1 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 22 TAHUN 2013 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1. SKPD : Sekretariat Daerah 2. TUGAS : Membantu Bupati Dalam Menyusun Kebijakan Dan Mengkoordinasikan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah 3. FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA: No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan 1. Terciptanya masyarakat MTB yang sejahtera Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dengan baik. Jumlah Aparatur yang memahami PATEN Tersedianya Data Base Kecamatan Terevaluasinya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa Bagian Pemerintahan Umum Sub Bagian Tata Pemerintahan. Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Pertanahan. Agenda Penomoran Peraturan Dokumen LPPD, ILPPD, LKPJ, LPJ Laporan Kegiatan Subag Produk Hukum Daerah tentang batas wilayah kecamatan dan Desa, Luas Wilayah dan Lainnya Perda dan Perbup yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
98
Embed
LAMPIRAN - ambon.bpk.go.id · SPM, Profile Jabatan, dll. ð•Terlaksananya Mekanisme kerja oleh SKPD dilihat dengan Pencapaian SPM, IKM, dan pelaksanaan SOP. 3 No. Sasaran Renstra
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARATNOMOR : 22 TAHUN 2013TANGGAL : 21 AGUSTUS 2013TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
1. SKPD : Sekretariat Daerah2. TUGAS : Membantu Bupati Dalam Menyusun Kebijakan Dan Mengkoordinasikan Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah
3. FUNGSI :
a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terciptanya masyarakat
MTB yang sejahtera Jumlah Kecamatan yang
menyelenggarakanPemerintahan,Pembangunan danPelayanan dengan baik.
Jumlah Aparatur yangmemahami PATEN
Tersedianya Data BaseKecamatan
TerevaluasinyapenyelenggaraanpemerintahanKecamatan dan Desa
BagianPemerintahanUmum
Sub Bagian TataPemerintahan.
Sub BagianPengembanganWilayah danPengendalianPertanahan.
AgendaPenomoranPeraturan
Dokumen LPPD,ILPPD, LKPJ,LPJ
LaporanKegiatan Subag
Produk HukumDaerah tentangbatas wilayahkecamatan danDesa, Luas Wilayahdan Lainnya
Perda dan Perbupyang mengaturtentangPenyelenggaraanPemerintahanKecamatan danDesa
2
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya rapat-
rapat koordinasipeneyelnggaraanpemerintahan
Jumlah Dusun, Desa &Kecamatan yangdimekarkan
Prosentase penyampianLPPD tepat waktu.
Jumlah Lahan/TanahPemda yang tersedia
Prosentase tanah yangtelah meiliki patok danpapan nama
Prosentase ketersediandata rupa bumu danunsur alami
Jumlah konflikpertanahan yang diatasidan difasilitasi
Prosentase cakupanketersediaan datawilayah
Jumlah Produk HukumDaerah.
Indeks KepuasanLayanan Masyarakat.
Bagian Hukum Sub Bagian
Rancangan Hukum
Bagian OrganisasiSub BagianAkuntabilitasPerangkat Daerah.Sub BagianKetatalaksanaan.
Bagian Sat Pol PP.Sub Bagian TrantibSub BagianPenegakan Perda
Bagian Ekonomidan KesejahteraanRakyat.Sub BagianPerekonomian
Sub BagianPerekonomian.
Sub BagianKesejahteraanRakyatSub BagianKesejahteraanRakyat.Sub BagianPerekonomianSub BagianPerekonomian
AgendaPenomoranPeraturan
Dokumen LAKIP Dokumen
LaporanTahunan
Data BPS
4
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Prosentase penyerapan
tenaga kerja.
Koordinasi PengawasanBarang Bereder.
Koordinasi pengawasanharga bahankebutuhan.
Tingkat distribusi bahankebutuhan pokok.
Koordinasi Pelayananperlindungankonsumen.
Prosentase penyebarantenaga pelayanan dasarTingkat penyebaransarana/prasaranapelayanan dasar tingkatperan aktif masyarakatdalam memanfaatkanakses yang tersedia.
Tingkat Pola Konsumsipangan Lokal.
Volume diversifikasikomiditi pangan lokal.
Tingkat Ketersediaansarana/prasaranapeningkatan produksi.
Prosentasepengembangan usahaproduktif.
Sub BagianPerekonomian
Sub BagianKesejahteraanRakyatSub BagianKesejaheraanRakyat.
Sub KesejahteraanRakyat.
Sub BagianPerekonomianSub BagianPerekonomian
Sub BagianPerekonomian
5
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan
2. Terselenggaranyapelayanan yang semakinbaik untuk internalOrganisasi maupunkepada Publik.
1. SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah2. TUGAS: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
3. FUNGSI :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya kualitas
dan kapasitas kinerjasumber daya aparaturdan peningkatandisiplin aparatur
Sumber daya aparatur yangmengikuti Bimtek, DiklatTeknis & Sosialisasi
Sumber daya aparatur yangmengikuti diklat teknisfungsional
Meningkatnya disiplinAparatur
Tersedianya peralatan kerja
Sub BagianPerencanaan danKeuangan
Sub Bagian Umum
Data KepegawaianSetwan
Laporan EvaluasiKinerja Pegawai
Data AbsensiPegawai
Data KebutuhanPerlatan Kerja
2. Meningkatnyamekanisme, sistem danprosedur kerja yangjelas, terukur sesuaidengan prinsip-prinsipgood governance
Ketersediaan StandardOperating Procedure (SOP)
Tersedianya dokumenperencanaan SKPD(Renstra dan Renja)
Sub Bagian Umum Sub Bagian
Perencanaan danKeuangan
Laporan KegiatanSubag
Laporan Tahunan Dokumen Keuangan Agenda Surat
10
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Meningkatnya
akuntabiltas kinerja Pelaporan akuntabilitas
kinerja sesuai denganketentuan (format, struktur,dan waktu)
Ketersediaan Sistem LAKIP
Sub Bagian Umum Sub Bagian
Perencanaan danKeuangan
Laporan KegiatanSubag
Laporan Tahunan Dokumen Keuangan Agenda Surat
4. Meningkatnya ProdukHukum yang sesuaidengan AspirasiMasyarakat
Raperda inisiatif DPRD Jumlah aspirasi masyarakat
yang ditampung danditindaklanjuti
Jumlah Perda usuleksekutif yang disetujuimenjadi Perda
Sub BagianRisalah
Sub BagianPerundang-undangan.
