LAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2016

i

Ikhtisar Eksekutif

eputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1266/SEKJEN/2014

tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019,

menyatakan adanya empat tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Jenderal

DPR RI yaitu tercapainya kualitas dukungan di bidang perundang-undangan

bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang professional, tercapainya

kualitas dukungan di bidang anggaran dan pengawasan bagi pelaksanaan

tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel, tercapainya kualitas dukungan di

bidang persidangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang andal,

dan tercapainya kualitas dukungan di bidang administrasi guna menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel. Untuk mencapai tujuan

dimaksud, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan

kinerja (PK) Setjen DPR Tahun 2015 serta target capaiannya. PK digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang

dalam Renstra Setjen DPR RI 2015-2019.

Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 4 sasaran dan 19 indikator yang

tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2015 ini, terdapat

10 indikator yang mencapai target, bahkan 4 indikator diantaranya berhasil

melebihi target, dan 5 indikator yang tidak mencapai target.

Terkait dengan akuntabilitas keuangan, pada tahun 2015 tingkat realisasi

anggaran di Satker Dewan dengan pagu Rp3.766.105.172.000,00 dan

realisasinya Rp2.644.086.044.287,00 maka tingkat capaian realisasi anggaran

sebesar 70%. Sedangkan untuk Satker Setjen dengan pagu

Rp1.425.563.516.000,00 dan realisasinya Rp1.027.743.326.333,00, maka tingkat

capaian realisasi anggarannya sebesar 72%.

Terhadap faktor efisiensi, hal ini lebih disebabkan karena adanya

keinginan yang kuat dari Setjen DPR RI untuk mensukseskan pencanangan

Presiden terhadap penggunaan anggaran yang efisien. Adanya efisiensi

anggaran bukan berarti kegiatan tidak dilakukan. Namun, dengan hasil

kegiatan yang tetap optimal, anggaran yang diserap hanya sedikit. Selain itu

keputusan akan pelaksanaan kegiatan khususnya untuk Satker Dewan berada

di tangan DPR RI. Sehingga dinamika politik DPR RI sangat berpengaruh dalam

terealisasi atau tidaknya kegiatan pada Satker Dewan. Adanya optimalisasi

tersebut dapat kita lihat pada perbandingan capaian kinerja untuk masing-

K

ii

masing sasaran dengan tingkat realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada

Tabel berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

N

o

Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja

Capaian

Anggaran

Capaian

Kinerja

1

.

Meningkatnya kualitas

dukungan terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI, fungsi

anggaran DPR RI, fungsi

pengawasan DPR RI,

dan dalam penguatan

kelembagaan DPR RI

Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU

yang digunakan oleh DPR RI 88 % 175 %

Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan

hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang

digunakan oleh AKD

79% 115%

Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun

2016 - 100 %

Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang

akuntabel dan tepat waktu 51 % 100 %

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan rapat-

rapat Badan Legislasi 35 % 100 %

Jumlah Naskah Keterangan DPR yang dipergunakan

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

67 %

131 %

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/ Kontra

Memori Banding, serta Memori/Kontra Memori Kasasi

yang dipergunakan dalam proses persidangan di

lingkungan peradilan umum, DPR RI, danSetjen DPR

RI

50 %

Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara

etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan peraturan

DPR RI tentang KodeEtik dan Tata Beracara

Mahkamah Kehormatan Dewan

83 % 73 %

2

.

Meningkatnya kualitas

dukungan persidangan

dan pelayanan

kepada masyarakat

dalam pemberian

informasi perihal tugas

dan fungsi DPR RI guna

menciptakan citra

positif DPR RI di

masyarakat

Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan

paripurna yang prima dan tepat waktu 92 % 100 %

Persentase risalah rapat yang digunakan oleh

anggota Dewan 97 % 100 %

Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama

antar parlemen 42 % 86 %

Tindak lanjut permintaan informasi PPID 61 % 135 %

Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan

sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di

masyarakat

83 % 100 %

Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna,

Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus

RUU sesuai standar dan tepat waktu

56 % 92 %

Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan

multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP

yang akurat dan tepat waktu

41 % 86 %

3

.

Mencapai tata kelola

Setjen DPR RI yang baik

melalui reformasi Setjen

DPR RI di bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan

sumber daya manusia

Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) 65 % 100 %

Terlaksananya pengelolan anggaran yang

akuntabel yang didasarkan pada AKUPA 62 %

100 %

Tindak lanjut penerapan rencana Strategis (RENSTRA)

DPR RI 2015 - 2019 100 %

4

.

Meningkatnya kulitas

sarana dan prasarana

yang berbasis teknologi

di lingkungan DPR RI

dalam melaksanakan

tugas dan fungsi DPR RI

Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang

memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

75 % 100 %

iii

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud

pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPR RI

(Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan

tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan

Setjen DPR RI Tahun 2015. LAK sebagai media

pertanggungjawaban telah diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan amanat reformasi

birokrasi khususnya area perubahan Penguatan

Akuntabilitas Kinerja.

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari instansi pemerintah pusat

yang mempunyai tugas memberikan dukungan kepada DPR RI, mempunyai

rencana strategis yang berorientasi pada hasil (result) yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana

Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019. Tahun 2015 merupakan

tahun pertama pada periode Renstra 2015-2019 dan pelaporan kinerja tahun

ini menjadi titik awal bagi perencanaan strategis 5 tahun yang akan datang.

Pada tahun 2015 juga merupakan titik tolak dalam bagi Sekretariat

Jenderal sebagai sistem pendukung DPR RI. Keberadaan Badan Keahlian

diharapkan akan memperkuat sistem pendukung DPR Ri di bidang keahlian.

Usaha-usaha terus dilakukan Setjen DPR RI dari tahun ke tahun untuk

menuju perbaikan yang signifikan, baik dari segi sistem akuntabilitas kinerja

maupun penyusunan laporan itu sendiri.

Diharapkan LAK ini menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Sekretariat Jenderal

DPR RI untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Februari 2016

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI,

Dr. WINANTUNINGTYAS T. S., M.Si.

NIP. 19561125 198203 2 002

iv

Daftar Isi

49 54

12 7

1 i

Pendahuluan

Ikhtisar

Eksekutif

Perencanaan

dan Perjanjian

Kinerja

Akuntabilitas

Kinerja

Penutup Lampiran

v

Penghargaan

DPR RI/Setjen DPR RI, telah menerima Piagam Penghargaan Negara dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Majalah Parlemen atas partisipasinya dalam mengawal demokrasi dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Februari 2015

DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atas Keberhasilannya Menyusun

dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Oktober 2015

DPR RI/Setjen DPR RI menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Data Supplier dan Kontrak Terbaik 2015.

Desember 2015

DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Atas Penyajian

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015 dengan Tingkat Akurasi Tinggi.

Diterima Februari 2016

DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Setjen DPR RI NPWP: 00.012.134.3-077.000

sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015.

DPRRI/Setjen DPR RI telah menerima penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat

Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker Setjen DPR RI NPWP: 70.026.457.5-

077.000 sebagai Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik Dalam Pelaporan Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015.

1

A. Umum engacu pada Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) sebagai

pengganti Instruksi Presiden (Inpres)

Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR RI Nomor 7/PER-

SEKJEN/2012 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di lingkungan

Sekretariat Jenderal DPR RI serta

amanat reformasi birokrasi khususnya

area perubahan Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (Setjen DPR RI)

sebagai instansi pemerintah dan

unsur penyelenggara negara

diwajibkan menetapkan target

kinerja dan melakukan pengukuran

kinerja yang telah dicapai serta

M

1 Pendahuluan

2

menyampaikan Laporan Kinerja.

Sebagai bentuk penguatan

akuntabilitas kinerja Sekretariat

Jenderal, sesuai dengan arahan

Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 1

Tahun 2015 tentang Kewajiban

Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) di Lingkungan Instansi

Pemerintah pada tahun 2015 telah

menindaklanjuti dengan penyusunan

LHKASN secara manual bagi seluruh

pejabat dan pegawai (di luar

pejabat dan pegawai yang wajib

lapor LHKPN). Dan sebagai titik tolak

penguatan pengawasan dan

akuntabilitas, Sekretariat Jenderal

melalui Sekretaris Jenderal

melakukan pencanangan

pembangunan zona integritas pada

tanggal 2 November 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja

Setjen DPR RI tahun 2015

dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan mandat, visi dan misi,

tujuan, dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2015, sebagai umpan

balik untuk perbaikan kinerja pada

tahun mendatang, serta sebagai

media untuk mengkomunikasi-kan

pencapaian kinerja Setjen DPR RI

dalam satu tahun anggaran kepada

masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya.

Hasil penilaian implementasi dan

pengembangan akuntabilitas kinerja

di lingkungan Setjen DPR RI sampai

dengan tahun 2015 dapat dilihat

pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hasil Penilaian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal

Tahun 2009 - 2015

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2016.

200 201 201 201 201 201 201

CC CC

CC CC C

CC D

61,15 56,12 44,67

58,36 60,28 50,88 25,22

3

B. Struktur Organisasi

ada tahun 2015, Sekretariat Jenderal mengalami perubahan struktur

organisasi yang sangat fundamental. Dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(MD3), maka sistem pendukung

DPR RI tidak hanya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal akan tetapi

dibentuk pula Badan Keahlian. Badan Keahlian secara administratif berada di

bawah Sekretariat Jenderal. Pada bulan Maret 2015 diterbitkan Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian yang menjadi dasar hukum bagi organisasi Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI.

Gambar 1.2

Sistem Pendukung DPR RI

berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MD3

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015.

P

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

BADAN KEAHLIAN

DPR RI

DPR RI

DUKUNGAN KEAHLIAN

DUKUNGAN TEKNIS

DAN ADMINISTRATIF

Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD,

dan DPRD

Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

dibentuk Badan Keahlian.

Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

dibentuk Sekretariat Jenderal.

4

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, pada bulan Oktober

2015, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR RI. Dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut maka

struktur organisasi dari Sekretariat Jenderal mengalami perubahan. Berikut

merupakan gambaran perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR

RI.

