LAKIP TA . 2018lebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-PUPR-HUB.pdf · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

LAKIP TA . 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM

PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

KABUPATEN LEBONG

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA PEGAWAI

Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei

T U B E I

Lakip DPUPRHUB Kab. Lebong TA 2018

1

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja pemerintah daerah merupakan bagian

kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu,

pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan

yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk

dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan

pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong disusun berdasarkan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

Penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini

dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Lebong. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan

yangberisi pertanggungjawaban kinerja OPD dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

SKPD. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun

Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan Bupati paling lambat

dua bulan setelah anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

Bab I Pendahuluan

Berisi :

1. Latar Belakang

2. Maksud dan

Tujuan

3. Aspek Strategis

4. Tugas, Fungsi dan

Struktur

Organisasi

5. Sitematika

Penulisan


2

pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk

mendorong peningkatan kinerja SKPD.

Tujuan penyusunan LKj sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders

demi perbaikan kinerja SKPD. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang

tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di OPD

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Aspek Strategis

1. Meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, sub sektor Prasarana Jalan di

Kabupaten Lebong

2. Meningkatkan pelayanan di sektor Perumahan dan Permukiman serta pengembangan

wilayah secara terpadu di Kabupaten Lebong

3. Mendukung peningkatan pelayanan masyarakat pada sektor Kesehatan, Pendidikan,

Perdagangan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah di Kabupaten Lebong

4. Melaksanakan penyusunan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

dan bangunan

5. Memberikan pelayanan yang optimal dalam hal peningkatan derajat kesehatan

masyarakat melalui pelayanan sampah, tinja, taman dan permakaman

6. Menyiapkan data dan informasi dibidang jasa konstruksi

7. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang jasa konstruksi

8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya,

antara lain:

a. Membangun prasarana dan sarana di Bidang Jalan dan Cipta Karya untuk

mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat.

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah secara

efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong melalui operasional UPTD Kebersihan

dan Pertamanan, pelayanan pemberian rekomendasi IMB, sewa motor walls

danpenyedotan kakus serta pendapatan lain-lain yang sah.

c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana sarana umum daerah yang sudah

dimiliki.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Lebong, Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan

sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun

tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum, yang pelaksanaannya berdasarkan

perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah

Daerah, Sesuai dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penjabaran

Tugas Pokok /Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, tentu saja dalam

pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban

sebagai bahan evaluasi selanjutnya.


3

TUPOKSI

Tugas Pokok

Tugas Pokok tersebut diuraikan, sebagai berikut:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

• Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan

Umum

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan Operasional, Membina, Mengatur,

Memberikan fasilitas dan Mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Pengairan.


memberikan fasilitas dan mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Kebinamargaan;

• Memberikan fasilitas dan mengoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Keciptakaryaan;


memberikan fasilitas dan mengoordinasikan Pemanfaatan Tata Ruang Dan

Konstruksi;

• Membina, mengawasi, dan mengendalikan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis.

• Membina dan mengawasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas dan tanggung jawabnya.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong

mempunyai fungsi :

• Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

• Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang pekerjaan

umum.

• Perumusan kebijakan Operasional, Pembinaan, Pengaturan, Fasilitasi dan

Pelaksanaan Kegiatan Kebinamargaan.

• Perumusan kebijakan Operasional, Pembinaan, Pengaturan, Fasilitasi, dan

Pelaksanaan Kegiatan Pengairan.

• Perumusan kebijakan Operasional, Pembinaan, Pengaturan, Fasilitasi dan

Pelaksanaan Kegiatan Keciptakaryaan.

• Perumusan kebijakan Operasional, Pembinaan, Pengaturan, Fasilitasi Pemanfaatan

Tata Ruang dan Konstruksi.


4

• Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis dan

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

URAIAN TUGAS

SEKRETARIAT DAN BIDANG

Untuk melaksanakan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum tersebut, didukung dengan

sekretariat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan

Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta mengelola urusan administrasi

kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

• Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;

• Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;

• Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan

penyusunan rencana anggaran;


pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung

jawaban keuangan;


pelaksanaan urusan ketatausahaan;


pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;


pengelolaan administrasi kepegawaian dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya;

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

• penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;


kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;


pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan

masyarakat dan keprotokolan; dan


5


pengelolaan administrasi kepegawaian dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;

Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Sub Bagian Kepegawaian & Pelaporan.

Di samping Sekretariat, Dinas PU juga dibantu dan didukung secara teknis oleh unsur lini,

terdiri dari Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang.

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air meliputi Irigasi, Sungai, Danau, Rawa di

Daerah, dengan uraian tugas, yakni :


pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, peraturan perundang-undangan dan

pelayanan informasi sumber daya air;

• Merumuskan norma dan standar, pedoman manual pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya air irigasi, sungai, danau dan rawa;


pelaksanaaan kegiatan perencanaan, teknis pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan

operasional dan pemeliharaan serta pengelolaan / pemanfaatan irigasi, sungai,

danau dan rawa;


pelaksanaan kegiatan pengendalian uji mutu dan analisa dampak lingkungan untuk

pemanfaatan irigasi, air baku, sungai,danau dan rawa;


pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi, air baku, sungai, danau dan rawa;


efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan pengelolaan administrasi bidang

sumberdaya air;


pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja dan menyusun laporan kinerja

pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan bidang sumberdaya air; dan

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Bidang Tugas dan

tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan pembinaan teknis sumberdaya air;

• Penyusunan program kegiatan, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi kegiatan uji

mutu dan analisa dampak lingkungan untuk pemanfaatan sumberdaya air;


6

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evalusi

pengelolaan dan pemanfaatan irigasi dan air baku; dan

• Penyusunan program kegiatan, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi kegiatan

pengelolaan dan pemanfaatan sungai, danau dan rawa.

Unsur- unsur organisasi Bidang Sumber daya Air adalah :

1. Sub Bidang Pengairan, Rawa & Pengelolaan SDA

2. Sub Bidang Sungai, Danau, Pembinaan Operasional & Pemeliharaan.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,

pengelolaan dan pemanfaatan kebinamargaan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

• Menyusun program kegiatan, membina, mengatur, mengendalikan dan

mengevaluasi perencanaan teknik, penerapan dan pengembangan teknologi

pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan;

• Merumuskan norma dan standar, pedoman dan manual pengelolaan dan

pemanfaatan kebinamargaan;


kegiatan perencanaan, pembinaan teknis konstruksi, pelaksanaan operasional dan

pemanfaatan serta pemeliharaan kebinamargaan;


kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pemanfaatan

kebinamargaan;


kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan kebinamargaan;


pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kinerja

pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan kebinamargaan dan

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Bidang Tugas dan

tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :


kegiatan pembinaan teknis kebinamargaan.


kegiatan pengendalian uji mutu, analisa dampak lingkungan dalam pengelolaan

dan pemanfaatan kebinamargaan.

• Penyusunan program, pembinaan, pengatuaran, pengendalian dan evaluasi

kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana

jalan dan


7

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evalusi kegiatan

pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana

jembatan.

