109 LAMPIRAN 1 Transkip Wawancara Partisipan K2 Partisipan : Kasubag Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Waktu : 10.15 WIB – 11.15 WIB Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019 Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Serang Peneliti : Pertama, saya ingin meminta penjelasan bapak terkait tupoksi/tugas bapak di BPKAD kabupaten Serang Partisipan : Kebetulan saya dipercaya sebagai kasubag pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, itu bertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas yang pertama penyusunan laporan keuangan secara periodik yaitu, triwulan-an, semesteran maupun tahunan. Laporan yang ada di BPKAD Kabupaten Serang terbagi menjadi 2, yang pertama laporan LKPD, yang kedua laporan pertanggungjawaban. Perbedaan kalau LKPD itu untuk BPK, kalau laporan pertanggungjawaban itu untuk Dewan dalam bentuk aturan hukum yang disebut Perda (Peraturan Daerah) tapi intinya LKPD itu juga merupakan bagian dari Perda pertanggungjawaban, jadi apa yang sudah dilakukan audit BPK terhadap LKPD nantinya akan lampirkan kembali dalam bentuk perda pertanggungjawaban dan disampaikan kembali kepada dewan, nah itu tugas yang saya emban sebagai kasubag pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan diluar rutinitas tupoksi tugas saya yang lain seperti menyusun RKA,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
109
LAMPIRAN 1
Transkip Wawancara Partisipan K2
Partisipan : Kasubag Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Waktu : 10.15 WIB – 11.15 WIB
Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2019
Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Serang
Peneliti : Pertama, saya ingin meminta penjelasan bapak terkait
tupoksi/tugas bapak di BPKAD kabupaten Serang
Partisipan : Kebetulan saya dipercaya sebagai kasubag pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaporan keuangan, itu bertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas yang pertama penyusunan laporan keuangan secara periodik
yaitu, triwulan-an, semesteran maupun tahunan. Laporan yang ada di BPKAD
Kabupaten Serang terbagi menjadi 2, yang pertama laporan LKPD, yang kedua
laporan pertanggungjawaban. Perbedaan kalau LKPD itu untuk BPK, kalau
laporan pertanggungjawaban itu untuk Dewan dalam bentuk aturan hukum yang
disebut Perda (Peraturan Daerah) tapi intinya LKPD itu juga merupakan bagian
dari Perda pertanggungjawaban, jadi apa yang sudah dilakukan audit BPK
terhadap LKPD nantinya akan lampirkan kembali dalam bentuk perda
pertanggungjawaban dan disampaikan kembali kepada dewan, nah itu tugas yang
saya emban sebagai kasubag pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan diluar
rutinitas tupoksi tugas saya yang lain seperti menyusun RKA,
110
mempertanggungjawabkan kegiatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan.
Peneliti : Oh, jadi intinya bapak adalah orang yang berkutik dengan laporan
keuangan di Kabupaten Serang ini ya ?
Partisipan : Iya betul, yang mempertanggungjawabi penyusunan laporan
keuangan.
Peneliti : Selain itu juga mengkonsol laporan keuangan yang dibuat oleh
OPD-OPD diseluruh Kabupaten Serang ?
Partisipan : Iya betul seperti itu, memang intinya membuat laporan keuangan
itu sumbernya dari OPD-OPD
Peneliti : Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015, apakah
ada masalah yang dihadapi oleh bapak sebagai pembuat laporan keuangan ?
Partisipan : Sebelumnya saya cerita dulu, sebelum menggunakan PP 71
Tahun 2010 itu kan kalau tidak salah ada 4 komponen laporan keuangan ya terdiri
dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ya.
Nah sebetulnya pada tahun 2014 kita menyusun 4 laporan ini wabilkhusus untuk
Neraca sebetulnya sudah menggunakan apa yang dikatakan dengan akrual basis,
jadi walaupun kita masih menggunakan istilahnya kas basis di tahun 2014 untuk
LRA dan Laporan Arus Kas tetapi, untuk Neraca kita sudah menggunakan akrual
basis. Nah ketika kita beralih kepada PP 71 Tahun 2010 dimana disitu ada 7
komponen laporan keuangan, yaitu tambahannya ada LO (Laporan Operasional),
111
LP-SAL, dan LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), nah ini adalah tambahan
tugas/pekerjaan yang harus kita susun untuk memenuhi ketentutan PP 71. Jadi
artinya jika melihat tingkat kesulitan tidak terlalu signifikan karena penyusunan
LO, LP-SAL, dan LPE kita sudah menggunakan aplikasi, Cuma yang jelas saya
sebagai konsolidator harus melakukan sosialiasi kepada OPD-OPD untuk
penguatan laporan keuangan pada tingkat OPD.
Peneliti : Jadi untuk bapak sendiri sebagai pembuat laporan keuangan yang
sekarang berbasis akrual ini tidak terlalu menjadi masalah ya pak ? dan mudah
untuk beradaptasi dari kas basis ke akrual basis ya ?
Partisipan : Iya betul, karena tadi itu sebetulnya sewaktu menggunakan kas
basis kita juga sudah menggunakan akrual basis tapi hanya pada Neraca saja. Jadi
intinya begini, ketika beralih ke PP 71 yang dimaksud dengan akrual tetap hanya
Neraca, LO, LPE, dan LP-SAL. Sedangkan untuk LRA dan LAK nya tetap
menggunakan kas basis, karena LRA itu kan berdasarkan uang keluar. Jadi
walaupun LRA dan LAK itu ada pada PP 71 tapi tetap sifatnya menggunakan kas
basis.
Peneliti : Oh begitu, saya pernah mendengarkan terkait permasalahan
maping kode rekening itu juga menjadi salah satu yang menjadi hambatan bagi
para konsolidator, itu bisa dijelaskan gak pak ?
Partisipan : Oh itu, jadi gini kas basis dengan akrual basis itu kan sebetulnya
tidak ada masalah karena nomor rekeningnya pada dua basis itu sudah
menggunakan kode rekeningnya sudah akrual. Yang menjadi permasalahan pada
112
maping kode rekening itu ketika kita dalam penyusunan anggaran berdasarkan PP
58 2015 ya, tahun 2005 kalau tidak salah, terus kembali ke turunannya dari
permendagri nomor 13 dan perubahannya, penyusunan anggaran keuangan,
penyusunan APBD itu menggunakan kode rekening berdasarkan istilahnya
permendagri 13, itu sebenernya kita tidak menyebutnya kode rekening kas basis,
bukan. Tapi itu kode rekening kementrian dalam negeri berdasarkan permendari
13 atau kita istilahkan sekarang kode rekening kas basis. Jadi pada saat
penyusunan APBD nya itu menggunakan kode rekening kas basis sedangkan pada
saat penyusunan laporan untuk ke pusat itu menggunakan aturan akrual basis, nah
disini lah kita harus melakukan maping kode rekening antara kas basis yang ada
pada permendagri nomor 13 dengan akrual basis yang ada pada PP 71 tahun 2010,
inilah yang memusingkan kita sebetulnya sampai dengan per-tahun 2018.