Gambar 1.3

Gambaran Perubahan Struktur Organisasi

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

Persekjen Nomor 400/SEKJEN/2005

sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Persekjen

03/PER-SEKJEN/2013

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

BIRO PERANCANGANGAN

UNDANG-UNDANG BIDANG

POLHUKHAMKESRA

DEPUTI BIDANG

PERUNDANG-UNDANGAN

BIRO PERANCANGANGAN

UNDANG-UNDANG BIDANG

EKKU INDAG

BIRO ANALISA ANGGARAN

DAN PELAKSANAAN APBN

DEPUTI BIDANG

ANGGARAN DAN PENGAWASAN

BIRO

PENGAWASAN LEGISLATIF

BIRO

PERSIDANGAN

DEPUTI BIDANG

PERSIDANGAN DAN KERJA SAMA

ANTAR PARLEMEN

BIRO KERJA SAMA

ANTAR PARLEMEN

BIRO PERENCANAAN

DAN PENGAWASAN

DEPUTI BIDANG

ADMINISTRASI

BIRO KEANGGOTAAN

DAN KEPEGAWAIAN

BIRO

KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL

BIRO HUKUM DAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG

PUSAT PENGKAJIAN,

PENGOLAHAN DATA, DAN

INFORMASI

BIRO

KESEKRETARIATAN

PIMPINAN

BIRO HUBUNGAN

MASYARAKAT DAN

PEMBERITAAN

BIRO PEMELIHARAAN

BANGUNAN DAN INSTALASI

BIRO

UMUM

SEKRETARIAT

JENDERAL

DEPUTI

BIDANG PERSIDANGAN

BADAN

KEAHLIAN

DEPUTI

BIDANG ADMINISTRASI

BIRO HUKUM DAN

PENGADUAN MASYARAKAT

PUSAT PERANCANGAN

UNDANG-UNDANG

PUSAT

KAJIAN ANGGARAN

PUSAT DATA

DAN INFORMASI

BIRO

PERSIDANGAN II

BIRO PROTOKOLBIRO

PERSIDANGAN I

BIRO KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

BIRO PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

BIRO

UMUM

PUSAT PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

BIRO PEMBERITAAN

PARLEMEN

INSPEKTORAT

II

INSPEKTORAT

I

INSPEKTORAT

UTAMA

PIMPINAN DPR RI

PUSAT KAJIAN

AKUNTABILITAS

KEUANGAN NEGARA

PUSAT

PENELITIAN

BIRO KERJA SAMA

ANTAR PARLEMEN

BIRO

KESEKRETARIATAN

PIMPINAN

BIRO PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA

PUSAT PEMANTAUAN

PELAKSANAAN UNDANG-

UNDANG

Persekjen

Nomor 6 Tahun

2015

5

Di dalam gambar 1.4 berikut merupakan gambaran perubahan tugas

sistem pendukung DPR RI dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI NOmor 6 Tahun 2015 sebagai pengganti atas Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapakali

diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-

SEKJEN/2013.

Gambar 1.4

Perubahan Tugas Sistem Pendukung DPR RI

T

U

G

AS

T

U

G

AS

PIMPINAN DPR RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Mendukung kelancaran

pelaksanaan wewenang dan

tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia di bidang

administrasi dan persidangan

BADAN KEAHLIAN

Mendukung kelancaran

pelaksanaan wewenang dan

tugas Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia di bidang

keahlian

T

U

G

AS

PIMPINAN PR RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Menyelenggarakan dukungan

teknis, administratif, dan

keahlian kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia

6

Perbedaan fungsi dari sistem pendukung DPR RI (Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RI) sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Fungsi Sistem Pendukung DPR RI

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN KEAHLIAN

a. perumusan dan evaluasi rencana

strategis Sekretariat Jenderal;

b. koordinasi dan pembinaan terhadap

pelaksanaan tugas unit organisasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian;

c. perumusan kebijakan, pembinaan,

dan pelaksanaan dukungan

persidangan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

d. perumusan kebijakan, pembinaan,

dan pelaksanaan dukungan

administrasi kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

e. perumusan kebijakan, dan

pelaksanaan pengolahan data dan

pelayanan informasi serta dukungan

tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian;

f. perumusan kebijakan, dan

pelaksanaan pengawasan intern di

lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian;

g. pelaksanaan kegiatan lain yang

ditugaskan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia; dan

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia.

a. perumusan dan evaluasi rencana

strategis Badan Keahlian;

b. koordinasi dan pembinaan terhadap

pelaksanaan tugas unit organisasi di

lingkungan Badan Keahlian;

c. penyiapan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan dukungan perancangan

undang-undang kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

d. penyiapan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan dukungan kajian

anggaran kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

e. penyiapan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan dukungan kajian

akuntabilitas keuangan negara

kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

f. penyiapan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan dukungan penelitian

kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

g. penyiapan rumusan kebijakan dan

pelaksanaan dukungan kajian

keparlemenan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

h. pelaksanaan administrasi Badan

Keahlian; dan

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik dan

Sekretaris Jenderal.

7

raian singkat Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2015

– 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Visi dan Misi Setjen DPR RI

U VISI

Tercapainya kualitas dukungan di bidang perundang-undangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR

RI yang profesional

Tercapainya kualitas dukungan di bidang anggaran dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi

DPR RI yang akuntabel

Tercapainya kualitas dukungan di bidang persidangan dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang andal

Tercapainya kulitas dukungan di bidang administrasi guna

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang akuntabel

TUJUAN

3

2

1

Memberikan dukungan di bidang

perundang-undangan yang profesional

Memberikan dukungan di bidang

anggaran dan pengawasan yang

akuntabel

Memberikan dukungan di bidang

persidangan yang andal

Memberikan dukungan di bidang

administrasi yang akuntabel

MISI

4

Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI

yang professional, andal, dan akuntabel,

dalam mendukung fungsi DPR RI

2 Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja

8

Keseluruhan gambaran visi dan misi Sekretariat Jenderal merupakan

penggambaran struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terkahir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 03/PER-SEKJEN/2013.

Permasalahan strategis yang terjadi selama tahun 2015 berasal dari

internal dan eksternal Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan

gambaran permasalahan strategis Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar 2.2

Permasalahan dan Langkah Strategis Setjen DPR RI

INTERNAL

Melakukan revisi mekanisme

kerja

Melakukan peningkatan

kualitas sumder daya manusia

Membangun budaya kerja

Memperbaiki sarana dan

prasaran

LANGKAH STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi

sebagai dampak perubahan

organisasi adalah selama masa

transisi dari struktur lama ke struktur

baru perlu dilakukan pembaharuan

mekanisme kerja, penataansumber

daya manusia, pembentukan

bidaya kerja, serta perubahan

sarana dan prasarana

KELEMBAGAAN

ESKTERNAL

Dengan adanya dinamika

kebijakan politik di DPR RI, baik dari

DPR RI sendiri sebagai suatu entitas

maupun dari Partai politik yang

diwujudkan dalam fraksi di DPR RI.

Adanya perbedaan pandangan

dan perpecahan/dualisme yang

ada membuat banyak keputusan

tidak bisa diambil. Hal ini

berdampak kepada Sekretariat

Jenderal sebagai sistem

DINAMIKA POLITIK DPR RI

Memperkuat mekanisme kerja

internal dalam melaksanakan

dukungan pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

LANGKAH STRATEGIS

9

Perjanjian Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal DPR RI

mengacu kepada tugas dan fungsi Setjen DPR RI. Berdasarkan RKT tersebut,

pada awal tahun 2015, Sekretariat Jenderal telah menetapkan Perjanjian

Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2015. Perjanjian Kinerja adalah lembar/

dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/

kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Persandingan RKT dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 selengkapnya terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Persandingan RKT dan PK Tahun 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI

Jumlah konsel Naskah

Akademis dan konsep

Rancangan Undang-

Undang yang

dimanfaatkan oleh

DPR

8 NA dan 8

Draft RUU

Meningkatnya

kualitas

dukungan

terhadap

pelaksanaan

fungsi legislasi

DPR RI, fungsi

anggaran DPR

RI, fungsi

pengawasan

DPR RI, dan

dalam

penguatan

kelembagaan

DPR RI

Jumlah Konsep Naskah

Akademik dan Draft

RUU yang digunakan

oleh DPR RI

8 NA dan

8 Draft RUU

Jumlah konsep

prolegnas prioritas

RUU Tahun 2016 yang

akan digunakan oleh

Badan Legislasi

1 paket

Jumlah

Analisis/Referensi/

Ringkas Cepat APBN

dan hasil pemeriksaan

BPK serta pengawasan

DPD yang digunakan

oleh AKD

66 Analisis/

Referensi

Jumlah Pertimbangan

dan kajian hukum

kepada DPR RI dan

Setjen DPR RI yang

akurat dan tepat

waktu

481

dokumen

pertimbang

an hukum

dan 17

kajian

Jumlah Konsep

Prolegnas Prioritas

Tahunan Tahun 2016

1 Konsep

Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

anggaran DPR RI

Analisis kebijakan

anggaran Negara

dalam setiap tahap

pembahasan/siklus

APBN yang akuntabel

dan tepat waktu

45 analisis/

referensi

Dukungan substansi

kepada Badan

Anggaran yang

akuntabel dan tepat

waktu

100 %

Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

pengawasan DPR RI

Hasil pengadminis-

trasian dan analisis

surat pengaduan

masyarakat yang

disampaikan kepada

DPR RI

4000 surat

Dukungan substansi

dalam

penyelenggaraan

rapat-rapat Badan

Legislasi

41 RUU

10

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan

penguatan

kelembagaan DPR

RI

Penyelenggaraan

persidangan DPR RI

yang sesuai standard

an tepat waktu

1.600

kegiatan

Jumlah Naskah

Keterangan DPR yang

dipergunakan dalam

persidangan di

Mahkamah Konstitusi

45 Perkara

Penyelenggaraan

kegiatan Pimpinan

DPR RI dan Pimpinan

Setjen DPR RI yang

sesuai standard an

tepat waktu

772

dokumen

Jumlah Naskah

Gugatan, Jawaban,

Replik, Duplik, Alat-Alat

Bukti dan Kesimpulan

Akhir, Memori/ Kontra

Memori Banding, serta

Memori/Kontra Memori

Kasasi yang

dipergunakan dalam

proses persidangan di

lingkungan peradilan

umum, DPR RI,

danSetjen DPR RI

8 Perkara

Penyelenggaraan

persidangan di forum

internasional, regional,

bilateral yang diikuti

delegasi DPR RI yang

sesuai standar

112

dokumen

Dukungan

penyelenggaraan

pengaduan perkara

etik Anggota DPR RI

dan penyempurnaan

peraturan DPR RI

tentang KodeEtik dan

Tata Beracara

Mahkamah

Kehormatan Dewan

22 Perkara

Penyelenggaraan

kehumasan,

keprotokolan, dan

pemberitaan sesuai

dengan pedoman

kehumasan DPR RI

127

dokumen

Meningkatnya

kualitas

dukungan

persidangan dan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

pemberian

informasi perihal

tugas dan fungsi

DPR RI guna

menciptakan

citra positif DPR

RI di masyarakat

Terlaksananya

kegiatan pelayanan

persidangan paripurna

yang prima dan tepat

waktu

100 %

Mencapai tata

kelola Setjen yang

baik melalui

reformasi setjen di

bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber Daya

Manusia

Jumlah kajian, analisis,

hasil penelitian atas

situasi dan

perkembangan

Kedewanan sebagai

bahan rekomendasi

kebijakan yang

disampaikan kepada

DPR RI

400 kajian

Persentase risalah

rapat yang digunakan

oleh anggota Dewan

100 %

Jumlah dokumen

perencanaan

program dan

anggaran

17 dokumen

Terselenggaranya

kegiatan dukungan

kerjasama antar

parlemen

95 %

Terselenggaranya

penyelenggaraan

program dan evaluasi

pendidikan dan

pelatihan pegawai

sesuai ketentuan

51

dokumen/

kegiatan

Tindak lanjut

permintaan informasi

PPID

220

Permintaan

Informasi

Publik

Opini Wajar Tanpa

Pengecualian dari

Badan pemeriksa

WTP Persentase tersedianya

fasilitas penunjang

kegiatan sosialisasi DPR

80 %

11

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Keuangan (BPK) RI RI dalam membentuk

citra positif di

masyarakat

Perawatan,

penyimpanan, dan

pendistribusian

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang memenuhi

standar

63 dokumen

Persentase

terlaksananya

kegiatan rapat

Paripurna, Rapat

Komisi, danpansus RUU

serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar

Negeri Komisi dan

Pansus RUU sesuai

standar dan tepat

waktu

100 %

Pengelolaan Gedung

dan rumah jabatan

anggota sesuai

standar

3 Doku-

men

Kontrak

560 Unit

Rja

5 Unit

Rumah

Pimpinan

1 Unit

Gedung

Serba

Guna

3

Dokumen

Kontrak

1

Dokumen

Kontrak

64 Unit

Bungalow

2 Unit

Ruang

Sidang

1 Unit

Gedung

Serba

Guna

1 Unit

Kantor

Pengelola

Berikut

Sarana

Prasarana

Terselenggaranya

kegiatan kerjasama

bilateral dan

multilateral antar

parlemen serta

kegiatan ASGP yang

akurat dan tepat

waktu

35 Dokumen

Mencapai tata

kelola Setjen DPR

RI yang baik

melalui reformasi

Setjen DPR RI di

bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber

daya manusia

Tercapainya opini BPK

berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

WTP

Terlaksananya

pengelolan anggaran

yang akuntabel yang

didasarkan pada

AKUPA

100 %

Tindak lanjut

penerapan rencana

Strategis (RENSTRA)