Unsur-unsur organisasi Bidang Bina Marga adalah :

1. Sub Bidang Pembangunan Peningkatan Jalan & Jembatan.

2. Sub Bidang Pemeliharaan Jalan & Jembatan.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian,

pengelolaan dan pemanfaatan Bidang Keciptakaryaan, dengan uraian tugas sebagai

berikut :


pelaksanaan kegiatan pengelolaan data, peraturan perundang-undangan serta

pelayanan informasi bidang keciptakaryaan;

• Merumuskan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan bidang

keciptakaryaan;


pelaksanaan kegiatan perencanaan, pembinaan teknis dan pengawasan konstruksi,

pemeliharaan serta pemanfaatan bidang keciptakaryaan;


pelaksanaan kegiatan, pengendalian uji mutu dan analisa mengenai dampak

lingkungan pengelolaan dan pemanfaatan bidang keciptakaryaan;


pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

untuk pengelolaan bidang keciptakaryaan;


efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan pengelolaan administrasi bidang

keciptakaryaan; dan

• Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Bidang Tugas dan

tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :


pembinaan teknis bidang keciptakaryaan;

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi

pengendalian uji mutu dan analisa dampak lingkungan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan bidang keciptakaryaan;


pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi, pembangunan, pengelolaan

tata bangunan dan permukiman; dan


8


pengembangan dan penerapan teknologi penyediaan air minum dan penyehatan

lingkungan permukiman.

Unsur-unsur organisasi Bidang Cipta Karya adalah :

1. Sub Bidang Tata Bangunan & Tata Ruang Perkantoran.

2. Sub Bidang Perumahan /Pemukiman & Penyehatan Lingkungan.

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian

pemanfaatan tata ruang, dengan uraian tugas sebagai berikut :


perumusan norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan dan pemanfaatan

tata ruang kawasan;


perumusan norma, standar, pedoman dan manual teknik konstruksi;


pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan pemanfaatan tata ruang

kawasan dan pembinaan teknis konstruksi;


kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan analisa dampak lingkungan dalam

pemanfaatan tata ruang kawasan dan konstruksi;


pengembangan kawasan dan penataan ruang;


pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa

dalam pengembangan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan

teknis konstruksi;

• Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja

sumber daya usaha jasa konstruksi;


pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pengembangan dan

pelayanan informasi tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi;


efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi

pembinaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan

teknis konstruksi;

• Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja

program dan anggaran, serta menyusun laporan pertanggungjawaban pembinaan


9

dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis

konstruksi; dan

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi teknis

pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan teknis konstruksi;


penataan ruang dan pengembangan kawasan.


pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan usaha penyedia jasa

dalam pengembangan dan pemanfaatan tata ruang kawasan dan pembinaan

teknis konstruksi; dan

• Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kinerja

sumberdaya usaha jasa konstruksi.

Unsur-unsur organisasi Bidang Tata Ruang yaitu:

1. Sub Bidang Pengendalian Ruang.

2. Sub Bidang Perencanaan & Pemanfaatan Ruang.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM

Unsur Organisasi Dinas PU Kabupaten Lebong (Bagan Terlampir) terdiri Dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

- Sub Bagian Umum & Keuangan.

- Sub Bagian Kepegawaian

c. Bidang Pengairan

- Sub Bidang Pengairan, Rawa & Pengelolaan SDA

- Sub Bidang Sungai, Danau, Pembinaan Operasional & Pemeliharaan

d. Bidang Bina Marga

- Sub Bidang Pembangunan Peningkatan Jalan & Jembatan.

- Sub Bidang Pemeliharaan Jalan & Jembatan

e. Bidang Cipta Karya


10

- Sub Bidang Tata Bangunan & Tata Ruang Perkantoran.

- Sub Bidang Perumahan /Pemukiman & Penyehatan Lingkungan.

f. Bidang Tata Ruang

- Sub Bidang Pengendalian Ruang.

- Sub Bidang Perencanaan & Pemanfaatan Ruang.

-

g. Kelompok Jabatan Fungsional

LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN

INTERNAL

a. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor).

3. Pembiayaan (Anggaran).

4. Komitmen Pimpinan Organisasi.

5. Konsep Perencanaan teknis yang baik

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya SDM yang mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis (tenaga ahli).

2. Belum memadainya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan

teknis.

3. Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan yang ada.

4. Belum maksimalnya kinerja perangkat organisasi

LINGKUNGAN

EKSTERNAL

a. Peluang

1. Konsultan dan Kontraktor.

2. Dinas, Badan, Departemen dan Lembaga terkait lainnya.

3. Komitmen Lembaga Legislatif (DPRD).

4. Komitmen Pimpinan Daerah.

5. Kondisi alam/lingkungan.


11

b. Ancaman

1. Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik

peralatan maupun tenaga ahli.

2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan Pekerjaan

3. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal.

4. Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Banjir, dan lain-lain)


12

UPTD

KASI SARANA DAN PRASARANA

LALU LINTAS

BUSTARI, S.Sos HARIS SANTOSO, ST ARMAN YUNIZAR, ST INDRA SYARIFUDIN, ST MAST IRAWAN N.ME, ST ASRI YUNIS, S.Sos

KASI PELAKSANAAN

PENATAAN BANGUNAN DAN

BANGKIM

KASI PERSEVASI JALAN DAN

JEMBATAN

KASI OPERASI DAN

PEMELIHARAANKASI PENGAWASAN KASI PENGAWASAN

AMEROUCHE, ST OMPANANI, ST NUR KHALISH PUTRA, ST GUNDI YANTORI, ST ELVI ANDRIANI, SE ANAS UMBARA

KASI PELAKSANAAN PLP DAN

AIR MINUM

KASI PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATANSEKSI PELAKSANAAN KASI PEMBERDAYAAN

KASI PELAKSANAAN

PENATAAN RUANG

KASI MANAJEMEN REKAYASA

LALU LINTAS

SHANTI VERONIKA, S.Sos GUNTUR SAPUTRA, S. Sos FEDRI AFRIAN, ST ANWAR MUSADAT, S. Sos BAMBANG IRYANTO, A. Md DERY GUSTIAN, ST

KASI PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN

KASI PERENCANAAN TEKNIK

DAN EVALUASI

KASI PERENCANAAN

SUMBER DAYA AIRKASI PENGATURAN

KASI PENGATURAN DAN

PEMBINAAN

KASI OPERASIONAL DAN

TRANSPORTASI

AMEROUCHE, ST DODI IRAWAN, ST ARMAN YUNIZAR, ST ELDI SATRIA, ST HERI SETIAWAN, ST UMMI HAIDAR RAMBE, ST

Plh. KABID CIPTA KARYA KABID BINA MARGA Plh. KABID SUMBER DAYA AIR KABID JASA KONSTRUKSI KABID TATA RUANG KABID PERHUBUNGAN

DEDE SUHENDRO, SE GUSRIANA, S. Sos ICAH, SE

KASUBBAG PERENCANAAN KASUBBAG KEUANGANKASUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

- FERDINAN AGUSTIAN, ST

FERDINAN AGUSTIAN, ST

FUNGSIONAL SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

BUPATI LEBONG

Plt. KEPALA DINAS


13

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong disusun sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, aspek strategis, tugas

fungsi dan struktur organisasi, dan sistematika penulisan

BAB 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat tentang rencana strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja

BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB 4 : Penutup

LAMPIRAN


14

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2018 -

2021 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu

tahun 2018 -2021, dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk

memberikan landasan kebijakan operasional bagi

Dinasdalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program

dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi

serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Lebong.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan

keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil

yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan

demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan

dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati

Lebong/Pemerintah Kabupaten Lebong, yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

VISI

“Menjadi institusi yang handal dan professional dalam penyediaan infrastruktur

pekerjaan umum Kabupaten Lebong yang diselenggarakan secara terpadu dan

berkelanjutan”

Bab 2 Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja Berisi :

1. Rencana Strategis

2. Strategi dan Kebijakan

3. Program da Kegiatan

4. Rencana Kinerja

5. Penetapan Kinerja


15

MISI

a. Menyiapkan sumber daya aparatur yang handal dan professional di bidang ke-PU-an.

b. Menyelenggarakan mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

c. Menyediakan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) guna mendukung

ketahanan penyediaan pangan dan pendayagunaan SDA untuk kesejahteraan rakyat.

d. Menjadikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung

kelancaran transportasi darat sebagai bagian sistim transportasi untuk menunjang

lalulintas perekonomian masyarakat.

e. Menyediakan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman guna menciptakan

permukiman yang layak, dan sehat serta mendorong pengembangan

wilayah/kawasan tertentu.