Peneliti : Oh begitu ya pak, tapi sebelumnya bisa dijelaskan juga tidak pak
apa yang dimaksud dengan maping kode rekening itu ?
Partisipan : Jadi maping kode rekening itu begini contohnya ya, di kas basis
kita mengenal belanja 2 jenis ada belanja tidak langsung (BTL) dan belanja
langsung (BL) , dalam belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai, belanja
hibah, dan lain sebagainya, sementara dalam belanja langsung itu ada belanja
pegawai, barang dan jasa, dan modal, nah ini di kas basis. Nah ketika di akrual
basis format laporan LRA-nya itu tidak mengenal belanja tidak langsung dan
belanja langsung, ini yang tidak sinkronnya dari pusat, ketika penyusunan APBD
menggunakan kas basis tetapi laporannya menggunakan akrual basis. Diakrual
basis itu mengenalnya belanja operasional, dan belanja modal. Belanja
113
operasional ini terdiri dari belanja pegawainya dari BTL, belanja pegawainya BL
ditambah belanja barang dan jasanya BL. Dan uniknya lagi dalam belanja modal
akrual dibagi lagi, ada tanah, peralatan mesin, gedung, jalan jaringan irigasi, dan
aset lainnya, sementara di kas basis hanya satu yaitu belanja modal, inilah yang
kita maksud dengan maping, kita harus mengklasifikan lagi apa yang sudah
dicantumkan dalam penyusunan APBD untuk laporan keuangannya.
Peneliti : Oh, jadi itu ya yang sekarang menjadi permasalahan bagi bapak
sebagai pembuat laporan keuangan karena harus mengurai lagi apa yang sudah
dicantumkan di APBD ?
Partisipan : Iya betul, kita harus menempatkan kode rekening kas basis ke
kode rekening akrual basis.
Peneliti : Jadi dari bapak sendiri dan dengan bawahan-bawahan bapak
sebagai pembuat laporan keuangan itu tidak ada masalah yang berarti ya pak ? apa
karena semua pegawainya dilatar belakangi pendidikan akuntansi semua ?
Partisipan : Nah awalnya kesulitan kita semua justru bukan saat akrual basis
ini ditetapkan, tapi sebetulnya pada saat penyusunan laporan keuangan
menggunakan kas basis. Karena sebelum ditetapkanya kasis basis kan kita masih
menggunakan permendagri 29, itu lebih lama lagi, nah ketika ditetapkan PP 24 ini
mulai disosialiasikan yang disebut cash basis to acrrual basis, pernah dengear kan
?
Peneliti : Iya saya pernah dengar pak
114
Partisipan : Nah istilah itu saya dengar dari guru-guru besar saya bahwa cash
basis to accrual basis itu sistem akuntansi yang satu-satunya diberlakukan hanya
di Indonesia. Cash basis to accrual basis jadi laporan keuangan ada yang
menggunakan kas basis, ada juga yang menggunakan akrual basis, Neracanya
akrual, tapi LRA-nya kas basis. Ketika PP 71 itu masuk yang mengharuskan
akrual penuh, disini kita juga tidak serta merta menggunakan akrual semuanya
sebetulnya, PP 71 juga kan masnya tau ada Lampiran I dan ada Lampiran II. Nah
ketika kita tau ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang nanti akan
diterapkan di tahun 2019 untuk 2020, itu baru akan terjawab apa yang disebut
akrual penuh, karena dalam PP 12 itu salah satu amanatnya adalah penyusunan
APBD sudah menggunakan kode rekening akrual basis, nah itu disitu sudah tidak
ada maping kode rekening lagi.
Peneliti : Itu akan diterapkan di tahun 2019 ?
Partisipan : Seharusnya, yang saya tahu PP 12 itu kan terbitnya tahun 2018,
mulai penganggaran tahun 2020, karena 2019 kan sudah berjalan dan masih
menggunakan PP 71. Nah penganggaran 2020 yang akan disusun tahun 2010 itu
harusnya sudah menggunakan PP 12 Tahun 2018.
Peneliti : Oh itu untuk semua pemerintah daerah pak ?
Partisipan : Iya betul karena ini kan peraturan dari pemerintah pusatnya
langsung. Tapi ini juga menunggu permendagrinya sebetulnya, karena
permendagrinya belum keluar. Nanti jika sudah keluar permendagrinya baru kita
menggunakan akrual penuh dalam penyusunan APBDnya.
115
Peneliti : Untuk aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan berbasis akrual itu yang digunakan aplikasi apa saja ya pak ?
Partisipan : Sebelum ke akrual, sebelumnya dalam kas basis kita
menggunakan aplikasi yang disebut SIMDA Keuangan (Sistem Informasi
Manajemen Daerah) kemudian di tahun 2015 SIMDA tersebut langsung di update
menjadi SIMDA Akrual sampai tahun 2017, di tahun 2018 kita sudah
menggunakan SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Akrual). Kalau SIMRAL
pengembangnya BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) kalau
SIMDA BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Peneliti : Pengembang itu artinya pembuat atau aplikasi itu dibuat oleh
BPKAD lalu dikembangkan oleh BPPT dan BPKP ?
Partisipan : Pembuat, Pembuat Aplikasinya
Peneliti : Kenapa yang membuat aplikasi itu tidak dari PEMDA saja pak ?
karena mungkin PEMDA lebih tau kondisi keuangannya, dan kondisi pegawainya
dan aplikasi tersebut bisa didesain sederhana mungkin agar pegawai tidak
kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut ? apa memanga aturan dari pusat
harus melalui BPPT dan BPKP atau seperti apa pak ?
Partisipan : Memang pemilihan terhadap aplikasi ini kita tidak ditentukan
oleh pusat, itu terserah kita mau menggunakan aplikasi apa. Pada waktu tahun
pertama 2005 PP 24 ini dilaunching sebenarnya pemerintah pusat sudah
menyiapkan aplikasinya. Awalnya nama aplikasinya SIPKD (Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah) ini pemerintah pusat sudah menggaungkan
116
aplikasi ini, bahkan pada waktu itu pemerintah pusat membagi dua tugas untuk
pengembangan aplikasinya oleh kemendagri dengan konsultan dari ... ada nama
konsultannya itu USADI (dari pemerintah pusat), itu konsultan yang ditarik oleh
kemendagri untuk membuat aplikasi SIPKD tersebut. Tugas yang kedua oleh
kemenkeu, kemenkeu mengadakan hardwarenya, rencananya hardware tersebut
mulai dari komputer akan dibagikan oleh kemenkeu pada waktu itu, nah waktu itu
pemerintah pusat mengambil namanya DMI (Daerah Masa Inkubator) untuk
menyebarkan SIPKD agar mendapatkan pendampingan dari USADI dan
mendapat bantuan hardware dari kemenkeu, semuanya kalau tidak salaha da 171
Kabupaten, Kota, Provinsi yang waktu itu ditunjukan kemendagri dan kemenkeu.