DPR RI 2015 - 2019

100 %

Meningkatnya

kulitas sarana

dan prasarana

yang berbasis

teknologi di

lingkungan DPR

RI dalam

melaksanakan

tugas dan fungsi

DPR RI

Tersedianya

administrasi sarana

dan prasarans yang

memadai guna

menunjang

pelaksanaan tugas

dan fungsi DPR RI

85 %

12

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang

disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas

sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang sudah

targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran

kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2015 selengkapnya ada pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

1. Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI, fungsi

anggaran DPR RI,

fungsi pengawasan

DPR RI, dan dalam

penguatan

kelembagaan DPR RI

Jumlah Konsep Naskah

Akademik dan Draft RUU

yang digunakan oleh DPR RI

8 NA dan

8 Draft RUU

14 NA dan

14 Draft RUU 175 %

Jumlah Analisis/Referensi/

Ringkas Cepat APBN dan

hasil pemeriksaan BPK serta

pengawasan DPD yang

digunakan oleh AKD

66 Analisis/

Referensi

83 Analisis/

Referensi 126%

Jumlah Konsep Prolegnas

Prioritas Tahunan Tahun

2016

1 Konsep 1 Konsep 100 %

Dukungan substansi

kepada Badan Anggaran

yang akuntabel dan tepat

waktu

100 % 100 % 100 %

Dukungan substansi dalam

penyelenggaraan rapat-

rapat Badan Legislasi

41 RUU 41 RUU 100 %

3 Akuntabilitas

Kinerja

13

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Jumlah Naskah Keterangan

DPR yang dipergunakan

dalam persidangan di

Mahkamah Konstitusi

45 Perkara 59 Perkara 131 %

Jumlah Naskah Gugatan,

Jawaban, Replik, Duplik,

Alat-Alat Bukti dan

Kesimpulan Akhir, Memori/

Kontra Memori Banding,

serta Memori/Kontra

Memori Kasasi yang

dipergunakan dalam proses

persidangan di lingkungan

peradilan umum, DPR RI,

danSetjen DPR RI

8 Perkara 4 Perkara 50 %

Dukungan

penyelenggaraan

pengaduan perkara etik

Anggota DPR RI dan

penyempurnaan peraturan

DPR RI tentang KodeEtik

dan Tata Beracara

Mahkamah Kehormatan

Dewan

22 Perkara 16 Perkara 73 %

2. Meningkatnya

kualitas dukungan

persidangan dan

pelayanan kepada

masyarakat dalam

pemberian informasi

perihal tugas dan

fungsi DPR RI guna

menciptakan citra

positif DPR RI di

masyarakat

Terlaksananya kegiatan

pelayanan persidangan

paripurna yang prima dan

tepat waktu

100 % 100 % 100 %

Persentase risalah rapat

yang digunakan oleh

anggota Dewan

100 % 100 % 100 %

Terselenggaranya kegiatan

dukungan kerjasama antar

parlemen

95 % 82 % 86 %

Tindak lanjut permintaan

informasi PPID

220

Permintaan

Informasi

Publik

297

Permintaan

Informasi

Publik

135 %

Persentase tersedianya

fasilitas penunjang kegiatan

sosialisasi DPR RI dalam

membentuk citra positif di

masyarakat

80 % 80 % 100 %

Persentase terlaksananya

kegiatan rapat Paripurna,

Rapat Komisi, danpansus

100 % 100 % 92 %

14

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

RUU serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar

Negeri Komisi dan Pansus

RUU sesuai standar dan

tepat waktu

Terselenggaranya kegiatan

kerjasama bilateral dan

multilateral antar parlemen

serta kegiatan ASGP yang

akurat dan tepat waktu

35 Dokumen 30 Dokumen 86 %

3. Mencapai tata

kelola Setjen DPR RI

yang baik melalui

reformasi Setjen DPR

RI di bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber daya

manusia

Tercapainya opini BPK

berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

WTP WTP 100 %

Terlaksananya pengelolan

anggaran yang akuntabel

yang didasarkan pada

AKUPA

100 % 100 % 100 %

Tindak lanjut penerapan

rencana Strategis (RENSTRA)

DPR RI 2015 - 2019

100 % 100 % 100 %

4. Meningkatnya kulitas

sarana dan

prasarana yang

berbasis teknologi di

lingkungan DPR RI

dalam

melaksanakan tugas

dan fungsi DPR RI

Tersedianya administrasi

sarana dan prasarans yang

memadai guna menunjang

pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

85 % 85 % 100 %

15

B. Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran Tahun 2015

dari Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan sebagai berikut:

ecara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Deputi PUU pda tahun 2015

dapat dilaksanakan dengan baik, namun hasil tersebut masih perlu

ditingkatkan dari beberapa aspek, yaitu pertama: aspek kualitas dan

pemenuhan standar penyusunan NA sebagaimana tertuang dalam lampiran 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Kedua, aspek ketepatan waktu untuk meyelesaikan

tugas, walaupun pada akhir tahun NA dan Draft RUU dapat diselesaikan,

namun sesungguhnya kebutuhan penyelesaian NA dan Draft RUU dibutuhkan

selama tahun berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Dewan. Ketiga, pelaksanaan penyusunan NA dan Draft RUU belum didukung

dengan SOP yang sama untuk semua Tim yang mengerjakan, sehingga masih

terdapat perbedaan format NA untuk masing-masing Tim. Untuk itu sangat

S

Sasaran1 Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, fungsi

anggaran DPR RI, fungsi pengawasan DPR RI, dan dalam penguatan kelembagaan DPR RI

Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU yang

digunakan oleh DPR RI

8 NA dan 8 Draft RUU

175% Target

14 NA dan 14 Draft RUU Realisasi

1.1

16

diperlukan mekanisme control kualitas NA. Keempat, beban pekerjaan yang

belum merata baik secara kualitas maupun secara kuantitas di antara para

tenaga perancang.

Perlu pula disampaikan beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas

dukungan di bidang penyusunan NA dan draft RUU, yaitu: kemampuan

tenaga perancang belum merata sehingga masih diperlukan kegiatan

pelatihan peningkatan kapasitas yang dapat meningkatkan kemampuan

perancang secara keseluruhan.

Setelah terbentuknya Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (BKD), maka fungsi pemberian dukungan di bidang legislasi akan

dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Untuk melanjutkan dan mempertahankan capaian sebelumnya, maka Pusat

Perancangan Undang-Undang perlu mengoptimalkan pelibatan Tenaga Ahli

pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Peneliti dari Pusat Penelitian,

Analisis Anggaran dari Pusat Kajian Anggaran, dan akademisi dari luar Badan

keahlian DPR RI.

elain melaksanakan dukungan terhadap fungsi legislasi DPR, Sekretariat

Jenderal juga melaksanakan dukungan kepada DPR dalam

melaksanakan fungsi anggaran. Khususnya bagi Biro Analisa Anggaran

dan Pelaksanaan APBN, dukungan diberikan dalam bentuk penyusunan

analisis, referensi, dan ringkas cepat APBN. Analisis merupakan kajian tematik

yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN

sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan di bidang

anggaran. Referensi merupakan penyajian/kompilasi data dan informasi

primer/sekunder atas topik tertentu terkait dengan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan APBN. Analisis Ringkas Cepat (ARC)

merupakan kajian ringkas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan

S

Jumlah Analisis/Referensi/Ringkas Cepat APBN dan

hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang

digunakan oleh AKD

66 Analisis/ Referensi 126

%

Target

83 Analisis/Referensi Realisasi

1.2

17

pengawasan APBN yang disusun dalam waktu singkat dan berdasarkan

permintaan dari Anggota Dewan. Pada tahun 2015, jumlah output yang

dihasilkan berjumlah 62 analisis, yang terdiri dari 51 analisis, 5 referensi dan 6

analisis ringkas cepat. Output tersebut disampaikan kepada Komisi terkait dan

Badan Anggaran. Pemanfaatan analisis tersebut dapat terlihat dari kutipan

laporan pembahasan RAPBN di Komisi dan Badan Anggaran, termasuk kutipan

Ketua Badan Anggaran dalam menyampaikan laporan di rapat Paripurna DPR

dalam rangka persetujuan atas RUU APBN.

Sedangkan untuk hasil analisis, referensi, dan ringkas cepat hasil

pemeriksaan BPK dan pengawasan DPD pada tahun 2015 berjumlah 21 buah

yang terdiri dari 4 analisis dan 17 referensi. Output tersebut menjadi bahan bagi

komisi dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada pasangan kerja

masing-masing dan juga sebagai bahan pengawasan DPR ketika

melaksanakan kunjungan kerja ke daerah atau Daerah Pemilihannya (Dapil).

Hal ini merupakan bagian dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan

fungsi pengawasan DPR RI.

ukungan Deputi PUU terhadap penyusunan Program Legislasi Nasional

adalah menyampaikan hasil analisis terhadap prioritas RUU tahun 2016.

Untuk melakukan analisis tersebut, Deputi PUU terlebih dahulu

melakukan evaluasi terhadap capaian dan realisasi program legislasi nasional

tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan bahwa penetapan prolegnas DPR

sebelum penetapan APBN, maka untuk itu Deputi PUU sudah mempersiapkan

hasil kajiannya untuk dijadikan bahan rapat penetapan Prolegnas oleh DPR

bersama-sama dengan pemerintah. Namun perlu disampaikan bahwa

penetapan prolegnas tahun 2016 jauh melampau tenggat waktu yang

ditetapkan. Namun persoalan tersebut, bukan pada sistem pendukungan

seperti Deputi PUU tetapi karena agenda DPR RI sendiri yang kurang

D

Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan

Tahun 2016

1 Konsep

100% Target

1 Konsep Realisasi

1.3

18

memperhatikan tugas-tugas di bidang fungsi legislasi. Hal ini dipengaruhi pula

oleh situasi politik di DPR RI sendiri yang kurang kondusif bagi pelaksanaan

fungsi legislasi. Kondisi yang kurang kondiusif misalnya persidangan kasus

pelanggaran kode etik terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto, serta hubungan

KIH dan KMP yang belum harmonis.

arget indikator “Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang

Akuntabel dan Tepat Waktu” adalah 100%, berupa 6 dukungan substansi

dan administrasi yang terdiri dari 5 (lima) dokumen substansi terkait

dengan siklus pembahasan APBN yaitu, 1) pembahasan RKP dan Pembicaraan

Pendahuluan RAPBN Tahun 2016; 2) pembahasan RUU APBN tahun 2016, 3)

pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN

tahun 2014, 4) pembahasan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2015, dan 5)

pembahasan Laporan Semester I APBN tahun 2015 dan Prognosis 6 bulan

berikutnya, dan 1 (satu) dokumen administrasi keuangan Badan Anggaran.