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan tatanan kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu

strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan

fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja.

Dengan mengacu Visi, Misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran Organisasi.

Tujuan Organisasi

1. Meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan kabupaten;

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah Kabupaten Lebong;

3. Meningkatkan penataan kawasan kota dan daerah sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah Kabupaten Lebong;

4. Meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil di bidang jasa konstruksi di Kabupaten

Lebong;

5. Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Air Minum dan Air Bersih di Kabupaten

Lebong.

6. Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi demi Kelancaran Kegiatan Khususnya Pertanian

di Kabupaten Lebong.


16

Sasaran Organisasi

Untuk dapat mencapai tujuan program tersebut diatas diperlukan penetapan Sasaran

pembangunan yang terukur dan realistis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

menetapkan Sasaran Pembangunan antara lain adalah permasalahan mendesak yang

harus segera diatasi, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui jaring aspirasi

masyarakat, Musrenbang dikaitkan dengan potensi kemampuan Daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang ada.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana publik.

2. Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana Air bersih serta Air Limbah

untuk Kesehatan lingkungan masyarakat.

3. Meningkatnya keteraturan tata ruang daerah

4. Meningkatnya kualitas dan kinerja jasa kosntruksi di Kabupaten Lebong

5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian yakni Jaringan Irigasi


17

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran untuk mendukung misi Kabupaten Lebong

Sasaran, Strategi, Program Pembangunan

Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana infrasruktur dan aksesibiltas pelayanan publik yang baik

No Sasaran Strategi dan

Arah Kebijakan Indikator Sasaran

Kondisi Awal Capaian Kinerja Program/ Kegiatan

Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021

A B C D E F G H I J K L M N

Meningkatnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur dasar yang merata

Srategi : Membangun, mengembangka

n dan memelihara infrastruktur dasar diseluruh

wilayah

Arah kebijakan : Meningkatkan kualitas dan

kuantitas jalan dan jembatan

Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi

Baik (Km) 308,8

308,8

333,0

357,2

381,4

405,6

429,9

Program

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

APBD Kab/APBD Prov/DAK

DPUPR dan Perhubungan

Panjang Jalan Kabupaten

dalam kondisi Sedang (Km)

61,4

61,4

55,4

49,4

43,4

37,4

31,4

Program Rehabilitasi

Jalan dan Jembatan

APBD Kab/APBD

Prov/DAK

DPUPR dan

Perhubungan

Panjang Jalan

Kabupaten dalam kondisi Rusak (Km)

121,8

121,8

98,5

75,1

51,8

28,4

5,1

Program


APBD

Kab/APBD Prov/DAK


Panjang Jalan

Kabupaten dalam kondisi Rusak Berat (Km)

20,1

20,1

16,1

12,1

8,0

4,0

-


Jalan dan Jembatan

APBD Kab/APBD

Prov/DAK

DPUPR dan

Perhubungan


18




Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021


Jumlah Desa yang ditingkatkan kualitas jalan

lingkungannya (Km)

56 56 76 96 115 135 157

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

APBD Kab / Dana Desa


Jumlah Desa

yang diBangun Jalan Lingkunganny

a (Desa)

20 20 25

30

35 40 45

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

APBD Kab / Dana Desa


Jumlah Jembatan

Kabupaten dalam kondisi Rusak

10 10 8 6 4 2 0

Program


APBD Kab / DAK


Strategi : Mewujudkan Konectivitas ke Kabupaten

tetangga

Kebijakan : Kerjasama

pembangunan jalan dengan Kabupaten tetangga

Panjang Jalan Kabupaten

yang dibangun (Km)

29,378

29,378

41,65 53,92

2 66,19

4 78,46

6 90,73

8

Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

APBD Kab/ DAK


Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun

Kualitasnya (Km)

26,152

26,152

36,152

46,152

56,152

66,152

76,152


19




Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021


Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas

jaringan irigasi

Persentase jaringan irigasi wewenang kabupaten

dalam kondisi baik dan sedang

Program pengembanga

n dan Pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan

lainnya

APBD Kab / APBN / DAK


Panjang Jaringan

Irigasi yang dibangun (Ha)

56% 56% 60% 65% 70% 75% 80%

Program pengembanga

n dan Pengelolaan

jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan

lainnya

APBD Kab / APBN / DAK


Strategi :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana pemukiman

Arah Kebijakan

: Meningkatnya akses masyarakat terhadap

sanitasi dan air bersih

Prosentase

rumah tangga berakses air bersih (%)

20% 20% 33% 46% 59% 72% 85%

Program pengembanga

n kinerja

pengelolaan air minum

dan air limbah

APBD Kab / DAK



20




Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021


Persentase rumah tangga bersanitasi (%)

20% 20% 33% 46% 59% 72% 85%

Program Pembinaan

dan Pengembanga

n Infrastruktur Permukiman

Arah Kebijakan

: Optimalisasi pengendalian banjir

Persentase

panjang sungai yang dinormalisasi

65% 65% 67% 69% 71% 73% 75%

Program

pengendalian Banjir

APBD Kab /

APBN

DPUPR dan

Perhubungan dan BPBD

Arah Kebijakan : Peningkatan

cakupan dan akses masyarakat terhadap

ketenaga listrikan

Jumlah Rumah

Tangga yang tidak memiliki Akses Listrik

496

496

397

298

198

99

0

Program

pembinaan dan

pengembangan ketenaga

listrikan

APBD Kab APBD Prov /

DAK

Meningkatnya

Sarana dan Prasarana Transportasi ( Urusan

Perhubungan)

Strategi :

Peningkatan Ketersediaan Kelengkapan Jalan dan

Angkutan Umum

Arah Kebijakan

: Memenuhi Fasilitas Kelengkapan Jalan

Tersedianya

Fasilitas Perlengkapan Jalan

17,4


dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ


DAK

Dinas Pariwisata, Pemuda &

Olahraga


21




Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021


a. Rambu ( Titik)

78

78

105

132

159

186

213

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum


DAK


b. Marka (Km) 150

150

183

216

249

282

315

c. Guardrail -

-

d. Penerangan

Jalan Umum ( Titik)

