

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

ttd dan Cap/Stempel

Lampiran Keputusan Dirjen TP Subsidi Benih 2016

Documents