Realisasi dukungan substansi dan administrasi kepada Badan Anggaran

mencapai 100% (6 dokumen substansi dan administrasi). Dukungan ini

diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan rapat dalam setiap pembahasan

RAPBN, yang meliputi:

1) Dokumen pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN

Tahun 2016.

2) Dokumen pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2016.

3) Dokumen pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan APBN tahun 2014.

4) Dokumen pembahasan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2015.

5) Dokumen pembahasan Laporan Semester I APBN tahun 2015 dan

Prognosis untuk 6 bulan berikutnya.

6) Dokumen Administrasi lainnya.

T

Dukungan Substansi Kepada Badan Anggaran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu

100% 100

%

Target

100% Realisasi

1.4

19

ealisasi dukungan terhadap dukungan kepada Badan Legislasi

mencapai 100 %. Dukungan tersebut meliputi dukungan

penyelenggaraan rapat Badan Legislasi dilakukan dalam rangka

pelaksanaan tugas yang terkait dengan :

a. Pembahasan RUU. Tahun 2015 Baleg ditugaskan oleh Badan Musyawarah

untuk melakukan pembahasan RUU tentang Penjaminan bersama

Pemerintah yang telah diselesaikan pada Masa Persidangan II TS. 2015-

2016.

b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU.

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 terdapat 40 RUU yang terdiri dari 27

RUU usulan DPR, 12 RUU usulan Pemerintah, dan 1 RUU usulan DPD RI.

Selain memberikan dukungan substansi terhadap rapat pembahasan,

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, Bagian

Sekretariat Badan Legislasi juga memberikan dukungan terhadap

penyusunan/pembahasan Peraturan DPR RI dan pemantauan dan peninjauan

terhadap Undang-Undang. Pada Tahun 2015 Baleg melakukan penyusunan

dan pembahasan 6 Rancangan Peraturan DPR RI, namun yang sudah

diselesaikan pembahasannya baru 3 Peraturan DPR RI. Selain itu, Badan

Legislasi selama tahun 2015 telah melakukan pemantauan dan peninjauan

terhadap pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum.

R

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan

rapat-rapat Badan Legislasi

41 RUU

100% Target

41 RUU Realisasi

1.5

20

ekretariat jenderal DPR RI CQ Deputi Perundang-undangan CQ Biro

Hukum dan Pemantauaun Pelaksanaan Undang-Undang Cq Bagian

Hukum telah menyusun Naskah Keterangan DPR RI yang dipergunakan

oleh DPR RI C.Q Tim Kuasa DPR (Pimpinan dan/atau Anggota AKD yang

membahas UU yang diuji Materiil dengan didampingi oleh Anggota Komisi III)

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan

lisan dan/atau tertulis terhadap 59 (lima puluh Sembilan) Perkara Permohonan

Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Disamping itu pejabat/Pegawai Biro Hukum, Setjen DPR RI juga

mendampingi Tim Kuasa DPR RI dalam setiap persidangan di Mahkamah

Konstitusi dengan menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan serta

menyiapkan data dan informasi terkait dengan bahan-bahan pokok perkara

pengujian UU.

Dengan adanya perubahan struktur baru, maka hal penting yang

dilakukan untuk menjaga capaian prestasi adalah mengadaan tenaga analisis

hokum yang akan membuat keterangan. Tenaga-tenaga analisis hokum perlu

dibekali dengan kemampuan untuk melakukan analisis konstitusional untuk

menjamin kualitas keterangan yang disiapkan.

Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal DPR RI cq, Deputi Perundang-

undangan cq.Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang cq.

Bagian Hukum telah menyusun Naskah Keterangan DPR RI yang dipergunakan

oleh DPR c.q. Tim Kuasa DPR (Pimpinan dan/atau Anggota AKD yang

membahas UU yang diuji Materiil dengan didampingi oleh Anggota Komisi III)

dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan

lisan dan/atau tertulis terhadap 59 (lima puluh sembilan) Perkara Permohonan

Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Daftar register perkara dan pokok

permohonan terlampir).

S

Jumlah Naskah Keterangan DPR Yang

Dipergunakan Dalam Persidangan di Mahkamah

Konstitusi

45 Perkara

131% Target

59 Perkara Realisasi

1.6

21

ntuk penanganan gugatan perdata dan TUN di pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Umum, Pimpinan DPR RI melalui Keputusan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

342/PIMP/I/2014 – 2015 telah membentuk Tim Kuasa Hukum DPR dengan

menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang tugas

dan fungsinya membidangi urusan hukum.

Tim Kuasa Hukum DPR dimaksud, bertugas mewakili DPR dalam

penanganan gugatan perdata dan TUN di Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum dengan menghadiri dan mengikuti persidangan di

Pengadilan, melakukan mediasi, membuat eksepsi/jawaban, Duplik,

penyampaian alat bukti, dan keterangan-keterangan lain terkait dengan

pokok perkara, dan kesimpulan, serta bila diperlukan sampai pada tahap

menyusun memori/kontra memori banding dan memori/kontra memori kasasi

yang merupakan output Tim Kuasa Hukum DPR. Output dimaksud memberikan

manfaat (outcome) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk

membuat putusan sesuai dengan tuntutan DPR RI.

Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal memperkirakan terdapat 8 perkara

terkait gugatan perdata dan tata Usaha Negara di pengadilan, sedangkan

realisasinya hanya 4 perkaya yang masuk diantaranya 3 perkara gugatan

perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 1 perkara gugatan perdata

di Pengadilan Negeri Padang. Tim Kuasa DPR RI telah berasil dalam

penanganan Perkara dimaksud, dengan ditolaknya atau tidak dapat

diterimannya Gugatan terhadap DPR RI sebagaimana tertuang dalam amar

Putusan 4 Perkara dimaksud. Dengan demikian Tim Kuasa DPR RI telah berhasil

membuktikan dihadapan Majelis Hakim bahwa DPR dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya telah sesuai dengan koridor-koridor hukum.

U

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat-Alat Bukti dan

Kesimpulan Akhir, Memori/Kontra Memori Banding, serta

Memori/Kontra Memori Kasasi Yang Dipergunakan Dalam Proses Persidangan di Lingkungan Peradilan Umum, DPR RI, dan Setjen DPR RI

8 Perkara

50% Target

4 Perkara Realisasi

1.7

22

ada tahun 2015, Sekretariat Jenderal memperkirakan adanya

pengaduan perkara etik Anggota DPR RI yang diterima oleh Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD) sebanyak 22 perkara. Oleh karenannya

Sekretariat Jenderal menetapkan target pemberian dukungan administrasi

dan tekhnis keahlian kepada Pimpian dan Anggota Majelis Kehormatan

Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyelesaian 22

perkara dimaksud. Dukungan Administrasi menyangkut kegiatan registrasi

perkara baik yang bersumber pada pengaduan maupun non-pengaduan,

Pemyelenggaraan rapat-rapat MKD, Notulensi rapat, dan Notulensi

persidangan MKD, sedangankan dukungan keahlian menyangkut kegiatan

pengolahan data dan informasi yang terkait dengan pokok perkara.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sebagaimana diuraikan diatas

Sekretariat MKD telah menerima dan meregistrasi 47 perkara dan hal telah

melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 47 perkara

tersebut setelah dilakukan verifikasi administrasi, dan diputuskan 17 perkara

tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat pengaduan sesuai dengan

Tata Beracara MKD. Dalam hal ini berkas perkara yang telah diverifikasi dan

diselidiki serta diputus oleh MKD adalah sebanyak 16 perkara. Sedangkan yang

masih dalam proses verifikasi maupun penyelidikan oleh anggota MKD adalah

sebanyak 14 perkara.

Dengan demikian, untuk mendukung kelancaran tugas fungsi MKD dalam

melakukan verifikasi, penyelidikan dan memutus perkara, Sekretariat Jenderal

khususnya Bagian Sekretariat MKD telah memberikan dukungan teknis maupun

administrative bagi terselenggaranya kegiatan rapat-rapat MKD.

Selanjutnya untuk tahun anggaran berikutnya, dalam hal anggaran

maupun ketersediaan sumber daya manusia, BagianSekretariat MKD merasa

perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya guna meningkatkan

kemampuan dalam pelayaan penerimaan perkara, dukungan data dan

informasi terkait perkara maupun pelayanan kegiatan rapat-rapat MKD.

P

Dukungan Penyelenggaraan Pengaduan Perkara Etik

Anggota DPR RI dan Penyempurnaan Peraturan DPR RI

tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah

Kehormatan Dewan

22 Perkara

73 % Target

16 Perkara Realisasi

1.8

23

erdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun

2015, definisi Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh

pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR.

Rapat Paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan

wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat Paripurna DPR pengucapan

sumpah/janji. Selain itu juda dilaksanakan rapat paripurna luar negeri yang

merupakan rapat paripurna yang diadakan dalam masa reses apabila

diusulkan oleh Presiden, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, atau Anggota dengan

jumlah paling sedikit 28 (dua puluh delapan) orang yang mencerminkan lebih

dari 1 Fraksi. Pada tahun 2015, Bagian Persidangan Paripurna melaksanakan 39

kali rapat paripurna.

B

Sasaran2

Meningkatnya kualitas dukungan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat dalam

pemberian informasi perihal tugas dan fungsi DPR RI guna menciptakan citra positif DPR RI

di masyarakat

Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan

paripurna yang prima dan tepat waktu

100%

100% Target

100 % Realisasi

2.1

24

esuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun

2015, bahwa untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa,

rapat panitia kerja, atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat

dengar pendapat umum dibuat risalah rapat. Risalah rapat adalah catatan

rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan

yang dilakukan dalam rapat serta dilengkap dengan catatan tentang jenis

dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu

pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan

nama anggota yang menandatangni daftar hadir, dan undangan yang hadir.

Sekretariat Jenderal melalui Bagian Risalah menghasilkan risalah seluruh

rapat yang dilaksanakan oleh Komisi, Pansus dan Rapat Paripurna, yang

memenuhi standar dan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI

tentang Tata Tertib.

Tabel 3.2

Jumlah Risalah Rapat Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2015 dari Komisi, Pansus dan

Paripurna

PAN

I II III IV V VI VII VIII IX X XI SUS

1 RISALAH LEGISLASI 20 17 15 76 6 3 4 53 12 14 16 23 259

2 RISALAH ANGGARAN 24 26 21 33 42 28 32 19 14 49 29 0 317

3 RISALAH PENGAWASAN 73 50 70 64 34 120 55 40 33 87 62 0 688

39

117 93 106 173 82 151 91 112 59 150 107 23 1,303

RISALAH RAPAT PARIPURNA

JUMLAH

RISALAH RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN

NO. FUNGSIKOMISI

JML

S

Presentase Risalah Rapat yang Digunakan oleh

Anggota Dewan

100%

100% Target

100 % Realisasi

2.2

25

Jumlah risalah rapat yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdapat

peningkatan dibanding tahun 2014. Jumlah risalah rapat sesuai dengan jumlah

kegiatan rapat, dimana tahun 2015 berjumlah 1.303 rapat, sedangkan tahun

2014 berjumlah 1.079 rapat. Namun, dibandingkan dengan tahun 2013, masih

terdapat penurunan, dimana tahun 2013 sebanyak 1.571 kegiatan rapat.

