LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 - Sekretariat Daerah

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2012

LAKIP |

PENDAHULUAN

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance)

merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan

berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas,

Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus

dapat dipertanggungjawabkan.

b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus

memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua

pihak.

c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah

diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta

melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar

utama kekuatan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat

dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Bantul harus

memiliki Visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai

tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan

kinerjanya sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



LAKIP |

PENDAHULUAN

ii

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1

Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, yang memberikan

kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan

pembangunan daerah untuk tahun 2011-2015, Visi Pemerintah

Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh

karena itu Visi Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu :

‘BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN

AGAMIS’.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik.

2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang

sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoloogi.

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang

responsif gender.

4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya

pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan

penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

Misi-misi tersebut di atas masing-masing mempunyai tujuanyang

dijabarkan berikut ini:

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola

pemerintah yang empatik, memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan

pelayanan.

c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat



LAKIP |

PENDAHULUAN

iii

d. Mewujudkan pembebasan tanah untuk membangun infrastruktur.

2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang

sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta

sarana dan prasarana kesehatan;

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan

menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan

sehat;

c. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan;

d. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang

meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah,

pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu,

relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal;

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal;

f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;

g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi;

h. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan;

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis

pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang

responsif gender, memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkesinambungan;

b. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;

c. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta

petani, dan pengembangan program usaha tani;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendukung ekonomi;



LAKIP |

PENDAHULUAN

iv

e. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan

perdagangan;

f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan

kebudayaan dan pariwisata;

g. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis;

h. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha,

penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta

perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;

i. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak;

j. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat

komunitas (desa), keluarga dan individu;

4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya

pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memperhatikan

penataan ruang dan pelestarian lingkungan, memiliki tujuan sebagai

berikut:

a. Memantapkan program penanggulangan bencana;

b. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan,

pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam;

Secara spesifik tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran-sasaran

dan ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk

kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sifatnya strategik yang

merupakan target tahunan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

Berdasar tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran–

sasarannya yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah

daerah dan desa serta lembaga pemerintah;

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah;



LAKIP |

PENDAHULUAN

v

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin

6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan

7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM

10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas

kepentingan umum

11. Meningkatnya pelayanan kesehatan

12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

13. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat

15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan

16. Meningkatnya kualitas pendidikan.

17. Meningkatnya kualitas perpustakaan

18. Meningkatnya sekolah berkualitas

19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal

20. Meningkatkan prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang

olahraga secara kuantitaif dan kualitatif

21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional

22. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua

sektor

23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK)

24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna

25. Meningkatnya jumlah DBKS

26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

27. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses

sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan

kelautan



LAKIP |

PENDAHULUAN

vi

29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan

perikanan serta agropolitan

30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian

31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan

petani dan penyuluh

32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar,

terminal, jalan, dan lain-lain

33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan

mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk,

akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran

34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, penghargaan

budaya, kelompok kesenian.

35. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata

36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan

37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan

38. Meningkatnya keterampilan pencari kerja

39. Meningkatnya lapangan pekerjaan

40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.

41. Terjaminnya hak-hak pekerja

42. Terciptanya penempatan transmigran

43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di

semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga

kemasyarakatan.

44. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi

pemerintahan, masyarakat dan individu.

45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta

tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.

46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

miskin

47. Meningkatnya Kualitas keluarga

48. Mantapnya penanggulangan bencana

49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik



LAKIP |

PENDAHULUAN

vii

50. Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi

lingkungan dan keanegaraman hayati.

51. Terkelolanya sumberdaya hutan.

Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul telah melaksanakan

perencanaan strategisnya tahun kedua. Secara umum pencapaian

sasaran dapat terealisir dengan baik (mencapai keberhasilan) sesuai

dengan perencanaan .

Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir

sebagai alat untuk mengevaluasi demi perbaikan di masa

mendatang.Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan

suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian

wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaporan tersebut

dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi nomor 29 tahun 2010.

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas

pelaksanaan APBD tahun 2012 sebagai implementasi dari SAKIP

tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan

perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk

melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka

pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran srategis Pemerintah

Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-rata

sasaran diperoleh angka sebesar 87,64% dengan kategori Sangat

Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi selama tahun 2012 sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa

sasaran nilai capaian kinerjanya belum optimal dikarenakan dalam

pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP

Kabupaten Bantul disamping mengungkapkan keberhasilan juga

mengungkapkan mengenai kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.



LAKIP |

PENDAHULUAN

viii

Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut diuraikan sebagai

berikut:

1. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka

nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari

jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak

80 balita terealisir sebanyak 80 balita.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitmen

petugas tinggi, survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani

kasus gizi buruk serta dukungan anggaranserta dukungan anggaran

sehingga balita gizi buruk mendapatkan makanan tambahan dan

dirawat jalan/inap.

2. Angka Melek Huruf.

Pada tahun 2012 mentargetkan 90,34% terealisir 97,50%atau tercapai

sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitment

dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf.

3. Pertumbuhan Investasi PMDN.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.180.445.600.020,00

terealisir sebesar Rp.246.782.863.739,00, atau tercapai sebesar

136,76% dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mendukung keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten

Bantul antara lain kemudahan perijinan, iklim investor yang kondusif

serta terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan

masyarakat.

4. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang terealisir

sebanyak 2.340.081 orang atau tercapai sebesar 148,96% dengan

kategori sangat berhasil.



LAKIP |

PENDAHULUAN

ix

5. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15.868orang terealisir

sebanyak 16.497orang atau tercapai sebesar 103,96%dengan kategori

sangat berhasil.

Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kunjungan

wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara lain:

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik

destinasi wisata.

Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif

tujuan wisatawan.

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan

pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan dalam promosi pariwisata

6. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93% terealisir sebesar 94,7%

atau tercapai 101,28% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian

ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 431.959

orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak

530.068 orang.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah adanya perhatian

yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai

macam program/kegiatan.

7. Tingkat Kemiskinan Turun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 14,82%, atau

tercapai sebesar 76,5% dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini

diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.321 KK

sedang pada tahun 2011 KK miskin sebanyak 258.294 KK, sehingga

hanya terjadi penurunan sebanyak 230 KK (0,57%)



LAKIP |

PENDAHULUAN

x

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... x

KATA PENGANTAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv

DAFTAR PETA .................................................................................................. xix

DAFTAR GRAFIK ...............................................................................................xx

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Gambaran Umum Daerah ............................................................. 1

1. Kondisi Geografis ................................................................... 1

2. Kondisi Umum Daerah ........................................................... 3

3. Kondisi Ekonomi .................................................................... 8

4. Inovasi Daerah ..................................................................... 10

B. Potensi Unggulan Daerah ........................................................... 17

1. Pertanian .............................................................................. 17

2. Perindustrian ........................................................................ 21

3. Perdagangan ....................................................................... 23

4. Pariwisata ............................................................................ 23

C. Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ 24

1. Produk Domestik Regional Bruto ......................................... 24

2. Inflasi ................................................................................... 26

3. Distribusi Pendapatan .......................................................... 27

D. Struktur Organisasi ..................................................................... 27

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .................................... 31

A. Rencana Kerja ............................................................................ 31

1. Visi ....................................................................................... 32

2. Misi ...................................................................................... 34

3. Tujuan dan Sasaran ............................................................. 35

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 41

C. Penetapan Kinerja ...................................................................... 89

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 100

A. Pengukuran Kinerja. ................................................................. 101

1. Kerangka Pengukuran Kinerja ............................................ 101

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran. ................ 102



LAKIP |

PENDAHULUAN

xi

B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja .................................... 103

1. Sasaran 1 ........................................................................... 104

2. Sasaran 2 ........................................................................... 120

3. Sasaran 3 ........................................................................... 134

4. Sasaran 4 ........................................................................... 145

5. Sasaran 5 ........................................................................... 159

6. Sasaran 6 ........................................................................... 160

7. Sasaran 7 ........................................................................... 162

8. Sasaran 8 ........................................................................... 164

9. Sasaran 9 ........................................................................... 168

10. Sasaran 10 ......................................................................... 173

11. Sasaran 11 ......................................................................... 175

12. Sasaran 12 ......................................................................... 184

13. Sasaran 13 ......................................................................... 193

14. Sasaran 14 ......................................................................... 196

15. Sasaran 15 ......................................................................... 202

16. Sasaran 16 ......................................................................... 203

17. Sasaran 17 ......................................................................... 222

18. Sasaran 18 ......................................................................... 224

19. Sasaran 19 ......................................................................... 229

20. Sasaran 20 ......................................................................... 232

21. Sasaran 21 ......................................................................... 237

22. Sasaran 22 ......................................................................... 238

23. Sasaran 23 ......................................................................... 239

24. Sasaran 24 ......................................................................... 241

25. Sasaran 25 ......................................................................... 242

26. Sasaran 26 ......................................................................... 244

27. Sasaran 27 ......................................................................... 246

28. Sasaran 28 ......................................................................... 259

29. Sasaran 29 ......................................................................... 277

30. Sasaran 30 ......................................................................... 324

31. Sasaran 31 ......................................................................... 325

32. Sasaran 32 ......................................................................... 330

33. Sasaran 33 ......................................................................... 341

34. Sasaran 34 ......................................................................... 355

35. Sasaran 35 ......................................................................... 364



LAKIP |

PENDAHULUAN

xii

36. Sasaran 36 ......................................................................... 367

37. Sasaran 37 ......................................................................... 373

38. Sasaran 38 ......................................................................... 376

39. Sasaran 39 ......................................................................... 378

40. Sasaran 40 ......................................................................... 384

41. Sasaran 41 ......................................................................... 388

42. Sasaran 42 ......................................................................... 390

43. Sasaran 43 ......................................................................... 392

44. Sasaran 44 ......................................................................... 401

45. Sasaran 45 ......................................................................... 407

46. Sasaran 46 ......................................................................... 411

47. Sasaran 47 ......................................................................... 416

48. Sasaran 48 ......................................................................... 420

49. Sasaran 49 ......................................................................... 424

50. Sasaran 50 ......................................................................... 426

51. Sasaran 51 ......................................................................... 437

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 445

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ...................................... 447

2. Target dan Realisasi Pendapatan ...................................... 451

3. Pengelolaan Belanja Daerah .............................................. 457

4. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah ..................... 465

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 467

LAMPIRAN I PRESTASI DAN PENGHARGAAN DALAM URUSAN WAJIB ... 474



LAKIP |

PENDAHULUAN

xiii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten

Bantul, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul

Tahun 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang

saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi

dan akuntabilitas.

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 memuat informasi secara

transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan

sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang

Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam

penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012.

Bantul, Maret 2013

Bupati Bantul

Hj. SRI SURYAWIDATI



LAKIP |

PENDAHULUAN

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2012 (Ha) ......... 2

Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012 ....... 4

Tabel I.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2012 ........................................................................ 5

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2012 ....... 6

Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2012 ................................................................................... 7

Tabel I.6 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey Tahun 2012 ................................................................................. 12

Tabel I.7 Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul ......................... 13

Tabel I.8 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat .......................... 15

Tabel I.9 Teknologi Tepat Guna dan Penemu di Kabupaten Bantul ........... 16

Tabel I.10 Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bantul ................ 17

Tabel I.11 Populasi Ternak Tahun 2011-2012 ............................................. 19

Tabel I.12 Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ................................................................................... 20

Tabel I.13 Produksi Perikanan di Kabupaten BantulTahun 2011-2012 ........ 21

Tabel I.14 Komoditas Industri Terpilih di Kabupaten Bantul Tahun 2012 ..... 21

Tabel I.15 Potensi Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ......... 24

Tabel I.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ................................... 24

Tabel I.17 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ........ 25

Tabel I.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ............................................................................................ 26

Tabel I.19 Perkembangan Laju InflasiKabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2011-2012 ......................................................... 26

Tabel II.1 Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012 ...................... 90

Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ............................................ 102



LAKIP |

PENDAHULUAN

xv

Tabel III.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja ............... 104


Tabel III.4 Realisasi Public Hearing Tahun 2012 ....................................... 128



Tabel III.7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2012 ........................ 154

Tabel III.8 Pelayanan Akta Catatan Sipil Tahun 2012 ................................ 157






Tabel III.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja.............. 173










Tabel III.24 Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 230








LAKIP |

PENDAHULUAN

xvi




Tabel III.33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ..................... 249


Tabel III.35 Pohlasar Binaan Tahun 2012 .................................................... 267

Tabel III.36 Kelompok Binaan PUMP P2HP Tahun 2012 ............................. 268


Tabel III.38 Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan Prasarana Perikanan Tahun 2012............................................. 281

Tabel III.39 Daftar Kelompok Pembudidaya Ikan Hasil Verifikasi Tahun 2012 .......................................................................................... 285

Tabel III.40 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Alat/Bahan Beracun dan Berbahaya Tahun 2012 ...................................................... 298

Tabel III.41 Lokasi Penebaran Ikan Tahun 2012 .......................................... 299






Tabel III.47 Peristiwa Budaya Tahun 2012 .................................................. 357



Tabel III.50 Usaha Pariwisata Tahun 2012 .................................................. 368








LAKIP |

PENDAHULUAN

xvii











Tabel III.66 Pengadaan Bibit Jati dan Buah untuk Anak SD......................... 440

Tabel III.67 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2012 .............................. 441

Tabel III.68 Perkembangan PAD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ....... 452

Tabel III.69 Target dan Realisasi PAD TA 2012 ........................................... 453

Tabel III.70 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ................................................................................. 454

Tabel III.71 Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 ................... 454

Tabel III.72 Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ...................................................................... 455

Tabel III.73 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012 .......................................................................................... 456

Tabel III.74 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ................................................................................. 462

Tabel III.75 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 (Sebelum diaudit oleh BPK-RI) ......................................... 463

Tabel III.76 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 .......................................................................................... 464

Tabel III.77 Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 465

Tabel IV.1 Daftar Prestasi dalam Urusan Pendidikan tahun 2012 .............. 474

Tabel IV.2 Prestasi dalam Urusan Kesehatan ............................................ 476

Tabel IV.3 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pora ........................ 477



LAKIP |

PENDAHULUAN

xviii

Tabel IV.4 Prestasi/Penghargaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 478

Tabel IV.5 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan Pangan .. 479

Tabel IV.6 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan ............ 481

Tabel IV.7 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian ................. 484

Tabel IV.8 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kehutanan ............... 485

TabelIV.9 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan ........... 486



LAKIP |

PENDAHULUAN

xix

DAFTAR PETA

Peta I.1 Penggunaan Lahan ................................................................................ 3

Peta I.2 Kepadatan Penduduk Geografis ............................................................. 4

Peta I.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................... 8



LAKIP |

PENDAHULUAN

xx

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012 .............................................................................................. 9

Grafik III.1 Proporsi PAD Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ...... 453

Grafik III.2 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 .................................................................... 455

Grafik III.3 Proporsi Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ............................ 456

Grafik III.4 Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2010 .... 463



LAKIP |

PENDAHULUAN

1

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat

kabupaten dan satu kota, dan Kabupaten Bantul adalah salah satu

dari empat kabupaten tersebut. Secara makro, bentang alam

Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada

bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian

Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi

bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara

07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08"

Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di

sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di

sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat,

dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri

dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933

pedukuhan. Kecamatan Imogiri adalah kecamatan yang

mempunyai wilayah paling luas, yaitu 57,81 Km2, sementara

Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling

sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak

terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72

pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua

desa dan 43 pedukuhan.



LAKIP |

PENDAHULUAN

2

Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 506,85 km

persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan

yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur

(Tabel I.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang

menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di

Kabupaten Bantul (Peta I.1). Dalam Tabel I.1 ditampilkan bahwa

penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar

32,55% dan sawah sebesar 31,22%, sedangkan yang terkecil

adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun

campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.295,00

Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon

dengan luas 1.408,11 Ha. Sementara itu, pemanfaatan

tambakhanya berada di wilayah Kecamatan Irandakan seluas 30

Ha.

Tabel I.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul

Tahun 2012 (Ha)

No. Kecamatan Kampung Sawah Tegalan Kebun

campuran Hutan

Tanah tandus

Tambak Lain-lain

Jumlah

1 Bambanglipuro 175,09 1.164,61 - 819,00 - - - 123,31 2.282,00

2 Banguntapan 439,82 1.317,16 7,68 655,01 - - - 210,13 2.629,80

3 Bantul 172,32 1.212,87 2,00 688,92 - - - 122,90 2.199,01

4 Dlingo 121,55 261,00 1.705,42 1.460,00 1.198,00 - - 888,04 5.634,00

5 Imogiri 238,93 922,98 2.128,00 1.186,00 187,00 23,00 - 1.095,09 5.781,00

6 Jetis 406,88 1.347,36 105,00 513,00 - - - 187,76 2.560,00

7 Kasihan 555,99 850,17 107,15 1.567,61 - - - 157,08 3.238,00

8 Kretek 387,73 954,33 209,45 470,00 - 302,00 - 575,48 2.899,00

9 Pajangan 112,59 280,65 430,55 2.295,00 - - - 200,21 3.319,00

10 Pandak 89,98 984,95 44,00 1.063,00 - - - 247,07 2.429,00

11 Piyungan 335,27 1.325,48 551,16 717,00 - - - 383,09 3.312,00

12 Pleret 234,58 716,83 634,91 356,00 - - - 185,68 2.128,00

13 Pundong 82,62 875,60 456,00 733,50 - - - 228,28 2.376,00

14 Sanden 51,64 836,08 123,00 896,00 - 119,00 - 301,28 2.327,00

15 Sedayu 273,57 980,55 72,20 1.840,49 - - - 244,18 3.411,00

16 Sewon 473,89 1.408,11 2,00 645,42 - - - 146,59 2.676,00

17 Srandakan 75,32 484,46 53,00 693,88 - 99,00 30,00 398,34 1.834,00

Jumlah 4.227,78 15.923,19 6.631,53 16.599,84 1.385,00 543,00 30,00 5.694,48 51.034,81

Persentase 8.29 31,22 13,00 32,55 2,72 1,06 0,06 10,99 100,00

Sumber: Kantor BPN, 2013



LAKIP |

PENDAHULUAN

3

Peta I.1 Penggunaan Lahan

Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2013 (data diolah)

2. Kondisi Umum Daerah

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut

pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan

penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun,

kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan

penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu

daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk

geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat

kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel I.2 dan Peta I.2).

Berdasarkan Tabel I.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk

tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk

geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang

berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan

Banguntapan (4.383 jiwa/km2), Sewon (3.937 jiwa/km2), dan

Kasihan (3.533 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk

geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (641 jiwa/km2).



LAKIP |

PENDAHULUAN

4

Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012

No Kecamatan Luas (km2) Jumlah

Penduduk Kepadatan/

Km2

1 Srandakan 18,32 28.755 1.570

2 Sanden 23,16 29.814 1.287

3 Kretek 26,77 29.470 1.101

4 Pundong 23,68 31.881 1.346

5 Bambanglipuro 22,70 37.617 1.657

6 Pandak 24,30 48.104 1.980

7 Bantul 21,95 60.192 2.742

8 Jetis 24,47 52.667 2.152

9 Imogiri 54,49 56.823 1.043

10 Dlingo 55,87 35.817 641

11 Pleret 22,97 44.155 1.922

12 Piyungan 32,54 50.137 1.541

13 Banguntapan 28,48 124.838 4.383

14 Sewon 27,16 106.929 3.937

15 Kasihan 32,38 114.412 3.533

16 Pajangan 33,25 33.549 1.009

17 Sedayu 34,36 45.116 1.313

Jumlah 506,85 930.276 1.835 Sumber: BPS, 2013

Peta I.2 Kepadatan Penduduk Geografis




LAKIP |

PENDAHULUAN

5

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten

Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor

pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu

diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan

penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel I.3.

Tabel I.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan

di Kabupaten Bantul Tahun 2012

Kecamatan Luas Areal Pertanian

(Ha)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan/Ha

1 Srandakan 419 28.755 69

2 Sanden 986 29.814 30

3 Kretek 892 29.470 33

4 Pundong 864 31.881 37

5 Bambanglipuro 1.164 37.617 32

6 Pandak 927 48.104 52

7 Bantul 1.132 60.192 53

8 Jetis 1.177 52.667 45

9 Imogiri 1.109 56.823 51

10 Dlingo 512 35.817 70

11 Pleret 860 44.155 51

12 Piyungan 1.385 50.137 36

13 Banguntapan 1.409 124.838 89

14 Sewon 1.305 106.929 82

15 Kasihan 673 114.412 170

16 Pajangan 262 33.549 128

17 Sedayu 960 45.116 47

Jumlah (Rata-rata) 16.036 930.276 58

Sumber: BPS, 2013 (angka sementara)

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang

menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah

dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data

kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap

tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada

berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat

kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan

pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan



LAKIP |

PENDAHULUAN

6

kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya

langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju

penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah

aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan

Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota

Yogyakarta.

Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan

untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor

seperti tenagakerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui

sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka

dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk

pengembangan wilayah tesebut (lihat Tabel I.4).

Tabel I.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2012

Kecamatan Kelompok Umur

Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+

1 Srandakan 4,423 2,096 2,261 2,237 6,901 10,837 28,755

2 Sanden 4,586 2,173 2,345 2,319 7,155 11,236 29,814

3 Kretek 4,533 2,148 2,318 2,293 7,073 11,106 29,470

4 Pundong 4,904 2,324 2,507 2,480 7,651 12,015 31,881

5 Bambanglipuro 5,786 2,742 2,958 2,926 9,028 14,176 37,617

6 Pandak 7,399 3,506 3,783 3,742 11,545 18,129 48,104

7 Bantul 9,258 4,387 4,734 4,683 14,446 22,684 60,192

8 Jetis 8,101 3,839 4,142 4,097 12,640 19,848 52,667

9 Imogiri 8,740 4,142 4,469 4,420 13,637 21,414 56,823

10 Dlingo 5,509 2,611 2,817 2,786 8,596 13,498 35,817

11 Pleret 6,791 3,218 3,473 3,435 10,597 16,640 44,155

12 Piyungan 7,712 3,654 3,943 3,900 12,033 18,895 50,137

13 Banguntapan 19,201 9,099 9,818 9,712 29,961 47,047 124,838

14 Sewon 16,447 7,794 8,410 8,318 25,663 40,297 106,929

15 Kasihan 17,598 8,340 8,998 8,901 27,459 43,117 114,412

16 Pajangan 5,160 2,445 2,639 2,610 8,052 12,643 33,549

17 Sedayu 6,939 3,289 3,548 3,510 10,828 17,002 45,116

Jumlah 143,086 67,808 73,163 72,370 223,264 350,585 930,276

Persentase 15.38 7.29 7.86 7.78 24.00 37.69 100,00

Sumber: BPS, 2013 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)



LAKIP |

PENDAHULUAN

7

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah

penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap

kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur

menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar

pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur

25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada

kelompok umur 20-24 tahun (7,96%).

Berdasarkan tabel tersebut dalam perencanaan

pembangunan khususnya di bidang kesehatan, kelompok umur 40

tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih.

Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan

merupakan kelompok umur produktif, kebijakan ekonomi menjadi

lebih dominan.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka

sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk

berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk

yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya

berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya.

Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Secara rinci

data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada

Tabel I.5 dan Peta I.3.

Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan

Tahun 2012

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Srandakan 14.252 14.503 28.755

2 Sanden 14.658 15.156 29.814

3 Kretek 14.189 15.281 29.470

4 Pundong 15.598 16.283 31.881

5 Bambanglipuro 18.610 19.007 37.617

6 Pandak 24.022 24.082 48.104

7 Bantul 29.889 30.303 60.192



LAKIP |

PENDAHULUAN

8

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

8 Jetis 26.058 26.609 52.667

9 Imogiri 28.155 28.668 56.823

10 Dlingo 17.696 18.121 35.817

11 Pleret 22.141 22.014 44.155

12 Piyungan 24.959 25.178 50.137

13 Banguntapan 63.336 61.502 124.838

14 Sewon 54.114 52.815 106.929

15 Kasihan 57.350 57.062 114.412

16 Pajangan 16.661 16.888 33.549

17 Sedayu 22.361 22.755 45.116

Jumlah 464.049 466.227 930.276

Persentase 49,88 50,12 100

Sumber: BPS, 2013 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)

Peta I.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2010-2012

ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran



LAKIP |

PENDAHULUAN

9

struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan

lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah

yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha

pertanian, pertambangan, dan penggalian. Kedua, sektor sekunder

yang terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas

dan air bersih; dan bangunan. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari

lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan

dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; dan jasa-

jasa. Sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor

sekunder dan tersier. Pergeseran struktur ekonomi tersebut terlihat

pada Grafik I.1.

Grafik I.1 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012

Sumber: BPS, 2013 (data diolah)

Berdasarkan Grafik I.1 dapat disimpulkan bahwa

pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan

perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai

sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian

Kabupaten Bantul. Sedangkan sektor primer menunjukkan

pertumbuhan yang kontraktif yang didominasi oleh penurunan

kontribusi dari sektor pertanian.

20102011

2012

24,44 28,69

46,86

22,96 29,11

47,93

22,33 28,69

48,98

Primer Sekunder Tersier



LAKIP |

PENDAHULUAN

10

4. Inovasi Daerah

Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah

Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian

global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi

berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya

saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan

potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis,

kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga

kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai

disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM

kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat . Fakta-

fakta tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten

Bantul. Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan

tertinggalnya Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-

daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul

senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah,

masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-

sama mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta lebih

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Inovasi

sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset

semua elemen Kabupaten.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah,

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama

dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah

pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat,

dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul

agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) yang saling terkait dan berkelanjutan.



LAKIP |

PENDAHULUAN

11

Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam rangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah:

a. Dengan Kementerian Negara Ristek,LAPAN, dan UGM berupa

kegiatan pendayagunaan dan pemasyarakatan IPTEK serta

implementasi SIDa dalam pengembangan energi listrik hybrid

dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan

tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan dan di

Pantai Samas, Sanden;

b. Lomba desain kincir angin tingkat nasional yang diikuti 27 tim

peserta dari 13 perguruan tinggi di Indonesia;

c. Dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kolam

ikan air tawar (kolam terpal) dengan teknik aquaponik serta

instalasi energi listrik tenaga surya;

d. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup berupa instalasi biogas

untuk kapasitas kotoran 300 ekor sapi di kandang kelompok

Ngentak, Srandakan;

e. Dengan Bakosurtanal dan UGM berupa kegiatan pengelolaan

laboratorium geospasial pesisir Parangtritis;

f. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan

yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

g. Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan

teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di

Kabupaten Bantul;

h. Dengan LAPAN berupa kegiatan pelatihan teknik pengelolaan

peta;

i. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain:

1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber

daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



LAKIP |

PENDAHULUAN

12

2) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan

kesehatan di Kabupaten Bantul dan program pendidikan

kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan;

3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang

pariwisata;

4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan

tema percepatan pengembangan kawasan berbasis

kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset

dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten

Bantul untuk kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai

model pembangunan nasional, selama tiga tahun dimulai

tahun 2011; dan

5) Budidaya Air Tawar (BAT) di Pundong bekerjasama dengan

Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, selama dua tahun,

dimulai tahun 2012.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik

(good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul

berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan

kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan.

Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik

antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan,

pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di

bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah

mencantumkan secara transparan syarat, biaya, dan prosedur

layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel I.6 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey

Tahun 2012

No Uraian Jumlah

1 Penelitian S1 2.158

2 Penelitian S2, S3 dan Lembaga Survey 260

3 Survey 33



LAKIP |

PENDAHULUAN

13

No Uraian Jumlah

4 KKN 90

5 PKL 33

6 KKP 35

Sumber: Bappeda, 2013

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan

bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

disebut juga e-government (e-gov) dan online government telah

berjalan di Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan

didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan

internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal

pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government

adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang

lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan

aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga

sudah menerapkan 28 sistem informasi, baik yang bersifat intranet,

desktop, maupun online (Tabel I.7).

Tabel I.7 Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul

No Tahun

Pembuatan Nama Aplikasi

1 2001 SIM Pengolahan Gaji PNS

2 2002 SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan)

3 2003 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

4 2003 SIM Keuangan Daerah

5 2004 SIM Barang Daerah

6 2005 SIM Monografi Online

7 2005 SIM Kependudukan

8 2006 SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006)

9 2007 Sistem Cetak KK dan KTP

10 2007 Sistem Keluarga Berencana

11 2007 SistemTenaga Kerja dan Nakertrans

12 2007 Sistem Informasi Pariwisata

13 2007 Sistem Informasi Layanan Data KPDE



LAKIP |

PENDAHULUAN

14

No Tahun

Pembuatan Nama Aplikasi

14 2007 Sistem informasi Presensi PNS

15 2008 SIM Keluarga Miskin

16 2008 SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC

17 2008 SIM Potensi Kecamatan

18 2008 SIM Pelayanan Perpustakaan

19 2009 SIM Keuangan Daerah

20 2009 SIM Barang Daerah

21 2009 SIM Investasi Daerah

22 2009 SIM Kepegawaian

23 2009 SIM Pengendalian Pembangunan Daerah

24 2009 SIM Pelayanan Pajak Reklame

25 2009 SIM Pelayanan BPHTB

26 2010 SIM Perijinan Online

27 2010 SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

28 2011 SIM Kewilayahan

29 2012 SIM Penanggulangan Kemiskinan

30 2012 SIM Perencanaan Pembangunan

31 2012 Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi

32 2012 Pengembangan Sistem Perijinan On-line

33 2012 Sistem Informasi Pedagang Pasar

34 2012 Sistem Informasi Barang Milik Daerah

35 2012 Sistem Informasi PBB

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2013

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan

manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang

dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik

(LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun

2012 bisa diakses melalui http://eproc.jogjakarta.go.id.

Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga

berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat, di antaranya melalui:

a. Pemanfaatan media telematika (Tabel I.8), seperti: SMS

Center, Website daerah (www.bantulkab.go.id), Website tiap

SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan

Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida);



LAKIP |

PENDAHULUAN

15

b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan

komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu

Projotamansari) serta dialog interaktif di Radio RRI dan Radio

Bantul FM;

c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin

serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap

SKPD.

Tabel I.8 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

No Media Uraian

1 SMS Center Januari sd Desember 4980 SMS

2 Siaran Taman Gabusan

TVRI Yogyakarta

44 x siaran

3 Website daerah (www.bantulkab.go.id)

34 sub domain dengan 99.904 pengunjung berasal dari 10 negara

4 Dialog Interaktif Radio Bantul FM

Setiap SKPD 10 x siaran menyampaikan program pemerintah

5 Jurnal Riset Daerah Penerbitan setiap bulan April, Agustus, dan Desember. Tahun 2012 ada 16 tema penelitian sains dan empat penelitian terapan/teknologi tepat guna + edisi khusus

Sumber: Bappeda, 2013 (data diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan

penerapan IPTEK cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari

masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan

sentuhan inovasi dan IPTEK. Industri kreatif yang berkembang di

masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni

pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni

Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama

kawasan GMT (Gabusan, Manding Tembi) dan Kawasan Kajigelem

(Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi).

Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung

berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah



LAKIP |

PENDAHULUAN

16

teknologiyang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan

dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan

menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan

berdampak polutif minimal. Beberapa TTG telah ditemukan oleh

warga Bantul dan SMK/SMA di Kabupaten Bantul (Tabel I.9).

Tabel I.9 Teknologi Tepat Guna dan Penemu di Kabupaten Bantul

No Teknologi Tepat Guna Penemu

1 Alat pencetak rengginang multiguna Ir. Priyanto Triwitono, M.P

2 Alat perontok jagung Sunoto

3 Hovercraft Sidik Hutomo

4 Kompor oli bekas Wahyu Arrozi, ST

5 Hapenrispek Hapenrispek

6 Las listrik dengan transformator Toroida berdaya 1.250 Watt

Sutaji Pratomo, S.Pd

7 Kompor Blower Bahan Bakar Limbah Sutaji Pratomo, S.Pd

8 Alat pengering minyak pada makanan

Sutaji Pratomo, S.Pd

9 Alat serut bambu Bahrudin

10 Power Scaning Switch UNY Winner I

11 T-Egg Incobator T-Eggs08

12 Alat penunjuk arah bagi tunanetra Son Ali Akbar

13 Dryone”Driying Machine Semi Automatic”

Dryone

14 Pasah criping Choirudin

15 Kuncil Kuncil

16 Autospray Autospray08

17 Ratos (Radio tanah Liat yang mengangkat budaya lokal)

Legmu

Sumber: Bappeda, 2013

Berkaitan dengan Energi Baru Terbarukan(EBT), peranan

sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang

menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut



LAKIP |

PENDAHULUAN

17

pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro,

sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu

strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi

EBT. Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada

Tabel 1.10.

Tabel I.10 Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bantul

No Jenis Energi Lokasi

1 Tenaga Air (Mikrohidro)

S.Mruwe, Banguntapan; S.Opak, Piyungan; S.Krusuk, Sedayu; S.Code, Jetis; S.Opak, Imogiri; S.Opak, Kretek

2 Matahari Pantai Kwaru, Srandakan; Pantai Samas Sanden; Pantai Parangtritis, Kretek.

3 Angin Pantai Samas, Sanden; Pantai Baru, Srandakan; Pantai Parangtritis, Kretek

4 Biomasa/Bahan Bakar Nabati

Sewon, Dlingo, Jetis

5 Sampah Piyungan

6 Biogas Pajangan, Dlingo

7 Panas Bumi Parangtritis, Parangkusumo, Parangwedang

Sumber: Bappeda dan BLH, 2013

B. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah sebagai pengungkit kegiatan ekonomi

adalah pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanian

Hingga akhir tahun 2012, pertanian masih menjadi sektor

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul, yaitu 21,41%. Besarnya

sumbangan sektor pertanian tersebut dimungkinkan oleh luas lahan

pertanian (terdiri dari sawah, tegal, kebun campur, tambak dan

hutan) yang mencapai 80,20% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.



LAKIP |

PENDAHULUAN

18

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bidang pertanian di

Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Luas panen padi sawah adalah 30.064 ha per tahun (dua kali

panen) dengan produktivitas 68,17 Kw/ha (GKG) dan produksi

sebesar 204.959 ton GKG;

b. Luas panen padi ladang adalah 141 ha dengan produktivitas

28,10 Kw/ha (GKG) dan produksi sebesar 396 ton GKG;

c. Luas panen jagung adalah 4.244 ha dengan produktivitas

sebesar 54,91 Kw/ha pipilan kering dan rata-rata produksi

sebesar 23.303 ton pipilan kering;

d. Luas panen kedelai adalah 2.415 ha dengan produktivitas

16,51 Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 3.987 ton wose

kering;

e. Luas panen kacang tanah adalah 3.226 ha dengan

produktivitas sebesar 12,65 Kw/ha wose kering dan produksi

sebesar 4.082 ton wose kering;

f. Luas panen bawang merah adalah 792 ha, dengan

produktivitas 11,9 ton/ha umbi basah dan produksi sebesar

9.432,1 ton umbi basah;

g. Luas panen cabe merah adalah 472 ha, dengan produktivitas

sebesar 5,1 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 1.055,6

ton buah basah;

h. Luas panen cabe rawit adalah 39 ha, dengan produktivitas

sebesar 2.8 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 469,9 ton

buah basah;

i. Luas panen Kacang panjang adalah 13 ha, dengan

produktivitas sebesar 2.58 ton/ha buah basah dan produksi

sebesar 33,6 ton buah basah;

j. Luas panen Jamur adalah 13,283 m2, dengan produktivitas

sebesar 5,36 kg/m2 buah basah dan produksi sebesar 7.118,9

kg buah basah.



LAKIP |

PENDAHULUAN

19

Komoditas unggulan tanaman pertanian berdasarkan

peringkat adalah padi, bawang merah, dan jagung. Kriteria

komoditas unggulan secara kuantitatif adalah mempunyai nilai jual

tinggi, dapat dan mudah dibudidayakan, volume produksi tinggi,

laju nilai penjualan, dan perkiraan keuntungan produk setiap ton.

Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah

adanya alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk yang

mengakibatkan berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan. Masalah

lainnya adalah kejenuhan lahan terhadap pupuk kimia dan

kesadaran masyarakat menggunakan benih bermutu yang masih

rendah.

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah

peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang

cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (Tabel

I.11).

Tabel I.11 Populasi Ternak Tahun 2011-2012

No. Jenis 2011 (ekor) 2012 (ekor)

1 Sapi potong 59.789 84.423

2 Sapi perah 192 230

3 Kerbau 691 236

4 Kuda 1.129 1.234

5 Babi 4.031 4.237

6 Kambing 60.671 66.081

7 Domba 38.100 43.563

8 Ayam buras 595.685 638.655

9 Ayam ras petelur 624.482 649.903

10 Ayam ras pedaging 811.947 844.999

11 Itik 164.810 177.587

Sumber: Dispertahut, 2013

Berdasarkan Tabel I.11, unggas (ayam dan itik) tampak

masih menjadi ternak yang dominan di Kabupaten Bantul, disusul



LAKIP |

PENDAHULUAN

20

sapi dan kambing. Potensi peternakan menghasilkan beberapa

produk, di antaranya daging, susu, dan telur (lihat Tabel I.12).

Hasil produksi peternakan meliputi telur dan daging. Telur

yang dihasilkan terdiri dari telur ayam buras, telur ayam ras petelur

dan telur itik. Sedangkan daging yang dihasilkan terdiri dari daging

sapi, kuda, kambing/domba, ayam dan itik.

Tabel I.12 Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2012

No. Komoditas 2011 (kg) 2012 (kg)

1 Daging 11.231.147 12.230.565

2 Telur 5.902.742 6.261.707

3 Susu 262.705 304.901

Sumber: Dispertahut, 2013

Peningkatan produksi hasil peternakan dilakukan antara lain

melalui :

a. Kegiatan penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak

(pengawasan mutu pakan ternak);

b. Bimbingan dan pemberdayaan kelompok melalui lomba

kelompok ternak, petugas inseminator, dan dokter hewan;

c. Peningkatan mutu genetik sapi melalui pembelian semen,

speculum, dan inseminator gun.

Produksi peternakan tersebut ternyata telah mampu bahkan

surplus untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul

sebesar 4.319,16 kg daging (pengeluaran per kapita 3,53),

sedangkan kebutuhan telur dan susu sebesar 8.040.350 kg

(kebutuhan per kapita 8,83) atau masih kekurangan 2.395.460,76

kg. Oleh karena itu diperlukan intensifikasi peternakan.



LAKIP |

PENDAHULUAN

21

Potensi yang cukup besar di Kabupaten Bantul adalah

potensi laut yang sangat memberikan harapan untuk peningkatan

ekonomi masyarakat nelayan (lihat Tabel I.13).

Tabel I.13 Produksi Perikanan di Kabupaten BantulTahun 2011-2012

No. Perikanan 2011 (ton) 2012 (ton)

1 Perikanan Tangkap 992,00 1.150,00

2 Perikanan Budidaya 10.449,84 10.980,67

Jumlah 11.441,84 12.130,67

Sumber: DKP, 2013

2. Perindustrian

Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul

cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam

mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan

kehutanan. Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten

Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar

jumlahnya tidak banyak. Sentra terbanyak adalah untuk industri

aneka, sedangkan industri yang menyerap tenaga kerja banyak

adalah industri kecil dan industri aneka (lihat Tabel I.14).

Tabel I.14 Komoditas Industri Terpilih di Kabupaten Bantul Tahun 2012

Kel.Ind KBLI Lokasi

Kec Bahan

BakuLokal(%)

Tenaga Kerja (Org)

Ekspor

Nilai(US$Juta) %Total Ekspor

Growth (%)

Negara Tujuan

Trend

Unggulan:

Pakaian Jadi

18101

Bantul Kasihan Sewon Btapan

100 1.470 14,153 47% 90

USA, Jerman,

Perancis,

Turki

Naik

Mebel Kayu

36101

Dlingo Kasihan

Sewon

Bantul Pleret

100 2.307 4,407 3% 110

Belanda

Korea

Amerika

Jerman

Turki

Naik

Andalan:

Produk Tekstil Lainnya

17211

Bantul

Sewon

Kasihan

Btapan

100 1.229 3,942 2% 150

USA

Jerman

Perancis

Turki

Naik

Kerajinan Kertas 21019 Kasihan 90 684 2,648 1% 10

Korea

Belanda Naik



LAKIP |

PENDAHULUAN

22

Kel.Ind KBLI Lokasi

Kec Bahan

BakuLokal(%)

Tenaga Kerja (Org)

Ekspor

Nilai(US$Juta) %Total Ekspor

Growth (%)

Negara Tujuan

Trend

Perancis

Turki

Diunggulkan:

Kerajinan Batu dan Gerabah

Kasihan

Piyungan

Imogiri

100 1.312 1,387 0,9% 110

Belanda

Jerman

USA

Naik

Sumber: Disperindagkop, 2013

Komoditas terpilih industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga

golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan, dan

komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih

tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Komoditas unggulan: pemakaian bahan baku lokal >70%,

menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor >US$1 juta,

tujuan ekspor >3 negara, pertumbuhan ekspor >10% selama

lima tahun terakhir;

b. Komoditas andalan: pemakaian bahan baku lokal 60-69%,

menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor US$0.5-1

juta, dengan tujuan ekspor dua negara, pertumbuhan ekspor 5-

10% selama lima tahun terakhir;

c. Komoditas yang diunggulkan: pemakaian bahan baku lokal

50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor

<US$0.5 juta, tujuan ekspor satu negara, dan pertumbuhan

ekspor <5% selama lima tahun terakhir.

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam sektor industri adalah

kurangnya daya saing hasil industri pada pasar internasional, yang

disebabkan oleh standar mutu dan desain yang belum dapat

dicapai oleh para pengrajin. Sementara itu pasar domestik kurang

berkembang akibat kondisi perekonomian domestik yang kurang

stabil. Peningkatan daya saing dapat diintervensi melalui

penyediaan sarana penunjang produksi (bahan, modal, teknologi),

kemampuan inovasi desain, finishing, dan packing serta perluasan

jaringan pemasaran.



LAKIP |

PENDAHULUAN

23

3. Perdagangan

Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan

pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2012 terdapat

29 pasar desa, 27 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi

pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar

tradisional yang modern ada empat yaitu pasar Bantul, pasar

Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Permasalahan dalam

pasar tradisional banyak disebabkan oleh munculnya rentenir yang

menjanjikan uang dengan banyak kemudahan. Permasalahan

tersebut sudah mulai diatasi melalui pinjaman modal dengan bunga

lunak tanpa agunan.

4. Pariwisata

Potensi ekonomi daerah yang sangat menonjol dalam

memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah adalah

sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam,

religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai selatan yang

dikelompokkan menjadi tiga zona dikembangkan sesuai dengan

peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2)

wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. Data

tentang potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel I.15.

Kemunculan obyek wisata baru yang ada di Pantai Baru

Pandansimo, yang terletak di antara Pantai Kwaru dan Pandansimo

Lama semakin diminati. Obyek ini semakin berkembang dengan

adanya pemanfaatan energi listrik hybrid untuk pengembangan

pertanian lahan pesisir, perikanan lahan pesisir, pariwisata, dan

pendidikan. Di pantai tersebut telah didirikan sumber energi hybrid

terbarukan dengan memanfaatkan potensi angin dan sinar

matahari yaitu sebanyak 41 kincir dan empat unit solar cell, dengan

kapasitas 55.500 watt. Pada tahun 2012 di lokasi ini telah selesai

dibangun komponen energi biogas dengan memanfaatan kotoran



LAKIP |

PENDAHULUAN

24

300 ekor ternak sapi. Direncanakan kawasan tersebut akan

dijadikan kawasan percontohan pemanfaatan energi listrik hybrid

nasional.

Tabel I.15 Potensi Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No. Obyek Wisata Tahun

Satuan 2011 2012

1. Wisata Alam 210 20 Lokasi

2. Wisata Budaya/religius 87 47 Lokasi

3. Wisata Buatan/minat khusus 154 38 Lokasi

Jumlah 451 105 Lokasi

Sumber: Disbudpar, 2013

C. Pertumbuhan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat

dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita (lihat Tabel I.16 dan Tabel

I.18).

Tabel I.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No Lapangan Usaha PDRB

(juta Rp)

2011 (%)

PDRB

(juta Rp)

2012* (%)

1 Pertanian 950.491 22,76 941,793 21.41

2 Pertambangan dan

Penggalian

36.576 0,88 40,502 0.92

3 Industri Pengolahan 680.271 16,29 707,192 16.08

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 37.969 0,91 39,874 0.91

5 Bangunan 482.930 11,56 514,803 11.70

6 Perdagangan, Hotel, dan

Restoran

844.427 20,22 895,761 20.36

7 Pengangkutan dan

Komunikasi

308.199 7,38 337,604 7.67

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

271.556 6,50 305,509 6.95



LAKIP |

PENDAHULUAN

25

No Lapangan Usaha PDRB

(juta Rp)

2011 (%)

PDRB

(juta Rp)

2012* (%)

9 Jasa-jasa 564.448 13,51 615,785 14.00

PDRB 4.176.867 100,00 4,398,822 100.00

Sumber: BPS, 2013*) Angka sementara

Dari Tabel I.16 dapat dilihat bahwa empat sektor yang

memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; perdagangan, hotel

dan restoran; jasa-jasa dan industri pengolahan. Berdasarkan

data perkembangan PDRB tahun 2010 dan 2012 dapat dilihat

bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun

2012 berdasarkan harga konstan sebesar 5,30% sedangkan

tahun 2011 sebesar 5,27%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten

Bantul dapat dilihat pada Tabel I.17.

Tabel I.17 Pertumbuhan PDRB

Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No Tahun

Harga Berlaku Harga Konstan tahun 2000

Nilai

(Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

Nilai

(Juta Rp)

Pertumbuhan (%)

1 2011 10.025.77

6

10,46 4.176.867 5,27

2 2012*) 11.258.24

1

11,50 4.398.822 5,30

Sumber: BPS, 2013*) Angka sementara

Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul

selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan

tinggi. Sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan paling

tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; industri

pengolahan; dan jasa-jasa. Perkembangan PDRB per kapita

selama dua tahun terakhir disajikan pada Tabel I.18.



LAKIP |

PENDAHULUAN

26

Tabel I.18 Perkembangan PDRB Per Kapita

Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No Tahun Harga Berlaku

Harga Konstan tahun 2000

Nilai (Rp) Pertumbuhan Nilai (Rp) Pertumbuhan

1 2011 10.960.328 10,07 4.534.212 4,16

2 2012*) 12.102.044 10,42 4.725.205 4,21

Sumber: BPS, 2013*) angka sangat sementara

2. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tingkat

inflasi di Provinsi DIY. Inflasi Kabupaten Bantul mengalami

penurunan cukup tajam dari 6,56% pada tahun 2011 menjadi

3,73% pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena harga kebutuhan

pokok, yaitu bahan makanan dan pakaian jadi pada tahun 2012

relatif stabil. Inflasi di bawah 10% termasuk ke dalam kriteria inflasi

ringan (<10% per tahun), yang mempunyai dampak positif dalam

arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan

pendapatan dan investasi).

Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2012 berada di

bawah laju inflasi nasional namun sedikit di atas laju inflasi DIY.

Secara keseluruhan laju inflasi pada tahun 2012 mengalami

kenaikan baik di tingkat nasional, DIY, maupun Kabupaten Bantul

(Tabel I.19).

Tabel I.19 Perkembangan Laju InflasiKabupaten Bantul, DIY dan Nasional

Tahun 2011-2012

No Tahun Laju Inflasi Kab. Bantul

Laju Inflasi Prov. DIY

Laju Inflasi nasional

1 2011 3,73 3,88 5,30

2 2012 4,13 4,31 4,30

Sumber: BPS, 2013*) angka sementara



LAKIP |

PENDAHULUAN

27

3. Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk

mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk.

Koefisien Gini pada tahun 2011 sebesar 0,2448 dan pada tahun

2012,dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS

Pusat, diprediksikan sebesar 0,2395. Koefisien Gini tahun 2012

merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase

angka kemiskinan pada tahun 2012, peningkatan laju pertumbuhan

PDRB tahun 2012, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul

yang relatif stabil.

D. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala

Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan,

Kantor, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat Daerah dimaksud

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri

atas:



LAKIP |

PENDAHULUAN

28

a. Sekretariat Daerah

1) Assisten Pemerintahan, terdiri dari :

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Pemerintahan Desa

Bagian Hukum

2) Assisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Kerjasama dan Pengembangan Pitensi Daerah

Bagian Hubungan Masyarakat

3) Assisten Administrasi Umum, terdiri dari :

Bagian Organisasi

Bagian Umum

Bagian Protokol

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bantul, terdiri dari :

1) Sekretaris Dewan

2) Bagian Persidangan dan Risalah

3) Bagian Hukum

4) Bagian Keuangan, Rumah Tangga dan Aset

5) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul yang meliputi :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Badan Lingkungan Hidup

c. Badan Kepegawaian Daerah

d. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana

e. Inspektorat



LAKIP |

PENDAHULUAN

29

f. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

i. Kantor Perpustakaan Umum

j. Kantor Arsip

k. Kantor Pengelolaan Pasar

l. Kantor Pengelolaan Data dan Telematika

m. Kantor Pemuda dan Olahraga

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.


Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan

Kabupaten Bantul, yang meliputi :

a. Dinas Pendidkan Dasar ;

b. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Sosial

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

f. Dinas Perhubungan

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

i. Dinas Pekerjaan Umum

j. Dinas Sumber Daya Air

k. Dinas Penrindustrian, Perdagangan dan Koperasi

l. Dinas Pertanian dan Kehutanan

m. Dinas Kelautan dan Perikanan

n. Dinas Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

dan

o. Dinas Perijinan



LAKIP |

PENDAHULUAN

30

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2009

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Kelembagaan

Bapeda.


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bantul.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bantul.


Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

16 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.



LAKIP |

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

31

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KERJA

A. Rencana Kerja

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam

sistem administrasi negara kesatuan RI. Pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan sinergisdilakukan agar instansi pemerintah

lebih dapat menjelaskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya. Hal tersebut merupakan perwujudan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk memenuhi Sakip diatas, pemerintah Kabupaten Bantul

telah menetapakan perencanaan strategis merupakan dokumen

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dengan RPJMD tersebut, telah

ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun Visi Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, masih sama dengan RPJMD

tahun 2006-2010, karena Visi tersebut masih relevan untuk 5 tahun

mendatang.

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun 2011–2015 selengkapnya disajikan sebagai berikut :



LAKIP |


32

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa

untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul

ditetapkan visi daerah yaitu : ‘BANTUL PROJOTAMANSARI

SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi

Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan

datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo,

tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh

nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan

diwujudkan melalui misi.

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik

sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat

berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap

pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya

dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di

bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat

dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi

penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang

diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim

kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam

hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa

bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai

kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung

tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang.



LAKIP |


33

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar

menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-

baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan

kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman

pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial

untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan

dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya

keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu

ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang

akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi

masyarakat/manusia penghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa

dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-

kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan

menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih

cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada

kreatifitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat

Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan

berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang

lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus

dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat

Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas

dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak

diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama



LAKIP |


34

tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur

yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam

interaksi sosial sehari-hari.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun

2011-2015 adalah:

MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata

kelola pemerintahan yang empatik

MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat

Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan

berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan

berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan

pemberdayaan masyarakatyang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana

dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian

lingkungan

Dari keempat misi itu didukung oleh tujuan dan setiap tujuan

didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut :



LAKIP |


35

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi

serta didasarkan isu dan analisis strategis.Tujuan akan

mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang

ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

a. Misi 1

Misi 1, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Misi ini

didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata

kelola pemerintah yang empatik. Tujuan ini didukung

dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur

pemerintah daerah dan desa serta lembaga

pemerintah;

b. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi

birokrasi;

c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah.

2) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan

penyederhanaan pelayanan. Tujuan ini didukung dengan 4

(empat) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

b. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin;

c. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan;



LAKIP |


36

d. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan

ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban

masyarakat;

b. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum

dan HAM

4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan

infrastruktur daerah. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan

fasilitas kepentingan umum dan pemda.

b. Misi 2

Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju

masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan

berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini

didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung

dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan

menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih

dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran,

yaitu :

a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan

Mandiri);



LAKIP |


37

b. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.

3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan

kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran,

yaitu :

Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang

meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah,

pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang

bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan

memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan

3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan;

b. Meningkatnya kualitas perpustakaan;

c. Meningkatnya sekolah berkualitas.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal,

maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan

informal.

6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan


a. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di

bidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif;

b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan

professional.

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan

ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :



LAKIP |


38

a. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di

semua sektor;

b. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

c. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna;

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam

pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua)

sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga

Sakinah(DBKS);

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

c. Misi 3

Misi 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan

pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan

pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.Misi ini

didukung dengan 10 (sepuluah) tujuan, yaitu :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;

2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan

pangan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu:

a. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan

serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian

serta perikanan dan kelautan;

b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian,

peternakan dan perikanan serta agropolitan.



LAKIP |


39

3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran

serta petani, dan pengembangan program usaha tani.

Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

a. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;

b. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas

kelembagaan petani dan penyuluh.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain

pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan

perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran,

yaitu :

Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan

mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi

produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan

pemasaran.

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini

didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya,

peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok

kesenian;

b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;

c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.

7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan

ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :

Berkembangnya kawasan KPY dan Pantai selatan



LAKIP |


40

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha,

penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta

perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini

didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja;

b. Meningkatnya lapangan pekerjaan;

c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga

kerja;

d. Terjaminnya hak-hak pekerja;

e. Terciptanya penempatan transmigran.

9) Memantapkan program pengarusutamaan gender dan

perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)

sasaran, yaitu :

Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan

anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah

dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat

komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini

didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan

organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;

b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta

tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;

d. Meningkatnya kualitas keluarga.

d. Misi 4

Misi 4 yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko

bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan

pelestarian lingkungan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan,

yaitu :



LAKIP |


41

1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan


a. Mantapnya penanggulanganbencana;

b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik.

2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan

dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung

dengan 2(dua) sasaran, yaitu :

a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA,

perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman

hayati;

b. Terkelolanya sumberdaya hutan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah

sebagaipenjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen lima

tahunan tetapi akan di review secara berkala menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada.

Pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di Kabupaten

Bantul ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun

2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul

Tahun 2011 – 2015. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun

2012 sebagai berikut :



LAKIP |


42

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah

daerah dan desa serta lembaga pemerintah.

Sasaran strategis 1 ini terdiri dari 11 indikator kinerja, yaitu :

a. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3

Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai

berikut :

Jumlah pegawai yang berpendidikan(D3, D4, S1, S2, S3)

dibanding dengan jumlah seluruh prgawai.

b. Jumlah SKPD yang telah di ketahui beban kerja dan formasi

jabatan.


berikut :

Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi

jabatannya dibanding jumlah seluruh SKPD

c. Peningkatan disiplin kerja aparatur pemerintahan desa


berikut :

Jumlah aparat desa yang melanggar dibanding jumlah aparat

desa

d. Peningkatan disiplin kerja PNS.


berikut :

Jumlah aparat PNS yang melanggar dibanding jumlah seluruh

PNS

e. Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah


berikut :

Jumlah kegiatan dilingkup tata laksana yang telah dilaksanakan

di banding jumlah keseluruhan kegiatan di lingkup tata laksana

perangkat daerah



LAKIP |


43

f. Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian.


berikut :

Jumlah pelanggaran yang ditangani dibanding jumlah

pelanggaran

g. Peningkatan kapasitas kelembagaan


berikut :

Jumlah SKPD yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah

pusat dibanding jumlah SKPD yang dibentuk oleh Kabupaten

Bantul

h. Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.


berikut :

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang

terlaksana dibanding jumlah keseluruhan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan

i. Meningkatnya tertib administrasi kecamatan.


berikut :

Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya dibanding jumlah

keseluruhan kecamatan.

j. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan manajemen

pemerintahan desa.


berikut :

Jumlah aparat pemerintah desa yang dilatih dibading jumlah

keseluruhan aparat pemerintah desa



LAKIP |


44

k. Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden.

Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen,

Lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya


berikut :

Jumlah penerimaan kunjungan tamu di banding rencana

penerimaan kunjungan tamu.

2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi.


a. Turunnya indikasi penyimpangan anggaran.


berikut :

Jumlah indikasi penyimpangan tahun n – (tahun n-1) dibanding

jumlah indikasi penyimpangan tahun n-1

b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

SKPD


berikut :

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP dibanding jumlah seluruh

SKPD.

c. Temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


berikut :

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

dibanding jumlah seluruh temuan

d. Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti


berikut :



LAKIP |


45

Jumlah temuan pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti

dibanding jumlah seluruh temuan

e. SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan.


berikut :

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan di

banding Jumlah seluruh temuan.

f. Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD.


berikut :

Jumlah petugas arsiparis dibanding jumlah SKPD.

g. Siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja.


berikut :

Jumlah pelaksanaan siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja

dibanding rencana pelaksanaan siaran Taman Gabusan di TVRI

Jogja

h. Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta.


berikut :

Jumlah pelaksanaan dialog di radio, baik pemerintah maupun

swasta dibanding rencana pelaksanaan dialog di radio, baik

pemerintah maupun swasta

i. Frekuensi pelaksanaanpublic hearing baik di kecamatan, desa

maupun dusun


berikut :

Pelaksanaan public hearingdibandingrencana pelaksanaan

public hearing

j. Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo



LAKIP |


46


berikut :

Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo dibanding rencana

penyelenggaraan Bantul Expo

k. Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD


berikut :

Program kerja SKPD yang sesuai RPJMD dibanding Proggram

kerja RPJMD

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan

daerah.


a. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah.


berikut :

Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun ini di kurangi

tahun lalu dibanding pendapatan pajak dan retribusi daerah

tahun lalu.

b. Rasio PAD terhadap penerimaan APBD.


berikut :

Pendapatan asli daerah dibanding pendapatan daerah.

c. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD


berikut :

Pendapatan asli daerah dibanding total penerimaan APBD

d. Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset

daerah


berikut :



LAKIP |


47

Jumlah peraturan Bupati yang diterbitkan dalam rangka

pengeluaran keuangan dan aset daerah pada tahun t.

e. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.


berikut :

Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada tahun t.

f. Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun


berikut :

Jumlah Perbub APBD yang ditetapkan dalam tahun t.

g. Rasio pertumbuhan belanja modal


berikut :

Belanja modal tahun t di kurangi belanja modal tahun (t-1)

dibanding belanja modal tahun (t-1)

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.


a. Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan

kearsipan.


berikut :

Prosentase ketertiban administrasi ketatausahaan dan

kearsipan dibanding rencana prosentase ketertiban administrasi

ketatausahaan dan kearsipan

b. Penyusun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)


berikut :

Jumlah unit 14 unsur IKM dari seluruh UPP dikali 0,017 dikali

25 dibanding jumlah seluruh unit pelayanan (nilai merupakan

interval 1 -4).



LAKIP |


48

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan

pengaduan masyarakat.


berikut :

SKPD pengampu SPM yang telah menerapakan SPM dibanding

SKPD mengampu SPM.

d. SKPD yang menerapkan SPM


berikut :

SKPD pengampu SPM yang telah menerapkan SPM dibanding

SKPD mengampu SPM

e. Cakupan penerbitan KTP ber NIK


berikut :

Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibanding jumlah

penduduk wajib KTP > 17 tahun dan atau pernah/sudah nikah

f. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 1 tahun


berikut :

Jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memiliki akte kelahiran

dibanding jumlah penduduk usia 0-1 tahun

5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin.


Penyelesaian ijin rata-rata pertahun


berikut :

Jumlah penyelesaian perijinan dibanding jumlah pengajuan

perijinan





LAKIP |


49

Penyelesaian pengaduan.


berikut :

Jumlah pengaduan yang tertangani dibanding jumlah pengaduan

7. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)


Keberhasilan pelayanan


berikut :

Realisasi nilai keberhasilan pelayanan dibanding target nilai

keberhasilan pelayanan

8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.


a. Jumlah produk hukum daerah yang telah disusun berupa

raperda menjadi perda


berikut :

Realisasi jumlah perda dibanding jumlah raperda yang diajukan.

b. Menurunnya penyakit masyarakat


berikut :

Jumlah kasus pekat tahun ini di kurangi tahun lalu dibanding

jumlah kasus pekat tahun lalu

c. Menurunnya pelanggaran perda


berikut :

Jumlah pelanggaran perda tahun ini dikurangi tahun lalu

dibanding jumlah pelanggaran perda tahun lalu

d. Capaian penyelesaian hukum



LAKIP |


50


berikut :

Jumlah pengaduan yang ditangani dibanding jumlah

pengaduan.

9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM


a. Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah


berikut :

Jumlah pemilih yang mengunakan hak pilihnya pada pemilu

legislatif dibanding jumlah masyarakat yang mempunya hak pilih

b. Pemantauan situasi dan kondisi ekpoleksosbudhankam


berikut :

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu

presiden dibanding jumlah masyarakat yang punya hak pilih

c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN


berikut :

Jumlah kegiatan penertiban pelajar yang tidak disiplin dibanding

jumlah target kegiatan penertiban pelajar tidak disiplin

d. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham


berikut :

Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) dibanding

jumlah target kegiatan FKDM

e. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN


berikut :



LAKIP |


51

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN dibanding

target peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN

f. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham


berikut :

Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham

dibanding targetpeserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi

ranhham

10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas

kepentingan umum


Luas tanah yang dibebaskan


berikut :

Jumlah tanah yang telah dibebaskan dibanding jumlah seluruh

tanah yang akan dibebaskan

11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan


a. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


berikut :

Jumlah desa/kelurahan UCI dibandingseluruh desa/kelurahan.

b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.


berikut :

Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana

pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu dibanding jumlah seluruh balita gizi buruk yang

ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

c. Penderita DBD yang ditangani



LAKIP |


52


berikut :

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu

wilayah dalam waktu satu tahun dibanding jumlah penderita

DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun

yang sama

d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


berikut :

Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 di

banding jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten

e. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyedikan Epidiomologi < 24 jam


berikut :

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani< 24 Jamdalam

periode tertentu dibanding jumlah KLB di desa/kelurahan yang

terjadi pada periode yang sama

f. Bed Occupation Rate (BOR)


berikut :

Jumlah hari perawatan rumah sakit dibanding jumlah TT

dibanding jumlah hari dalam satuan waktu

g. Length Of Stay(LOS)


berikut :

Jumlah hari perawatan pasien keluar dibandingjumlah pasien

keluar (hidup+mati)

h. Bed Turn Over(BTO)



LAKIP |


53


berikut :

Jumlah pasien keluar (hidup+mati) dibanding jumlah tempat

tidur

i. Turn Over Internal


berikut :

Jumlah tempat tidur dikalikan hari dikurangi hari perawatan

rumah sakit dibanding jumlah pasien keluar (hidup+mati)



a. Angka Kematian Bayi (AKB)


berikut :

Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga usia 1 tahun oleh

karena proses persalinan atau penyakit dibanding jumlah

kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang

sama dikali 1.000 penduduk.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)


berikut :

Jumlah kematian ibu dalam masa kehamilan atau dalam waktu

42 hari setelah berakhirnya kehamilan dalam kurun waktu 1

tahun dibanding jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang sama dikali 100.000 KH.

c. Gizi buruk


berikut :



LAKIP |


54

Jumlah penderita gizi buruk yang ditemukaan di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu tertentu dibanding jumlah balita di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

d. Total KEP balita


berikut :

Jumlah penderita KEP yang ditemukan di satu wilayah tertentu

dibanding jumlah balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu

yang sama

e. Angka kesakitan DBD


berikut :

Jumlah kasus DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentu dibanding jumlah penduduk di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000 penduduk

f. Penemuan kasus TB


berikut :

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati

dalam satu wilayah selama satu tahun dibanding jumlah

perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah

selama satu tahun

g. Penyembuhan kasus TBC


berikut :

Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dalam satu wilayah

selama satu tahun dibanding jumlah pasien TB BTA yang

diobati dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

13. Meningkatnya desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)




LAKIP |


55

a. Cakupan desa siaga aktif


berikut :

Jumlah desa siaga aktif dibanding jumlah desa siaga dibentuk

b. Desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)


berikut :

Jumlah desa siaga purnama dan mandiri disuatu wilayah dalam

kurun waktu tertentu dibanding jumlah seluruh desa siaga

diwilayah tertentu disuatu wilayah dalam kurun waktu yang

sama

14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.


a. Jamban sehat


berikut :

Jumlah rumah dengan jamban sehatdisuatu wilayah dalam

kurun waktu tertentu dibanding jumlah rumah yang diperiksa di

satu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang sama

b. Meningkatnya cakupan air bersih.


berikut :

Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air bersih disuatu

wilayah dalam kurun waktu tertentu dibanding jumlah rumah

yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama

c. Meningkatnya cakupan rumah sehat


berikut :



LAKIP |


56

Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan sanitasidisuatu

wilayah dalam kurun waktu tertentu dibandingjumlah rumah

yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama

d. Pengembangan IPAL komunal


berikut :

Jumlah instalasi air limbah komunal yang terbangun (unit)

e. Penanganan sampah


berikut :

Jumlah sampah yang masuk ke TPA dibanding jumlah produksi

sampah di Kabupaten Bantul.



Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan


berikut :

Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di suatu

wilayah dibanding jumlah seluruh penduduk diwilayah dalam kurun

waktu yang sama

16. Meningkatnya kualitas pendidikan


a. Angka melek huruf


berikut :

Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada

tahun t dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

b. APK TK/PAUD


berikut :



LAKIP |


57

Jumlah siswa jenjang TK/PAUD dibandingjumlah usia 0-6 tahun

c. APK SD/MI


berikut :

Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A dibanding jumlah

penduduk kelompok usia 7 -12 tahun

d. APK SMP/MTs


berikut :

Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibanding jumlah penduduk

kelompok usia 13 -15 tahun

e. APK SMA/SMK


berikut :

Jumlah siswa jenjang SMA/SMK dibanding jumlah penduduk

kelompok usia 16-18 tahun.

f. APM SD/MI


berikut :

Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/Paket A di banding

jumlah penduduk usia 7-12 tahun

g. APM SMP/MTS


berikut :

Jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B

dibanding jumlah penduduk usia 13-15 tahun

h. APM SMA/SMK


berikut :



LAKIP |


58

Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C

dibanding jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun.

i. Tingkat kelulusan SD/MI


berikut :

Jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya dibanding

jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun

ajaran sebelumnya

j. Tingkat kelulusan SMP/MTs


berikut :

Jumlah lulusan SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dibanding

jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada

tahun ajaran sebelumnya.

k. Tingkat kelulusan SMA/SMK


berikut :

Jumlah lulus pada jenjang SMA/SMK/MA dibanding jumlah

siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun

ajaran sebelumnya.

l. Nilai NEM rata-rata SD/MI


berikut :

Jumlah keseluruhan hasil NEM dibanding jumlah SD/MI.

m. Nilai NEM rata-rata SMP/MTs


berikut :

Jumlah keseluruhan hasil NEM dibanding jumlah SMP/MTS.

n. Nilai NEM rata-rata SMA/SMK



LAKIP |


59


berikut :

Rata-rata NEM lulusan dibanding rata-rataNEM siswa baru.

o. Angka putus sekolah SD/MI


berikut :

Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI dibanding Jumlah

siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun

ajaran sebelumnya.

p. Angka putus sekolah SMP/MTs


berikut :

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dibanding jumlah

siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada

tahun ajaran sebelumnya

q. Angka putus sekolah SMA/SMK


berikut :

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dibanding

jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang

SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

r. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI


berikut :

Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus

sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang

pendidikan

s. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs


berikut :



LAKIP |


60

Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus

sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang

pendidikan.

t. Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK


berikut :

Jumlah lulusan I dikali tiga ditambah lulusan II dikali empat

ditambah lulusan III dikali lima dibanding jumlah lulusan I

sampai III

17. Meningkatnya kualitas perpustakaan


a. Jumlah koleksi buku


berikut :

Jumlah koleksi buku pada kurun waktu tertentu dibanding

rencana jumlah buku kurun waktu yang sama

b. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan

keliling)


berikut :

Jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tertentu

dibanding rencana jumlah pengunjung perpustakan dalam kurun

waktu tertentu



a. Rasio ruang kelas – siswa. SD/MI


berikut :

Jumlah ruang kelas SD/MI dibanding jumlah siswa SD/MI

b. Rasio ruang kelas – siswa SMP/MTs



LAKIP |


61


berikut :

Jumlah ruang kelas SMP/MTs dibanding jumlah siswa.

SMP/MTs

c. Rasio ruang kelas –siswa SMA/SMK


berikut :

Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibanding

jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu

d. Rasio guru – siswaSD/MI


berikut :

Jumlah guru SD/MI dibanding jumlah siswa SD/MI

e. Rasio guru-siswaSMP/MTs


berikut :

Jumlah guru SMP/MTs dibanding jumlah seluruh siswa

SMP/MTs

f. Rasio guru – siswaSMA/SMK


berikut :

Jumlah guru SMA/SMK dibanding jumlah guru SMA/SMK



a. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif

melaksanakan kegiatan


berikut :



LAKIP |


62

Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang aktif

melaksanakan kegiatan dibanding jumlahlembaga pendidikan

nonformal

b. Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan

kegiatan


berikut :

Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan

kegiatan dibanding jumlah lembaga pendidikan Informal

20. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul dibidang

olahraga secara kuantitatif dan kualitatif


a. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi PORprovinsi


berikut :

Jumlah perolehan emasPORprovinsidibanding jumlah target

perolehan emas PORprovinsi

b. Kompetisi olahraga tingkat provinsi 2 tahun sekali (POP).


berikut :

Jumlah perolehan emas POP dibanding jumlah target perolehan

emas POP

c. Paskibraka


berikut :

Jumlah pelajar yang lolos seleksi Paskibraka dibanding jumlah

pelajar yang mengikuti seleksi

d. Pemuda pelopor


berikut :



LAKIP |


63

Jumlah pemuda pelopor dibanding jumlah pemuda yang

mengikuti seleksi pemuda pelopor

e. MTQ tingkat pelajar umum


berikut :

Realisasi perolehan medali emas melalui kegiatan MTQ tingkat

pelajar umum di provinsi dibanding jumlah target perolehan

medali emas melalui kegiatan MTQ tingkat pelajar umum di

propinsi

21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional


Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi

secara teratur


berikut :

Jumlah cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara

teraturdibanding jumlah cabang olah raga yang menjalankan

kompetisi secara teratur

22. Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua

sektor


Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor


berikut :

Analisa dan perencanaan data base dibanding target

pelaksanaan selama 4 tahun ke depan

23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi

dan Komunikasi(TIK)


a. Prosentase penyusunan SOP pengembangan sistem informasi.



LAKIP |


64


berikut :

Rencana penyusunan SOP pengembangan sistem

informasidibanding target SOP yang akan dibuat. (2011-2012)

b. Prosentase pengembangan pusat data


berikut :

Analisa dan perencanaan data base dibanding target

pelaksanaan selama 4 tahun kedepan

24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna


Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.


berikut :

Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibanding target pelalaksanaan sosialisasi dalam kurun waktu 5

tahun.



Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)


berikut :

Jumlah DBKS tahun n – (jumlah DBKS tahun n – 1)dibanding

jumlah DBKS tahun n – 1

26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.


a. Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan

masalah kerukunan umat beragama


berikut :



LAKIP |


65

Jumlah dai dan pemuka agama tahun n – ( jumlah tahun n -1)

dibanding jumlah dai dan pemuka agama tahun n – 1

b. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaaan


berikut :

Jumlah lembaga agama tahun n – (jumlah tahun n – 1)

dibanding jumlah lembaga agama tahun n

c. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama


berikut :

Jumlah kegiatan FKU dibanding jumlah target kegiatan FKUB

27. Meningkatnya pertumbuan ekonomi daerah.


a. Pertumbuan PDRB (ekonomi)


berikut :

Jumlah PDRB tahun ini dikurangi tahun lalu dibandingjumlah

PDRB tahun lalu

b. PBRD atas dasar harga konstan


berikut :

PDRB t – PDRB t -1 dibanding PDRB t-1

c. PBRD atas dasar harga berlaku


berikut :

PDRB t – PDRB t -1 dibanding PDRB t-1

d. Penerimaan daerah


berikut :

Jumlah penerimaan daerah pada tahun t



LAKIP |


66

e. Pertumbuhan investasi PMA


berikut :

Jumlah investasi PMA tahun ini dikurangi jumlah Investasi PMA

tahun lalu dibanding jumlah investasi PMA tahun lalu

f. Pertumbuhan investasi PMDN


berikut :

Jumlah investasi PMDN tahun ini dikurangi jumlah investasi

PMDN tahun lalu dibanding jumlah investasi PMDN tahun lalu

g. Pertumbuhan investasi masyarakat


berikut :

Jumlah investasi masyarakat tahun ini dikurangi jumlah

investasi masyarakat tahun lalu dibandingjumlah investasi

masyarakat tahun lalu

h. Inflasi


berikut :

Tingkat inflasi IHK periode n – IHK tahun sebelumnya.

i. Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan

investas


berikut :

Realisasi pembekalan kualitas SDM BUMD dibanding

pembekalan kualitas SDM BUMD

j. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi


berikut :



LAKIP |


67

Realisasi pemberian insentif dan BH dalam kemudahan

penanaman modal dibanding target kajian pemberian insentif

dan kemudahan penanaman modal daerah

28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses

sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan

kelautan.


a. Ketersediaan pangan


berikut :

Produksi bersih dibandingjumlah penduduk

b. Desa mandiri pangan


berikut :

Jumlah desa mandiri pangan tahun ini dikurangi desa mandiri

pangan tahun lalu dibanding desa mandiri pangan tahun lalu

c. Akses pangan


berikut :

Jumlah kelompok akses pangan tahun ini dikurangi jumlah

kelompok akses pangan tahun lalu dibanding jumlah kelompok

akses pangan tahun lalu

d. PPH (Pola Pangan Harapan)


berikut :

Hasil perhitungan keseluruhan konsumsi energi dan protein

e. Konsumsi ikan perkapita


berikut :



LAKIP |


68

Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita) dibanding target daerah

(kg/kapita)

f. Saluran irigasi dalam kondisi baik


berikut :

Panjang saluran premier dan sekunder dalam kondisi baik

dibanding jumlah panjang saluran primer dan skunder.

g. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi


berikut :

Luas sawah yang terairi dibanding total luas persawahan

beririgasi.

h. Pembangunan Bantul sead centre


berikut :

Jumlah komoditas yang dikembangkan penangkarannya

(komoditas) dibanding target daerah (komoditas)

i. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian

(program paska panen) antara lainpadi, kedelai, jagung, kacang

tanah, cabe dan bawang merah)


berikut :

Jumlah komoditas dengan harga jual ≤ BEP/HPP (komoditas)

dibanding target daerah (komoditas)

29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan

perikanan serta agropolitan.


a. Jumlah produksi perikanan budi daya.


berikut :



LAKIP |


69

Jumlah produksi ikan budi daya (ton) dibanding target

daerah(ton)

b. Jumlah produksi perikanan tangkap


berikut :

Jumlah produksi ikan tangkap (ton) dibanding target daerah

(ton)

c. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ikan)


berikut :

Jumlah pokdakan (kelompok) dibanding target daerah

(kelompok)

d. Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)


berikut :

Produktivitas Gabah Kering Pungut/GKP (kw/ha) dibanding

target daerah (kw/ha)

e. Produktifitas jagung (pipil kering)


berikut :

Produktivitas jagung pipil kering (kw/ha) dibanding target daerah

(kw/ha)

f. Produktifitas kedelai (wose)


berikut :

Produktivitas kedelai (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)

g. Produktifitas kacang tanah (wose)


berikut :



LAKIP |


70

Produktivitas kacang tanah (kw/ha) dibanding target daerah

(kw/ha)

h. Produktifitas bawang merah


berikut :

Produktifitas bawang merah (ton/ha) dibanding target daerah

(ton/ha)

i. Produktifitas cabe merah


berikut :

Produktifitas cabe merah (ton/ha) dibanding target daerah

(ton/ha)

j. Produktifitas pisang


berikut :

Produktifitas pisang (kg/pohon) dibanding target daerah

(kg/pohon)

k. Produktifitas jamur


berikut :

Produktifitas jamur tiram (kg/m2) dibanding target daerah

(kg/m2)

l. Produktifitas tebu (hablor gula)


berikut :

Produktifitas tebu (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)

m. Produktifitas kelapa (kopra)


berikut :

Produktifitas kelapa dibanding target daerah (kw/ha)



LAKIP |


71

n. Produktifitas tembakau (rajang kering)


berikut :

Produktifitas tembakau (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)

o. Produktifitas jambu mete (glondong mete)


berikut :

Produktifitas jambu mete (kw/ha) dibanding target daerah

(kw/ha)

p. Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas)


berikut :

Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas) (kg)

dibnading target daerah (kg)

q. Produksi telur ( ayam dan itik)


berikut :

Produksi telur (ayam dan itik) (kg) dibanding target daerah (kg)

r. Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)


berikut :

Produksi susu (sapi perah dan kambing PE) (liter) dibanding

target daerah (liter)

s. Populasi sapi potong


berikut :

Populasi sapi potong (ekor) dibanding target populasi sapi

potong daerah (ekor)

t. Populasi sapi perah



LAKIP |


72


berikut :

Populasi sapi perah (ekor) dibading target populasi sapi perah

daerah (ekor)

u. Populasi kambing


berikut :

Populasi kambing (ekor) dibanding target populasi kambing

daerah (ekor)

v. Populasi domba


berikut :

Populasi domba (ekor) dibanding target populasi domba daerah

(ekor)

w. Populasi ayam buras


berikut :

Populasi ayam buras (ekor) dibanding target populasi ayam

buras daerah (ekor)

x. Populasi ayam ras petelur


berikut :

Populasi ayam ras petelur (ekor) dibanding target populasi

ayam ras petelur daerah (ekor)

y. Populasi ayam ras pedaging


berikut :

Populasi ayam ras pedaging (ekor) dibanding target populasi

ayam ras pedaging daerah (ekor)

z. Populasi itik



LAKIP |


73


berikut :

Populasi itik (ekor) dibanding target populasi itik daerah (ekor)



Konversi lahan

Penurunan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (%)

dibanding target daerah

31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan

petani dan penyuluh.


a. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani


berikut :

Jumlah kelompok petani yang aktif dibanding jumlah kelompok

petani

b. Peningkatan kualitas penyuluh


berikut :

Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan tahun ini dibanding

jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan

c. Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi


berikut :

Kelompok P3A (kelompok) dibanding target daerah (kelompok)

32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar,

terminal, jalan, dan lain-lain.


a. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik.



LAKIP |


74


berikut :

Jumlah/panjang jalan dalam kondisi baik dibanding panjang

jalan kabupaten

b. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi


berikut :

Jumlah simpul yang ada dibanding jumlah simpul yang

dibutuhkan

c. Prosentase keselamatan lalulintas (rambu)


berikut :

Jumlah rambu yang terpasang tahun ke-n dibanding jumlah

rambu yang dibutuhkan

d. Prosentase keselamatan lalulintas (marka)


berikut :

Jumlah marka yang terpasang tahun ke-n dibanding jumlah

marka yang dibutuhkan

e. Prosentase keselamatan lalulintas (APILL)


berikut :

Jumlah APILL yang terpasang tahun ke-n di banding Jumlah

APILL yang dibutuhkan

f. Daya angkut angkutan umum.


berikut :

Jumlah penumpang yang terangkut pada tahun ke-n

g. Load factor penumpang angkutan umum



LAKIP |


75


berikut :

Jumlah penumpang tahun ke–n dibanding kapasitas

h. Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill


berikut :

Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill di

Kabupaten Bantul

i. Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik.


berikut :

Jumlah pasar dalam kondisi baik dibanding jumlah pasar

keseluruhan

33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan

penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan

serta perluasan jangkauan pemasaran.


a. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI


berikut :

Jumlah unit usaha ber TDI tahun yang dievaluasi dikurangi

jumlah unit usaha ber TDI tahun lalu dibanding jumlah unit

usaha ber-TDI tahun lalu

b. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI


berikut :

Jumlah unit usaha ber IUI tahun yang dievalusai dikurangi

jumlah unit usaha ber IUI tahun lalu dibanding jumlah unit usaha

ber IUI tahun lalu

c. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP



LAKIP |


76


berikut :

Jumlah unit usaha ber SIUP tahun yang dievaluasi dikurangi

jumlah unit usaha ber SIUP tahun lalu dibanding jumlah unit

usaha ber SIUP tahun lalu

d. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP


berikut :

Jumlah unit usaha ber TDP tahun yang dievalusai dikurangi

jumlah unit usaha ber TDP tahun lalu dibanding jumlah unit

usaha ber TDP tahun lalu

e. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG


berikut :

Jumlah unit usaha ber TDG tahun yang dievalusai dikurangi

Jumlah unit usaha ber TDG tahun lalu dibanding jumlah unit

usaha ber TDG tahun lalu

f. Peningkatan kapasitas SDM UKM


berikut :

Jumlah SDM yang dibina tahun yang dievalusai dikurangi

Jumlah SDM yang dibina tahun lalu dibanding jumlah SDM yang

dibina tahu lalu

g. Fasiltasi peningkatan IRT


berikut :

Jumlah unit usaha ber IRT tahun yang dievalusai dikurangi

jumlah unit usaha ber IRT tahun lalu dibanding jumlah unit

usaha ber IRT tahun lalu

h. Fasiltasi peningkatan koperasi ber BH



LAKIP |


77


berikut :

Jumlah koperasi ber BH tahun yang dievaluasi dikurangi jumlah

koperasi ber BH tahun lalu dibanding jumlah koperasi ber BH

tahun lalu

i. Meningkatnya penyerapan modal UKM


berikut :

Jumlah modal yang terserap oleh UMKM dibanding jumlah

pemohon modal

j. Peningkatan promosi melalui pameran


berikut :

Jumlah program yang dilakukan melalui pemeran tahun yang

dievaluasi dikurangi jumlah program yang dilakukan melaui

pameran tahun lalu dibanding jumlah program yang dilakukan

melalui pemeran tahun lalu

k. Peningkatan kualitas pasar tradisional


berikut :

Jumlah pasar yang ditingkat kualitasnya tahun yang dievaluasi

dikurangi jumlah pasar yang ditingkatkan kualitasnya tahun lalu

dibanding jumlah pasar yang ditingkat kualitasnya tahun yg lalu

l. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha eksport/pemasokan

produk eksport


berikut :

Pelaku usaha eksport yg dilatih ketrampilan tahun yang

dievalusai dikurangi pelaku usaha eksport yang telah dilatih



LAKIP |


78

ketrampilan tahun lalu dibanding pelaku usaha eksport yang

telah dilatih ketrampilan tahun lalu

m. Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.


berikut :

Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk

UMKM dibanding jumlah target monitoring evaluasi dan

pelaporan pameran produk UMKM.

34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya,

penghargaan budaya, kelompok kesenian.


a. Jumlah desa wisata


berikut :

Jumlah desa wisata tahun sekarang dikurangi desa wisata

tahun laludibanding jumlah desa wisata tahun lalu

b. Jumlah peristiwa budaya


berikut :

jumlah peristiwa budaya tahun sekarang dikurangi peristiwa

budaya tahun lalu dibanding jumlah peristiwa budaya tahun lalu

c. Jumlah kelompok kesenian


berikut :

Jumlah kelompok kesenian tahun sekarang dikurangi desa

budaya tahun lalu dibanding jumlah kelompok kesenian tahun

lalu

35. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata




LAKIP |


79

a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara


berikut :

Jumlah kunjungan wisata nusantara tahun sekarang dikurangi

jumlah kunjungan wisata nusantara tahun lalu dibanding jumlah

kunjungan wisata nusantara tahun lalu

b. Meningkatnya kunjungan wisata manca negara


berikut :

Jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun sekarang

dikurangi jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun lalu

dibanding jumlah kunjungan wisata nusantara tahun lalu



a. Naiknya PAD pariwisata


berikut :

Jumlah PAD pariwisata tahun sekarang dikurangi jumlah PAD

pariwisata tahun lalu dibanding jumlah PAD pariwisata tahun

lalu

b. Jumlah usaha pariwisata


berikut :

Usaha pariwisata baru dibanding usaha pariwisata yang ada

37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan.


a. Pengembangan kawasan KPY


berikut :



LAKIP |


80

Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kawasan

KPY pada tahun t

b. Pengembangan kawasan pantai selatan


berikut :

Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung

pengembangan kawasan pantai selatan pada tahun t

38. Meningkatnya ketrampilanpencari kerja.


Pelatihan bagi pencari kerja


berikut :

Jumlah yang dilatih dibanding pendaftaran pelatihan

39. Meningkatnya lapangan pekerjaaan.


a. Jumlah angkatan kerja


berikut :

Angkatan kerja dibanding penduduk usia kerja

b. Penempatan tenaga kerja


berikut :

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pencari

kerja

c. Perluasan kerja


berikut :

Jumlah peserta program dibanding jumlah pencari kerja



LAKIP |


81

d. Tingkat pengangguran


berikut :

Jumlah pengangguran dibanding jumlah angkatan kerja

e. Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja


berikut :

Jumlah penduduk yang bekerja dibanding jumlah penduduk

angkatan kerja



a. Jumlah serikat pekerja


berikut :

Jumlah serikat pekerja dibanding jumlah perusahaan

b. Jumlah peraturan perusahaan

Untuk menghitung indikatorini menggunakan rumus sebagai

berikut :

Jumlah peraturan perusahaan dibanding jumlah perusahaan

c. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB)


berikut :

Jumlah perjanjian kerja bersama dibanding Jumlah perusahaan

d. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit


berikut :

Jumlah lembaga kerjasamaBipartit dibanding jumlah

perusahaan



LAKIP |


82

e. Angka sengketa kerja per tahun


berikut :

Jumlah kasus yang tertangani dibanding jumlah kasus

41. Terjaminnya hak-hak pekerja.


Kepesertaan Jamsostek


berikut :

Jumlah tenaga kerja yang terdaftar kepersertaan Jamsostek

dibanding jumlah pekerja

42. Terciptanya penempatan transmigran


Jumlah transmigran yang ditempatkan.


berikut :

Jumlah transmigran yang ditempatkan dibanding jumlah

pendaftar

43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak

disemua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan

lembaga kemasyarakatan.


a. Indeks Pembangunan Gender


berikut :

IPJ = 1/3 (( Xede (1) = Xede (2) + I inc – dis)

b. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan


berikut :



LAKIP |


83

Jumlah kasusKDRT tahun ini dikurangi jumlah kasus KDRT

tahun lalu dibanding jumah KDRT tahun lalu

c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang.


berikut :

Prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan

sosial ditambah rasio KDRT dibanding jumlah penduduk

44. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi

pemerintah masyarakat dan individu.


a. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan


berikut :

Jumlah desa yang diberikan pelatihan UED dibanding jumlah

desa

b. Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan

desa.


berikut :

Jumlah pelaksanaan musyawarah dibanding jumlah desa dan

kecamatan.

c. Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas

LKD.


berikut :

Jumlah desa yang diberi sosialisasi dalam rangka peningkatan

kualitas LKD dibanding jumlah keseluruhan desa

45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya

korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.




LAKIP |


84

a. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia )


berikut :

Jumlah Lansia yang ditangani dibanding jumlah Lansia

seluruhnya

b. Cakupan penanganan para penyandang cacat.


berikut :

Jumlah penyandangcacat yang ditangani dibanding jumlah

penyandang cacat seluruhnya

c. Peningkatan penyuluhan P4GN


berikut :

Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang ditangani dibanding

jumlah penyalahgunaan NAPZA seluruhnya

d. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat


berikut :

Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dibanding

jumlah anggota masyarakat yang seharusnnya mendapatkan

bantuan

e. Bimbingan mental sosial bagi PMKS


berikut :

Jumlah PMKS yang ditangani tahun ini dibanding jumlah

keseluruhan PMKSdikurangi jumlah PMKS yang ditangani tahun

lalu

f. Fasilitasi pembinaan anak yatim.


berikut :



LAKIP |


85

Jumlah anak yang diberi santunan dibanding jumlah

keseluruhan anak yatim

46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

miskin


a. Tingkat kemiskinan turun


berikut :

Jumlah KK miskin tahun yang dievaluasi dikurangijumlah KK

tahun lalu dibanding jumlah KK miskin tahun lalu

b. Membaiknya indek gini


berikut :

Indek gini tahun ini dikurangi tahun lalu dibanding indek gini

tahun lalu

c. Data base keluarga dan keluarga miskin


berikut :

Skor hasil pendataan lebih kecil dari 51 adalah kekeluargaan

miskin

47. Meningkatnya kualitas keluarga


a. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari tiga


berikut :

Jumlah jiwa dibanding jumlahkeluarga

b. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah

total keluarga


berikut :



LAKIP |


86

Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dibanding jumlah

keluarga



a. Peningkatan relokasi lokasi tanah longsor


berikut :

Jumlah unit rumah yang direlokasi pada tahun t

b. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan

peralatan evakuasi, rambu evakuasi.


berikut :

Jumlah sarana prasarana, peralatan evakuasi, rambu evakuasi

dibanding jumlah target pebambahan sarana prasarana,

peralatan evakuasi

c. Penambahan rambu rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan togor EWS.


berikut :

Jumlah rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan

togor EWS dibanding jumlah target rambu bahaya,

pengerassuara di sepanjang pantai dan togor EWS

d. Peningkatan kualitas SDM


berikut :

Jumlah yang dilatih dibanding jumlah target yang dilatih



a. Peningkatan jalur evakuasi



LAKIP |


87


berikut :

Jumlah jalur evakuasi yang terbangun di KabupatenBantul

b. Jumlah sarana evakusai


berikut :

Jumlah sarana evakuasi terbangun di Kabupaten Bantul

50. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi

lingkungan dan keaneka ragaman hayati.


a. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun


berikut :

Luas kerusakan akibat penambangan yang tereklamasi

dibanding luas kerusakan akibat pengggalian (penambangan)

b. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindak lanjuti.


berikut :

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindak lanjuti dibanding jumlah pengaduan yang diterima

instansi lingkungan hidup dalam 1 tahun.

c. Informasi status kerusakan lahan


berikut :

Luas lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa pada



LAKIP |


88

tahun berjalan dibanding luas lahan yang diperuntukan sebagai

lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa

d. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.


berikut :

Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah

memenuhipersyaratan administrasi dan teknis pengendalian

pencemaran udara dibanding jumlah usaha dan atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang

telah di investasi.

e. Pencegahan pencemaran air


berikut :

Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran

air dibanding jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi

f. Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah.


berikut :

Luas lahan bervegetasi dibanding luas wilayah

51. Terkelolanya sumberdaya hutan.


Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan


berikut :

Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

(kecamatan) dibanding target daerah (kecamatan)



LAKIP |


89

C. Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Kabupten Bantul Tahun 2012 merupakan

suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Dokumen ini

merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari

perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan

rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015 yang berjangka waktu 5 tahunan.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012

disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Target Indikator Kinerja akan menjadi

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah

dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya.

Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012 disajikan

dalam Tabel II.1 sebagai berikut :



LAKIP |


90

Tabel II.1 Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah.

1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3

58 %

2. Jumlah SKPD yang telah di ketahui beban kerja dan formasi jabatan.

50 %

3. Peningkatan displin kerja aparatur pemerintahan desa.

100%

4. Peningkatan displin kerja PNS 100%

5. Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah

100%

6. Penanganan pelanggaran disipin kepegawaian.

100%

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan

100%

8. Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

30 kali

9. Meningkatnya tertib administrasi kecamatan.

85%

10. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa

75 Desa

11. Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden. Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen, lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya

232 kali

2. Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

1 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran

228 LHP

2 Penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD jumlah SKPD yang menerapkan

15 SKPD

3 Temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

4 Temuan pemeriksaan internal yg selesai di tindaklanjuti

100%

5 SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan

56 SKPD

6 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD

70 orang

7 Siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja

100%

8 Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta.

100%



LAKIP |


91


9 Frekuensi pelaksanaan PublicHearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun

24 kali

10 Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo

1 kali

11 Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD

90 %

3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

1 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah.

5,41 %

2 Rasio PAD terhadap penerimaan APBD

11.13%

3 Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD

10.72%

4 Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

3 buku

5 Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.

6 buku

6 Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

6 buku

7 Rasio pertumbuhan belanja modal

1,32%

4. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik.

1 Terwujudnya tertib administrasi ke tatausahaan, persuratan dan kearsipan

100%

2 Penyusun indek kepuasan masyarakat

40%

3 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat.

14%

4 SKPD yang menerapkan SPM 100%

5 Cakupan penerbitan KTP ber NIK

100%

6 Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 1 tahun

100%

5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin

1 Penyelesaian ijin rata-rata pertahun

9.790 ijin


1 Penyelesaian pengaduan 20 pengadu

7. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 Keberhasilan pelayanan 75.6 nilai angka

8. Terciptanya kepastian hukum

1 Jumlah produk hukum daerah yang telah disusun berupa

25 buah



LAKIP |


92


dan ketertiban masyarakat.

Raperda menjadi Perda

2 Menurunnya penyakit masyarakat

15%

3 Menurunnya pelanggaran Perda 10%

4 Capaian penyelesaian Hukum 100%

9. Meningkatnya pemahaman Prinsip-prinsip dasar Hukum dan HAM

1

Peningkatan partisipasi pemilu legislatif

-

2 Peningkatan partisipasi pemilu presiden

-

3 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

90%

4 Pemantauan situasi dan kondisi ekpoleksosbudhankam

90%

5 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN

120 Orang

6 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham

200 orang

10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum

1 Luas tanah yang dibebaskan 24,547 m²

11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

1 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization. (UCI)

100%

2 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

100%

3 Penderita DBD yang ditangani 100%

4 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

5 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyedikan Epidiomologi < 24 jam.

100%

6 Bed Occupation Rate (BOR) 75–85%

7 Length Of Stay(LOS) 4-9 hari

8 Bed Turn Over(BTO) 40–50 hari

9 Turn Over Internal 1 - 4 hari


1 Angka Kematian Bayi (AKB) 9/1000 KH

2 Angka Kematian Ibu (AKI) 90/ 100.000 KH

3 Gizi buruk 0,31%

4 Total KEP Balita 9%

5 Angka kesakitan DBD 53/100.000 penduduk

6 Penemuan Kasus TB 60%

7 Penyembuhan Kasus TB 87%

13. Meningkatnya desa siaga kategori baik

1 Cakupan desa siaga aktif 100%

2 Desa siaga kategori baik 10%



LAKIP |


93


(Purnama dan mandiri)

(purnama dan mandiri)

14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.

1 Jamban sehat 70%

2 Meningkatnya cakupan air bersih.

75%

3 Meningkatnya cakupan rumah sehat

70%

4 Pengembangan IPAL komunal 2 unit

5 Penanganan sampah 16 kecamatan


1 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

55 %

16. Meningkatnya kualitas pendidikan

1 Angka melek huruf 90,34%

2 APK TK/PAUD 56,5%

3 APK SD/MI 105,05%

4 APK SMP/MTS 98,85%

5 APK SMA/SMK 83,5%

6 APM SD/MI 94,75%

7 APM SMP/MTS 81.5%

8 APM SMA/SMK 65%

9 Tingkat kelulusan SD/MI 99.99%

10 Tingkat kelulusan SMP/MTS 96.50%

11 Tingkat kelulusan SMA/SMK 98%

12 Nilai NEM rata-rata SD/MI 7.25(nilai)

13 Nilai NEM rata-rata SMP/MTS 7.15(nilai)

14 Nilai NEM rata-rata SMA/SMK 7,31(nilai)

15 Angka putus sekolah SD/MI 0.02%

16 Angka putus sekolah SMP/MTS 0.08%

17 Angka putus sekolah SMA/SMK

0,85%

18 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI

6.24 tahun

19 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTS

3.01tahun

20 Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK

3.01tahun

17. Meningkatnya kualitas perpustakaan.

1 Jumlah koleksi buku 47.000buku

2 Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling)

48.000orang


1 Rasio ruang kelas–siswa. SD/MI 30 siswa

2 Rasio ruang kelas–siswa SMP/MTS

30 siswa

3 Rasio ruang kelas–siswa SMA/SMK

32 siswa

4 Rasio guru-siswa SD/MI 13,6angka

5 Rasio guru-siswa SMP/MTS 19,2angka

6 Rasio guru-siswa SMA/SMK 9 angka



LAKIP |


94



1 Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

35 buah

2 Jumlah lembaga pendidikan in formal yang aktif melaksanakan kegiatan

1 buah

20. Meningkatnya Prestasi pemuda Kab. Bantul dibidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif

1 Jumlah perolehan emas melalui kompetisi POR Prov.

-

2 Kompetisi olahraga tingkat propinsi 2 tahun sekali (POP)

49medali emas

3 Paskibraka 8 orang

4 Pemuda pelopor 2 orang

5 MTQ tingkat pelajar umum 16medali emas

21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan Profesional

1 Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur

10 cabor

22. Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua sektor

1 Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor

25 %

23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)

1 Prosentase penyusunan SOP pengembangan sistem informasi.

100%

2 Prosentase pengembangan pusat data

50%

24. Tersedianya Informasi melalui med ia massa tepat guna

1 Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

40%


2 Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)

48 desa.

26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.

1 Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama

6.050 orang

2 Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaaan

35 lembaga

3 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama

90%

27. Meningkatnya pertumbuan ekonomi daerah.

1 Pertumbuhan ekonomi PDRB (Pertumbuhan Domestik Regional Bruto)

5,42%

2 PBRD atas dasar harga konstan 4,25 trilyun

3 PBRD atas dasar harga berlaku 11,22 trilyun

4 Penerimaan daerah Rp.943.096.041.000.

5 Pertumbuhan investasiPMA Rp.555.205.911.284

6 Pertumbuhan investasiPMDN Rp.180.445.600.020



LAKIP |


95


7 Pertumbuhan investasimasyarakat

Rp.39,027,866,936

8 Inflasi 4,85%

9 Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi

20 orang

10 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi

10 badan hukum

28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan.

1 Ketersediaan pangan 3,650 gr/kap/hr

2 Desa mandiri pangan 10%

3 Akses pangan 6%

4 PPH (Pola Pangan Harapan) 89.5%

5 Konsumsi ikan perkapita 22.43 Kg/Kapita/ Tahun

6 Saluran irigasi dalam kondisi baik

82.5%

7 Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi

80%

8 Pembangunan Bantul sead centre

4 komoditas

9 Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program paska panen) all: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah

6 komoditas

29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan

1 Jumlah produksi perikanan budi daya

43.491ton

2 Jumlah produksi perikanan tangkap

1.614 ton

3 Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya)

390 pokdakan

4 Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)

76 kw/ha

5 Produktifitas jagung (pipil kering)

53,25 kw/ha

6 Produktifitas kedelai (wose) 15,2 kw/ha

7 Produktifitas kacang tanah (wose)

10,24 kw/ha

8 Produktifitas bawang merah 10,19 ton/ha

9 Produktifitas cabe merah 8,1 ton/ha

10 Produktifitas pisang 25,2 kg/pohon

11 Produktifitas jamur 12,1 kg/m²

12 Produktifitas tebu (hablor gula) 50,26 kw/ha

13 Produktifitas kelapa (kopra) 20 kw/ha

14 Produktifitas tembakau (rajang kering)

6,43 kw/ha

15 Produktifitas jambu mete 3,57 kw/ha



LAKIP |


96


(glondong mete)

16 Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan ungggas)

11.002.497kg

17 Produksi telur (ayam dan itik) 6.275.047kg

18 Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)

270.000liter

19 Populasi sapi potong 56.258ekor

20 Populasi sapi perah 190ekor

21 Populasi kambing 61.849ekor

22 Populasi domba 33.076ekor

23 Populasi ayam buras 561.939ekor

24 Populasi ayam ras petelur 704.806ekor

25 Populasi ayam ras pedaging 740.905ekor

26 Populasi itik 208.990ekor


1 Konversi lahan 0.3%

31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.

1 Peningkatan aktifitas kelembagaan petani

21 kelompok

2 Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang

3 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi

292 kelompok

32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain.

1 Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik.

91%

2 Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi

50%

3 Prosentase keselamatan lalulintas (rambu )

20%

4 Prosentase keselamatan lalulintas (marka )

20%

5 Prosentase keselamatan lalulintas ( APILL )

20%

6 Daya angkut angkutan umum. 1.763.022orang/pertahun

7 Load Factorpenumpang angkutan umum

0,7%

8 Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill

1unit

9 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik.

50%

33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi

1 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber - TDI

45 unit usaha

2 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -IUI

15 unit usaha

3 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -SIUP

15 unit usaha



LAKIP |


97


produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

4 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -TDP

15 unit usaha

5 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -TDG

15 unit usaha

6 Peningkatan kapasitas SDM UKM

250 orang

7 Fasiltasi peningkatan IRT 70 unit usaha

8 Fasiltasi peningkatan koperasi ber-BH

10 unit

9 Meningkatnya penyerapan modal UKM

90 unit

10 Peningkatan promosi melalui pameran

8 kali

11 Peningkatan kualitas pasar tradisional

2 unit

12 Peningkatan ketrampilan pelaku usaha Eksport/pemasokan produk Eksport

40 unit usaha

13 Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.

3 kegiatan

34. Meningkatnya Jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian.

1 Jumlah desa wisata 20 desa

2 Jumlah peristiwa budaya 130 event budaya

3 Jumlah kelompok kesenian 708 kelompok

35. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata

1 Meningkatnya kunjungan wisata nusantara

1.496.111 orang

2 Meningkatnya kunjungan wisata manca negara

15.112 orang


1 Naiknya PAD pariwisata Rp.4.432.530.165,00

2 Jumlah usaha pariwisata 10 Unit

37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan.

1 Pengembangan kawasan KPY 4 paket

2 Pengembangan kawasan pantai selatan

4 paket

38. Meningkatnya ketrampilan pencari kerja.

1 Pelatihan bagi pencari kerja 800 orang

39. Meningkatnya lapangan pekerjaaan.

1 Jumlah angkatan kerja 485.000orang

2 Penempatan tenaga kerja 2.200 orang

3 Perluasan kerja 300 orang

4 Tingkat pengangguran 6,5%

5 Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja

93,5%



LAKIP |


98



1 Jumlah serikat pekerja 52 perusahaan

2 Jumlah peraturan perusahaan 168 perusahaan

3 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB)

50 perusahaan

4 Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit

65 perusahaan

5 Angka sengketa kerja per tahun 75 kasus

41. Terjaminnya hak-hak pekerja.

1 Kepesertaan Jamsostek 19.700 orang

42. Terciptanya penempatan Transmigran

1 Jumlah transmigran yang ditempatkan.

100 KK

43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

1 Indeks Pembangunan Gender 71%

2 Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

6%

3 Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang.

10,2%

44. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintah masyarakat dan individu.

1 Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan

75 desa

2 Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

90 kali

3 Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD.

75 desa

45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.

1 Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia )

190 orang

2 Cakupan penanganan para penyandang cacat.

428 orang

3 Peningkatan penyuluhan P4GN 250 orang

4 Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat

3.000 orang/kelompok

5 Bimbingan mental sosial bagi PMKS

25 orang

6 Fasilitasi pembinaan anak yatim.

1.500 orang

46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin

1 Tingkat kemiskinan turun 12%

2 Menbaiknya indek gini 0,2505%

3 Data base keluarga dan keluarga miskin

51 buku

47. Meningkatnya kualitas keluarga

1 Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3

3,2%



LAKIP |


99


2 Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga

30,44%


1 Peningkatan relokasi lokasi tanah lonsor

5 rumah

2 Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi.

20%

3 Penambahan rambu rambu bahaya, pengeras suara di sepenjang pantai dan togor EWS.

7 unit

4 Peningkatan kualitas SDM 100 orang


1 Peningkatan jalur evakuasi 2 km

2 Jumlah sarana Evakuasi 1 unit

50. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keaneka ragaman hayati.

1 Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun

6 Ha

2 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

70%

3 Informasi status kerusakan lahan

35%

4 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.

65%

5 Pencegahan pencemaran air 60%

6 Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah.

30%

51. Terkelolanya Sumberdaya hutan.

1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

17 kecamatan

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Misi Tupoksi Rp. 162.538.210.450,00



LAKIP |

AKUNTABILITAS KINERJA

100

BAB III.


Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan

terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan

pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu

masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya

guna dan berhasil guna.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012 disusun sesuai dengan

ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 15 Juni 1999,

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Bantul tahun 2012 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 dan Sasaran-Sasaran

startegis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012



LAKIP |


101

yang sesuai dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang diukur melalui formulir

Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010.

A. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana

atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran srategisyang

dtietapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi

pemerintahsebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-

2015.

Pengukuran kinerja pada tahun 2012 dilaksanakan dengan

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator

kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan

tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun

yang direncanakan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten

Bantul dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :



LAKIP |


102

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana ) – Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja

sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran

dengan skala ordinal yaitu :

Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

>85 Sangat Berhasil

70<X ≤ 85 Berhasil

55< X ≤ 70 Cukup Berhasil

< 55 Tidak Berhasil

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran

disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :



LAKIP |


103

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan

mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,

berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari

setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di

kelompok sasaran tersebut.

Jumlah Indikator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah Indikator kinrja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil :77,5

Cukup Berhasil :62,5

Tidak Berhasil :27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala

pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,

cukup berhasil, dan tidak berhasil.

B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama,

Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana

juga telah ditetapkandalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun

2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.



LAKIP |


104

Perlu diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Bantul dan Penetapan Kinerja (PK)

memiliki target kinerja yang sama sehingga dalam pengukuran

juga sama.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun 2012 yang membandingkan antara target dan

realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per

Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1

Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur

Pemerintah dan Desa serta Lembaga Pemerintah.

Tabel III.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja Realisasi

2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1 Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3.

59%

58 % 62% 107 Sangat Berhasil

2 Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatan .

36% 48% 100% 208 Sangat Berhasil

3 Peningkatan Disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa.

93 % 100% 92% 92 Sangat Berhasil

4 Peningkatan Disiplin kerja PNS.

96%

100% 98% 98 Sangat Berhasil

5 Pelaksanaan tata laksana perangkat daerah .

58%

100% 75% 75 Berhasil

6 Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai.

100% 100% 100%

100 Sangat Berhasil

7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

143 % 100% 90,91%, 109,09 Sangat Berhasil

8 Jumlah Fasilitasi Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan.

65 kali 30 Kali 63Kali 210 Sangat Berhasil

9 Meningkatnya tertib administrasi Kecamatan

100% 85% 100% 117.64 Sangat Berhasil

10 Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa.

75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat Berhasil



LAKIP |


105


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

11 Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR – RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya

203 Kali 212 Kali 235 Kali 110,84 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (10x 92,5) / 11 = 84,09 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1 x 77,5 ) / 11 = 7,0 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 1 (satu) sebesar = 91,09

Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 11 (sebelas) indikator

sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-

rata capaian sasaran sebesar 91,09 dengan kategori Sangat

Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1

(satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 58% terealisir 62%,

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 107% dengan


Realisasi sebesar 62% di atas diperoleh dari data jumlah

pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 sebanyak

7.299 orang dibanding dengan jumlah keseluruhan pegawai di

Kabupaten Bantul sebanyak 11.807 orang, sehingga terealisir

62%. Jumlah pegawai berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3

sebanyak 7.299 orang tersebut terdiri dari yang berpendidikan

D.III sebanyak 1.118 orang, D.IV sebanyak 91 orang, S1

sebanyak 5.612 orang, S2 sebanyak 477 orang dan S3

sebanyak 1 orang. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah

pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 mencapai

sebanyak 7.297 orang, berarti terjadi peningkatan sebanyak 2

orang pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya kebijakan



LAKIP |


106

pemberian kesempatan melanjutkan studi bagi PNS di

Kabupaten Bantul

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program

dengan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan antara lain:

a. Pembangunan Pengembangan Sistim Informasi

Kepegawaian (SIMPEG).

Kegiatan ini berupa pengelolaan dan peremajaan data

dilaksanakan antara lain mutasi pegawai, kenaikan pangkat,

kenaikan gajiberkala, penambahan/pengurangan jumlah

keluarga, pendidikan , kursus, kursus dan lain sebagainya.

Salah satunya untuk mengetahui tingkat pendidikan

pegawai.

b. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar D-4, S1,

S2, S3/Spesialis).

Disamping memberikan kesempatan PNS untuk tugas

belajar juga memberikan kesempatan kepada PNS untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan

diberikan Ijin Belajar. Pada tahun 2012 PNS yang Tugas

Belajar sebanyak 22 orang dan yang mendapat surat ijin

belajar sebanyak 345 orang.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini

adalah mengukur pegawai sesuai dengan tingkat

pendidikan.

2. Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi

jabatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 48% teralisir sebesar

100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 208%

dengan kategori sangat berhasil.



LAKIP |


107

Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari data jumlah

SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatannya

sebanyak 50 SKPD di banding dengan jumlah seluruh SKPD

sebanyak 50 SKPD sehingga terealisir sebesar 100%. Jika

dbanding dengan tahun 2011 realisasi Jumlah SKPD yang telah

diketahui beban kerja dan formasi jabatan mencapai sebesar

36% berarti terjadi peningkatan 64% pada tahun 2012.

Hal ini disebabkan adanya kerjasama dan peran serta obyek

analisis/SKPD yang dianalisis beban kerja dan formasi

jabatannya. Namun demikian kedepan tetap akan dilaksanakan

bimbingan tehnis analisis beban kerja bagi seluruh SKPD

sehingga analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat lebih

dipahami oleh semua SKPD di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan

formasi jabatan diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015

diharapkan dapat tercapai sebesar 100% yaitu sebanyak 56

SKPD.

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 Program dan

3 Kegiatan, antara lain :

a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Pelaksanaan Analisis Beban

Kerja.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner

dan studi pustaka untuk melakukan analisis beban kerja,

untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan, tingkat

efektifitas dan efisiensi jabatan dan prestasi kerja organisasi

pemerintah. Adapun SKPD yang analisis tersebut yaitu 86

Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan, 15 Dinas, 13

LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27 Puskesmas.



LAKIP |


108

b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan

kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan-Perundang-

Undangan (ABK).

Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan sosialisasi dan

bimbingan teknis penyusunan ABK kepada seluruh SKPD se

Kabupaten Bantul. Sosialisasi dilaksanakan kepada

koordinator di 86 Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan,

15 Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27

Puskesmas. 86 Instansi yang terdiri dari 9 Bagian, Setwan,

15 Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27

Puskesmas

c. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pengisian form

secara online oleh SKPD untuk mengetahui formasi jabatan

dan informasi jabatan pada setiap jabatan yang ada di

masing-masing SKPD. Adapun SKPD yang analisis tersebut

yaitu 86 Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan, 15

Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27

Puskesmas.


adalah untuk mengukur penataan di bidang formasi jabatan

dan aparatur.

3. Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100%, teralisir 92%

sebesar maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 92%


Realisasi sebesar 92% tersebut diperoleh dari data Jumlah

Aparatur Pemerintah Desa yang disiplin sebanyak 2.193 orang,

sedang yang melanggar sebanyak 203 orang atau 8% dari



LAKIP |


109

jumlah keseluruhan Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 2.396

orang. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah Aparatur

Pemerintah Desa desa yang disiplinterealisir sebanyak 1.395

orang atau sebesar 93% dari jumlah keseluruhan Aparatur

Pemerintah Desa sebanyak 1.500 orang, sehingga terjadi

peningkatan sebanyak 798 orang .

Hal ini disebabkan adanya kesadaran akan disiplin jam kerja

meningkat disamping seiring dengan tambahnya populasi

jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat sebanyak

896 orang. Selanjutnya pada akhir RPJMD di tahun 2015

diharapkan disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa dapat

tercapai sebesar 100%.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengukur tingkat kepatuhan aparatur Pemerintahan Desa

dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Peningkatan Disiplin Kerja PNS.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar



Realisasi sebesar 98% ini diperoleh dari data seluruh PNS se

Kabupaten Bantul yang disiplin sebanyak sebanyak 11.726

orang, sehingga yang melanggar sisanya sebanyak 227 orang

atau sebesar 2% dari jumlah keseluruhan pegawai PNS

sebanyak 11.953 orang.Sedangkan jika dibanding dengan tahun

2011 realisasi aparat PNS yang disiplin sebanyak 11.875 atau

sebesar 96% dari jumlah keseluruhan aparat PNS di Kabupaten

Bantul yang mencapai sebanyak 12.350 orang.

Sedang sisanya sebanyak 475 orang atau 4% jumlah aparat

PNS yang melanggar. Dengan demikian pada tahun 2012

terdapat peningkatan jumlah aparat PNS yang disiplin sebanyak



LAKIP |


110

624 orang. Hal ini disebabkan kesadaran akan disiplin jam kerja

meningkat

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kedisiplinan aparatur

desa maupun PNS ke depan adalah dengan mengoptimalkan

dan atau menambah personil aparat pengawasan sehingga

dapat menjangkau ke seluruh wilayah.Selanjutnya pada akhir

RPJMD di tahun 2015 diharapkan disiplin kerja Aparatur

Pemerintah Desa dapat tercapai sebesar 100%.

Indikator sasaran pada point 3 dan 4 di atas dilaksanakan

melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pembinaan Disiplin Aparatur. Kegiatan ini dalam bentuk

melaksanakan sidak/ceking jam kerja.


adalahuntuk mengukur tingkat kepatuhan PNS dalam

menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Pelaksanaan Tata Laksana Perangkat Daerah.



dengan kategori berhasil.

Realisasi sebesar 75% diperoleh dari data jumlah kegiatan di

lingkup tatalaksana Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan

di Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 9 kegiatan dibanding

dengan jumlah seluruh kegiatan dilingkup tata laksana

Perangkat Daerah sejumlah 12 kegiatan sehingga terealisir

sebesar 75%. Adapun sejumlah 9 kegiatan yang telah

terlaksana tersebut yaitu :

Peningkatan kinerja pelayanan publik,

Pelaksanaan forkompanda,

Pengadaan id card,



LAKIP |


111

Sosialisasi tata naskah Dinas,

Pengaturan hari libur,

Pengaturan hari kerja (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Lima Hari Kerja)

Pengaturan pakaian kerja,

Penyusunan SOP.

Reformasi birokrasi.

Sedangkan yang belum terlaksana ada 3 kegiatan antara lain:

Penyusunan SPP,

Pembuatan pola koordinasi,

Budaya kerja

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi pelaksanaan tata

laksana Perangkat Daerah mencapai sebesar 58 % berarti

terjadi kenaikan sebesar 17%. Hal ini disebabkan SDM,

komitmen daerah dan dukungan penganggaran yang optimal

guna terwujudnya tata laksana Perangkat Daerah sesuai aturan

yang berlaku. Selanjutnya pada akhir RPJMD di tahun 2015

diharapkan Pelaksanaan tata laksana Perangkat Daerah


Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui10 Program dan 10

Kegiatan antara lain :


Pemerintahan dengan kegiatan Pelaksanaan Forkumpanda

bentuk kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan

pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan di

bidang aparatur pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan

secara bergiliran baik oleh propinsi maupun 5

kabupaten/kota se Yogyakarta.

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan

Pengadaan swakelola kartu ID Card PNS. Bentuk kegiatan



LAKIP |


112

ini adalah dengan membuat kartu identitas pegawai di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan

kegiatan Penyusunan Pedoman SOP. Bentuk dari kegiatan

ini adalah dengan menyusun pedoman SOP.

d. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP.

Bentuk dari kegiatan ini adalah melaksanakan

pendampingan penyusunan SOP kepada seluruh SKPD se

Kabupaten Bantul.

e. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Fasilitasi Pendampingan

Standar Manajemen Mutu (SMM). Bentuk dari kegiatan ini

adalah melaksanakan fasilitasi pendampingan Standar

Manajemen Mutu (SMM) dari Kementrian PAN kepada

beberapa SKPD.

f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan

kegiatan Pengaturan Tata Naskah Dinas. Bentuk dari

kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi tentang

pedoman tata naskah dinas di Kabupaten Bantul dalam

berbagai kegiatan.

g. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Pengaturan Hari Libur. Bentuk

dari kegiatan ini adalah menyusun edaran tentang hari libur.

h. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Pengaturan Hari Kerja. Bentuk

dari kegiatan ini adalah menyusun edaran tentang

pengaturan hari kerja.

i. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah. Bentuk dari kegiatan ini adalah Pengaturan



LAKIP |


113

Pakaian Kerja. Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun

peraturan pengaturan pakaian kerja.

j. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah

melakukan pembahasan dan penyusunan dokumen Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kabupaten

Bantul.


adalah untuk mengukur pelaksanaan ketatalaksanaan

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

6. Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai.




Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 32 kasus,

tertangani sebanyak 32 kasus sehingga tercapai 100%. Bentuk

pelanggaran disiplin pegawai terrsebut terdiri dari kasus

pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 12 kasus dan 20 kasus

perceraian. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini

adalah adanya konseling dari Tim Assesment.

Jika dibanding dengan tahun 2011, jumlah kasus pada tahun

2012 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak

13 kasus atau sebesar 68,42% karena pada tahun 2011 jumlah

kasus hanya sebanyak 19 kasus dan terselesaikan 100% dari

kasus yang ada tersebut. Selanjutnya pada akhir RPJMD di

tahun 2015 diharapkan Penanganan Pelanggaran Disiplin

Pegawai juga tercapai sebesar 100%.



LAKIP |


114

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Proses Penanganan

Kasus-Kasus pelanggaran disiplin PNS. Kegiatan ini dalam

bentuk melakukan pembinaan disiplin PNS yang diatur melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin

PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

pemberhentian PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Kegiatan ini

dilaksanakan sebagai upaya untuk menertibkan PNS dan

memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.


adalahmengukur efektifitas kebijakan dalam peningkatan disiplin

PNS

7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir

90,91%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


Realisasi ini tidak tercapai 100% dalam artian tidak berhasil

namun sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

pembentukan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul melakukan efisiensi (miskin struktur kaya

fungsi) karena seharusnya dibentuk kelembagaan sebanyak 55

SKPD namun hanya dibentuk sebanyak 50 SKPD sehingga

urusan yang ada bisa diampu oleh SKPD yang terbentuk

tersebut.

Sedangkan realisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pada

tahun 2012 mencapai sebesar 90,91% tersebut diperoleh dari

data SKPD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul



LAKIP |


115

sebanyak 50 SKPD dibanding dengan jumlah SKPD yang

ditetapkan sesuai dengan dengan peraturan pemerintah

Pusat/PP 45 Tahun 2007 sebanyak 55 SKPD sehingga terealisir

sebesar 90,91%.

Jumlah SKPD sebanyak 55 tersebut antara lain:

Setda 1 SKPD.

Setwan 1 SKPD

Dinas 18 SKPD

LTD sebanyak 15 SKPD.

Lembaga lain sebanyak 3 SKPD

Kecamatan sebanyak 17 SKPD

Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan

Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan.

Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan evaluasi

kelembagaan yaitu dengan studi pustaka, penyesuaian

kebijakan pemerintah Pusat, Analisis Hasil Analisis Beban Kerja

(ABK), perumusan hasil, penyusunan peraturan daerah tentang

kelembagaan suatu organisasi pemerintah dan penyusunan

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok Dan Fungsi.


adalahuntuk mengukur jumlah SKPD yang telah diatur struktural

kelembagaan dan tugas pokok fungsinya.

8. Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 30 kali terealisir

sebanyak 63 kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 210% dengan kategori sangat berhasil.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah fasilitasi

koordinasi terealisir sebanyak 65 kali, sehingga terjadi



LAKIP |


116

penurunan sebanyak 2 kali, oleh karena pada tahun 2011

pelaksanaan Rapat Muspida Kabupaten Bantul terlaksana

sebanyak 13 kali dan rapat komprehensif terlaksana sebanyak 2

kali sehingga terjadi penurunan sebanyak 2 kali atau sebesar

3,07%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini

adalah karena adanya pemahaman dari dinas otonom maupun

vertikal akan arti pentingnya koordinasi untuk pemecahan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan.


Kegiatan antara lain:

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut :

1) Rapat Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah

(MUSPIDA) dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam

setahun. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan rapat

koordinasi antar anggota Muspida di Kabupaten Bantul

yaitu Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Kejaksanaan Negeri

Bantul, Komandan Kodim 0729 Bantul, Ketua Pengadilan

Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Wakil Bupati

Bantul dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dalam

rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2) Rakor Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Kegiatan

ini dalam bentuk sebagai berikut :

Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem)

dilaksanakan sebanyak 1 kali setahun dengan peserta

dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.



LAKIP |


117

Rapat Koordinasi Rutin Sekretariat Daerah

dilaksanakan sebanyak 48 kali yang dilaksanakan

setiap hari Senin, sehingga sampai akhir tahun telah

terlaksana sebanyak 48 kali rapat dengan peserta dari

semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul.

Rapat Komprehensif yang dlaksanakan sebanyak 1

kali, dengan peserta dari Dinas, Badan, Kantor,

Kecamatan, Muspida, Muspika, Puskesmas, UPT

Pendidikan dan Lurah Se Kabupaten Bantul.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur

Pemerintah dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur

Muspika dilaksanakan 1 kali dalam setahun.

Rapat koordinasi ini dengan peserta dari Muspida, Muspika

se Kabupaten Bantul (Camat, Kapolsek, Danramil) dan dinas

terkait. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum/sarana

dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan dan

ketertiban di masyarakat sehingga tercipta stuasi yang

kondusif di Kabupaten Bantul.


adalah oleh karena dari Bagian Tata Pemerintahan

mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan

di bidang penyelenggaraan pemerintahan

9. Meningkatnya Tertib Administrasi Kecamatan .


maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 117,64%

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun

2011 realisasi tertib administrasi kecamatan sudah mencapai

100%.



LAKIP |


118

Faktor penentu keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena

adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap pengisian-

pengisian form-form register-register Kecamatan. Dari

keseluruhan 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dari

hasil evaluasi secara keseluruhan sudah tertib pengisiannya

sesuai aturan yang ada.

Indikator sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan1 Program

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbimgan

Tehnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan

pemberdayaan bagi aparat kecamatan dalam mengisi form-form

register di Kecamatan.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk

mengukur tingkat ketertiban administrasi kecamatan

10. Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan

Manajemen Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 desa terealisir



2011 realisasi Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti

pelatihan manajemen pemerintahan juga terealisir sebanyak 75

Desa. Selanjutnya sampai dengan akhir tahun RPJMD yaitu

tahun 2015 diharapkan realisasi pelatihan manajemen

pemerintah desa tercapai sebanyak 75 Desa.


adalah adanya komitmen dari Desa-Desa untuk meningkatkan

pemahaman mengenai manajemen pemerintahan Desa yang

diikuti sebanyak 200 orang pamong Desa dari 75 Desa di

Kabupaten Bantul.



LAKIP |


119



Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen

Pemerintah Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri

dari Lurah dan Pamong Desa khususnya pemahaman terhadap

perturan perundang-undangan yang mengalami perubahan

secara dinamis dan semakin kompleks, pelaksanan tugas pokok

dan fungsi Lurah dan Pamong Desa.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran untuk

peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat

pemerintah Desa

11. Frekwensi Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden,

Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR–RI, DPRD, Departemen,

Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 212 kali terealisir

sebanyak 235 kali, maka nilai capaian ini sebesar 110,840%


2011 frekuensi palayanan penerimaan kunjungan tamu di

Kabupaten Bantul sebanyak 203 kali, sehingga terjadi

peningkatan sebanyak 32 kali atau sebesar 15,76% pada tahun

2012.

Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun RPJMD Frekwensi

pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil

Presiden, Menteri Negara, DPR–RI, DPRD, Departemen,

Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya

target secara akumulasi diharapkan mencapai sebanyak 1.119

kali.



LAKIP |


120

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini oleh

karena adanyaKomitmen Pemda dalam penerimaan dan

pelayanan terhadap tamu .


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayan administrasi

Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan logistik kantor.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjalin

hubungan yang baik dengan tamu dari luar, maka diberikan

cinderamata oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah

untuk mengukur tingkat kunjungan tamu ke Pemerintah

Kabupaten Bantul

2. Sasaran 2

Meningkatnya Transparasi , Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran.

219 LHP 228 LHP 209 LHP 108,33 Sangat Berhasil

2 Penerapan Systim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang menerapkan

- 15 - - -

3 Temuan pemeriksaaan Eksternal yang selesai ditindaklanjuti.


4 Temuan pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti.

95% 100% 94,99% 94,99 Sangat Berhasil

5 SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan

56 SKPD 56 SKPD 56 SKPD 100% Sangat Berhasil

6 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD

70Orang 70 Orang 70 Orang 100 Sangat Berhasil

7 Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta.




LAKIP |


121


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

8 Dialog Interaktif di Radio baik Pemerintah maupun Swasta.


9 Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun.

24 kali 24% 28% 117 Sangat Berhasil

10 Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo.


11 Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD.

100% 90% 72,53% 80,58 Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (9 x 92,5) /10 = 83,25

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil ) = (1 x 77,5)/ 10 = 7,75

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar = 91

Pada sasaran 2 (dua) terdiri dari 11 (sebelas) indikator

sasaran, sebanyak 10 indikator sudah terealisir, namun ada 1

(satu) indikator sasaran indikator sasaran yaitu Penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang

menerapkan, baru akan dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga

pengukuran kinerja sasaran hanya sebanyak 10 indikator sasaran

dengan nilai capaian rata-rata sasaran sebesar 91 dengan kategori

sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Turunnya Indikasi Penyimpangan Anggaran.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 228 LHP terealisir 209

LHP, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108,33%


2011 realisasi LHP mencapai 219 LHP sehingga terjadi

penurunan sebanyak 10 LHP atau sebesar 4,56% sehingga

dengan turunnya jumlah LHP dapat diasumsikan/diindikasikan

terjadi penurunan penyimpangan anggaran. Hal ini disebabkan

adanya komitmendari pimpinan SKPD untuk meminimalisir

adanya penyimpangan anggaran.



LAKIP |


122


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH dengan kegiatan antara lain :

a. Program Pengawasan Internal secara berkala. Kegiatan ini

dalam bentuk pemeriksaan reguler

b. Program Pengawasan kasus pada wilayah pemerintah

dibawahnya. Kegiatan ini adalah dalam bentuk pemeriksaan

kasus.

c. Review laporan Keuangan dan Kinerja Pemda. Kegiatan ini

dalam bentuk Reviu LKPD

d. Evaluasi Kinerja Instansi. Bentuk dari kegiatan ini adalah

dalam bentuk Evaluasi LAKIP SKPD.


untuk mengukur tingkat indikasi penyimpangan anggaran.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

SKPD.

Pada tahun 2012 mentargetkan penerapan SPIP di 15 SKPD,

tetapi penerapan SPIP ini belum terealisir atau belum

disosialisasikan kepada SKPD dan baru akan dilaksanakan pada

tahun 2013.

3. Temuan Pemeriksaaan Eksternal yang Selesai Ditindaklanjuti.



dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 95%

diperoleh dari data jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang

telah ditindaklanjuti sebanyak 19 temuan dibanding dengan

jumlah seluruh temuan sebanyak 20 temuan sehingga terealisir

sebesar 95%.



LAKIP |


123

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi temuan pemeriksaan

eksternal yang yang ditindaklanjuti dapat terealisir juga sebesar

95%. Data ini diperoleh dari jumlah temuan pemeriksaan

eksternal yang telah ditindaklanjuti sebanyak 37 temuan

dibanding dengan jumlah seluruh temuan sebanyak 39 temuan

sehingga terealisir 95%. Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir

tahun RPJMD realisasi Temuan pemeriksaaan Eksternal yang

selesai ditindaklanjuti diharapkan mencapai sebesar 100%.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim


KDH dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.

4. Temuan Pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 94,99%,

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 94,99% dengan

kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 94,99% diperoleh

dari jumlah temuan pemeriksaan internal yang telah

ditindaklanjuti sebanyak 607 temuan dibanding dengan jumlah

seluruh temuan sebanyak 639 temuan sehingga terealisir

sebesar 94,99%.

Selanjutnya jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi temuan

pemeriksaan mencapai sebesar 95% berarti terjadi penurunan

sebesar 0,01%. Hal ini disebabkan karena kegiatan tindak lanjut

hasil pengawasan yang optimal dan adanya komitmen dari

pimpinan setiap SKPD untuk tertib administrasi dalam segala

bidang baik pengelolaan keuangan, kepegawaian maupun

pengelolaan barang dan sebagainya sesuai dengan aturan yang

berlaku. Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun RPJMD

realisasi temuan pemeriksaaan Internal yang selesai

ditindaklanjuti diharapakan tercapai sebesar 100%.



LAKIP |


124


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistem


KDH dengan kegiatan antara lain Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran pada point 3

dan 4 di atas adalah agar supaya hasil-hasil pemeriksaan oleh

aparat pemeriksa internal dan eksternal dapat ditindak lanjuti

secara tepat.

5. SKPD yang telah melaksanakan Tata Kearsipan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 56 SKPD terealisir 56

SKPD, maka nilai capaian inikator sasaran ini sebesar 100%

dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan indikator sasaran ini adalah dengan adanya

pembinaan dan diklat bagi petugas arsiparis di Kabupaten Bantul

untuk meningkatkan SDM sehingga dalam pengelolaan tata

kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi SKPD yang

melaksanakan tata kearsipan sudah terealisir sebanyak 56

SKPD. Jadi pada tahun 2012 belum ada peningkatan jumlah

SKPD yang menerapkan tata kearsipan yang sesuai dengan

aturan.Adapun 56 SKPD tersebut terdiri dari Dinas, Badan,

Kantor, Bagian, Kecamatan dan Pemerintah Desa Se Kabupaten

Bantul.

Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah dengan kegiatan Pendataan

dan Penataan dokumen/arsip daerah.Wujud dari kegiatan ini

melaksanakan Penataan dan pendataan Dokumen/Arsip Daerah

eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang kemudian



LAKIP |


125

dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

diharapkan secara fisik arsip dapat diselamatkan.


untuk mengukur kemampuan dalam tata kearsipan.

6. Jumlah Ketersediaan Petugas Arsip pada SKPD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 70 orang terealisir 70

orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%


2011 realisasi jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD

tidak ada peningkatan. Faktor yang mendukung keberhasilan

indikator ini oleh karena adanya peningkatan kesadaran dari

petugas arsiparis terhadap pentingnya dokumen di tingkat SKPD

di Kabupaten Bantul.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan kualitas

pelayanan informasi arsip daerah dengan antara lain :

a. Penyediaan sarana layanan informasi. Kegiatan berupa

Pameran Kearsipan melalui Bantul Ekspo. Kegiatan ini

merupakan upaya pemahaman kepada masyarakat tentang

pentingnya arsip sebagai sumber informasi

b. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah. Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi

kearsipan ke 10 SKPD dan 37 Puskesmas

c. Seleksi arsiparis berprestasi.Kegiatan berupa seleksi

arsiparisse-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu

arsiparis Kabupaten Bantul untuk tahun 2012 berupa

pemilihan/seleksi terhadap 23 arsiparis se Kabupaten Bantul

dan dipilih 3 orang terseleksi maju ke tingkat Propinsi



LAKIP |


126


untuk mengukur kemampuan SKPD dalam mengelola arsip.

7. Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta.



kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari

data Siaran Taman Gabusan di TVRI mentargetkan siaran

sebanyak 44 kali terealisir 100%. Jika dibanding dengan tahun

2011 realisasi siaran terealisir sebanyak 34 kali, berarti terjadi

peningkatan siaran sebanyak 10 kali. Hal ini disebabkan adanya

Komitmen dan koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan

TVRI Yogyakarta.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Kerjasama Informasi dan

Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah dengan

melaksanakan Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta yang

ditayangkan setiap hari Selasa malam mulai pukul 20.00-21.00

WIB, dengan tema-tema yg berbeda setiap kali tayang.


untuk menyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan

dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul.

8. Dialog Interaktif di Radio, baik Pemerintah maupun Swasta.



kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% tersebut

diperoleh dari data frekuensi pelaksanaan siaran di radio

pemerintah dan radio swasta target sebanyak 60 kali dalam

setahun terealisir 100%. Adapun realisasi sebanyak 60 kali

tersebut sebagai berikut:



LAKIP |


127

Radio Persatuan Bantul dengan tema "Silaturahmi Bupati."

Acara disiarkan setiap hari Sabtu jam 06.00 WIB terlaksana

sebanyak 12 kali.

RRI Stasiun Yogyakarta dengan tema "Bupati Menyapa."

Acara disiarkan setiap hari Selasa jam 07.00 WIB

terlaksana sebanyak 24 kali.

Bantul FM dengan tema "Gerbang Projo Tamansari”

terlaksana sebanyak 24 kali.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi ini sama, juga

terealisir 100%. Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir

RPJMD tahun 2015 juga tercapai sebesar 100%.


adalah koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan radio

yang terlibat serta materi dialog yang cukup bagus.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi

dan Media Massa dengan kegiatan Kerjasama informasi dan

media massa.


untuk menyebarluasan Informasi pemerintahan, pembangunan

dan kebijakan Pemda.

9. Frekuensi Pelaksanaan Public Hearing baik di Kecamatan, Desa

maupun Dusun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 24 kali terealisir 28

kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 117%


2011 realisasi publik hearing mencapai sebanyak 24 kali berarti

terjadi peningkatan sebanyak 4 kali atau sebesar 16,16%. Hal ini

disebabkan adanya komunikasi timbal balik yang efektif dan

kontinyu antara masyarakat dan wakilnya.



LAKIP |


128

Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dan 1

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kegiatan

Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan tokoh

masyarakat/agama.

Kegiatan Hearing DPRD Bantul ini direncanakan dan diharapkan

dapat menjaring permasalahan lebih banyak yang ada di

masyarakat, sekaligus mengupayakan solusi/pemecahan,

kegiatan ini tidak hanya bersifat pasif yakni menerima aduan dari

masyarakat tetapi juga melalui penyerapan dan koordinasi

dengan masyarakat mapun tokoh

masyarakat/agama.Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun

RPJMD realisasiFrekuensi pelaksanaan publik hearing secara

akumulasi tercapai sebanyak 120 kali.


dengan terlaksananya Public Hearing akan semakin banyak

masukan permasalahan yang ada di masyarakat dan

penanganannya/solusinya akan lebih efektif dan bermakna.

Realisasi publik hearing sebanyak 28 kali tersebut sebagai

berikut:

Tabel III.4 Realisasi Public Hearing Tahun 2012

No Tanggal Hal Peserta

1 1-3-2012 Audensi penyelesaian jalan penghubung Kecamatan Pleret-Kecamatan Dlingo yang hancur akibat sejumlah truk yang mengangkut penambangan tanah uruk di Desa Wonolelo

Warga wetan Muntuk,Desa Bawuran dan Wonolelo

2 19-6-2012 Audensi pansus membahas tindak lanjut LHP BPK RI

Arif Haryanto,Ssi, Ary Dewanto,SE, Uminto Giring Wibowo,SE, Basuki Rahmat SE, Dwi Kristiyanto, Timbul Harjono, Yudha P



LAKIP |


129


Wibowo, Ichwan Tamrin, Wildan Nafis

3 21-5-2012 Audensi penyelesaian dampak operasi tambak udang oleh PT.Indocor Mbangun Desa

Bupati,Pimpinan DPRD,Pimpinan Komisi B dan C,Ka.BLH,Camat Srandakan,Lurah Poncosari,Pemilik dan Menejemen PT Indocor,Dukuh dan Polgiyat LPMD Dusun Kwaru,perwakilan pemilik lahan terkana dampak tambak udang

4 4-6-2012 Gangguan kebisingan warga masyarakat dari beroperasinya mesin PT.Karisma

Warga masyarakat Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul

5 4-6-2012 Membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kerajinan tembaga

Kelompok Pengrajin Tembaga Bangun Karya Krapyak Wetan Panjangrejo, Pundong

6 19-6-2012 PKBI Pimpinan DPRD,Pimpinan dan Anggota Komisi D, PKBI

7 22-6-2012 Hearingterkait hasil audit oleh Pusat Belajar Anggaran Bantul

Ketua Pusat Belajar Anggaran Bantul, PimpinanDPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi B dan D

8 22-6-2012 Audensi terkait pelaksanaan Pilurdes Desa Srihardono,Pundong

Pimpinan dan Anggota Komisi A, Pimpinan DPRD, warga Srihardono, Pundong

9 2-7-2012 Kegiatan pengabdian masyarakat KKN mahasiswa UAD

Ka.Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UAD Jln.Gondosuli I Yogyakarta, Pimpinan DPRD,



LAKIP |


130


Pimpinan dan Anggota Komisi B, Ka.DKP

10 18-7-2012 Kerjasama paguyuban guru PAUD dengan DPRD

Paguyuban Guru PAUD Kabupaten Bantul dan DPRD

11 18-7-2012 Penjelasan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Tambahan Kesejahteraan Dukuh

Paguyuban Dukuh Trimanunggal Kecamatan Pajangan, Paguyupan Dukuh Pandu Panuntun Kecamatan Dlingo, Pimpinan DPRD, Ka.Bag.Pemdes

12 17-9-2012 Audensi terkait adanya sebuah komunikasi untuk mengatasi isu terhadap waria

Ketua Iwaba, Dinas Sosial, Kesbangpol linmas, Wartawan Media Cetak

13 19-10-2012 Audensi kelompok tani Ikan Mina Mas Parangtritis

Kelompok Tani Ikan Mas

14 2-11-2012 Audensi terkait Keuangan Desa Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, Itwilkab, Pemdes, Ka.bag.Hukum

15 6-12-2012 Audensi terkait dengan perlindungan anak

Forum KPA, Pimpinan DPRD, BKKPPKB, Pimp. dan Anggota Komisi D, DinSos, Bag.Hukum

16 6-12-2012 Audensi KNPK Pimpinan DPRD

17 12-12-2012 Audensi terkait baliho di Kabupaten Bantul

Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi B, Ka.Barkah Condro Baskoro Menden Bantul

18 24-1-2012 Dana Bergulir Komisi B, BKK, KPP, PMD, Kantor Pasar

19 26-11-2012 Penyusunan peraturan Daerah Tentang Penanggulangan

BPDB, KPDT, Pus Dal, Kelautan, SAR,



LAKIP |


131


Bencana Forum Penanganan Resiko Bencana, Forum Tenaga di Tingkat Kecamatan, Camat, Dinas Sosial

20 17-9- 2012 Bantuan keuangan kepada Partai Politik

Pimpinan dan Anggota DPRD, 9 Parpol, Sekda, Kesbang polinmas, Sekwan, Itwilkab.

21 21 -5- 2012 Pengelolaan dan penyuluhan pendidikan

Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Sekda, DikDas, DikMenof, Kemenag, Hukum, Karyawan dan ketua (MKKS, SD, SMP, SMA, SMK, MA, PGM, Persatuan wartawan, LSM

22 2 -1-2012 Sosialisasi program kerja karangtaruna

Karangtaruna Kabupaten Bantul

23 8 -3- 2012 Penambangan tanah di Desa Wonolelo

Warga Wetan Munthuk Desa Bawuran Wonolelo

24 30 -8- 2012 Permohonan kerjasama Ikatan Tunanetra Muslim Indonsia, ITMI. Jln.Parangtritis, Bangi, Timbulharjo

25 17 -7- 2012 Workshop pembahasan raperda prakarsa DPRD Kab.Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pimpinan DPRD, Anggota Prakarsa Raperda KTR, Dinas Kesehatan, DikDas, DikMenof, BLH, Bag,Hukum, Ket.Pim. Daerah Muhammadiyah Kb.Bantul, Ket.PC NU Kab.Bantul, Ket. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ket. IPCNU Kab.Bantul, Pim.RS



LAKIP |


132


Panembahan Senopati, Pim.RS PKU Muhamadiyah, Pim.RS Islam Kalimosodo Kab.Bantul

26 12-11- 2012 Public Hearing dalam rangka penyempurnaan draft Raperda Inisiatif DPRD tentang KTR

Tim Inisiator KTR, Kepala DinKes, Kepala DikDas, Kepala DikMenof, Kepala Dinas Perhubungan, Bag.Hukum, BLH, Kepala kantor Satpol PP, Kepala kantor Pemuda dan Olahraga, KONI, Ketua BNN, Ketua MUI, Ketua PP Muhamadiyah, Ketua PC NU, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Ketua ikatan Pemuda Muhamadiyah, Ketua IPCNU, Pengurus Dewan Masjid Kab.Bantul

27 6 -12- 2012 Public Hearing Pimpinan DPRD, Anggota Komisi C, Dinas/Instansi Terkait, Sekretariat DPRD, Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang jasa Konstruksi

Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul, 2012

10. Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo.



kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari

data Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo target 1 kali

dilaksanakan dalam 1 tahun terealisir 100%. Jika dibanding



LAKIP |


133

dengan tahun 2011 realisasi ini juga masih mencapai sebesar

100%.


adalah adanya koordinasi yang baik antara panitia dan pihak

yang terlibat dan dukungan media massa.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi

dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan

melaksanakan Bantul Ekspo merupakan agenda rutin Pemkab

Bantul yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kegiatan ini

telah terbukti mampu menjadi ajang hiburan masyarakat dan

juga media pemasaran hasil produksi masyarakat Bantul.

11. Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90% terelisir 72,5%,

maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80,58%,

dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar 72,53% diperoleh

dari data program kerja SKPDyang sesuai dengan RPJMD

sebanyak 169 program dibandingkan dengan jumlah program

kerja dalam RPJMD sebanyak 233 program sehingg terealisir

72,53%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah

konsistensi SKPD dalam perencanaan program kegiatan

mengacu pada RPJMD. Selanjutnya pada akhir perencanaan

RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi dapat tercapai 100


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan

pembangunan daerah dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



LAKIP |


134


untuk mengukur keseuaian program kerja yang telah tetapkan

dalam RPJMD.

3. Sasaran 3

Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1.. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah‟

62,57% 5,41% 36,88% 682 Sangat Berhasil

2. Rasio PAD terhadap Penerimaan APBD.

10,92% 11,13% 12,45% 112 Sangat Berhasil

3. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD.

11,19% 10,72% 12,99% 121 Sangat Berhasil

4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

10 Peraturan

3 Perturan

25 Peraturan

833 Sangat Berhasil

5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.

3 perda 3 Perda 3 Perda 100 Sangat Berhasil

6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.

3 Perbub 3 Perbub

3 Perbub 100 Sangat Berhasil

7 Rasio pertumbuhan Belanja Modal.

-3,11 1,32 17,33 1.312 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (7x92.5)/7 = 92,5

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 sebesar = 92,5

Pada sasaran 3 (tiga) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran

dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan

kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator

sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah.



LAKIP |


135

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 5,41 terealisir 36,88%,



Realisasi sebesar 36,88% diperoleh dari data Pendapatan Pajak

dan Retribusi Daerah pada tahun 2012 yang mencapai

Rp.72.363.450.982,50 dikurangi dengan Pendapatan Pajak dan

Retribusi Daerah pada tahun 2011 sebanyak

Rp.52.867.195.234,50 dibanding dengan Pendapatan Pajak dan

Retribusi Daerah pada tahun 2011 sebanyak

Rp.52.867.195.234,50 sehingga terealisir sebesar 36,88%.


untuk mengukur intensifikasi dan ektensisifikasi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan

retribusi daerah

2. Rasio PAD terhadap Total Penerimaaan APBD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 11,13% terealisir

sebesar 12,45%, maka nilai capaian indikator sasaran ini


Realisasi capaian sebesar 12,45% diperoleh dari data Jumlah

PAD pada tahun 2012 mencapai sebesar

Rp.166.593.145.905,50 dibanding dengan Penerimanaan

Daerah pada tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp.

1.337.566.093.259,50 sehingga terealisir sebesar 12,45%. Jika

dibanding dengan tahun 2011 rasio PAD terhadap total

penerimaaan APBD tercapai sebesar 10,92% berarti terjadi

peningkatan sebesar 1,54% pada tahun 2012. Selanjutnya

pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 Rasio PAD

terhadap total penerimaaan APBD diharapkan mencapai

sebesar 13,49%.



LAKIP |


136


untuk mengukur intensitas, efektifitas dan trasparansi,

pemungutan sumber –sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran APBD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 10,71%, terealisir

12,99%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 121%


Realisasi sebesar 12,99% diperoleh dari data jumlah PAD pada

tahun 2012 mencapai sebesar Rp.166.593.145.905,50

dibanding dengan jumlah total pengeluaran daerah sebesar

Rp1.282.878.383.296,48 sehingga terealisir sebesar 12,99%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 rasio PAD terhadap total

pengeluaran APBD mencapai sebesar 11,19% berarti terjadi

peningkatan sebesar 1,8% pada tahun 2012. Selanjutnya pada

perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 Rasio PAD terhadap

total pengeluaran APBD diharapkan mencapai sebesar

13,02%.


untuk mengukur kemapuan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan desentralisasi dengan melihat tingkat

konstribusi pendaapatan asli daerah terhadap total penerimaan

daerah.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada

point 1, 2 dan 3 di atas antara lain:

Adanya proses berkelanjutan dalam penataan peraturan

perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-

undangan pajak daerah dan retribusi daerah

Adanya proses berkelanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah.



LAKIP |


137

Indikator sasaran pada point 1, 2 dan 3 di atas dilaksanakan


Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan :

a. Operasional Pajak Daerah .

Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

b. Itensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah.

Kegiatan ini dalam rangka untuk mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan daerah khususnya Dana Bagi Hasil

PBB.

c. Pengendalian PAD.

Kegiatan ini dala rangka untuk meningkatkan kapasitas fiskal

daerah dan mempercepat pemasukan PAD sesuai aturan.

d. Peningkatan manajemen investasi daerah.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang

milik daerah yang sementara belum digunakan.

e. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pajak dan Retribusi.


peninjauan kembali atas peraturan perundang undangan

(Perda dan Perbup) tentang pajak dan retribusi daerah

sebagai akibat munculnya perundang undangan yang baru.


untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan Desentralisasi dengan melihat tingkat

konstribusi pendapatan asli daerah terhadap total

penerimaan daerah.



LAKIP |


138

4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah.

Pada tahun 2012 mentargetkan mentargetkan sebanyak 3

Peraturan terealisir sebanyak 25 Peraturan, maka nilai capaian

ini sebesar 833% dengan kategori sangat berhasil. Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Peraturan

tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tercapai

sebanyak 10 peraturan berarti terjadi peningkatan sebanyak 15

Peraturan pada tahun 2012.

Adapun realisasi sebanyak 25 Peraturan tentang Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah antara lain:

a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.

b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak

Restoran.

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 TentangTata Cara Pengelolaan Pajak dan

Hiburan.

d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 03


Reklame.

e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 03


Penerangan.

f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral

Bukan Logam.



LAKIP |


139

g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.

h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air

Tanah.

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang

Burung Walet.

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 03

Januari 2012 Tentang Ijin Pernyelenggaraan Reklame.

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 04

Juni 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran PBB.

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 04

Juni 2012 Tentang ata Cara Pengajuan dan Penyelesaian

Keberataan PBB.

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 23

Juli 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran PBB.

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 23

Juli 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan PBB.

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 23

Juli 2012 Tentang Tata Cara Pengurangan PBB.

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 23

Juli 2012 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis.

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 17

Juli 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi

Administrasi PBB.



LAKIP |


140

r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 30

Juli 2012 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pajak.

s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2012 tanggal 24

September 2012 Tentang Insentif Pajak Daerah.

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatebn

Bantul Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Bantul.

u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 27

Juli 2012 Tentang

v. Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun

2011 tentang Hibah

w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 27

Juli 2012 Tentang

x. Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 779 tahun

2011 Tentang Bantuan Sosial

y. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tanggal 21

Desember 2012 Tentang Tentang Kebijakan dan Pedoman

Pelaksanaan APBD Tahun 2013

z. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 21

Desember 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang dan

Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul .

å. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pengamanan Pencatatan dan Pendokumentasian

Barang Milik Daerah.


adalah adanya perubahan peraturan perundang undangan dan

peraturan baru dari Pemerintah Pusat.



LAKIP |


141

Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3

Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut antara lain :

a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Standar Satuan Harga .

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan telah disusun dan

ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang standarisasi

harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul

sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan tahun

2013.

2) Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan

APBD.


ditetapkan standar Peraturan Bupati Bantul tentang

kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul TA 2013.

3) Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Kegiatan ini dalam bentuk menyusun Peraturan Bupati

Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan sosial dan belanja

hibah.

b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan

kegiatan sebagai berikut :

1) Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang

Pajak dan Retribusi.

Kegiatan ini dalam bentuk peninjauan kembali atas

peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) tentang

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai akibat munculnya

perundang-undangan yang baru (UU Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

2) Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.



LAKIP |


142


ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah.

c. Program Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan

Pengamanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Barang

Milik Daerah.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan

pengamanan atas Barang Milik Daerah dengan Peraturan

Bupati.


untuk mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan

keuangan daerah dan aset daerah.

5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.

Pada Tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3 Perda terealisir 3

Perda, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahum

2011 realisasi Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan

juga terealisir sebanyak 3 Perda.

Adapun realisasi sebanyak 3 Perda pada tahun 2012 sebagai

berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2012

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2013.


Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.


Tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program




LAKIP |


143

dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan

ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda

tentang APBD TA. 2013.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.


ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda

tentang Perubahan APBD Tahun 2013.


untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam

1 tahun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3 Peraturan Bupati

terealisir sebanyak 3 Peraturan Bupati, maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat

berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Jumlah

Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan juga terealisir

sebanyak 3 Peraturan Bupati.

Realisasi Peraturan Bupati pada tahun 2012 sebagai berikut :

Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2012 Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2011.


Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.


Penjabaran APBD Tahun 2013.



LAKIP |


144



dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD.


ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati menjadi

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. TA. 2013.

b. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan

APBD.

Bentuk kegiatan ini dengan menyusun Rancangan Peraturan

Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran

perubahan APBD TA. 2012.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun Draft Peraturan

Bupati dan ditetapkannya dokumen tersebut menjadi

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD TA. 2011 serta neraca akhir tanggal 31

Desember 2011.


untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

7. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal.

Pada Tahun 2012 mentargetkan sebesar 1,32% terealisir


1.312% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar

17,33% diperoleh dari data Jumlah belanja modal pada tahun

2012 sebesar Rp.140.106.752.810,00 dikurangi jumlah belanja

modal tahun 2011 sebesar Rp.119.417.030.209,00 dibanding



LAKIP |


145

dengan jumlah belanja modal tahun 2011 sehingga terealisir

sebesar 17,33%.


untuk mengetahui jumlah belanja modal yang diadakan oleh

Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1 Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan.

100% 100% 100,2% 100,2 Sangat Berhasil

2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3,06% 74% 73,19 98,91 Sangat Berhasil

3 Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melaluiPenanganan PengaduanMasyarakat.

15% 20% 18,18%/ 90,91 Sangat Berhasil

4. SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).


5. Cakupan penerbitan KTP ber NIK.


6. Cakupan penerbitan Akta 0 – 1 tahun

91,38% 100% 91,62% 91,62 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (6x92,5)/6 = 92,5

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 sebesar = 92,5

Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 6 (enam) indikator

sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5

dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran

kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tertib Administrasi Ketatausahaan, Persuratan

dan Kearsipan.



LAKIP |


146



100,2% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar

100,2% diperoleh dari data jumlah surat masuk dan keluar yang

terkendali sebanyak 17.878 buah dibanding dengan rencana

jumlah surat masuk dan keluar sebanyak 17.850 buah sehingga

terealisi sebesar 102,2%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi tertib administrasi

ketatausahaan, persuratan dan kearsipan mencapai sebesar

100% berarti terjadi peningkatan sebesar 2% pada tahun 2012.

Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi tertib

administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan

diharapkan tetap dapat tercapai sebesar 100%.

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini

antara lain:

Kemampuan SDM meningkat .

Sarana dan prasarana memadahi.

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan SKPD.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan1

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa

surat menyurat.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain :

a. Menerima, mencatat, mengendalikan dan menyampaikan

surat masuk ke tujuan sesuai disposisi pimpinan dan

menyampaiakan ke tujuan sesuai disposisi.

b. Memberikan nomor surat keluar.

c. Menyampaikan surat-surat masuk dari Pos/Caraka ke

alamat tujuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul.



LAKIP |


147

d. Melayani konfirmasi/penelusuran surat/penemuan kembali

surat.


untuk mengukur tingkat ketertiban administrasi ketatausahaan

dan kearsipan di Bagian Umum.

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).




Realisasi sebesar 73,19 % diperoleh dari data jumlah nilai 14

unsur IKM dari seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) sebesar

2.267,87 x 0,071x 25 dibanding dengan Jumlah Unit Pelayanan

Publik sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang

melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat.

Adapun 55 SKPD tersebut terdiri dari 27 Puskesmas, 17

Kecamatan dan 11 Dinas/LTD yang secara langsung telah

menerapkan IKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit

pelayanan tersebut yang semula dikerjakan oleh Bagian

Organisasi. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015

realisasipenyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

diharapkan dapat tercapai sebesar 74%.


karena adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan

anggaran yang memadahi.



Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan

Penyusunan IKM di Unit Pelayanan. Bentuk dari kegiatan ini

adalah melaksanakan analisis dengan berbasis data quisioner

dengan sampel beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP).



LAKIP |


148


untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP)

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penanganan

Pengaduan Masyarakat.

Pada tahun 2012 mentargetkan ini sebesar 20% terealisir



18,18% diperoleh dari data Jumlah Unit Pelayanan Publik yang

sudah dilakukan penyusunan Indek Pengaduan Masyarakt

(IPM) sebanyak 10 Unit Pelayanan Publik (UPP) dibanding

dengan Jumlah keseluruhan Unit Pelayanan Publik (UPP)

sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik (UPP) sehingga terealisir

sebesar 18,18%.

10 Unit Pelayanan Publik (UPP) tersebut di atas terdiri dari

Dinas Perijinan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul,

Kecamatan Banguntapan, Puskesmas Piyungan, Kecamatan

Kasihan, Kecamatan Sewon, Puskesmas Sewon II, Kecamatan

Piyungan dan Kecamatan Pundong. Sedangkan Jumlah Unit

Pelayanan Publik (UPP) sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik

(UPP) terdiri dari 27 Puskesmas, 17 Kecamatan dan 11

Dinas/LTD yang secara langsung Penerapan IPM sudah

dilaksanakan secara mandiri.

Faktor yang mendukung keberhasilan dari indilator sasaran ini

karena adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi

peningakatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan

pengaduan masyarakat diharapkan dapat tercapai sebesar

38% atau di 19 SKPD.



LAKIP |


149


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program mengintensifkan

penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan

Peningkatan pelayanan masyarakat (Penyusunan Indek

Kepuasan Masyarakat). Bentuk dari kegiatan ini adalah:

a. Melakukan analisis data dengan berbasis data.

b. Membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan

publik .

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan kepada

SKPD terkait.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran

adalahuntuk mengukur kemampuan UPP (Unit Pelayanan

Publik) dalam menangani pengaduan masyarakat.

4. SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).


maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan


diperoleh dari data jumlah SKPD pengampu Standart Pelayanan

Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul yang telah menerapkan

SPM sebanyak 19 SKPD dibanding dengan SKPD pengampu

SPM sebanyak 19 SKPD sehingga teealisir 100%.

Dalam SPM tersebut terdapat 15 urusan yang telah diampu oleh

SKPD, yaitu :

a. Urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan .

b. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh Badan Lingkungan

Hidup.

c. Urusan Pemerintahan Dalam Negeri diampu oleh beberapa

SKPD antara lain:

1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



LAKIP |


150

2) Kantor Kesbangpolinmas .

3) Kantor Sauan.Polisi Pamong Praja

4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

d. Urusan Sosial diampu Dinas Sosial.

e. Urusan Ketahanan Pangan diampu Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3).

f. Urusan Layanan Terpadu bagi Perempuan Anak Korban

Kekerasan diampu oleh Badan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(BKKPP dan KB).

g. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diampu

oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPP dan KB).

h. Urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan Dasar.

i. Urusan Ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Tenaga dan

Transmigrasi.

j. Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang diampu oleh

beberapa SKPD antara lain:

1) Dinas Sumber Daya Air.

2) Dinas Pekerjaan Umum.

3) Bagian Administrasi Pembangunan.

4) Dinas Perijinan.

k. Urusan Perumahan Rakyat diampu olehDinas Pekerjaan

Umum

l. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh

1) Kantor Pengolahan Data Elektronik

2) Bagian Humas

m. Urusan Kesenian diampu oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.



LAKIP |


151

n. Urusan Perhubungan diampu Dinas Perhubungan.

o. Urusan Penanaman Modal diampu Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dan Koperasi.


adalah :

Komitmen SKPD pengampu SPM termasuk

penganggarannya.

Terintegrasnya indikator SPM dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan SPM di tingkat SKPD

dilakukan bimbingan, sosialisasi dan koordinasi secara intensif

oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Penerapan SPM di Kabupaten Bantul jika dibanding dengan

tahun 2011 masih dilaksanakan oleh 19 SKPD oleh karena

belum ada penambahan urusan baru dari Pemerintah Pusat.


Kegiatan yaitu :


Pemerintah, dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pencapaian SPM.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan fasilitasi

dan koordinasi dengan SKPD pengampu SPM yang

diwadahi dalam Sekber SPM Kabupaten Bantul.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan

(Bimtek E Costing SPM).


bimbingan tehnis kepada seluruh SKPD pengampu SPM



LAKIP |


152

(sebanyak 19 SKPD) serta melaksanakan pendampingan

dalam penyusunan E Costing SPM.

Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi

menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan

dapat tercapai sebesar 100% juga.


untuk mengukur penerapan SPM oleh SKPD pengampu

SPM.

5. Cakupan Penerbitan KTP ber NIK.


90%,maka nilai capain indikator sasaran ini sebesar 90%

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar

90% diperoleh dari data jumlah penduduk yang memilliki KTP

Ber NIK pada tahun 2012 sebanyak 703.498 jiwa dibanding

dengan jumlah penduduk pada yang wajib KTP (>17 tahun atau

pernah/sudah nikah sebanyak tahun 2012 sebanyak 781.665

jiwa sehingga terealisir sebesar 90%.

Jika dibanding tahun 2011 realisasi cakupan penerbitan KTP

ber NIK terealisir sebesar 90% yang diperoleh dari data Jumlah

penduduk yang memilliki KTP Ber NIK pada tahun 2011

sebanyak 679.188 orang dibanding dengan jumlah penduduk

pada tahun 2011 yang wajib KTP (>17 tahun atau pernah/sudah

nikah sebanyak 754.654 orang, sehingga terealisir sebesar

90%. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi

cakupan penerbitan KTP ber NIK diharapkan dapat tercapai

sebesar 100%.

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% karena :

Konversi dari program SIMDUK ke SIAK ada penduduk yang

tercecer sehingga penduduk tidak ber NIK.



LAKIP |


153

Sistim SIMDUK yang terpusat dengan dengan

Kabupaten/Dinas sehingga data tidak terjamin

keamanannya.

Kurangnya kesadaran penduduk yang berusia di atas 60

tahun (KTP seumur hidup) untuk mengganti KTP yang ada

Nomor Induk Kependudukannya(NIK).

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas adalah

perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten baik secara moril

maupun materi untuk melakukan penyuluhan kepada

masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan

dan pencatatan peristiwa yang penting dan mudahnya prosedur

pengurusan Pencatatan Sipil sampai tingkat RT.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 4

kegiatan Program tersebut yaitu Program Penataan Administrasi

Kependudukan dengan kegiatan antara lain :

a. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah penyusunan data

kependudukan dan arsip capil secara Sistematis secara

sehingga tersedianya data laporanAdministrasi

kependudukan dan capil yang valid

b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan.

Bentuk dari kegiatan ini yaitu terlayaninya masyarakat di 17

Kecamatan dengan menggunakan Aplikasi SIAK yaitu

berupa pelayanan KK dan KTP dan mutasi penduduk tahun

2012. Pelayanan Pendaftaran Penduduk tahun 2012 sebagai

berikut :



LAKIP |


154

Tabel III.7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2012

No Pelayanan Jumlah

(eks)

1. KTP 94.282

2. Kartu Keluarga 67.695

3. Surat Keterangan Pindah 4.760

4. Surat Keterangan Pindah Datang 6.258

5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara

53

6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap

7. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara

6

8. Surat Keterangan Kependudukan 1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi atau penyuluhan

di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul tentang arti

pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan

peristiwa penting dan mudahnya prosedur pengurusan

pencatatan sipil.

d. Pelaksanaan Perekaman E–KTP.

Pelaksanaan perekaman E-KTP di 17 kecamatan.

Perekaman E-KTP mobile untuk penduduk jompo, cacat

mental, dan cacat permanen. Pendistribusian E-KTP yang

telah dicetak oleh Pemerintah Pusat .

Hasil perekaman sesuai quota dari pemerintah pusat wajib

KTP sebesar 643.779 orang yang telah melakukan

perekaman sebanyak 609.162 orang dengan prosentase

94,62%, sedangkan KTP Elektronik yang sudah jadi dan

telah didistribusikan kepada masyarakat sampai Desember

2012 sebanyak 455.958 eksemplar.



LAKIP |


155


untuk mengukur jumlah kepemilikan KTP bagi penduduk

Kabupaten Bantul dalam rangka Tertib Adminduk.

6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0 – 1 tahun.




91,62% tersebut diperoleh dari data Jumlah penduduk usia 0-1

tahun yang memilki akta kelahiran pada tahun 2012 sebanyak

8.088 jiwa dibanding dengan jumlah seluruh penduduk usia 0 –

1 tahun pada tahun 2012 sebanyak 8.828 jiwa.

Jika dibanding tahun 2011 cakupan penerbitan akta kelahiran

anak 0 – 1 tahun terealisir sebesar 91,38% yang diperoleh dari

data jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memilki akta

kelahiran pada tahun 2011 sebanyak 8.527 jiwa dibanding

dengan jumlah seluruh penduduk usia 0 – 1 tahun pada tahun

2011 sebanyak 9.331 jiwa, sehingga terealisir sebesar 91,38%

berarti terjadi peningkatan sebanyak 0,24% pada tahun 2012.

Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi cakupan

penerbitan akta kelahiran anak 0 – 1 tahun diharapkan dapat

tercapai sebesar 100%. Realisasi indikator sasaran ini tidak

tercapai 100% disebabkan permasalahan yang dihadapi antara

lain:

a. Pemahaman masyarakat tentang Sistem, Prosedur, dan

Biaya Pengurusan Akta masih kurang sehingga masih ada

Penduduk Bantul yang enggan mengurus akta sendiri dan

menggunakan jasa pihak ketiga akibatnya pemohon

terbebani biaya.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta.



LAKIP |


156

c. Sumber daya manusia yang ada terbatas sehingga tidak

bisa menjangkau pelayanan di tingkat desa.

Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas adalah

perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten baik secara moril

maupun materi untuk melakukan penyuluhan kepada

masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan

dan pencatatan peristiwa yang penting dan mudahnya prosedur

pengurusan Pencatatan Sipil sampai tingkat RT.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan

Administrasi Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.

Pendataan Anak Balita umur 0-1 Tahun yang belum memiliki

Akta kelahiran dengan melakukan Koordinasi dengan

Puskesmas yang ada di 17 kecamatan dan BKKPPKB telah

terdata untuk tahap pertama khusus anak dari keluarga yang

kurang mampu (Gakin) yang tahun kelahirannya dari tahun

2007 sampai dengan 2012 sejumlah 2.838 anak.

Dengan pendataan tersebut akan ditindak lanjuti dengan

kegiatan di tahun 2013 nanti dengan pengurusan

administrasi kependudukan bagi warga miskin berupa

pelaksanaan penetapan pencatatan kelahiran yang

melampui batas waktu 1 (satu) tahun secara kolektif dengan

sidang keliling dan penerbitan kutipan akta kelahiran di

Kabupaten Bantul.

b. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan.

Penyusunan data kependudukan dan arsip capil secara

sistematis sehingga tersedianya data laporan administrasi



LAKIP |


157

kependudukan dan capil yang valid, adapun hasil data

administrasi kependudukan sebagai berikut :

Data kependudukan Kabupaten Bantul

Jumlah Penduduk : 990.414

- Laki-laki : 490.785

- Perempuan : 499.629

Jumlah wajib KTP : 717.594 WKTP

c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan.

Keluaran kegiatan ini adalah terlayaninya masyarakat di 17

Kecamatan dengan menggunakan Aplikasi SIAK. Kegiatan

ini berupa pelayanan akta-akta catatan sipil tahun 2012

Adapun pelayanan akta capil tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel III.8 Pelayanan Akta Catatan Sipil Tahun 2012

No Uraian Jumlah

(eks)

1. Akta Kelahiran

a. Umum

b. Terlambat

7.993

3.629

2. Akta Perkawinan

a. Umum

b. Terlambat

181

2

3. Akta Perceraian

a. Umum

b. Terlambat

30

5

4. Akta Kematian

a. Umum

b. Terlambat

647

3.595

5. Perubahan Nama 28

6. Pengangkatan Anak 10

7. Pengesahan Anak 1

8. Pengakuan Anak 0

9. Ganti Kelamin 1

10. Salinan Akta 0



LAKIP |


158

No Uraian Jumlah

(eks)

11. Surat Keterangan

a. Surat Keterangan Persetujuan Pencatatan terlambat

b. Surat Tanda Bukti Pelaporan

c. Belum Nikah

d. Pencatatan Kelahiran di LN

e. Pencatatan Perkawinan di LN

f. Pembatalan Akta Lahir

2.670

0

123

0

2

0

12. Surat Pengantar ke PN Akta Terlambat 179

13. Kutipan II Akta Kelahiran 444

14. Kutipan II Perkawinan 9

15. Legalisasi 22.326

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013

Tercetaknya Blangko Security (Register Akta dan Kutipan

Akta) sejumlah kutipan akta 8.800 lembar, register akta 225

buku.

d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi atau penyuluhan

di 17 Kecamatan tentang arti pentingnya administrasi

kependudukan dan pencatatan peristiwa penting dan

mudahnya prosedur pengurusan Pencatatan Sipil, serta

terlaksananya siaran radio di Bantul Radio sebanyak 12 kali.


untuk mengukur jumlah kepemilikan akte kelahiran bagi anak

usia 0-1 tahun dalam rangka tertib adminduk.



LAKIP |


159

5. Sasaran 5

Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Penyelesaan Ijin Rata-rata pertahun

9.300 ijin 9.790 Ijin 5.089 ijin 52 Tidak Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (1x92,5/1) = 27,5

Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 5 = 27,5

Pada sasaran 5 (lima ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran


kategori tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Penyelesaan Ijin Rata-Rata Pertahun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 9.790 ijin terealisir

sebanyak 5.089 ijin, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 52 % dengan kategori tidak berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi Penyelesaan Ijin Rata-rata

pertahun mencapai sebanyak 9.300 ijin, berarti terjadi

penurunan sebanyak 4.211 ijin pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan antara lain :

Sesuai Perda Kab. Bantul no 16 tahun 2010 Penetapan ijin

los kios ditetapkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

Sesuai Perda Kab. Bantul no 04 tahun 2010 Penetapan ijin

kesehatan sebagian ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Ijin gangguan (HO) yang sebelumnya harus diperpanjang

setiap satu tahun (untuk ijin sementara) dan lima tahun

mulai tahun 2011 ijin HO hanya diterbitkan satu kali untuk

selama tidak ada perubahan usaha. sehingga mengalami



LAKIP |


160

penurunan jumlah penerbitan yang berasal dari

perpanjangan ijin HO.

Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 1


Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian Ijin Per

Tahun.

Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan perijinan yang

dimulai dari permohonan izin masuk di Costumer Service

(Bidang Pelayanan Informasi) diverifikasi, jika berkas tidak

lengkap dikembalikan, berkas lengkap diterima.

Selanjutnya masuk di bidang Pendataan dan Penetapan,

diverifikasi administrasi lanjutan, dilaksanakan pengecekan

lokasi (lapangan) setelah ada persetujuan Tim berkas lengkap

benar dan hasil cek lokasi dengan persetujuan lengkapdan

benar, selanjutnya ditetapkan untuk selanjutnya diverifikasi

ulang oleh Bidang Wasdal untuk penyerahan hasil Surat Ijin

yang telah diterbitkan ke pemohon atau sesuai SOP dan

prosedur pelayanan.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah untuk

Percepatan pelayanan perijinan menggambarkan kualitas

pelayanan publik yang baik.

6. Sasaran 6

Penyelesaian Waktu Penyelesaian Pengaduan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Penyelesaian Pengaduan pengaduan

21 20 Pengadu

17 Pengadu

115 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1x92,5 /1) = 92,5




LAKIP |


161

Pada sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran


kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 6 (enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pengaduan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 pengaduan

terealisir sebanyak 17 pengaduan, maka nilai capaian ini

sebesar 115% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi pengaduan mencapai 21

pengaduan, berarti terjadi penurunan sebanyak 4 pengaduan

pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya ketelitian dalam

pencermatan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis

dan meninimalisir intervensi dari pemohon sehingga mampu

memperkecil jumlah pengaduan.



Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian

Pengaduan. Wujud dari kegiatan ini adalah Pengadu

menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui surat/email ke

Dinas Perijinan, masuk kawuningan Kepala Dinas dan

didisposisi ke Bidang Wasdal/Seksi Pengaduan, Seksi

Pengaduan/Bidang Wasdal mengadakan koordinasi dengan

Dinas Instansi terkaait dilanjutkan cek lokasi, diadakan

koordinasi antara tim, pengadu dan yang diadukan, apabila

memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diserahkan ke instansi

terkait, Dinas Perijinan/Instansi terkait menyampaikan

hasil/kesimpulan cek di lapangan ke pengadu/yang diadukan

secara lisan atau tertulis (surat).



LAKIP |


162

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

diharapkan jumlah pengaduan menurun sebanyak 10 pengadu.


untuk mengukur kecepatan pelayanan/penyelesaian pengaduan

semakin cepat penyelesaian pengaduan menggambarkan

kualitas pelayanan publik yang baik.

7. Sasaran 7

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Keberhasilan pelayanan. 81,88 75,60

75,10 99,34 Sangat Berhasil



Pada sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran

dengan nilai rata-ratacapaian sasaran sebesar 92,5 dengan

kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Keberhasilan Pelayanan.

Pada tahun 2012 mentargetkan nilai keberhasilan pelayanan

perijinan sebesar 75,60 terealisir sebesar 75,10 maka nilai

capaian ini sebesar 99,34% dengan kategori sangat berhasil.


karena adanya adanya respon positif pemohon terhadap

pelayanan perijinan dan sosialisasi yang optimal kepada

masyarakat.



LAKIP |


163

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai keberhasilan

pelayanan mencapai sebesar 81,88 berarti terjadi penurunan

sebesar 6,78 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan responden

untuk tiap periode survey tidak tetap sehingga tidak

melihat/mengetahui penyempurnaan yang telah dilakukan.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui melalui 1 Program


Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Keberhasilan

Pelayanan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memberikan Kuisioner

kepada pemohon (baru) yang datang ke Dinas Perijinan atau

pemohon lama disampaikan di tempat usahanya, kuisioner yang

telah di isi pemohon dikembalikan kemudian di rekap di bidang

wasdal, dianalisis mengacu peraturan perundang-undangan

yaitu Kepmen PAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.


diharapkan nilai keberhasilan pelayanan tercapai sebesar

75,67.


untuk mengukur nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),

semakin tinggi nilai pelayanan berarti kualitas pelayanan

terhadap publik semakin baik.



LAKIP |


164

8. Sasaran 8

Terciptanya Kepastian Hukum dan Ketertiban Masyarakat


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa Raperda menjadi perda.

23 Perda 25 Perda 24 Perda 96 Sangat Berhasil

2. Menurunnya penyakit masyarakat

127,77% 15% 15,79% 94,73 Sangat Berhasil

3. Menurunnya pelanggaran Perda

37,38% 10 % 13,63% 63,70 Cukup Berhasil

4. Capaian penyelesaian hukum

100%

100%

100% 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3x 92,5) / 4 = 69,38

Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil ) = ( 1x62,5) /4 = 15,63


Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari 4 (empat) indikator


dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 8 (delapan) sesuai hasil

pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa

Raperda menjadi Perda.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25 Perda terealisir 24

Perda, maka nila capaian indikator sasaran ini sebesar 96%


2011 realisasi jumlah produk hukum daerah berupa Perda

mencapai sebanyak 23 Perda, berarti sampai dengan tahun

2012 jumlah Perda telah tercapai sebanyak 47 Perda dari target

di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 125 Perda.



LAKIP |


165


adalah kerjasama antar SKPD dengan Bagian Hukum dalam

Pembahasan Raperda.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini merupakan

kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menjadi

Perda dengan melalui tahapan mulai dari penyusunan draft

yang bisa diambil dari aturan diatasnya maupun kearifan lokal

dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat hingga pembahasan

dengan legislatif sampai tahap penetapan menjadi peraturan

daerah.


untuk mengukur terwujudnya produk hukum daerah yang

berupa Perda.

2. Menurunnya Penyakit Masyarakat.



94,73%dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar

15,79% diperoleh dari data jumlah pelanggar penyakit

masyarakat tahun 2012 sebanyak 80 pelanggar dikurangi

dengan jumlah pelanggar penyakit masayarakat tahun

2011sebanyak 95 pelanggar dibanding dengan jumlah

pelanggar penyakit masyarakat tahun 2011 sehingga terealisir

sebesar 15,79%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator

sasaran antara lain:

Meningkatnya kerjasama lintas sektor.

Meningkatnya kemampuan penyelidikan dan penyidikan.

Tersedianya dukungan anggaran dan sarana operasi pekat.



LAKIP |


166


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pemeliharaan

Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan

kegiatan operasional penegakan perda.


diharapkan penurunan penyakit masyarakat dapat tercapai

sebesar 25%.


dengan semakin kecilnya penyakit masyarakat, maka

ketentraman dan ketertiban semakin kondusif.

3. Menurunnya Pelanggaran Perda.



63,70% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi sebesar

13,63% tersebut diperoleh dari data jumlah pelanggar perda

tahun 2012 sebanyak 133 pelanggar dikurangi jumlah pelanggar

perda tahun 2011 sebanyak 154 pelanggar dibanding dengan

jumlah pelanggar tahun 2011 sehingga terealisir sebesar

13,63%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran

antara lain:

Meningkatnya kualitas penyidik.

Meningkatnya kerjasama antar dinas instansi.


melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak

kriminal dengan kegiatan operasional penegakan perda.

Kegiatan ini secara merupakan kegiatan operasi penegakan

perda baik secara yustisi maupun non yustisi. Dalam operasi

non Yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah setelah

diperiksa petugas tidak tidak dilanjutkan proses persidangan di



LAKIP |


167

Pengadilan Negeri tetapi cukup dibina oleh petugas Sat Pol. PP.

Sedangkan dalam operasi yustisi, terhadap pelanggaran Perda

setelah dilakukan penyidikan kemudian dilanjutkan proses

persidangan di Pengadilan Negeri.

Dengan dilaksanakannya operasi penegakan diharapkan dapat

menumbuhkan efek jera kepada pelannggar sehingga

pelanggaran dapat diminimalisir. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penurunan

pelanggaran Perda tercapai sebesar 15%.


untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perbub

yang berlaku.

Penegakan Perda yang dilaksanakan melalui operasi Yustisi

dan non Yustisi pada tahun 2012 sebagai berikut:

Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Retribusi Ijin Gangguan.


Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.


Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan pelarangan

Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.


Bangunan Gedung.


Penyelenggaraan Pajak Daerah.

Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang

Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di lingkungan Sungai

dan pesisir.

4. Capaian Penyelesaian Hukum.



LAKIP |


168



kategori sangat berhasl. Realisasi sebesar 100% tersebut

diperoleh dari data jumlah kasus hukum pada tahun 2012

sebanyak 21 kasus dan tertangani sebanyak 21 kasus sehingga

tercapai 100% sesuai target.


oleh karena dengan kehadiran para pihak yang berperkara yang

ingin diselesaikan melalui mediasi lewat pemerintah Kabupaten

Bantul. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah kasus hukum

sebanyak 20 kasus sehingga tidak terjadi peningkatan maupun

penurunan jumlah kasus pada tahun 2012.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1


Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi

kerja sama penanganan permasalahan. Bentuk dari kegiatan ini

adalah berupa konsultasi mediasi, pendampingan sebelum

masuk persidangan.


untuk mengetahuijumlah kasus hukum yang tertangani dari

kasus hukum yang ada.

9. Sasaran 9

Meningkatnya Pemahaman Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan

HAM


Pengukuran Kinerja

No Indikator Kinerja Realisasi

2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Peningkatan partsisipasi Pemilu Legislatif

- -



LAKIP |


169

No Indikator Kinerja Realisasi

2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

2 Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden

- - -

3 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah

100 90% 100% 111,11 Sangat Berhasil

4 Pemantauan situasi dan kondisi Epoleksosbud hankam

50% 90% 100% 111,11 Sangat Berhasil

5 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN

100 Orang

120 Orang

50 Orang

41,66 Tidak Berhasil

6 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi Ranham

100 Orang

200 Orang

120 Orang

60 Cukup Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2x 92,5 ) /4) = 46,25

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1 x 62,5 ) /4 = 15,62

Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil) = (1 x 27,5) /4 = 6,86


Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 6 (enam) indikator

sasaran, tetapi ada 2 (dua) indikator sasaran yang belum bisa

diukur pada tahun 2012 oleh karena kegiatan baru dilaksanakan

pada tahun 2014 sehingga untuk nilai rata-rata capaian sasaran

hanya didasarkan pada 4 indikator sasaran. Selanjutnya nilai

capaian sasaran rata-rata pada sasaran 9 (sembilan) sebesar

68,73 dengan kategori Cukup Berhasil.

Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran

9 (sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai

berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Pemilu Legislatif.

Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru

dilaksanakan pada tahun 2014.

2. Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden.

Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru

dilaksanakan pada tahun 2014.

3. Peningkatan Kedisiplinan Pelajar Sekolah.



LAKIP |


170


maka nilai capaian indikator ini sebesar 111,11% dengan


diperoleh dari data jumlah penertiban pelajar yang tidak disiplin

sebanyak 10 kali, terealisir sebanyak 10 kali, maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 111,11% dengan kategori sangat

berhasil.


adalah peran orangtua serta sekolah, penertiban dan konseling

pelajar tidak disiplin rutin dilakukan Tim Instasi terkait.Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi peningkatan kedisiplinan

pelajar sekolah juga mencapai sebesar 100% sama dengan

realisasi pada tahun 2012.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitran

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan

Penertiban dan Konseling Pelajar. Kegiatan ini berupa

penertiban dan konseling/razia pelajar ketika sedang jam

pelajaran, dengan sasaran di tempat-tempat wisata, warnet dan

Play Station (PS).


adalahuntuk penertiban terhadap pelajar yang ditemui sering

membolos (tidak disiplin) dalam mengikuti pelajaran sekolah

4. Pemantauan Situasi dan Kondisi Epoleksosbudhankam.


100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

111,11% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi pemantauan situasi dan kondisi

Epoleksosbudhankam mencapai sebesar 50% berarti pada



LAKIP |


171

tahun terjadi peningkatan sebesar 50% pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan Informasi, koordinasi dan sosialisasi Tim terkait

serta peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini berupa

upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi

di lingkungannya, dengan hasil akhir berupa terkumpulnya peta

rawan bencana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di

Kabupaten Bantul.


guna mengantispasi terhadap potensi kerawanan sejak dini.

5. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PTUN.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 120 orang terealisir

sebanyak 50 orang, maka nilai capaian indikator sasaran

sebesar 41,66% dengan kategori tidak berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi PTUN peserta mencapai sebanyak 100 orang berarti

terjadi penurunan sebanyak 50 orang. Hal ini disebabkan

terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga di tahun 2012

hanya dapat melakukan sosialisasi PTUN sebanyak 50 orang

dari target 120 orang. Upaya yang dilakukan adalah dengan

mengoptimalkan/menambah anggaran pada tahun 2013 agar

kegiatan dapat terlaksana sesuai target.



Perundang-Undangan dengan kegiatan Sosialisasi tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dalam bentuk

memberikan sosialisasi berupa pembinaan PTUN kepada



LAKIP |


172

perangkat desa dan perangkat daerah dengan jumlah sebanyak

50 orang.


adalahuntuk peningkatan pemahaman aparatur terhadap PTUN.

6. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi

Ranham.


120 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

60% dengan kategori cukup berhasil.


meskipun tidak terealisir 100% karena dari setiap

Kabupaten/Kota harus membentuk Panitia Pelaksana Ranham

dan Pokja Pelaksanaan Ranham sehingga dalam pelaksanaan

tugasnya setiap SKPD menjunjung tinggi HAM.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi peserta yang

mengikuti pelaksanaan sosialisasi Ranham mencapai sebanyak

100 orang berarti ada peningkatan sebanyak 20 orang pada

tahun 2012. Namun demikian dari sisi target pada tahun 2012

realisasi hanya mencapai sebanyak 120 orang dari target

sebanyak 200 orang. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran

yang tersedia sehingga di tahun 2012 sehingga hanya dapat

melakukan sosialisasi Ranham sebanyak 120 orang dari target

sebanyak 200 orang. Upaya yang dilakukan adalah di tahun

2013 adalah dengan mengoptimalkan/menambah anggaran

agar supaya kegiatan dapat terlaksana sesuai target.



perundang-Undangan dengan kegiatan Sosialisasi Rencana

Nasional Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini dalam bentuk



LAKIP |


173

Melaksanakan sosialisasi kepada Panitia Pelaksana Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan masyarakat lainnya.


tercapainya kinerja organiisasi dalam melaksanakan sosialisasi

ranham

10. Sasaran 10

Tersedianya Sarana Berupa Tanah untuk Pembangunan

Fasilitas Kepentingan Umum


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Luas tanah yang dibebaskan

29.691 m² 24.574 m² 10.020

m²


Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /1) = 27,5


Pada sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator

sasaran, sehingga nilai rata-rata capaian sasaran hanya didasarkan

pada 1 (satu) indikator sasaran yaitu sebesar 27,5 dengan kategori

tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 10

(sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Luas Tanah yang Dibebaskan.

Pada tahun 2012 mentargetkan seluas 24.574 m² terealisir

10.020 m², maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

40,78% dengan kategori tidak berhasil.

Faktor yang menghambat terealisirnya indikator sasaran ini

antara lain :



LAKIP |


174

a. Adanya Tanah Kas Desa Wijirejo yang digunakan untuk

pengganti tanah milik Pemda DIY untuk relokasi pasar

pijenan seluas ± 16.000 m² pada awalnya sesuai dengan

perjanjian Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah

desa tanah kas tersebut akan dibebaskan maksimal selesai

pada tahun 2012. Akan tetapi pada realisasinya Tanah Kas

Desa (TKD) tersebut dibebaskan secara bertahap. Pada

tahun 2012 seluas ± 4.000 m² selebihnya baru disewa.

b. Adanya tanah Kas desa Bantul yang dipergunakan

perluasan Pasar Bantul direncanakan akan dibebaskan

seluas 5.000 m² akan tetapi pada saat ini telah disepakati

baru disewa dulu.

c. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan tanah.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah

dengan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Adapun realisasi luas

tanah yang dibebaskan pada tahun 2012 seluas 10.020 m²

dengan rincian sebagai berikut :

Pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan SPAM

target seluas 300 m² terealisasi 300 m²

Pengadaan tanah untuk pembangunan TPU jenasah terlantar

target seluas 500 m² terealisasi 500 m²

Pengadaan tanah yang digunakan untuk perluasan pasar

jejeran target seluas 1.005 m² terealisir 1.005 m²

Pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Sedayu 1

target seluas 1.715 m² terealisir 1.715 m²

Pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran air bendung

Kadisono Kanan target seluas 2.500 m² terealisir 2.500 m²



LAKIP |


175

Pengadaan tanah kas desa wijirejo yang digunakan sebagai

tanah pengganti Pemda DIY untuk relokasi pasar Pijenan target

seluas 4.000 m² terealisir 4.000 m². Rencana ke depan 100 m².

Upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut yaitu

mengusulkan pada tahun 2013 dengan lokasi Pengadaan tanah

kas desa Wijirejo yang digunakan sebagai tanah pengganti Pemda

DIY untuk relokasi pasar Pijenan target seluas 4.000 m².

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD yaitu tahun 2015

realisasi pengadaan tanah diharapkan dapat tercapai seluas

86.775m².


untuk mengukur kemampuan pemda untuk menyediakan sarana

kepentingan umum.

11. Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI)Cakupan Desa


2. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.


3. Penderita DBD yang ditangani


4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

81,08% 100% 101,47% 101,47 Sangat Berhasil

5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidiomologi < 24 jam


6 Bed Ocupation Rate (BOR) 73,13% 75 – 85%

75,79% 101,05 Sangat Berhasil

7. Lenght Of Stay (LOS) 4,37 hari 4 – 9 4,53 113,25 Sangat



LAKIP |


176


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

Berhasil

8. Bed Turn Over (BTO) 61,08Kali 40-50 61,23 153,08 Sangat Berhasil

9. Turn Over Internal (TOI) 1,36Hari 1 – 4 1,20 120 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9 x 92,5 ) /9) = 92,5


Pada sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 9 (sembilan) indikator



indikator sasaran pada sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil

pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI).


maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat

berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah

desa/kelurahan UCI pada tahun 2012 sebanyak 75 Desa

dibanding dengan seluruh desa di Kabupaten Bantul sebanyak

75 Desa, maka terealisir 100%. Realisasi cakupan

Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun

2011 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan tingginya

kesadaran masyarakat serta adanya kemitraan dengan institusi

pelayanan kesehatan negeri dan swasta.


Kegiatan. Program tersebut yaitu :

a. Program Peningkatan Imunisasi dengan kegiatan

Peningkatan Imunisasi bagi Balita, Caten, Bumil, PUS.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain:



LAKIP |


177

1) Pertemuan perencanaan dan evaluasi program imunisasi

dengan Puskesmas dilakukan yang dilaksanakan

sebanyak 6 kali dalam 1 tahun,

2) Pertemuan kemitraan dengan RS, BPS, RB dilakukan 3

kali

3) Pelatihan KIPI untuk pemberi layanan imunisasi

4) Bimtek ke Puskesmas sebanyak 15 kali,

5) Distribusi manajemen logistik imunisasi 156 trayek

dalam 1 tahun,

6) Konsultasi program ke Dinas Kesehatan Provinsi,

7) Pemeliharaan Cold Chain.

b. Program Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

dengan kegiatan Pelaksanaan BIAS.

Bentuk dari kegiatan ini antara lain :

1) Diseminasi Informasi BIAS tingkat Kabupaten.

2) Evaluasi BIAS tingkat Kabupaten

3) Monitoring dan bimtek BIAS ke SD di 25 wilayah kerja

Puskesmas.


mengukur kemampuan manajemen dalam memberikan

imunisasi kepada seluruh bayi yang ada sehingga semua bayi

mendapatkan Imunisasi lengkap.

2. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak100% terealisir 100%,



balita gizi buruk yang dirawat di sarana pelayanan kesehatan

sesuai standar pada tahun 2012 sebanyak 80 balita dibanding

dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan pada



LAKIP |


178

tahun 2012 sebanyak 80 balita sehingga terealisir sebesar

100%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan balita gizi

buruk yang mendapat perawatan mencapai sebesar 100%

dengan data cakupan balita gizi buruk yang mendapat

perawatan sebanyak 178 balita dari jumah balita yang

mengalami gizi buruk sebanyak 178 balita sehingga terealisir

100%.


antara lain:

Komitmen petugas tinggi

Survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus

gizi buruk.

Balita gizi buruk mendapatkan makanan tambahan dan

dirawat jalan/inap.

Dari hal tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten

Bantul ada perhatian khusus terhadap kasus gizi buruk.

Semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu

daerah semakin buruk kondisi kesehatan penduduk di daerah

tersebut dalam menyediakan layanan akses kesehatan bagi

penduduk. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai rendahnya

kemampuan daerah tersebut untuk menjalankan otonomi

daerah.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program gizi . Bentuk dari

kegiatan ini adalah bahwa semua balita gizi buruk mendapatkan

perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan di fasilitas

pelayanan kesehatan dan masyarakat dan kegiatan ini

dilaksanakan di Puskesmas ataupun RS, yaitu pemeriksaan,

konsultasi maupun tindakan medis.



LAKIP |


179


untuk mengukur kemampuan manajemen program gizi dalam

menangani balita gizi buruk, sehingga bayi dengan gizi buruk

dapat ditangani secara cepat.

3. Penderita DBD yang ditangani.




penderita DBD yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2012

sebanyak 277 penderita dibanding dengan jumlah penderita

DBD pada tahun 2012 sebanyak 277 penderita sehingga

terealisir 100%. Jika dibanding dengan tahun 2011 penderita

DBD yang ditangani juga mencapai sebesar 100%.


untuk mengukur persentase penderita DBD yang ditangani

sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun

dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang

ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.



101,47% dengan kategori sangat berhasil. . Realisasi sebesar

101,47% diperoleh dari data jumlah kunjungan pasien

masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 sebanyak

226.260 orang dibanding dengan jumlah seluruh masyarakat

miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 222.987 orang sehingga

terealisir sebesar 101,47%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin hanya mencapai sebesar

81,08% berarti terjadi peningkatan sebesar 20,39%. Hal ini



LAKIP |


180

disebabkan adanya kesadaran masyarakat miskin

memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas

menggunakan Jamkesmas yang dan Peningkatan mutu

pelayanan kesehatan di Puskesmas. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 Cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan juga dapat

tercapai 100%, namun demikian jika realisasi melebihi target

100% maka akan jauh lebih baik.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan

peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan

pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan

ini sebagai berikut :

a. Rapat koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK I

b. Rapat koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK

II/LS.

c. Evaluasi Jaminan Kesehatan

d. Bimbingan tehnis

e. Konsultasi program

f. Administrasi proyek

g. Honor Tim Pengelola Jamkesmas Jampersal

h. Honor Petugas Pengelola Laporan

i. Honor Tim Verifikasi Klaim Jamkesmas Jampersal

j. Cetak Leaflet

k. Cetak Buku Saku

l. Pembayaran klaim Jamkesmas Jampersal



LAKIP |


181


untuk mengukur kunjungan pelayanan kesehatan dasar pasien

masyarakat miskin disarana kesehatan strata pertama.

5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan Epidiomologi < 24 jam dari target 100% terealisir


dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100%

diperoleh dari data jumlah KLB di desa/kelurahan yang

ditangani <24 jam pada tahun 2012 sebanyak 25 Desa

dibanding dengan Jumlah KLB di 25 Desa sehingga terealisir

sebesar 100%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan

Desa/Kelurahan mengalami KLB juga mencapai 100%. Hal ini

disebabkan adanya komitmen tenaga kesehatan yang

tinggi/responcepat petugas kesehatan.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan

Penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan

Peningkatan Surveilans Epidomologi dan penanggulangan

wabah. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:

Penyelidikan Epidemiologi setiap adanya kasus potensial

KLB.

Audit kejadian potensial KLB.

Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel KLB.

Pertemuan Tim Epidemiologi.

Pembelian peralatan pengambilan sampel KLB.


guna mengukur manajemen penanganan KLB pada Desa yang

mengalami KLB sehingga harus dilakukan penyelidikan

epidemilogi.



LAKIP |


182

6. Bed Occupation Rate (BOR).

Pada tahun 2012 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian

Kesehatan BOR ideal sebesar 75-85% dan terealisir 75,79%,



2011 realisasi BOR mencapai 73,13% berarti terjadi

peningkatan sebesar 2,63% pada tahun 2012.


adalahUntuk mengetahui tinggi rendahnya pemanfaatan tempat

tidur.

7. Length Of Stay (LOS) .


Kesehahatan selama 4-9 hari dan terealisir 4,53 hari, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 113,25% dengan kategori

sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi

Length Of Stay (LOS) mencapai sebesar 4,37 hari berarti terjadi

terjadi peningkatan sebesar 0,16 hari pada tahun 2012. Pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapakan Length Of

Stay (LOS ) tercapai selama 4-9 hari.


adalahuntuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat

tidur.

8. Bed Turn Over (BTO).


Kesehatan sebanyak 40-50 kali terealisir 61,23 kali, maka nilai


sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 realisasi

(BTO) mencapai sebanyak 61,08 kali, berarti terjadi

peningkatan sebanyak 0,15 kali pada tahun 2012. Pada akhir



LAKIP |


183

tahun RPJMD yaitu tahun 2015 Bed Turn Over (BTO )

diharapkan juga terealisir sebanyak 40-50 kali.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaranadalahuntuk

mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

9. Turn Over Internal.


Kesehatan selama 1-3 hari terealisir 1,20 hari, maka nilai

capaian indikator sasaran ini sebesar 120% dengan kategori

sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi TOI

mencapai 1,36 hari, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 hari

pada tahun 2012. Pada akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2015

diharapkanga terealisir selama 1-7 hari.

Berdasarkan capaian-capaian di atas pada point 6 sampai

dengan 9 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator

sasarannya terlihat bahwa secara umum baik karena sesuai

standar yang ditetapkan, bahkan untuk capaian indikator BTO yaitu

angka pemanfaatan tempat tidur capaian di atas standar (standar

terbaru >= 30). Sisi pemanfaatan pelayanan baik, sisi kualitas

pelayanan sesuai standar.


antara lain:

Kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap pelayanan

rumah sakit.

Adanya program Jampersal (jaminan persalinan) bagi

masyarakat untuk bisa memanfaatkan persalinan gratis di

fasilitas pelayanan kesehatan.

Adanya program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang

mampu (Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkesos)

Pelaksanaan Protap dan SOP pada setiap unit pelayaanan dan

evaluasi secara periodik.



LAKIP |


184

Adanya pedoman tentang penyelenggarana rumah sakit dari

Kementerian Kesehatan.

Penggunaan SIM RS secara menyeluruh dan terpadu di setiap

lini pelayanan.

Ketersediaan SDM yang cukup, berkompenten dan

profesionalisme.

Selanjutnya Indikator-indikator sasaran diatas pada point 6

sampai 9 sesuai kaidah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

dengan kegiatan antara lain :

a. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.

b. Kegiatan pendukung peningkatan kualitas pelayanan rumah

sakit.

12. Sasaran 12

Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

8,5 9/ 1.000 KH

8,47/ 1.000 KH

106 Sangat Berhasil

2. Angka Kematian Ibu (AKI) 111,5 90/ 100.000

KH

52,18/100.000 KH

172 Sangat Berhasil

3. Gizi Buruk 0,52% 0,31 % 0,26 116,13 Sangat Berhasil

4. Total KEP Balita 11,24% 9 % 10,14 87,33 Sangat Berhasil

5. Angka Kesakitan DBD 27/100.000

Penduduk

53/ 100.000

Penduduk

29,8/100.000

Penduduk

143,77 Sangat Berhasil

6. Penemuan kasus TB 46,02 % 60 % 51,02% 85,03 Sangat Berhasil

7. Penyembuhan kasus TB 86 % 87 % 86,12% 98,98 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 7 x 92,5 )/7 = 92,5




LAKIP |


185

Pada sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 7 (tujuh) indikator



indikator sasaran pada sasaran 12 (dua belas) sesuai hasil


1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9/1.000 KH , terelaisir

sebesar 8,47/1.000KH, maka nilai capaian indikator sasaran

sebesar 106% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

sebesar 8,47/1.000KH diperoleh dari data jumlah bayi (berumur

<1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun pada

tahun 2012 mencapai sebanyak 114 bayi dibanding dengan

jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun 2012 mencapai

sebanyak 13.464 bayi sehingga terealisir sebesar

8,47/1.000KH.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi mencapai sebesar

8,5/1.000 KH berarti terjadi penurunan sebesar 0,03/1.000KH

pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD

pada tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat

ditekan hingga tercapai sebesar 7/1.000KH.


karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai

tanda awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan

pemeriksaan di Posyandu.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan

pelayanan kesehatan balita dengan kegiatan Pelatihan dan

pendidikan perawatan anak balita. Bentuk dari kegiatan ini

adalah Rakor DTKB dan Pelatihan MTBS.



LAKIP |


186


sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di

institusi pelayanan kesehatan.

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90/100.000 KH,

terealisir sebesar 52,18/100.000 KH, maka nilai capaian


berhasil. Realisasi sebesar 52,18/1.000.00 KH tersebut

diperoleh dari data jumlah ibu yang meninggal karena hamil,

bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada tahun 2012 sebanyak

7 orang dibanding dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan

pada tahun 2012 sebanyak 13.416 orang sehingga teralisir

sebesar 52,18/1.000.00 KH.

Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI)

mencapai sebesar 111,5/100.000 KH, berarti terjadi penurunan

sebesar 58,62/100.000 KH. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda

bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan

nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang

cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. Selanjutnya pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan AKI hanya

terealisir 70/100.000 KH.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan

keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan

Peningkatan pelayanan kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini

adalah melaksanakan problem solving yaitu pertemuan untuk

mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan

program atau cakupan kegiatan yang belum tercapai dan upaya

pemecahan dan review deteksi dini ibu hamil berisiko.



LAKIP |


187

Jumlah kematian Ibu pada tahun 2011 mencapai sebanyak 11

orang sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 7 orang sehingga

terjadi penurunan sebanyak 4 orang. Dari 7 kematian ibu

tersebut 85.72% (6 kasus) disebabkan oleh penyebab kematian

langsung dan hanya 14,28% (1 kasus) disebabkan kematian

tidak langsung.


sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di

institusi pelayanan kesehatan.

3. Angka Gizi Buruk

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,31% terelaisir

sebesar 0,26%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


0,26% diperoleh dari data jumlah balita gizi buruk yang

ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 159 balita dibanding

dengan jumlah seluruh keseluruhan balita pada tahun 2012

sebanyak 60.601 balita sehingga terealisir sebesar 0,26%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah penderita

gizi buruk yang ditemukan sebesar 0,52% berarti terjadi

penurunan sebesar 0,26% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

digencarkannya Pemberian Makanan Tambahan (PMT),

pemulihan, pengobatan penyakit yang menyertai, pemeriksaan

dan kunjungan dokter ahli anak, pendampingan di tingkat

Posyandu serta PMT-P Bumil KEK. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD pada tahun 2015 diharapkan Angka Gizi

buruk dapat ditekan hingga sebesar 0,28%.

Dalam penentuan indikator Balita Gizi Buruk, terdapat

perbedaan bila dibandingkan di tingkat nasional. Prevalensi gizi

buruk balita menggunakan standar Berat Badan menurut Umur

(BB/U), dengan denominator adalah seluruh Balita yang ada



LAKIP |


188

pada akhir tahun, sedangkan Angka Gizi Buruk Balita di tingkat

nasional ditentukan dengan denominator jumlah Balita yang

ditimbang pada saat dilakukan Pemantauan Status Gizi.


Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Perbaikan Gizi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Balita

Gizi buruk.

Kegiatan ini dalam rangka peningkatan status gizi anak

balita gizi buruk.

b. Pemeriksaan dan kunjungan dokter ahli anak.

Kegiatan ini dalam rangka screening kesehatan balita gizi

buruk

c. Pendampingan di tingkat Posyandu yang dilakukan oleh

kader kesehatan

Kegiatan ini dalam rangka pemantauan BB anak, makan

anak, status gizi anak.

d. PMT-P Bumil Kurang Energi Kronis (KEK).

Peningkatkan status gizi ibu hamil KEK supaya

menghasilkan bayi yang sehat dan tidak BBLR.


bahwa penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan

kualitas SDM dimasamendatang jadi perlu penanganan yang

serius.

4. Total KEP Balita.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9%, terealisir sebesar

10,14%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 87,33%

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 10,14%

diperoleh dari data jumlah balita gizi kurang dan buruk yang



LAKIP |


189

ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 5.010 balita dibanding

dengan jumlah seluruh balita ditimbang pada tahun 2012

sebanyak 49.400 balita sehingga terealisir sebesar 10,14%.


karena PMT-P, pola asuh yang benar, Pemberian Makan Bayi

dan Anak (PMBA) dan pengobatan penyakit yang menyertai.

Jika dibanding dengantahun 2011 realisasi total KEP Balita

mencapai sebesar 11,24%, berarti terjadi penurunan sebesar

1,1% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan PMT-P, pola asuh

yang benar, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA),

pengobatan penyakit yang menyertai.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perbaikan gizi

masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Kesehatan, Pola

Asuh keluarga, Pendampingan di Posyandu, Pemberian PMT-P.


penyuluhan mengenai pola asuh yang berpengaruh terhadap

status gizi balita, pendampingan di Posyandu dan dirumah

balita.


bahwa penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan

kualitas SDM dimasa mendatang jadi perlu penanganan yang

serius.

5. Angka Kesakitan DBD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 53/100.000 penduduk,

terealisir sebesar 29,78/100.000 penduduk, maka nilai capaian

indikator ini sebesar 143,77% dengan kategori sangat berhasil.

Realisasi sebesar 29,78/100.000 penduduk diperoleh dari data

jumlah penderita DBD pada tahun 2012 sebanyak 277 jiwa

dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak



LAKIP |


190

930.276 jiwa dikalikan 100.000 penduduk sehingga terealisir

29,78/100.000 penduduk.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Kesakitan

DBD mencapai 27/1.000 penduduk berarti terjadi penurunan

sebesar 3/1.000 penduduk pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

adanya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan adanya

peningkatan PHBS oleh masyarakat.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program

Pencegahan dan penanggulangan penyakitdengan kegiatan

antara lain :

a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk.


fogging focus guna penanggulangan penyakit DBD

b. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan

wabah.

Bentuk dari kegiatan ini meliputi Pembelian insektisida,

koordinasi petugas, pembelian suplemen untuk petugas

fogging, Gertak PSN, dan penyelidikan epidemiologi kasus.

Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini

adalah untuk menilai efektifitas program pemberantasan DBD

karena DBD masih merupakan penyakit endemic di Kabupaten

Bantul.

6. Penemuan Kasus TB.


maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 85,03 dengan

kategori sangat berhasil. Realisasi penemuan kasus TB jika

dibanding dengan tahun 2011 yang sebesar 46,02 % berarti

terjadi peningkatan sebesar 5% pada tahun 2012.



LAKIP |


191

Dalam rangka penemuan kasus TB di Kabupaten Bantul

meskipun dalam kategori sangat berhasil, namun masih

ditemuinya kendala-kendala antara lain:

a. Stigma TB yang masih keliru di masyarakat yang membuat

pasien/tersangka TB tidak banyak mengakses pelayanan

kesehatan.

b. Penemuan suspek TB di layanan kesehatan masih dengan

passive case finding, jadi sangat tergantung pasien yang

datang

c. Kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektoral

serta jejaring penemuan dan penanggulangan TB dengan

praktisi swasta .

d. Banyak penderita TB Bantul yang memeriksakan diri keluar

wilayah (kota) .

Upaya yang dilakukan terhadap pemecahan permasalahan ini di

atas antara lain:

a. Penyuluhan secara kontinyu kepada masyarakat tentang TB

dan bahayanya jika tidak ditemukan dan diobati.

b. Active selective case finding ke masyarakat baik oleh

Puskesmas maupun Dinkes.

c. Membentuk Public Private Mix (PPM) TB dengan DPS, RS,

Puskesmas, Workplace dalam rangka peningkatan

penemuan TB (SK Kadinkes Bantul Nomor 443/2622 tanggal

04-09-2012.

d. Mengaktifkan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

TB.


adalah untuk mengukur penemuan TB BTA positif, dan semua



LAKIP |


192

penderita TB dapat diobati dengan cepat, maka angka

kesembuhan TB meningkat.

7. Penyembuhan Kasus TBC.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 87%, terealisir sebesar


98,98% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 realisasi Penyembuhan kasus TBC mencapai

sebesar 86 % berarti terjadi peningkatan sebesar 0,02%. Hal ini

disebabkan antara lain:

a. Adanya komitmen dari tenaga kesehatan .

b. Komitmen penderita untuk taat minum obat.

c. Komitmen keluarga sebagai pendamping minum obat.

Dalam pengukuran indikator sasaran ini meskipun dikategorikan

sangat berhasil, namun juga ditemui kendala-kendala dalam

rangka untuk meningkatkan penyembuhan kasus TBC yaitu

ditemuinya beberapa pasien yang berobat di luar wilayah

Kabupaten Bantul, tapi Drop Out (DO) atau putus pengobatan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

a. Penguatan jejaring TB tingkat Provinsi

b. Penyusunan directory jaringan DOT tingkat provinsi

sehingga jika ada kasus DO bisa langsung di feedbackkan

ke wilayah asal pasien.

Indikator sasaran dilaksanakan melaui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan antara lain:

a. Penguatan Tim P2TB Kabupaten.

b. Pertemuan dan koordinasi program dengan Puskesmas.



LAKIP |


193

c. Workshop PPM untuk menguatkan jejaring TB dengan RS

DOTs, Puskesmas, maupun DPS dan workplace.

d. Workshop P2TB untuk mengupdate dan merefresh program

penanggulangan TB.

e. Active Selectice Case Finding Workplace .

f. Validasi data TB 4 kali dalam 1 th.

g. Pengobatan dan pelaporan TB.

h. Pembelian peptisol untuk pasien TB; (h)Pemeriksaan cross

check BTA.

i. Pembelian logistik pendukung laboratorium TB.

Selanjutnya diharapkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun

2015 Penyembuhan kasus TBC mencapai sebesar 90%. Maksud

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk

mengukur efektifitas pengobatan pasien TB baru.

13. Sasaran 13

Meningkatnya Desa Siaga Katagori Baik (Purnama dan

Mandiri)


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil

2. Desa Siaga Kategori Baik 29,6% 10% 10% 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2 x92,5/2) = 92,5


Pada sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator


dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian



LAKIP |


194

indikator sasaran pada sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil


1. Cakupan Desa Siaga Aktif.



berhasil. Realisasi sebesar 100% di atas diperoleh data jumlah

desa siaga yang aktif pada tahun 2012 sebanyak 75 desa

dibanding dengan jumlah desa siaga yang dibentuk pada tahun

2012 sebanyak 75 desa,sehingga terealisir sebesar 100%. Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan desa siaga

aktifini sudah terealisir di 75 desa.

Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk sudah dapat

mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang

memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah

Kabupaten Bantul, yaitu 27 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas), 67 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), dan

sarana kesehatan lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Bantul

danpengembangan UKBM yg telah melaksanakan surveylans

berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit, kesehatan

ibu dan anak, gizi, lingkungan dan PHBS.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 dengan

kegiatan 4 kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) dengan kegiatan antara lain :

a. Temu Kader.

Bentuk dari kegiatan ini adalah temu kader desa siaga

peserta 150 orang tiap-tiap desa 2 kader

b. Jambore Kader.



LAKIP |


195


Jambore Kader Desa Siaga tingkat Provinsi dengan peserta

dari Kabupaten 20 Kader Desa Siaga

c. Rakor Poskesdes.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rakor

Poskeskes dengan peserta 75 bidan desa.

d. Rakor Pokjanal Desa Siaga.

Rapat koordinasi Pokjanal desa siaga tingkat Kabupaten.

peserta Lintas Sektoral dan Lintas Program

Maksud dilaksanakan pengukuran indikatos sasaran ini adalah

untuk menghitung jumlah desa yang mempunyai Pos Kesehatan

Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari

dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,

penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance

berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan

(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga

masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Besih dan Sehat

(PHBS).

2. Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10% terealisir

sebesar 10%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini

dilaksanakan melalui Program 1 dengan kegiatan 4 kegiatan.

Program tersebut yaitu Program Penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan

kegiatan antara lain :

a. Temu Kader.

Bentuk dari kegiatan ini adalah temu kader desa siaga

peserta 150 org tiap-tiap desa 2 kader



LAKIP |


196

b. Jambore Kader.


Jambore Kader Desa Siaga Tingkat Provinsi, dari

Kabupaten 20 Kader Desa Siaga

c. Rakor Poskesdes.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rakor

Poskeskes dengan peserta 75 bidan desa.

d. Rakor Pokjanal Desa Siaga.

Rapat koordinasi Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kabupaten.

peserta Lintas Sektoral dan Lintas Program

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah:

Untuk menilai cakupan desa yang mempunyai kesiapsiagaan

menghadapi masalah kesehatan.

Untuk mengukur cakupan Strata UKBM yang mempunyai

kemandirian dalam upaya surveilans berbasis masyarakat

pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi,

lingkungan dan perilaku, penanggulangan bencana dan

kegawat daruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.

14. Sasaran 14

Meningkatnya Prosentase Rumah dan Lingkungan Sehat


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jamban sehat 81,93% 70% 77,23% 110,36 Sangat Berhasil

2. Meningkatnya cakupan rumah sehat

65,58% 70% 60,74% 86,77 Sangat Berhasil

3. Meningkatnya cakupan air bersih

81,02% 78% 88% 112,74 Sangat Berhasil

4. Pengembangan IPAL Komunal

9 Unit 2 Unit 4 Unit 200 Sangat Berhasil



LAKIP |


197


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

5. Penanganan sampah 16 Kec 16 Kec.

16 Kec. 100 Sangat Berhasil



Pada sasaran 14 (empat belas ) terdiri dari 5 (lima) indikator



indikator sasaran pada sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil


1. Jamban Sehat.




diperoleh dari data jumlah penduduk dengan fasilitas jamban

sehat pada tahun 2012 mencapai sebanyak 718.493 jiwa

dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 yang

mencapai sebanyak 921.263 jiwa sehingga terealisir sebesar

77,23%.


antara lain:

Kesadaran/peran serta masyarakat.

Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jamban sehat

mencapai sebesar 81,93% berarti terjadi penurunan sebesar

4,70%. Namun demikian pada tahun 2012 realisasi melebihi

target. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

realisasi Jamban Sehat diharapkan tercapai sebesar 85%.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan



LAKIP |


198

lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa

advokasi STBM (penyuluhan), validasi data dari petugas kesling

dan bimtek penyehatan lingkungan.

Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini adalah

untuk mengukur cakupan jamban sehat di Kabupaten Bantul.

2. Meningkatnya Cakupan Rumah Sehat.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 70%terealisir 60,74%,

maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 86,77% dengan

kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 60,74% diperoleh

dari data jumlah rumah sehat pada tahun 2012 mencapai

sebanyak 565.050 rumah dibanding dengan jumlah rumah yang

diperiksa pada tahun 2012 sebanyak 930.276 rumah sehingga


Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan rumah

sehat mencapai sebesar 65,58%, berarti terjadi penurunan

sebesar 4,84% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan masih

kurangnya perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan

kemampuan ekonomi masyarakat rendah.

Upaya untuk pemecahan permasalahan ini adalah dengan

melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal

dan peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan

Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan

lingkungan sehat. Bentuk dari kegiatan ini berupa validasi data

dari petugas sanitarian. Selanjutnya pada akhir perencanaan

RPJMD yaitu di tahun 2015 cakupan rumah sehat diharapkan

dapat tercapai sebesar 85%.



LAKIP |


199


untuk mengukur prosentase rumah sehat dimana dengan rumah

sehat diharapkan penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah

3. Meningkatnya Cakupan Air Bersih.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 78%, terealisir 88%,



diperoleh dari data jumlah penduduk dengan akses air bersih

pada tahun 2012 sebanyak 818.081 jiwa dibanding dengan

jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa,

sehingga terealisir sebesar 88%.

Jika dibanding dengan tahun 2012 realisasi cakupan air bersih

mencapai sebesar 81,02%, berarti terjadi peningkatan sebesar

6,98%. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat pola

hidup bersih,sehat dan peningkatan kerjasama lintas program

dan lintas sektor. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD

yaitu tahun 2015 realisasi cakupan air bersih diharapkan




Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat. Bentuk dari kegiatan ini adalah

berupaadvokasi STBM (penyuluhan), validasi data dari petugas

sanitarian dan Bimtek penyehatan lingkungan


untuk mengukur cakupan air bersih rumah tangga dimana air

bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.

4. Pengembangan IPAL Komunal.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2 unit terealisir 4 unit,




LAKIP |


200

ketegori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011

realisasi pengembangan IPAL komunal sebanyak 9 unit dan di

tahun 2012 sebanyak 4 unit sehingga sampai dengan tahun

2012 pengembangan IPAL komunal seluruhnya sudah

mencapai sebanyak 13 unit, padahal dari perencanaan lima

tahunan pada akhir tahun 2015 pengembangan IPAL Komunal

mentargetkan sebanyak 10 unit sehingga realisasi di tahun

2012 sudah melebihi target di tahun 2015.

IPAL komunal sebanyak 13 unit tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Pada tahun 2011 terbangun 9 unit IPAL komunal yaitu :

1) 3 unit pembangunan di Trimulyo

2) 3 unit pembangunan di Segoroyoso

3) Pembangunan Sanitasi Komunal Bantul

4) Pembangunan Sanitasi Komunal Imogiri I

5) Pembangunan Sanitasi Komunal Imogiri II

b. Sedang pada tahun 2012 ini terbangun 4 unit yaitu :

1) Pembangunan Sanitasi Komunal Argomulyo I

2) Pembangunan Sanitasi Komunal Argomulyo II

3) Pembangunan Sanitasi Komunal Trirenggo

4) Pembangunan Sanitasi Komunal Wukirsari

Keberhasilan indikator sasaran ini dengan dukungan

penyediaan dana yang memadahi. Indikator sasaran ini

dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program

tersebut yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong dengan kegiatan pengadaan jaringan air limbah/air

kotor.


guna mengukur penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

limbah rumah tangga secara terpadu di Kabupaten Bantul.



LAKIP |


201

5. Penanganan Sampah.

Pada tahun 2012 mentargetkan penanganan sampah di 16

Kecamatan terealisir 16 Kecamatan, maka nilai capaian


berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi

penanganan sampah sudah mencapai di 16 Kecamatan

sehingga pada tahun 2012 belum menjangkau di 17

Kecamatan. Hal ini disebabkan jangkauan yang terlalu jauh dan

animo masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan

sampah secara terpusat.

Upaya pemecahan terhadap masalah ini adalah pengelolaan

sampah secara mandiri oleh masyarakat. Selanjutnya pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penanganan

sampah dapat mencakup di 17 Kecamatan.


Kegiatan. Program tersebut yaitu antara lain:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan

kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional. Bentuk

dari kegiatan ini meliputi:

1) Pengadaan alat berat/container sebagai pengganti

container yang telah rusak dan mencukupi kebutuhan

container untuk penampungan sampah sementara yang

selanjutnya diangkut ke TPA pusat.

2) Pengadaan armada pengangkut sampah yang terdiri 1

buah dump truck dan 1 buah motor roda tiga

3) Pengadaan gerobak sampah untuk mencukupi

kebutuhan masyarakat dalam mengangkut sampah ke

bak-bak penampungan sampah sementara



LAKIP |


202

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

dengan kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar

Daerah.

Kegiatan Ini merupakan kerjasama antara tiga

kabupaten/kota (Kartamantul) dalam rangka penanganan

sampah secara terpadu di wilayah Yogyakartadengan sistym

sanitary land fill (urug dengan tanah) yang berlokasi di

Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal dari

sharing 3 Kabupaten/kota. Maksud dilaksanakan

pengukuran indilator sasararan ini adalah untuk mengukur

kinerja organisasi dalam penanganan sampah di Kabupaten

Bantul.

15. Sasaran 15

Semua Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

47,41% 55 % 62,08% 112,87 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1) = 92,5


Pada sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 1 (satu) indikator



indikator sasaran pada sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil


1. Prosentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 55%terealisir sebesar

63%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 114,55%



LAKIP |


203


diperoleh dari data jumlah penduduk yang memiliki kartu

peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar pada tahun

2012 mencapai sebanyak 577.527 jiwa dibanding dengan

jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa

sehingga terealisir sebesar 63%.

Jika dibanding dengan tahun 2012 realisasi prosentase

penduduk yang memiliki jaminan kesehatan mencapai sebesar

47,41%, berarti terjadi peningkatan sebesar 15,59% pada tahun

2012. Hal ini disebabkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten

Bantul mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Pada akhir

RPJMD pada tahun 2015 diharapkan Prosentase penduduk

yang memiliki jaminan kesehatan mencapai sebesar 100%.



Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatanKemitraan

pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan

ini berupa Sosialisasi Jamkesda, Evaluasi Jamkesda,Bimbingan

tehnis dan monev, Cetak Leaflet,Cetak Kartu dan Pembayaran

klaim Jamkesda.

Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini

adalahuntuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki

jaminan kesehatan.