Salah satunya Kabupaten Serang yang ditunjuk menjadi DMI nya pusat, karena
saya ikut berkecimpung dan beberapa kali saya diundang. Sebelum menggunakan
SIPKD kita menggunakan manual Excel untuk penyusunan laporan keuangan,
saya sendiri yang membuatnya dengan teman-teman yang lain. Ketika
dikembangakan SIPKD dengan DMI ini awalnya kan mau menggunakan lounge
(pinjaman lunak) tapi ternyata USADI ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria
yang diinginkan oleh daerah, intinya itu. Karena tadi itu daerah kok bisa
mengembangkan aplikasinya sendiri kenapa harus lewat USADI padahal daerah
masih memiliki konsultan sendiri, salah satunya kota tangerang yang
mengembangkan sendiri aplikasinya menggunakan konsultan dia sendiri yang
disebut dengan spectra.
Peneliti : Itu dari pusat tidak ada permasalahan apabila daerah
mengembangkan apliasinya sendiri pak ?
117
Partisipan : Tidak ada permasalah karena, pada waktu itu tidak ada penekanan
atau keharusan dari pemerintah pusat. Nah ketika kita menjadi DMI itu beberapa
kali tidak berhasil, beberapa kali USADI datang kepada kita dan kita dikumpulkan
juga tidak berhasil. Tidak berhasilnya kenapa ? karena pengembangan aplikasi
dari USADI tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh daerah. Jadi masih banyak
terjadi kesalahan dan trouble pada aplikasinya. Sehingga pada waktu itu kita
masih menggunakan manual excel.
Peneliti : Talaupun ada aplikasi SIPKD itu tapi bapak dan teman-teman
masih menggunakan manual excel karena masih ada trouble ?
Partisipan : Iya betul, itu sekitar tahun 2004 sampai 2005.
Peneliti : Mengapa bapak dan teman-teman tidak mengembangkan aplikasi
itu sendiri ?
Partisipan : Kita sangat keterbatasan dengan tenaga IT, itu sudah jelas kita
tidak memiliki tenaga IT yang bisa memprogram, membuat aplikasi pengelolaan
keuangan daerah, sehingga pilihannya pada waktu itu ada penawaran dari BPKP
dengan adanya SIMDA tadi, kita diundang ke kantor BPKP, dijelaskan mengenai
aplikasi SIMDA. Nah kita coba menerapkan aplikasi SIMDA ini pada Kabupaten
Serang akhirnya, kita tidak mengembangkan sendiri aplikasinya sendiri karena
keterbatasan tenaga IT tadi dan memang pada waktu itu tenaga IT langka sekali.
Nah begitu SIMDA datang, kenapa SIMDA bisa berhasil diterapkan di Kabupaten
Serang sampai dengan tahun 2017, yang pertama dikarenakan SIMDA
dikembangkan oleh BPKP, karena dulu BPKP merupakan auditor internal
118
pemerintah ... tapi sekarang juga sebenernya masih tapi seperti mati suri. Nah
karna BPKP merupakan auditor internal pemerintah, maka BKPK sangat
memahami proses pengelolaan keuangan daerah, yang kedua BPKP itu disetiap
provinsi itu ada perwakilannya, berbeda dengan USADI tadi, dia hanya ada di
Jakarta, kalau BPKD karena disetiap provinsi ada perwakilannya maka konsultasi
dan lain sebagainya lebih mudah dan dekat.
Peneliti : Dan BPKP juga lebih tau ya pak kondisi di Kabupaten serang ini
ya pak ?
Partisipan : Secara aturan sudah pasti tau, secara demografis juga pasti tau,
sehingga mereka merekrut ahli-ahli IT untuk membuat SIMDA ini dan sangat
cocok untuk diterapkan di Kabupaten Serang sesuai dengan aturan-aturan yang
ada, walaupun dengan proses yang tersendat-sendat dan bertahap dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2017 itu sudah sangat berhasil.
Peneliti : Jadi sejauh ini BPKP menjadi konsultan IT terbaik ya pak ?
Partisipan : Terbaik sebagai konsultan IT, sebagai konsultan pengelolaan
keuangan juga. Jadi intinya saya mau bilang, kebutuhan tenaga IT itu seharusnya
tidak hanya dibutuhkan untuk BPKAD Kabupaten Serang, melainkan untuk
seluruh OPD dan OPD di Kabupaten Serang.
Peneliti : Selanjutnya, apakak akrual basis ini meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi laporan keuangan pak ?
Partisipan : ini terkait dengan persepsi pembacaan laporan keuangan orang
yang memang harus paham dan mengerti tentang isi laporan tersebut, sebenarnya
119
diluar internal BPKAD itu kalau ke akrual basis justru kurang dalam pemahaman
isi laporan keuangan, baik itu dewan, bupati, ataupun inspektorat.
Peneliti : oh jadi justru petinggi-petinggi itu yang kurang paham dengan isi
laporan keuangan berbasis akrual ? padahal seharusnya bagaimana itu pak ?
Partisipan : iya betul, justru seharusnya mereka harus paham dengan isi
laporan keuangan berbasis akrual itu. Mereka lebih nyaman dengan isi laporan kas
basis, permasalahannya ada dua sih sebenarnya, yang pertama karena
penganggaran kita dilaksanakan dengan menggunakan kas basis, contohnya
laporan belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga laporan juga lebih
enak dilihatnya jika penganggaran dan laporan samasama menggunakan kas basis,
menurut saya itu pemahaman yang kurang pas atau kurang bagus ketika kita ingin
menganalisis laporan keuangan itu secara global. Nah justru di akrual basis kalau
menurut saya orang yang benar-benar teliti membaca laporan keuangan akan lebih
banyak analisis yang dapat dilakukan dan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil
akan lebih tepat.
Peneliti : Jika mereka membaca laporan keuangan berbasis akrual itu secara
teliti ya pak ?
Partisipan : Iya betul jika mereka membacanya secara teliti. Kalau di kas
basis pendapatan itu dicatat berdasarkan kas yang masuk, saya kasih contoh pajak
hotel tahun 2018 Cuma dapet 100 juta, ini di kas basis ya, sedangkan ketika
menggunakan akrual basis ternyata pajak hotel 2018 dapet 150 juta, dimana
selisihnya ini ? ternyata 50 jutanya ini adalah piutang yang bakal pasti kita terima.
120
Peneliti : Sedangkan di kas basis itu tidak mengenal kata piutang ya pak ?
Partisipan : Betul, betul sekali. Jadi intinya, ternyata di kas basis kita masih
dapet uang 50 juta lagi, kita masih punya hak untuk menagih uang 50 juta itu.
Peneliti : Berarti serapan pendapatan pada kas basis masih sangat minim ya
pak ?
Partisipan : Betul, tapi selain serapan, lebih ke nilai ... kalau di laporan
keuangan pembacaannya hanya tahun terkait saja, tidak membaca potensi
pendapatan yang tadi seharusnya bisa di dapat dari piutang. Kalau benar-benar
memahami justru kan lebih enak menggunakan akrual basis kan ?