Perbandingan jumlah rapat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1

Perbandingan Jumlah Risalah Rapat Tahun 2013, 2014 dan 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2013, 2014 dan 2015 dari

Komisi, Pansus dan Paripurna

Output dari kegiatan pembuatan risalah rapat adalah tersedianya risalah

rapat-rapat yang dilakukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan yang tepat

waktu dan sesuai standar. Sedangkan outcome dari tersedianya risalah rapat-

rapat yaitu:

a) Menjadi bahan masukan/pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota

DPR RI dalam melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan;

b) Bahan penelitian para akademisi/masyarakat;

c) Bahan pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

26

irencanakan 49 kegiatan pengiriman delegasi DPR RI ke luar negeri dan

4 kegiatan penyelenggaraan Sidang Regional dan Internasional yang

akan dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Pada

tahun 2015, telah terealisasi 33 kegiatan. Hal ini dikarenakan dinamika politik di

DPR RI, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat diambil

keputusan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sudah

direncanakan oleh DPR RI dan akan dilaksanakan oleh Setjen DPR RI. Berikut

merupakan daftar kegiatan tahun 2015.

REALISASI KEGIATAN PENGIRIMAN DELEGASI DPR RI KE LUAR NEGERI DAN

PENYELENGGARAAN SIDANG REGIONAL DAN INTERNASIONAL

OLEH BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

TAHUN 2015

A. PENYELENGGARAAN SIDANG

1. Parliamentary Event on the 60th Commemoration of the Asian

African Conference tanggal 23 April 2015 di Jakarta. Pertemuan ini

menghasilkan 1 Deklarasi dan 1 Kesepakatan pembentukan

Sekretariat Tetap Parliamentary Asia-Africa Conference.

2. Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on

Economic and Sustainable Development Affairs tanggal 19 – 20

Agustus 2015 di Jakarta. Sidang ini menghasilkan 1 Report Meeting

dan 5 Draf Resolusi yang kemudian disampaikan ke Sidang Pleno

APA ke-8;

3. The 6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption

(GOPAC) tanggal 5 – 8 Oktober 2015 di Yogyakarta. Konferensi ini

menghasilkan 1 Deklarasi dan 1 Kesepakatan pembentukan

Sekretariat Tetap GOPAC

D

Terselenggaranya Kegiatan

Dukungan Kerja Sama antar Parlemen

95%

86% Target

82% Realisasi

2.3

27

B. PENGIRIMAN DELEGASI KE SIDANG REGIONAL DAN INTERNASIONAL

1. Sidang Tahunan ke-23 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)

tanggal 8 - 17 Januari 2015 di Quito, Ekuador. Sidang ini

menghasilkan Joint Communique dan 18 Resolusi termasuk 2

Resolusi usulan Indonesia.

2. The 10th Session of the PUIC Conference and related meetings

tanggal 16 - 23 Januari 2015 di Istanbul. Turki. Pertemuan tersebut

menghasilkan 1 Deklarasi, 1 Final Communique, 53 Resolusi.

3. Annual 2015 Session of the Parliamentary Conference on the World

Trade Organization (PCWTO), tanggal 16 - 17 Februari 2015 di

Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

4. The 3rd OECD Parliamentary Days, tanggal 25 - 27 Februari 2015 di

Paris, Prancis. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

5. Seminar for Asia Pacific on Translating International Rights

Commitment into National Realities: The Contribution of Parliament

to the work of the UNHCR, tanggal 26 - 27 Februari 2015 di Manila,

Filipina. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

6. The 59th Session of the CSW tanggal 9 - 13 Maret 2015 di New York,

USA. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

7. Parliamentary Meeting at the Third UN World Conference on Disaster

Risk Reduction tanggal 13 Maret 2015 di Sendai, Jepang. Pertemuan

ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

8. Sidang APA Standing Committee on Political Affairs, tanggal 19-20

Maret 2015 di Ankara. Turkey. Sidang ini menghasilkan 4 Draf Resolusi

28

yang kemudian disampaikan pada Sidang Pleno APA ke-8 pada

tanggal 7 – 12 Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja.

9. The 132nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and

related meetings tanggal 28 Maret - 2 April 2015, di Hanoi, Vietnam

Pertemuan ini menghasilkan 3 Resolusi.

10. Global Parliamentary Conference of the Parliamentary Network on

the World Bank & International Monetary Fund (IMF) tanggal 12-13

April 2015, di Washington D.C, USA. Pertemuan tersebut

menghasilkan 1 Report.

11. ASEAN People's Forum, tanggal 25 April 2015 di Kuala Lumpur,

Malaysia. Forum ini menghasilkan Rekomendasi tentang civil society,

salah satunya usulan dari Indonesia mengenai penguatan peran

perempuan dalam menghadapi Komunitas Masyarakat ASEAN.

12. ASEAN Leaders Meeting with the Representatives of ASEAN Inter

Parliamentary Assembly (AIPA), tanggal 25-28 April 2015 di Malaysia.

Sidang ini menghasilkan Summary Report dan Rekomendasi dari

AIPA kepada Pimpinan Negara Anggota ASEAN tentang

peningkatan hubungan Negara anggota ASEAN – AIPA untuk

mewujudkan ASEAN Post-2015 Vision dan menciptakan Masyarakat

ASEAN yang people-centered dan rules-based.

13. Sidang Global Parliament of Young Parliamentary tanggal 25- 31 Mei

2015 di Jepang. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

14. The 12th Meeting of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)

Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace

tanggal 7 - 11 Juni 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang ini

menghasilkan 1 Draf Resolusi yang kemudian disampaikan pada

Sidang Umum AIPA ke-36 pada tanggal 6 – 12 September 2015 di

Kualalumpur, Malaysia.

15. Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-7,

tanggal 26-30 Juli 2015 di Siam Reap, Kamboja. Sidang ini

menghasilkan 9 Summary Country Report dan 1 Draf Resolusi

tentang ASEAN Tourism; Promoting Nature Conservation and

Developing Sustainable Tourism yang kemudian disampaikan pada

Sidang Umum AIPA ke-36 pada tanggal 6 – 12 September 2015 di

Kualalumpur, Malaysia.

16. Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA),

tanggal 6-12 September 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang ini

menghasilkan 7 Report Meeting dari setiap Committee (Committee

on Political Matters, Committee on Economic Matters, Committee on

Social Matters, Committee on Organizational Matters, Women

Parliamentarians of AIPA, dan Committee on Joint Communique), 1

29

Summary Report Sidang Umum AIPA ke-26, 1 Adopsi Draf Resolusi

dari AIFOCOM, 10 Resolusi mengenai Isu-isu Regional dan 13

Resolusi Komisi Keorganisasian AIPA.

17. Parliamentary Session within the Framework of the Annual WTO

Public Forum and the 34th Session of the Streering Committee of the

PCWTO tanggal 28 September - 3 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss.

Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

18. IPU 133rd Assembly and Related Meetings tanggal 15 - 22 Oktober

2015 di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini menghasilkan 3 Resolusi.

19. Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations on

Climate Change Conference tanggal 3 – 7 Desember 2015 di Paris,

Perancis. Pertemuan ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

20. Sidang Pleno ke-8 Asian Parliamentary Assembly (APA) tanggal 7 - 12

Desember 2015 di Phnom Penh, Kamboja. Sidang ini menghasilkan 1

Report Meeting, 1 Deklarasi Phnom Penh dan 18 Resolusi.

C. PENGIRIMAN DELEGASI TEKNIS DAN BILATERAL

1. Kunjungan Teknis BKSAP ke Republik Ceko tanggal 24 – 30 Mei 2015.

Hasil kunjungan ini akan dibentuk GKSB dengan Parlemen Ceko.

2. Kunjungan Teknis BKSAP ke Meksiko tanggal 14 – 18 September 2015

3. Kunjungan Delegasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke

Meksiko tanggal 14 – 20 September 2015. Dalam kunjungan ini

menghasilkan 1 Rekomendasi.

4. Kunjungan Delegasi Sustainable Development Goals (SDGs) ke

Hungaria tanggal 14 – 20 September 2015. Dalam kunjungan ini

menghasilkan 1 Rekomendasi.

5. Kunjungan Delegasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Thailand

tanggal 17 – 20 November 2015. Dalam kunjungan ini menghasilkan

1 Rekomendasi.

6. Kunjungan Delegasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke Republik

Rakyat Tiongkok tanggal 17 – 20 November 2015. Dalam kunjungan

ini menghasilkan 1 Rekomendasi.

7. Kunjungan Bilateral ke Italia tanggal 22 – 28 November 2015. Hasil

kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen.

8. Kunjungan Bilateral ke Lebanon tanggal 10 – 16 Desember 2015.

Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen.

9. Kunjungan Bilateral ke Republik Islam Iran tanggal 13 – 19 Desember

2015. Hasil kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen.

10. Kunjungan Bilateral ke Austria tanggal 13 – 19 Desember. Hasil

kunjungan ini berupa Draft MoU antar kedua parlemen.

30

Selesai 82%

Dalam Proses

17%

Batal 1%

Informasi Publik

erdasarkan data permintaan informasi publik yang dikelola Sekretarat

Jenderal melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan khususnya

Bagian Hubungan Masyarakat, selama tahun 2015, jumlah permintaan

informasi publik yang masuk ke DPR RI adalah sebanyak 363 permohonan. Dari

total 363 permintaan yang masuk, sebanyak 297 permintaan dapat

diselesaikan sedangkan 62 permintaan sedang dalam proses pengumpulan

informasi dari unit-unit penyedia informasi di dalam Sekretariat Jenderal, dan 4

permintaan lainnya batal.

Kinerja pelayanan publik selama tahun 2015 dapat digambarkan pada

tabel berikut:

Grafik 3.2

KInerja Pelayanan Permintaan Informasi Publik Tahun 2015

B

Tindak Lanjut Permintaan

Informasi PPID

220 Permintaan Informasi

Publik 135

%

Target

297 Permintaan Informasi

Publik Realisasi

2.4

31

ntuk menunjang citra positif DPR RI, tugas Sekretariat Jenderal yaitu

memberikan dukungan kehumasan dan pemberitaan yang makin

gencar dan bersaing dengan pemberitaan dari media di luar. Oleh

karena itu Biro Humas dan Pemberitaan melalui Bagian Humas, Bagian

Pemberitaan, dan Bagian Protokol menyusun kegiatan-kegiatan yang secara

perlahan dapat membentuk citra positif DPR RI di mata masyarakat Indonesia.

Diantaranya meliputi kegiatan penerimaan instansi/sekolah ke DPR RI, sosialisasi

melalui Gelar Budaya, penayangan dialog interaktif/talkshow, liputan TV

Parlemen, Bocking Rubrik Media Cetak dan Elektronik dan lain sebagainya.

U

Persentase Tersedianya Fasilitas Penunjang Kegiatan

Sosialisasi DPR RI dalam Membentuk Citra Positif di

Masyarakat

80%

100% Target

80 % Realisasi

2.5

32

esuai dengan acara jadwal rapat DPR RI, pada Masa Persidangan II

Tahun 2014-2015 yang diputuskan pada Rapat Konsultasi pengganti rapat

Bamus tanggal 2 Desember 2014, maka jumlah Masa Sidang pada Tahun

2015 sebanyak 165 hari kerja

Sesuai dengan karakteristik rapat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang

2014-2015, maka:

1. Rencana kegiatan fungsi legislasi dialokasikan ±50% dari waktu yang

tersedia, sedangkan kegiatan fungsi anggaran dan pengawasan

dialokasikan ±50% dari waktu yang tersedia.

