1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG I. DASAR HUKUM Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni ini adalah PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG. II. MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBERI KEGIATAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN BADUNG 2.1 Maksud Kegiatan Maksud Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta meningkatkan prakarsa Masyarakat dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah di wilayah Kabupaten Badung. 2.2 Tujuan Kegiatan Tujuan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni adalah terwujudnya rumah yang layak huni bagi Keluarga Tidak mampu yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Badung sehingga tercipta lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. 2.3 Pemberi Kegiatan Pemberi Bantuan Rumah Layak Huni adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. III. BENTUK BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI Bentuk Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung adalah berupa uang yang di transfer melalui rekening tabungan atas nama Penerima Bantuan. Bantuan Rumah Layak Huni dalam bentuk Uang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan yang telah melalui tahap verifikasi dan di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung. Bantuan Uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah kerja dalam melaksanakan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK). IV. JENIS KEGIATAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI Jenis Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni terdiri atas: Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas. 4.1. Pembangunan Baru (PB) Jenis Kegiatan Pembangunan Baru dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) meliputi kegiatan :
30
Embed
LAMPIRAN - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2018/PERBU… · 3) Surat keterangan penghasilan berupa: a) Slip gaji bagi CPB yang berpenghasilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG
I. DASAR HUKUM
Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni ini adalah PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG.
II. MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBERI KEGIATAN BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI KABUPATEN BADUNG
2.1 Maksud Kegiatan
Maksud Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi
salah satu kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta meningkatkan prakarsa Masyarakat dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah di wilayah Kabupaten Badung.
2.2 Tujuan Kegiatan
Tujuan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni adalah terwujudnya
rumah yang layak huni bagi Keluarga Tidak mampu yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten
Badung sehingga tercipta lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.
2.3 Pemberi Kegiatan
Pemberi Bantuan Rumah Layak Huni adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman.
III. BENTUK BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Bentuk Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung adalah berupauang yang di transfer melalui rekening tabungan atas nama Penerima
Bantuan. Bantuan Rumah Layak Huni dalam bentuk Uang diberikankepada perseorangan penerima bantuan yang telah melalui tahap
verifikasi dan di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentangPenetapan Calon Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni di
Kabupaten Badung. Bantuan Uang tersebut dipergunakan untuk membelibahan bangunan dan upah kerja dalam melaksanakan PembangunanBaru (PB) atau Peningkatan Kualitas (PK).
IV. JENIS KEGIATAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Jenis Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni terdiri atas: PembangunanBaru dan Peningkatan Kualitas.
4.1. Pembangunan Baru (PB)
Jenis Kegiatan Pembangunan Baru dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) meliputi
kegiatan :
2
a) Pembangunan Baru (PB) atau Bedah Rumah untuk MBR yang
memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total.
b) Pembangunan Rumah Baru (PB) di atas kapling tanah matang bagi MBR yang belum memiliki rumah.
4.2. Peningkatan Kualitas (PK)
Peningkatan Kualitas meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan
tingkat kerusakan Sedang dan Ringan atau tidak terpenuhi Kelayakan/ kesehatan bangunan dengan nilai nominal bantuan Rp.
30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk PK Sedang dan Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk PK Ringan.
V. PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Calon Penerima Bantuan (CPB) adalah Perseorangan yang dinyatakan
memenuhi persyaratan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni
5.1. Persyaratan penerima batuan perseorangan
Perseorangan yang dapat menerima bantuan adalah Keluarga Tidak mampu yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR), diutamakan bagi yang sudah berniat membangun rumah dan telah memiliki kesiapan swadaya dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten
Badung; 2. Memiliki atau menguasai tanah secara fisik serta memiliki
legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang. Dengan status Milik Sendiri, Warisan Orang Tua, Duwe Tengah atau Ayahan Desa, dilengkapi dengan Surat Pernyataan/
Keterangan terkait; 3. Belum memiliki rumah (masih menumpang), atau memiliki dan
menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni;
4. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah dari Pemerintah (Pusat atau Daerah) dan Pihak Swasta (CSR) dalam kurun waktu
10 tahun terakhir. 5. Berpenghasilan di bawah upah minimum Kabupaten Badung,
dilengkapi dengan surat keterangan penghasilan.