Sub BagianPersidangan
Data Jumlah Perdayang sesuai denganaspirasi masyarakat
Agenda Sidang
5. Meningkatnya kualitasbaha rapat dan risalah,penyelenggaraan urusanprotokoler
6. Tersedianya sarana danprasarana kerja sesuaidengan kebutuhan
Prosentase ketersediaansarana dan prasarana kerjadengan kebutuhanorganisasi
Sub Bagian Umum Sub Bagian
Perencanaan danKeuangan
Data Ketersediaankebutuhan masing-masing Sub Bagian
11
1. SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Berdasarka Asas Otonomi dan
Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;c. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;d. Pembinaan tenaga pendidik;e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;f. Penyusunan dan pengembangan kurikulum;g. Pembinaan administrasi sekolah;h. Peningkatan manajemen mutu pendidikan;i. Pelayanan perizinan;j. Pengelolaan UPT;k. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan
ketersediaan sarana danprasarana sekolah yangmemadai dan merata
Prosentase ruang kelas dalamkondisi baik
Rasio murid : kelas Rasio murid : sekolah
Bidang PendidikanTamana Kanak-kanak danSekolah Dasar
Bidang PendidkanLanjutan Pertama
Bidang PendidikanMenengah
Bidang Pendidikan LuarSekolah, Pemuda danOlahraga
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
12
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Seksi Bina Administrasi,
Sarana dan Prasarana2. Meningkatkan
kuantitas peserta didikpada jenjang PAUD,Pendidikan Dasar danMenengah
Angka Partisipasi Kasar (%) SD SMP SMA / SMK
Angka Partisipasi Murni (%) SD SMP SMA / SMK
Angka Partisipasi Sekolah (%) Prosentase angka melek huruf
(%) SD, SMP SMA/SMK Angka rata-rata lama sekolah (%)
SD, SMP SMA/SMK Angka putus sekolah (%)
Seksi Bina PendidikPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Seksi Bina PendidikPendidikan LanjutanPertama
Seksi Bina PendidikPendidikan Menengah
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
3. Meningkatkan kualitas,Kuantitas, Kualifikasidan kompetensiPendidik dan TenagaKependidikan
Ratio guru : murid SD SMP SMA / SMK
Kualifikasi guru berpendidikan S-1
Guru menurut ijasah tertentu Prosentase guru menurut bidang
study yang diajarkan Rasio Pengawas : sekolah Prosentase pengawas
berkualifikasi S-1
Sub Bagian PerencanaanDinas Pendidikan danKebudayaan;
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan LanjutanPertama
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Menengah
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
13
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Meningkatkan prestasi
akademik siswa agardapat berkompetisi baikdi tingkat regional,nasional maupuninternasional
Jumlah prestasi siswa di bidangakademik
Prosentase kelulusan SD SMP SMA / SMK
Prosentase SMK yangmelaksanakan PSG
Angka lulusan SMK yang terserapdi lapangan kerja
Angka lulusan SMA yangmelanjutkan ke perguruan tinggi
Bidang Pendidikan TamanKanak-kanak dan SekolahDasar
Bidang KurikulumPendidikan LanjutanPertama
Bidang KurikulumPendidikan Menengah
Seksi KurikulumPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Seksi KurikulumPendidikan LanjutanPertama
Seksi KurikulumPendidikan Menengah
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
5. Meningkatkan prestasipemuda di tingkatRegional, Nasionalmaupun internasional
Jumlah prestasi pemuda ditingkat regional, nasional daninternasional
Seksi Bina PendidikanLuar Sekolah, Pemudadan Olahraga.
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
6. Meningkatkan prestasiolahraga di tingkatRegional, Nasionalmaupun internasional
Jumlah prestasi pemuda, baik ditingkat regional maupun nasional
Seksi PendidikanMasyarakat;
Seksi Bina Pemuda danOlahraga
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
14
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Data Pokok
PendidikanDikpora MTB
7. Meningkatkan saranadan jasa penunjanglayanan pendidikan
penyediaan sarana pendukungkegiatan
Sub Bagian PerencanaanDinas Pendidikan danKebudayaan;
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan LanjutanPertama
Seksi Bina Administrasi,Sarana dan PrasaranaPendidikan Menengah
LaporanDikpora MTB
LaporanSekolah Pertahun Pelajaran
Data PokokPendidikanDikpora MTB
8. Meningkatkan kualitassumber daya aparatur
Diklat / Bintek / Koordinasi /konsultasi yang diikuti
Sub Bagian Umum Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan Bidang Pendidikan Taman
Kanak-kanak dan SekolahDasar
Bidang PendidikanLanjutan Pertama
Bidang PendidikanMenengah
LaporanDikpora MTB
Data PokokPendidikanDikpora MTB
15
1. SKPD : Dinas Kesehatan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas
Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan;d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kesehatan;e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;f. Pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;g. Pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat;h. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, khusus, dan rujukan;i. Pelaksanaan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;j. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular;k. Pelaksanaan upaya kesehatan keluarga dan masyarakat;l. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;m. Pelayanan kesehatan usia lanjut;n. Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;o. Pelayanan perizinan;p. Pengelolaan upt;q. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya Promosi
Kesehatan Prosentase Jumlah rumah
tangga ber PHBS. Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar Laporan dari