2. Pelaksanaan setiap fungsi akan disesuaikan dengan perkembangan dan

kebutuhan setiap pelaksanaan fungsi Dewan tersebut.

3. Fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih

dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Untuk penetapan hari-hari rapat sesuai dengan Rapat konsultasi

Pengganti Bamus tanggal 9 Oktober 2014 di sepakati penetapan hari-hari

rapat DPR RI sebagai berikut:

- Hari Senin untuk Rapat Pimpinan dan Komisi-komisi

- Hari Selasa untuk Rapat Paripurna (apabila tidak ada Rapat Paripurna,

maka dialokasikan untuk Rapat-rapat Komisi).

- Hari Rabu untuk Rapat Komisi-komisi dan Tim

- Hari Kamis siang dipergunakan untuk Rapat Badan dan Mahkamah

Kehormatan, selanjutnya untuk pagi dan malam hari dipergunakan untuk

Rapat Komisi.

- Hari Jumat dipergunakan untuk Rapat Fraksi-fraksi.

- Rapat Badan Anggaran dialokasikan pada hari Senin, Selasa (apabila

tidak ada Rapat Paripurna, dan Kamis.

- Rapat Badan Legislasi dialokasikan pada hari Senin, Selasa (apabila tidak

ada Rapat Paripurna) Rabu dan Kamis.

- Rapat Pansus RUU dialokasikan pada hari Rabu dan Kamis.

S

Persentase Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Komisi,

dan Pansus RUU serta Kunjungan Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus RUU sesuai Standar dan Tepat Waktu

100%

92%

Target

Realisasi

92 %

2.6

33

Namun untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015

diperhitungkan mulai hari Senin sampai dengan Rabu, mengingat hari Kamis

dititikberatkan pada hari Badan dan hari Jumat merupakan hari Fraksi-fraksi.

Sehingga, penentuan target kegiatan rapat di Masa Sidang di Komisi-

komisi dan Paripurna pada tahun 2015 sebagai berikut:

Komisi I s/d XI = 11 (komisi) x 126 (hari) x 1 kegiatan rapat = 1386 kegiatan

rapat

Rapat Paripurna (sesuai Keputusan Rapat Bamus) = 35 kegiatan rapat

Total Target Kegiatan Rapat =1421 kegiatan rapat

Pada realisasinya, keputusan akan terselenggaranya rapat dan

kunjungan kerja merupakan keputusan DPR RI. Sehingga sebagai sistem

pendukung Sekretariat Jenderal selalu memberikan dukungan terhadap

perubahan kebijakan.

Realisasi terhadap target tersebut dilaksanakan melalui dukungan

terhadap seluruh kegiatan rapat-rapat yang diputuskan/dijadualkan oleh

Komisi, Pansus dan Paripurna sehingga dapat terlaksana sesuai standar dan

tepat waktu.

Pencapaian indikator kinerja dapat terlihat dari pelayanan rapat-rapat

komisi, panitia khusus dan Paripurna yang dilaksanakan pada tahun 2015

seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2014 dari Komisi, Pansus

dan Paripurna

34

Dalam melakukan rapat di luar gedung (konsiyering), Sekretariat Komisi

melakukan persiapan khusus untuk penginapan di hotel, baik dalam dan luar

kota, paket meeting serta honor kegiatan.

Dibandingkan jumlah rapat yang dilaksanakan pada tahun 2015

terdapat peningkatan jumlah kegiatan rapat, dimana tahun 2015 berjumlah

1.303 kegiatan rapat, sedangkan tahun 2014 berjumlah 1.079 kegiatan rapat.

Namun, dibangingkan dengan tahun 2013, masih terdapat penurunan,

dimana tahun 2013 sebanyak 1.571 kegiatan rapat. Perbandingan jumlah

rapat dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.3

Perbandingan Jumlah Rapat Tahun 2013, 2014 dan 2015

Sumber: Rekapitulasi kegiatan persidangan tahun 2013, 2014 dan 2015

dari Komisi, Pansus dan Paripurna

Dibandingkan tahun 2014, jumlah kegiatan rapat mengalami

peningkatan karena pada tahun 2014 merupakan tahun transisi sehingga

jumlah rapat lebih sedikit. Sedangkan di tahun 2015, jumlah kegiatan rapat

meningkat karena Alat Kelengkapan DPR RI telah optimal dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, apabila dibandingkan dengan

tahun 2013, Alat Kelengkapan DPR RI masih dapat lebih dioptimalkan.

Semua kegiatan rapat-rapat dapat dilaksanakan oleh Biro Persidangan

sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI

tentang Tata Tertib. Waktu pelaksanaan rapat DPRRI adalah:

a) pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00

sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai

dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul

16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30;

dan

35

b) pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada

setiap hari kerja.

c) penyimpangan dari waktu rapat ditentukan oleh rapat yang

bersangkutan.

d) semua jenis rapat DPR RI dilakukan di Gedung DPR RI dan Penyimpangan

dari tempat rapat hanya dapat dilakukan atas persetujuanpimpinan DPR

RI.

egiatan dukungan terhadap Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI

terbagi dalam 3 jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 Bagian di

lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen, yaitu kerja sama

internasional, kerja sama organisasi regional, dan kerja sama bilateral. Pada

tahun 2015, khususnya dalam hal kerja sama bilateral mengalami kendala yaitu

adanya perpecahan di DPR RI antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi

Indonesia Hebat (KIH) yang mengakibatkan tidak adanya keputusan dalam

penentuan desk kerja sama bilateral. Hal inilah yang mengakibatkan

beberapa hal khususnya dalam kerja sama bilateral menjadi tidak terealisasi.

K

Terselenggaranya Kegiatan Kerja Sama Bilateral dan

Multilateral antar Parlemen serta Kegiatan ASGP yang

Akurat dan Tepat Waktu

35 Dokumen

86% Target

30 Dokumen Realisasi

2.7

36

aporan Keuangan merupakan wujud dari pada Akuntabilitas Keuangan

Negara yang dilaksanakan secara transparan sesuai prinsip-prinsip good

governance. Laporan Keuangan sangat penting peranannya karena

memuat informasi keuangan yang dipakai sebagai pengambilan kebijakan.

Sebagai bentuk tercapainya sasaran atas program yang dilaksanakan oleh

Setjen dalam pengelolaan keuangan DPR RI yang Akuntabel, Setjen DPR RI

telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK terhadap Laporan

Keuangan sebanyak 5 kali yaitu untuk laporan keuangan tahun anggaran

2010- 2014. Untuk Laporan Keuangan tahun anggaran 2014, Opini WTP dari BPK

diterima pada bulan Oktober Tahun 2015 di Kementerian Keuangan RI.

Pada Tahun 2015 terjadi transformasi dalam Sistem Perbendaharaan Anggaran

Negara dan Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilakukan oleh Menteri

Keuangan. Dampak perubahan tersebut adalah, adanya perubahan basis

akuntansi yang digunakan oleh pemerintah, dari basis kas menuju akrual

menjadi basis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan, yang kemudian dipertegas kembali pada PP no. 71

th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu, terdapat perubahan

besar atas sistem dan proses pertanggungjawaban pendapatan dan belanja

Negara.

L

Sasaran3 Mencapai tata kelola Setjen DPR RI yang baik

melalui reformasi Setjen DPR RI di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber

daya manusia

Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

WTP

100% Target

WTP Realisasi

3.1

37

Perubahan basis akuntansi yang terjadi, mengakibatkan adanya penambahan

jumlah laporan yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan

rincian perubahan sebagai berikut:

Basis Kas Menuju Akrual Basis Akrual

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

b. Laporan Realisasi Anggaran

Belanja

1. Laporan Realisasi Anggaran

c. Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan

d. Laporan Realisasi Anggaran

Belanja

2. Neraca 2. Laporan Operasional

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Adanya penambahan laporan keuangan tersebut, semakin meningkatkan

usaha Sekretariat Jenderal DPR RI guna mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun Anggaran 2015 yang

hingga saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK.

Agar tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,

maka telah dilakukan langkah langkah pencapaian atas area area yang

menjadi penilaian oleh BPK, yang meliputi:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

2. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

Atas poin poin penilaian tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan

langkah langkah sebagai berikut:

1. Atas Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Sekretariat Jenderal telah mengangkat Duta Akrual

b. Perbaikan atas Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan dan

Aset Tetap

- Menyiapkan kebijakan dan aturan dalam rangka internalisasi

aturan aturan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan

terkait perubahan basis akuntansi.

38

- Melakukan sosialisasi atas perubahan pengelolaan persediaan

dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual kepada

seluruh unit pengelolaan persediaan

- Melakukan bimtek penggunaan aplikasi persediaan dan aset

tetap berbasis akrual

- Melakukan perbaikan atas kemungkinan kesalahan akun,

termasuk melakukan revisi anggaran dan ralat atas dokumen

penagihan.

2. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

- Penetapan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

- Sekretariat Jenderal DPR RI telah meminta pendampingan dari

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun

Anggaran 2015

- Pengembangan berbagai aplikasi mandiri dalam pelaksanaan

anggaran.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

- Peningkatan Komitmen oleh para PPK/ pengelola kegiatan agar

pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dapat dilaksanakan

sesuai aturan yang berlaku serta berjalan dengan baik

- Penetapan Rencana Umum Pengadaan dan pengembangan

aplikasi Sistem Informasi rencana Pengadaan

- Penggunaan Aplikasi e-Proccurement

- Pengembangan berbagai aplikasi mandiri dalam pelaksanaan

anggaran.

Atas langkah langkah yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR

RI, pada tahun 2015 telah memperoleh:

1. Penghargaan Satker Terbaik untuk Satker Sekretariat Jenderal dalam

penyampaian data kontrak dan data supplier dari KPPN Jakarta VII

2. Penghargaan Wajib Pajak Bendahara Berkinerja Baik dalam Pelaporan

Perpajakan Untuk Tahun Pajak 2015

3. Penghargaan atas Kesesuaian Penyajian Saldo Kas Bendahara

Pengeluaran untuk Satker Setjen dan Satker Dewan dari Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

39

esuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 75 ayat (1)

bahwa DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang

dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden

untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya agar penyusunan program dan kegiatan DPR RI dapat lebih

terarah, maka Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menetapkan arah,

kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR dengan Pimpinan

DPR, yang selanjutnya disampaikan kepada Alat Kelengkapan sebagai

pedoman dalam penyusunan anggaran sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 91 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPR RI disusun setiap tahun melalui

pembahasan antara BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI berupa

dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI.

AKUPA DPR RI Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat BURT

dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor: 003/BURT/R.PLENO/MS II/I/2015.

AKUPA DPR RI Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimulainya aktivitas dan

kegiatan DPR RI Periode 2014-2019. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka

dibutuhkan anggaran yang memadai, sehingga tugas konstitusional Dewan

dapat berjalan lancar.

AKUPA Tahun 2015, selanjutnya menjadi panduan bagi seluruh Alat

Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) dalam menyusun

program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk tahun 2015. AKUPA

DPR RI Tahun 2015 dapat memberikan arah dan kebijakan yang lebih jelas

sehingga perencanaan kegiatan mampu diimplementasikan serta

direalisasikan sesuai target (100%).