6. Membuat surat pernyataan yang antara lain berisi:
a) Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan; dan
b) Bersedia mengikuti ketentuan Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung.
c) Siap berswadaya agar bangunan memenuhi persyaratan layak huni.
Persyaratan sebagaimana tersebut di atas disampaikan dalam bentuk
dokumen sebagai berikut: A1. Form Survey
A2. Form Permohonan Bantuan kepada Bupati Badung A3. KTP Calon Penerima Bantuan
A4. KK Calon Penerima Bantuan A5. Keterangan Penghasilan A6. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan
A7. Keterangan penguasaan/ kepemilikan tanah dari Perbekel/ Lurah.
3
A8. Foto Kondisi Awal/ eksisting dan Gambar Rencana Teknis
bangunan untuk kategori Pembangunan Baru atau Foto Kondisi Awal dan Rencana Teknis untuk Kategori peningkatan Kualitas.
A9. Rencana Anggaran Biaya
5.2. Persyaratan Fisik Rumah Yang Layak Mendapat Bantuan Berdasarkan kondisi rumah yang layak mendapat bantuan,
memenuhi sebagian dan/ atau seluruh persyaratan sebagai berikut: 1. Rumah yang ditinggali, tidak difungsikan hanya untuk dapur, bale
adat atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/dihuni. 2. Tidak permanen atau rusak berat serta belum difinishing
sebagaimana kriteria fisik sebagai berikut: a) Struktur bangunan tidak permanen/ rusak; b) Atap dari rumbai, ijuk, asbes, genting tua dan rusak;
c) belum di plafon dan difinishing; d) Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan
belum dicat/ difinishing; e) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang
baik; f) Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/
difinishing; 3. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m²/ orang;
4. Sumber air tidak sehat (sumber air minum dari sumur dangkal dan terbuka, mata air tak terlindung/ sungai/ air hujan);
5. Tidak mempunyai akses MCK atau kondisinya masih belum layak;
6. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik;
VI. PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Gambar-1 Bagan Alir Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni
Sesuai dengan Bagan Alir pada Gambar-1 maka langkah-langkah kegiatan
Bantuan Rumah Layak Huni berupa Uang, diuraikan sebagai berikut:
1. Usulan Bantuan Rumah Layak Huni
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
menerima usulan Bantuan Rumah Layak Huni, berdasarkan Daftar
Usulan Calon Penerima Bantuan dari Desa/ Kelurahan (Format I-1).
4
2. Koordinasi Desa/ Kelurahan
Tim Verifikasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung melakukan koordinasi ke Desa/ Kelurahan sesuai
daftar usulan calon penerima Bantuan Rumah Layak Huni, terkait
persyaratan administrasi yang harus dilengkapi (Format III-1 sd Format
III-6) serta pemeriksaan lapangan kondisi fisik rumah (Format II-1).
3. Verifikasi
Tim Verifikasi Bantuan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pihak Desa/
Kelurahan memfasilitasi penyusunan proposal Calon Penerima Bantuan.
Adapun Proposal Bantuan Rumah Layak Huni yang disusun, terdiri atas:
a. Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni kepada Bupati
Badung, sesuai dengan Format III-1 (dilengkapi Dokumen Administratif
dan Dokumen Teknis)
b. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni, sesuai
dengan Format III-2
c. Dokumen Administrasi disiapkan oleh calon penerima Bantuan
Rumah Layak Huni dengan difasilitasi oleh Pihak Desa/ Kelurahan
yang meliputi:
1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
3) Surat keterangan penghasilan berupa:
a) Slip gaji bagi CPB yang berpenghasilan tetap; atau
b) Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti
Kepala Desa/Lurah, bagi CPB yang berpenghasilan tidak tetap.
4) Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh
pemohon dari Kepala Desa/ Perbekel atau Lurah (Format III-3)
d. Dokumen Teknis, disiapkan oleh calon penerima Bantuan Rumah
Layak Huni berupa Uang difasilitasi oleh Tim Verifikasi Lapangan
Bantuan Rumah Layak Huni baik untuk kategori PB maupun PK, yang
meliputi:
1) Foto kondisi awal (0%) baik untuk kategori PB maupun PK.
2) Rencana Teknis berupa:
a) Rencana Teknis (Foto Kondisi Awal, denah, potongan, tampak)
untuk kategori PB sesuai dengan (Format III-4), atau Spesifikasi
Teknis (Foto kondisi awal dan rencana teknis) untuk kategori PK
sesuai (Format III-5).
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan (Format III-6).
e. Harga yang digunakan pada RAB menggunakan informasi harga yang
tidak melebihi standar harga bahan bangunan yang ditetapkan di
Kabupaten Badung.
Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pihak Desa/
Kelurahan melakukan cek list syarat administrasi proposal dalam
Lembaran Verifikasi Syarat Administrasi proposal Bantuan Rumah Layak
Huni bentuk Uang untuk Perseorangan (Format IV-1).
4. Tabulasi Data
Tabulasi data dilakukan untuk mengidentifikasi Rumah Tangga Sasaran
meliputi administrasi dan fisik untuk klasifikasi kegiatan Bantuan
5
Rumah Layak Huni, antara lain; Pembangunan Baru (PB), Peningkatan
Kualitas (PK) Sedang dan Ringan serta yang tidak memenuhi syarat
penerima bantuan.
5. Usulan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni
Hasil Tabulasi Terkait Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan
Kualitas (PK) dituangkan dalam Hasil Verifikasi dari Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung,
sebagai dasar penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di
Kabupaten Badung (Format V-1) dan lampirannya ( Format V-2).
6. Penetapan Bantuan Rumah Layak Huni
Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dituangkan dalam SK
Bupati Badung (Format VI-1) dan lampirannya (Format VI-2), untuk
Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK).
7. Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni
Setelah diterbitkannya penetapan penerima oleh Bupati Badung,
dilakukan sosialisasi ke Desa/ Kelurahan dengan melibatkan unsur
Desa/ Kelurahan, Kepala Lingkungan/ Banjar, BPKAD, BPD Bali dan
calon penerima BRLH.
8. Kelengkapan Administrasi dan Pembuatan Rekening Bank.
Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Pihak terkait
melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi calon penerima dan
pembukaan rekening bank.
9. Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni
Setelah administrasi lengkap, maka Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyiapkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD). Setelah SP2D ditandatangani, maka Dana
Bantuan Rumah Layak Huni dicairkan ke rekening Penerima Bantuan.
Dana Bantuan Rumah Layak Huni dicetak ke buku rekening tabungan
penerima bantuan, dilakukan setelah penerima bantuan memberikan
speciment tanda tangan/ cap jempol.
10. Tahap Pembangunan
a. Pembangunan sampai dengan progres fisik 100% diberikan jangka
waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu selama 45 hari kalender
terhitung sejak tanggal Pencairan. Apabila pembangunan tidak
mencapai progres kemajuan 100% tanpa disertai alasan yang jelas,
maka Penerima Bantuan Rumah Layak Huni wajib mengembalikan
Uang yang telah di cairkan.
b. Pembangunan dianggap telah mencapai progress 100% apabila telah
memenuhi persyaratan Rumah layak huni sebagai berikut:
Memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak
bertingkat (pondasi, dinding, atap)
Memenuhi syarat luasan bangunan minimal 36 M2
Mengakomodir kebutuhan ruang minimal terdiri dari 2 kamar
tidur, 1 ruang berkumpul, 1 kamar mandi/ MCK yang sudah
terkoneksi dengan sumber air bersih dan 1 dapur.