16. Sasaran 16

Meningkatnya Kualitas Pendidikan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Angka melek Huruf 91,30% 90,34% 97,50% 107,92 Sangat



LAKIP |


204


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

Berhasil

2. APK TK/PAUD 57,91% 56,5% 58,72% 107,92 Sangat Berhasil

3. APK SD/MI/PAKET A 92,39% 105,05% 92,91% 88,44 Sangat Berhasil

4. APK SMP/MTS 87,96% 98,85% 87,53% 91,31 Sangat Berhasil

5 APK SMA/SMK 67,90% 83,5% 71.04% 85,08 Sangat Berhasil

6 APM SD/MI 88,24% 94,75% 80,87% 85,35 Sangat Berhasil

7. APM SMP/MTS 78,47% 81.5% 67,02% 82,23 Berhasil

8. APM SMA/SMK 50,27% 65% 51.57% 79,34 Berhasil

9. Tingkat Kelulusan SD/MI 99,99% 99.99% 100% 100,01 Sangat Berhasil

10. Tingkat Kelulusan SMP/Mts 99,16% 96.50% 99,66% 103,28 Sangat Berhasil

11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK

99,70% 98% 99.75 101,78 Sangat Berhasil

12. Nilai Nem Rata-Rata

SD/MI

7,30 (nilai) 7.25(nilai)

7.62(nilai)


13. Nilai Nem rata-rata SMP/MTS

7,15(nilai) 7.15(nilai)

6.79(nilai)


14 Nilai Nem rata-rata SMA/SMK

7,53(nilai) 7,31(nilai) 7.32(nilai) 100,14 Sangat Berhasil

15 Angka Putus Sekolah

SD/MI

0,04% 0.02% 0,05% -50 Tidak Berhasil

16 Angka Putus Sekolah

SMP/MTs

0,10% 0.08% 0,11% 62,5 Cukup Berhasil

17. Angka Putus Sekolah

SMA/SMK

1,02% 0,85% 0.75% 111,76 Sangat Berhasil

18. Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI

6,10

Tahun

6.24 Tahun

6,04

Tahun


19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs

3,01

Tahun

3.01

Tahun

3,004

Tahun


20 Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA

3,01

Tahun

3.01

Tahun

3.01

Tahun

100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (16x92,5)/20) = 74

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (2x77,5)/20 = 7,75

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1x62,5)/20 = 3,13

Capaian Sasaran (Kategori tidak berhasil) = (1x27,5)/20 = 1,38




LAKIP |


205

Pada sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 20 (dua puluh

satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 86,26 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya

nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu)

sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :




sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

sebesar 97,50%diperoleh dari datajumlah penduduk usia 15

tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 619.340 jiwa

dibanding dengan jumlah penduduk yang usia 15 tahun ke atas

sebanyak 635.220 jiwa sehingga tercapai sebesar 97,50%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi angka melek huruf

sebesar 91,30% sehingga terjadi peningkatan sebesar 6,20%

pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya

komitmendari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

pemberantasan buta huruf.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan

Nonformal dan TK dengan kegiatan Paket A keaksaraan.

Kegiatan ini dalam rangka untuk pemberantasan buta huruf

yang berdampak pada meningkatnya angka melek huruf.

Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka

melek huruf dapat tercapai sebesar 91,54%.


untuk mengetahui banyaknya penduduk yg melek huruf di

Kabupaten Bantul.



LAKIP |


206

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD.




sebesar 58,72% diperoleh dari data jumlah siswa jenjang

TK/PAUD sebanyak 36.600 siswa dibanding dengan jumlah

anak usia 0-6 tahun sebanyak 62.329 jiwa sehingga terealisir

sebesar 58,72%. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi

APK TK/PAUD mencapai sebesar 57,91% berarti terjadi

peningkatan sebesar 0,81%. Hal ini disebabkan adanya

sosialisasi pentingnya PAUD dan kesadaran masyarakat yang

meningkat akan pentingnya PAUD bagi anak balita.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat,

bakat dan kreatifitas anak usia dini, penyusunan direktori PAUD,

lomba UKS TK, pengembangan kompetensi pendididk PAUD

dan alat permainan edukatif (APE). Bentuk dari kegiatan ini

dengan tujuan untuk meringankan biaya pendidikan,

meningkatkan munculnya prestasi dan terpenuhinya fasilitas

pendidikan.

Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka

Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD dapat tercapai sebesar

60,00%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini

adalah Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat yang

bersekolah di TK/PAUD.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.






LAKIP |


207

sebesar 92,91% diperoleh dari data jumlah siswa di jenjang

SD/MI/Paket A sebanyak 75.538 siswa dibanding dengan

jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 81.301

jiwa sehingga terealisir sebesar 92,91%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI terealisir sebesar 92,39%, sehingga terjadi

peningkatan sebesar 0,52% pada tahun 2012. Hal ini

dikarenakan adanya komitmen dan kemauan orang tua untuk

menyekolahkan anaknya di Bantul.



Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Penilaian

angka kredit pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis

serta verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Bentuk

kegiatan ini adalah penilaian Angka Kredit bagi Guru, untuk

diusulkan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi

persyaratandalam rangka peningkatan mutu pendidikan di

Kabupaten Bantul.


untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu

jenjang SD/MI. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak

anak usia sekolah yang bersekolah

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts.




sebesar 87,53% dperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang

SMP/MTs/Pkt.B dan SMP sebanyak 36.593 siswa dibanding

dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak

41.804 jiwa sehingga terealisir sebesar 87,53%.



LAKIP |


208

Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar

(APK)SMP/Mts terealisir sebesar 87,96%, sehingga terjadi

penurunan sebesar 0,43%pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

tidak semua orangtua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul

dan dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK). Upaya

pemecahan terhadap permasalahan ini melaksanakan

sosialisasi Sekolah Terbuka/Paket B kepada 75 Desa se

Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015

diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tercapai

sebesar 105,3%.

Indikator sasaran ini dilaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan.

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas

Sumbedaya Aparatur dengan kegiatan Penilaian angka kredit

pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis serta

verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Selanjutnya pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka

Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts dapat tercapai sebesar

99,75%.


untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu

jenjang SMP/MTs. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak

anak usia sekolah yang bersekolah.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK.


sebesar 71.04%, maka nilai capaian indikator sasaran ini


sebesar 71,04% diperoleh dari data jumlah siswa jenjang

SMA/SMK/MA/PAKET C sebanyak 30.638 dibanding jumlah



LAKIP |


209

penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 43.128 jiwa

sehinga terealisr sebesar 71.04%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Partisipasi

Kasar (APK)SMA/SMK terealisir sebesar 67,90%, sehingga

terjadi peningkatan sebesar 3,14% pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan adanya peran pemerintah dengan menggiatkan

sosialisasi di masyarakat bahwa pendidikan di Kabupaten

Bantul sudah berkualitas dengan dipenuhinya kebutuhan guru

kompeten, sarana pembelajaran maupun inovasi di bidang

pendidikan yang mengantarkan Bantul banyak meraih prestasi

akademik maupun non akademik.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan

Menengah dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat bakat

kreatifitas siswa dan guru, Lomba Kompetensi Siswa,

penyediaan sarana pendidikan. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi

Kasar (APK)SMA/SMK dapat tercapai sebesar 85,00%.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah Untuk

mengetahui tinkat partisipasi anak yang bersekolah di jenjang

SMA/SMK/MA/Paket C. Semakin tinggi APK berarti semakin

banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang

SMA/SMK/MA/Paket C.

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.



sebesar 85,35%dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

sebesar 80,87% diperoleh dari data jumlah siswa usia 7-12

tahun dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 65.750 siswa



LAKIP |


210

dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

sebanyak 81.301 jiwa sehingga terealisir sebesar 80,87%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Partisipasi

Murni (APM) SD/MI sebesar 88,24%, maka terjadi penurunan

sebesar7,37% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena

kurangnya minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan

pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan

dimungkinkan anak usia sekolah SD/MI ini sudah menduduki

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs). Upaya yang

dilakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan

memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul diwilayah

perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun

dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan pengembangan

kompentensi lulusan, pengembangan kurikulum,

pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK,

pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan

implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan

implementasi sistem penilaian. pembinanan minat bakat dan

kreativitas dan pengembangan pengembangan budaya

karakter, MBS, KTSP SD. Selanjutnya pada akhir perencanaan

RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI dapat tercapai sebesar 96,26%.


mengetahui banyaknya anak usia7-12 tahun yang bersekolah di

suatu jenjang pendidikan.



LAKIP |


211

7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 81.5% terealisir

sebesar 67,02%,maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 82,23 dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar

67,02% diperoleh dari data jumlah siswa usia 13-15 tahun di

jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak28.017 siswa dibanding

dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak

41.804 jiwa sehingga terealisir sebesar 67,02%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs sebesar 78,47%, maka terjadi penurunan

sebesar 11,45%pada tahun 2012. Hal ini disebabkantidak

semua orangtua siswa menyekolahkan anaknya di bantul dan

ingin kerja. Upaya pemecahannya adalah sosialisasi kepada

penduduk Bantul diwilayah perbatasan Kab/Kota untuk

menyekolahkan anaknya di Bantul dan dimungkinkan anak usia

sekolah SMP ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang

lebih tinggi (SMA/SMK).


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun

dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs.

Kegiatan ini adalah dalam bentuk pengembangan kompentensi

lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses

pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras

sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah,

pengembangan dan implementasi sistem penilaian. pembinanan

minat bakat dan kreativitas serta penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi tentang pendidikan dasar.


diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat tercapai

sebesar 90,25%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator



LAKIP |


212

sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia

sekolah menengah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan

yang sesuai di suatu daerah.

8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK.


51.57%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 79,34%

dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar 51,75% diperoleh

dari data Jumlah siswa jenjang SM usia 16-18tahun sebanyak

22.240 di banding jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

sebanyak 43.128 jiwa sehingga terealisir sebesar 51.57%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Murni

(APM) SMA/SMK yang terealisir sebesar 50,27% berarti terjadi

peningkatan sebesar 1,3% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

adanya peran pemerintah dengan menggiatkan sosialisasi di

masyarakat bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah

berkualitas dengan dipenuhinya kebutuhan guru kompeten,

sarana pembelajaran maupun inovasi dibidang pendidikan yang

mengantarkan Bantul banyak meraih prestasi akademik maupun

non akademik.


diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK tercapai

sebesar 68,00%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator

sasaran ini adalah untuk mengetahui tingginya partisipasi siswa

SMA dan sederajat termasuk Paket C terhadap pendidikan usia

resmi (16-18 thn).

9. Tingkat Kelulusan SD/MI.




100% diperoleh dari data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI



LAKIP |


213

sebanyak 11.657 siswa dibanding dengan jumlah siswa tingkat

tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

sebanyak 11.657 siswa sehingga terealisir sebesar 100%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat Kelulusan SD/MI

terealisir 99,99% sehingga terjadi peningkatan sebesar

0,01%pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya dukungan

dari seluruh pemangku pendidikan untuk sukses Ujian Nasional

(UN).


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun

dengan kegiatan Songsong UN SD. Bentuk dari kegiatan ini

yaitu Penajaman bedah SKL UASBN, Try out mulai dari Tingkat

Kecamatan , MKKS , Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.


diharapkan Tingkat Kelulusan SD/MI tercapai sebesar 99,99%,

namun demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai 100%.


untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang

pendidikan tertentu di suatu daerah.

10. Tingkat kelulusan SMP/MTs.

Pada Tahun 2012 mentargetkan sebesar 96,50% terealisir



sebesar 99,66% diperoleh dari data jumlah lulusan pada jenjang

SMP/Mts. sebanyak 11.205 siswa dibanding dengan jumlah

siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 11.243 siswa sehingga terealisir sebesar

99,66%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat kelulusan SMP/MTs

terealisir sebesar 99,16% berarti terjadi peningkatan sebesar



LAKIP |


214

0,5% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya dukungan

dari seluruh pemangku pendidikan untuk sukses UN disamping

itu didukung pula adanya penyelenggaraan bedah SKL dan

Tryout UN.



dengan kegiatan Sukses UNAS melalui TPM dan Tryout serta

pemberdayaan MKKS. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa

penajaman bedah SKL UN, try out mulai dari tingkat kecamatan,

MKKS, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta pemetaan

kemampuan anak didik yang dibawah nilai 30% disatukan

dalam satu kelas untuk lebih dikembangkan kemampuannya.


diharapkan Tingkat Kelulusan SMP/MTs dapat tercapai sebesar

99,5%. Namun demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai

99,66%.

Maksud dilaksanakan pengukuran ini adalah untuk mengetahui

banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di

suatu daerah

11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.


99,75% maka nilai capaian ini sebesar 101,78%, maka nilai

capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil.

Realisasi sebesar 99,75 % diperoleh dari data jumlah lulusan

pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 8.639 siswa di

banding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang

SMA/SMK/MA/ Paket C pada tahun ajaran sebelumnya

sebanyak 8.657 siswa sehinga terealisir sebanyak 99,75 %.

Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat kelulusan SMA/SMK

terealisir sebesar 99,70, berarti terjadi peningkatan sebesar



LAKIP |


215

0,05% pada tahun 2012. Hal ini karena mutu pendidikan di

Bantul yang berkualitas serta kesiapan dalam menghadapi UN.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan

Menengah dengan kegiatan Evaluasi hasil pendidikan Sukses

UN. Kegiatan ini berupa Latihan mengerjakan UN.


diharapkan Tingkat Kelulusan SMA/SMK 98,35%. Namun

demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai 99,75%.

Maksud dilaksanakan pengukuran ini adalahuntuk mengetahui

banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan

SMA/SMK/MA/ Paket C.

12. Nilai Nem rata-rata SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 7,25 terealisir sebesar

7,62 maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,10%


diperoleh dari data jumlah Nemrata-rata sebesar 22,86

dibanding dengan jumlah mata pelajaran yangdiUNkan

sebanyak 3 mata pelajaran, sehingga terealisir sebesar 7,62

nilainya. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai Nem

rata-rata SD/MI terealisir sebesar 7,30 berarti terjadi

peningkatan sebesar 0,32 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

adanya peningkatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

semenjak kelas 4, 5 dan 6.


Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9

tahun dengan kegiatan Bedah SKL UASBN. Selanjutnya pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Nilai Nem

rata-rata SD/MI dapat tercapai 7,40. Namun demikian pada

tahun 2012 Nilai Nem rata-rata SD/MI sudah tercapai sebesar



LAKIP |


216

7,62 Pengukuran indikator sasaran ini dengan maksud untuk

mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap jenjang pendidikan di

suatu daerah.

13. Nilai Nem rata-rata SMP/MTs.


6,79 maka nilai capaian indikator ini sebesar 94,97% dengan

kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 6,79% diperoleh dari

data jumlah Nem rata-rata sebesar 27,17 dibanding dengan

jumlah mata pelajaran yang diUNkan sebanyak 4 mata

pelajaran, sehingga terealisir sebesar 6,79.

Adapun nilai 4 mata pelajaran tersebut antara lain Bahasa

Indonesia = 8,58; Bahasa Inggris = 5,70; IPA = 6,47 dan

Matematika = 6,42, sehingga untuk nilai total 4 mata pelajaran

sebesar 27,17/4 = 6,79.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai Nem rata-rata

SMP/MTs terealisir sebesar 7,15 berarti terjadi penurunan

sebesar 0,36 nilai nem rata-ratanya pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan karena tingkat kesulitan soal UNAS yang berbeda

dan tingkat kejujuran siswa masih tinggi.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun

dengan kegiatan bedah SKL UN. Kegiatan ini dalam bentuk

melaksanakan evaluasi hasilTry Out mulai dari tingkat

kecamatan, sehingga dapat ditentukan tingkat daya serap dan

penambahan jam belajar/Les pada pelajaran yang masih

dibawah rata-rata.


diharapkan Nilai Nem rata-rata SMP/MTS tercapai sebesar

7,30. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini



LAKIP |


217

adalah untuk mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap jenjang

pendidikan di suatu daerah.

14. Nilai Nem rata-rata SMA/SMK.


7,32, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,14%


2011 realisasi nilai Nem rata-rata SMA/SMK terealisir sebesar

7,53 berarti terjadi penurunan sebesar 0,21 pada tahun 2012.

Hal ini disebabkan bobot UN yang tinggi. Upaya pemecahannya

adalah penguasaan materi yang lebih lengkap sesuai kisi-kisi

UN.



Menengah dengan kegiatan Sukses UN dan Evaluasi hasil

pendidikan. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa latihan

mengerjakan UN.


diharapkan Nilai Nem rata-rata SMA/SMK tercapai sebesar

7,56. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah

untuk mengetahui prestasi siswa dilihat dari NEM lulusan pada

jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah.

15. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.



-50% dengan kategori tidak berhasil. Realisasi sebesar 0,05%

diperoleh dari data jumlah putus sekolah pada tingkat dan

jenjang SD/MI sebanyak 35 siswa dibanding dengan jumlah

siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun

ajaran sebelumnya sebanyak 74.234 siswa, sehingga terealisir

sebesar 0,05%.



LAKIP |


218

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Putus

Sekolah (APS) SD/MI mencapai sebesar 0,04% berarti terjadi


disebabkan motivasi sekolah anak rendah. Upaya yang perlu

dilakukan adalah sosialisasi kepada 75 Pemerintah Desa dan

beasiswa serta peran serta orang tua sangat diharapkan dalam

memotivasi anaknya untuk bersekolah.



dengan kegiatan pendataan anak putus sekolah dan pendataan

anak usia sekolah yaitu dengan melaksanakan penjaringan data

siswa rentan DO dan program sweepping melalui Dukuh/Kades

untuk dapat menemukan anak usia sekolah yg tidak bersekolah.


diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI tercapai sebesar

0,01%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini

adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah

di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara

penanggulangannya.

16. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.



62,5% dengan kategori cukup berhasil. Jika dibandingkan

dengan tahun 2011 realisasi Angka Putus Sekolah (APS)

SMP/MTS mencapai sebesar 0,10%, berarti terjadi peningkatan

sebesar 0,01 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan motivasi

sekolah anak rendah dan peran orang tua belum optimal. Upaya

yang perlu dilakukan adalah dengan sosialisasi kepada 75

Pemerintah Desa dan beasiswa.



LAKIP |


219



dengan kegiatan pendataan anak putus sekolah dan pendataan

anak usia sekolah yaitu dengan melaksanakan penjaringan data

siswa rentan DO dan program sweepping melalui RT, Dukuh,

Kades untuk dapat menemukan anak usia sekolah yang tidak

bersekolah.


diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS tercapai

sebesar 0,05%. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk

mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu

daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya.

17. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,85% terealisir 0,75%,

maka nila capaian indakator sasaran ini sebesar 111,76%


2011 realisasi Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK mencapai

sebesar 0,10% berarti terjadi peningkatan sebesar 0,65% pada

tahun 2012. Hal ini disebabkan masih ada siswa yang

kesadaran bersekolah masih rendah. Upaya penyelesaian

terhadap permasalahan ini adalah mengajak kembali untuk

bersekolah dengan program khusus, seperti retreivel.

Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1

kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menegah

dengan kegiatan Retreivel (mengajak kembali sekolah dengan

memberikan subsidi).


diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK tercapai

sebesar 0,70%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini

adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang putus sekolah di



LAKIP |


220

suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara

penanggulanggannya.

18. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan selama6.24 tahun terealisir

selama 6,04 Tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 06,62% Realisasi Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI

selama 6,04 tahun tersebut diperoleh dari data jumlah siswa

mengulang sebanyak 3.054 siswa dibagi jumlah murid

keseluruhan sebanyak 74.565 siswa dan ditambah dengan lama

belajar siswa SD/MI selama 6 tahun sehingga terealisir selama

6,04 tahun.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rata-rata lama

sekolah SD/MI selama 6,10 tahun berarti terjadi penurunan

sebesar 0,06 tahun. Hal ini disebabkan meningkatnya

kemampuan Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar

sebagai dampak dari meningkatnya kesejahteraan Guru

(tunjangan profesi).

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program Wajar 9

tahun dengan kegiatan tambahan jam belajar Les Wajar 9 tahun

yaitu pendalaman materi berdasarkan kelompok yang tinggal

kelas. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

diharapkan Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI tercapai

sebesar 6,18%, namun demikian pada tahun 2012 sudah

tercapai selama 6,04 Tahun. Pengukuran indikator ini

dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui berapa lama

suatu jenjang pendidikan dapat terselesaikan sampai lulus.

19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs.

Pada tahun 2012 mentargetkan selama 3.01 tahun terealisir

3,004 tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

100,20% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi Angka



LAKIP |


221

Rata-rata lama sekolah SMP/MTs selama 3,004 tahun tersebut

diperoleh dari data jumlah siswa mengulang sebanyak 140

siswa dibagi jumlah murid keseluruhan sebanyak 34.206 siswa

dan ditambah dengan lama belajar siswa SMP/MTs selama 3

tahun sehingga terealisir selama 3,004 tahun.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisiasi angka rata-rata

lama sekolah SMP/Mts mencapai selama 3,01tahun berarti

terjadi penurunan sebesar 0,006 pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan meningkatnya kemampuan Guru dalam proses

kegiatan belajar mengajar sebagai dampak dari meningkatnya

kesejahteraan Guru (tunjangan profesi).

Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program Wajar 9

tahun dengan kegiatan tambahan jam belajar/Les Wajar 9 tahun

yaitu pendalaman materi berdasarkan kelompok yang tinggal

kelas. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

diharapkan Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs tercapai

selama 3,01 tahun. Pengukuran indikator ini dilaksanakan guna

mengetahui berapa lama suatu jenjang pendidikan dapat

terselesaikan sampai lulus.

20. Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK.

Pada tahun 2012 mentargetkan selama 3,01 tahun terealisir

3,01 tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 realisasi angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK

mencapai sebesar 3,01 tahun berarti tidak terjadi penurunan

maupun peningkatan pada tahun 2012. Faktor yang mendukung

keberhasilan indikator sasaran adalah penanaman kedisiplinan

bagi siswa sehingga prestasi akademik siswa semakin

meningkat.



LAKIP |


222

Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 1 Program dan 1


Menengah dengan kegiatan Biaya operasional pendidikan

(BOP) di sekolah. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD

tahun 2015 diharapkan Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK

tercapai selama 3,01 tahun. Pengukuran indikator ini

dilaksanakan Untuk mengetahui lama belajat pada jenjang

SMA/SMK/MA secara rata-rata per siswa.

17. Sasaran 17

Meningkatnya Kualitas Perpustakaan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah koleksi buku 45.650

Buku

47.000

Buku

47.008

Buku


2. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling)

47.707

Orang

48.000

Orang

108.432

Orang



Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategi 17 = 92,5

Pada sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 2 (dua) indikator



indikator sasaran pada sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil


1. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 47.000 buku,

terealisir 47.008 buku, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 100,02% dengan kategori sangat berhasil. Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah koleksi buku

terealisir sebanyak 45.650 buku, berarti terjadi peningkatan



LAKIP |


223

sebanyak buku 1.358 buku atau sebesar 2,97%. Hal ini

disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder

perpustakaan dan adanya variasi koleksi.

Indikator sasaran ini didukung dilaksanakan melalui 1

Programdan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum.

Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan Pengadaan

Buku tahun 2012 sebanyak 3.043 eks terdiri dari 535 judul,

Bantuan : buku 45 eks dan karya tulis: 585. Selanjutnya pada

akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah

koleksi buku di perpustakaan tercapai sebanyak 51.000 buku.


mengukur sarana yang diperlukan untuk membentuk

perpustakaan yang handal dan berkualitas.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan (termasuk perpustakaan

keliling).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 48.000 orang

terealisir sebanyak 108.432 orang, maka nilai capaian indikator

sasaran ini sebesar 225,90% dengan kategori sangat berhasil.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah pengunjung

perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling) mencapai

sebanyak 47.707, berarti terjadi peningkatan sebanyak 60.725

orang. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat butuh akan

eksistensi perpustakaan, metode layanan dengan

menggunakan sistem otomasi, paket dan manual,lokasi layanan

keliling bertambah dari 52 menjadi 102 lokasi, sarana prasarana

dan dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di

kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC, suasana



LAKIP |


224

nyaman serta tersedianya SDM Pengelola perpustakaan terdiri

dari 4 pustakawan, 4 calon pustakawan dan staf perpustakaan.

Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 1

Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Pengembangan

budaya baca baca dan pembinaan perpustakaan dengan

kegiatan Pelayanan perpustakaan. Bentuk dari kegiatan ini

adalah Penjajaran bahan pustaka, Layanan perpustakaan Sabtu

dan Minggu serta Layanan Perpustakaan Keliling.


diharapkan Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk

perpustakaan keliling) mencapai sebanyak 51.000 orang.

Namun demikian realisasi ini sudah melampaui target karena di

tahun 2012 sudah tercapai sebanyak 108.432 orang. Maksud

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk mengukur

tinggi rendahnya minat baca masyarakat.

18. Sasaran 18

Meningkatnya Sekolah Berkualitas.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Rasio ruang kelas – siswa SD/MI

23 Siswa 30 Siswa


2. Rasio Ruang kelas - siswa SMP/MTS

31 Siswa 30 Siswa


3. Rasio Ruang kelas – siswa SMA/SMK

34 Siswa 32 Siswa

34 Siswa 93,75 Sangat Berhasil

4. Rasio Guru – siswa SD/MI 14 (angka)

13,6angka

13,70 angka


5. Rasio Guru – siswa SMP/MTS

19 (angka)

19,2angka

10,89 angka


6. Rasio Guru – siswa SMA/SMK

9 angka 9 angka 9 angka 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (6 x 92,5) / 6) = 92,5




LAKIP |


225

Pada sasaran 18 (delapan belas) terdiri dari 6 (enam)

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar

92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 18 (delapan belas) sesuai hasil


1. Rasio Ruang Kelas - Siswa SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 30 siswa terealisir

sebanyak 22,83, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar


22,83 diperoleh dari data perbandingan antara jumlah siswa

pada jenjang pendidikan tertentu (siswa SD/MI) sebanyak

74.656 siswa dengan jumlah ruang kelas SD/MI sebanyak 3.270

ruang kelas sehingga terealisir sebanyak 22,83.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio ruang kelas-

siswa SD/MI mencapai 23 berarti terjadi peningkatan sebesar

0,17. Hal ini disebabkan adanya penambahan pemanfaatan

ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan.

Indikator sasaran ini didukung melalui1 Program dengan 1


dengan kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk

dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan rehab ruang

kelas yang rusak dan penambahan mebelair.


diharapkan Rasio ruang kelas-siswa SD/MI tercapai sebesar 28.

Namun demikian realisasi di tahun 2012 sudah tercapai sebesar

22,83. Angka sebesar ini sudah menunjukkan rasio ruang kelas-

siswa yang ideal. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator

sasaran ini adalah untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang

tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap

jenjang pendidikan di suatu daerah.



LAKIP |


226

2. Rasio Ruang Kelas - Siswa SMP/MTs.

Pada tahun 2012 mentargetkan satu ruang kelas untuk 30 siswa

terealisir sebanyak 28,25, maka nilai capaian indikator sasaran

ini sebesar 105,83 dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

sebesar 28,25 diperoleh dari data perbandingan antara jumlah

siswa pada jenjang pendidikan tertentu (siswa SMP/MTS)

sebanyak 35.119 Siswa dengan Ruang kelas SMP/MTS

sebanyak 1.243 ruang kelas sehingga terealisir sebanyak 28,25.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio ruang kelas -

siswa SMP/MTS terealisir sebanyak 31 Siswa berarti terjadi

penurunan sebesar 2,75. Selanjutnya pada akhir perencanaan

RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio ruang kelas – siswa

SMA/SMK tercapai sebesar 32.

Indikator sasaran ini didukung melalui1 Program dengan 1


dengan kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk

dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan rehab ruang

kelas yang rusak dan penambahan mebelair.

Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud

untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia

dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang

pendidikan di suatu daerah.

3. Rasio Ruang Kelas – Siswa SMA/SMK.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 32 siswa , terealisir

sebanyak 34 siswa, maka nilai capaian inidikator sasaran ini


dibanding dengan tahun 2011 realisasi Rasio ruang kelas –

siswa SMA/SMK mencapai sebanyak 34 siswa berarti tidak

terjadi penurunan maupun peningkatan pada tahun 2012.




LAKIP |


227

diharapkan Rasio ruang kelas – siswa SMA/SMK tercapai

sebesar 32. Indikator sasaran ini tidak ada dukungan Program

maupun kegiatan.


untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia

dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang

pendidikan di Kabupaten.

4. Rasio Guru – Siswa SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan satu guru untuk 13, 6 siswa

terealisir sebesar 13,70, maka nilai capaian indkator sasaran ini


sebesar 13,70 tersebut diperoleh dari data jumlah siswa SD/MI

sebanyak 74.656 siswa dibanding dengan jumlah guru SD/MI

sebanyak 5.450 guru sehingga terealisir sebanyak 13,70.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio guru – siswa

SD/MI mencapai sebesar 14, berarti terjadi penurunan

sebanyak 0,3. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD

tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SD/MI tercapai

sebesar 12,5.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan

pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT). Dengan adanya

pengangkatan guru tidak tetap berdampak pada proses belajar

mengajar yang efektif dan suskesnya penerimaan peserta didik

baru (PPDB).


untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan

dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu

daerah.



LAKIP |


228

5. Rasio Guru – Siswa SMP/MTs.


sebesar 10,89, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

143,28% dengan kategori Sangat berhasil. Realisasi sebesar

10,89 dipeoleh dari data jumlah siswa SMP/MTs sebanyak

35.119 siswa dibanding dengan jumlah guru sebanyak 3.224

guru sehingga terealisir sebesar 10,89.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Rasio Guru – siswa

SMP/MTs mencapai sebanyak 19 Orang berarti terjadi

penurunan sebesar 8,11. Selanjutnya pada akhir perencanaan

RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SMP/MTs

tercapai sebesar 18,5.


Kegiatan. Program tersebut yaitu ProgamManajemen

Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan

pemerataan Guru PNS. Dengan adanya kegiatan penataan dan

pemerataan guru PNS berdampak pada Proses Belajar

Mengajar yang efektif dan efisien dan suskesnya PPDB.

Pengukuran indikator sasaran dilaksanakan dengan maksud

untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan

dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu

daerah.

6. Rasio Guru – Siswa SMA/SMK.


sebanyak 9 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dengan tahun 2011 realisasi Rasio Guru – siswa SMA/SMK

mencapai sebanyak 9 orang, berarti tidak terjadi peningkatan

maupun penurunan pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio Guru –



LAKIP |


229

siswa SMA/SMK tercapai sebesar 9 juga. Indikator sasaran ini

tercapai tanpa harus dukungan program dan kegiatan.


untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di suatu daerah.

19. Sasaran 19

Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal dan

Informal


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan

33 buah 35 buah 33 buah 111,43 Sangat Berhasil

2. Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan kegiatan

3 buah 1 buah 1 buah 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) / 2 = 92,5


Pada sasaran 19 (sembilan belas) terdiri dari 2 (dua)


92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 19 (sembilan belas) sesuai hasil


1. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Aktif

Melaksanakan Kegiatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 35 buah terealisir

sebanyak 39 lembaga, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah lembaga

pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan



LAKIP |


230

mencapai sebanyak 33 buah, berarti pada tahun 2012 terjadi

peningkatan sebanyak 6 buah. Hal ini disebabkan adanya peran

serta dari tokoh masyarakat yang peduli dengan pentingnya

pendidikan.


diharapkan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif

melaksanakan kegiatan dapat tercapai sebanyak 40 lembaga.

Adapun jumlah lembaga sebanyak 39 lembaga tersebut sebagai

berikut :

Tabel III.24 Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul

Tahun 2012

No Nama lembaga Alamat Jenis

Keterampilan

1 LP Swadaya Mandiri Edo Com

Jl. Wakhid hasyim, Palbapang

Computer

2 LPK Popbayo 1 Palbapang Bahasa Inggris

3 LPK Popbayo 2 Palbapang Baby Sister

4 LPK Popbayo 3 Palbapang Elektronika

5 LPK Popbayo 4 Palbapang Komputer

6 LPK Popbayo 5 Palbapang Montir mobil

7 LPK Popbayo Palbapang Montir sepeda motor

8 LPK Popbayo Palbapang Mengemudi

9 LPK Popbayo Palbapang Tata kecantikan rambut

10 LPK Popbayo Palbapang Menjahit

11 Hakindo Jl. Bantul Bahasa jepang

12 JPK Perintis Jl. Bantul Stir mobil

13 An Nur Jl. Pleret, Gerengan, Banguntapan

Stir mobil

14 Heny Maguwo, Gang Nuri Rt.14

Menjahit

15 IPPI yogyakarta Jl. Janti 331, Banguntapan, Btl

Adm perkantoran & manajemen

16 Karir 1 Yogyakarta Jl. Blpp no.3, Gedongkuning

Stir mobil

17 Karir 2 Jl. Blpp no.3, Gedongkuning

Montir mobil



LAKIP |


231

No Nama lembaga Alamat Jenis

Keterampilan

18 Karir 3 Jl. Blpp no.3, Gedongkuning

Montir spd motor

19 Lkp Cendana Wangi

Mantup, Baturetno, Banguntapan

Rias pengantin

20 Star Training Club (STC)

Jl. Janti 88 hu, Banguntapan, Btl

Bimbingan belajar

21 Yabbayo Jl. Karangbendo Kulon, 277. Banguntapan

Bahasa inggris

22 LPK Bayu Aji Jl. Parangtritis km.12,5 Bakulan Wetan, Jetis

Jamu dan pijat sistem akupunkur

23 LPK Nur Hidayah Jl. Imogiri Timur km.11,5, Trimulyo, Jetis, Bantul

Asisten perawat pijatgetar syaraf

24 Seni Pengobatan Timur

Jogonalan, Tirtonirmolo, Kasihan

Akupresure

25 LPK Agustin Ngeblak Rt.02 Tata kecantikan rambut

26 Mersudi Raharjo Jl. Wates km.10 Bahasa Inggris

27 Mersudi Raharjo Kuroboyo, Caturharjo Menjahit

28 Puspadanta.1 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Presenter tv

29 Puspadanta 2 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Mc

30 Puspadanta 4 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Dubber

31 Puspadanta 5 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Kepenyiaran radio

32 Puspadanta 6 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Broadcasting junior & kids

33 Puspadanta 7 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Akting

34 Puspadanta 8 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Reporter tv

35 Puspadanta3 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Pelatihan

36 An-Nisa Tapen, Argosari Menjahit

37 Grup Gajah Mada Jl. Wates km.17, Bimbel

38 Lpk Flamboyan Jl. Kai Maksum Menjahit

39 Mitra Utama Jogja Jl Ringroad sel, Wojo Bahasa asing

Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2013

2. Jumlah Lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan

kegiatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 buah terealisir

sebanyak 1 buah, maka nilai capaian indikator sasaran ini



LAKIP |


232


dengan tahun 2011 realisasi jumlah lembaga pendidikan

informal yang aktif melaksanakan kegiatan sebanyak 1 buah

lembaga sampai dengan tahun 2012 belum ada peningkatan.

Adapun lembaga tersebut adalah Home School InstKPI yang

beralamat di Srimartani, Piyungan, Bantul. Pada akhir tahun

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah lembaga

pendidikan informal yang aktif sebanyak 2 lembaga.


untuk mengetahui lembaga informal yang aktif melakukan

kegiatan.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator pada point 1 dan

2 di atas adalah adanya peran serta dari tokoh masyarakat yang

peduli dengan pentingnya pendidikan.

20. Sasaran 20

Meningkatnya Prestasi Pemuda Kabupaten Bantul di Bidang

Olah Raga secara Kuantitatif dan Kualitatif.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi POR PROP 2 tahun sekali

8

Medali

Emas

- - - -

2. Jumlah perolehan emas melalui Kompetisi olah raga tingkat propinsi setahun sekali Pekan Olah Raga Pelajar (POP)

49

Medali

Emas

49 52 106,12 Sangat Berhasil

3 Paskibraka 8 orang

8 Orang

8 Orang 100 Sangat Berhasil

4 Pemuda pelopor 2 2 2 100 Sangat Berhasil



LAKIP |


233


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

5 MTQ tingkat pelajar umum 9

Medali

Emas

16 16 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 ) /4 = 92,5


Pada sasaran 20 (dua puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator



indikator sasaran pada sasaran 20 (dua puluh) sesuai hasil


1. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi PorProp yang

Dilaksanakan Setiap 2 Tahun Sekali.

Pada tahun 2012 kompetisi PorProp tidak dilaksanakan karena

kegiatan ini hanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan

kegiatan tersebut sudah terlaksana pada tahun 2011.

2. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi Olah Raga Tingkat

Propinsi bagi Pelajar Setiap Setahun Sekali.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 49 medali emas

terealisir 52 emas, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah perolehan emas

mencapai sebanyak 49 emas, berarti sampai dengan tahun

2012 jumlah medali emas sudah mencapai sebanyak 101

medali emas. Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir

RPJMD tahun 2015 jumlah perolehan emas melalui kompetisi

olah raga tingkat propinsi bagi pelajar setiap setahun sekali

dapat mencapai sebanyak 245 medali emas.


antara lain



LAKIP |


234

Optimalnya pembinaan dan pelaksanaan kompetisi.

Dukungan sarana dan prasarana.

Rangsangan insentif bagi yang berprestasi dari KONI.

Selanjutnya indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1

Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dengan kegiatan

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga. Kegiatan ini berupa

pelaksanaan Pekan Olah Raga (POR) pelajar se Kabupaten

Bantul untuk mengikuti kompetisi Tingkat Propinsi dan yang

berprestasi masuk ke tingkat Nasional dan Internasional dengan

peserta dari pelajar seluruh Kecamatan yang berprestasi.


untuk mengukur keberhasilan atlet tingkat Propinsi.

3. Jumlah Pelajar yang Lolos Seleksi Paskibraka.



dengan kategori sangat berhasil. Realisasi Jumlah pelajar yang

lolos seleksi Paskibraka pada tahun 2011 juga mencapai

sebanyak 8 orang, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah

pelajar yang lolos seleksi Paskibraka sudah tercapai sebanyak

16 pelajar.


terpenuhinya persyaratan fisik, kecerdasan serta intensitas

pembinaan.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan peran

serta kepemudaan dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan.



LAKIP |


235

Kegiatan ini dalam rangka untuk menyiapkan pasukan pengibar

bendera untuk HUT Kemerdekaan RI, baik untuk pelaksanaan

di tingkat Kabupaten, DIY dan Nasional.Pada tahun 2012

Kabupaten Bantul mengirimkan sebanyak 8 orang Paskibraka

ke Propinsi DIY. Adapun 8 orang tersebut antara lain: Axel

Rizky Herdana, Fajar Rahmanto, Fitraramadhanu, Fanji Acfa

Amara, Anindya Mareta, Anisa Asri Aprilia, Gracia Oktaviadan

Wahyu Reni Perwitasari.


munculnya generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan

kepemudaan, bela negara dan partisipasi dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan.

4. Jumlah Pemuda Pelopor.




2011 realisasi jumlah pemuda pelopor juga mencapai sebanyak

2 pemuda pelopor. Selanjutnya sampai dengan perencanaan

akhir RPJMD tahun 2015 realisasi jumlah pemuda pelopor

diharapkan tercapai sebanyak 10 pemuda pelopor.


adalah adanya pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda.


Kegiatan .Program tersebut yaitu Peningkatan peran pemuda

dengan kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pelaksanaan atau

rekruitmen, seleksi pemilihan pemuda pelopor tingkat

Kabupaten, Propinsi DIY dan Nasional yang diselenggarakan

oleh Kemenpora dan BPO Propinsi. Kegiatan ini dengan tujuan

untuk memunculkan generasi muda dan pelajar dalam



LAKIP |


236

mengikuti kegiatan kepemudaan, bela negara dan dalam

kegiatan sosial kemasyarakatan.

5. MTQ Tingkat Pelajar Umum.

Pada tahun 2012 mentargetkan perolehan medali emas

sebanyak 16 medali terealisir 16 medali emas, maka nilai


sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi

perolehan medali emas mencapai sebanyak 9 medali emas,

sehingga perolehan medali emas sampai dengan tahun 2012

sudah mencapai sebanyak 25 medali emas. Selanjutnya sampai

dengan perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi jumlah

perolehan medali emas diharapkan tercapai sebanyak 88

medali emas.


Kegiatan.Program tersebut yatu Program Pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda dengan kegiatan Peningkatan

keimanan dan ketakwaan pemuda. Kegiatan ini dalam bentuk

kompetisi Musabaqoh Tilawatil Qur‟an (MTQ) pelajar umum se

Kabupaten Bantul yang pada akhirnya akan diperoleh Kafilah

pelajar untuk kompetisi di Tingkat Propinsi DIY dan Bantul juara

Umum II.


untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pelajar.



LAKIP |


237

21. Sasaran 21

Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Ragawan

Profesional


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur

15

cabor

20 cabor

21 cabor 105 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) / 1 ) = 92,5


Pada sasaran 21 (dua puluh satu) terdiri dari 1 (satu)



indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu) sesuai hasil


1. Cabang Olah Raga yang menjalankan Kompetisi secara

Teratur.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 cabang olah raga

terealisir 27 cabang olah raga, maka nilai capaian indikator

sasaran ini sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil.

Program dan kegiatan yang khusus untuk kegiatan pemantauan

terhadap cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara

teratur di Kabupaten Bantul dari Kantor PORA Kabupaten

Bantul tidak ada, tetapi data tersebut diperoleh dari KONI Bantul

sehingga Kantor PORA Kabupaten Bantul hanya menerima

hasilnya saja.

Adapun 7 cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara

teratur antara meliputi Atletik, PSSI, PBVSI, Percasi, IPSI,

Dansa, Tenis lapangan, Angkat Besi/Berat, PERBASI,



LAKIP |


238

Bulutangkis, Tenis Meja, Yudo, Karate, Hoki, Gulat, PORDASI,

Taekwondo, Sepak Takraw, tarung Drajad, dan Senam.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cabang olah raga

yang menjalankan kompetisi secara teratur mencapai sebanyak

15 cabang olah raga yaitu Sepakbola, Pencak Silat, Bola Volly,

Bulutangkis, Catur, Tenis Meja, Karate, Tenis Lapangan, Yudo,

Atletik, Bola Basket, tarung Drajad, Sepak Takraw, Taekwondo,

dan Panah sehingga sampai dengan tahun 2012 cabang olah

raga yang menjalankan kompetisi secara teratur sebanyak 21

cabang olah raga.

Selanjutnya sampai dengan perencanaan akhir RPJMD tahun

2015 realisasi cabang olahraga yang menjalankan kompetisi

secara teratur diharapkan tercapai sebanyak 25 cabang olah

raga. Maksud dilksanakan pengukuran indikator sasaran ini

adalah untuk mengukur potensi cabang olah raga di Kabupaten

Bantul

22. Sasaran 22

Meningkatnya Kualitas Data Base dalam Format Digital di

Semua Sektor.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Analisa dan perancangan data base terintegrasi semua sector

- 25% 25% 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) / 1 ) = 92,5


Pada sasaran 22 (dua puluh dua) terdiri dari 1 (satu)


92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator



LAKIP |


239

sasaran pada sasaran 22 (dua puluh dua) sesuai hasil pengukuran

kinerja dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 mentargetkan

analisa dan perancangan data base terintegrasi semua sektor

dengan target sebesar 25% terealisir 25%, maka nilai capaian


berhasil.

Realisasi analisa dan perancangan data base terintegrasi

semua sector di tahun 2012 belum bisa dibandingkan dengan

tahun 2011 oleh karena kegiatan ini baru terlaksana pada tahun

2012. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1

Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

dengan kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan membuat

master plan database semua sector dengan melakukan analisa

jaringan dan analisa aplikasi programnya.

23. Sasaran 23

Pengembangan Sistim Informasi yang berbasis Teknologi

Informasi (TIK)


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Prosentase penyusunan SOP pengembangan Sistim Informasi


2. Prosentase Pengembangan Pusat Data


Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5


Pada sasaran 23 (dua puluh tiga) terdiri dari 2 (dua)




LAKIP |


240


indikator sasaran pada sasaran 23 (dua puluh tiga) sesuai hasil


1. Prosentase penyusunan Standart Operasonal Prosedur (SOP)

pengembangan Sistim Informasi.




diperoleh dari data target penyusunan Perbup tentang SOP TIK

target 1 Perbup terealisir 1 Perbup sehingga terealisir sebesar

100%.

Adapun Perbup SOP TIK yang dikeluarkan pada tahun 2012

adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Sedangkan

pada tahun 2011 juga telah mengeluarkan Perbup SOP TIK

yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang

Pengembangan dan Pengelolaan TIK.



Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan

Pengkajian dan pemeliharaan bidang Komunikasi, Informasi dan

Media Massa. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan

tersusunnya Standart Operating Prosedur (SOP)

pengembangan TIK. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator

sasaran ini adalah memberikan Regulasi terhadap TI.

2. Prosentase Pengembangan Pusat Data.




2011 realisasi Pengembangan Pusat data mencapai sebesar



LAKIP |


241

10% berarti terjadi peningkatan sebesar 40% pada tahun 2012,

sehingga sampai dengan tahun 2012 Prosentase

Pengembangan Pusat data sudah tercapai sebesar 60%.

Selanjutnya sampai dengan perencanaan akhir RPJMD tahun

2015 realisasi Prosentase Pengembangan Pusat data

diharapkan tercapai sebesar 100%. Faktor pendukung

keberhasilan indikator sasaran ini adalah dilaksanakan sesuai

dengan rencana.



Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa. Bentuk dari kegiatan ini adalah Pengembangan

sarana dan prasarana pusat data.


untuk mengukur kemampuan kinerja SKPD berdasarkan

kualitas data.

24. Sasaran 24

Tersedianya Informasi Melalui Media Masa Tepat Guna


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah




Pada sasaran 24 (dua puluh empat) terdiri dari 1 (satu)





LAKIP |


242

sasaran pada sasaran 24 (dua puluh empat)sesuai hasil


1. Prosentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Padatahun 2012 mentargetkan sebesar 40% terealisir 40%,


kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011

realisasi prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah terealisir sebesar 5% sehingga terjadi peningkatan

sebesar 35% pada tahun 2012, , sehingga sampai dengan

tahun 2012 realisasi prosentase sosialisasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah sudah tercapai sebesar 45%. Selanjutnya

sampai pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 realisasi

Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

dapat tercapai sebesar 90%.

Keberhasilan indikator sasaran didukung melalui 1 Program dan

1 Kegiatan. Program tersebut yatu Program Kerjasama

Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

25. Sasaran 25

Meningkatnya Jumlah DBKS.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)

45Desa 48 Desa

48 Desa 100% Sangat Berhasil



Pada sasaran 25 (dua puluh lima) terdiri dari 1 (satu)


92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator



LAKIP |


243

sasaran pada sasaran 25 (dua puluh lima) sesuai hasil pengukuran

kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 48 Desa terealisir 48

Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%


2011 realisasi jumlah DBKS terealisir sebanyak 45 Desa

sehingga ada peningkatan jumlah DBKS sebanyak 3 Desa pada

tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah DBKS

sudah tercapai sebanyak 48 Desa. Selanjutnya diharapkan

sampai dengan akhir perencanaan RPJMD yaitu tahun 2015

realisasi jumlah DBKS dapat terealisir sebanyak 57 Desa. Desa

DBKS yang dibina pada tahun 2012 antara lain:

a. Desa Srimartani Kecamatan Piyungan.

b. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu.

c. Desa Trirenggo Kecamatan Bantul.


karena adanya dukungan dari masyarakat dan semua

stakeholder.



pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan

lainnya. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan

pencanangan, pembinaan dan evaluasi DBKS.


untuk mengukur peningkatan DBKS. Dengan DBKS diharapkan

semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan

aman dan nyaman.



LAKIP |


244

26. Sasaran 26

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah Da‟i dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama

6.000 orang

6.050 orang

6.050

orang

100 Sangat Berhasil

2. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaan

35

lembaga

35 lembaga

35 lembaga

100 Sangat Berhasil

3 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama

100% 90 % 100% 111,11 Sangat Berhasil



Pada sasaran 26 (dua puluh enam) terdiri dari 3 (tiga)



sasaran pada sasaran 26 (dua puluh enam) sesuai hasil


1. Jumlah Da‟i dan Pemuka Agama yang Diberikan Pembekalan

Masalah Kerukunan Umat Beragama.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.050 orang terealisir

6.050 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


tahun 2011 realisasi jumlah Da‟i dan pemuka agama yang

diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama

sebanyak 6.000 orang.

Selanjutnya diharapkan sampai dengan akhir perencanaan

RPJMD yaitu tahun realisasi jumlah Da‟i dan pemuka agama

yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama



LAKIP |


245

tercapai sebanyak 6.200 orang. Faktor yang mendukung

keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan dan

kerelaan dai untuk mengikuti program pembinaan.


untuk mengukur peningkatan jumlah dai dan pemuka agama.

Dengan bertambahnya jumlah dai dan pemuka agama maka

pemahaman masyarakat tentang kerukunan umat beragama

juga meningkat.

2. Jumlah Lembaga Agama yang Diberikan Pembinaan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 35 lembaga terealisir

35 lembaga,maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


tahun 2011 realisasi jumlah lembaga agama yang diberikan

pembinaan terealisir sebanyak 35 lembaga. Selanjutnya

diharapkan sampai dengan akhir perencanaan RPJMD yaitu

tahun 2015 realisasi Jumlah lembaga agama yang diberikan

pembinaan tercapai sebanyak 37 lembaga.


karena adanya dukungan lembaga keagamaan dalam kegiatan

pembinaan.



Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

dengan kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai

forum keagaman.

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah

untuk mengukur cakupan layanan dan bantuan bagi tempat

ibadah. Dengan adanya peningkatan fasilitas tempat ibadah

maka akan meningkatkan kenyamanan umat dalam

menjalankan ibadahnya.



LAKIP |


246

3. Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama.


100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11


diperoleh dari data jumlah kegiatan FKUB pada tahun 2012

terget sebanyak 24 kali, terealisir 24 kali sehingga terealisir

sebesar 100%. Jika dibanding dengan tahun 2011 kegiatan

dalam rangka peningkatan kerukunan hidup beragama juga

mencapai sebesar 100%.


karena efektivitas sosialisasi ke lintas agama serta terbentuknya

FKUB tingkat Kecamatan.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Terciptanya

kerukunan umat beragama di masyarakat dengan kegiatan

Pemberdayaan FKUB. Bentuk kegiatan ini berupa rapat-rapat

pengurus FKUB, penyuluhan dan pemberian rekomendasi

pendirian tempat ibadah serta memediasi konflik umat

beragama.


mengatasi kasus kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat

beragama.

27. Sasaran 27

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah


Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi 2011

Target 2012 Realisasi

2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Pertumbuhan PDRB

5,27% 5,42 5,3** 97,99 Sangat Berhasil



LAKIP |


247


Realisasi 2011

Target 2012 Realisasi

2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

(ekonomi)

2. PDRB atas harga Konstan

(Trilyun)

4,177

(Trilyun)

4,25

(Trilyun**)

4,398


3. PDRB atas harga berlaku

(Trilyun)

10,026

(Trilyun)

11,22

(Trilyun) **

11,258


4. Penerimaan Daerah

(Rp)

1.180.550.742.432,00

Rp. 943.096.041.000,00

Rp.1,337,565,892,546,00


5. Pertumbuhan Investasi PMA

(Rp).

10.863.379,84

(Rp.)

555.205.911.284,00

(Rp)

.193.628.931.772,00


6. Pertumbuhan Investasi PMDN

(Rp). 200.172.644.15

0,71

(Rp)

180.445.600.020,00

(Rp)

246.782.863.739,00

136.76 Sangat Berhasil

7 Pertumbuhan Investasi Masyarakat

(Rp)

.26.062.560.802,00

(Rp)

39,027,866,936,00

(Rp)

49.037.459.830,00

125 Sangat Berhasil

8 Inflasi

3,73% 4,85% 4,13% 111,13 Sangat Berhasil

9 Peningkatan kualitas BUMD guna peningkatan kualitas pelayanan Investasi

20 Orang 20 Orang 50 Orang 200 Sangat Berhasil

10 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang Investasi

6 BH 10 - - -

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 8 x 92,5 ) / 9 = 82,22 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) / 9 = 3,05


Pada sasaran 27 (dua puluh tujuh) terdiri dari 10 (sepuluh)

indikator sasaran, tetapi 1 indikator tidak tercapai dikarenakan

kegiatan pendukung untuk pencapaian indikator tersebut sudah

tidak relevan sehingga pada sasaran 27 hanya terdiri dari 9

indikator sasaran. Selanjutnya nilai rata-rata capaian sasaran pada

sasaran 27 tersebut tercapai sebesar 85,27% dengan kategori

Sangat Berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 27

(dua puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :



LAKIP |


248

1. Pertumbuhan PDRB (Ekonomi)


sebesar 5,3**maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


Realisasi Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) pada tahun 2012 tidak

mencapai target 100%, hal ini disebabkan terjadinya kontraksi

pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian, dan sektor listrik, gas dan air bersih sehingga

pertumbuhan perekonomian Bantul mengalami perlambatan.

Upaya pemecahannya adalah pengembangan program program

intensifikasi sektor pertanian dalam rangka peningkatan

kuantitas dan kualitas produktivitas.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi pertumbuhan PDRB

(Ekonomi) mencapai sebesar 5,27% berarti terjadi peningkatan

sebesar 0,03% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan aktivitas

perekonomian di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.

Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir RPJMD yaitu

tahun 2015 pertumbuhan PDRB dapat tercapai sebesar 6,14%.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program

dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah Berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan

bekerjasama dengan BPS Bantul dalam rangka untuk

mengetahui pencapaian perkembangan ekonomi Kab. Bantul

secara makro, yang meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan

TW, PDRB Kecamatan, Inflasi dan Gini Ratio. Maksud

dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk

mengukur tingkat PDRB di Kabupaten Bantul.



LAKIP |


249

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 4,25 trilyun terealisir

4,398 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


dengan realisasi tahun 2011 PDRB atas dasar harga konstan

mencapai sebesar 4,177 Trilyun, berarti terjadi peningkatan

sebesar Rp.221 M pada tahun 2012. Hal ini disebabkan

meningkatnya peran dan kontribusi di tiga sektor utama non

pertanian yang selama ini menyusun perekonomian daerah

yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri

pengolahan dan sektor jasa-jasa. Distribusi Persentase Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas

dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun

2011-2012 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012

No. Jenis Lapangan Usaha PDRB 2011

(Rp juta) PDRB 2011

(Rp juta

1. Pertanian 950.491 941.793

2 Pertambangan dan Penggalian 36.576 40.502

3 Industri Pengolahan 680.271 707.192

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 37.969 39.874

5 Bangunan 482.930 514.803

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 844.427 895.761

7 Pengangkutan dan Komunikasi 308.199 337.604

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan

271.556 305.509

9 Jasa - Jasa 564.448 615.785

Total 4.176.867 4.398.823

Sumber : Bappeda, 2013



LAKIP |


250


tahun 2015 PDRB atas harga konstan dapat tercapai sebesar

4,78 trilyun.




Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan

kegiatan tahunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS

Bantul dalam rangka untuk mengetahui pencapaian

perkembangan ekonomi Kab. Bantul secara makro, yang

meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan TW, PDRB

Kec.,Inflasi dan Gini Ratio.


untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di

Kabupaten Bantul pada tahun 2012 berdasarkan harga tahun

2000.

3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 11,22 trilyun terealisir

sebesar 11,258 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding dengan tahun 2011 realisasi PDRB atas dasar harga

berlaku mencapai sebesar 10,026 trilyun, berarti terjadi

peningkatan sebesar 1,232 trilyun pada tahun 2012. Hal ini

disebabkan meningkatnya peran dan kontribusi tiga sektor

utama non pertanian yang selama ini menyusun perekonomian

daerah yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.


tahun 2015 PDRB atas harga berlaku dapat tercapai sebesar

15,77 trilyun.



LAKIP |


251


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator




perkembangan ekonomi Kabupaten Bantul secara makro, yang


Kecamatan, Inflasi dan Gini Ratio.


untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di

Kabupaten Bantul pada tahun t pada harga tahun berjalan.

4. Penerimaan Daerah.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar

Rp.943.096.041.000,00 terealisir sebesar

Rp.1,337,565,892,546,00 maka nilai capaian indikator sasaran


Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi penerimaan daerah

terealisir sebesar Rp.1.180.550.742.432,00 berarti terjadi

peningkatan sebesar Rp.157.015.150.114,00 pada tahun 2012.


tahun 2015 penerimaan daerah dapat tercapai sebesar

Rp.4.962.311.118.000,00.

Keberhasilan dari indikator sasaran ini didukung oleh 1 Program

dan 8 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara

lain:

a. Operasional Pajak Daerah.


intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah



LAKIP |


252

b. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang

milik daerah yang sementara belum digunakan.

c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan daerah khususnya Dana Bagi

Hasil PBB

d. Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21).


intensifikasi antara lain dengan sosialisasi untuk

menumbuhkan kesadaran WP membayar pph atas

penghasilan yang diterima guna mempercepat pemasukan

dana bagi hasil pph OP

e. Pengelolaan Dana Perimbangan.


intensifikasi atas PPh Op Pasal 21 guna memepercepat

dana bagi hasil PpH OP Ke kas Daerah

f. Pemberantasan Cukai Ilegal

g. Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

Bentuk dari kegiatan pada point f dan g di atas adalah

Mempercepat dana bagi hasil cukai/tembakau ke kas

daerah.


untuk mengukur penerimaan Daerah di Kabupaten Bantul.

5. Pertumbuhan Investasi PMA



Rp.193.628.931.772,00 maka nilai capaian indikator sebesar

34,87% dengan kategori tidak berhasil. Hal ini disebabkan



LAKIP |


253

antara lain resesi global, infrastruktur yang kurang yang kurang

menunjang. Upaya pemecahannya adalah dibuat master plan,

adanya legalitas terhadap kemudahan berivestasi. Namun jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi Pertumbuhan investasi

PMA mencapai sebesar Rp. 10.863.379,84,-, berarti terjadi

peningkatan sebesar Rp193.618.068.393,00 pada tahun 2012.


untuk mengukur pertumbuhan investasi PMA di Kabupaten

Bantul.




Rp.246.782.863.739,00 maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 136.76% dengan kategori sangat berhasil.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi investasi PMDN

mencapai sebesar Rp.200.172.644.150,71 berarti terjadi

peningkatan sebesar Rp.46.610.219.588,29 pada tahun 2012.

Hal ini disebabkan antara lain kemudahan perijinan, Iklim

investor yang kondusif dan terjalinnya kerjasama antara

pemerintah, swasta dan masyarakat. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah investasi

PMDN dapat tercapai sebesar Rp.191.059.412.062,00


untuk mengukur pertumbuhan investasi PMDN di Kabupaten

Bantul.


melalui 2 Program dan 4 kegiatan. Program tersebut antara lain:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi




LAKIP |


254

1) Koordinasi antar lembaga dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA.Kegiatan ini

dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan investasi.

2) Workshop Potensi Investasi. Kegiatan ini dalam bentuk

melaksanakan koordinasi dengan investor dalam

membahas permasalahan investasi.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


1) Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman

Modal. Kegiatan ini adalah dengan maksud blueprint

peluang investasi yang ada Piyungan.

2) Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan

Investasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan

melaksanakan rapat dengan aparat pemerintah dalam

menyamakan persepsi pelaksanaan investasi

7. Pertumbuhan Investasi Masyarakat.


terealisir sebesar Rp.49.037.459.830,00, maka nilai capaian


berhasil. Angka investasi masyarakat diperoleh dari stimulan,

simpanan koperasi, KUPK, stimulan semen. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi pertumbuhan investasi masyarakat

mencapai sebesar Rp.26.062.560.802,00, berarti terjadi

peningkatan sebesar Rp22.974.899.028,00 pada tahun 2012.

Harapannya pada akhir RPJMD yaitu tahun 2015 diharapkan

kumulatif capaian pertumbuhan investasi masyarakat sebesar

Rp.208.990.324.656,00.

Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan.

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Partisipasi



LAKIP |


255

Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian hibah dan bantuan

sosial kepada masyarakat dalam hal pembangunan fisik dengan

tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan

menjadi dua jenis yaitu hibah kepada kelompok atau organisasi

masyarakat dan bantuan sosial merupakan bantuan kepada

individu atau keluarga. kelompok atau organisasi masyarakat

berupa panitia pembangunan dilingkungan RT, pedukuhan

maupun kelurahan sedangkan individu adalah keluarga miskin.

Pemberian bantuan stimulan didasarkan pada permohonan

masyarakat dengan mengirimkan proposal kepada Bupati

Bantul cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dari

proposal tersebut akan ditindak lanjuti dengan survey atau cek

lokasi oleh petugas survey yang anggotanya dari unsur Dinas

Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA), Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

(PMD), dan Bagian Administrasi Pembangunan. Hasil survey

menjadi salah satu dasar dalam menentukan besarnya bantuan

stimulan yang diberikan.

Pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan dengan

mengacu pada Peraturan Bupati Bantul yaitu :

a. Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun

2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah yang diubah dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2012



LAKIP |


256

b. Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Sosial yang diubah dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54

Tahun 2012.

Dalam proses pencairan bantuan mulai tahun 2012 terdapat

perbedaan prosedur dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini

disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).

Hal–hal yang bisa dimintakan hibah bagi kelompok atau

organisasi masyarakat berupa permohonan bantuan untuk

pembangunan sarana ibadah, jalan, makam, gedung serbaguna

dan lain lain, sedangkan bantuan sosial bagi individu bisa

berupa bantuan untuk MCK, rumah dan listrik.

Masyarakat penerima bantuan sosial maupun hibah

berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai

rencana yang terdapat dalam proposal dan selanjutnya

berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban tentang

pelaksanaan pembagunan tersebut dilampiri perincian laporan

keuangan dengan mencantumkan besarnya bantuan sosial dan

hibah yang diterima sehingga dapat diketahui besarnya

swadaya masyarakat maupun individu.

Laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah dan bantuan

sosial disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Bantul dengan tembusan kepada Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, bagi

panitia maupun individu yang tidak mengirimkan laporan



LAKIP |


257

pertanggungjawaban maka bila mengajukan proposal belum

akan diterima.


untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan.

8. Inflasi.

Pada Tahun 2012 mentargetkan Inflasi sebesar 4,85%, terealisir



Hal ini disebabkan adanya kestabilan harga dan kondisi

perekonomian yang relatif stabil serta dukungan program

kegiatan pemerintah daerah yang tepat dalam mengantisipasi

gejolak dan disvaritas harga kebutuhan masyarakat.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Inflasi mencapai

sebesar 3,73%, berarti terjadi peningkatan sebesar 0,58% pada

tahun 2012. Namun demikian pada tahun 2012 realisasi Inflasi

dibawah target berarti bagus. Selanjutnya pada akhir

perencanan RPJMD tahun 2015 diharapkan Inflasi dapat

terealisir sebesar 4,42%. Namun demikian di tahun 2012 sudah

tercapai sebesar 4,31%.




Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini untuk menghitung

tingkat inflasi dilakukan survey secara sampling. Sampel

meliputi pasar dan pedagang, dilakukan secara purposive

random sampling.



LAKIP |


258

9. Peningkatan Kwalitas SDM BUMD guna Peningkatan

Pelayanan Investasi.





karena terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan semua

pihak yang terkait baik dari nara sumber, peserta, panitia

penyelenggara maupun dengan daerah tempat study banding

serta kerjasama yang baik dan strategis antar BUMD. Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi peningkatan kwalitas

SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi mencapai

sebanyak 20 orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 30

orang pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2012

realisasi peningkatan kualitas SDM BUMD sudah tercapai

sebanyak 70 orang. Selanjutnya pada akhir perencanan RPJMD

tahun 2015 diharapkan Peningkatan kwalitas SDM BUMD guna

peningkatan pelayanan investasi dapat terealisir sebanyak 100

orang.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Promosi

dan kerjasama investasi dengan kegiatan Peningkatan kualitas

SDM guna peningkatan pelayanan investasi. Kegiatan ini

berupa Workshop bagi Direksi dan karyawan BUMD (25 orang)

selama 2 hari dan dilaksanakan 2 kali berupa peningkatan dan

penguatan pada aspek manajerial dan wawasan serta

pemberian motivasi kerja yang diharapkan dapat meningkatkan

kinerja BUMD.



LAKIP |


259


bahwa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja BUMD perlu

dilakukan pembianaan/pembekalan manajemen.

10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Investasi.

Pada tahun 2012 tidak melaksanakan kegiatan dikarenakan

Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

dilaksanakan di tahun 2012, tapi tidak menyasar ke target

Badan Hukum karena untuk target Badan Hukum sudah

terkoordinir di kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama

dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah.

Sedianya dulu kegiatan tersebut untuk mewadahi disposisi

insidentil. Pada kenyataannya calon investor datang langsung

ke SKPD teknis pengampu penanaman modal. Sehingga di

tahun 2012 ini target yang di realisasikan adalah SKPD terkait

penanaman modal dan lokasi kawasan peruntukan industri

(Piyungan & Sedayu).

Selanjutnya di tahun 2013 sudah tidak di anggarkan lagi untuk

kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang

Investasi.

28. Sasaran 28

Mempermudah Akses dan Sarana Distribusi Pangan serta

Akses Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta

Perikanan dan Kelautan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%)

Kategori

1. Ketersediaan Pangan 2.870

gr/kap/hr

3,650 gr/kap/hr

2.769 76 Berhasil

2 Desa Mandiri Pangan 13 Unit 10 % 18% 180 Sangat Berhasil



LAKIP |


260


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%)

Kategori

3. Akses Pangan 3 unit 6% 3% 50 Tidak Berhasil

4. PPH (Pola Pangan Harapan) 90,6

(nilai)

89.5 % 91,8% 103 SangatBerhasil

5. Konsumsi Ikan Perkapita 17,38 Kg/Kapita

/Tahun

22.43 Kg/

Kapita/

Tahun

17,55 Kapita/

Tahun

78,2 Kapita/

Tahun

Berhasil

6. Saluran Irigasi dalam kondisi baik

83,00% 82.5 % 85,50 103,6% SangatBerhasil

7. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi

82,00% 80 % 84,00

105 Sangat Berhasil

8. Pembangunan Bantul Ceed Centre

4 Komoditas

4 Komoditas

4 100 SangatBerhasil

9. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program pasca panen) antara lain padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah)

1 6 Komoditas

1 183.3 SangatBerhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5 ) / 9 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 2 x 77,5 ) / 9 = 17,22 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 27,5) /9 = 3,05 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 28 = 81,93

Pada sasaran 28 (dua puluh delapan) terdiri dari 9

(sembilan) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 81,93 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai

capaian indikator sasaran pada sasaran 28 (dua puluh delapan)

sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 3.650 gr/kap/hr

terealisir 2.769gr/kap/hr, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 76% dengan kategori berhasil. Realisasi tersebut di

peroleh dari produksi bersih sebesar 2.769 gr/kap/hr. Jika

dibanding tahun 2011 ketersediaan pangan terjadi penurunan

sebesar 3,51%, berarti sampai dengan tahun 2012 jumlah

Ketersedian pangan telah tercapai sebanyak 2.769 gr/kap/hr



LAKIP |


261

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 3.650

gr/kap/hr.

Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator

sasaran tidak terealisir 100% adalah adanya alih fungsi lahan

pertanian menjadi non pertanian dan Kebiasaan pola tanam

petani yang tidak menguntungkan.

Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini adalah dengan

mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan yang belum

maksimal.


Kegiatan. Progam tersebut yaitu Program Peningkatan

ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan :

a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang keanekaragaman pangan di kabupaten

bantul. Bentuk kegiatan ini berupa lomba cipta menu, rapat

koordinasi serta perjalanan dinas ke lapangan.

b. Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat. Kegiatan ini

merupakan pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini

berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan pihak

terkait dan rapat koordinasi di tingkat kelompok serta

perjalanan dinas ke lapangan.

Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui

ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui

kondisi pangan di masyarakat.

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk

mengetahui ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga

dapat diketahui kondisi pangan dimasyarakat. Tujuan

pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk mengetahui



LAKIP |


262

ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui

kondisi pangan dimasyarakat.

2. Desa Mandiri Pangan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10% terealisir 18%,


kategori sangat berhasil. Jika di banding dengan realisasi tahun

2011 terjadi kenaikan sebesar 38,4 % di tahun 2012, berarti

sampai dengan tahun 2012 jumlah Ketersedian pangan telah

tercapai sebanyak 2.769 gr/kap/hr dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebanyak 3.650 gr/kap/hr.


adalah adanya peningkatnya kemampuan kelompok afinitas.



ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan

Pengembangan Desa mandiri pangan. Kegiatan ini merupakan

pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini berupa rapat

koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, penghargaan ketahanan

pangan, perjalanan dinas dalam daerah. Desa-desa tersebut

adalah :

1. Desa Muntuk,Dlingo

2. Desa Jatimulyo, Dlingo

3. Desa Wukirsari, Imogiri

4. Desa Dlingo, Dlingo

5. Desa Mangunan, Dlingo

6. Desa Temuwuh, Dlingo

7. Desa Srihardono, Pundong

8. Desa Seloharjo, Pundong

9. Desa Selopamioro, Imogiri

10. Desa Bangunjiwo, Kasihan



LAKIP |


263

11. Desa Triwidadi, Pajangan

12. Desa Argodadi, Sedayu

13. Desa Karangtengah, Imogiri

14. Desa Sriharjo, Imogiri

15. Desa Girirejo,Imogiri

16. Desa Bawuran, Pleret

17. Desa Segororyoso, Pleret

18. Desa Wonolelo, Pleret

Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui desa–

desa sudah mampu membeli pangan secara cukup bagi

kebutuhan tubuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan

pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk mengetahui

Desa-desa tersebut apakah masyarakat sudah mampu membeli

pangan secara cukup bagi kebutuhan tubuh baik secara

kualitas maupun kuantiitas.

3. Akses Pangan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6%terealisir sebesar


dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding dengan realisasi

tahun 2011 maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan di tahun

2012 yaitu sebesar 3 unit, berarti sampai dengan tahun 2012

jumlah Akses pangan telah tercapai sebanyak 6 unit dari target

di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 13 unit.

Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator

sasaran tidak terealisir 100% adalah bahwa kegiatan ini

dilakukan dengan dana dari Propinsi untuk 3 (tiga) desa saja

karena propinsi menganggap 3 desa sudah mencukupi maka

selanjutnya tidak akan ada penambahan kecuali ada perubahan

kebijakan. Sedangkan dari BK PPP Kabupaten Bantul sendiri

hanya melaksanakan kegitan berupa pendampingan dan



LAKIP |


264

pemantauan saja.Kegiatan Akses Pangan ditujukan untuk

mendekatkan akses pangan ke desa yang aksesibiitas

pangannya rendah. 3 desatersebut adalah :

1. Desa Dlingo, Dlingo

2. Desa Mangunan, Dlingo'

3. Desa Bawuran, Pleret.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk

mengetahui bahwa daerah rawan (minus) pangan dalam

menyedikan cadangan pangan bagi masyarakat.

4. PPH (Pola Pangan Harapan).

Pada tahun 2012 mentargetkan dengan nilai sebesar 89.5%

terealisir sebesar 91,8%maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 103 %dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding

dengan realisasi tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 0,97 % di

tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 PPH (Pola

Pangan Harapan) sebanyak 91,8% dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebanyak 90,5 %.


adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

diversifikasi pangan.


Kegiatan. Program tersebut yaituProgram Peningkatan

ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan

Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat. Kegiatan ini

berbentuk survey rumah tangga selama 1 hari. Survey dilakukan

oleh petugas gizi di Dinas Kesehatan. Data hasil survey

kemudian dianalisa untuk menentukan Pola Pangan Harapan.



LAKIP |


265

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk

mengetahui konsumsi pangan terutama energi dan protein

sesuai dengan kebutuhan bagi tubuh (seseorang).

5. Konsumsi Ikan Perkapita.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 22,43

Kg/Kapita/Tahun terealisir 17,55 Kg/Kapita/Tahun, maka nilai


berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah konsumsi

ikan sebesar 17,55 Kg/kapita dibanding target daerah 22,43

kg/kapita. Jika di banding dengan realisasi tahun 2011 terjadi

kenaikan sebesar sebesar 38,4 % di tahun 2012, berarti sampai

dengan tahun 2012 Konsumsi Ikan Perkapita sebanyak 17,55

Kg/Kapita/Tahun dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebanyak 25,96 Kg/Kapita/Tahun

Faktor yang menghambat keberhasilan realisasi indikator

sasaran sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan :

Untuk menghitung konsumsi ikan adalah produksi tangkap

dan budidaya, padahal target prod sangat tinggi, sehingga

angka konsumsi ikan pun tinggi juga;

Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai bagi kelompok pengolah dan pemasar ikan;

Kurangnya kegiatan promosi pemasaran ikan;

Belum terbentuknya kelembagaan kelompok pengolah dan

pemasar ikan yang solid sehingga belum mampu

menghasilkan produk olahan ikan yang berkualitas baik dan

belum mampu memenuhi selera pasar sesuai jumlah

kebutuhan serta belum terbentuk jaringan pasar yang

mampu menyerap hasil-hasil produksi sesuai kebutuhan.



LAKIP |


266

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini

adalah dengan melakukan :

Revisi/konsiliasi data target produksi tangkap dan budidaya

yang tertuang di RPJMD;

Peningkatan hasil olahan ikan;

Pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan;

Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan

di masyarakat;

Meningkatkan pelatihan teknis kelautan dan perikanan

kepada pengolah/pemasar ikan.


Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi dengan kegiatan antara

lain:

a. Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah.

Dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Bantul,

Dinas Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan

kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi perikanan

seperti pelatihan budidaya, pemberian bantuan prasarana

budidaya, pemberian alat tangkap ikan laut dan pembelian

kapal. Kegiatan peningkatan produksi ini harus didukung

dengan kegiatan promosi agar masyarakat mengetahui dan

memanfaatkan hasil- hasil produksi perikanan di Kabupaten

Bantul

b. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Poklahsar.

Tujuannya meningkatkan kelembagaan Poklahsar,

Meningkatkan manajemen dan pengelolaan Usaha

Poklahsar serta mengetahui dan menjaga eksistensi dan

Dinamika Poklahsar. Manfaatnya kelembagaan Poklahsar

meningkat, manajemen dan pengelolaan Usaha Poklahsar

Meningkat serta eksistensi dan Dinamika Poklahsar terjaga.



LAKIP |


267

Hasilnya terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan

Poklahsar, meningkatnya manajemen dan pengelolaan

Usaha Poklahsar, meningkatnya eksistensi dan Dinamika

Poklahsar. Poklahsar yang telah dibina kelembagaannya

sebagai berikut :

Tabel III.35 Pohlasar Binaan Tahun 2012

No Tanggal Kegiatan Poklahsar Sasaran

1 16 Mei 2012 Gurami segar (Baturetno, Banguntapan)

2 24 Mei 2012 Fress Fish (Sonopakis, Kasihan)

3 31 Mei 2012 KUB Mina Bahari 45 (Depok, Kretek)

4 09 Juli 2012 Kuncup Mekar (Kwasen, Piyungan)

5 11 Juli 2012 Sambel Welut Pak Sabar (Tamanan, Banguntapan)

6 12 Juli 2012 Ngudi Rejeki(Krapakan, Pandak)

7 16 Juli 2012 Mina Laras (Ngrukem, Sewon)

8 19 Juli 2012 Rajamina Group (Nglarang, Pandak)

9 21 September 2012 Mina Asih (Ngentak, Poncosari, Srandakan)

10 17 September 2012 Mina Sejahtera (Kepuhkulon, Wirokerten, Banguntapan)

11 05 September 2012 Pangenggar Rasa (Patehan, Gadingsari, Sanden)

12 10 September 2012 Berkah Bahari (Kuwaru, Poncosari, Srandakan)

13 13 September 2012 Mina Bersama (Samas, Srgading, Sanden)

14 21 Nopember 2012 Mina Laras (Ngrukem, Sewon)

15 26 Nopember 2012 Makaryo Makarti (Pantai Baru, Srandakan)

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013

c. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 angkatan dengan total

peserta 100 orang, per angkatan dilaksanakan selama 2 hari

yaitu pada tanggal 22-25 Oktober 2012 di RM Pavajo,

Kompleks Budidaya Air Tawar (BAT). Tujuan

dilaksanakannya pelatihan untukmeningkatkan ketrampilan

dan pengetahuan pengolah dan pemasar ikan dan

memberikan pengetahuan tentang alternatif olahan ikan dan

cara pemasarannya.



LAKIP |


268

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

terlaksananya Teknis Pengolahan Hasil Perikanan,

ketrampilan dan pengetahuan pengolah dan pemasar ikan

meingkat, pengolah dan pemasar ikan memperoleh alternatif

olahan ikan yang dapat dikembangkanuntuk meningkatkan

kesejahteraannya.

d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP.

Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatan kesejahteraan

poklahsar, Meningkatkan efektifitas pengelolaan PUMP

P2HP dan memperlancar Kegiatan PUMP P2HP agar dapat

berhasil dengan baik.

Manfaat dari kegiatan ini kelancaran kegiatan PUMP P2HP,

peningkatan kesejahteraan poklahsar dan efektifitas

pengelolaan PUMP P2HP meningkat. Dan hasilnya adalah

Terlaksananya Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP

P2HP dan kegiatan PUMP P2HPterlaksana dengan sukses

dan lancer. kelompok sasaran yang telah dibina sebagai

berikut :

Tabel III.36 Kelompok Binaan PUMP P2HP Tahun 2012

No Nama

Kelompok Alamat Jenis Usaha

1 Mino Lestari Depok Parangtritis Kretek Pedagang Ikan Keliling

2 Baros Maju Baros Tirtohargo Kretek Abon ikan, Bakso ikan, Pempek

3 Pemuda Bahari Yudha Putra

Patehan Gading sari, Sanden Abon Lele

4 Taruna Makaryo Ds. Sanden Murtigading, Sanden

Abon ikan, Bakso ikan, Pempek

5 Ulam Arum Sari Pandansimo Ngentak Srandakan

Kuliner

6 Mina Sejahtera Ngentak Poncosari Srandakan

Pemasar Hasil Ikan

7 Barunowati Ngentak Poncosari Srandakan

Kuliner



LAKIP |


269

No Nama

Kelompok Alamat Jenis Usaha

8 Makaryo Makarti Ngentak Poncosari Srandakan

Kuliner

9 Ngudi Mino Ngentak Poncosari Srandakan

Kuliner

10 Sedyo Manunggal Krajan Poncosari Srandakan

11 Pemasar Ikan Segar Polosiyo

Polosiyo Poncosari Srandakan

Gurami Konsumsi

12 Fresh Fish Sonopakis Ngestiharjo Kasihan

Fillet Tuna/Marlin

13 Mina Laras Ngrukem Pandowoharjo Olahan Rumput Laut

14 Banyu Dadi Jogoripan Panggungharjo Sewon

Benih Lele, Lele Konsumsi

15 Mina Sukses Cepit, Pandowoharjo Sewon Kuliner dan Bandeng Presto

16 Gurami Segar Ibis Pelem Kidul Baturetno Banguntapan

Ikan Konsumsi

17 Mina Sejahtera Wirokerten Banguntapan Rolade Lele

18 Maju Makmur Jigudan Triharjo Pandak Pemasar Lele

19 Abon Sari Kuroboyo Caturharjo Pandak Abon Lele

20 Anggrek Kwalangan Wirejo Pandak Abon ikan, Bakso ikan, Pempek


Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah semakin

banyak produksi perikanan, maka semakin meningkatkan juga

konsumsi akan ikan. Peningakatan konsumsi ikan akan

berdampak pada pendapatan masyarakat nelayan/

pembudidaya sehingga kesejahteraan meningkat.

6. Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik.


sebesar 85,50%,maka nlai capaan indikator sasaran ini sebesar

103,6% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini

diperoleh dari saluran kondisi baik sepanjang 341.402,16 m

dibagi dengan jumlah panjang saluran primer-sekunder

sepanjang 413.509,91 m x 100% sehingga diperoleh angka

sebesar 85%.



LAKIP |


270

Jika dibanding dengan realisasi tahun 2011 terjadi kenaikan

sebesar 3,01% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun

2012 saluran irigasi dalam kondisi baik terealisir sebesar

85,50% dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 84%.

Jadi realisasi tersebut sudah melebihi target di akhir RPJMD.


adalah Komitmen pejabat dan petugas lapangan dalam

memanfaatkan potensi yang ada.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah meningkatkan

pelayanan pada masyarakat petani.

7. Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi.


makan nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 105% dengan

kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan realisasi tahun

2011 terjadi kenaikan sebesar sebesar 2,43 % di tahun 2012,

berarti sampai dengan tahun 2012 prosentase luasan DI yang

terlayani air irigasi terealisir sebesar 84,00%, dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 84 %.


adalah adanya pemanfaatan potensi air yang ada secara efektif

dan efisien. Realisasi capaian mencapai 84% diperoleh dari

Luas lahan yang terairi dengan baik sebanyak 13.551,72Ha

dibagi dengan jumlah total lahan sebanyak 16.133,00Ha

dikalikan 100%, sehingga realisasi tercapai 84%.



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan antara

lain:



LAKIP |


271

a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. Tujuan

kegiatan ini adalah didapatkan data hasil survey dan produk

desain/studi-penelitian untuk keperluan konstruksi. Kegiatan

dimaksudkan untuk memperoleh desain bangunan irigasi

secara total maupun parsial dan untuk memperoleh data

kelayakan pembangunan bangunan pengambilan/bendung.

Sasaran kegiatan ini adalah DI Sono, DI Kadisono, DI

Kenalan, DI Pranti, DI Karang, DI. Grojogan, DI.

Karangploso Kiri.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil studi/desain

jaringan irigasi yang sebagian akan dilaksanakan pada

tahun berikutnya. Produk studi/penelitian ini dalam rangka

mendukung kegiatan konstruksi terutama DAK-2012dan

perencanaan bidang sumber daya air.

b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun.

Tujuan kegiatan adalah mengoptimalikan jaringan Irigasi

yang telah dibangun adalah mempertahankan dan

memelihara agar irigasi tetap dapat berfungsi optimal.

Kegiatan dimaksudkan untuk operasional dan pemeliharaan

jaringan dan bangunan irigasi agar dapat tetap berfungsi

baik.

Fokus pelaksanaan pada 46 daerah irigasi kewenangan

kabupaten, serta irigasi desa yang sangat memerlukan

penanganan. Pekerjaan utama untuk kegiatan OP adalah

rehabilitasi ringan afvour ngetuk dan DI. Ewon dan berupa

penggantian pintu, alat ukur debit, baut-baut, rehab

bangunan pelengkap serta operasional termasuk buka tutup

pintu air, pemberian oli pada stang drat dan juga gali

sedimen, babat rumput.



LAKIP |


272

Selain itu juga pembelian peralatan pendukung berupa

genzet, derek rantai kapasitas 1 dan 3 ton, pemotong rumput

dan gergaji mesin. Pada kegiatan ini dilaksanakan rehab

ringan (tambal sulam) pada 17 lokasi, pada 16 daerah irigasi

dan 1 afvour. Pada kegiatan ini pula dilaksanakan perbaikan

darurat 3,9 sayap hulu bendung dan tanggul 179,9 m

tanggul DI. Tengah sehingga padi seluas 162,5 hektar dapat

diselamatkan. Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah

diperbaiki saluran sepanjang 2.414,60 m, sayap bendung

38,20 m, talud 264,9 meter, bangunan 14 unit, pintu 28 unit,

dan mistar ukur 74 buah.

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK).

Tujuan dari kegiatan ini adalah menfungsikan kembali

saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan melalui

pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan ini dibiayai dengan dana

APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp.2.068.962.060,-

dengan realisasi Rp. 2.042.000.000,- Kegiatan dimaksudkan

mengembalikan fungsi jaringan irigasi agar kembali baik

melalui rehabilitasi saluran, irigasi, bendung, dan bangunan.

Melalui kegiatan ini telah terehab jaringan sepanjang 4.123,7

m, dibuat plat 3 buah, sayap bendung 101,5 meter, dan

pintu 5 unit. Lokasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi adalah DI Dodogan (723,2 m) , DI. Grojogan

(641,81 m, DI. Kajor (495 m), DI. Nglaren (755,5 m), DI.

Dokaran (717,3 m), DI. Tegal Kiri (348,3 m), dan DI Sindet

(140,1 m).

d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP).

Kegiatan dimaksudkan untuk memberdayakan Lembaga

Pengelola Irigasi (LPI) termasuk di dalamnya komisi irigasi,

GP3A/P3A, dan unsur yang terkait dengan irigasi yang ada

di kabupaten Bantul, dengan harapan dapat meningkatkan



LAKIP |


273

peran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

meningkat partisipasinya dalam pengelolaan irigasi di tingkat

jaringan primer-sekunder. Selain pemberdayaan Lembaga

Pengelola Irigasi (LPI), dalam kegiatan ini juga dilakukan

pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan lokasi

rehabilitasi di DI Merdiko Kiri (sal 222 m), DI. Tengah(182

m), DI Jotawang (226 m).

e. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana

Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah-DPIPD)

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan dan memelihara

saluran yang rusak agar dapat berfungsi kembali. Kegiatan

dimaksudkan untuk memperbaiki dan membuat bangunan

baru untuk mengembalikan fungsi dan meningkatkan

kualitas saluran irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap,

tahap I berupa rehabilitasi jaringan irigasi 12 daerah irigasi

dan rehabilitasi 2 afvour.

Pekerjaan tahap I telah direhabilitasi saluran sepanjang

5.381,2 meter, pembuatan pasangan saluran baru 599,50

meter, rehab plat 28 buah, pembuatan plat baru 1 buah,

rehab sayap bendung 12 meter, membuat pasangan sayap

bendung baru sepanjang 50 meter dan melengkapi pompa

1 unit. Lokasi kegiatan ini antara lain di DI Tanjung (sal :

594,3 m), DI. Kategan (sal:712,9), DI. Sikluwih (Sal:474,1

m), DI. Sumberan (567,8 m), DI. Klegen (451,5 m), DI. Soko

(176,8 m), DI. Putat (589.6 m), DI. Karangasem (161 m), DI.

Kadibeso (854 m), DI. Sambeng (119,2 m), DI. Pijenan (571

m), Afvour Depok (75,9 m), Afvour Kantongan (375,5 m),

Afvour Pentung (250,5 m).

Pada Tahap II Kegiatan ini dilaksanakan rehab jaringan

irigasi 45 lokasi yang merupakan usulan melalui jaring

asmara yang tersebar di Kabupaten Bantul. Dari rehabilitasi



LAKIP |


274

tahap II dilaksanakan pembuatan pasangan baru pada

saluran sepanjang 5.307,30 meter dan perbaikan pasangan

lama 209,00 meter serta perbaikan plat 8 buah.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

meningkatkan produktifitas petani.

8. Pembangunan Bantul Ceed Centre.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 komoditas terealisir

sebanyak 4 komoditas, maka nilai capaian indicator sasaran ini

sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

sesasi sebesar 4 komoditas tersebut di peroleh dari data jumlah

komoditas yang dikembangkan penangkarannya sebanyak 4

komoditas yaitu padi, shorgum, sapi dan ayam di banding target

daerah sebesar 4 komoditas maka capainnya 100%. Nilai

capaian tersebut sama dengan nilai capaian di tahun 2011 yaitu

4 komoditas, berarti sampai dengan tahun 2012 Pembangunan

Bantul Ceed Centre terealisir sebanyak 4 komoditas dari target

di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 5 komoditas.

Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini

karena tersedianya anggaran yang memadahi dan dan

partisipasi masyarakat.



a. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan

dengan kegiatan Pengelolaan aset dinas penghasil PAD.

Realisasi Kegiatan ini meliputi :

Pembelian benih-benih padi dari kelompok-kelompok

tani penangkar

Belanja bahan kimia dan non kimia, belanja

alat/perlengkapan untuk menunjang kegiatan

penangkaran benih seperti penyemaian, dan lain-lan.



LAKIP |


275

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah

pencairan dana yang terlambat sehingga tidak menjangkau

keseluruhan bibit yang harus dibeli sesuai target . Upaya

yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran

yang ada sesuai waktu dan kemampuan.

b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari

2 kegiatan yaitu :

1) Pembibitan dan perawatan ternak. Tujuan dari kegiatan

ini adalah Terlaksananya penetasan dan peningkatan

populasi ternak ayam buras. Realisasi kegiatan ini

meliputi:

Belanja bibit ternak (telur calon ayam buras/Day Old

Chick (DOC))

Belanja bahan kimia (utk penetasan ayam buras)

Belanja alat-alat/perlengkapan penetasan ayam

buras

Belanja pemeliharaan alat pengolahan bermesin

(mesin penetasan ayam buras)

Operasional penetasan ayam buras

2) Peningkatan mutu genetik sapi. Bentuk kegiatan ini

berupa:

Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw.

Pengadaan insemination gun

Pengadaan speculum

Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw belum

dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan di Kab. Bantul.


menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan

kebutuhan lokal akan ketersediaan benih pertanian yang

unggul dan berkualitas serta mengembangkan pusat

perbenihan.



LAKIP |


276

9. Penanganan dalam rangka Kestabilan Harga Jual Hasil

Pertanian (Program Pasca Panen) antara lain padi, kedelai,

jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6 komoditas terealisir

1 komoditas, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

183,33% dengan kategori sangat berhasil. Capain indikator ini

diperoleh dari data 2 kali komoditas yang direncanakan

sebanyak 6 di kurangi relisasi sebanyak 1 komoditas di banding

komoditas yang direncanakan sebanyak 6 di kali 100 persen.

Realisasi tersebut sama dengan realisasi di tahun 2011 yaitu

sebesar 1 komoditas, berarti sampai dengan tahun 2012

Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian

(program pasca panen) terealisir sebanyak 1 komoditas dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 6 komoditas.

Faktor yang mendukung keberhasilan inidikator sasaran ini

disebabkan harga relatif stabil, sehingga tidak terlalu

membutuhkan penanganan harga jual. 6 komoditas tersebut di

atas antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe dan

tembakau. Sedang 1 komoditas yang dipantau terebut hanya 1

komoditas yaitu padi. Dari keenam komoditas tersebut, 5

komoditas harganya sudah relatif stabil jadi tidak perlu adanya

intervensi dari pemerintah.


mengetahui kinerja dalam menjaga kestabilan harga 6

komoditas utama pertanian daerah sehingga mencegah

kerugian di pihak petani.



LAKIP |


277

29. Sasaran 29

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah produksi perikanan budi daya

10.450 ton

43.491

Ton

10.980,67

25,2 Tidak berhasil

2. Jumlah produksi perikanan tangkap

992 ton 1.614 Ton

1.150 Ton

71,3 Berhasil

3. Jumlah Pokdakan (kelompok budi daya)

577 klp 390 Pokdkn

740 153,9 Sangat Berhasil

4. Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)

74,18

Kw/ha

76 Kw/ha


5. Produktifitas jagung (pipil kering)

59,30

Kw/ha

53,25 Kw/ha


6. Produktifitas kedelai (wose) 14,16

Kw/ha

15,2 Kw/ha


7. Produktifitas kacang tanah (wose)

10,83

Kw/ha

10,24 Kw/ha


8. Produktifitas bawang merah 13,32

Ton/ha

10,19 Ton/ha


9. Produktifitas cabe merah 6,10 Kw/ha

8,1 Ton/ha

5,1 62,96 Cukup Berhasil

10 Produktifitas Pisang 17,00

Kg/phon

25,2 Kg/Phon

12 47,62 Tidak Berhasil

11 Produktifitas Jamur tiram 3,05 Kg/m2

12,1 Kg/M²

5,36 44,30 Tidak Berhasil

12 Produktifitas tebu (hablor gula) 47,13

Kw/ha

50,26 Kw/ha


13 Produktifitas kelapa (kopra) 15,78

Kw/ha

20 Kw/ha

16,1 80,50 Berhasil

14 Produktifitas tembakau (rajang kering)

6,97

Kw/ha

6,43 Kw/ha


15 Produktifitas jambu mete (glondong mete)

0,26

Kw/ha

3,57 Kw/ha

1,69 47,34 Tidak Berhasil

16 Produktifitas daging (kambing, sapi, domba dan unggas)

11.231.147Kg

11.002.497Kg

10.378.083


17 Produktifitas telur(ayam dan itik)

5.902.742

6.275.047Kg

5.198.918

82,85 Berhasil

18 Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)

262.705

Liter

270.000

Liter

253.148 93,76 Sangat Berhasil

19 Populasi sapi potong 59.789 ekor

56.258

Ekor


20 Populasi sapi perah 192 ekor 190Ekor 230 121,05 Sangat



LAKIP |


278


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

Berhasil

21 Populasi kambing 60.671

Ekor

61.849

Ekor


22 Populasi Domba 38.110 ekor

33.076

Ekor


23 Populasi Ayam buras 595.685 ekor

561.939

Ekor


24 Populasi ayam ras petelur 624.482

Ekor

704.806

Ekor


25 Populasi ayam ras pedaging 811.947 ekor

740.905

Ekor


26 Populasi itik 164.810

Ekor

208.990

Ekor

177.587 84,97 Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 17 x 92,5 ) /26 = 60,48 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 4 x 77,5 ) /26 = 11,92 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 62,5 ) /26 = 6,25 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 4 x 27,5 ) /26 = 4,23


Pada sasaran 29 (dua puluh sembilan) terdiri dari 26 (dua

puluh enam) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian

sasaran sebesar 82,88 dengan kategori berhasil. Selengkapnya

nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 29 (dua puluh

sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 43.491 ton terealisir

10.980,67 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

43,1% dengan kategori tidak berhasil. Dibanding dengan

realisasi tahun 2011 sebesar 10.450 Kw/ha sehingga terjadi

penurunan sebesar 4,83%, berarti sampai dengan tahun 2012

jumlah produksi perikanan budi daya terealisir sebanyak

10.980,67 ton dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak

232,290 ton.

Indikator sasaran ini tidak terealisir sesuai target dikarenakan :



LAKIP |


279

o Sarpras pengembangan usaha budidaya belum memadai

khususnya air yang tercemar yang menyebabkan faktor

kematian ikan masih tinggi;

o Banyak kolam yang diistirahatkan karena harga lele yang

jatuh;

o Masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan

informasi teknis pembudidayaan seperti padat penebaran,

teknik pemberian pakan, perawatan dan pengontrolan

kolam serta pengendalian hama penyakit;

o Target yang terlalu tinggi yang telah ditetapkan oleh

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KPP) padahal untuk

tahun 2011 dibanding dengan tahun 2012 produksi

mengalami peningkatan karena banyaknya bantuan sosial

dan sarpras untuk budidaya perikanan meskipun akhirnya

tidak dapat memenuhi target produksi dari Pusat tersebut.

Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini :

o Adanya revisi/konsiliasi data target produksi yang tertuang

di RPJMD;

o Pengembangan budidaya ikan air tawar dan peningkatan

kemampuan pembudidaya melalui pelatihan;

o Peningkatan pemberian bantuan subsidi dan fasilitas untuk

bidang usaha budidaya dan pemantauan kesehatan ikan

dan lingkungan budidaya;

o Pengendalian mutu benih melalui fasilitasi pembinaan

sertifikasi UPR/ BBI;

o menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik


Kegiatan antara lain:

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari 7

kegiatan, yaitu:



LAKIP |


280

1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul.

Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa penelitian dan

pembiakan jenis-jenis ikan varitas unggul.

2) Pendampingan pada Kelompok Tani.

Kegiatan ini meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi

pada kelompok pembudidaya ikan serta koordinasi dan

konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Tujuan

dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan

pembudidaya ikan khususnya dan masyarakat pada

umumnya. Sasarannya adalah pembudidaya ikan dan

semua pihak yang berhubungan dengan para

pembudidaya ikan, sehingga akhirnya tercapai adanya

peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan

masyarakat yang berhubungan dengan perikanan.

3) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.

Kegiatan ini berupa pemberian bansos, yaitu masing

masing kelompok 2 paket yang terdiri dari: terpal 2 buah,

probiotik 4 botol (4 liter), benih lele 2000 ekor atau gurami

1000 ekor dan pakan 12 zak, yang dilaksanakan dari

bulan September sampai dengan Desember 2012 oleh

bidang budidaya DKP Bantul. Bansos diberikan kepada

kelompok melalui proposal yang mereka ajukan ke Dinas

Kelautan dan Perikanan Bantul. Diberikan kepada 40

kelompok pembudidaya ikan, yang sebelumnya diadakan

identifikasi kelompok apakah layak untuk menerima

bansos, meliputi keaktifan kegiatan budidaya,

administrasi kelompok, ketersediaan lahan untuk

perluasan kolam dan sumber daya manusia yang ada.

Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan

Prasarana PerikananTahun 2012 disajikan sebagai berikut:



LAKIP |


281

Tabel III.38 Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos

Sarana dan Prasarana Perikanan Tahun 2012

No Nama Pokdakan Alamat Ketua

1 Makaryo Mino Tegallurung, Gilangharjo, Pandak

Drs. Sumeh Suhartanto

2 Mina Makmur Lopati, Trimurti, Srandakan Ageng Prasetya

3 Mina Handayani Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong

Agus Dwiantara

4 Mina Melati Sangkeh, Srigading, Sanden Rukito

5 Mina Jagangrejo Jagangrejo, RT 04, Pelemwulung, Banguntapan

Djumadiono

6 Mitra Usaha Ulam Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan

Ridla Wantara

7 Sedyomino Keputren, Pleret, Pleret Suroso

8 Mina Makmur Pancuran, Terong, Dlingo Sugiyono

9 Mina Buana Kadisoro, Gilangharjo, Pandak

Gunadi

10 Murakabi Gesikan IV, Wijirejo, Pandak Paryono

11 Rias Pandak, Wijirejo, Pandak Mardiman

12 Mina Karya Jomboran, Gilangharjo, Pandak

Hadi Sukarjo

13 Amrih Mulyo Gonjen, RT 08. Tamantirto, Kasihan

Suparno

14 Mbulu Rahayu Kembaran, Tamantirto, Kasihan

Suherman

15 Muda Karya Godekan, RT 05, Gatak, Tamantirto, Kasihan

Riyanto

16 Warih Wiguna Tegalwangi, RT 04, Geblagan, Tamantirto, Kasihan

Nuryanto

17 Mina Kencana Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan

Tata Sulardi SW

18 Longkang Mina Rejokusuman, Sokowaten, Tamanan, Banguntapan

Riyadi

19 Tegal Makmur Condrowangsan, Potorono, Banguntapan

Sumarwan

20 Mina Angkasa Pelem Wulung RT 03, Banguntapan, Banguntapan

Sudarmaji

21 Mina Jolontoro Rukeman, Gatak, Tamantirto, Kasihan

Suparyadi

22 Sido Asih Benyo, Sendangsari, Pajangan

Sugiarto / Ngaderi

23 Mekar Jaya Keloran, Plurungan, Tirtonirmolo, Kasihan

Slamet Suprihatin

24 Jogo Mino Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan

Suparjo

25 Mina Mandiri Diro, Rt 56, Pendowoharjo, Sewon

Suprapto

26 Ulam Sari Bandung, RT 28, Pendowoharjo, Sewon

Ny. Nuryatun Nasir



LAKIP |


282

No Nama Pokdakan Alamat Ketua

27 Mina Makmur Banyon, RT 70, Pendowoharjo, Sewon

Budiyanto

28 Mina Makmur Mriyan, Rt 01, Timbulharjo, Sewon

Muh. Sigit Nur Yulianto, A.Md

29 Balawana Lelaki Sintal

Wonotingal, Poncosari, Srandakan

Waluyo Kertogati

30 Mino Ngremboko Kranggan, Murtigading, Sanden

Bayudi Santoso

31 Mina Sejahtera Wonorejo, Gadingsari, Sanden

Drs. H. Saliman

32 Kenangan Jaya Wonoroto, Gadingsari, Sanden

Abdul Qodir

33 Berbudi Karya Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan

Suparno

34 Ikan Keong Mas Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan

Sarono

35 Organisasi Pemuda Putat

Putat, Selopamioro, Imogiri Muhdiyanto

36 Mina Lestari Wonokromo, Pleret Ahmad Asyhuri

37 Mina Jaya Palangjiwan, Donotirto, Kretek

Ari Wibowo

38 Mina Luhur II Tluren, Tirtomulyo, Kretek Sujiya

39 Mino Rahayu Kadibeso, RT 83, Argodadi, Sedayu

Banowo

40 KPI 7 dan 8 Pedes, RT 07/08, Argomulyo, Sedayu

Tri Wahyudi


Jumlah dana untuk kegiatan Bansos ini sebesar

Rp.198.050.000,- dan terealisasi semua (100%).

Kegiatan monev untuk bansos yang sudah diberikan

terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Bantul.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan

produksi perikanan budidaya, yang meliputi perluasan

kolam dan peningkatan jumlah pembudidaya. Hasil dari

kegiatan ini bisa dirasakan oleh pembudidaya dengan

adanya bantuan untuk meningkatkan usaha budidaya

perikanan mereka, sehingga bisa memperluas kolam dan

meningkatkan hasil panennya.



LAKIP |


283

4) Pengawasan Penyakit Ikan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi

perikanan melalui penanggulangan penyakit ikan,

sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir kematian

ikan. Kegiatan pemantauan penyakit dilakukan dengan

kunjungan ke kelompok-kelompok pembudidaya ikan

yang melaporkan kepada dinas tentang adanya indikasi

penyakit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium

guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya.

Dari hasil uji laboratorium yang dilakakukan di

Laboratorium Fakultas Perikanan UGM Yogyakarta, rata-

rata terinveksi oleh jamur dan bakteri, disamping ada

beberapa sampel yang diakibatkan karena kualitas air

yang tidak baik atau tercemar.

Hasil dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh pembudidaya

karena dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan

bisa menghindari kerugian akibat kematian ikan yang

dipeliharanya dan jika terserang penyakit bisa segera

terdeteksi dan bisa segera diatasi yang pada akhirnya

bisa meningkatkan hasil panen atau produksi budidaya

ikannya.

5) Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan.

Bentuk kegitan ini berupa pelatihan ini dilaksanakan

untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya

kelompok pembudidaya ikan penerima PUMP perikanan

budidaya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh

bidang perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan

Perikanan Bantul dengan capaian realisasi 100%. Materi

pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan meliputi :

o Kebijaksanaan Pembangunan Kelautan dan

Perikanan di Kabupaten Bantul



LAKIP |


284

o Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Perikanan

o Teknik Budidaya Lele

o Teknik Budidaya Gurami

o Administrasi, Pelaporan dan Pendampingan

Kelompok

Materi diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta

masyarakat perikanan di kabupaten bantul, baik dari

penyuluh swadaya, maupun praktisi perikanan. Pelatihan

terdiri dari 4 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 9

dan 10 Oktober 2012 di kawasan budidaya air tawar

Pundong, Jl. Parangtritis KM. 17,5, Derso, Pundong.

Peserta pelatihan terdiri dari masyarakat yang tergabung

dalam kelompok pembudidaya ikan yang menerima

bantuan PUMP perikanan budidaya yaitu sebanyak 15

kelompok yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten

Bantul.

6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya.

Kegiatan ini terdiri dari supervisi kepada kelompok

penerima PUMP budidaya, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan terkait PUMP budidaya.

Kelompok penerima PUMP Budidaya sebagian besar

merupakan kelompok pemula sehingga pendampingan

dan pembinaan perlu terus dilakukan untuk

menumbuhkembangkan kelompok. Penerima PUMP

Budidaya untuk tahun 2012 sebanyak 8 kelompok

sampai sekarang sudah dapat menikmati hasilnya dari

budidaya ikan, meskipun dalam perjalanannya dinamika

dalam kelompok kerap terjadi. Namun dengan adanya

pendampingan baik dari tenaga penyuluh perikanan

tenaga kontrak (PPTK) dan pembinaan serta monitoring

dari Dinas, manfaat dari PUMP Budidaya bisa dirasakan



LAKIP |


285

oleh kelompok dan meningkatkan produktivitas perikanan

budidaya.

7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan.

Latar belakang kegiatan ini adalah perlunya peningkatan

sarana dan prasarana perikanan budidaya oleh kelompok

agar produksi meningkat. Sarana dan prasarana yang

tersebut diantaranya adalah bantuan pompa air untuk

mendukung dalam kegiatan perikanan, karena air

merupakan bagian pokok dari perikanan.

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok pembudidaya ikan

di kabupaten Bantul yang dari hasil verifikasi dinyatakan

layak dan benar- benar membutuhkan sarana prasarana

perikanan berupa pompa air. Berdasar verifikasi tersebut

terdapat 20 kelompok pembudidaya ikan dengan daftar

kelompok sebagai berikut :

Tabel III.39 Daftar Kelompok Pembudidaya Ikan Hasil Verifikasi

Tahun 2012

No Kelompok Penerima

Alamat

1 Mina Mulya Kalipakel, Donotirto, Kretek

2 Taman Pakajur Greges, Donotirto, Kretek

3 Mina Jagangrejo Jagangrejo, RT 04, Pelemwulung, Banguntapan

4 Mina Usaha Ulam Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan

5 Bhakti Kuroboyo Caturharjo, Pandak

6 Mina Tani Ngentak, Mangir, Wijirejo, Pandak

7 Mino Rahayu Nulis, RT 03, Geblagan, Tamantirto, Kasihan

8 Kummbangmas Kumbang, Ngebel, Tamantirto, Kasihan

9 Mina Kencana Pringgolayan, Banguntapan

10 Tegal Makmur Tegal, Condrowangsan, Potorono, Banguntapan

11 Taru Mina Dongkelan, Kauman, Tirtonirmolo, Kasihan

12 Ngudi Rejeki Selogedong, Argodadi, Sedayu

13 Gedung Mina Banyon, RT 74, Pendowoharjo, Sewon

14 Mbanyu MIli Karang, RT 43, Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon

15 Mina Mandiri Trisigan, Murtigading, Sanden



LAKIP |


286

No Kelompok Penerima

Alamat

16 Mina Sari Demangan, Gadingsari, Sanden

17 Mina Maju Perengwetan, RT 55, Argomulyo, Sedayu

18 Rukun Manunggal Karangwaru, Tirtomulyo, Kretek

19 Mina Lestari Wonokromo, Pleret

20 Mino Muditon Tonalan, RT 34, Argosari, Sedayu


b. Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dengan kegiatan Peningkatan Produksi Kelautan dan

Perikanan.

Kegiatan ini bersumber dari APBN adalah Kegiatan

Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan. Program

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan

dana alokasi khusus (DAK) dengan kegiatan peningkatan

produksi kelautan dan perikanan tahun anggaran 2012

dengan sasaran kegiatan ini diantaranya Dinas Kelautan dan

Perikanan, Balai Benih Ikan, dan masyarakat kelautan

perikanan.


mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan

perikanan dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan

yang bertujuan untuk meningkatkan produksi.

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.614 Ton terealisir

1.150 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

71,3% dengan kategori berhasil. Dibanding dengan realisasi

tahun 2011 sebesar 992 ton sehingga terjadi kenaikan sebesar

15,9 %, berarti sampai dengan tahun 2012 jumlah produksi

perikanan tangkap terealisir sebanyak 1.150 ton dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 8.168 ton.

Indikator ini tidak terealisir 100% dikarenakan :



LAKIP |


287

o cuaca ekstrem dan gelombang tinggi sehingga nelayan

tidak berani melaut;

o dampak erupsi merapi yang masih terasa yg menyebabkan

tempat hidup ikan di perairan umum tertutup dan

pencemaran air di PU;

o pola tangkap nelayan yang melanggar aturan, seperti

menggunakan bom ikan dan alat ilegal lainnya;

o masih adanya nelayan yang melakukan eksploitasi di titik

penebaran benih.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini

adalah dengan :

o Mengoptimalkan kapal 30 GT yang baru diterima DKP dari

pusat, dan penambahan sarpras penangkapan;

o Pelatihan penangkapan ikan

o Pembangunan infrastruktur;

o pendampingan lingkungan akibat hasil eksploitasi;

o Adanya revisi/konsiliasi data target produksi dalam RPJMD;

o Penambahan stokikan terutama dilakukan pada jenis-jenis

ikan bernilai ekonomis tinggi;

o melibatkan pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat)

di PU dan laut untuk memberantas penangkapan ikan yang

tidak ramah lingkungan.


Kegiatan, yaitu :

a. Program Pengembangan perikanan tangkap dengan

kegiatan antara lain:

1) Fishing Ground PMT (Pemetaan). Kegiatan ini

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bantul bekerjasama dengan nelayan dari tiga

TPI, yaitu:



LAKIP |


288

TPI Pandanmino, Ngentak, Poncosari, Srandakan

TPI Mina Samudra, Samas, Srigading, Sanden

TPI Mina Bahari 45, Depok, Parangtritis, Kretek

Pelaksanaan kegiatan bulan Januari – Desember 2012.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kajian

informasi kelautan (oseanografis) dengan menggunakan

analisa data penginderaan jauh multi waktu untuk

mendukung pengembangan pemodelan distribusi daerah

potensi ikan (fishing ground) di perairan selatan

Kabupaten Bantul. Keadaan ini disebabkan adanya

kontribusi fenomena alam, terutama pada kondisi

oseanografis, pada perkembangan teknologi

penginderaan jauh yang sangat berkaitan dengan

produktivitas perikanan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

Diperolehnya informasi spasial perkiraan pola atau

kecenderungan distribusi fishing ground di perairan

selatan Kabupaten Bantul dengan menggunakan

data penginderaan jauh didukung dengan observasi

lapangan.