Peneliti : Iya pak. Lalu kebijakan seperti apa yang terjadi antara pembacaan
kas basis dengan akrual basis ?
Partisipan : Contohnya gini, tadi kan pendapatan dari pembacaan kas basis
100 juta, sedangkan dari pembacaan akrual basis 150 juta. Lalu ada belanja dari
pembacaan kas basis 200 juta, itu kan jadi kita defisit 100 juta ya, belanja dari
pembacaan akrual basis 200 juta juga, itu jadi defisit 50 juta. Nah dari informasi
tersebut dalam kas basis pemerintah berarti harus lebih menggenjot pendapatan
agar tidak defisit sampe 100 juta, padahal dalam akrual basis pemerintah minimal
hanya perlu mendapatkan pendapatan 50 juta agar balance, kan begitu ? nah itulah
yang membedakan pembacaan kas basis dengan akrual basis, dalam pengambilan
keputusan lebih tepat.
Peneliti : Jadi SAP berbasis akrual ini memang benar-benar diperlukan ya
pak ?
121
Partisipan : Betul, sangat sangat diperlukan dan sangat sangat bermanfaat
bagi mereka yang benar-benar paham dalam membaca laporan keuangan berbasis
akrual.
Peneliti : Nah ketika anggota dewan, bupati, dan para pemangku
kepentingan lainnya yang mengatakan bahwa mereka lebih nyaman dengan kas
basis, apakah ada usaha dari mereka untuk beralih kepada akrual basis pak ?
Partisipan : Kalau itu adalah masalah pandangan atau mindset lah ya
istilahnya, dan sebenarnya dari kita tidak kurang dalam memberikan sosialisasi
tentang SAP berbasis akrual. Bahkan kita pernah mengundang pimpinan OPD
keseluruhan di Kabupaten Serang, kita bagikan kepada mereka tentang PP 71.
Bahkan ibu bupati juga beberapa kali kita hadirkan tim ahli dari UI (Universitas
Indonesia), karena jika kita yang menyampaikan kepada beliau agak kurang etis
lah ya, tapi kalau kita hadirkan guru besar dari UI untuk menyampaikan
pentingnya SAP berbasis akrual sudah kita lakukan walaupun hanya sekilas,
sekali lagi itu masalah persepsi, menurut saya sampai saat ini mereka (para
petinggi) masih nyaman dengan kas basis. Biasanya kan kalau memang mereka
ingin benar-benar paham dengan akrual basis harusnya ada feedback dari mereka
bertanya kepada kita, ketika kita sodorkan laporan keuangan 2 jenis boro-boro
dilihat kadang-kadang cuma ditanda tanganin saja. Tapi menurut saya, jika saya
seorang pimpinan, ketika melihat 2 jenis laporan keuangan yang berbeda
seharusnya bertanya apasih yang menjadi permasalahannya, kenapasih ini bisa
seperti ini. Nah feedback dari mereka ini tidak ada sama sekali yang seperti itu.
122
Peneliti : Oh seperti itu ya pak, lalu ketika tadi mereka nyaman dengan kas
basis, sedangkan pemerintah sudah menetapkan harus menggunakan akrual basis,
apakah tetap ada dukungan dari mereka untuk mensukseskan SAP berbasis akrual
pak ?
Partisipan : Saya kira mereka juga terkurung oleh aturan, ketika aturan itu ada
dan harus diterapkan mereka mau tidak mau harus beralih pada akrual basis.
Peneliti : Karena aturan itu kan memang sifatnya memaksa ya pak ?
Partisipan : Iya betul sekali mas, saya kira seperti itu, mereka juga tidak harus
kembali lagi ke kas basis, kalau memang harus di akrual basis yasudah lanjutkan
saja walaupun mungkin pemahaman dari mereka masih kurang. Tapi mereka
sangat mendukung dengan adanya SAP berbasis, ketika kita melaksanakan bintek-
bintek, ketika kita mau belajar ke Jogja, ke Surabaya, tentang akrual basis ini,
mereka (para petinggi) mengizinkan dan mendukung sekali.
Peneliti : Jadi itu tergantung kepada merekanya ya pak apakah mau
memahami atau tidak, tapi yang terpenting mereka mendukung dan selalu
mengizinkan ketika ada pelatihan-pelatihan terkait SAP berbasis akrual ini.
Partisipan : Iya betul mas
Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang sebenarnya menjadi penentu
kesuksesan dalam keberhasilan SAP berbasis akrual ini pak ?
Partisipan : Yang pertama itu adalah komitmen pimpinan, yang kedua tingkat
pendidikan di level-level tertentu, yang ketiga dukungan dari pimpinan OPD dan
123
OPD artinya mereka pada pimpinan OPD dan OPD mengizikan para fungsi
akuntansinya mengikuti sosialisasi yang kita berikan, yang keempat aplikasi yang
mendukung. Seperti itu mas
Peneliti : Oh seperti itu ya pak, jadi dari BPKAD nya sendiri sudah sangat
maksimal dalam memberikan sosialisasi/pelatihan terkait SAP berbasis akrual ini
kepada para fungsi akuntansi yang ada di OPD dan OPD yang ada di Kabupaten
Serang ya pak ?
Partisipan : Saya kira BPKAD sudah sangat maksimal, karena BPKAD punya
prinsip sebagus-bagusnya laporan keuangan tapi jika sumbernya artinya para
pembuat laporan keuangan pada tingkat OPD dan OPD itu tidak bagus kan
jadinya percuma. Makanya yang diperkuat justru mereka para fungsi akuntansi
pada tingkat OPD dan OPD, jadi seolah-olah kita adalah pengampu bagi mereka,
karena kan tidak mungkin saya membuat laporan keuangan 60 OPD sekaligus
sendirian, justru mereka yang harusnya lebih mampu dalam membuat laporan
keuangan dengan sebagus-bagusnya, sehingga ketika laporan keuangan pada
tingkat OPD dan OPD itu sampai kepada kita, lalu kita mengkonsol laporan
keuangan itu tidak ada masalah yang terlalu berarti bagi kita.
Peneliti : Selain untuk kebaikan mereka, justru kebaikan bagi BKPAD juga
agar tidak terlalu rumit ya pak ?
Partisipan : Betul, pada akhirnya agar kita tidak terlau pusing (sambil tertawa)
124
LAMPIRAN 2
Transkip Wawancara Partisipan K3
Partisipan : Kasubid Pembinaan dan Evaluasi
Waktu : 09.15 WIB – 10.25 WIB
Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Serang
Peneliti : Untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan apa tupoksi/tugas
bapak di BPKAD Kabupaten Serang ?