Dalam hal penerima bantuan membangun Kamar mandi/ MCK
dan/ atau dapur terpisah dari ruang tidur dan berkumpul,
6
penerima bantuan wajib membangun pada pekarangan yang sama
dan tetap memenuhi syarat luasan minimal.
Rumah yang dibangun sudah finish (tembok beton diplaster-aci
dicat/ finishing, diplafon dan dicat/ finishing, lantai perkerasan
difinishing / keramik)
Mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.
c. Untuk pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan oleh
penerima bantuan, Perbekel/ Lurah membentuk Tim Monitoring
Pelaksanaan BRLH dengan melibatkan Petugas Desa Bagian Kesra/
yang menangani bantuan terkait, Unsur BPD, Kelihan/ Kaling dan
Para Tokoh Masyarakat.
11. Pelaporan Penggunaan dana
Sebagai bukti bahwa dana Bantuan Rumah Layak Huni sudah
digunakan untuk membiayai pembangunan dan terserap 100%, maka
laporan penggunaan dana disampaikan oleh penerima bantuan kepada
Perbekel/ Lurah di masing masing Desa/ Kelurahan yang terdiri atas:
a. Laporan Penggunaan Dana (Format VII-1);
b. Nota/ Bukti Pembayaran Pembelian Bahan Bangunan;
c. Nota/ Bukti Pembayaran Upah Tukang;
d. Fotocopi Print out Buku Rekening yang sudah ditarik oleh penerima
bantuan.
Laporan Penggunaan Dana selanjutnya dikompilasi dan disampaikan
kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung.
Format-format yang digunakan pada Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni
dapat dilihat pada Lampiran Format Bantuan Rumah Layak Huni.
7
VII. LAMPIRAN FORMAT BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Format I-1
KOP DESA/ KELURAHAN
Nomor : …………………….
Lamp : -
Perihal : Permohonan Data Rumah Tangga untuk Usulan Bantuan
Rumah Layak Huni
Kepada : Kelihan Banjar Dinas
se-Desa/ Kelurahan ……….
Berdasarkan Rapat Koordinasi Bupati Badung dengan Kepala Desa/
Kelurahan pada hari Senin/ tanggal 13 Maret 2017 sesuai Surat No. 005/
274/ DPKP serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran
20…, bersama ini kami mohonkan bantuan Saudara/i untuk dapat
menyampaikan data Rumah Tangga yang layak diusulkan untuk dapat
menerima bantuan Rumah Layak Huni selambat-lambatnya pada :
Hari/ Tanggal : ……..,……………20…
Waktu : ……….Wita
Tempat : Kantor Perbekel/ Kelurahan ………………………..
Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti
……….., ………… 20...
Perbekel/ Lurah
( …………………….. )
Tembusan :
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung
2. Camat ………….., untuk maklum
3. Ketua BPD ……………, untuk maklum
4. Arsip
8
Format I-2
KOP DESA/ KELURAHAN
Nomor : ……………………..
Lamp : 1 (satu) Gabung
Perihal : Data Usulan Bantuan Rumah dan Permohonan verifikasi
Kepada Yth. Bupati Badung
Di -
Mangupura
Berdasarkan Rapat Koordinasi Bupati Badung dengan Kepala Desa/
Kelurahan pada hari Senin/ tanggal 13 Maret 2017 sesuai Surat No. 005/
274/ DPKP serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran
20…, berikut disampaikan Data Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah dari
Desa ……………….. Terlampir serta diharapkan dapat dilakukan verifikasi lebih
lanjut.
Demikian disampaikan dan kami ucapkan Terima Kasih.
…………, ………….. 20….
Perbekel/ Lurah ……….