Inventarisasi kebutuhan dan kedalaman data untuk

pengembangan pemodelan pada tahap berikutnya.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

melalui penyebaran informasi spasial perkiraan

wilayah-wilayah fishing ground.

Mengatasi masalah pencurian ikan.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan

setempat melalui sosialisasi pola distribusi dan

pengenalan karakteristik wilayah-wilayah potensi

ikan.



LAKIP |


289

Masyarakat lebih memahami peranan data spasial

untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Menarik minat Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

meningkatkan kehidupan nelayan dengan

memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi

para nelayan.

Meningkatkan capacity building nelayan, baik

perorangan maupun kelompok, untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik, seperti meningkatkan

kemampuan kapal maupun peralatan tangkap

mereka.

Pendugaan pemodelan fishing ground untuk nelayan

PMT di Kabupaten Bantul dilakukan dengan

menggunakan data primer berupa data koordinat titik

penangkapan ikan berdasarkan kebiasaan dari nelayan

yang sudah dibekali GPS, serta data pendukung citra

MODIS (ModerateResolutionImagingSpectroradiometer)

rerata mingguan dari satelit Aqua yang meliputi data

klorofil-a dan suhu permukaan laut.

Pendugaan pemodelan fishing ground mengalami

kendala karena resolusi citra sebesar lebih kurang 4 km

per piksel kurang mendukung untuk analisa daerah

cakupan yang sempit. Selain itu, banyaknya tutupan

awan pada data citra yang digunakan menyebabkan

banyaknya data klorofil dan suhu permukaan laut di

lokasi kegiatan tidak dapat diduga.

2) Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan peserta

pelatihan yaitu Pemuda-pemuda ataupun lulusan SMK



LAKIP |


290

Kelautan di Kabupaten Bantul serta para Nelayan PMT

dan nelayan eret yang ada di Kabupaten Bantul.

Sedangkan Narasumber adalah Ir. Edy Machmud

Hidayat (Ka. DKP Bantul), Ir. Ag. Wariyanto (Kabid.

Kelautan dan Perikanan Tangkap DKP Bantul), Istriyani,

S.Pi (Kasi. Pengembangan, Penangkapan dan Sarpras

DKP Bantul), Ir. Dermawan Adenan (Kabid. Bina Usaha

dan Wasdal DKP Bantul), DR. Suwarman P, Api, MM.

(Dislautkan Prov. DIY), Nelayan Kabupaten Bantul dan

Akademi Maritim Yogyakarta

Waktu pelatihan 6 hari, 2 angkatan, (per angkatan 3

hari), Tanggal pelatihan Angkatan I pada 2,3 dan 4

Oktober 2012, Angkatan II pada 8,9 dan 10 Oktober

2012. Lokasi pelatihan : Aula Nelayan Pandansimo dan

Akademi Maritim Yogyakarta.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya wawasan dan motivasi pemuda-

pemuda, nelayan PMT dan eret tentang prospek

usaha berbasis sumber daya ikan di perairan Selatan

Jawa hingga Samudera Indonesia.

Tumbuh kembangnya Jiwa kewirausahaan pemuda-

pemuda, nelayan PMT dan eret.

Pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bantul

tertarik untuk terjun di dunia perikanan tangkap.

Keberlangsungan proses regenerasi nelayan terjaga.

Nelayan PMT maupun eret tertarik untuk menjadi

nelayan armada kapal ber - GT besar.

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

Memberikan wawasan dan motivasi kepada pemuda-

pemuda, nelayan PMT dan eret tentang prospek

usaha berbasis sumber daya ikan di perairan Selatan

Jawa hingga Samudera Indonesia.



LAKIP |


291

Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan kepada

pemuda-pemuda, nelayan PMT dan eret.

Menarik minat pemuda-pemuda yang ada di

Kabupaten Bantul untuk terjun di dunia perikanan

tangkap.

Menjaga keberlangsungan proses regenerasi nelayan

sehingga eksistensi nelayan Kabupaten Bantul tetap

terjaga.

Menarik minat nelayan PMT maupun eret untuk

menjadi nelayan armada kapal ber - GT besar.

3) Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bantul dengan Peserta Pelatihan

yaitu Pengurus Tempat Pelelangan ikan (TPI) di

Kabupaten Bantul dan UPTD TPI Kabupaten

Bantul.Narasumber : Ir. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP

Bantul), Bidang Bina Usaha Dislautkan DIY, Darmadi,

A.Pi (Kasi. Pelabuhan Perikanan Dislautkan DIY), Bidang

Bina Usaha dan Wasdal DKP Bantul, DR. Suwarman P,

Api, MM. (Dislautkan Prov. DIY), Kepala Dinlutkan

Kabupaten Rembang, UPT TPI Tasik Agung Kab.

Rembang dan Ka. UPT PPUP Kab. Rembang.

Waktu pelatihan 3 hari tanggal pelatihan 25 – 26

(klasikal) dan 28 Juni 2012 (studi banding), Lokasi

pelatihan : Klasikal selama 2 hari dan studi banding 1 hari

(TPI di Kab. Rembang). Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya bekal informasi/pengetahuan yang

cukup untuk pengurus TPI menjalankan pelelangan di

masing-masing TPI.

Terciptanya iklim usaha yang sehat di bidang

produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.

Mengusahakan stabilitas harga ikan.



LAKIP |


292

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan

sumberdaya ikan menjadi lebih mudah.


Memberikan bekal informasi/pengetahuan tentang

sistem pelelangan yang ideal kepada nelayan dan

pengurus TPI untuk kemudian diterapkan di masing-

masing TPI.

Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang

produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.

Memudahkan pembinaan dan pengawasan

pemanfaatan sumberdaya ikan.

Hasil secara umum bahwa Operasional Tempat

Pelelangan Ikan (TPI) ternyata tidaklah mudah karena

hal ini merupakan muara dari rantai dingin sebelum

sampai ke tangan konsumen dan TPI mempunyai fungsi

yang lebih kompleks diantaranya memberikan jaminan

harga lelang yang kompetitif. Secara keseluruhan

peningkatan pengelolaan TPI di Kabupaten Bantul

sangat diperlukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2

(dua) jenis yaitu klasikal dan studi banding. Tempat studi

banding dilaksanakan di UPT TPI Kabupaten Rembang

yang secara pengelolaan sudah bagus dan jumlah kapal

yang membongkar ikan hasil tangkapannya banyak.

4) Operasional Kapal Ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bantul, pelaksanaan kegiatan

Januari - Desember 2012. Tujuan dari kegiatan ini adalah

tercukupinya kebutuhan modal awal pengoperasian kapal

dan pemanfaatan kapal berlangsung secara efektif dan

berkesinambungan.



LAKIP |


293

Sasaran kegiatan anggota KUB calon penerima kapal

tahun 2012, yakni KUB INKA BANTUL II (Klagaran,

Gadingsari, Sanden, Bantul) dan KUB INKA BANTUL IV

(Dodokan, Srigading, Sanden, Bantul).

Manfaat dari kegiatan ini adalah menciptakan

kemandirian dalam operasional kapal 30 GT sehingga

tidak selalu bergantung kepada pemerintah daerah dan

kegiatan penangkapan ikan akan bisa terus berlangsung

secara kontinyu.

Pengoperasian kapal berukuran GT besar selain

memerlukan kemampuan teknis juga memerlukan biaya

operasional yang sangat besar. Melihat kondisi nelayan

di Bantul, faktor biaya operasional/modal menjadi

kendala utama yang dapat menghambat pengoperasian

kapal. Oleh karena itu nelayan-nelayan yang tergabung

dalam KUB calon penerima bantuan kapal diberikan

bantuan modal awal pengoperasian kapal dan

kedepannya perlu dibina dalam pengelolaan sehingga

bantuan modal awal dapat dimanfaatkan secara efektif

demi keberlangsungan pengoperasian menuju KUB yang

mandiri.

5) Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan.

Peserta pelatihan berjumlah total 40 orang yang terdiri

dari KUB INKA BANTUL II (Klagaran, Gadingsari,

Sanden, Bantul) KUB INKA BANTUL IV (Dodokan,

Srigading, Sanden, Bantul) dan Generasi muda yang

berminat untuk berusaha di bidang perikanan tangkap.

Narasumber Ir. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP Bantul),

Ir. Ag. Wariyanto (Kabid. Kelautan dan Perikanan

Tangkap DKP Bantul), Istriyani, S.Pi (Kasi.

Pengembangan, Penangkapan dan Sarpras DKP Bantul),

Bidang Bina Usaha dan Wasdal, SDKP DKP Bantul, DR.



LAKIP |


294

Suwarman P, Api, MM. (Dislautkan Prov. DIY), SMK

Kelautan Sanden, dan PPP Sadeng, Gunungkidul.

Waktu pelatihan 16 hari, 2 angkatan, (per angkatan

klasikal 3 hari dan praktek melaut per angkatan selama

10 hari yang dilaksanakan dua angkatan sekaligus

secara bersamaan). Tanggal pelatihan Angkatan I

klasikal 29 – 31 Oktober 2012, Angkatan II klasikal 1, 2

dan 5 Nopember 2012 , Praktek melaut tanggal 6 – 15

Nopember 2012. Lokasi pelatihan : Klasikal di Kawasan

Budidaya Air Tawar dan Bantul Terrace dan Praktek

melaut di PPP Sadeng Gunungkidul.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

Memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan

pengalaman menangkap ikan dengan kapal sejenis

yang akan diterima

Memberikan wawasan dan motivasi tentang masa

depan pekerjaan yang berbasis sumber daya ikan di

Selatan Jawa hingga Samudera Indonesia

Mempercepat perluasan lapangan kerja baru,

terutama untuk generasi muda


Mendapatkan bekal pengetahuan, ketrampilan dan

pengalaman menangkap ikan dengan alat tangkap

yang akan diterima.

Memudahkan nelayan dalam mengelola kapal 30 GT

karena pengalaman yang diterima.

Pengelolaan kapal 30 GT termasuk di dalamnya cara

operasional kapal sangat dibutuhkan nelayan calon

penerima sehingga diharapkan nelayan calon penerima

kapal 30 GT sudah siap untuk mengoperasionalkan.

Pelatihan yang dilakukan dibagi dalam 2 (dua) kegiatan

yaitu klasikal dan praktek melaut dimana pada kegiatan



LAKIP |


295

klasikal diberikan materi-materi yang berkaitan

pengelolaan dan operasional kapal dengan alat tangkap

gill net. Sementara kegiatan praktek melaut dilaksanakan

selama 10 (sepuluh) hari dengan menggunakan 8

(delapan) kapal berukuran 7 dan 10 GT.

Kendala yang dialami peserta pelatihan ketika praktek

melaut adalah adanya gelombang tinggi, cuaca yang

kurang bersahabat dan sedikitnya ikan yang berada di

sekitar rumpon sehingga ikan yang didapat sedikit

bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Disamping itu belum terbiasanya peserta pelatihan

berada di kapal besar sehingga seringkali mengalami

mabuk laut.

6) Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan

manajemen organisasi usaha/KUB dan memberikan

pelatihan ketrampilan teknis pembukuan keuangan

kelompok usaha.

Peserta PelatihanPengurus KUB perikanan tangkap

penerima BLM PUMP Tahun 2011 dan 2012, terdiri dari

ketua, sekretaris dan bendahara sebanyak 40 orang

terbagi dalam 2 angkatan (per angkatan 10 (sepuluh)

orang).

NarasumberIr. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP Bantul),

Ir. Ag. Wariyanto (Kabid. Kelautan dan Perikanan

Tangkap), Istriyani, S.Pi (Kasi. Pengembangan,

Penangkapan dan Sarpras DKP Bantul), Darmadi, A.Pi

(Kasi. Pelabuhan Perikanan Dislautkan DIY), Bendahara

DKP Bantul, PPL Kecamatan Srandakan, PPL

Kecamatan Kretek, Universitas Gajah Mada.

Waktu pelatihan 4 hari (klasikal per angkatan 2 hari dan

studi banding 2 hari dilakukan bersama-sama dalam satu



LAKIP |


296

waktu.Tanggal pelatihan : Klasikal 16 – 17 (angk. I) 18 –

19 Oktober 2012 (angk. II) dan studi banding 21 - 22

Oktober 2012. Lokasi pelatihan : Klasikal selama 2 hari

(BAT dan Bantul Terrace) dan studi banding 1 hari (KUB

Mina Lestari Kab. Pati).


Menciptakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang

mandiri dan profesional sehingga terwujudnya

koperasi primer di tiap-tiap KUB dapat terealisasi.

Pengelolaan baik secara administrasi dan keuangan

dapat sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan

organisasi usaha/bisnis.

Secara umum Pengelolaan BLM pada kegiatan

Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada

kenyataannya masih belum sesuai dengan yang

diharapkan baik dari administrasi maupun keuangan

KUB. Pada pelaksanaan pelatihan tersebut peserta yang

merupakan pengurus KUB terlihat pro-aktif mengikuti

rangkaian kegiatan diselingi dengan pertanyaan-

pertanyaan menyangkut materi yang disampaikan

narasumber.

Peserta juga dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan yang sering timbul terkait dengan

administrasi dan keuangan. KUB yang dijadikan sebagai

tempat studi banding adalah KUB Mina Lestari yang

merupakan juara II nasional Adibakti Mina Bahari 2011.

Secara administrasi dan program kerja KUB Mina Lestari

sudah terstruktur dan tertata rapi sehingga bisa diadopsi

untuk KUB perikanan tangkap yang ada di Kabupaten

Bantul. Setelah diadakan pelatihan teknis dan

manajemen KUB diharapkan peserta dapat

mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat pelatihan



LAKIP |


297

sehingga keinginan untuk membentuk KUB yang mandiri

dan profesional dapat terwujud.

7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan

Tangkap.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendampingi, membina

kelompok dalam mengelola BLM PUMP 2012 dan

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

kelompok.Sasaran dari kegiatan ini adalah 13 KUB

penerima kegiatan PUMP perikanan tangkap 2012.


Pendampingan kelompok penerima PUMP

Perikanan Tangkap dapat kontinyu.

KUB penerima PUMP perikanan tangkap merasa

terbantu dalam penyelesaian administrasi KUB

maupun pengelolaan keuangannya.

Dana bantuan PUMP perikanan tangkap dapat

terserap sempurna hingga selesai masa pencairan

dan pembelanjaan sesuai RUB yang sudah dibuat.

Secara umum Kegiatan PUMP perikanan tangkap

sangat memerlukan pendampingan yang intensif di

tingkat kelompok. Kontrak kerja pemerintah pusat

dengan tenaga Pendamping PUMP 2012 hanya berjalan

10 bulan (Januari – Oktober 2012), sementara pada

Bulan Oktober – Desember 2012 BLM PUMP sampai

pada tahap pencairan yang sangat membutuhkan

pendampingan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan

BLM tersebut. Dengan adanya kegiatan ini

pendampingan dan pembinaan di tingkat kelompok

menjadi sangat penting dan bisa berjalan sesuai

Pedoman Umum dan Pedoman Teknis.



LAKIP |


298

8) Restocking di Perairan Umum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara kelestarian

biota ikan di perairan umum, meningkatan kesejahteraan

masyarakat di sekitar perairan umum dan meningkatkan

populasi ikan di perairan umum.Sasaran dari kegiatan ini

adalahPelaku usaha dan masyarakat umum terutama

yang berada di sekitar perairan umum.

Manfaat yang di harapkan dari kegiatan ini adalah :biota

ikan di perairan umum lestari, kesejahteraan masyarakat

di sekitar perairan umum meningkat dan populasi ikan di

perairan umum meningkat.

Hasil dari kegiatan ini adalah

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai

pentingnya menjaga kelestarian ikan di perairan

umum dan tidak menangkap ikan dengan alat/bahan

beracun dan berbahaya.

Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai

sanksi pidana perbuatan menangkap ikan dengan

alat/bahan beracun dan berbahaya yang tercantum

dalam papan larangan yang telah dipasang

sebanyak 6 buah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.40 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Alat/Bahan

Beracun dan Berbahaya Tahun 2012

No Lokasi Pemasangan Jumlah

1 Celep, Srigading, Sanden 2 buah

2 Babakan, Poncosari, Srandakan

1 buah

3 Garon, Sewon 1 buah

4 Puton, Trimulyo, Jetis 1 buah

5 Brajan, Wonokromo, Pleret 1 buah


Terjadinya peningkatan populasi ikan di PU sebanyak

140.000 ekor ikan ditebar di lokasi berikut ini :



LAKIP |


299

Tabel III.41 Lokasi Penebaran Ikan Tahun 2012

No Lokasi Jumlah

Penebaran (ekor)

1 Celep, Srigading, Sanden 10.000

2 Bedukan, Pleret 10.000

3 Seropan, Muntuk, Dlingo 10.000

4 Kediwung, Mangunan, Dlingo 15.000

5 Palbapang, Bantul 3.000

6 Karang, Poncosari, Srandakan 10.000

7 Celep, Srigading, Sanden 22.000

8 Sumbermulyo, Bambanglipuro 5.000

9 Babakan, Srandakan 10.000

10 Garon, Sewon 15.000

11 Pandes I, Wonokromo, Pleret 15.000

12 Brajan, Wonokromo, Pleret 10.000

13 Karanglo, Argomulyo, Sedayu 5.000

Total 140.000



Mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan

dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang

bertujuan untuk meningkatkan produksi

3. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 390 Pokdakan

terealisir 740 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 153,9% dengan kategori sangat berhasil. Di banding

dengan tahun 2011 sebesar 577 kelompok sehingga terjadi

kenaikan sebesar 28,2 %, berarti sampai dengan tahun 2012

Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ) terealisir sebanyak 740

kelompok dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 450

kelompok sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.


adalah Seiring berkembangnya usaha budidaya perikanan yang



LAKIP |


300

menguntungkan dan difasilitasi dengan banyaknya bansos

sapras budidaya serta adanya PUMP Budidaya, maka makin

banyak masyarakat yang tertarik untuk berusaha dibidang

budidaya perikanan.


Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Pengembangan

budidaya perikanan dengan kegiatan Evaluasi Pokdakan dan

UPR. Kegiatan ini meliputi evaluasi pada kelompok

pembudidaya ikan dan Unit Pembenih Rakyat serta

koordinasi/konsultasi ke Dislautkan DIY. Tujuan dari kegiatan ini

adalah peningkatan kualitas kelembagaan pada Pokdakan dan

UPR, yang tentu saja akan meningkatkan kualitas kelompok

tersebut, bisa berupa peningkatan kelas kelompok dan benih

yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh

Pokdakan dan UPR dengan adanya peningkatan kelas

kelompok mereka dan kualitas benih yang dihasilkan sehingga

harga benih bisa lebih baik.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur

keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat

dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang bertujuan

untuk meningkatkan produksi

4. Produktifitas Gabah Kering (GKP).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 76,00 Kw/ha terealisir

78,19 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

102,88% dengan kategori sangat berhasil. Capaian tersebut di

peroleh dari Produktivitas Gabah Kering Pungut/GKP (kw/ha)

sebesar 78,19 Kw/ha di banding target daerah 76,00 Kw/ha.

Dibanding dengan tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 5,4%,

berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas Gabah Kering

(GKP) terealisir sebanyak 78,19 Kw/ha dari target di akhir



LAKIP |


301

RPJMD tahun 2015 sebanyak 77,50 KW/ha sehingga sudah

melebihi target di akhir RPJMD.

Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya

bantuan benih, SLPTT padi, adanya bantuan ALSINTAN.


mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan

pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas gabah

kering pungut (GKP).

5. Produktifitas jagung (pipil kering).



103,12% dengan kategori sangat berhasil. Faktor penentu

keberhasilan indikator ini adalah adanya bantuan benih, SLPTT.

Dibanding dengan tahun 2011 Produktifitas jagung (pipil kering)

sebesar 59,30 Kw/ha sehingga terjadi penurunan sebesar 7,4%,

berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas jagung (pipil

kering) terealisir sebanyak 54,91 Kw/ha dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 53,80 KW/ha sehingga sudah




pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas

jagung pipil kering

6. Produktifitas kedelai (wose).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15,2 Kw/Ha terealisir

sebanyak 16,51 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 108,62 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya

bantuan benih, SLPTT. Dibanding dengan tahun 2011

Produktifitas kedelai (wose) sebesar 14,16 Kw/ha sehingga



LAKIP |


302

terjadi kenaikan sebesar 16,5%, berarti sampai dengan tahun

2012 Produktifitas kedelai (wose) terealisir sebanyak 16,51

Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 16,00

Kw/ha sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untukmengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan


kedelai

7. Produktifitas kacang tanah (wose).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10,24. Kw/Ha

terealisir sebanyak 12,65 Kw/Ha, maka nilai capaian indikator

sasaran ini sebesar 123,54 % dengan kategori sangat berhasil.

Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya cuaca

yang mendukung. Dibanding dengan tahun 2011 produktifitas

kacang tanah (wose) terealisir sebesar 10,83 Kw/Ha sehingga


2012 Produktifitas kacang tanah (wose) terealisir sebanyak

12,65 Kw/Ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak

10,48 Kw/ha sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.




kacang tanah.

Indikator sasaran pada point 4 sampai dengan 7 di atas

dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 Kegiatan. Program

tersebut yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain:

a. Penyusunan data base produksi pangan (analisa data

statistik).



LAKIP |


303

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik

pertanian yang akurat. Pendataan dilakukan oleh Mantri tani

di masing-masing kecamatan. Komoditas yang diambil

datanya adalah tanaman pangan holtikultura. Kegiatan

analisa data statistic bekerjasama dengan Badan Pusat

Statistik (BPS). Blanko yang diisi sesuai standart/peraturan

dari BPS.Urutan pelaksanaan analisa data statistik ini

adalah:

Lising Ubanan.

Pemeriksaan hasil listing.

Pengambilan sampel rumah tangga.

Pengumpulan data ubinan.

Pemeriksaan hasil ubinan.

Entry data ubinan.

Hasil pendatan tersebut dolah setiap Subround (4 bulan).

Setiap Subround dievaluasi hasilnya, serta dilakukan

peramalan produksi untuk subround selanjutnya. Hasil

analisa data statistic selama 1 tahun yang telah disahkan

oleh Dinas Peranan dan Kehutanan dan BPS didokumenkan

kedalam sebuah buku statistic pertanian.

b. Pengadaan alat dan mesin pertanian. Kegiatan ini ditujukan

untuk memberikan bantuan sarana kepada kelompok tani

yang berupa bantuan pompa air sebanyak 11 unit.

c. DAK pertanian/Peningkatan sarana dan prasarana

pertanian, peternakan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian maka salah satu aspek yang perlu di lakukan

adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana

pertanian yang memadai termasuk di dalamnya adalah

pembangunan infrastruktur pengairan, Optimasi lahan

melalui pemakaian pupuk organic dan juga pembangunan



LAKIP |


304

jalan pertanian.Kegiatan ini merupakan salah satu upaya

mendukung upaya pencapaian Surplus Beras 10 juta ton.

DAK bidang Pertanian Tahun 2012 Kementerian Pertanian

mencakup 8 bidang kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan

Utama dan 5 kegiatan Penunjang yaitu ada penambahan

kegiatan Pasca Panen. Dibandingkan DAK bidang Pertanian

di tahun 2011 hanya 7 kegiatan pilihan dan sementara itu

kegiatan DAK Bidang Pertanian tahun 2013 direncanakan 3

kegiatan utama dalam rangka mendukung Surplus Beras 10

juta ton.

Arah Kebijakan DAK : yaitu mendukung pengamanan dan

peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri serta

mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton

dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.

Tujuan DAK yaitu mengamankan dan meningkatkan

kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri, serta

mendukung pencapaian target surplus beras, melalui

perluasan lahan pangan pertanian serta pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur pertanian disentra produksi pangan

dan daerah yang mempunyai potensi produksi pangan tinggi.

Manfaat DAK Bidang Pertanian tahun 2012 yaitu :

o Menyediakan prasarana dan sarana fisik dasar

pembangunan pertanian;

o Memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan

pertanian;

o Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan

pangan;

o Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan

inseminasi buatan serta pasca panen;



LAKIP |


305

o Meningkatkan kualitas produk pertanian;

o Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Sasaran : yaitu pembangunan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana pertanian di tingkat desa/tingkat usaha tani, serta

sarana dan prasarana kelembagaan daerah ditingkat

kabupaten/kota atau kecamatan.

Ruang lingkup kegiatan DAK 2012 adalah :

Perluasan Areal Pertanian;

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air;

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan.

Kegiatan Penunjang ;

Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah ;

Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan

Pertanian di Kecamatan dan penyediaan sarana

penyuluhan; Penyediaan Prasana dan sarana Balai

Perbenihan/Perbibitan Kabupaten/Kota untuk Tanaman

Pangan/Hortikultura/Perkebunan, Peternakan ;

Pembangunan/Rehabilitasi Pusat/Klinik/Pos Pelayanan

Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan ;

Penanganan Pasca Panen.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012

sarana prasarana pengairan dan jalan pertanian adalah

sebagai berikut :

Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan

jaringan irigasi desa di 5 kelompok tani di kecamatan

Kasihan, Banguntapan, Sedayu dan Kretek.

Pembuatan embung di 4 Kelompok tani di kecamatan

Pandak, Pajangan,Kasihan dan Imogiri.

Pengembangan Irigasi air tanah di 6 Kelompok tani di

Kecamatan Sedayu, Kretek, Imogiri dan Dlingo.



LAKIP |


306

Pembuatan jalan pertanian di 6 kelompok tani di

kecamatan Bambanglipuro, Piyungan, Kasihan, Bantul

dan Dlingo.

Pembuatan Unit Pengolahan Pupuk Organik di 6

Kelompok tani di kecamatan Pleret, Imogiri, Pundong,

Sanden dan Banguntapan.

d. Percepatan pembangunan pertanian dan perkebunan.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan

hibah bagi kelompok ternak dan kelompok tani tanaman

pangan agar kegiatan pertanian dan peternakan yang

mereka tekuni dapat berjalan optimal. BAntuan yang

diberikan meliputi pengadaan alat pengolah lahan pertanian

berupa 36 unit traktor, 25 sprayer, 24 pompa air.

8. Produktifitas Bawang Merah.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10,19 Ton/Ha

terealisir sebanyak 11,9 Ton/ha, maka nilai capaian indikator


jika dibanding dengan tahun 2011 Produktifitas bawang merah

sebesar 13,32 sehingga terjadi penurunan sebesar 10,5%,

berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas bawang merah

terealisir sebanyak 11,9 Ton/ha dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebanyak 10,35 Kw/ha sehingga sudah melebihi

target di akhir RPJMD.


adalah Curah hujan yang tidak terlalu tinggi mendukung untuk

pertumbuhan bawang merah.

Indikator sasaran sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program


Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan



LAKIP |


307

Pengembangan perbenihan/perbibitan (Persiapan pelepasan

bawang merah crok kuning).

Kegiatan ini diprioritaskan untuk komoditas bawang merah.

Tahun 2012 sudah dilaksanakan uji DNA yang menunjukan

Crok Kuning berbeda nyata dengan varietas lain sehingga bisa

diajukan untuk pendaftaran varietas. Dan pada tahun 2013 perlu

dilakukan pemurnian dan penangkaran untuk pelestarian dan

pengembangan varietas bawang merah yang unggul ini.


mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura

melalui pemenuhan target produktifitas bawang merah

9. Produktifitas Cabe Merah.



62,96 % dengan kategori cukup berhasil.

Indikator sasaran ini tidak mencapai target 100% dikarenakan

panen tidak panjang rata-rata hanya 5 kali karena petani ingin

segera ganti tanaman. Jika di banding dengan tahun 2011

Produktifitas cabe merah sebesar 6,10 Kw/ha sehingga terjadi

penurunan sebesar 16,3%, berarti sampai dengan tahun 2012

Produktifitas cabe merah terealisir sebanyak 5,1 Kw/ha dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 8,24 Kw/ha.



melalui pemenuhan target produktifitas cabe merah

10. Produksi Pisang.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25,00 Kg/Pohon

terealisir 12,00 Kg/pohon, maka nilai capaian indikator sasaran

ini sebesar 47,62% dengan kategori tidak berhasil. Jika di



LAKIP |


308

banding engan tahun 2011 produksi pisang sebesar 17,00

sehingga teradi penurunan sebesar 41%, berarti sampai dengan

tahun 2012 produksi pisang terealisir sebanyak 12,00 Kg/pohon

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 30.00

Kg/pohon.

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan target

terlalu tinggi, musim hujan mundur sehingga produksi buah

menurun. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk


melalui pemenuhan target produktifitas pisang

11. Produksi Jamur Tiram.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 12,1 Kg/m2 terealisir

5,36 Kg/m2, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

44,30% dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding engan

tahun 2011 Produktifitas jamur tiram sebesar 3,05 sehingga


2012 produksi jamur tiram terealisir sebanyak 5,36 Kg/m² dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 12,20 Kg/m².

Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan indikator sasaran

ini adalahtarget terlalu tinggi, penurunan petani pembudidaya

disebabkan keterbatasan modal dan terbatasnya stok bibit.

Upaya yang dilakukan adalah frekuensi penyiraman

ditingkatkan. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi

hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas jamur tiram

12. Produktifitas Tebu (hablor gula).




dengan tahun 2011 Produktifitas tebu (hablor gula) sebesar



LAKIP |


309

47,13 Kw/ha sehingga terjadi kenaikan sebesar 19,18%, berarti

sampai dengan tahun 2012 produktifitas tebu (hablor gula)

terealisir sebanyak 56,17 Kw/ha dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebanyak 51,36 Kw/ha sehingga sudah melebihi

target di akhir RPJMD.

Faktor pendukung keberhasilan indikator sasaran adalah karena

ada cuaca mendukung, dukungan program akselerasi tebu

dalam rangka memenuhi swa sembada gula nasional. Tujuan

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui

kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui

pemenuhan target produktifitas tebu.

13. Produktifitas Kelapa (kopra).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 Kw/ha terealisir


80,50% dengan kategori berhasil. Jika di banding dengan tahun

2011 Produktifitas kelapa sebesar 15,78 sehingga terjadi

kenakan sebesar 2%, berarti sampai dengan tahun 2012

Produktifitas kelapa (kopra) terealisir sebanyak 16,1 Kw/ha dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 20,50 Kw/ha.

Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan target

terlalu tinggi, sedangkan target Nasional sebesar 15 kw/ha jauh

di bawah dari target Kabupaten Bantul. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam

meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target

produktifitas kelapa.

14. Produktifitas Tembakau (rajang kering).



117,26% dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding

dengan tahun 2011 Produktifitas tembakau (rajang kering)



LAKIP |


310

sebesar 6,97 sehingga terjadi kenaikan sebesar 17,2%, berarti

sampai dengan tahun 2012 Produktifitas tembakau (rajang

kering) terealisir sebanyak 7,54 Kw/ha dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 6,75 Kw/ha sehingga sudah



adalah cuaca mendukung bagi pertumbuhan tanaman

tembakau. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi

perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas tembakau

15. Produktifitas Jambu Mete (glondong mete).



47,34% dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding dengan

tahun 2011 sebesar 0,26 sehingga terjadi kenaikan sebesar

550%, berarti sampai dengan tahun 2012 produktifitas jambu

mete (glondong mete) terealisir sebesar 1,69 Kw/ha dari target

di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 4,35 Kw/ha.

Hambatan yang ditemui pada indikator sasaran ini pada point 15

ini sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan masyarakat belum

tertarik untuk membudidayakan secara serius jambu mete.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah

sosialisasi pemanfaatan hasil dari pohon mete agar minat

masyarakat meningkat. Tujuan pengukuran indikator sasaran

ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan

produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas

jambu mete.

Indikator sasasaran pada point 9,10,11, 12, 13, 14 dan 15 di

atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 9 kegiatan. Program



LAKIP |


311

tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan antara lain:

a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. Realisasi fisik berupa :

1) Pemeliharaan Stasiun Agribisnis (STA)

Sub terminal agribisnis di Srigading Sanden telah

dimanfaatkan/dioperasionalkan dengan adanya pasar

lelang. Kegiatan ini berlangsung setiap ada panenan

yang khususnya tanaman hortikultura seperti panen

bawang merah dan cabe merah dengan pelaksanaan

setiap 3 hari sekali.

Kendala :

Bangunan stasiun agribisnis mengalami kerusakan

yang sangat parah dikarenakan bangunan tersebut

tidak sesuai dengan lingkungan yang ada yaitu terbuat

dari besi baja padahal lokasi tersebut di wilayah pantai

selatan (pinggir pantai). Terjadi pengeroposan pada

rangka, atap dari asbes yang sudah banyak bocor.

Selain itu penataannya kurang tepat sehingga kalau

hujan banyak angin masuk bersama hujan.

Disamping itu diperlukan pagar untuk keamanan STA

Produk pertanian yang dilelang terkena air hujan dan

kurangnya tembok penangkal angin dari sebelah

selatan.

Masih banyaknya petani di luar desa Srigading yang

belum tahu tentang kegiatan STA

Pemecahan masalah

perlunya rehab bangunan dan bangunan pagar

perlunya bangunan gudang di sekitar STA untuk

menyimpan hasil panen sebelum diangkut/dipasarkan.



LAKIP |


312

Perlunya sosialisasi tentang pasar lelang baik waktu,

jenis, harga, dll diluar desa Srigading

2) Pemeliharaan Silo jagung

Bangunan silo jagung di Bongsen, Guwosari, Pajangan,

Bantul, karena silo jagung mengalami kebakaran maka

mesin yang ada di silo jagung tersebut mengalami

kerusakan. Dilakukan inventarisasi mesin/alat yang

terbakar. Akibat dari kebakaran tersebut, mesin tidak

dapat dioperasionalkan sehingga perlu perbaikan mesin

dengan pengajuan anggaran perbaikan. Untuk

sementara hanya dilakukan pertemuan dalam

meningkatkan produksi jagung dan pembahasan simpan

pinjam bersama anggota MAJ (Masyarakat Agribisnis

Jagung)

3) Pelaksanaan Pendampingan PUAP

LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul sebanyak 75

kelompok. Telah dilaksanakan evaluasi bahwa jumlah

kelompok usaha on farm bidang tanman pangan,

perkebunan, hortikultura, dan peternakan sampai

sekarang sudah mencapai 134 kelompok, sedangkan off

farm nya telah mencapai 323 kelompok. Permasalahan

yang masih dihadapi adalah dana LKM-A belum dapat

mencukupi untuk diakses semua anggota usaha dan

sampai saat ini 80% LKM-A belum bisa mengakses ke

lembaga keuangan lain.

4) Pelaksanaan APPOP

Untuk lebih meningkatkan perkembangan dilaksanakan

pertemuan anggota Asosiasi membahas dana bergulir

yang masih terjadi tunggakan.

b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan.

Realisasi fisik berupa :



LAKIP |


313

1) Rapat koordinasi tentang perencanaan kegiatan

pembibitan

2) Pembelian bahan non kimia/organik, pupuk dan

sebagainya

3) Pembelian alat-alat perlengkapan untuk pembibitan

tembakau

c. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan

hortikultura. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

populasi tanaman buah-buahan di 16 kelompok

tani/kelompok organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul

dengan penyediaan 18.768 batang bibit buah-buahan yang

terdiri dari :

Pengadaan bibit rambutan 4000 batang

Pengadaan bibit mangga : 6000 batang

Pengadaan bibit durian : 4000 batanag

Pengadaan alpukat : 3768 batang.

d. Pengadaan benih padi unggul. Tujuan kegiatan ini adalah

untuk mempercepat peningkatan produktivitas padi dengan

penanaman padi hibrida Devgen I SHS sebanyak 6.315 kg

yang diberikan pada 19 kelompok tani yang produktivitasnya

masih rendah (421 Ha).

e. Pembuatan pemurnian benih tembakau rakyat. Tujuan

kegiatan ini adalah tercapainya benih tembakau murni

(memproduksi benih tembakau rakyat varietas Kedu

Sili/Siluk yang unggul dan bermutu). Realisasi dari kegiatan

ini antara lain:

Koordinasi petugas Dipertahut Bantul BSPMBPTKP

Prov. DIY dan Balitas Malang.

Pertemuan petani/kelompok kegiatan pemurnian benih

tembakau rakyat varietas Kedu Sili.



LAKIP |


314

Pelaksanaan pembibitan benih yang dihasilkan pada

kegiatan pemurnian tahun sebelumnya.

Pemeliharaan tanaman mulai dari tanam hingga panen.

Pengerodongan bunga tembakau yang terpilih.

Pencatatan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar dan

panjang daun sebanyak 5 sampel x 6 blok x 4 ulangan.

Panen petik daun basah, prosesing daun rajang kering.

Didapat Data produksi tembakau daun basah dan rajang

kering

Prosesing benih tembakau

Uji laboratorium benih tembakau (kemurnian, daya

kecambah, dan kadar air)

Uji laboratorium kadar nikotin daun tembakau rajang

kering.

f. Pengembangan Agribisnis Tembakau.

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya serangkaian

sistem agribisnis tembakau yang melalui proses budidaya,

produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.

Selain itu juga untuk meningkatkan standarisasi kualitas

bahan baku, penanganan panen dan pasca panen,

penguatan kelembagaan kelompok dan asosiasi petani

tembakau sehingga meningkatkan nilai tambah produk fan

meningkatkan pendapatan petani tembakau. Realisasi

kegiatan ini:

Koordinasi petugas perkebunan Dipertahut Bantul,

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI Bantul), KUB

tembakau virginia dan pihak mitra PT. Sadhana Arif

Nusa.

Pertemuan petani/kel. Tani kegiatan pengembanhan

agribisnis tembakau rakyat/virginia



LAKIP |


315

Fasilitasi sarana alat-alat pembibitan tanaman tembakau

pada 10 kelompk

Dukungan sistem penunjang berupa alat angkutan darat

bermotor Station Wagon sebagai sarana operasional

dalam rangka pembinaan Standarisasi Kualitas Bahan

Baku, Penanganan Panen dan Pasca Panen, Penguatan

kelembagaan kelompok dan asosiasi petani tembakau 1

unit.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah gudang tembakau di Selopamioro Imogiri

belum memiliki alat pendukung pergudangan yang memadai,

sehingga gudang belum dapat dioperasionalkan untuk

penyimpanan tembakau. Budidaya tembakau dilaksanakan

pada musim kemarau, sehingga lahan marjinal tembakau

rentang akan kekurangan/ketersediaan air. Hal ini dapat

diatasi dengan adanya dukungan sarana pengelolaan lahan

air berupa embung, dam parit, irigasi air tanah

dangkal/dalam dan pompa air.

16. Produktifitas Daging (kambing, sapi, domba dan unggas).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 11.002.497 Kg

terealisir 10.378.083 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 94,32% dengan kategori sangat berhasil. Jika di

banding dengan tahun 2011 sebesar 11.231.147 Kg sehingga

terjadi penurunan sebesar 2%, berarti sampai dengan tahun

2012 produktifitas daging (kambing, sapi, domba dan unggas)

terealisir sebesar 10.378.083 Kg dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar 12.276.330 kg.


adalahadanya alokasi dana dan minat masyarakat terhadap

usaha ternak kambing, sapi, domba dan unggas. Tujuan




LAKIP |


316

ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi daging

(kambing, sapi, domba, dan unggas) daerah

17. Produktifitas Telur (ayam dan itik).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.275.047 Kg

terealisir 5.198.918 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 82,85% dengan kategori berhasil. Jika di banding

dengan tahun 2011 sebesar 5.902.742 sehingga terjadi

penurunan sebesar 11.9%, berarti sampai dengan tahun 2012

Produktifitas telur (ayam dan itik) terealisir sebesar 5.198.918

Kg dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 7.734.459

kg.


adalah adanyaalokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha

ternak ayam dan itik. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini

adalah untuk mengetahui ketersediaan pangan produk hewani

dalam hal produksi telur (ayam dan itik) daerah.

18. Produksi Susu (sapi perah dan kambing PE).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 270.000 liter terealisir

253.148 liter, maka nilai capaian sebesar 93,76% dengan


sebesar 262.705 sehingga terjadi kenaikan sebesar 3,6%,

berarti sampai dengan tahun 2012 produksi susu (sapi perah

dan kambing PE) terealisir sebesar 253.148 liter dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 330.000 liter.


adalah adanya lokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha

ternak sapi perah dan kambing PE. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui ketersediaan

pangan produk hewani dalam hal produksi susu (sapi perah,

kambing PE).



LAKIP |


317

Indikator sasasaran pada point 16, 17 dan 18 di atas

dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 kegiatan. Program

tersebut yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit dengan kegiatan antara lain :

a. Pendataan masalah peternakan. Target kegiatan ini adalah

koordinasi data statistik masalah peternakan. Kegiatan ini

bertujuan untuk mendata masalah-masalah peternakan,

sehingga dapat digunakan sebagai dasar upaya

penanggulangan maupun pencegahan terhadap masalah

tersebut. Kendala yang muncul pada kegiatan ini adalah

belum adanya petugas khusus untuk menangani data di

tingkat kecamatan. Masalah ini ditanggulangi dengan

mengoptimalkan peran mantri tani di kecamatan.

b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Pemeriksaan specimen di BBV

Pemeriksaan specimen di Laboratorium C Keswan

Sosialisasi penyakit hewan

Pengadaan bahan kimia Laboratorium Kesmavet

sebanyak 1 paket

Pengadaan desinfektan sebanyak 50 liter

Pengadaan cetak leaflet penyakit hewan menular

sebanyak 1.000 lembar

c. Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah untuk mendukung operasional RPH

dan Puskeswan meliputi:

Pengobatan penyakit cacing hati 240 ekor

Sosialisasi program dan kegiatan lewat Bantul Radio 2

kali

Pembayaran honor PTT di RPH



LAKIP |


318

Pengadaan papan nama untuk Puskeswan dan

RPH/RPU sebanyak 11 unit

Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

sebanyak 13 paket

Pengadaan obat-obatan untuk Puskeswan sebanyak 10

paket

Cetak blanko retribusi RPH

Pengawasan pemotongan hewan

Pengawasan pelayanan kesehatan hewan

Permasalahan yang dihadapi antara lain terbatasnya

tenaga/sumberdaya manusia yang ada di RPH dan

Puskeswan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang

maksimal. Kondisi ini diatasi dengan pengangkatan pegawai

tidak tetap di RPH dan di bantu dengan tenaga dari Bidang

Keswan. Sedangkan untuk Puskeswan, dengan

memanfaatkan tenaga harian lepas dokter hewan pusat

(THL drh) yang ditempatkan di Kabupaten Bantul disamping

memanfaatkan tenaga dokter hewan (drh) yang ada di

Bidang Keswan untuk bertugas mengampu Puskeswan.

19. Populasi Sapi Potong.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 56.258 ekor terealisir

84.423 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

dengan 150,06% dengan kategori sangat berhasil. Jika di

banding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 59.789 sehingga

terjadi peningktan sebesar 41%, berarti sampai dengan tahun

2012 Populasi sapi potong terealisir sebanyak 84.423 ekor dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 58.301 ekor

sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.


adalah adanya dukungan program dr APBN dan minat



LAKIP |


319

masyarakat untuk usaha ternak sapi potong. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja

pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah

populasi sapi potong daerah.

20. Populasi Sapi Perah.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 190 ekor terealisir

230 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

116,36% dengan target sangat berhasil. Jika dibanding dengan

realisasi tahun 2011 sebesar 192 sehingga terjadi peningkatan

sebesar 19,7%, berarti sampai dengan tahun 2012 Populasi

sapi perah terealisir sebanyak 230 ekor dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 300 ekor.


adalah adanya dukungan program dr APBN dan minat

masyarakat untuk usaha ternak sapi perah. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja

pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah

populasi sapi perah daerah.

21. Populasi Kambing.




dengan realisasi tahun 2011 sebesar 60.671 sehingga terjadi

peningkatan sebesar 8,9%, berarti sampai dengan tahun 2012

Populasi kambing terealisir sebanyak 66.081 ekor dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 76.300 ekor.


adalah adanyadukungan program dari APBN dan minat

masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah



LAKIP |


320

untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal

peningkatan jumlah populasi kambing daerah.

22. Populasi Domba.






populasi domba terealisir sebanyak 43.563 ekor dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 40.804 ekor sehingga

sudah melebihi target di akhir RPJMD.





peningkatan jumlah populasi domba daerah

23. Populasi Ayam Buras.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 561.939 ekor

terealisir 638.655 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 595.685

sehingga terjadi peningkatan sebesar 7,2%, berarti sampai

dengan tahun 2012 populasi ayam buras terealisir sebanyak

638.655 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak

558.138 ekor sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.





peningkatan jumlah populasi ayam buras daerah.



LAKIP |


321

24. Populasi Ayam Ras Petelur.


terealisir sebanyak 649.903 ekor, maka nilai capaian indikator


Jika dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 624.482

sehingga terjadi peningkatan sebesar 4, 07%, berarti sampai

dengan tahun 2012 populasi ayam ras petelur terealisir

sebanyak 649.903 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebanyak 890.321 ekor.

Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan

peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak

ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelurpenyakit,

pakan mahal, harga jual produk fluktuatif, pencemaran

lingkungan.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat

mengenai ternak ayam ras petelur dan sanitasi kandang.


mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal

peningkatan jumlah populasi ayam ras petelur daerah.

25. Populasi Ayam Ras Pedaging.


terealisir 844.999 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 811.947

sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,07%, berarti sampai

dengan tahun 2012 populasi ayam ras pedaging terealisir

sebanyak 844.999 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebanyak 790.888 ekor sehingga sudah melebihi target di akhir

RPJMD.



LAKIP |


322


adalah adanya dukungan program dari APBN dan minat

masyarakat.

26. Populasi Itik.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 208.990 ekor terealisir

sebesar 177.587 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 84,97% dengan kategori berhasil. Jika dibanding



populasi itik terealisir sebanyak 177.587 ekor dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 272.703 ekor.


peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak

ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelurpenyakit,

pakan mahal, harga jual produk fluktuatif, pencemaran

lingkungan.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi budidaya ternak itik,

mencarikan dukungann dana dari APBN dan APBD propinsi.


mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal

peningkatan jumlah populasi ayam ras pedaging daerah.

Indikator sasasaran pada point 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan

26 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 kegiatan.

Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan dengan kegiatan antara lain:

a. Peningkatan mutu genetik sapi. Realisasi fisik dari kegiatan

ini adalah :

Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw.

Pengadaan insemination gun

Pengadaan speculum



LAKIP |


323

Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw belum

dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan di Kab. Bantul.

b. Pendampingan operasional dana revolving bantuan ternak

sapi. Realisasi dari kegiatan ini adalah :

Reward/Penghargaan bagi peternak yang berprestasi

dalam angsuran dana revolving ternak sapi (17

kelompok ternak)

Pembinaan kelompok (21 kelompok ternak)

c. Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak

Kegiatan ini meliputi pengawasan mutu pakan ternak dan

pengembangan produksi pakan ternak dengan cara uji

laboratorium sampel pakan ternak. Tujuannya untuk

memperoleh pakan ternak yang bermutu.

d. Pembibitan dan perawatan ternak. Tujuan dari kegiatan ini

adalah Terlaksananya penetasan dan peningkatan populasi

ternak ayam buras. Realisasi kegiatan ini meliputi:

Belanja bibit ternak (telur calon ayam buras/Day Old

Chick (DOC))

Belanja bahan kimia (utk penetasan ayam buras)

Belanja alat-alat/perlengkapan penetasan ayam buras

Belanja pemeliharaan alat pengolahan bermesin (mesin

penetasan ayam buras)

Operasional penetasan ayam buras



LAKIP |


324

30. Sasaran 30

Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%)

Kategori

1. Konversi lahan 0,4% 0,3 % 0,14 153,33 Sangat Berhasil



Pada sasaran 30 (tiga puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator



indikator sasaran pada sasaran 30 (tiga puluh)sesuai hasil


1. Konversi Lahan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,3% terealisir 0,14%,


dengan kategori sangat berhasil.Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2011 sebesar 0,4% maka terjadi peningkatan

sebesar 35%, berarti sampai dengan tahun 2012 konversi lahan

terealisir sebanyak 0,14% dari target di akhir RPJMD tahun

2015 sebanyak 1.05%..


adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan adanya

kebijakan pemerintah yang mendukung indikator tersebut.



Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan

Penyusunan data base produksi pangan (Analisa data statistik).



LAKIP |


325

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik

pertanian yang akurat.

Pendataan dilakukan oleh mantri tani di masing-masing

kecamatan. Komoditas yang diambil datanya adalah tanaman

pangan dan hortikultura. Kegiatan analisa data statistik bekerja

sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Blangko yang diiisi

sesuai dengan standar/peraturan dari BPS.

Urutan pelaksanaan analisa data statistik ini adalah :

Listing ubinan

Pemeriksaan hasil listing

Pengambilan sampel rumah tangga

Pengumpulan data ubinan

Pemeriksaan hasil ubinan

Entry data ubinan

Hasil pendataan tersebut diolah setiap Subround (4 bulan).

Setiap subround dievaluasi hasilnya, serta dilakukan peramalan

produksi untuk subround selanjutnya. Hasil analisa data statistik

selama satu tahun yang telah disahkan oleh Dinas Pertanian

dan BPS didokumenkan ke dalam sebuah buku statistik

pertanian. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk menunjukkan kinerja dalam pencegahan alih fungsi lahan

pertanian produktif ke non pertanian.

31. Sasaran 31

Meningkatnya Program Usaha Tani dan Aktifitas

Kelembagaan Petani dan Penyuluh


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Peningkatan aktifitas 16 kel 21 34 161,9 Sangat



LAKIP |


326


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

kelembagaan petani Kelk Berhasil

2. Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang 73 orang

70 95,9 Sangat

Berhasil

3 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi

8 Kel 292 kel

315 107,88 Sangat

Berhasil



Pada sasaran 31 (tiga puluh satu) terdiri dari 3 (tiga)

indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar92,5 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 31 (tiga puluh satu) sesuai hasil


1. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 21 kelompok terealisir

sebanyak 34 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibanding kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 16

kelompok maka terjadi peningkatan sebesar 31,25%, berarti

sampai dengan tahun 2012 peningkatan aktifitas kelembagaan

petani terealisir sebanyak 34 kelompok dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebanyak 37 kelompok.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

Adanya pembinaan, penyuluhan serta SDM yang baik.

Terjalinnya kemitraan yang semakin kuat antara BKP3

dengan kelembagaan agribisnis seperti Asosiasi Pengusaha

Pangan Lokal (APPL), Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok

Tani dan Kelompok Wanita Tani. Kemampuan inovasi para

anggota APPL yang tinggi sehingga tingkat akses

pemasaran produk juga tinggi. Dukungan dari Pemerintah ,

KTNA Kabupaten Bantul dan masyarakat.



LAKIP |


327

Peran aktif petugas BKP3 dan penyuluh THL-TBPP dalam

rangka mendampingi kegiatan SLPTT sehingga terjadi

peningkatan produksi beras.

Adanya pembinaan, pendampingan oleh penyuluh serta

SDM yang memadai.


Kegiatan yaitu :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan


1) Pembinaan pengembangan kelembagaan petani.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Pembinaan

Pengembangan Kelembagaan Petani penyuluh

sertameningkatkan kesejahteraan petani. Bentuk

kegiatan Peningkatan kemampuan Rapat Koordinasi

dalam rangka pembinaanpeningkatan kelembagaan

petani dan pembinaan pelaksanaan lomba penyuluh dan

kelompok, tersusunnya registrasi kelompok tani

sebanyak 803 kelompok yang telah di SK Ka BKP3,

menyewa tempatdalam rangka untuk memasarkan

olahanpangan lokal yang terletak di Bejen Bantul dan

pengadaan lemari etalase yang digunakan untuk

menempatkan contoh hasil olahan kelompok untuk

dipromosikan

2) Promosi Usaha Agribisnis.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses

pemasaran produk segar dan olahan pertanian,perikanan

dan kehutanan. Disamping itu kegiatan ini juga

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatn para

pelaku utama dan pelaku usaha pertanian,perikanan dan

kehutanan. Bentuk kegiatan meliputi Bantul Expo,

Fasilitasi Outlet Pangan Lokal dan Temu Usaha..



LAKIP |


328

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

dengan 2 kegiatan antara lain :

1) Pendampingan FEATI.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan FEATI

APBN. Upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah

utnuk meningkatkan kesehjahteraan dan pendapatan

petani dan keluarganya, antara lain dengan memperkuat

kegiatan penyuluhan pertanian yaitu kegiatan pendidikan

dan formal.

2) Penyuluhan dan Pendampingan P2BN.

Kegiatan ini dimaksud untuk mendampingi kegiatan

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

P2BN. P2BN merupakan program utama Kementrian

Pertanian dalam rangka mencapai surplus beras 10 juta

ton. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi, pembinaan dan

fasilitasi honor THL-TBPP sebanyak 73 orang.Tujuan

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk Untuk

mengetahui peningkatan aktifitas dan kemampuan

kelompok tani.

2. Peningkatan kualitas penyuluh.


orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95,9%

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding kan dengan

realisasi tahun 2011 sebesar 73 orang maka terjadi penurunan

sebesar 4,10, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan

kualitas penyuluh terealisir sebanyak 70 orang dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 74 orang.


Berkurangnya jumlah penyuluh karena telah pensiun. Upaya

yang dilakukan adalah perlu ada penambahan tenaga penyuluh.



LAKIP |


329



kesejahteraan petani dengan kegiatan Penyusunan Program

Penyuluhan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan

kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. Program

penyuluhan disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan alat

pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

Bentuk Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan pertanian

yaitu melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan rembug

tani sebagai bahan pra Penyusunan Programa Kecamatan,

rapat atau pertemuan penyusunan Programa Penyuluhan

Tingkat Kecamatan, rapat/ pertemuan Programa Penyuluhan

tingkat Kabupaten.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk Untuk

mengetahui peningkatan kualitas penyuluh

3. Peningkatan Kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 292 kelompok terelisir

sebanyak 315 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran

ini sebesar 107,88 dengan kategori sangat berhasil. Jika

dibanding kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 8 kelompok

maka terjadi peningkatan yang jumlahnya sangat signifikan di

tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan

kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi terealisir

sebanyak 315 kelompok dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebanyak 292 kelompok. Faktor yang mendukung keberhasilan

ini kesadaran petani membentuk kelompok P3A.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan



LAKIP |


330

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna (Pendampingan WISMP).