Partisipan : Saya Sebagai Kasubid Pembinaan dan Evaluasi, pembinaan ini
artinya untuk membina OPD-OPD terutama dalam menyusun pelaporan keuangan
di OPD masing-masing, sehingga muara akhirnya akan berdampak pada
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Apabila kita tidak melakukan pembinaan
kepada teman-teman OPD dengan melihat SDM pada OPD yang sekarang ini bisa
dibilang sangat kurang, karna dari faktor usia, usia mereka yang sudah tua padahal
kan sekarang zamannya sudah menggunakan IT, nah mereka jadi bingung. Dan
kita juga membina mereka bagaimana caranya walaupun mereka sudah tua tapi
tetap memiliki keinginan untuk belajar. Pembinaan itu kita lakukan bisa dibilang 2
kali dalam setahun, atau bagaimana kebutuhan aja gitu. Tapi tidak menutup
kemungkinan kita membuka diskusi face to face dalam pembinaan itu.
Peneliti : Jadi, pihak BKPAD sangat membuka ruang kepada mereka (para
OPD) untuk berkonsultasi ketika ada sesuatu yang tidak mereka mengerti ?
125
Partisipan : Iya betul, kami sangat membuka ruang, bahkan sekarang ini
justru kebanyakan face to face. Karena mungkin jika di dalam forum itu kurang
kondusif dan kurang fokus, jadi setelah acara itu mereka mendatangi ke kantor
kami untuk bertanya yang mereka belum mengerti.
Peneliti : Oh begitu, kalau dari segi evaluasinya itu seperti apa pak ?
Partisipan : Kalau dari segi evaluasinya, nah kita kan membina mereka untuk
membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ketika membina itu kan
tidak semua mengerti dengan apa yang kita sampaikan untuk menyusun laporan
keuangan tersebut, nah ketika mereka waktunya menyusun Laporan Keuangan
OPD itu kita lakukan evaluasi, sampai sejauh mereka keberhasilan mereka dalam
membuat laporan keuangan tersebut, atau dibagian mana kekurangannya, lalu kita
panggil lagi mereka untuk hasil evaluasinya, sampai laporan keuangan itu finish
gitu, mas.
Peneliti : Oh berarti dari BPKAD itu sendiri sangat welcome kepada para
OPD-OPD ya pak ?
Partisipan : Sangat welcome sekali, bahkan kita juga .. istilahnya kita sangat
menuntun bagi mereka yang sama sekali tidak mengerti akuntansi sampai mereka
bisa membuat Laporan Keuangan pada OPD masing-masing. Kadang-kadang
mereka itu selama 2 hari pulang sampai jam 2 pagi, kita harus stand by, mau tidak
mau.
Peneliti : Nah itu ketika mereka datang sampai jam 2 pagi itu karena
memang keinginan dari mereka sendiri atau dari tuntutan pekerjaan ?
126
Partisipan : Awalnya sih tuntutan pekerjaan, tapi gimana ya, namanya
tuntutan pekerjaan seneng gak seneng mereka harus mau. Tapi kita juga
memperhatikan mereka bagaimana caranya agar mereka seneng dengan tuntutan
itu, dan pada akhirnya mereka juga jadi seneng gitu mas, makanya kadang gak
kerasa sampe jam 2 gitu mas.
Peneliti : Itu yang non-formal ya pak ? kalau untuk yang formal seperti
bimtek/pelatihan dari BPKAD nya sendiri dalam setahun dilaksanakan berapa kali
pak ?
Partisipan : Dalam setahun itu 2 kali mas, itu asistensi dan evaluasi. Kita
mengasistensi para OPD, kita juga mengundang partisipan dari beberapa ahli
yang mengetahui dalam pengelolaan keuangan.
Peneliti : Oh jadi itu juga bentuk transparansi dari BPKAD ya pak ?
Partisipan : iya betul mas, selain itu juga kita kan ada group WA (whatsapp),
nama groupnya PKD (Pengelola Keuangan Daerah), nah disitu isinya tidak hanya
fungsi akuntansi saja, pokoknya yang mengelola keuangan kita masukkin tuh di
group itu, baik itu bendahara, ataupun Kasubag keuangan juga, jadi agar mereka
tau tentang pengelolaan keuangan.
Peneliti : Oh begitu, nah kalau dari kendala-kendala ketika melakukan
pembinaan itu sendiri yang dihadapi apa saja pak ?
Partisipan : Kendala yang dihadapi ketika pembinaan, kita sih kalau ditanya
soal kendala pasti ada ya mas, tapi karena kita hadapi dengan enjoy, jadi
sebenernya tidak terlalu menjadi masalah bagi kita. Tapi untuk kendalanya itu
127
sendiri, salah satunya mereka yang domisilinya agak jauh mas, sama yang non
PNS. Karena kita kan fungsi akuntansinya itu non PNS sebenernya, lebih banyak
honorernya, baik dari dinas atau dari kecamatan.
Peneliti : Oh jadi masih ada fungsi akuntansi pada OPD-OPD Kabupaten
Serang yang masih honorer ?
Partisipan : Banyak mas, tapi kalau dari nama sih dianggap PNS karena kan
mereka mendapatkan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai).
Peneliti : Nah selain dari kendala yang jaraknya jauh itu apa lagi pak ?
Partisipan : Ya karena faktor SDM nya juga mas, gak Cuma SDM yang sudah
tua saja, tapi yang muda juga. Sekarang ini kan banyak yang baru nih fungsi
akuntansinya, sedangkan yang seniornya itu sudah mutasi atau entah pada
kemana, nah yang baru ini kita juga masih tahap pembinaan, karena dalam pikiran
mereka yang namanya akuntansi itu pusing, ribet.
Peneliti : Oh mindset mereka seperti itu ya pak ?
Partisipan : Iya, nah ini yang coba kita berikan pembinaan kepada yang
muda-muda bahwa akuntansi itu sebenernya mudah loh dibanding yang lain,
kalau yang senior kan kita tinggal telfon, menanyakan bagaimana ini dan itu, tapi
kan kalau yang muda mereka harus bawa-bawa laptop menanyakan yang mereka
tidak mengerti. Ya kita tetap tuntun mereka satu per satu. Kita juga gabisa bosen
ya, kalau kita bosen, repot juga kitanya (tertawa).
128
Peneliti : Karena kalau mereka tidak bisa atau tidak mengerti dalam
membuat laporan keuangan akan menyulitkan BPKAD juga ya sebagai
konsolidator laporan keuangan OPD-OPD ?
Partisipan : Iya betul mas, kalau mereka mengerti kan kita juga enak
mengkonsolnya.
Peneliti : Nah tadi kan SDM nya itu ya pak yang kurang memadai, memang
dari mereka itu kebanyakan latar belakang pendidikannya dari akuntansi bukan
pak ?
Partisipan : Bukan mas
Peneliti : Banyak gak itu pak yang bukan berlatarbelakang akuntansi ?
Partisipan : Banyak banget mas, kalau masnya mau saya ada data fungsi
akuntansi di OPD-OPD Kabupaten Serang.
Peneliti : Boleh diminta itu pak ?
Partisipan : Oh boleh mas
Peneliti : Nah itu kan tadi katanya banyak fungsi akuntansi yang tiak
berlatarbelakang akuntansi, dari Bapak sendiri sebenernya harus tidak bahwa
fungsi akuntansi itu berlatarbelakang pendidikan akuntansi ?