Puskesmas
2. TerwujudnyaLingkungan yangsehat.
Presentasi aksespenduduk terharap airbersih yang memenuhisyarat kesehatan
Seksi PenyehatanLingkungan
Laporan TahunanDinkes MTB
Laporan dari
16
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Prosentase pengunaan
Jamban Sehat Prosentase Rumah Sehat
Puskesmas
3. Terwujudnyapelayanan kesehatanibu, anak dan KB.
Pelayanan Kunjungan IbuHamil (K4)
Penanganan KomlikasiKebidanan yang ditangani
Persalinan di tolong olehNakes
Pelayanan Ibu Nifas Peserta KB Aktif Kunjungan Neonates
Lengkap Penanganan Komplikasi
Neonates Kunjungan Bayi Pelayanan Kesehatan
Balita Angka Kematian Ibu
/100.000 KH Angka Kematian Bayi Baru
Lahir /1.000 KH
Bidang KesejahteraanKeluarga dan Masyarakat
Laporan PPWSKIA / PKM
4. Meningkatkan statusgizi masyarakat
Balita Gizi burukmendapat Perawatan
Penimbangan Bayi D / S Prosentase Balita 6 – 59
bln mendapat KapsulVitamin A
Cakupan Rumah Tanggayang mengkomsumsi
Kepala Seksi Gizi Laporan RutinBulanan GiziPuskesmas
Survei GiziPuskesmas
17
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganGaram beryodium
Prosentase Bayi 6 – 59 Blnmendapat Asi Ekslusif
5. Peningkatan pelayanankesehatan LANSIA
Prosentase Lansian yangmendapat pelayanankesehatan di PosyanduLansia
Meningkatkan Pengetahuantentang Pemanfaatan ObatTradisional
Meningkatkan Pengetahuantentang PengunaaanKosmetik
Bidang Yankesmas Dinkes danPuskesmas
21
1. SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Perumusan rancangan kebijakan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;b. Perumusan rancangan kebijakan umum ketahanan pangan;c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;d. Pembinaan dan pengendalian usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;e. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;f. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan tata guna lahan dan air;g. Perlindungan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;h. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;i. Pembinaan perbibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;j. Pembinaan bibit ternak;k. Pengelolaan dan penerapan sistem informasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;l. Pembinaan kesehatan masyarakat veteriner;m. Pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;n. Pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;o. Pengelolaan pusat kesehatan hewan;p. Pelayanan perizinan;q. Pengelolaan UPT;r. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA :
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya
kesejahteraan petani Prosentase pendapatan
naik tiap Tahun Sub Bagian Perencanaan Seksi Bina Usaha dan
Kelembagaan (semuabidang)
Laporan Tahunan
22
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terciptanya sistem
1. SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas
Pembantuan.3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan;d. Pengembangan kebaharian masyarakat;e. Pembinaan usaha di bidang kelautan dan perikanan;f. Pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;g. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;h. Pengamatan, penyelidikan, dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;i. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik kelautan dan perikanan;j. Penataan dan pengelolaan perairan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;k. Pengelolaan tempat pelelangan ikan;l. Pengelolaan balai benih ikan;m. Pelayanan perizinan;n. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. Indikator Kinerja Utama:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya
penguasaan danpenerapan IPTEK
Prosentase ProduksiPerikanan Tangkap
Prosentase ProduksiPerikanan Budidaya
Prosentase pencapaiantarget PAD
Bidang Bina Produksi Seksi Perikanan
Tangkap Seksi Benih Budidaya
Laporan Tahunan
2. TerciptanyaKelembagaan usahayang mandiri
Prosentase Cakupan BinaKelompok Usaha Perikanan
Bidang Bina Usaha Bidang Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Laporan Tahunan
25
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Menurunkan angka
1. SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kehutanan Dan Perkebunan Berdasarkan Asas Otonomi
Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;c. Pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;d. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;e. Pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;f. Pengendalian dan pembinaan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;g. Penatausahaan hasil hutan;h. Pengelolaan kawasan lindung setempat;i. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;j. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;k. Pengelolaan pembenihan dan pembibitan;l. Pelayanan perizinan;m. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya
kualitas sumber dayaaparatur melaluidiklat teknis terkait.
Jumlah sumber dayaaparatur yang mengikutidiklat teknis
Seksi Kelembagaan danSarana UsahaSeksi Pengolahan danPemasaran HasilSeksi PenatausahaanHasil Hutan
BPS
6. Menurunnya luasanlahan kritis pertahun.
Luas lahan kritis Seksi Rehabilitasi Lahandan Konservasi Tanahdan Air
Laporan KegiatanSeksi
Laporan Tahunan BPKH Ambon
7. Peningkatanperluasan arealperkebunan.
Luas lahan perkebunan Seksi Kelembagaan danSarana UsahaSub Bagian Perencanaan
Laporan KegiatanSeksi
Laporan Tahunan BPTP Promal
8. Terwujudnyapengelolaanlingkungan hidupdan sumber dayaalam secaraberkelanjutan.
Laju kerusakan hutan Prosentase Penurunan
Jumlah PerambahanHutan (Ilegal Cutting)
Angka kebakaran hutandan lahan
Seksi PerlindunganSeksi PenatausahaanHasil Hutan
Laporan KegiatanSeksi
Laporan Tahunan
28
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan9. Tersedianya Sarana
dan Prasaranapendukung kegiatanKehutanan danPerkebunan.
Prosentase ketersediaansarana dan prasarana
Sub Bagian PerencanaanSub Bagian Umum
Kartu InventarisirBarang
29
1. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi2. TUGAS : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi berdasarkan asas
otonomi dan Tugas pembantuan.
3. FUNGSI :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana
perkotaan dan perdesaan;d. pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, prasarana, dan sarana perkotaan dan perdesaan;e. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;f. pengelolaan laboratorium, alat-alat berat, dan penerangan jalan umum;g. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan, geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;h. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;i. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;j. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis geologi, pertambangan, dan air bawah tanah;k. pelayanan perizinan;l. pengelolaan UPT;m. pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya
1. SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Berdasarkan Asas Otonomi
Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;c. Penyuluhan di bidang sosial;d. Pelaksanaan pelayanan sosial;e. Pelaksanaan pemberian bantuan dan pembinaan sosial;f. Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial;g. Pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial;h. Pembinaan organisasi/lembaga sosial;i. Pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja;j. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;k. Penyelenggaraan transmigrasi;l. Pelaksanaan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;m. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi;n. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data tenaga kerja dan transmigrasi;o. Penyelenggaraan pelatihan kerja;p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1 Berkurangnya Angka
pengangguran Angka partisipasi angkatan
kerja (%) Tingkat pengangguran
terbuka (%) Tingkat kesempatan kerja (%) Prosentase pencari kerja
lulusan D1 – S3 (%)
Seksi PeningkatanKualitas danProduktivitas
Seksi Pengembangandan Perluasan
Seksi Penyediaan danPenempatan
LaporanTahunan
MTB DalamAngka
Laporan Seksi
33
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Rasio penduduk yang bekerja
(%) Angka beban ketergantungan
(%) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihanberbasis masyarakat
Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihankewirausahaan
Besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihanberbasis kompetensi
Besaran pencari kerja yangterdaftar dan ditempatkan
PeraturanMenteri TengaKerja danTransmigrasitentang SPM diBidang Sosial
2 Terwujudnyaperlakuan yang samadalam pekerjaan
Jumlah pengesahanperaturan perusahaan
Jumlah pendaftaranperjanjian kerja bersama
Jumlah sengketa pengusaha-pekerja
Jumlah penyelesaian sengketakerja di luar pengadilan
Prosentase PMKS yangmenerima programpemberdayaan sosial melaluikelompok usaha bersama(KUBE)
Seksi Bina Sosial Seksi Bantuan dan
Rehabilitasi Sosial.
LaporanKegiatan Seksi
Hasil Survei Laporan
Tahunan
4 Melaksanakanperlindungan sosialbagi PMKS terlantardan tidak potensial
Jumlah PMKS tidak potensialdan terlantar yang menerimabantuan sosial untukpemenuhan kebutuhan dasar
Jumlah Lansia yangmenerima bantuan sosial
Jumlah Anak terlantar yangmenerima bantuan sosial
Jumlah orang denganKecacatan yang menerimabantuan sosial
Seksi Bantuan danRehabilitasi Sosial.