DPR RI merupakan lembaga politis yang sangat dinamis, maka dalam

realisasi pelaksanaannya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat

Jenderal dapat melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan tetap

S

Terlaksananya pengelolan anggaran yang

akuntabel yang didasarkan pada AKUPA

100%

100% Target

100 % Realisasi

3.2

40

memperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja. Dalam penetapan target

perencanaan anggaran, seluruh program/kegiatan/output/sub output dan

komponen yang tertuang dalam anggaran DPR RI tahun 2015 sudah

mengacu kepada AKUPA (100%) dan pencapaian realisasi terhadap

pelaksanaan pengelolaan anggaran dapat akuntabel dan memenuhi prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

encana Startegis (Renstra) DPR RI Tahun 2015-2019 berperan sebagai

pedoman antara untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka

panjang pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Penyusunan Renstra

DPR RI 2015 -2019 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

dan dijadikan sebagai landasan operasional Renstra DPR RI, yaitu sebagai arah

operasional bagi produk-produk yang dihasilkan dari fungsi-fungsi DPR dan

arah operasional bagi pembangunan DPR RI sebagai sebuah lembaga.

Sebagai bagian dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis

berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang

lebih kukuh, ditetapkan misi DPR untuk:

1. Menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan

nasional dalam kerangka representasi rakyat;

2. Memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, Renstra DPR RI Tahun 2015-2019

telah dilengkapi dengan agenda penguatan kelembagaan menyeluruh baik

pembangunan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Grand Design

Kelembagaan DPR RI yang berkesinambungan dengan periode perencanaan

ke depan. Selanjutnya rumusan Renstra DPR RI diperjelas dengan 30 Arah

Kebijakan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana

R

Tindak lanjut penerapan rencana Strategis

(RENSTRA) DPR RI 2015 - 2019

100%

100% Target

100 % Realisasi

3.3

41

terlampir yang telah ditindaklanjuti Sekretariat Jenderal melalui pembentukan

kebijakan- kebijakan berupa Peraturan dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR

RI.

Target indikator tersedianya Administrasi sarana dan prasarana yang

memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal khususnya Biro Umum pada

tahun 2015 sebesar 85 %. Kegiatan ini berupa pembinaan dan koordinasi

di lingkungan Biro Umum dalam hal Layanan Pengadaan, antara lain

kegiatan pengadaan pakaian dinas pegawai dan petugas protokol,

pengadaan pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/dokter/satpam,

pengadaan operasional perkantoran, pengadaan perangkat pengolah

data dan komunikasi, pengadaan peralatan/inventaris kantor, dan

pengadaan meubelair gedung DPR dan Setjen DPR RI. Dengan target

tersebut dapat direalisasikan sebesar 85 %, sehingga capaian kinerja

dari indikator Tersedianya administrasi sarana dan prasarana yang memadai

guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI dicapai sebesar 100%

dalam arti bahwa semua kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana

dapat terpenuhi.

Sasaran4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

yang berbasis teknologi di lingkungan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI

Tersedianya administrasi sarana dan prasarana yang

memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

85% 100%

Target

85 % Realisasi

4.1

42

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal meliputi Satker

Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Satker Dewan. Berikut merupakan gambaran

persandingan anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2015

sebagaimana terdapat dalam Grafik 3..

Grafik 3.4

Perbandingan Anggaran yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR RI

Tahun 2012 – 2015

Untuk Satker Dewan, anggaran yang tersedia digunakan dalam

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPR RI melalui

pengelolaan sekretariat alat kelengkapan DPR RI, selain itu juga berupa hak

keuangan dan administrasi DPR, serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi

DPR. Sedangkan untuk Satker Setjen meliputi 2 program yaitu Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI

yang dilaksanakan oleh 15 eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

20122013

20142015

Rp1,984,510,939,000.00

Rp2,168,358,213,000.00 Rp2,068,761,675,0

00.00

Rp3,766,105,172,000.00

Rp722,039,991,000.00 Rp730,211,213,000

.00 Rp819,388,509,000

.00

Rp1,425,563,516,000.00

Satker Dewan

Satker Setjen

43

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, perbandingan tingkat realisasi

anggaran tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.5

Perbandingan Pagu danRealisasi Anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen

Tahun 2014 dan Tahun 2015

Pengelolaan anggaran satker Setjen Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Pengelolaan Anggaran Satker Setjen Tahun 2015

2014

2015

Rp2,068,761,675,000

Rp376,610,517,200

Rp1,762,396,386,287

Rp2,644,086,044,287

Rp819,388,509,000

Rp1,425,563,516,000

Rp583,776,650,650

Rp1,027,734,326,333

Pagu Satker Dewan

Realisasi Satker Dewan

Pagu Satker Setjen

Realisasi Satker Setjen

ANGGARAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Rp. 705.408.051.405

73 % Rp. 517.592.638.158

Target

Realisasi

ANGGARAN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Rp. 720.155.464.595

71 % Rp. 510.141.688.175

Target

Realisasi

TOTAL

Rp. 1.425.563.516.000

72% Rp. 1.027.734.326.333

Target

Realisasi

SATKER SETJEN

44

Anggaran terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran

anggaran yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan kegiatan sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja

Sekretaris Jenderal DPR RI. Sedangan untuk anggaran yang tidak terkait

langsung dengan kinerja merupakan gambaran sisa anggaran satker Setjen

yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Berikut merupakan gambaran

pengelolaan anggaran Satker Setjen berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditetapkan.

Tabel 3.4

Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Capaian Satker Setjen

berdasarkan Indikator Kinerja

No Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Realisasi Capaian

1. Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI,

fungsi anggaran

DPR RI, fungsi

pengawasan DPR

RI, dan dalam

penguatan

kelembagaan DPR

RI

Jumlah Konsep Naskah

Akademik dan Draft RUU

yang digunakan oleh

DPR RI

5.999.527.000 5.259.141.100 88 %

Jumlah

Analisis/Referensi/

Ringkas Cepat APBN

dan hasil pemeriksaan

BPK serta pengawasan

DPD yang digunakan

oleh AKD

1.970.425.405 1.555.839.221 79%

Jumlah Konsep

Prolegnas Prioritas

Tahunan Tahun 2016

- - -

2. Meningkatnya

kualitas dukungan

persidangan dan

pelayanan kepada

masyarakat dalam

pemberian

informasi perihal

tugas dan fungsi

DPR RI guna

menciptakan citra

positif DPR RI di

masyarakat

Terlaksananya kegiatan

pelayanan persidangan

paripurna yang prima

dan tepat waktu

3.589.950.000 3.302.683.500 92 %

Persentase risalah rapat

yang digunakan oleh

anggota Dewan

1.125.090.000 1.088.213.500 97 %

Terselenggaranya

kegiatan dukungan

kerjasama antar

parlemen

294.556.000 124.552.000 42 %

Tindak lanjut permintaan

informasi PPID 95.659.000 58.300.000 61 %

45

No Sasaran Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Realisasi Capaian

Persentase tersedianya

fasilitas penunjang

kegiatan sosialisasi DPR

RI dalam membentuk

citra positif di

masyarakat

230.258.664.000 191.721.434.340 83 %

3. Mencapai tata

kelola Setjen DPR RI

yang baik melalui

reformasi Setjen

DPR RI di bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber daya

manusia

Tercapainya opini BPK

berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

320.787.111.000 209.027.700.377 65 %

4. Meningkatnya

kulitas sarana dan

prasarana yang

berbasis teknologi

di lingkungan DPR

RI dalam

melaksanakan

tugas dan fungsi

DPR RI

Tersedianya administrasi

sarana dan prasarans

yang memadai guna

menunjang

pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

141.287.069.000 105.454.774.120 75 %

Anggaran Satker Setjen tahun 2015 yang tidak dapat direalisasi sebesar

Rp. 142.296.038.000,00 dikarenakan beberapa hal salah satunya keputusan

penundaan akan beberapa kegiatan oleh DPR dan Setjen DPR. Anggaran

yang tidak terealisasi tersebut diantaranya untuk pemasangan bandwith

internet, uang duka, tunjangan kinerja pegawai, pegawai belanja transito,

anggaran detail assessment Gedung Nusantara I untuk DED pekuatan balok

Gedung Nusantara I, dan pekerjaan perpustakaan, museum, dan

penambahan ruang kerja DPR RI.

46

Sedangkan untuk pengelolaan anggaran Satker Dewan Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2

Pengelolaan Anggaran Satker Dewan Tahun 2015

Anggaran terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran

anggaran satker Dewan yang dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan

dukungan langsung kepada DPR RI sesuai dengan indikator kinerja yang telah

ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI. Sedangan untuk

anggaran yang tidak terkait langsung dengan kinerja merupakan gambaran

sisa anggaran satker Dewan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR RI,

sebagian besar anggaran tersebut berupa kegiatan hak keuangan dan

administrasi DPR yang meliputi pengelolaan hak keuangan dan administrasi,

komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi, pembinaan administrasi

keanggotaan Dewan dan layanan perkantoran (gaji dan tunjangan).

Walaupun pengelolaan anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal akan

tetapi keputusan terkait pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh DPR RI.

Sehingga terkait tingkat capaian kinerja dan anggaran untuk indikator kinerja

dengan menggunakan satker Dewan, tugas Sekretariat Jenderal DPR RI hanya

sebatas pada administrasi atas pelaksanaan kegiatan sesuai keputusan DPR RI

dan pelaporan anggaran yang digunakan. Berikut merupakan gambaran

pengelolaan anggaran Satker Dewan berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditetapkan.

ANGGARAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Rp. 868.963.674.000

52 % Rp. 453.372.107.091

Target

Realisasi

ANGGARAN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN KINERJA

Rp. 2.897.141.498.000

76 % Rp. 2.190.713.937.196

Target

Realisasi

TOTAL

Rp. 3.766.105.172.000

70% Rp. 2.644.086.044.287

Target

Realisasi

SATKER DEWAN

47

Tabel 3.5

Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Capaian Satker Setjen

berdasarkan Indikator Kinerja

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja Pagu Realisasi Capaian

1. Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI,

fungsi anggaran

DPR RI, fungsi

pengawasan DPR

RI, dan dalam

penguatan

kelembagaan DPR

RI

Dukungan substansi

kepada Badan

Anggaran yang

akuntabel dan tepat

waktu

19.968.193.000 10.138.397.350 51 %

Dukungan substansi

dalam

penyelenggaraan rapat-

rapat Badan Legislasi

96.910.696.000 34.019.602.600 35 %

Jumlah Naskah

Keterangan DPR yang

dipergunakan dalam

persidangan di

Mahkamah Konstitusi

6.963.725.000 4.636908.100 67 %

Jumlah Naskah

Gugatan, Jawaban,

Replik, Duplik, Alat-Alat

Bukti dan Kesimpulan

Akhir, Memori/ Kontra

Memori Banding, serta

Memori/Kontra Memori

Kasasi yang

dipergunakan dalam

proses persidangan di

lingkungan peradilan

umum, DPR RI, danSetjen

DPR RI

Dukungan

penyelenggaraan

pengaduan perkara etik

Anggota DPR RI dan

penyempurnaan

peraturan DPR RI

tentang KodeEtik dan

Tata Beracara

Mahkamah Kehormatan

Dewan

12.995.932.000 10.820.356.650 83 %

48

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja Pagu Realisasi Capaian

2. Meningkatnya

kualitas dukungan

persidangan dan

pelayanan kepada

masyarakat dalam

pemberian

informasi perihal

tugas dan fungsi

DPR RI guna

menciptakan citra

positif DPR RI di

masyarakat

Persentase

terlaksananya kegiatan

rapat Paripurna, Rapat

Komisi, danpansus RUU

serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar

Negeri Komisi dan

Pansus RUU sesuai

standar dan tepat waktu

572.526.968.000 322.345.840.885 56 %

Terselenggaranya

kegiatan kerjasama

bilateral dan multilateral

antar parlemen serta

kegiatan ASGP yang

akurat dan tepat waktu

129.013.410.000 52.386.457.306 41 %

3. Mencapai tata

kelola Setjen DPR RI

yang baik melalui

reformasi Setjen

DPR RI di bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber daya

manusia

Terlaksananya

pengelolan anggaran

yang akuntabel yang

didasarkan pada AKUPA

30.584.750.000 19.024.544.200 62 % Tindak lanjut penerapan

rencana Strategis

(RENSTRA) DPR RI 2015 -

2019

Anggaran Satker Dewan tahun 2015 yang tidak dapat direalisasi sebesar

Rp. 258.704.343.000,00 dikarenakan keputusan penggunaan anggaran tersebut

berada di tangan DPR. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut diantaranya

untuk sisa uang muka kendaraan, sisa honorarium staf khusus, sisa kenaikan

indeks tunjangan komunikasi, sisa kenaika indeks tunjangan kehormatan, sisa

kenaikan indeks bantuan penunjang kegiatan dewan, sisa kenaikan indeks

tunjangan listrik dan telelpon serta belum digunakannnya kegiatan Rumah

Aspirasi.