170

170

188

206

223

240

257

Arah Kebijakan

: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Angkutan Umum

Tersedianya

Terminal Tipe C

1

1

1

1

1

1

1

Program Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Perhubungan


DAK


Tersedianya Terminal Tipe B

-

-

1

1

1

1

1

Program Pembangunan

Sarana dan Fasilitas

Perhubungan


DAK


Tersedianya Alat Unit

Pengujian Kendaraan Bermotor

-

-

1

1

1

1 1

DPUPR dan

Perhubungan

Tersedianya Halte Bus

2

2

3

3

4

5 6

DPUPR dan

Perhubungan

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Infrastruktur

telekomunikasi

Strategi : Membangun Kemitraan dengan

Perusahaan telekomunikasi


22




Sumber Dana

OPD Penanggungja

wab 2015 2018 2017 2018 2019 2020 2021


Arah Kebijakan : Penyediaan Aktivitiy Shaaring untuk

Telekomunkasi

Jumlah Desa yang tidak ada Akes Jaringan telekomunikas

i

7 7 5 4 3 2 0


23

2 Strategi dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola

yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola

untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan

sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek

pembangunan tahun 2018 -2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang,

sebagaimana dihasilkan sesuai dengan table di bawah ini

Tabel 2.2 Strategi dan kebijakan dalam mencapai misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi : Terwujudkan Kabupaten Lebong yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Misi II : Mewujudkan sarana dan prasarana infrasruktur dan aksesibiltas pelayanan

publik yang baik

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kabijakan

A B C D E

1

Meningkatkan Infrastruktur Penujang

Kehidupan dan Mobilitas Masyarakat

1.1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur dasar yang merata

1.1.1 Membangun, mengembangkan dan memelihara

infrastruktur dasar diseluruh wilayah

1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan

dan jembatan

1.1.2 Mewujudkan Konectivitas ke

Kabupaten tetangga

1.1.2.1 Kerjasama pembangunan

jalan dengan Kabupaten tetangga

Meningkatkan

kualitas dan kuantitas jaringan irigasi

1.1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pemukiman

1.1.3.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih

1.1.3.2 Optimalisasi pengendalian banjir

1.1.3.3 Peningkatan cakupan dan akses masyarakat

terhadap ketenaga listrikan

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kabijakan


24

A B C D E

1.2

Meningkatnya

Sarana dan Prasarana Transportasi ( Urusan

Perhubungan)

1.2.1 Peningkatan

Ketersediaan Kelengkapan Jalan dan Angkutan Umum

1.2.1.1 Memenuhi

Fasilitas Kelengkapan Jalan

1.2.1.2 Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Angkutan Umum

2.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum

Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong mengajukan program dan kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Tabel 2.3 Rencana pendapatan DPUPRHUB Kabupaten Lebong

No

Uraian

Target Pendapatan

1. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Rp 195.000.000,00

J u m l a h =

Rp

195.000.000,00

b. Belanja

1. Program dan kegiatan bidang Aparatur Daerah

Program Kegiatan Bidang Aparatur Daerah diperlukan untuk melaksanakan tugas

pokok dan Fungsi Dinas, sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang

handal.Adapun Kegiatan Bidang Aparatur Daerah tersebut meliputi:

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program Kegiatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


25

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Kegiatan

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan gedung kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan GedungTempat Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Pembangunan Gedung Sat Reskrim POLRES Lebong

Peningkatan Lapangan Tenis Kejaksaan Negeri Lebong

Menjadi Indoor dan Landscape

Peningkatan/Renovasi Ex Gedung CAT Menjadi Aula

BKSDM

Pembangunan Pagar Kantor KPU

Pembangunan Lapangan Upacara Kecamatan Lebong

Sakti

Pembangunan Pagar Pekan Kalangan Desa Ujung

Tanjung

Pembangunan Gedung Bhayangkari

Pembangunan Gudang Dinas PUPR-HUB

Pembangunan Kantor Lurah Kel. Amen

Peningkatan/Rehabilitasi Ruang Kerja Kejaksaan Negeri

Lebong

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Perencanaan Peningkatan Lapangan Tenis Kejaksaan

Negeri Lebong Menjadi Indoor dan Landscape

Perencanaan Peningkatan/Renovasi Ex Gedung CAT

Menjadi Aula BKSDM

Perencanaan Gedung Bhayangkari

Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor KPU,

Lapangan Upacara Kec. Lebong Sakti, dan Pagar Pekan

Kalangan Desa Ujung Tanjung

Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah Kel. Amen dan

Pembangunan Gudang DPUPR-HUB

Perencanaan Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

Rusun ASN


26

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Pengawasan Pembangunan Gedung Sat Reskrim POLRES

Lebong

Pengawasan Peningkatan Lapangan Tenis Kejaksaan

Negeri Lebong Menjadi Indoor dan Landscape

Pengawasan Pembangunan Pagar KPU, Lapangan

Upacara Kec. Lebong Sakti dan Pagar Pekan Kalangan

Desa Ujung Tanjung

Pengawasan Pembangunan Gedung Bhayakari

Pengawasan Peningkatan/Renovasi Ex Gedung CAT

Menjadi Aula BKSDM

Pengawasan Pembangunan Kantor Lurah Kel. Amen dan

Pembangunan Gudang DPUPR-HUB

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Kantor Lainnya

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Pengadaan HT

Pengadaan RIG

Pengadaan Laptop

Pengadaan Printer

Pengadaan Lemari Arsip

Pengadaan Kursi Kerja

Pengadaan Meja 1/2 Biro

Pengadaan Infocus

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Gedung

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Program Kegiatan

Program peningkatan disiplin

aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta

Perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Program Kegiatan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Program Kegiatan


27

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana

Strategi SKPD

Penyusunan Pelaporan Aset SKPD

Program Kegiatan

Program pembangunan jalan

dan jembatan

Pembangunan jalan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAU)

Peningkatan Kapasitas Jalan Karang Dapo-Tes

(Pelebaran)

Revitalisasi Jalan Pasar Terminal

Peningkatan Kapasitas Jalan Ujung Tanjung-Karang

Dapo (Tahap Dua) Hotmix

Pemotongan Tebing/Pelebaran Jalan Rimbo

Pengadang-Topos (TMMD)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (DAK)

Peningkatan Jalan Embong-Turan Lalang (Hotmix)

(Lanjutan), Peningkatan Jalan Picung-Suka

Datang-Perkantoran OPD (DAK)


Pengawasan Peningkatan Jalan Embong-Turan

Lalang (Hotmix) (Lanjutan), Peningkatan Jalan

Picung-Suka Datang-Perkantoran OPD (DAK)

Pembangunan jembatan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –

Pengadaan Jembatan Penyebrangan


Pengadaan Jembatan Penyebrangan Diatas Air

Pembangunan Jembatan Air Uram Menuju Kantor

Camat

Pembangunan Jembatan Gantung Air Ketahun

Kelurahan Topos

Pembangunan Jembatan Gantung Bio Sungai Desa

Bungin

Pembangunan Jembatan Gantung Bio Tenong Air

Dingin

Rehabilitasi Jembatan Gantung Ujung Tanjung

Pembangunan Jembatan Air Amen Desa Daneu

(Konstruksi Beton)

Pembangunan Jembatan Gantung Bio Ngaai Desa

Semelako I


Desa Karang Dapo Atas


Desa Bentangur


28

Rehabilitasi Jembatan Air Karat Desa Karang Dapo

Atas

Pembangunan Jembatan Air Ketahun IV (Tunda

Bayar)