LaporanKegiatan Seksi
LaporanTahunan
PeraturanMenteri TengaKerja danTransmigrasitentang SPM diBidang Sosial
35
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Penyediaan sarana dan
prasarana panti sosial skalaKabupaten
Penyediaan sarana/wahanakesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) untukpelayanan kesejahteraansosial
Korban bencana yangdievakuasi denganmenggunakan saranaprasarana tanggap daruratlengkap
Prosentase penyandang cacatfisik dan mental serta lanjutusia yang tidak potensial yangmenerima jaminan sosial
5 Terwujudnya lokasitransmigrasi lokaldan lokasitransmigrasi umumdi daerah tertinggalyang layak huni,layak usaha, layakberkembang danlayak lingkungan
Jumlah KK transmigran lokal(Wesawak)
Jumlah KK calon transmigranlokal (Lorulun Barat)
Jumlah KK calon transmigrasiumum (Watitir)
Jumlah lokasi transmigrasilokal
Jumlah calon lokasitransmigrasi lokal
Jumlah calon lokasitransmigrasi umum
Seksi Komunikasi,Informasi dan Edukasi
Seksi Pendaftaran danPenempatan
LaporanKegiatan Seksi
LaporanTahunan
36
1. SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil danmenengah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;c. pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri;d. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil dan menengah, serta kemitrausahaan dan koperasi;e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;f. pengawasan produk dan pengendalian teknis terhadap industri mikro, kecil dan menengah;g. penyediaan informasi teknologi pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah;h. penerapan hak atas kekayaan intelektual;i. pemberian bimbingan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, promosi, dan pemasaran;j. pelaksanaan monitoring penyediaan dan penyaluran barang;k. pelaksanaan bimbingan organisasi dan tata laksana koperasi;l. pengesahan badan hukum amalgamasi dan pembubaran koperasi.m. pelayanan perizinan;n. pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya kinerja
Aparatur danpelayanan kepadaMasyarakat
Terselengaranya operasionalkantor selama setahun
Meningkatnya sarana danprasarana aparatur
Terciptanya kepuasanmasyarakat
Kasubag UmumKasubag KeuanganKasubag PerencanaanSeksi KelembagaanSeksi Usaha IndustriSeksi Sarana Perdagangan
6. a) Meningkatkanjumlah kopersi danUMKM yangberkwalitas
b) Meningkatnyakwalitas SDMkoperasi UMKM
c) Tersedianyakoperasi yang di
Jumlah koperasi yangberkualitas
Prosentase koperasi aktif Jumlah pertumbuhan UMKM Prosentase jumlah SDM
koperasi dan UMKM yang telahmengikuti pelatihan
Seksi Sarana Perdagangan Seksi Perlindungan
Konsumen Seksi Kemitraan dan
Permodalan
Daftar InventarisSarana danPrasarana(KIR/KIB)Laporan KegiatanSeksiLaporan Tahunan
39
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganjadikan sebagailembaga kopersidan perbankan
d) Tercipnya wirausaha ibu rumahtangga dangenerasi mudayang berdaya saing
40
1. SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika2. TUGAS : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Berdasarkan
Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;c. Pelaksanaan kebijakan pos, telekomunikasi, informatika, peliputan, dan media serta pelayanan informasi;d. Penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi informasi;e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sistem informasi;f. Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data;g. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana lalu lintas;h. Pengelolaan terminal, dermaga/pelabuhan, dan perparkiran;i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;j. Pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;k. Pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;l. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;m. Pengujian kendaraan bermotor;n. Pelayanan perizinan;o. Pengelolaan UPT;p. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan
perluasan akses saranaperhubungankomunikasi daninformatika sampai kepelosok daerah.
Jumlah Terminal, Pelabuhandan Bandara
Jumlah Jaringan Komunikasi
Seksi Prasarana danSarana (Bidang Laut,Udara);
Seksi Prasarana danSarana (Bidang Darat);
Seksi Telekomunikasi danInformatika.
Data Base Saranaperhubungankomunikasi daninformatika.
41
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Meningkatkan dan
mengembangkanprasarana dan fasilitasserta pelayanan jasaperhubungan
Jumlah Angkutan Darat yangterdaftar
Jumlah Angkutan Laut yangterdaftar
Jumlah Angkutan Udara yangterdaftar
Jumlah ArusPenumpang/Barang AngkutanUmum (Darat, Laut, Udara)
Rasio Ijin Trayek Jumlah Uji Kir Angkutan
Umum Rasio Fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka danguardrill) dan peneranganjalan umum (PJU), Halte
Jumlah SDMA bidangperhubungan yang mengikutidiklat
Jumlah bongkar muat barangdan penumpang
Rasio Angkutan Laut yangmemenuhi StandarKeselamatan
Semua Seksi KecualiBidang Kominfo;
Laporan TahunanData Base bidangPerhubungan
3. Terciptanya e-government dalamlingkup pemerintahKabupaten MalukuTenggara Barat
Jumlah Website MilikPemerintah Daerah
Jumlah Sistem InfomasiPemerintah Daerah
Jumlah SDMA bidang Kominfoyang mengikuti diklat
Seksi Telekomunikasi danInformatika;
Seksi Media dan Peliputan
Data Base bidangKominfo
42
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Terwujudnya akses dan
respon masyarakatterhadap informasipembangunan daerah
Jumlah Jaringan Komunikasi Rasio Wartel/Warnet terhadap
Penduduk Jumlah Surat Kabar
Nasional/Lokal Jumlah Penyiaran Radio/TV
Lokal Rasio Penduduk yang
menggunakan HP/Telepon Rasio Peran Masyarakat dalam
pembangunan (JumlahPengaduan Masyarakat)
Seksi Telekomunikasi danInformatika;
Seksi Media danPeliputan;
Data Base bidangKominfo
43
1. SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2. TUGAS: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan Dan Kepariwisataan Berdasarkan Asas Otonomi Dan
Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan parawisata;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan parawisata;c. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;d. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;e. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;f. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;g. Perlindungan benda-benda cagar budaya;h. Pelayanan perizinan;i. Pengelolaan UPT;j. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatnya
pergerakan wisatawan Jumlah Kegiatan Kunjungan Seksi Obyek dan Daya
Tarik Wisata Seksi Promosi dan
Pemasaran Wisata
Laporan Seksi
2. Terciptanyadiversifikasi destinasipariwisata;
Jumlah Destinasi Pariwisata Seksi Nilai-nilai Budaya; Seksi Perlindungan Benda
Cagar Budaya
Laporan AkhirTahun
LaporanInventarisasiBarang Pariwisata
3. Meningkatnya Obyekdan Daya Tarik Wisatayang representatif danberdaya saing
Jumlah ODTW Seksi Obyek dan DayaTarik Wisata
Seksi Promosi danPemasaran Wisata
Laporan KegiatanUsaha JasaPariwisata (UJP)
Laporan Seksi
44
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan4. Meningkatnya
PemahamanMasyarakat terhadappengelolaan Kekayaannilai-nilai budaya
Jumlahmasyarakat/kelompok yangdibina
- Seksi Bina Usaha Wisata Laporan KegiatanUsaha JasaPariwisata (UJP)
Pariwisata (UJP) Laporan Seksi Data BaseKelompok Jasa
Usaha
7. Terwujudnya kualitasaparatur di sektorPariwisata danekonomi kreatif
Jumlah sumber dayaaparatur yang mengikutidiklat
- Sub Bagian Perencanaan Data BaseKepegawaian
45
1. SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Asas
Otonomi Dan Tugas Pembantuan.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;e. Pelayanan akta catatan sipil;f. Pengelolaan pendapatan;g. Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;h. Penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;i. Pengelolaan UPT;j. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil yang
cepat,tepat,akurat
dan transparan.
Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan administrasi
kependudukan dan
catatan sipil
Prosentase ketersediaan
prasarana dan sarana
operasional SIAK
Seksi Pendataan, Dokumentasidan Informasi
Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Kelahiran, Kematian dan
Pengangkatan Anak Seksi Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan anak danPengesahan Anak
Sub Bagian PerencanaanSub Bagian Umum
Dokumen Survei
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Laporan
ketersediaan
Sarana dan
prasarana
46
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Kepemilikan
Dokumen
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil bagi
masyarakat
Prosentase penduduk
yang memiliki dokumen
administrasi
kependudukan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku
Seksi Pendataan, Dokumentasidan Informasi
Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi Kelahiran, Kematian dan
Data PelayananMasyarakatterhadapDokumenKependudukandan Catatan Sipil
3. Mewujudkan
kualitas penyajian
data dan informasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil secara
menyeluruh yang
dapat diakses oleh
kalangan internal
maupun eksternal
dengan mudah,
cepat dan akurat.
Prosentase ketesediaan
data base
kependudukan dan
catatan sipil
Seksi Pendataan, Dokumentasidan Informasi
Seksi Pendaftaran Penduduk
Sisitem InformasiKependudukandan Catatan Sipil
47
1. SKPD : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan.3. FUNGSI :
a. Perumusan kebijakan umum pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;b. Perumusan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;c. Pengelolaan dan pemungutan pendapatan;d. Perumusan kebijakan penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;e. Pelaksanaan pembinaan pendapatan;f. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;g. Penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;h. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;i. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;j. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;k. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah;l. Pembinaan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi;m. Penyusunan laporan keuangan daerah;n. Pengelolaan UPT;o. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya
Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD
3. Terwujudnyapenataanadministrasikeuangan danbarang daerah
Rasio Meningkatkan KemampuanPengelolaan Keuangan Kab/Kota
Tersedianya Data sebagai Laporanhasil evaluasi
Tersedianya Data monitoringEvaluasi dan Laporan BantuanPemerintah Daerah
Bidang Penatausahaan Bidang Anggaran Seksi Perencanaan
Kebutuhan Seksi Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Seksi Monitoring dan
Evaluasi
LaporanTahunan
50
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tertibnya administrasi asset
daerah dalam rangka penataanpengelolaan keuangan daerah
Tersedianya pengurus barangSKPD yang berkompeten dalamrangka penataan pengelolaankeuangan daerah
Rasio Meningkatkan KemampuanPengelolaan Keuangan Desa.
Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD
3. Terwujudnyapenataanadministrasikeuangan danbarang daerah
Rasio Peningkatan Pengelolaandan Penatausahaan KeuanganDaerah Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaan APBD Tersedianya produk hukumsebagai dasar pelaksanaanPerubahan APBD Tersedianya Produk Hukumberupa Peraturan KDH tentangpenjabaran Perubahan APBD
Bidang AnggaranSeksi AnggaranPendapatanSeksi Pemeliharaan danPemanfaatanBidang PenatausahaanKeuanganSeksi PerbendaharaanSeksi PerencanaanKebutuhanSeksi Anggaran Belanja
Perda APBD danPerda APBDPerubahan
Laporan LKPJ Laporan Tahunan
54
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersedianya Produk Hukumsebagai dasar pertanggungjwabanPelaksanaan APBD Tertanggungjawabnyapelaksanaan APBD tahunsebelumnya Terlaksananya Penyusunan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan DPAL-SKPD Prosentase tertatanya barangmilik daerah Berkurangnya kesalahanpenatausahaan keuangan daerahdi setiap SKPD Tersedianya data sebagai bahanrekonsiliasi dengan kanwilperbendaharaan Tersusunya kebutuhan denganbaik Terciptanya administrasi asetdengan baik Frekwensi pelaksanaanpendampingan dan PembinaanUnit Pengguna Barang Daerahterarah Tersedianya Dokumen RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah
Bidang AsetSeksi Inventarisasi danPenghapusan
Seksi Pencatatan danPelaporan
55
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Terlaksananya Penghapusan danPenjualan barang milik daerah Tersedinya buku laporan BMD
3. Terwujudnyapenataanadministrasikeuangan danbarang daerah
Tersedianya Data monitoringEvaluasi dan Laporan BantuanPemerintah Daerah
Tertibnya administrasi assetdaerah dalam rangka penataanpengelolaan keuangan daerah
Bidang Penatausahaan Bidang Anggaran Seksi Perencanaan
Kebutuhan Seksi Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Seksi Monitoring dan
Evaluasi
LaporanTahunan
61
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Tersedianya pengurus barang
SKPD yang berkompeten dalamrangka penataan pengelolaankeuangan daerah
Rasio Meningkatkan KemampuanPengelolaan Keuangan Desa.
Tersedianya Produk Hukumtentang APBD Desa
62
1. SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;c. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;d. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan;f. Penyusunan program pembangunan daerah;g. Penyusunan rencana strategis daerah;h. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;i. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;j. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;k. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;l. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan;m. Pengelolaan upt;n. Pengelolaan ketatausahaan badan.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tercapainya kinerja
dan kesejahteraanaparatur
Prosentase ketepatanwaktu dalam penyelsaiankerja
Sub Bidang Pemerintahan,Kesehatan dan KesejahteraanSosialSub Bidang Pendidikan,Kebudayaan danKetenagakerjaanSub Bidang Industri dan JasaSub Bidang Pertanian danKelautan
Laporan KegiatanAgenda PenomoranSuratPenyampaianDokumenPerencanaanLaporan TelaahanKajian Program
63
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganSub Bidang Prasarana dan TataRuangSub Bidang Permukiman danLingkungan HidupSub Bagian Perencanaan.