Partisipan : Gak harus sih mas, karena kalau fungsi akuntansi di kecamatan
itu kan sudah dari dulu mengelola laporan keuangan jadi sudah biasa dan pasti
bisa. Itu juga berlaku di dinas. Mereka juga kan hanya satu orang yang membuat
laporan keuangan itu. Dan jarang sekali PNS yang di kecamatan yang mau
129
membuat laporan keuangan, karena mindset nya sudah tertanam bahwa akuntansi
itu sulit, dan rumit. Pokoknya udah gak kebayang ngitung nol itu banyak banget
(tertawa).
Peneliti : Oh begitu, seperti yang bapak bilang bahwa latarbelakang fungsi
akuntansi itu bukan dari akuntansi, kalau dari regulasi kan sebenernya untuk
menjadi PNS itu hanya dari PNS ya pak ?
Partisipan : Betul mas
Peneliti : Nah ada gak upaya dari BPKAD untuk memberikan saran kepada
atasan bahwa BPKAD ini butuh fresh graduate yang berlatarbelakang pendidikan
akuntansi untuk para OPD-OPD ? dengan tujuan untuk mempermudah dalam
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
Partisipan : Oh kalau itu sudah kita sampaikan ke atasan, dan atasan juga
sudah lapor ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), untuk memenuhi kebutuhan
formasi tersebut, dan alhamdulillah kita dapet 3 orang dari jurusan akuntansi,
karena yang lainnya sudah diminta oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah).
Peneliti : Memang yang kemaren diterima PNS dari jurusan akuntansi itu
berapa orang pak totalnya ?
Partisipan : Untuk totalnya saya tidak tau persis, tapi untuk inspektorat itu
kalau tidak salah 30 orang, atau 23 orang gitu saya lupa, dan BPKAD 3 orang.
Peneliti : Tapi 3 orang di BPKAD itu sudah cukup belum pak ?
130
Partisipan : Sejauh ini masih kita uji coba, karena dalam pengelolaan
keuangan daerah ini kan tidak hanya fungsi akuntansi saja, tapi juga ada
pengelolaan aset, anggaran, dan lain-lain. Nah mereka itu kita puter, 1 bulan di
akuntansi, 1 bulan di aset, 1 bulan lagi di anggaran, terus ke perbendaharaan, dan
nanti mungkin terakhir di sekretariat.
Peneliti : Nah sekarang terkait akuntansi akrualnya pak, bagi bapak sendiri
perbedaannya apa pak ketika menggunakan basis kas lalu sekarang menggunakan
basis akrual ?
Partisipan : Nah itu, waktu pertama kali saya masuk itu kan masih
menggunakan basis kas ya, dan itu sudah nyaman, lalu tahun 2015 menggunakan
akrual. Jangankan untuk OPD, untuk saya sendiri saja yang di BPKAD aja itu
bingung adaptasinya. Tapi alhamdulillah tidak begitu lama adaptasinya, kurang
lebih saya 6 bulanan lah beradaptasinya, karena kan kita juga mengikuti bimtek
dari pusat.
Peneliti : Tapi bapak latarbelakang pendidikannya dari akuntansi ?
Partisipan : Iya saya dari D3 Akuntansi.
Peneliti : Berarti karena bapak pendidikannya dari akuntansi jadi tidak
terlalu sulit beradaptasinya ya pak ?
Partisipan : Iya betul, karena kita kan mengetahui dasar-dasar akuntansinya,
kita udah tau pondasinya, kalau udah tau pondasinya kan kesananya tinggal
menyesuaikan aja mas.
131
Peneliti : Lalu kendala apa saja pak yang terjadi ketika menyusun laporan
keuangan berbasis akrual ini ? apakah lebih rumit atau seperti apa ?
Partisipan : Sebenernya untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
itu lebih gampang di banding berbasis kas, karena waktu menjurnalnya juga
tinggal masukkin aja setiap transaksi yang terjadi walaupun belum mendapatkan
uang. Apalagi kan sekarang sudah dibantu dengan aplikasi.
Peneliti : Untuk aplikasinya itu sendiri menggunakan apa pak ?
Partisipan : Pertama kan kita menggunakan SIMDA (Sistem Informasi
Manajemen Daerah) dari BPKP, itu kita sudah nyaman sekali menggunakan
SIMDA itu, pokoknya kita sudah kenal banget sama aplikasi itu dari A sampai Z
nya.
Peneliti : Itu SIMDA sudah berapa tahun pak dalam penggunaannya ?
Partisipan : SIMDA itu dari tahun 2008 kalau gak salah, sampai 2017.
Dipertengahan itu kita sempat diusulkan menggunakan SIPKD dari Kemendagri,
tapi pimpinan dari kita dulu itu tidak menyetujui, karena saat kita study banding
terkait sistemnya itu ke Pandeglang dan kota-kota lain itu kurang mumpuni gitu
mas, akhirnya kita sampai 2017 tetap menggunakan SIMDA. Kenyamanan dan
kemudahan itu tidak hanya dirasakan oleh kita dari BPKAD, tapi juga dari temen-
temen OPD juga sudah merasa nyaman dan merasa lebih mudah ... tapi
sebenernya dibilang mudah sih nggak, Cuma jadi lebih cepet aja dari target gitu
mas. Terus, ketika kami sudah paham dengan SIMDA ini, tapi pimpinan kami
dalam hal ini bupati, katanya sih usulan dari KPK untuk mengintegrasikan dari
132
perencanaan sampai ke pengelolaan keuangan, sehingga terbitlah sistem baru
yang disebut SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Akrual), Cuma
permasalahannya SIMRAL ini mindset temen-temen OPD kurang baik, karena
tadi itu sudah nyaman dan sudah kenal dengan SIMDA, sehingga dengan
SIMRAL itu pikiran mereka sudah susah dan gabisa lah gitu. Dan memang yang
kita rasakan dari temen-temen OPD ini sangat berat ke kita ketika menggunakan
SIMRAL itu. Dan saat menyusun laporan keuangan itu sangat rumit. Ternyata di
SIMRAL ini permasalahannya tidak bisa mengkonsol, sehingga harus
menggunakan manual dalam hal ini menggunakan Excel (tertawa). Jadi
menggunakan SIMRAL itu perencanaannya bagus, tapi sewaktu
pertanggungjawaban keuangan di finishingnya itu kurang bagus. Ketika saya
periksa di neraca untuk saldo awalnya itu tidak matching atau tidak balance, tapi
untuk LRA nya secara global sudah matching, tapi ketika membuka rinciannya
antara lampiran perda dengan realisasi itu masih ada selisih. Nah itu yang tidak
bisa tertelusuri dengan aplikasi SIMRAL ini. Dan untuk konsultasi ke BPPT itu
sebagai pengembang SIMRAL ini sangat sulit mas.
Peneliti : Oh seperti itu, sulit konsultasi itu seperti apa pak contohnya ?
Partisipan : Mereka sulit ditemui, karena mereka itu timnya hanya 3 orang
sedangkan harus menaungi beberapa pemda se Indonesia, itulah kesulitan kita
sampai sekarang.