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

Perencanaan Jembatan

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

Pengawasasn Jembatan

Program Kegiatan

Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Perencanaan turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong


Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan

Sungai

Pembangunan Pengendalian Banjir

Pembangunan Bronjong Sungai Air Aman Desa

Talang Ulu Kec. Lebong Utara

Pembangunan Bronjong Sungai Air Ketahun Desa

Talang Kerinci Kec. Bingin Kuning

Pembangunan Bronjong Air Mubai Kiri Kelurahan

Mubai


Ujung Tanjung III


Garut

Pembangunan Bronjong Air Ngayeu Desa Turan

Tiging Kel. Turan Lalang

Pembangunan Bronjong/Pelapis Tebing Gedung

Polres Lebong

Belanja Jasa Konsultasi Jasa Perencanaan

DED Normalisasi dan Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong Sungai Air Kotok Kec. Lebong

Utara dan Kec. Amen


Turap/Talud/Bronjong Sungai Air Uram (Termasuk

Muara Air Uram)


Turap/Talud/Bronjong Sungai Air Cendam

Belanja Jasa Konsultasi Jasa Pengawasan

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Sungai (DAU)


29

Program Kegiatan

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

Program Kegiatan

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah

dibangun

Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Irigasi (DAK

Infrastruktur)

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Cendam Bawah

Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan

Amen (DAK Infrastruktur)

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Udik Desa Ketenong

Kec. Pinang Belapis (DAK Infrastruktur)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Pluwen Tengah Desa

Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning (DAK

Infrastruktur)

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Irigasi (DAU

Pembangunan Jaringan Irigasi Air Buah Desa Ajai

Siang

Peningkatan Jaringan Irigasi Air BK 14 Kiri Kec. Amen

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Ngayeu Desa Turan

Tiging Kel. Turan Lalang

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Krap I Kel. Turan

Lalang

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Buyuak Bawah Kel.

Turan Lalang

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Patok Kelurahan

Taba Anyar

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tikat Desa Suka Sari

Peningkatan Jaringan Irigasi BK5 Desa Muning

Agung

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Baes Kecamatan

Pinang Belapis

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Teluk Lusai Desa

Kota Donok

Peningkatan Jaringan Irigasi Air Baloi

Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Irigasi

Pembuatan Peta Geospasial Kabupaten Lebong


Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Irigasi

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Irigasi (DAK)

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Irigasi (DAU)


30

Program Kegiatan

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

Pengembangan teknologi pengolahan air minum

dan air limbah


Pengadaan Jalan Desa

Pembangunan Drainase Kelurahan Tes


PerencanaanPembangunan Drainase Kelurahan

Tes


Pengawasan Pembangunan Drainase Kelurahan

Tes

Program Kegiatan

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Belanja Modal Gedung dan Bangunan –

Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya

Pembangunan Pasar Modern Muara Aman Ex. Kios

Pasar Muara Aman

Pembangunan Tempat Relokasi Pasar Modern

Muara Aman Ex. Kios Pasar Muara Aman


Perencanaan Pembangunan Pasar Modern Muara

Aman Ex. Kios Pasar Muara Aman

DED Pembangunan Tugu Pasar Muara Aman


Pengawasan Pembangunan Pasar Modern Muara

aman Ex. Kios Pasar Muara Aman

Pengawasan Tugu Bundaran Lebong Sakti (Tunda

Bayar)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-

Pengadaan Jalan Desa

Peningkatan Jalan Lingkungan Pel. Talang Leak

(Man Talang Leak) ke Desa Bungin

Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Purba dan

Samping PDAM Kelurahan Amen (Hotmix)

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Blau (Hotmix)

Peningkatan Jalan Desa Tran Mangkurajo

Pembangunan Jalan Lingkungan BPS Suka Datang

Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju SMK IT

Kabupaten Lebong


Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa

Limau Pit, Perencanaan Peningkatan Jalan

Lingkungan Pel. Talang Leak (Man Talang Leak)

ke Desa Bungin, Perencanaan Peningkatan

Jalan Desa Tran Mangkurajo, Perencanaan


31

Pembangunan Jalan Lingkungan BPS Suka

Datang

Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang

Purba dan Samping PDAM Kelurahan Amen

(Hotmix), Perencanaan Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa Blau (Hotmix), Perencanaan

Pembangunan Rabat Beton Kel. Amen,

Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan

Menuju SMK IT Kabupaten Lebong


Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Desa

Limau Pit, Pengawasan Peningkatan Jalan

Lingkungan Pel. Talang Leak (Man Talang Leak)

ke Desa Bungin, Pengawasan Peningkatan

Jalan Desa Tran Mangkurajo, Pengawasan

Pembangunan Jalan Lingkungan BPS Suka

Datang

Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Gang

Purba dan Samping PDAM Kelurahan Amen

(Hotmix), Pengawasan Peningkatan Jalan

Lingkungan Desa Blau (Hotmix), Pengawasan

Pembangunan Rabat Beton Kel. Amen,

Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan

Menuju SMK IT Kabupaten Lebong

Program Kegiatan

Program pembangunan

infrastruktur perdesaan

Penetaan lingkungan pemukiman penduduk

perdesaan

PAMSIMAS

PAMSIMAS PAKET 1

PAMSIMAS PAKET 2

PAMSIMAS PAKET 3

PAMSIMAS PAKET 4

Penetaan Kawasan

Penetaan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Air

Kotok (Kampung Pelangi)

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan


32

Pengembangan Pipa Distribusi dan SR Kel. Amen,

Desa Suka Marga, Payaembik dan Kec. Amen

Rehabilitasi Jaringan Distribusi PDAM Kecamatan

Lebong Sakti

Rehabilitasi Pipa Distribusi Air Bersih Desa Muning

Agung


Perencanaan Pengembangan Pipa Distribusi dan

SR Kel. Amen, Desa Suka Marga, Payaembik dan

Kec. Amen, Rehabilitasi Jaringan Distribusi PDAM

Kecamatan Lebong Sakti dan Rehabilitasi Pipa

Distribusi Air Bersih Desa Muning Agung


Pengawasan Pengembangan Pipa Distribusi dan SR

Kel. Amen, Desa Suka Marga, Payaembik dan Kec.