49

Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2015, dari 4 sasaran dan 19

indikator yang tercantum dalam Penetapan KInerja (PK) Sekjen DPR RI Tahun

2015 ini, terdapat 10 indikator yang mencapai target, bahkan 4 indikator

diantaranya berhasil melebihi target, dan 5 indikator yang tidak mencapai

target sebagaimana terdaftar pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Daftar Indikator dan Pencapaiannya terhadap Target

Pencapaian Indikator

terhadap target Indikator Kinerja

Indikator melebihi

target

Jumlah Konsep Naskah Akademik dan Draft RUU

yang digunakan oleh DPR RI

Jumlah Analisis/Referensi/ Ringkas Cepat APBN dan

hasil pemeriksaan BPK serta pengawasan DPD yang

digunakan oleh AKD

Jumlah Naskah Keterangan DPR yang

dipergunakan dalam persidangan di Mahkamah

Konstitusi

Tindak lanjut permintaan informasi PPID

Indikator sesuai target Jumlah Konsep Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun

2016

Dukungan substansi kepada Badan Anggaran yang

akuntabel dan tepat waktu

Dukungan substansi dalam penyelenggaraan

rapat-rapat Badan Legislasi

4 Penutup

50

Pencapaian Indikator

terhadap target Indikator Kinerja

Terlaksananya kegiatan pelayanan persidangan

paripurna yang prima dan tepat waktu

Persentase risalah rapat yang digunakan oleh

anggota Dewan

Persentase tersedianya fasilitas penunjang kegiatan

sosialisasi DPR RI dalam membentuk citra positif di

masyarakat

Tercapainya opini BPK berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

Terlaksananya pengelolan anggaran yang

akuntabel yang didasarkan pada AKUPA

Tindak lanjut penerapan rencana Strategis

(RENSTRA) DPR RI 2015 - 2019

Tersedianya administrasi sarana dan prasarans yang

memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan

fungsi DPR RI

Indikator yang di

bawah target

Jumlah Naskah Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

Alat-Alat Bukti dan Kesimpulan Akhir, Memori/

Kontra Memori Banding, serta Memori/Kontra

Memori Kasasi yang dipergunakan dalam proses

persidangan di lingkungan peradilan umum, DPR RI,

danSetjen DPR RI

Dukungan penyelenggaraan pengaduan perkara

etik Anggota DPR RI dan penyempurnaan

peraturan DPR RI tentang KodeEtik dan Tata

Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan

Terselenggaranya kegiatan dukungan kerjasama

antar parlemen

Persentase terlaksananya kegiatan rapat Paripurna,

Rapat Komisi, danpansus RUU serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar Negeri Komisi dan Pansus

RUU sesuai standar dan tepat waktu

Terselenggaranya kegiatan kerjasama bilateral dan

multilateral antar parlemen serta kegiatan ASGP

yang akurat dan tepat waktu

51

Sedangkan persandingan capaian kinerja dan capaian anggaran dapat

tergambarkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Anggaran

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja

Capaian

Anggaran

Capaian

Kinerja

1. Meningkatnya

kualitas dukungan

terhadap

pelaksanaan fungsi

legislasi DPR RI,

fungsi anggaran

DPR RI, fungsi

pengawasan DPR RI,

dan dalam

penguatan

kelembagaan DPR

RI

Jumlah Konsep Naskah

Akademik dan Draft RUU

yang digunakan oleh DPR

RI

88 % 175 %

Jumlah Analisis/Referensi/

Ringkas Cepat APBN dan

hasil pemeriksaan BPK

serta pengawasan DPD

yang digunakan oleh AKD

79% 115%

Jumlah Konsep Prolegnas

Prioritas Tahunan Tahun

2016

- 100 %

Dukungan substansi

kepada Badan Anggaran

yang akuntabel dan tepat

waktu

51 % 100 %

Dukungan substansi dalam

penyelenggaraan rapat-

rapat Badan Legislasi

35 % 100 %

Jumlah Naskah

Keterangan DPR yang

dipergunakan dalam

persidangan di Mahkamah

Konstitusi 67 %

131 %

Jumlah Naskah Gugatan,

Jawaban, Replik, Duplik,

Alat-Alat Bukti dan

Kesimpulan Akhir, Memori/

Kontra Memori Banding,

50 %

52

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja

Capaian

Anggaran

Capaian

Kinerja

serta Memori/Kontra

Memori Kasasi yang

dipergunakan dalam

proses persidangan di

lingkungan peradilan

umum, DPR RI, danSetjen

DPR RI

Dukungan

penyelenggaraan

pengaduan perkara etik

Anggota DPR RI dan

penyempurnaan

peraturan DPR RI tentang

KodeEtik dan Tata

Beracara Mahkamah

Kehormatan Dewan

83 % 73 %

2. Meningkatnya

kualitas dukungan

persidangan dan

pelayanan kepada

masyarakat dalam

pemberian informasi

perihal tugas dan

fungsi DPR RI guna

menciptakan citra

positif DPR RI di

masyarakat

Terlaksananya kegiatan

pelayanan persidangan

paripurna yang prima dan

tepat waktu

92 % 100 %

Persentase risalah rapat

yang digunakan oleh

anggota Dewan

97 % 100 %

Terselenggaranya

kegiatan dukungan

kerjasama antar parlemen

42 % 86 %

Tindak lanjut permintaan

informasi PPID 61 % 135 %

Persentase tersedianya

fasilitas penunjang

kegiatan sosialisasi DPR RI

dalam membentuk citra

positif di masyarakat

83 % 100 %

Persentase terlaksananya

kegiatan rapat Paripurna, 56 % 92 %

53

No Sasaran Program/

Kegiatan IndikatorKinerja

Capaian

Anggaran

Capaian

Kinerja

Rapat Komisi, danpansus

RUU serta kunjungan kerja

Dalam negeri dan Luar

Negeri Komisi dan Pansus

RUU sesuai standar dan

tepat waktu

Terselenggaranya

kegiatan kerjasama

bilateral dan multilateral

antar parlemen serta

kegiatan ASGP yang

akurat dan tepat waktu

41 % 86 %

3. Mencapai tata

kelola Setjen DPR RI

yang baik melalui

reformasi Setjen DPR

RI di bidang

kelembagaan,

ketatalaksanaan,

dan sumber daya

manusia

Tercapainya opini BPK

berupa Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

65 % 100 %

Terlaksananya pengelolan

anggaran yang akuntabel

yang didasarkan pada

AKUPA 62 %

100 %

Tindak lanjut penerapan

rencana Strategis

(RENSTRA) DPR RI 2015 -

2019

100 %

4. Meningkatnya

kulitas sarana dan

prasarana yang

berbasis teknologi di

lingkungan DPR RI

dalam

melaksanakan tugas

dan fungsi DPR RI

Tersedianya administrasi

sarana dan prasarans

yang memadai guna

menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi DPR RI

75 % 100 %

Dengan melihat persandingan capaian kinerja dan anggaran,

dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran Satker Setjen dan

Satker Dewan dapat dikatakan cukup efektif.

54

Lampiran

55

Lampiran 1

1. Perkara Nomor : 47/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

2. Perkara Nomor : 54/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan

3. Perkara Nomor : 57/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

4. Perkara Nomor : 58/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009

tentang Ketenagalistrikan.

5. Perkara Nomor : 67/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP.

6. Perkara Nomor : 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

7. Perkara Nomor : 72/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

8. Perkara Nomor : 80/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 17 Tahun 2006

tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

9. Perkara Nomor : 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

10. Perkara Nomor : 106/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

11. Perkara Nomor : 109/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan.

12. Perkara Nomor : 112/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat.

13. Perkara Nomor : 138/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

14. Perkara Nomor : 139/PUU-XII/2014 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2013

tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

15. Perkara Nomor : 3/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

16. Perkara Nomor : 4/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

17. Perkara Nomor : 5/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 28 Tahun 2004

tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

18. Perkara Nomor : 6/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 39 Tahun 2009

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

19. Perkara Nomor : 7/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

20. Perkara Nomor : 8/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

56

21. Perkara Nomor : 9/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara.

22. Perkara Nomor : 10/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen.

23. Perkara Nomor : 11/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

24. Perkara Nomor : 12/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

25. Perkara Nomor : 13/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 13 Tahun 2008

tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

26. Perkara Nomor : 16/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan.

27. Perkara Nomor : 19/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 1999

tentang Abitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

28. Perkara Nomor : 20/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

29. Perkara Nomor : 21/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 20 Tahun 2011

tentang Rumah Susun.

30. Perkara Nomor : 22/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.

31. Perkara Nomor : 23/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

32. Perkara Nomor : 29/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2009

tentang Penerbangan.

33. Perkara Nomor : 30/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.

34. Perkara Nomor : 31/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Kitab Undang-undang

Hukum Pidana.

35. Perkara Nomor : 32/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat.

36. Perkara Nomor : 33/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

37. Perkara Nomor : 34/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

38. Perkara Nomor : 36/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat.

39. Perkara Nomor : 37/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

57

40. Perkara Nomor : 38/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

41. Perkara Nomor : 40/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

42. Perkara Nomor : 42/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

43. Perkara Nomor : 43/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan

Umum dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5

Tahun 1986 tentang PTUN.

44. Perkara Nomor : 46/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

45. Perkara Nomor : 47/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jamian Sosial.

46. Perkara Nomor : 49/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang.

47. Perkara Nomor : 50/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

48. Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

49. Perkara Nomor : 52/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta.

50. Perkara Nomor : 53/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2004

tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

51. Perkara Nomor : 56/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

52. Perkara Nomor : 59/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

53. Perkara Nomor : 60/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

54. Perkara Nomor : 65/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

55. Perkara Nomor : 67/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

56. Perkara Nomor : 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 5 Tahun 1960

tentang Pokok-pokok Agraria dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

58

57. Perkara Nomor : 72/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

58. Perkara Nomor : 75/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

59. Perkara Nomor : 80/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.