Peneliti : Jadi BPPT ini mengembangkan aplikasi SIMRAL, tapi ketika ada
kesulitan dan ingin berkonsultasi sulit untuk ditemui begitu pak ?
133
Partisipan : Iya betul agak susah, karena waktu juga mereka yang
menentukan, bahkan ketika waktunya sudah ditetapkan juga kadang-kadang kalau
mereka mendadak ada tamu yang lebih penting kitanya mundur. Jadi sekarang ini
juga jadinya masih manual mas.
Peneliti : Oh jadi sekarang ini menggunakan manual (Excel) ?
Partisipan : Iya pake manual pelaporannya, karena masih banyak sekali error
Peneliti : Apakah ada kemungkinan akan pindah lagi ke aplikasi SIMDA ?
Partisipan : Kalau dari temen-temen OPD sih pengennya pindah ke SIMDA
lagi mas, karena tadi itu, mereka sudah nyaman karena sudah lama juga kan, dan
databasenya juga bisa di back up. Kalau SIMRAL kan gabisa di back up.
Peneliti : Kalau SIMDA itu yang bikin aplikasinya dari mana ya pak ?
Partisipan : Dari BPKP mas, kalau BPKP kan enak setiap wilayah ada kantor
perwakilannya jadi kalau ada apa-apa konsultasinya cepet, kalau BPPT kan di
Tangerang, di Puspitek itu mas. Nah itu kendala di SIMRAL, dengan aplikasi
baru itu kan seharusnya meningkat, tapi ini malah menurun. Kalau dulu waktu
pake SIMDA saldo awal di neraca itu kita sudah matching, untuk
pertanggungjawaban dengan LRA nya matching semua, tapi sekarang justru
kendalanya sangat banyak.
Peneliti : Dari partisipan yang lain mengatakan bahwa sulitnya menyusun
laporan keuangan berbasis akrual ini adalah maping kode rekening, nah maping
kode rekening itu seperti apa pak ?
134
Partisipan : Nah maping kode rekening itu jadi kita harus menyesuaikan lagi
ketika perencanaan anggaran dengan penyusunan laporan keuangannya mas, jadi
contohnya belanja aset dengan kode 502 sekian sekian, ketika pelaporan kode itu
berubah lagi karena ada peraturan yang baru, disitu yang menjadi kesulitan utama
bagi kita (BPKAD) karena kan akun-akunnya itu banyak banget mas, bukan
hitungan puluhan, atau belasan, tapi bisa jadi ratusan akun. Jadi kita butuh waktu
yang lama untuk memindahkan kode rekening itu, soalnya kan LRA itu dalam
penyusunannya memakai kas sedangkan pelaporannya disesuaikan menggunakan
akrual.
Peneliti : Oh begitu ya pak, jadi itu yang menjadi hal yang paling sulit ?
Partisipan : Betul mas
Peneliti : Tapi untuk semua pegawai BPKAD itu sendiri sudah paham
semua terkait pengelolaan keuangan, terkait SAP berbasis akraual ya pak ?
Partisipan : Paham sih tidak, tapi tau mah iya (tertawa).
Peneliti : Kalau dari dukungan pimpinan di Kabupaten Serang itu sangat
mendukung tidak pak ketika SAP berbasis akrual ini ditetapkan pada tahun 2015 ?
Partisipan : Kalau dukungan dari pimpinan kita sih bupatinya ngikut dari
pusat mas, jadi begitu mulai SAP berbasis akrual, mau tidak mau kita harus
menerapkan SAP berbasis akrual ini.
Peneliti : Karena sistem itu sendiri kan sifatnya memaksa ya pak ?
135
Partisipan : Iya betul memaksa mas, yah seperti aplikasi SIMRAL ini kata
pimpinan harus dimulai ya kita mulai.
Peneliti : Oh jadi ketika SIMRAL ini dikeluarkan tahun 2018, bupati
langsung memberikan instruksi untuk mulai menggunakan pak ?
Partisipan : Iya betul mas
Peneliti : Tidak ada delay dulu gitu pak untuk pake SIMDA dulu ?
Partisipan : Tidak ada mas, justru kita mengusulkan untuk menjalankan 2
aplikasi tersebut, SIMDA jalan, SIMRAL jalan, karena SIMDA fungsinya untuk
mem back up yang SIMRAL ini. Jadi untuk merekonsiliasi kan nanti jadi
gampang kalau kedua aplikasi itu dijalankan. Tapi tidak diperbolehkan oleh
pimpinan, harus SIMRAL saja, jadi kendalanya ya ke kita (tertawa).
Peneliti : Ada tidak pak sesuatu yang dilakukan oleh BPKAD untuk
mengusulkan kepada pimpinan bahwa untuk beralih lagi ke SIMDA karena
teman-teman dari OPD juga kan sudah sangat nyaman dengan SIMDA ?
Partisipan : Kalau sekedar usulan kita sudah lakukan kepada pimpinan, tapi
kan tetap saja keputusan ada pada pimpinan bukan di kita. Kita juga sudah
mengutarakan kelebihan dan kekurangan dari SIMRAL dan SIMDA ini, tapi
dalam hal ini pimpinan kita yaitu bupati waktu itu rapat bersama KPK di Provinsi
Banten, bahwa harus menggunakan SIMRAL. Bahkan wacananya di tahun 2020
itu akan diberlakukan hanya 1 sistem saja se Indonesia.
136
Peneliti : Oh jadi SIMRAL ini belum digunakan menyeluruh di Indonesia
pak ?
Partisipan : Belum mas, itu bagaimana kebijakan pimpinannya masing-
masing. Mau pake SIMRAL, manual, atau mereka mau pake sistem sendiri. Kaya
Kota Tangerang itu pake ... (berfikir)
Peneliti : Spektra ya pak ?
Partisipan : Nah iya spektra
Peneliti : Oh dari pusat sendiri (kemendagri) memperbolehkan kalau mau
pake aplikasi sendiri pak ?
Partisipan : Gak masalah mas kalau dari kemendagri kalau mau aplikasi
sendiri, bekerja sama dengan konsultan IT sendiri juga tidak masalah. Kecuali
kalau wacana yang katanya tahun 2020 yang realisasinya sendiri saya kurang tau
itu akan diberlakukan 1 sistem yang sama se Indonesia, itu mau gamau semuanya
harus pake 1 sistem itu, tapi saya belum tau ya itu bener atau tidak.
Peneliti : Jadi justru lebih enak ya pak kalau se Indonesia pake satu sistem
? jadi lebih mudah mengintegrasikannya ?
Partisipan : Seharusnya sih seperti itu, tapi saya juga belum tau bagaimana
servernya, bakal kuat gak menampung se Indonesia. Sementara sekarang aja pake
SIMRAL servernya masing sering bermasalah. Bahkan dari pusatnya sendiri gak
tau permasalahannya apa.