Amen, Rehabilitasi Jaringan Distribusi PDAM

Kecamatan Lebong Sakti dan Rehabilitasi Pipa

Distribusi Air Bersih Desa Muning Agung

Pengawasan DDUB IKK Lebong Utara (Tunda Bayar)

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

perdesaan

Peningkatan Jalan Topos-Tik Sirong dan Jalan Lokal

Pembangunan Jalan/Jembatan Kelurahan Tanjung

Agung

Pembangunan/Peningkatan Jalan Gang

Pencucian Ds. Kampung Muara Aman-Kec. Amen


Pengawasan Peningkatan Jalan Topos-Tik Sirong

dan Jalan Lokal


Perencanaan Pembangunan Jalan/Jembatan

Kelurahan Tanjung Agung dan

Pembangunan/Peningkatan Jalan Gang

Pencucian Ds. Kampung Muara Aman-Kec. Amen

Preservasi Jalan dan Jembatan

Program Kegiatan

Program Perencanaan Tata

Ruang

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

rencana tata ruang

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Survey dan pemetaan


33

Program Kegiatan

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

Program Kegiatan

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Peringatan Hari-hari Besar

Program Kegiatan

Program peningkatan

pelayanan angkutan

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian

angkutan umum dijalan raya

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

angkutan

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Program Kegiatan

Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan

Pembangunan/Pemasangan Fasilitas Command

Center

Pembangunan Kawasan Tertib Lalu Lintas


Perencanaan Pembangunan/Pemasangan

Fasilitas Command Center

Perencanaan Pembangunan Kawasan Tertib Lalu

Lintas

Pengadaan marka jalan

Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat

Sekolah

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

Pengadaan pagar pengaman jalan

Pengadaan Traffic Cone dan Barrier


34

Program Kegiatan

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan

bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan

Alat Uji Lampu dan Alat Uji Kepekatan Kaca

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Program Kegiatan

Program kerjasama informasi

dengan mas media

Belanja Surat Kabar /Majalah

Program Kegiatan

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Ketenagalistrikan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan

Alat Ukur Lainnya (Belanja Modal dan Pemasangan

Peralatan Meterisasi KWH LPJU)

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru

Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU, High Mass dan

Lampu Hias

Program Kegiatan

Program Peningkatan

Pelayanan Publik

Pembinaan/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan

Program Kegiatan

Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Program Kegiatan

Program perencanaan

pembangunan daerah

Penyusunan dan Pembinaan Program

Pembangunan Daerah

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan


35

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 53

Tahun 2014 maka setiap OPD wajib menyusun Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong menyusun penetapan kinerja setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Lebong

dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan

anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi

Formulir Penetapan Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.6 Penetapan kinerja tahun 2018

KETERANGAN URAIAN ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.911.673.100,00

Penyediaan jasa surat menyurat

160.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1.597.556.100,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.020.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.805.920.000,00


417.797.000,00

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

110.400.000,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

15.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

80.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

420.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

285.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

8.171.465.604,00

Pembangunan gedung kantor

7.750.465.604,00

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

236.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

35.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

90.000.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

90.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100.000.000,00

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

100.000.000,00


36

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

95.900.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

28.800.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

24.000.000,00

Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan

Rencana Strategi SKPD

23.100.000,00

Penyusunan Pelaporan Aset SKPD

20.000.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan

44.609.245.277,00

Pembangunan jalan

34.810.363.066,00

Pembangunan jembatan

9.798.882.211,00

Program pembangunan

turap/talud/bronjong

5.299.887.878,00

Perencanaan turap/talud/bronjong

279.000.000,00

Pembangunan turap/talud/bronjong

5.020.887.878,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

326.000.000,00

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

326.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

10.390.268.571,00

Perencanaan pembangunan jaringan

irigasi

336.525.000,00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang

telah dibangun

678.000.000,00

Pembangunan / Peningkatan Jaringan

Irigasi

9.375.743.571,00

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

231.200.000,00

Pengembangan teknologi pengolahan

air minum dan air limbah

231.200.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

20.240.368.681,00

Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

20.240.368.681,00

Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

14.623.579.558,00

Penetaan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan

1.345.800.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana

air bersih perdesaan

2.063.237.996,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan perdesaan

10.377.621.562,00

Preservasi Jalan dan Jembatan

836.920.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang

830.835.000,00

Penyusunan kebijakan tentang

penyusunan rencana tata ruang

174.630.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan tentang rencana tata ruang

110.775.000,00

Pelatihan aparat dalam perencanaan

tata ruang

205.050.000,00

Survey dan pemetaan

340.380.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

101.485.000,00


37

Pengawasan pemanfaatan ruang

101.485.000,00

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

40.000.000,00

Peringatan Hari-hari Besar

40.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

51.300.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas

dan Peralatan Keselamatan Jalan

51.300.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

212.030.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan

66.050.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum dijalan

raya

90.140.000,00

Pengumpulan dan analisis data base

pelayanan angkutan

18.680.000,00

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu

lintas dan angkutan

37.160.000,00

Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas

2.413.297.447,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

1.980.797.447,00

Pengadaan marka jalan

323.300.000,00

Pengadaan pagar pengaman jalan

109.200.000,00

Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

248.510.000,00

Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

198.710.000,00

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

49.800.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas

media

250.000.000,00

Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

250.000.000,00

Program pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

1.283.287.660,00

Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur Ketenagalistrikan

1.142.077.660,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU, High

Mass dan Lampu Hias

141.210.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

68.000.000,00

Pembinaan/Fasilitasi Pelayanan

Pengadaan

68.000.000,00

Program pengembangan data/informasi

91.050.000,00

Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

91.050.000,00

Program perencanaan pembangunan

daerah

201.000.000,00

Penyusunan dan Pembinaan Program

Pembangunan Daerah

201.000.000,00

JUMLAH 115.880.383.776,00


38

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja

mengandaikanbahwa fokus dari pembangunan bukan

hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang

sudahdirencanakan.Esensi dari manajemen pembangunan

berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil

maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good

governancedi mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas,

akanmenunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telahmemenuhi tugas dan mandatnya

dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakandalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman

kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang

dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut

menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Permendagri Nomor 54

tahun 2010.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Kode

1 90,1 lebih Sangat Berhasil

2 75,1 s/d 90 Berhasil

3 65,1 s/d 75 Cukup Berhasil

4 50,1 s/d 65 Kurang Berhasil

5 0 s/d 50 Tidak Berhasil

Bab 3 Akuntabilitas

Kinerja Berisi :

1. Capaian Indikator

Kinerja

2. Evaluasi dan

Analisis Kinerja

3. Realisasi Keuangan


39

3.1 Capaian Indikator Kinerja 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukandengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria

penilaianyang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2018 menunjukkan bahwa semua indikator

dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata tingkat capaian 74,71%. Dan apabila capaian

indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten

Lebong diinterpretasikan dengan skala ordinal dapat dikategorikan “berhasil”.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula

perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai

dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan

dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan

dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik

kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Target

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 tidak terlepas

dari berkat adanya kerja sama yang baik diantara setiap aparatur dan dukungan

dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu pula Keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan diperoleh karena :

1. Adanya SOP dan melaksanakan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;

2. Adanya kerjasama yang baik di antara para pengelola kegiatan, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan;

3. Adanya sinkronisasi dan keselarasan antara Perencanaan Renstra, Rencana Kinerja

dan Perjanjian Kinerja serta Pelaksanaan;

4. Terinventarisirnya aset-aset milik daerah dengan baik menandakan pengelolaan

asset-aset milik daerah dengan baik; dan

5. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat berupa fasilitas informasi yang

akurat.

Namun demikian, keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lebong masih dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan adanya

beberapa masalah yang menjadi penghambat/kendala antara lain :


40

1. Kualitas sumber daya manusia belum optimal.

2. Sarana dan prasarana yang belum mendukung

3. Komitmen dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan

b. Analisis Program / Kegiatan Menunjang Pencapaian Kinerja

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang

berwawasan lingkungan yaitu pembangunan yang tidak hanya memperhatikan

aspek ekonomi tapi juga harus memperhatikan aspek etika sosial yang berkaitan

dengan kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam, maka arah

stategi pembangunan bidang pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan

direncanakan dengan mengembangkan konsep manajemen pembangunan

modern yang berintikan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan

pengawasan yang ketat dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan

(stakeholder) dalam memformulasikan aspirasi dan keinginan masyarakat terhadap

kebijakan pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan pola dasar

pembangunan Kabupaten Lebong 2017-2021 serta kebijakan operasional dinas.