7. Terwujudnya datadan informasi yangberkualitas untukmendukungperencanaanpembangunan daerah
Prosentase ketersediaandata dan informasiterhadap dokumenperencanaan yangdihasilkan
65
1. SKPD : Inspektorat Daerah2. TUGAS : Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah.
3. FUNGSI :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang pengawasan;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;c. Pemeriksaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;d. Pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;e. Pengusutan kebenaran laporan dan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur,
keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;f. Penyampaian saran tindakan preventif dan atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;g. Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;h. Pengelolaan ketatausahaan.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan
perbaikan kinerjaPemerintah Daerah
Terlaksanannyapengawasan disetiap unitkerja
Temuan yang ditindakLanjuti
Jumlah pengaduan yangdiperiksa
Terukurnya Capaiankinerja SKPD
Inspektur Pembantu BidangPemerintahan
Inspektur Pembantu BidangPerekonomian
Inspektur Pembantu BidangKesejahteraan Rakyat
Laopran SKPD Laopran MONEV Laporan Hasil
Pemeriksaan(LHP), PKPT,Pemsus
Laporan EvaluasiLAKIP SKPD
66
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terlaksanannya
Prosentase ketersediaantenaga fungsional auditorsesuai dengan kebutuhan
Sub Bagian Umum Data Kepegawaian
4. Meningkatnya saranadan prasarananpengawasan
Terlaksananya pelayananpenunjang terhadappenyelenggaraanPemerintahan Daerah
Sub Bagian Umum KIR/KIB padaBendahara Barang
67
1. SKPD : Badan Kepegawaian Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;c. Pembinaan kepegawaian;d. Pengembangan pegawai;e. Penyiapan bahan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;f. Penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;g. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;h. Pengeloaan UPT;i. Pengelolaan ketatausahaan badan.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terpenuhinya
kebutuhan Data PNSsecara akurat dankomprehensif
Tersedianya data basePegawai secara akurat dankomprehensif
Jumlah PNS KabupatenKab. MTB
Rasio PNS Kab. MTB
Sub Bidang Data Data Base PNS
2. Terciptanya polarekrutmen PNS yangakuntabel.
Tersusunnya formasi PNSsesuai kebutuhan
Terciptanya Prosespengadaan PNS yangAkuntabel dan Reliabel
Jumlah PNS yang diangkatsesuai Formasi
Sub Bidang Data Usulan Formasidan Hasil AnalisisKebutuhan PNS
68
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Terpenuhinya
kompetensi PNS dalamjabatan
Prosentase CPNSDmengikuti DiklatPrajabatan
Prosentase PejabatStruktural Eselon II, III, IVyang mengikuti DiklatStruktural
Pejabat yang telahmemenuhi PersyaratanPendidikan PelatihanKepemimpinan
Prosentase PNS mengikutiPendidikan Formal danDiklat Fungsional sesuaiTugas dan Fungsi Jabatan
CatatanPelanggaranDisiplin PNS danPegawai HonorerPresensi masing-masing SKPD
8. Terciptanya kondisisarana dan prasaranakerja yang baik danterawat.
Prosentase sarana danprasarana dalam kondisibaik
Bagian Umum Kartu InventarisRuangan (KIR)Kartu InventarisBarang (KIB)
9. Menciptakanpelayananadministrasiperkantoran yangefektif dan efisien
Prosentase kelancaranpelaksanaan tugasperkantoran
Bagian Umum Laporan Tahunan
10. Penyusunan laporanyang rasional danakuntabel
Prosentase Laporantersampaikan dengan baikdan tepat waktu
Bagian Perencanaan Laporan CapaianKinerjaLaporan KeuanganSemesterLaporan AkhirTahun
71
1. SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa/kelurahan,pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dankeluarga berencana;
c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dankeluarga berencana;
d. Penyuluhan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan dan keluargaberencana;
e. Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat, desa/kelurahan, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana;f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;g. Pembinaan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;i. Peningkatan prasarana dan sarana desa/kelurahan;j. Peningkatan perekonomian desa/kelurahan;k. Pengembangan potensi dan sumber daya desa/kelurahan;l. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat;m. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana;n. Pelaksanaan peningkatan keluarga sejahtera;o. Pengelolaan UPT;p. Pengelolaan ketatausahaan badan.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1 Terwujudnya
PeningkatanPelayanan
Tersedianya pelayananUmum AdministrasiPerkantoran
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum
Laporan Tahunan Laporan Subag
72
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data KeteranganAdministrasiPerkantoran
Tersedianya Sarana danPrasarana yang memadai
2 TerwujudnyaPeningkatan KulitasAparatur
Keikutsertaan Aparaturdalam pendidikan Formal
Keikutsertaan Aparaturdalam PendidikanInformal
Sub Bagian Umum
Sub Bagain Umum
Laporan Tahunan Laporan Subag
3 Terwujudnya DisiplinAparatur
Tersedianya Alat KontrolKehadiran Pegawai
Tersedianya PakaianDinas dan PakaianKhusus Hari – haritertentu
Sub Bidang Umum
Sub Bidang Umum
Laporan Tahunan Laporan Subbid
4 Terwujudnya kualitasperecanaan danpengendalian
Tersedianya DokumenPerencanaan
Tersedianya DokumenLaporan AkuntabilitasKinerja
Sub Bidang Perencanaan Laporan Tahunan Laporan Subbid
1. SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga;d. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa;e. Penanggulangan terhadap ancaman dan atau bencana;f. Peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;g. Pengkajian masalah strategis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;h. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya
kesadaranberpolitikmasyarakat.
Prosentase masyarakat yangmenggunakan hak pilih
Jumlah pemilihan kepaladesa yang dilakukan secarademokratis
SeksiHubunganAntar Lembaga
Laporan Seksi KPUD Penyelenggara
Pemilihan
Termasuk tingkatpartisipasi masyarakatdalam pemilihan KepalaDesa
2. Terwujudnyakesatuan bangsa.
Prosentase konflik sosialdalam masyarakat
Prosentase konflik sosialdalam masyarakat yangberhasil ditangani/diselesaikan
SeksiKesatuanBangsa
SeksiHubunganAntar Lembaga
Laporan Seksi Aparat terkait
(Camat, Kepala Desa,Kepala Dusun, danpihak berwajib)
Termasuk tingkatpartisipasi pemuda,tokoh agama, tokohmasyarakat dalampenyelesaian konfliksosial dalam masyarakat
3. Terwujudnyakehidupan yangaman dan tertib.
Angka kriminalitas yangtertangani
Prosentase penyelesaianpelanggaran hukum
SeksiPerlindunganMasyarakat
Seksi
Laporan Seksi Aparat terkait
(Camat, Kepala Desa,Kepala Dusun, dan
Melakukan Koordinasidengan instansi terkait,termasuk pihak anggotalinmas, polsek, kepala
78
Prosentase kejadiangangguan ketenteraman danketertiban yang tertangani
Prosentase jumlah anggotasatuan linmas
Prosentase pembangunan posronda
HubunganAntar Lembaga
pihak berwajib:Kepolisian, Kejari danPengadilan Negeri)
Koordinasi denganinstansi terkait,termasuk pihak anggotalinmas, DinasPerhubungan,Kehutanan, KPDL,Kepala Desa, DinasPerikanan.