( …………………… )
Tembusan :
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung
2. Camat ………….., untuk maklum
3. Ketua BPD ……………, untuk maklum
4. Arsip
9
Format I-3
KOP DESA/ KELURAHAN
Bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : …………………..
Jabatan : Perbekel/ Lurah
Dengan ini menyampaikan bahwa Nama-nama sebagaimana daftar terlampir di
bawah ini :
NO. NAMA BANJAR
1
2
3
4
5
Dinyatakan layak mendapatkan Prioritas Usulan Calon Penerima
Bantuan Rumah Layak Huni dan dapat diverifikasi lebih lanjut oleh Tim
Verifikasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
………………., …………..20..
Perbekel/ Lurah…………………
( ……………………… )
10
Format II-1
11
Format III-1
SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI KABUPATEN BADUNG Badung, ………..………... 20…
Kepada Yth.
BUPATI BADUNG Cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
Perihal : Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni Kabupaten Badung Tahun 20….
Saya yang bertanda tangan/ cap jempol di bawah ini :
Nama : .................................................................................................... Umur : ......... Tahun Pekerjaan : ....................................................................................................
Berdasarkan hasil verifikasi proposal Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan Tim Verifikasi Lapangan Bantuan Rumah Layak Huni Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung.
Terlampir kami sampaikan Lembar Daftar Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni untuk masing-masing kategori.
Selanjutnya kami bersedia:
Mendampingi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni sesuai ketentuan yang berlaku.
Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.
Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Layak Huni ini
kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 20xx
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BADUNG,
Menimbang
: a. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjamin
terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar
perumahan dan untuk mencegah kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu berupa Program
Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Badung Tahun
20xx diharapkan dapat mewujudkan kualitas rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan dan layak
huni, manusiawi dan bermartabat;
b.
c.
bahwa untuk dapat menyalurkan bantuan rumah layak
huni kepada warganya, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan proses verifikasi usulan bantuan
rumah layak huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Bantuan Rumah Layak
Huni Tahun 20xx;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
26
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 56);
18 Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Badung Nomor xx Tahun 20xx
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni (Lembaran/Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 20… Nomor ...);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
KEDUA
:
:
Menetapkan Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni
Tahun 20…, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Jenis kegiatan Program Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 20… berupa Pembangunan Baru atau Bedah Rumah bagi
Masyarakat Miskin dengan nilai nominal bantuan maksimal Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
KETIGA : Penetapan Penerima Program Program Bantuan Rumah
Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
merupakan Prioritas Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan
Keputusan ini di bebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 20….
28
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal ………………………..
BUPATI BADUNG,
…………………………….
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung 2. Kepala Bappeda Kabupaten Badung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung 6. Arsip
29
Format VI-2
LAMPIRAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Nomor : …………………………………. Tanggal : ………………………………….
No Nama
Penerima
BRLH
Kecamatan Desa Alamat NIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dst
Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal …..…/…..…../ 20…. BUPATI BADUNG
………………………………
30
Format VII-1
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
Nama : Alamat :
Nomor Rekening : Kategori Bantuan : (PB/ PK Sedang/ PK Ringan)*
Besar Bantuan :
A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Keadaan 0%
(Diisi foto kondisi lahan Kosong/ Bangunan lama
sudah dibongkar total untuk Kategori PB; atau foto
kondisi bagian2 bangunan lama yang akan diganti
sudah terbongkar untuk Kategori PK sedang dan
PK Ringan)
Keadaan 100%
(Diisi foto kondisi Rumah yang sudah selesai
terbangun dan sudah difinishing bersama pemohon
bantuan untuk kategori PB; atau foto kondisi
bagian rumah yang sudah selesai direnovasi dan
difinishing bersama pemohon bantuan untuk kategori PK Sedang dan PK Ringan)
B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
1. Bukti Nota Pembelian Bahan Bangunan
2. Bukti Nota Pembayaran Upah Tukang 3. Rekapitulasi Nota dan Upah Tukang