Maka pelaksanaan kegiatan seoptimal mungkin disesuaikan dengan sasaran

program pada rencana awal. Dimana rencana tersebut sudah dibuat berdasarkan

skala prioritas.

Secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan umum penataan

ruang dan perhubungan Tahun Anggaran 2018 sudah dapat berjalan dengan baik,

meskipun terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan.

3.3 Realisasi Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong selama tahun

anggaran 2018 memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahannya

(DPA/DPAP) Tahun 2018 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Pendapatan

Secara menyeluruh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten

Lebong dapat memberikan kontribusi PAD Rp. 169.001.500,00 86,67% dari target

Pendapatan Rp 195.000.000,00


41

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2018

No

Uraian

Target

Realisasi

Persenta

se

195.000.000,00 169.001.500,00 86,67%

J u m l a h = 195.000.000,00 169.001.500,00 86,67%

2. Anggaran dan Realisasi APBD

Kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana APBD pada tahun anggaran 2018 ,

realisasi penyerapannya adalah sebesar Rp. 98.633.176.860,88,- atau 85,12% dari jumlah

anggaran sebesar Rp. 115.880.383.776,00,- baik belanja langsung maupun tidak langsung

dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 5.179.452.882,00,-atau mencapai 93,89% dari anggaran Belanja Pegawai

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.516.513.714,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sampai dengan akhir tahun anggaran 2018

terealisasi sebesar Rp.10.818.274.584,00,- atau mencapai 75,77 % dari anggaran Belanja

Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.277.588.100,- Realisasi anggaran

Belanja Barang dan Jasa tersebut merupakan bagian dari realisasi anggaran Belanja

Langsung

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai aset tetap

dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja Modal pada Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong terealisasi

sebesar Rp. 87.814.902.276,88,- atau mencapai 86,43% dari anggaran Belanja Modal

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 101.602.795.676,00,-.

d. Surplus/(Defisit)

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan, sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan.Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja

selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Untuk Tahun

Anggaran 2018 setelah anggaran perubahan, dari pos pendapatan terealisasi Rp.


42

169.001.500,00,- dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong sebesar Rp. 103.812.629.742,88 ,-

sehingga defisit (Rp. 103.643.628.242,88,-).

Perincian realisasi penggunaan dana dapat dilihat pada lampiran ikhtisar kinerja keuangan

2018 dan Laporan Keuangan akhir Desember 2018.


43

BAB 4

Penutup

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan

Kabupaten Lebong Tahun 2018 , disimpulkan bahwa secara

umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran

strategisnya. Sebanyak limaindikator sasaran Penetapan

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lebong Tahun 2018 -

2021.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan

instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja

sasaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun 2018 tersebut

menunjukkan bahwa seluruhnya dikategorikan sangat

tinggi dengan tingkat capaian 85,51%

Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasilpencapaian kinerja tersebut dengan

menghasilkan adanya:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

2. Peningkatan Jalan AspalKabupaten Kondisi Mantap pada akhir Desember 2018

3. Tersusunnya RDTR dengan zonasi kecamatansesuai dengan amanat undang undang.

4. Kesehatan lingkungan semakin baik.

5. Meningkatnya pasokan air bersih di daerah-daerah rawan air bersih.

6. Meningkatnya sarana dan prasarana Publik yang lebih baik.

Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat hambatan dan masalah. Adapun hambatan

dan masalah yang ada adalah:

1. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan

kapasitas jalan kabupaten.

2. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak

3. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang

pengelolaan air limbah yang benar

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat di

perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,

5. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong menjadi acuan

dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat

untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang

Bab 4 Berisi :

Kesimpulan dari Hasil

Penyusunan Laporan

KinerjaInstansi

Pemerintah

(LKj) Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten

Lebong Tahun 2018


44

Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten LebongTahun

Anggaran 2018 ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong

dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2018 .

Plt. Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

dan Perhubungan


NIP.19640713 198503 1 006


45

LAMPIRAN

NO CATATAN

1 3

1 EKUITAS AWAL I

2 SURPLUS/DEFISIT LO II

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

3 III

4 LAIN-LAIN IV

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

ASET TETAP

KOREKSI ATAS BEBAN

KOREKSI ATAS PENDAPATAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS V

6 EKUITAS AKHIR VI

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

PERUBAHAN EKUITAS

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN

2

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

31/12/2018 31/12/2017

4 4

1.261.794.020.670 1.178.030.526.231

-

- -

- -

- -

1.261.794.020.670 1.178.030.526.231

- -

- -

- 1.439.907.988

1.261.794.020.670 1.179.470.434.219

- -

1.261.794.020.670 1.179.470.434.219

Tubei, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

FERDINAN AGUSTIAN, STNIP. 19640713 198503 1006

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

PERUBAHAN EKUITAS

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DA N PER HU BU NG A N

K ABU PA TE N L EBO NG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERDINAN AGUSTIAN, ST

NIP : 19640713 198503 1 006

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan Kabupaten Lebong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ROSJONSYAH, S. Ip, M. Si

Jabatan : Bupati Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA

H. ROSJONSYAH, S. Ip, M. Si

PIHAK PERTAMA

FERDINAN AGUSTIAN, ST NIP. 19640713 198503 1 006



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten

Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

424,8 Km

2 Meningkatnya ketersediaan air irigasi Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

70%

3 Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman

Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang aman

60%

4 Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman

Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

60%

5 Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Jumlah dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Lebong berserta rencana rinciannya

10

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi ( Urusan Perhubungan)

Peningkatan Ketersediaan Kelengkapan Jalan dan Angkutan Umum

80%

7 Meningkatnya implementasi SPIP Persentase tindak lanjut temuan oleh BPK/BPKP/Inspektorat

90%

8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Nilai evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan

B



PROGRAM ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pembangunan jalan dan jembatan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program pembangunan turap/talud/bronjong Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program kerjasama informasi dengan mas media Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Peningkatan Pelayanan Publik

6.032.876.100 8.117.850.000

90.000.000 100.000.000 95.900.000

43.827.277.750 51.300.000 91.050.000

212.030.000 5.524.900.000 1.314.682.400

40.000.000 250.000.000

2.459.927.000 326.000.000 245.510.000 201.000.000

10.442.925.000

231.200.000 20.287.300.000 14.563.720.000 1.030.835.000 101.485.000 68.000.000

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA

H. ROSJONSYAH, S. Ip, M. Si

PIHAK PERTAMA





Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODI IRAWAN, ST

NIP : 19720129 200604 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong



NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

DODI IRAWAN, ST

NIP. 19720129 200604 1 002



PERJANJIAN KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018


1 Meningkatnya kemantapan jalan kabupaten

Panjang kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

424,8 Km

PROGRAM ANGGARAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 43.827.277.750

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

DODI IRAWAN, ST NIP. 19720129 200604 1 002






Nama : AMEROUCHE, ST

NIP : 19760913 201101 005

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum




NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

AMEROUCHE, ST

NIP. 19760913 201101 005



PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018


1 Meningkatnya cakupan layanan air minum permukiman

Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air minum

60%

2 Meningkatnya cakupan layanan sistem air limbah permukiman

Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang

60%

PROGRAM ANGGARAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 231.200.000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 20.287.300.000 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 14.563.720.000