79
1. SKPD : Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
3. FUNGSI :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;c. Pelaksanaan dan koordinasi pembinaan di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;d. Pengelolaan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;e. Pencegahan dampak lingkungan;f. Pengelolaan kebersihan dan pemakaman;g. Penanggulangan bahaya kebakaran;h. Pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;i. Pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;j. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;k. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Tersedianya instrumen
dalam pemanfaatansumber daya alam danlingkungan sertainstrumenpengendalianpencemaran dan/ataukerusakan lingkunganhidup.
Jumlah dokumen konsep,naskah akademis, pedomantekait pemanfaatan ruangberdasarkan daya dukung dandaya tumpung lingkungan
Kuantitas peraturan daerahdalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkunganhidup.
Kuantitas peraturan daerahterkait pengendalianpencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup.
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi
80
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Terlaksananya
Pengawasan terhadappelaksanaan kewajibandalam ketentuanperijinan lingkungan
Jumlah sarana dan prasaranapengukuran kualitaslingkungan :
Jumlah sarana dan prasaranpengelolaan limbah.
Jumlah anakan padaPerlindungan dan rehabilitasikawasan konservasi
Jumlah lokasi penataan RTH Prosentase penanganan
sampah Jumlah sarana dan prasarana
pengelolaan sampah
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi
81
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan Jumlah sarana dan prasana
pemakaman dan tempatpemakaman
Jumlah sarana dan prasaranakebakaran
4. Meningkatnya systeminformasi sumber dayaalam dan lingkunganhidup serta keterlibatanmasyarakat maupunsekolah dalampengelolaan sumberdaya alam danlingkungan hidup.
Prosentase Penyediaaninformasi status kerusakanlahan dan/atau tanah untukproduksi biomassa
Jumlah lokasi untuk kegiatansosialisasi lingkungan bagimasyarakat
Prosentase pelaksanaanADIWIYATA
Prosentase system dan datainformasi SDA dan lingkunganhidup
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi
5. Meningkatnya kualitaspengetahuan dan teknissumber daya aparatur
Jumlah aparat dalammengikuti diklat teknis
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi6. Tercapainya penegakan
hukum danpenyelesaian sengketalingkungan
Prosentase penegakan hukumlingkungan
Prosentase tindak lanjutpengaduan masyarakat
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi
7. Terselenggaranyamenagemen kerja danpengelolaan keuanganyang tertanggung jawab
Cakupan pelayan rekomendasilingkungan
Prosentase cakupan pelayananperizinan
Prosentase pertanggungjawaban keuangan.
Kepala Kantor LaporanTahunan
Laporan Seksi
82
1. SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan.
3. FUNGSI :a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;c. Penyelenggaraan perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, dan arsip daerah;d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;e. Pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terciptanya
peningkatan jasalayanan pustaka danarsip serta kelestarianbahan pustaka danarsip
Terwujudnya pelayanan primadan kelestarian bahan pustakadan arsip
Kepala Kantor Laporan Tahunan Data Jumlah
Pengunjung Dokumen Arsip
2. Terbentuknyamasyarakat yanggemar membaca
Terwujudnya budaya baca Kepala Kantor Laporan Tahunan Daftar pengunjung
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keteranganyang ditangani
4. Terciptanya layananperpustakaan kelilingdi sekolah danmasyarakat
Terwujudnya pelayananperpustakaan keliling di seluruhkecamatan
Kepala Kantor Laporan Tahunan Data Masyarakat di
Kecamatan yangumumnya masih jauhdari sumber-sumberinformasi
84
1. SKPD : Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah
Dan Non Pemerintah.
3. FUNGSI :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasfilitasi kerjasama;b. perumusan kebijakan teknis fasilitasi kerjasama;c. penyelenggaraan fasilitasi kerjasama daerah;d. fasilitasi promosi dan investasi;e. pengelolaan ketatausahaan kantor.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator KinerjaUtama
Penanggungjawab Sumber Data Keterangan
1. Meningkatnyakerjasama daerahmelalui kerjasama antarPemda dan Lembaganon Pemerintah
Jumlah Kerjasamadengan Pemda danSwasta
Seksi Hubungan AntarLembaga
Laporan Kegiatan SeksiLaporan TahunanAgenda PenomoranMemorandum ofUnderstanding/MoU(Naskah KesepakatanKerjasama)
2. Meningkatnyakoordinasi dankonsultansi denganSKPD, LSM dan pelakuEonomi
Frekuensikoordinasi dankonsultansi
Tindak lanjut hasilkoordinasi dankonsultansi
Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi
Agenda koordinasiNotulensi RapatLaporan Kegiatan SeksiLaporan Tahunan
Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi
Laporan Kegiatan SeksiData Pengiriman HasilProduksi
85
No. Sasaran Renstra Indikator KinerjaUtama
Penanggungjawab Sumber Data Keterangan
4. Promosi hasil-hasilproduk masyarakat
Frekuensikeikutsertaandalam ajangpromosi
Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi
Laporan Kegiatan Seksi
5. Meningkatkanpengetahuanmasyarakat tentangharga barang
Frekuensipenyampaianinformasi harga
Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi
Laporan Kegiatan Seksi
6. Pengendalian hargakebutuhan pokokmasyarakat
Jumlah inputkebijakan yangdiberikan
Seksi Hubungan AntarLembagaSeksi PengembanganEkonomi dan Investasi
Agenda Penomoran NotaDinas/ Peraturan
86
1. SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan2. TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Berdasarkan Asas Otonomi
dan Tugas Pembantuan.3. FUNGSI :
a. Perumusan program dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai Rencana Strategis Daerah / Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan danperkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;
c. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;d. Pembinaan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kehutanan dan
perkebunan serta penyuluhan kelautan dan perikanan;e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan kelompok Jabatan Fungsional;f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;g. Pelaksana tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya Kelembagaan
Penyuluhan dan KetahananPangan yang didukungdengan sumberdayamanusia yang kompetendan sarana kerja yangcukup
terpenuhi Tenaga penyuluhsesuai kebutuhan yaitu sejumlah76 orang
Sub BidangKelembagaan Tani
Sub BidangKetenagaakerjaan danPengembangan SDMPenyuluhan
Sub BidangPenyuluhan Pertanian
Sub Bidang Perikanan Sub Bidang
PenyuluhanKehutaanan
LaporanTahunan
Data basePenyuluh
87