137
Peneliti : Oh iyaiya pak, nah tadi kan kata bapak, Tangerang menggunakan
aplikasi sendiri yang dinamai Spektra dengan menggaet tenaga IT dari luar, itu
kan bisa jadi lebih memudahkan sistem itu sendiri untuk digunakan oleh sumber
daya yang ada di pemerintahan itu sendiri, kalau dari BPKAD Kabupaten Serang
sendiri kenapa tidak menggunakan tenaga IT dari luar pak ?
Partisipan : Itu mungkin karena faktor apa ya ... karena SDM nya di kita juga
sedikit ya, di pengelola keuangan ini sangat minim sekali SDM nya, bahkan
Kasubidnya sendiri aja gak banyak yang punya staff.
Peneliti : Ooh, tapi untuk tenaga IT sendiri dari Pemda Kabupaten Serang
sudah cukup belum pak ?
Partisipan : Kalau cukup sih kayanya belum, tapi ada. Tapi kita juga gak bisa
membuat aplikasinya, karena kan dari pimpinan itu pengennya perencanaan dan
pelaporan harus terintegrasi, sedangkan kita juga harus bekerjasama dengan
Badan-badan yang lain, mungkin itu yang menjadi kesulitan bagi kita.
Peneliti : Oohh, jadi dari pimpinannya sendiri dalam hal ini bupati ingin
perencanaan dan pelaporannya terintegrasi jadi menggunakan SIMRAL ? Karena
SIMRAL ini menjanjikan perencaaan dan pelaporannya terintegrasi ya pak ?
Partisipan : Ceritanya sih begitu (tertawa) tapi kenyataannya belum.
Peneliti : Ohiya tadi disebutkan bahwa masih ada error dan lain sebagainya,
dari pihak BPPT apakah selalu melakukan perbaikan pak ?
138
Partisipan : Masih, masih berjalan perbaikannya, karena ketika kita menemui
masalah kita akan konsultasikan kepada mereka lalu kita memecahkan
masalahnya bersama-sama, tapi tidak jarang ketika kita pulang permasalahan ini
masih terjadi karena ketika disana permasalahan itu tidak terpecahkan.
Peneliti : Ohiya pak, kembali lagi terkait pembinaan, SAP berbasis akrual
ini kan sudah diterapkan dari tahun 2015, nah dari tahun 2015 sampai saat ini
kira-kira sudah berapa kali pelatihan/bimtek itu dilaksanakan ?
Partisipan : Kalau kita sih normal ya setahun 2 kali.
Peneliti : Tapi dari BPKAD sendiri dirasa sudah maksimal belum pak
dalam membina OPD-OPD dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual ini
?
Partisipan : Kalau dari kita sih sudah maksimal ya, dan hasilnya juga
alhamdulillah, hasil dari bimtek-bimtek itu sendiri para OPD sangat antusias,
sehingga bikin laporan keuangannya juga tidak terlalu lama. Tapi yang lama itu
ya fungsi akuntansi di OPD yang sudah tua gitu mas (tertawa), dan fungsi
akuntansi yang masih baru diterima ini mas. Yang baru ini selalu kita berikan
pembinaan. Tapi ada juga yang baru keterima tapi sudah tua, jadi kita juga yang
bikin laporan keuangan OPD nya (tertawa), yah mau gamau, kalau mereka
terhambat, laporan keuangan pemda juga yang telat kan mas ?
Peneliti : Oh iya pak betul, terus yang paling sering ditemui ketika
mengkonsol laporan keuangan para OPD-OPD ini apa aja pak ?
139
Partisipan : Yang paling sering itu, salah Coring ada, salah pada penjurnalan
aset, perjurnalan piutang juga salah yang menyangkut neraca, banyak juga
perjurnalan-perjurnalan ini yang salah kamar, terus mereka juga asal dalam
mengerjakannya gitu mas, yang penting ngumpulin aja gitu. Jadi pikiran mereka
tuh nanti juga kan dibenerin sama kita, lalu setelah bener mereka kasih ke
inspektorat.
Peneliti : Yang memberikan laporan keuangan untuk diperiksa inspektorat
itu BPKAD atau OPD nya masing-masing pak ?
Partisipan : Ada yang masing-masing OPD nya, ada yang dari kita, nanti
inspektorat ngambil ke kita.
Peneliti : Jadi inspektorat itu yang mengaudit ?
Partisipan : Inspektorat itu yang me-review laporan keuangan OPD dan
pemda, setelah di review dikembalikan ke OPD nya, lalu OPD berkoordinasi
dengan kita, dan kita berikan pembinaan, lalu kita berikan ke BPK, lalu di audit
oleh BPK. Jadi kita itu bikin laporan sebelum review, laporan setelah review¸dan
audited dari BPK.
Peneliti : Sudah berapa kali pak pemda serang mendapat opini WTP dari
BPK ?
Partisipan : Kalau tidak salah sudah 8 kali, dan itu juga berkat kerjasama
dengan inspektorat, jadi inspektorat suka menanyakan bagaimana laporan
keuangan OPD-OPD, jika OPD tidak bisa menjawab, kita yang bantu menjawab,
140
jadi intinya dari inspektorat juga sangat membantu dalam mendapatkan opini
WTP ini.
Peneliti : Oh seperti itu, untuk hari ini cukup sampai disini pak, terima
kasih atas waktu dan informasinya.
Partisipan : Baik mas, sama-sama
141
LAMPIRAN 3
Transkip Wawancara Narasumer K7
Partisipan : Fungsi Akuntansi
Waktu : 08.00 WIB – 08.18 WIB
Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Tempat : Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Peneliti : Apa tuposi/tugas ibu sebagai fungsi akuntansi di Disnaker ini ?
Partisipan : Kalau untuk tugasnya sih sekarang kan kita sudah dibantu dengan
aplikasi SIMRAL mas ya, selain itu tugas fungsi akuntansi juga untuk ngecek
pencatatannya yang dilakukan oleh bendahara penerimaan kas dan pengeluaran
kas. Nah hal-hal yang berkaitan dengan fungsi akuntansinya itu misalnya ada
kesalahan catat di Coring yang seharusnya diambil dan sudah dicairkan, nah itu
tugas fungsi akuntansi kalau disini (Disnaker). Jadi nanti kita bikin surat dulu ke
BPKAD kalau misalnya disetujui karena kesalahan coring tadi yang mana yang
musti diganti, kalau surat diacc baru kita bikin suratnya lagi, kalau sudah dibikin
suratnya baru kita menjurnal mas.
Peneliti : Oh jadi fungsi akuntansi disini intinya yang melakukan
pencatatan itu bendahara penerimaan dan pengeluaran kas, lalu fungsi
akuntansinya melakukan pengecekan untuk disetorkan ke BPKAD, gitu ya bu ?
Partisipan : Iya betul mas
142
Peneliti : Ohiya, untuk latarbelakang pendidikan ibu sendiri dari akuntansi
?
Partisipan : Iya mas saya dari jurusan akuntansi
Peneliti : Oh jadi sewaktu dari basis kas ke basis akrual tidak terlalu sulit
ya bu karena latarbelakang pendidikan ibu dari akuntansi ?