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

AMEROUCHE, ST

NIP. 19760913 201101 005






Nama : ARMAN YUNIZAR, ST

NIP : 19730616 200604 1 003

Jabatan : Plt. Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum Penataan




NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ARMAN YUNIZAR, ST NIP. 19730616 200604 1 003




1 Meningkatnya ketersediaan air irigasi Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

70%

PROGRAM ANGGARAN

Program pembangunan turap/talud/bronjong 5.524.900.000

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 326.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 10.442.925.000 Pengairan lainnya

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA







Nama : HERI SETIAWAN, ST

NIP : NIP. 19740123 200604 1 003 Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan




NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

HERI SETIAWAN, ST NIP. 19740123 200604 1 003




1 Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

Jumlah dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Lebong berserta rencana rinciannya

10

PROGRAM ANGGARAN

Program Perencanaan Tata Ruang 1.030.835.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 101.485.000

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

HERI SETIAWAN, ST NIP. 19740123 200604 1 003






Nama : UMMI HAEDAR RAMBE, ST

NIP : 19830705 200903 2 013 Jabatan : Kepala Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum




NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

UMMI HAEDAR RAMBE, ST NIP. 19830705 200903 2 013




1

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi ( Urusan Perhubungan)

Peningkatan Ketersediaan Kelengkapan Jalan dan Angkutan Umum

80%

PROGRAM ANGGARAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

51.300.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 212.030.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.413.297.447,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 248.510.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

1.283.287.660,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 68.000.000,00

Tubei, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


NIP. 19640713 198503 1 00

PIHAK PERTAMA

UMMI HAEDAR RAMBE, ST NIP. 19830705 200903 2 013






Nama : ELDI SATRIA

NIP : NIP. 19800707 200903 1 004 Jabatan : Kepala Bidang Jasa Kontuksi Dinas Pekerjaan Umum




NIP : 19640713 198503 1 006











TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ELDI SATRIA

NIP. 19800707 200903 1 004




1 Meningkatnya ketersediaan jasa kontruksi

Persentase penyediaan layanan informasi jasa kontruksi

92%

PROGRAM ANGGARAN

Program pengembangan data/informasi

91.050.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 201.000.000,00

TUBEI, 1 MARET 2018

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ELDI SATRIA

NIP. 19800707 200903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OMPANANI, ST

Jabatan : Kasi Pembangunan jalan dan jembatan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dan Perhubungan Kabupaten Lebong Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Pihak Kedua

DODI IRAWAN, ST

NIP. 19720129 200604 1002

Lebong, 1 Maret 2018

Pihak Pertama,

OMPANANI, ST

NIP. 19730624 200804 1 001



SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Terbangunnya jalan dan Jembatan kabupaten

Panjang jalan dan Jembatan kabupaten terbangun

66,194 Km

KEGIATAN ANGGARAN

Pembangunan jalan 34.810.363.066,00 Pembangunan jembatan 9.798.882.221,07

Lebong, 1 Maret 2018 KEPALA BIDANG BINA MARGA

DODI IRAWAN, ST NIP. 19720129 200604 1002

KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

OMPANANI, ST

NIP. 19730624 200804 1 001





Nama : HARIS SANTOSO,ST

Jabatan : Kasi Preservasi jalan dan jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Dan Perhubungan Kabupaten Lebong Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan perhubungan





kami.



dan sanksi.

Pihak Kedua,

DODI IRAWAN, ST

NIP. 19720129 200604 1002


Pihak Pertama,

HARIS SANTOSO, ST NIP. 1919860216 200604 1 004



SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN


Terpeliharanya jalan kabupaten Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ dipelihara

66,194 Km

KEGIATAN ANGGARAN

Preservasi Jalan dan Jembatan 836.920.000,00


KEPALA BIDANG BINA MARGA

DODI IRAWAN, ST NIP. 19720129 200604 1002

KASI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN

HARIS SANTOSO, ST NIP. 1919860216 200604 1 004





Nama : FEDRI AFRIAN, ST

Jabatan : Kasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan




Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan

Perhubungan





kami.



dan sanksi.

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

FEDRI AFRIAN, ST

NIP. 19810331 200903 1 005



SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG


Terwujudnya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Terpeliharanya talud/bronjong 1 Kegiatan

KEGIATAN ANGGARAN

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 326.000.000,00

Plt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

ARMAN YUNIZAR, ST

NIP. 19730616 200604 2 007


KASI PERENCANAAN

FEDRI AFRIAN, ST NIP. 19810331 200903 1 005




Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta


Nama : NURKHALIS PUTRA, ST

Jabatan : Kasi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan




Jabatan : Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan

Perhubungan





kami.



dan sanksi.

Pihak Kedua,

ARMAN YUNIZAR, ST

NIP. 19730616 200604 2 007


Pihak Pertama,

NURKHALIS PUTRA, ST NIP. 19820818 201101 1 004



SEKSI PELAKSANA SUMBER DAYA AIR


Terbangunnya turap/talud/bronjong

Panjang turap/talud/bronjong terbangun 11 Paket

KEGIATAN ANGGARAN

pembangunan turap/talud/bronjong 5.524.900.000

Plt. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

ARMAN YUNIZAR, ST

NIP. 19730616 200604 2 007


KASI PELAKSANA

NURKHALIS PUTRA, ST

NIP. 19820818 201101 1 004





Nama : SHANTI VERONIKA, S.Sos

Jabatan : Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Lebong


Nama : AMEROUCE, ST

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perhubungan





kami.



dan sanksi.

Pihak Kedua

AMEROUCE, ST

NIP. 19760913 201101 1 005


Pihak Pertamama

SHANTI VERONIKA, S.Sos NIP. 19790626 200604 2 007



SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA


Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur keciptakaryaan

Tersusunnya dokumen perencanaan infrastruktur pelayanan dasar/ umum keciptakaryaan

4 Dok

KEGIATAN ANGGARAN

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 231.200.000,00

Plt. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

AMEROUCE, ST

NIP. 19760913 201101 1 005


KASI PERENCANAAN

SHANTI VERONIKA, S.Sos NIP. 19790626 200604 2 007





Nama : BUSTARI, S.Sos

Jabatan : Kasi Pelaksanaan Penetaan Bangunan dan Bangkim Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Lebong


Nama : AMEROUCE, ST

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dan Perhubungan





kami.



dan sanksi.

Pihak Kedua,

AMEROUCE, ST

NIP. 19760913 201101 1 005


Pihak Pertama,

BUSTARI, S.Sos

NIP. 19700826 200604 1 002



SEKSI PELAKSAAN PENETAAN BANGUNAN DAN BANGKIM


Terbangunnya infrastruktur gedung keciptakaryaan

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan dasar/ umum terbangun

9 Unit

KEGIATAN ANGGARAN

Pembangunan/peningkatan infrastruktur

20.240.368.681,00

Plt. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

AMEROUCE, ST

NIP. 19760913 201101 1 005


KASI PELAKSANAAN PENETAAN DAN BANGKIM

BUSTARI, S.Sos

NIP. 19700826 200604 1 002

LAKIP TA . 2018lebongkab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/LAKIP-PUPR-HUB.pdf · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan

Documents