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan2. Penyuluh yang memiliki
kemampuan teknis danadministrasi sesuai dengankebutuhan pembangunanbidang pertanian dalam artiluas
Jumlah penyuluh mengikutipendidikan dan latihan teknisfungsional sesuai kebutuhan
Sub BidangPenyuluhan Pertanian
Sub Bidang Kelautandan Perikanan
Sub BidangPenyuluhanKehutaanan
Laporan SubBidang
3. Terselenggaranya hubungankerja yang harmonis antarlembaga terkait di dalampelaksanaan fungsipenyuluhan dan ketahananpangan
Terlaksananya Rapat koordinasirutin bersama lembaga terkaitdalam kurung waktu 6 (enam)kali dalam satu tahun
Sub BagianPerencanaan
NotulenRapatKoordinasi
Laporan SubBagianPerencanaan
4. Terwujudnya petani yangmempunyai kemampuanmengelola usaha taninyabaik teknik produksimaupun pemasaran
Presentasi Kemampuan UsahaTani
Presentasi Kemampuan UsahaProduksi Petani
Sub Bidang DistribusPangan
LaporanTahunan
LaporanUsahaProduksiPetani
5. Tersedianya cadanganpangan yang dapatmenjamin kebutuhanpangan sepanjang waktu
Tersedia 30 unit lumbung pangantersebar di desa-desa
Sub BidangKetersediaan danDistribusi Pangan
Data baselumbung-lumbungpangan
LaporanTahunan
6. Meningkatkan PengetahuanMasyarakat tentang gizi dananeka ragam sumberkarbohidrat, protein,vitamin dan mineral
% masyarakat kurang gizi Jumlah Kasus masyarakat
kurang gizi yang tertangani Meningkatnya Kesehatan
Masyarakat
Sub BidangKewaspadaan dankeanekaragaman
Sub BidangKetersediaan danDistribusi Pangan
LaporanMasyarakat
Laporan SubBidang
LaporanTahunan
88
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan
7. Peningkatan produksibahan pangan lokal
Persentasi Ketahanan produksibahan pangan lokal meningkat
Sub BidangKewaspadaan dankeanekaragaman
LaporanTahunan
LaporanProduksiketahananPangan
8. Peningkatan ketersediaanpangan
Terpenuhinya ketahahan PanganMasyarakat
Sub BIdangKetersediaan danDistribusi Pangan
Sub BIdangKewaspadaan danKeanekaragamanpangan
Laporantahunan
Laporanmasyarakat
89
1. SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah2. TUGAS : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tennggara Barat Dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Teknis
dan Administrasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3. FUNGSI :
a. perumusan program di bidang penanggulangan bencana sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah;b. penyiapan penyusunan kebijakan pedoman penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan meratac. perencanaan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;d. penyiapan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana;e. penyiapan prosedur tetap penanggulangan bencana;f. penyiapan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal maupun dalam bentuk darurat bencana;g. penyelenggaraan administrasi penanggulangan bencana;h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Terwujudnya kesiapan dan
kemampuan dalam upayapenanggulangan bencana melaluipeningkatan SDM aparatur danmasyarakat di daerah
Prosentase SDMAparatur di bidangteknis kebencanaanyang Tangkas, Tangguhdan Tanggap akanBencana
Seksi Kebersihandan Pemakaman
LaporanTahunan
Laporan Seksi
2. Terwujudnya system penanganantanggap darurat yang efektif melaluipeningkatan sarana dan prasaranapenunjang serta peningkatandukungan logistik dan peralatanpenanggulangan bencana yang efektifdan efisien
Sarana dan Prasaranapenunjang tanggapdarurat
Dukungan Logistik saatTanggap Darurat
Seksi Kebersihandan Pemakaman
LaporanTahunan
Laporan Seksi
90
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Terwujudnya sistem upaya
rehabilitasi dan rekonstruksi yanglebih baik melalui peningkatankapasitas perencanaan yang handalserta pengurangan resiko bencanadalam setiap kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi dalam rangkapembangunan ke depan.
1. SKPD : Badan Pengelola Perbatasan2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan.3. FUNGSI :
l. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;m. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan
kawasan perbatasan;n. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara;o. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pembangunan ekonomi, pertahanan, social budaya,
lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan pernatasan;p. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan
perbatasan;q. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala
prioritas;r. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan setra evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan
batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Meningkatkan
2. Meningkatnya ketersediaaninfrastruktur dasar meliputikesehatan, pendidikan,pemerintahan,jalan/jembatan, listriksarana telekomunikasi daninformasi, serta pelayanantransportasi baik darat,laut dan udara secaraterpadu
Meningkatnya sarprastransportasi darat, laut danudarah secara terpadu.
Kabid. Kerjasama danPengelolaanInfrastruktur Kawasan
Kasie. PengelolaanInfrastruktur Kawasan
Idem Idem
93
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan3. Meningkatnya ketepatan
dan kualitas Rencana AksiPengelolaan Batas WilayahNegara dan KawasanPerbatasan mulai daripenyusunan sampai denganmonitoring dan evaluasi
Tersusunya Rencana AksiPengelolaan Batas WilayahNegara dan Kawasan Perbatasan;
Terlaksananya monitoring danevaluasi Rencana Aksi baik dariK/L maupun SKPD setiaptahunya;
Meningkatnya frekuensi KISStingkat SKPD, Kabupaten,Provinsi dan K/L.
Tersedianya aparatur BadanPengelola Perbatasan yangberkualitas dan profesionalsebagai penegak garda terdepanNKRI;
Terlaksananya sosialisasi tentangkawasan perbatasan laut kepadamasyarakat nelayan;
Tersedianya sarpras danperalatan navigasi batas laut.
Kasubag Umum danKepegawaian
Kabid. PengelolaanBatas Negara danPotensi Kawasan
Kasie. PengelolaanBatas Negara
Idem Idem
94
1. SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri2. TUGAS : Melaksanakan Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
3. FUNGSI :
a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental dan rohani;
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial;
d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA:
No. Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab Sumber Data Keterangan1. Menciptakan pelayanan
administrasi perkantoranyang efektif dan efisien
Cakupan ketersediaansarana prasaranaadministrasi perkantoransesuai kebutuhan organisasi
Sub BagianUmum danKerjasama
Laporan Tahunan
2. Meningkatnya Aparatur /Anggota Korps yang mampumelaksanakan tugas danfungsi secara bertanggungjawab
Prosentase penangananpembinaan Anggota KORPRI
Jumlah PelaksanaanPembinaan
Sub Bagian Seni,Budaya, MentalDan Rohani
Laporan HasilPembinaan
3. Terwujudnya hubungankerjasama antar kelembagaanunit korpri baik secarahorisontal maupun vertikal diKab. MTB