Pendampingan WISMP ini bertujuan untuk memberdayakan

petani pemakai air melalui peningkatan kelembagaan (GP3A)

kemampuan dan partisipasinya dalam pengelolaan air.


Mengetahui kinerja dinas dalam peningkatan kapasitas SDM

P3A dalam pengelolaan irigasi

32. Sasaran 32

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain

Pasar, Terminal, Jalan dan lain-lain


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik

95,710 91 % 95,4 %


2. Prosentasi peningkatan penyediaan simpul transportasi

- 50 % - - -

3 Prosentase keselamatan lalu lintas (rambu)

20% 20 % 19,6 98 Sangat Berhasil

4 Prosentase keselamatan lalu lintas (marka)

20% 20 % 16,8 84 Berhasil

5 Prosentase keselamatan lalu lintas (APPIL)

- 20% 25 125 Sangat Berhasil

6 Daya angkut angkutan umum 1.531.094 Set/Orang

1.763.022Org/t

hn

1.068.480

60,61 Cukup Berhasil

7 Load Factor penumpang angkutan umum

0,29% 0,7 % 0,2 28,57 Tidak Berhasil

8 Jumlah TPA sampah dengan systim sanitary landfill

1

Unit

1

Unit

1

Unit

100 Sangat Berhasil

9 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik

20% 50% 43,75% 87,50% Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 5 x 92,5) /8 = 57,81 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5) /8 = 9,68



LAKIP |


331

Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1 x 62,5) /8 = 7,81 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5) /8 = 3,43


Pada sasaran 32 (tiga puluh dua) terdiri dari 9 (sembilan)

indikator, tetapi 1 (dua) indikator sasaran pada tahun 2012 belum

ada kegiatan untuk mengukur capaian indikator tersebut dan baru

akan dilaksanakan pada tahun 2013. Selanjutnya nilai rata-rata

capaian sasaran pada sasaran ini sebesar 78,7 dengan kategori

berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 32 (tiga puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosentase Panjang Jaringan Jalan Beraspal dalam Kondisi

Baik.


95,4 maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 104,83%

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2011 sebesar 95,71% maka terjadi penurunan

sebesar 0,31% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun

2012 Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi

baik terealisir sebesar 95,4% dari target di akhir RPJMD tahun

2015 sebesar 94 %.

Realisasi indikator tersebut diperoleh dari panjang jalan

Kanupaten dalam kondisi baik 833.325 M dibanding panjang

jalan kabupaten 873.325. dibanding dengan capaian tahun

2011 sebesar 95,71 sehingga terhadi penurunan sebesar 0,3%.

Keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya dukungan

tersedianya dana yang mencukupi. Indikator dilaksanakan


Program Rehab/Pemeliharaan jembatan dengan kegiatan

antara lain :



LAKIP |


332

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

Bentuk dari kegiatan ini meliputiPemeliharaan jalan

kabupaten baik itu kondisi permukaan aspal maupun body

jalan yang terbagi menjadi 83 ruas tersebar di 17

kecamatan dengan panjang mencapai 178.73 km.

b. Rehabilitasi/Peningkatan Jalan.

Bentuk dari kegiatan ini meliputi peningkatan jalan

kabupaten sepanjang 22.49 km.Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk Mengukur kinerja

orgnisasi dalam penanganan jalan/akses transportasi di

Kabupaten Bantul.

2. Prosentas Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi.

Pada tahun 2012 belum ada kegiatan untuk mengukur capaian

indikator sasaran tersebut dan baru bisa dilaksanakan pada

tahun 2013.

3. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (rambu lalu lintas).


19,6%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98%

dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan

capaan tahun 2011 sebesar 20% sehingga terjadi penurunan

sebesar 2% ditahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012

prosentase fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas )

terealisir sebesar 19,6% dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebesar 20 %.

Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah rambu yang yang

terpasang pada tahun 2012 sebanyak 138 buah dibanding

dengan jumlah rambu yang dibutuhkan sebanyak 704 buah.


kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dilakukan adalah



LAKIP |


333

untuk anggaran tahun 2013 telah dinaikkan 10% sebagai

antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku.


dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan

dan pengendalian Lalu Lintas dengan kegiatan pengadaan

rambu lalu lintas. Bentuk dari kegiatan adalah dengan

melaksanakan pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 138 unit

yang meliputi 120 unit rambu lalu lintas dari 18 unit RPPJ.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu

lintas dan RPPJ dengan harapan akan meminimalisir terjadinya

kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya akan terwujud

ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

Pada tahun 2012 lokasi pengadaan rambu lalu lintas meliputi :

S3 Ngipik - S.4 Wiyoro, S.4 Polsek - S.4 Tajeman, S.3 LP

Pajangan - S.3 Pijenan, S.4 Gadean - S.4 Ringinharjo, S.4 Bibis

- S.3 Sindon, S.4 Paker - S.3 Dawetan, S.3 TPR - Depok.

Sedangkan untuk RPJP lokasinya ada S.4 Bakulan, S.3 SMK

Imogiri, S.3 Kecamatan Imogiri, S.3 Siluk, S.3 Pintu Masuk

Kantor Baru, S.3 Dangwesi, dan S.4 Terong.


mengukur kinerja dinas dalam menyediakan rambu lalulintas

yang memadai.

4. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (marka jalan).



kategori berhasil.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011

sebesar 20% maka terjadi penurunan sebesar 16% di tahun

2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Prosentase



LAKIP |


334

keselamatan lalu lintas (marka jalan) terealisir sebesar 16,8%

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 20 %.

Nilai ini diperoleh dari jumlah marka yang terpasang pada tahun

2012 sebanyak 630 marka jalan dibanding dengan jumlah

marka yang dibutuhkan sebanyak 3.746 marka jalan. Faktor

penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai 100%

karena kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi permasalahan ini adalah untuk anggaran tahun

2013 telah dinaikkan 10% sebagai antisipasi adanya kenaikan

harga bahan baku.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan dan

pengendalian lalu lintas dengan kegiatan pengadaan marka

jalan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pekerjaan yang

dilaksanakan berupa pengadaan marka jalan sepanjang 630 m².

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan

dengan harapan akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan

lalu lintas dan pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran,

kenyamanan dan keamanan lalu lintas.

Untuk tahun 2012 lokasi pelaksanaan pengadaan marka jalan

antara lain : S.4 Wonocatur - Ds Pelem, S.4 Wiyoro - S.3 SMA

Bangunapan, S.3 Wiyoro - S.3 Ngipik, S.3 Ponegaran – SMP 3

Banguntapan, S.4 Jejeran - S.4 Sudirmoro, S.3 Jotawang - S.4

Wojo, S.4 Bejen - Toko Pantes, S.4 Gadean - S.4 Ringinharjo,

Lap.Paseban - S.3 Polres.

Zebra cross di : Masjid An Najwa Jl Bantul, SD Wiyoro, SMP 3

Banguntapan, Masjid Baiturrahim Soropaten, Masjid Al Irsyad

Mandingan, Masjid Adzikro Sudimoro, S.4 Wojo, S.4 Gadean,



LAKIP |


335

Lapangan Paseban. Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini

berasal dari APBN melalui DAK.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalahUntuk mengukur

kinerja dinas dalam menyediakan marka jalan yang memadai

5. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (APPIL).

Pada tahun 2012 mentargetkan 20% terealisir 25 maka nilai


sangat berhasil. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah APILL

yang terpasang tahun 2012 sebanyak 1 buah dibanding

dengan jumlah APILL yang dibutuhkan sebanyak 4, berarti

sampai dengan tahun 2012 prosentase keselamatan lalu lintas

(APPIL) terealisir sebesar 25% dari target di akhir RPJMD tahun

2015 sebesar 20%.


dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan

dan pengendalian lalu lintas dengan kegiatan Pengadaan

APILL. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa Pengadaan

APILL sebanyak 1 unit.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi

kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas dengan harapan dapat mengurangi

terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya terwujud

ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas.

Untuk tahun 2012 lokasi pelak sanaan di Simpang Tiga

Sapuangin.Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan APILL lalu

lintas yang memadai.

6. Daya Angkut Angkutan Umum.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.763.022

orang/tahun terealisir 1.068.480 orang/tahun, maka nilai capain



LAKIP |


336

indikator sasaran ini sebesar 60,61% dengan kategori cukup

berhasil. Jika dibanding kan dengan realisasi tahun 2011

sebesar 1.531.094 maka terjadi penurunan sebesar 30,2% di

tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 daya angkut

angkutan umum terealisir sebesar 1.068.480 orang/tahun dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 1.763.022

orang/tahun.

Faktor penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai

100% karena pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi.


adalah manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutann

umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh

angkutan umum.



pelayanan angkutan dengan kegiatan Fasilitasi perijinan di

bidang perhubungan . Bentuk kegiatan ini meliputi : pembinaan,

pengendalian dan pengawasan manajemen penyelenggaraan

kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir maupun

terminal.

Kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan

kepada pengusaha angkutan umum dalam hal perijinan usaha

angkutan dan ijin trayek disamping merupakan upaya akselerasi

dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan dan

retribusi sektor transportasi termasuk didalamnya retribusi ijin

trayek.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai focus

pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani

pergerakan orang dan barang.



LAKIP |


337

7. Load Factor Penumpang Angkutan Umum.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,7% teralisir 0,2%,


kategori tidak berhasil. Jika dibanding kan dengan realisasi

tahun 2011 sebesar 0,29% maka terjadi penurunan sebesar

31% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Load

Factor penumpang angkutan umum terealisir sebesar 0,2 % dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 0,7%.

Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah penumpang pada tahun

2012 sebanyak 1.068.480 orang dibanding dengan kapasitas

sebanyak 5,321.700 orang. Faktor yang menghambat

keberhasilan indikator sasaran ini adalah pesatnya tingkat

pertumbuhan kendaraan pribadi.


adalah dengan melakukan manajemen dan pemerataan trayek

angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum

tersentuh oleh angkutan umum.



pelayanan angkutan dengan kegiatan Pengumpulan dan

analisis data base pelayanan transportasi. Kegiatan ini diadakan

dengan maksud melengkapi data base Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul terkait dengan data base kajian kinerja lalu

lintas dan kajian kinerja angkutan umum (load factor).

Kegiatan yang dilaksanakan adalah survey arus lalu lintas dan

survey load factor. Survey arus lalu lintas bertujuan untuk

mengetahui arus lalu lintas yang melintas di kota sehingga

dapat digunakan untuk mengangkut tingkat V/C rasio kendaraan

yang melintas di kota.



LAKIP |


338

Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan transportasi sehingga pada

akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan

lancar. Sedangkan survey Load Factor bertujuan untuk

mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum yang beroperasi

di Kabupaten Bantul. Hasil dari kajian ini diharapakan dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan angkutan

umum yang tepat sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban,

kelancaran dan kelayakan angkutan umum di Kabupaten

Bantul.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalahMerupakan alat

control/pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan

dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi.

8. Jumlah TPA Sampah Dengan Systim Sanitary Landfill.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 unit terealisir

sebanyak 1 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.Jika dibanding

kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 1 unit maka tidak

terjadi peningkatan atau penurunan di tahun 2012, berarti

sampai dengan tahun 2012 jumlah TPA sampah dengan systim

sanitary landfill terealisir sebanyak 1 unit dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 1 unit.

Dukungan keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan


Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

dengan kegiatan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah.

Bentuk dari kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara

kabupaten/kota (Kartamantul) dalam rangka penanganan

sampah secara terpadu di wilayah Yogyakarta dengan systim

sanitary landfill (urug dengan tanah) yang berlokasi di



LAKIP |


339

Kecamatan Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal

dari sharing antara 3 kabupaten/kota.

Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur

kinerja organisasi dalam penyediaan sarana pengelolaan

sampah di Kabupaten Bantul.

9. Kondisi Setiap Pasar dalam Keadaan Baik.



87,50% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding kan

dengan realisasi tahun 2011 sebesar 20% maka terjadi

peningkatan sebesar 118,75% di tahun 2012, berarti sampai

dengan tahun 2012 kondisi setiap pasar dalam keadaan baik

terealisir sebesar 43,75% dari target di akhir RPJMD tahun 2015

sebesar sebanyak 100% (16 pasar).

Realisasi capaian ini diperoleh dari data kondisi pasar dalam

keadaan baik sebanyak 7 Pasar (pasar : Dlingo, Niten, Klithikan,

Piyungan, Imogiri, Pijenan, Jejeran) dibagi dengan jumlah

keseluruhan Pasar sebanyak 16 Pasar di Bantul. Realisasi

indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan Masalah

koordinasi antar SKPD yang terlibat dlm perencanaan

pembangunan pasar yg belum optimal. Upaya yang dilakukan

untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan peningkatan

intensitas koordinasi antar SKPD.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 program dan 2

Kegiatan. Program tersebut yaitu:

a. Program peningkatan sarana dan prasarana pasar dengan

kegiatan Pemeliharaan dan rehab pasar. Untuk mewujudkan

kondisi pasar yang bersih, rapi dan menarik untuk

dikunjungi, yang pada akhirnya masyarakat dapat lebih

tertarik berbelanja di pasar tradisional, maka dibutuhkan



LAKIP |


340

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara

terintegrasi.

Berangkat dari kondisi pasar tradisional di Kabupaten Bantul

saat ini, dari 30 pasar tradisional yang ada terbagi menjadi 3

jenis /klasifikasi pasar yaitu :

1. Pasar tradisional konvensional yang beroperasi pada

pagi hari

2. Pasar Klithikan yang beroperasi dari siang hingga malam

hari

3. Pasar kuliner yang beroperasi pada Sore hari (khus

Pasar janten, Ngestiharjo)

Kriteria pasar dalam kondisi baik yaitu :

Bangunan pasar memenuhi standart kualitas, keamanan

& kebersihan.

Penataan layout pasar rapi dan proporsional.

Fasilitas pasar memenuhi standar minimal; Km/Wc,

Mushola, Bak sampah, drainase, tenaga keamanan,

tenaga kebersihan.

Pengelolaan los daging memperhatikan faktor hiegenitas

Maka dalam melaksanakan pengembangan masing-masing

sesuai dengan karakteristik pasar tersebut. Dalam hal

perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fisik bangunan,

maka harus ada kesesuaian antara biaya dan kontribusi

pendapatan yang akan dihasilkan. Meskipun secara

keseluruhan masing-masing tetap mendapatkan porsi biaya

pemeliharaan bangunan dan sarana pasar lainnya.

Biaya rehabilitasi pasar tradisional yang bersifat ringan

selama ini dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kantor

Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Sedang apabila

diperlukan rehab berat yang memerlukan perencanaan dan

perhitungan yang meliputi beberapa aspek baik teknis



LAKIP |


341

maupun sosial ekonomis, maka dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum.


mengetahui adanya peningkatan kondisi fisik pasar

berdasarkan standar kebersihan/kriteria pasar

33. Sasaran 33

Meningkatnya Unit-Unit Usaha Industri Kecil dengan

Mengoptimalkan Penggunaan Bahan Baku Lokal, Inovasi

Produk, Akses Permodalan serta Perluasan Jangkauan

Pemasaran


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – TDI

61 Unit 45 Unit Usaha

121 268 Sangat Berhasil

2. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber –IUI


11 73,3 Berhasil

3 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – SIUP



4 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP



5 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG



6 Peningkatan kapasitas SDM UKM

240 Orang 250 Orang


7 Fasilitasi pembinaan IRT 25 Unit 70 Unit Usaha

25 33,3 Tidak Berhasil

8 Fasilitasi peningkatan koperasi ber Badan Hukum (BH)

15 Koperasi

10 Unit 8 80 Berhasil

9 Meningkatnya penyerapan modal UKM

120 Unit 90 Unit 291 323 Sangat Berhasil

10 Peningkatan promosi melalui pameran

8 Kegiatan

8 kali 8 100 Sangat Berhasil

11 Peningkatan kualitas pasar tradisional

- 2 unit 3 150 Sangat Berhasil

12 Peningkatan ketrampilan pelaku usaha

- 40 unit usaha

30 75 Berhasil



LAKIP |


342


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

Eksport/pemasokan produk Eksport.

13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM

4 Kegiatan

4 kegiatan


Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9 x 92,5) / 13 = 64.03 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 3 x 77,5) /13 = 17,88 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /13 = 2,11


Pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 13 (tiga belas )

indikator sasaran. Nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran ini

sebesar 84,02 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai

capaian indikator sasaran pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) sesuai

hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDI.



sebesar 268% dengan kategori sangat berhasil. Jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 61 unit

maka terjadi peningkatan sebesar 98,36% di tahun 2012, berarti

sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha

ber – TDI terealisir sebanyak 121 unit dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 60 unit sehingga sudah

melebihi target di akhir RPJMD. Tujuan pengukuran indikator

sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha

ber- TDI.

2. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – IUI.


sebanyak 11 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini

sebesar 73,3 % dengan kategori sangat berhasil. Jika



LAKIP |


343


maka terjadi penurunan sebesar 8,3% di tahun 2012, berarti


ber – IUI terealisir sebanyak 11 unit dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit

usaha ber- IUI.

3. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – SIUP.


sebanyak 127 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini





ber – SIUP terealisir sebanyak 127 unit dari target di akhir




ber- SIUP.

4. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDP.







ber – TDP terealisir sebanyak 491 unit dari target di akhir





LAKIP |


344


ber- TDP

5. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDG.







ber – TDG terealisir sebanyak 16 unit dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit. Tujuan pengukuran

indikator sasaran ini adalah mengetahui peningkatan unit usaha

ber- TDG.

6. Peningkatan Kapasitas SDM UKM.


sebanyak 240 orang, maka nlai capaian indikator sasaran ini


dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 240 orang

maka tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun

2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan kapasitas

SDM UKM terealisir sebanyak 240 Orang dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 300 orang. Tujuan

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk meningkatkan

kualitas SDM berkualitas dan mempunyai daya saing.


point 1 s/d 6 di atas karena adanya penyuluhan, sosialisasi,

pembinaan, bintek, booklet, leaflet, workshop, seminar yang

dilakukan kepada pelaku usaha yang akan memohon ijin.



LAKIP |


345

7. Fasilitasi Peningkatan IRT.



sebesar 33,3% dengan kategori tidak berhasil. Jika



2012, berarti sampai dengan tahun 2012 fasilitasi peningkatan

IRT terealisir sebanyak 25 unit dari target di akhir RPJMD tahun

2015 sebesar sebanyak 100 unit. Tujuan pengukuran indikator

sasaran ini adalah untuk mengetahui Terwujdnya peningkatan

unit usaha ber- IRT.

Indikator sasaran pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas


tersebut yaitu :

a. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif, terdiri dari 2

kegiatan yaitu :

1) Perencanaan, Koordinasi dan Penembangan UKM.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk

perencanaan dan pengembangan UKM supaya kegiatan

sesuai sasaran dan terserah peruntukannya.

2) Fasilitas pengembangan UKM. Kegiatan ini untuk

memfasilitasi UKM yang kesulitan mengakses

permodalan dengan bunga lunak bagi 30 UKM. Kegiatan

ini sangat penting mengingat banyaknya UKM yang

belum mampu mengakes permodalan engan bunga lunak

yang telah disediakan perbankandi peruntukan usaha

kecil dan menengah

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

UMKM terdiri dari 5 kegitan yaitu :



LAKIP |


346

1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah

bagi UMKM.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk melakukan identifikasi

dan monev dana-dana yang bersumber dari APBN dan

APBD Propinsi terhadap pengelolaan dan penggunaan

dana pemerintah agar dapat berjalan berjalan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk

monev anatara pengajuan dana dengan peruntukan,

apakah ada sesuai atau tidak.

2) Pengembangan sarana pemasaranproduk UMKM.

Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan pasar rakyat dan

pembangian paket sembako sebanyak 550 paket bagi

keluarga kurang mampu dilaksanakan pada tanggal 8 – 9

Agustus 2012. Kegiatan ini dalam rangka membantu

masyarakat yang berdaya beli rendah untuk dapat

membeli paket sembako yang dijual murah dan

dilakasanakan menjelang lebaran.

3) Penyelenggaraaan Pembinaan Industri Rumah Tangga

dan IKM.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk dapat

terwujudnya SP-IRT bagi 25 UKM sebagai upaya

meningkatkan ketrampilan peserta di bidang makanan.

Kegiatan ini diselengarakan pada tanggal 3 – 5 April

2012 bertempat di Kompag Bantul. Hal ini dilakukan

sebagi upaya meningkatkan kualitas baik kemasan,

higenitas makanan baik kandungan dan cara pengolahan

sesuai dengan peraturan, dan nantinya akan

memperoleh SP-IRT. Kegiatan ini sangat bermafaat

sekali dan banyak UKM-UKM yang memafaatkan

kegiatan ini terbukti bnayaknya proposal yang masuk ke

Dinas Perindakop Kabupaten Bantul.



LAKIP |


347

4) Pengembangan UKM melaluiProgram OVOP.

Kegiatan ini berupa pendampingan pelatihan sentra

Gerabah Kasongan dan Pundong di laksanakan pasa

tanggal 12 November 2012, bertempat di KPRI kompak

sebanyak 40 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan

dengan biaya tambahan mengingat pentingnya kegiatan

tersebut.

5) Pendampingan dan Monev dana Hibah.

Kegiatan ini sebagai upaya melakukan identifikasi dan

monev pengelolaan dana–dana yang bersumber dari

APBD sebanyak 104 UMKM. Monev ini penting dilakukan

untuk mengetahui penggunaan dana yang telah

disalurkan UMKM apakah sesuai peruntukan atau tidak.

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

dengan kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil.

Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan sebanyak 12 kali

dan 3 kali study kompensasi juga pemberian batuan

peralatan dalam pelatihan tersebut.

Peserta dari kegiatan tersebut 240 orang, dengan pengrajin

gerabah, bambu, sangkar burung, makanan Srandakan,

tembaga, perak, kayu, makanan Dlingo, batik, batik kayu,

kulit tatah sungging, pisau. Kegiatan ini merupakan kegitan

yang penting karena langsung terkait dengan UMKM supaya

dapat lebih maju.

8. Fasilitasi Peningkatan Koperasi ber – BH.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10 koperasi terealisir

sebanyak 8 koperasi, maka nlai capaian indikator sasaran ini

sebesar 80% dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2011 sebesar 15 koperasi maka terjadi

penurunan sebesar 46,6% di tahun 2012, berarti sampai



LAKIP |


348

dengan tahun 2012 fasilitasi peningkatan koperasi ber – BH

terealisir sebanyak 8 koperasi dari target di akhir RPJMD tahun

2015 sebesar sebanyak 30 unit koperasi.

Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan

ada koperasi yang mengajukan BH hanya sekedar untuk

memperoleh fasilitas.


adalah prinsip kehati-hati andalam pemberian legalitas BH

sesuai aturan dan harus benar dicek ke lapangan ketika ada

koperasi yang mengajukan BH dari sisi usahanya, anggotanya

dan laian-lain. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengetahui tercapainya peningkatan kesejahteraan

koperasi dan angggota.

9. Meningkatnya Penyerapan Modal UKM.



sebesar 323% dengan kategori sangat berhasil.


adalah penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet,

leaflet, workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha

yang akan mengajukan kredit.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 120 unit


sampai dengan tahun 2012 meningkatnya penyerapan modal

UKM terealisir sebanyak 291 unit dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar sebanyak 100 unit sehingga sudah


sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya UKM yang

menyerap modal.



LAKIP |


349

10. Peningkatan Promosi Melalui Pameran.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 8 kegiatan terealisir

sebanyak 8 kegiatan, maka nlai capaian indikator sasaran ini


dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 8 kegiatan


2012, berarti sampai dengan tahun 2012 peningkatan promosi

melalui pameran terealisir sebanyak 8 kegiatan dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 8 Kegiatan.


karena terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dan

terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan

masyarakat. Selain itu juga adanya sosialisasi, penyuluhan,

pembinaan kepada pelaku usaha karena banyaknya pelaku

usaha yang menginginkan mengikuti pameran tetapi sangat

sedikit sekali yang terakomodir sehingga harus selektif dalam

memilih yang prospektif dan berpotensi tinggi. Tujuan


tercapainya peningkatan penjualan produk melalui pameran.

Indikator sasaran pada point 8, 9 dan 10 atas dilaksanakan

melalui 4 Program dan 10 Kegiatan. Program tersebut yaitu :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 2012.

Kegiatan ini dalam rangka menarik investor supaya

menanamkan investasinya ke Kabupaten Bantul, dengan

memberikan peluang/produk unggulan yang ada di

Kabupaten Bantul melalui pameran 3 kali (otonomi Ekspo,

Bali Titex, KTI Invesment).

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

UMKM dengan kegiatan Penyelenggaraan Gelar



LAKIP |


350

PotensiKoperasi, UKM. Kegiatan ini dalam rangka Harkop

berupa pameran 15 UKM, di lapangan Trirenggo tanggal 30

Juni s/d 1 Juli 2012, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk

mendukung pemasaran prodik UKM dalam memasarkan

hasil produknya.

c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri

dari 2 kegiatan yaitu :

1) Fasilitasi terhadap Industri Kecildan Menengah. Kegiatan

ini dalam rangka untuk menaikan omset penjualan

dengan melalui Bantul Expo pada bulan Juli 2012.

Kegiatan ini sebagai ajang untuk mempromosikan hasil

produk UMKM dengan kegiatan melalui pameran Bantul

Expo, penting karena denagn pameran maka hasil

produk akan lebih di kenal oleh masyarakat dan di

harapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam

arti yang luas.

2) Penyelenggaraan Jogja TTI Ekspo. Kegiatan ini berupa

pameran UMKM.

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi terdiri

dari 6 kegiatan, yaitu :

1) Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program

Pembinaan Koperasi. Kegiatan ini dalam rangka

membuat rencana agar lebih tepat sasaran dan

peruntukannya dalam bentuk Juknis bagi koperasi

berkualitas dan kegiatan lebih terarah melalui rapat 4 kali.

2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian.kegiatan ini berupa pelatihan

yang terealisasi sebanyak 2 kali, tiap kegiatan sebanyak

30 orang peserta dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16

Mei 2012 dan tanggal 13 dan 14 Juni 2012 bertempat di

KPRI kesehatan.



LAKIP |


351

Kegiatan ini di peruntukan bagi pengurus koperasi

sehingga koperasi dapat melaksanakan ketentuan sesuai

dengan peraturannya perundang-undangan yang ada,

antara lain dapat melaksanakan RAT tepat waktu,

koordinasi antara pengawas dan pengurus dapat berjalan

harmonis.

3) Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi

Berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan

kelembagaan koperasi yang berkualitas dan

melaksanakan pra pemeringkatan koperasi. Kegiatan

dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2012 di

KPRI Kesehatan Bantul untuk 60 koperasi.

Pemeringkatan ini sangat penting dalam ragka

memotivasi bagi koperasi-koperasi yang belum bagus

agar dapat menjadi lebih bagus.

4) Penyebaran Model-model PolaPengembangan Koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas

kinerja koperasi dengan melakukan berbagai model

koperasi. Kegiatan ini intuk mendidik 30 orang siswa

calon pengurus koperasi siswa dan Kosika dari 24

lembaga pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan

pelatihan pada tanggal 30 Oktober s/d 1 november 2012

bertempat di KPRI Kesehatan.

5) Pelatihan Manajemen Koperasi. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk mewujudkan kelembagaan koperasi

yang mantap dengan di adakannya pelatihan manajemen

Koperasi sebanyak 2 kali masing-masing 30 koperasi 10-

13 sepetember 2012 dan 17 s/d 20 sepetember 2012

bertempat di KPRI Kesehatan.

6) Kecamatan Penggerak Koperasi. Kegiatan ini dalam

pembinaan di 8 kecamatan (Sanden, Kasihan, Imogiri,

Sewon Piyungan, Jetis, Bantul, Dlingo) masing-masing



LAKIP |


352

40 Peserta, dilaksanakan dari tanggal 12 November 2012

s/d 26 November 2012. Kecamatan yang di bina ini di

harapakan sebagai lokomotif dalam menggerakan

koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing.

11. Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2 unit usaha terealisir

sebanyak 3 unit usaha, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil, berarti sampai

dengan tahun 2012 peningkatan kualitas pasar tradisional

terealisir sebanyak 3 unit usaha dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar sebanyak 5 unit. Faktor yang mendukung

keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya skala prioritas

dalam identifikasi yang selektif terhadap unit usaha. Tujuan


terwujudnya pasar tradisional yang dapat bersaing di pasar

bebas.

12. Peningkatan Ketrampilan Pelaku Usaha Export/Pemasokan

Produk Export.



sebesar 75% dengan kategori berhasil, berarti sampai dengan

tahun 2012 peningkatan ketrampilan pelaku usaha

export/pemasokan prodak export terealisir sebanyak 30 orang

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 70

orang. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran

ini karena adanya data potensi pelaku ekport dan komodite

yang diekspot. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah

mengetahui terwujudnya peningkatan ketrampilan pelaku usaha.



LAKIP |


353

13. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pameran Prodak UMKM.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 kegiatan terealisir

30 kegiatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2011 sebesar 4 kegiatan maka tidak

terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun 2012, berarti

sampai dengan tahun 2012 monitoring evaluasi dan pelaporan

pameran prodak UMKM terealisir sebanyak 30 kegiatan dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 20

kegiatan sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.


mengetahui perkembangan UMKM yang ada.


karena adanya Data potensi pelaku ekport dan Komodite yang

diekspot.

Indikator sasaran pada point 11,12 dan 13 di atas dilaksanakan

melalui 4 Program dan 8 Kegiatan.Program tersebut yaitu:

a. Program Pembangunan Infrastruktur Pesedaan dengan

kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan. Bentuk dari

kegiatan ini adalah renovasi 3 paar tradisional/pasar

kabupaten (jejeran, Imogiri, Barongan)

Renovasi pasar Jejeran di buat pagar sepanjang 47,66 m

dan kioas pasar seluas 92,38 m. Pasar Imogiri berupa

pemasangan konblok seluas 3.295,97 m. Pasar Barongan

berupa pembuatan gorong-gorong sepenjang 79,5 m,

normalisasi saluran drainase, dan pembuatan Los sepeda 4

x 24 m.

b. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor dengan

kegiatan Pelatihan Manajemen PerdaganganLuar Negeri.

Kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan pelatihan bagi



LAKIP |


354

pengrajin/pengusaha yang berpotensi eksport sebanyak 30

orang, diselengarakan tanggal 6 dan 8 November 2012,

dilaksanakan di Bantul Tersa di lanjutkan study lapangan di

pelabuhan Tanjung Perak untuk melihat secara langsung

tatacara eksport barang-barang industri yang mereka

hasilkan.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeridengan kegiatan antara lain:

1) Fasilitasi kemudahan perajinan pengembangan usaha.

Kegiatan ini dalam rangka memfasilitasi perijinan di

bidang perdagangan sebanyak 95 UKM untuk

memepreoleh ijin dalam usaha dan kegiatan pengawasan

terhadap perusahaan yang belum memiliki/habis masa

berlakunya ijin supaya terwujud tertib usaha melalui

monev pengawasan perijinan. Kegiatan ini sangat

penting karena mengajak pelaku UKM untuk dapat tertib

sebagai persyaratan ketika mereka akan mengakses

permodalan maupun ketika mereka akan eksport.

2) Pegembangan kelembagaan kemitraan. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan egiatan

operesional pengelolaan Pasar Seni Gabusan, baik

pengelolaan maupun personil yang bekerja di PSG. PSG

dilaksanakan sebagai wadah untuk betemunya

perajindan pembeli terhadap produk-produk unggulan

yang ada di kabupaten Bantul.

3) Peningkatan sistem informasi dan jaringan informasi

perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui promosi

dalam pameran (Ina craft, PRJ, Pameran Indocraft,

TEI/PPE, Crafina)

4) Pengembangan Gudang dengan sistem Resi

Gudang.Kegiatan ini dalam rangka untuk pendapingan



LAKIP |


355

pengelolaan sistim resi gudang, agar sarana prasarana

gudang lengkap dan sesuai standar.

d. Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan

Perdagangan dengan kegiatan antara lain:

1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa.

Kegiatan dalam rangka untuk pengendalian, memantau

barang-barang strategis dan bersubsidi yang kadaluarsa,

dilakukan pada pasar-pasar yang besar seperti pasar

Bantul, Pasar Piyungan dan Pasar Barongan, dan lain-

lain.

2) Pengawasan dan PengendalianBBM Bersubsidi.kegiatan

ini dilakukan dalam rangka untuk memonitor dan

mengendalikan/manajemen ketersediaan dalam

pendistribusian BBM.

34. Sasaran 34

Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa

Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah Desa Wisata 24 Desa 20 Desa 26 Desa 130 Sangat berhasil

2. Jumlah peristiwa budaya 136 event

budaya

130 133 102,31 Sangat berhasil

3 Jumlah kelompok kesenian 805

Kelompok

708

Kelompok

1.050 148,31 Sangat berhasil



Pada sasaran 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 3 (tiga)





LAKIP |


356

sasaran pada sasaran 34 (tiga puluh empat) sesuai hasil


1. Jumlah Desa Wisata.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 Desa wisata

terealisir sebanyak 26 Desa Wisata, maka nilai capaian indikator


Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah Desa Wisata terealisir

sebanyak 24 Desa Wisata sehingga terjadi peningkatan

sebanyak 2 Desa Wisata pada tahun 2012.

Realisasi jumah desa wisata pada tahun 2012 yang terealisir

sebanyak 26 Desa Wisata sudah melebihi target perencanaan

akhir RPJMD tahun 2015 yang diharapkan terealisir sebanyak

26 Desa Wisata. Dengan penambahan jumlah Desa Wisata ini

akan meningkatkan khasanah obyek-obyek wisata di Kabupaten

Bantul untuk menarik wisatawan ke Bantul. Realisasi jumlah

Desa Wisata sebanyak 26 Desa sebagai berikut :

a. Canden

b. Candran

c. Gilangharjo

d. Goa Cemara

e. Guwosari

f. Imogiri

g. Jagalan

h. Kalibuntung

i. Karangtengah

j. Kasongan

k. Kebonagung

l. Krebet

m. Kwaru

n. Lopati

o. Manding



LAKIP |


357

p. Mangunan

q. Panjangrejo

r. Parangtritis

s. Puton

t. Seloharjo

u. Srigading

v. Srunggo

w. Tembi

x. Tirtosari


untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah

Desa Wisata di Kabupaten Bantul.

2. Jumlah Peristiwa Budaya.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 130 event budaya

terealisir sebanyak 133 event budaya atau tercapai sebesar

102,31%,maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan


jumlah event budaya terealisir sebanyak 136 event budaya,

berarti total sampai dengan tahun 2012 sudah terealisir

sebanyak 269 event budaya. Sedangkan berdasar perencanaan

akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah peristiwa budaya

diharapkan tercapai sebanyak 140 peristiwa budaya, namun

realisasi ini sudah melampaui target yang ada di RPJMD.

Adapun event budaya pada tahun 2012 sebanyak 133 event

sebagai berikut :

Tabel III.47 Peristiwa Budaya Tahun 2012

No Kegiatan Tanggal

1 Pentas Seni Campursari di Joglo Parangtritis 1-1-2012

2 Pentas Seni Campursari di OW. P. Goa Cemara 1-1-2012

3 Pentas Seni Reog di OW. Pandansimo 1-1-2012



LAKIP |


358

No Kegiatan Tanggal

4 Pentas seni tari Jaranan pd acara dinner dlm rangka Jogja Air Show di Pantai Depok

11-2-2012

5 Pentas seni Tari pada keg. Festival Dirgantara di Pantai Parangtritis

12-2-2012

6 Pentas seni Tari pada keg. Jogja Air Show di Pantai Depok Parangtritis

12-2-2012

7 Pentas seni musik kroncong di Joglo Parangtritis 19-2-2012

8 Pentas seni Jatilan di OW. Parangtritis 26-2-2012

9 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 4-3-2012

10 Pentas seni Reog Wayang di Parangtritis Baru 11-3-2012

11 Pentas seni Campursari di Joglo Parangtritis 23-3-2012

12 Pentas Seni Jatilan di Pantai Depok 25-3-2012

13 Pentas seni Elekton di OW. Goa Cemara 31-3-2012


15 Pentas seni elekton di Joglo Parangtritis 6-4-2012

16 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 7-4-2012



19 Pentas seni musik koes ploes di OW. Parangtritis

22-4-2012

20 Pentas seni kroncong di OW. Depok 29-4-2012

21 Pentas seni Tari Jaranan di OW. Depok 29-4-2012

22 Pentas Parade tari anak-anak dan remaja di Joglo Parangtritis

6-5-2012

23 Pentas seni Jatilan di Parangtritis Baru 17-5-2012

24 Pentas Elekton di Joglo Parangtritis 18-5-2012

25 Pentas Campursari di Parangtritis Baru 19-5-2012

26 Pentas musik Keroncong di Parangtritis Baru 20-5-2012

27 Pentas Campursari di Parangtritis Baru 27-5-2012

28 Pentas Jatilan di Parangtritis Baru 3-6-2012

29 Pentas Musiki Koesploes di Pantai Depok 10-6-2012

30 Pentas seni tari anak-anak dalam rangka pembukaan festival parangtritis

16-6-2012

31 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru

16-6-2012


16-6-2012

33 Pentas Elekton dalam rangka Festival Parangtritis

16-6-2012

34 Pentas musik Koes ploes dalam rangka Festival Parangtritis

16-6-2012



LAKIP |


359

No Kegiatan Tanggal


17-6-2012


17-6-2012


17-6-2012

38 Pentas seni musik bambu dalam rangka Festifal Parangtritis

17-6-2012

39 Pentas Campursari dalam rangka Festival Parangtritis

17-6-2012

40 Pentas Reog Wayang dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru

18-6-2012

41 Pentas Reog Wayang dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru

18-6-2012

42 Pentas Elekton dalam rangka Festival Parangtritis

18-6-2012

43 Pentas Tari anak-anak dalam rangka penutupan Festival Parangtritis

18-6-2012

44 Pentas seni Wayang orang dalam rangka penutupan Festival Parangtritis

18-6-2012

45 Pentas wayang kulit di Parangkusumo dalam rangka Labuhan Pisungsung jaladri

19-6-2012

46 Pentas karawitan dalam rangka labuhan kraton 20-6-2012

47 Pentas Gejog Lesung pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru

22-6-2012

48 Pentas Reog Wayang pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru

22-6-2012

49 Pentas Jatilan pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru

23-6-2012

50 Pentas musik Koesploes dalam rangka Festival Perahu Naga di Bendung Tegal

23-6-2012

51 Pentas elekton pada acara welcome dinner dlm rangka festival perahu naga di Bendung Tegal

23-6-2012


53 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 1-7-2012





58 Pentas seni Musik Keroncong di Parangtritis Baru

7-7-2012



LAKIP |


360

No Kegiatan Tanggal

59 Pentas tari anak dalam rangka kunjungan tamu FORKOM se Indonesia di Joglo Parangtritis

7-7-2012

60 Pentas seni Parade Tari anak-anak di Parangtritis Baru

8-7-2012

61 Pentas seni tari Sanggar Kembangsore di Joglo Parangtritis

8-7-2012


63 Pentas seni musik Koes ploes di Parangtritis Baru

10-7-2012

64 Pentas seni musik Koes ploes di Parangtritis Baru

11-7-2012



67 Pentas seni musik bambu di Parangtritis Baru 15-7-2012

68 Pentas seni campursari di Plaza parangtritis 19-7-2012

69 Pentas Campursari di OW. Kwaru 21-8-2012

70 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Slarong 21-8-2012

71 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 21-8-2012

72 Pentas Campursari di OW. Goa Cemara 21-8-2012




76 Pentas Elekton di Joglo Parangtritis 25-8-2012

77 Pentas Musik Bambu di Joglo Parangtritis 26-8-2012

78 Pentas Campursari di OW. Goa Cerme 26-8-2012

79 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 1-9-2012





84 Pentas Parade Tari anak-anak di OW. Parangtritis

16-9-2012

85 Pentas Jatilan di OW. Parangtritis 23-9-2012




89 Pentas musik Campursari di OW. Parangtritis 6-10-2012

90 Pentas seni Musik Koes ploes di OW, parangtritis

7-10-2012






LAKIP |


361

No Kegiatan Tanggal

94 Pentas parade Band remaja di Joglo Parangtritis

21-10-2012

95 Pentas musik Koesploes di OW. Depok Parangtritis

26-10-2012

96 Pentas seni musik Keroncong di Joglo Parangtritis

27-10-2012


98 seni Jatilan di OW. Pantai Goa Cemara 28-10-2012

99 Pentas seni musik dan badut pada Lomba Kreatifitas seni 2012 di Tirta Tamansari

28-10-2012



102 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Cerme 4-11-2012


104 Pentas Musik Koes Ploesan di OW. Parangtritis 11-11-2012

105 Pentas wayang orang di Joglo Parangtritis 14-11-2012

106 Pentas Musik Kroncong di Joglo. Parangtritis 15-11-2012

107 Pentas seni Jatilan di OW. Samas 15-11-2012

108 Pentas seni Reog di OW. Goa Cemara 15-11-2012

109 Pentas seni Jatilan di OW. Kwaru 15-11-2012

110 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Slarong 15-11-2012




114 Pentas seni Jatilan di OW Parangtritis 24-11-2012

115 Pentas Campursari di joglo Parangtritis 25-11-2012

116 Pentas seni Kethoprak di OW. Parangkusumo 28-11-2012


118 Pentas seni Musik Koes Ploesan di OW. Parangtritis

2-12-2012




122 Pentas seni Musik Keroncong di Joglo Parangtritis

16-12-2012



125 Pentas Parade Tari anak di Joglo Parangtritis 24-12-2012



128 Pentas seni Musik Koes Ploesan di OW. Depok Parangtritis

27-12-2012



LAKIP |


362

No Kegiatan Tanggal




132 Pentas seni Campursari Dangdut di OW. Parangtritis

31-12-2012

133 Pentas seni Elektone di Pandansimo Baru 31-12-2012

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013



Peristiwa Budaya.

3. Jumlah Kelompok Kesenian.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 708 kelompok

kesenian terealisir sebanyak 1.050 kelompok, maka nilai


sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah

kelompok kesenian terealisir sebanyak 805 kelompok kesenian

sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah kelompok

kesenian meningkat sebanyak 245 kelompok kesenian.

Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD pada tahun 2012

diharapkan jumlah kelompok kesenian dapat tercapai sebanyak

737 kelompok kesenian. Namun demikian pada tahun 2012

realisasi jumlah kelompok kesenian sudah tercapai melampaui

target di akhir tahun RPJMD karena tercapai sebanyak 1.050

kelompok kesenian.


point 1, 2 dan 3 di atas karena adanya intensifikasi fasilitasi dan

komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan

Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam

menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni

budaya daerah.



LAKIP |


363

Indikator sasaran pada point 1,2 dan 3 di atas dilaksanakan

melalui 3 Program dan 3 Kegiatan, yaitu:

a. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah. Kegiatan

ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah

dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni

budaya masyarakat Kabupaten Bantul.

Wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan

Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni

Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang

Kulit,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival

Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang

Cilik, Festival Sendratari 1dan Verifikasi Kegiatan Seni

Budaya.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dengan

kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Kekayaan Budaya. Kegiatan ini dalam bentuk

fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat


c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya

yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni

budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade

Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan,

Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan

mewakili Prop DIY ke Tk Nasional.



LAKIP |


364



Desa Budaya.

35. Sasaran 35

Meningkatnya Pengunjung Jumlah Obyek Wisata.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara

1.738.808

Orang

1.570.916

Orang

2.340.081

Orang


2. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara

17.654

Orang

15.868 Orang

16.497

Orang


Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 35 = 92,5

Pada sasaran 35 (tiga puluh lima) terdiri dari 2 (dua)


92,5 dengan kategori sangat berthasil. Nilai capaian indikator

sasaran pada sasaran 35 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran

kinerja dijelaskan sebagai berikut :


Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang

terealisir sebanyak 2.340.081 orang, maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 148,96% dengan kategori sangat

berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi kunjungan

wisata nusantara mencapai sebanyak 1.738.808 orang, berarti

terjadi peningkatan sebanyak 601.273 orang atau sebesar

25,69% pada tahun 2012.



LAKIP |


365

Sedangkan pada akhir perencanan RPJMD tahun 2015

diharapkan kunjungan wisata nusantara dapat tercapai

sebanyak 1.909.459 orang.





Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi kunjungan wisata

mancanegara mencapai sebanyak 17.654 orang berarti terjadi

penurunan sebanyak 1.786 orang atau sebesar 10,11% pada

tahun 2102.

Meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan tetapi kalau

berdasarkan target di tahun 2012, realisasi sudah melebihi

target. Sedangkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

diharapkan kunjungan wisata mancanegara dapat tercapai



point ini 1 dan 2 di atas antara lain:

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya

tarik destinasi wisata.

Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai

alternatif tujuan wisatawan.

Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan

pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan dalam promosi pariwisata


melalui 2 Program dan 5 Kegiatan. Program tersebut yaitu:

a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan

Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi



LAKIP |


366

pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk:

Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata 2 dan

Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet

Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2012.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan


1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan. Kegiatan ini

dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata

dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata..

2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan ini dalam

bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek

wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran,

Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan

selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan

juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD

dari sektor retribusi pariwisata.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Obyek Wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan

rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga

dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi

wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat

meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten

Bantul.

4) Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan. Kegiatan ini

dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi

pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan

keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh

asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah

kunjungan wisatawan.



LAKIP |


367


Untuk mengukur tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bantul.

36. Sasaran 36

Meningkatnya Jumlah Investasi Kepariwisataan


Pengukuran Kinerja


Realisasi 2011

(RP)

Target 2012

(RP)

Realisasi 2012

(RP)

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Naiknya PAD pariwisata

5.335.241.250,00 4.432.530.165,00 8.640.795.116 ,00

194,94% Sangat Berhasil

2. Jumlah usaha pariwisata

14 unit 10 52 520% Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 36 = 92,5

Pada sasaran 36 (tiga puluh enam) terdiri dari 2 (dua)



sasaran pada sasaran 36 (tiga puluh enam) sesuai hasil

pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Naiknya PAD Pariwisata.


terealisir sebesar Rp.8.640.795.116,00,maka nilai capaian

indikator sasaran ini sebesar 194,94%% dengan kategori sangat

berhasil. Sedangkan jika dibanding dengan 2011 PAD

Pariwisata terealisir sebesar Rp.5.335.241.250,00, maka terjadi

peningkatan sebesar Rp.3.305.553.866,00 atau sebesar

61,96% pada tahun 2012.

PAD bidang Pariwisata ini diharapkan pada akhir perencanaan

lima tahun yaitu pada tahun 2015 dapat tercapai sebesar

Rp.5.387.768.120,00. Maksud dilaksanakan pengukuran



LAKIP |


368

indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan

PAD.

2. Jumlah Usaha Pariwisata.




dengan tahun 2011 jumlah unit usaha pariwisata terealisir

sebanyak 14 unit, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 38

unit atau sebesar 271,42% pada tahun 2012.

Jumlah unit usaha pariwisata diharapkan sampai akhir

perencanaan lima tahun (2015) dapat tercapai sebanyak 75 unit

usaha pariwisata.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran

pada point 1 dan 2 di atas adalah antara lain:

Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi

pariwisata.

Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku

Pariwisata di Obyek Wisata.

Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang

pariwisata


untuk mengetahui peningkatan investasi kepariwisataan.

Realisasi unit usaha pada tahun 2012 yang terbagi dalam

bidang usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga,

selengkapnya sebagai berikut :

Tabel III.50 Usaha Pariwisata Tahun 2012

NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA

1 SUNARNI WIDODO

"CV MAHANANI MAKMUR"

NAWUNGANI RT 003, SELOPAMIORO

PENGADAAN

BARANG DAN



LAKIP |


369


IMOGIRI BANTUL T : 081 227 03 498

JASA

2 ANDI NUGROHO BAKMI SURABAYA "PODO MORO"

JL. WATES KM 10 KARANGLO, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL T : 081 565 23 047

PERDAGANGAN

MAKANAN DAN

MINUMAN

3 NI KETUT DONNA PRISILIA T

"D PIZZA & RESTO"

JL. KH. WAKHID HASYIM, BADEGAN

RESTORAN /

RT 01/12, BANTUL, BANTUL, BANTUL

RUMAH MAKAN

4 NIA RAHMA YUSITA "CV. ERNITA BOGA"

MAGUWO RT 26, BANGUNTAPAN,

JASA BOGA

BANGUNTAPAN, BANTUL

T : ( 0274 ) 383553

5 MINANG PUTRA PRATAMA

"PT. MURAH MERIAH"

JL. KRESNA NO. 216 NGEBEL, TAMANTIRTO

PERDAGANGAN BERBAGAI MACAM BRG & JASA

KASIHAN, BANTUL. T :( 0274 ) 4342308

6 SUPRAPTO, SE ":LANGGENG TIMUR"

JL. WONOSARI KM. 14 SANDEYAN,

RUMAH MAKAN

SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL

T: ( 0274 ) 7823215

7 ENDAH SUSETYO INDRIYANI

"TOKO KEMBAR 2"

JOTAWANG, BANGUNHARJO, SEWON

RUMAH MAKAN

BANTUL. T : ( 0274 ) 381297

8 ROSNA DWI PURWANTARI

"CV GERINDO PERKASA"

PERUM KASONGAN PERMAI JL. NURI 258 /

PERDAGANGAN BERBAGAI MACAM BRG & JASA

DK XII RT 05 / 32 BANGUNJIWO, KASIHAN

BANTUL T : ( 0274 ) 9328777

9 UMI INDRIASTUTI "BU MENTIK ORGANIZER"

JL. SUGIYO PRANOTO DK BANTUL WARUNG

KATERING

BANTUL BANTUL T : ( 0274 ) 7447198

10 EDDY SUGIONO SWADIE " BEBEK PLENGKUNG RESTAURANT "

JL PARANGTRITIS KM 5 PELEMSEWU

RESTORAN

NO 364, PANGGUNGHARJO, SEWON,

BANTUL. T : ( 0274 ) 370013

11 H. WIDJIANTO "GULE KEPALA IKAN MAS AGUS"

JL. JEND. SUDIRMAN NO 40 BANTUL

RUMAH MAKAN

WARUNG, BANTUL, BANTUL

T : ( 0274 ) 367364

12 MOHAMMAD SOLIHIN " UD. SAUDARA" JL IMOGIRI BARAT KM 4 NO 44 JOTAWANG,

RUMAH MAKAN

BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL

T : 082 143 389 888

13 MUJIYATI, S.Pd "GRIYA AJI" JL. BANTUL KM. 7,5 MONGGANG,

RESTORAN /



LAKIP |


370


PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL

T : ( 0274 ) 6466065

14 SRI WIDYA SUPENA " CV. QUSWA BUANA"

PERUM BUGISAN INDAH A.2 RT 011 / 021

KATERING JASA BOGA

NGESTIHARJO,KASIHAN, BANTUL

T : 081 328 258 088

15 YULI HAMDANI "MITRA KATERING"

SALAKAN RT 002, BANGUNJIWO,

JASA BOGA

KASIHAN, BANTUL. T : ( 0274 ) 262 8028

16 ANIF ARKHAM HAIBAR, SP.d

"RUMAH MAKAN LARASATI"

SUDIMORO RT 003, TIMBULHARJO, SEWON,

RUMAH MAKAN

BANTUL. T : ( 0274 ) 439 6193

17 YUNIANINA OKTAVIATI "UD. SIMPLER" JL. WONOSARI KM. 12 RT 04 / 05 PAYAK

RUMAH MAKAN

DURENAN, SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL

18 ANDREAS BUDI SUSETIA "RESTORAN BUKIT INDAH"

JL. WONOSARI, PLESEDAN, SRIMULYO,

RESTORAN

PIYUNGAN, BANTUL. T : ( 0274 ) 749 4155

19 H. JUSUF TJAHJONO "PAVAJO ( PARIS VAN JOGJA )"

JL PARANGTRITIS KM 17,5 DERSO,

RESTORAN

SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL

20 MARYANI "UD. RIANA JAYA" KWENI RT 05 PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL

KATERING

21 WAHYU WULANDARI "CV. MAWAR PUTIH"

PERUM. ALAM CITRA BLOK F NO. 7

JASA BOGA


22 AGUNG PURWOKO "CATERING YENI" PANDAK RT 04 WIJIREJO, PANDAK, BANTUL

KATERING

T : ( 0274 ) 367 046

23 ARIA JAYA BAHARI NASUTION, SE

"YOPI CATERING" CANGKRING MALANG RT 06 / DK MRIYAN

KATERING

TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL

T : ( 0274 ) 936 78 73

24 JAYA PUTRA "RUMAH MAKAN PUTRI MINANG"

JL. PARANGTRITIS KM 6 NO. 272 RT 08

RUMAH MAKAN

JETIS GLONDONG, PANGGUNGHARJO,

SEWON, BANTUL 55188

T : 085 292 201 161

25 SUPRIYATI "VIDA'S DONAT & CATERING'

MANTUP RT 012 BATURETNO,

KATERING

BANGUNTAPAN, BANTUL. T :(0274) 4353841

26 EDI PARJAKA "WARUNG WOJO, BANGUNTAPAN, RUMAH MAKAN



LAKIP |


371


JEMBATAN WOJO"

SEWON, BANTUL

27 SYAIFUL MUSLIM "CV. ARSA BERKAH MEDIKA JOGJA"

JL. JALAK J. 07 PERUM. CEPOKO INDAH

JASA BOGA

RT 09 RW 45 SITIMULYO, PIYUNGAN,

BANTUL. T : ( 0274 ) 453 60 81

28 MARDINAL RAFAIN, Bsc RESTORAN "RESTY BEBEK GORENG"

JL. PARANGTRITIS 212 BANGUNHARJO,

RESTORAN

SEWON, BANTUL. T : (0274) 411 071

29 BERNADETA LIES RATNA APRIYANI

"CV. BROJO KARYA MANDIRI "

BROJOGATEN RT 002, BATURETNO,

JASA BOGA

BANGUNTAPAN, BANTUL.

T : ( 0274 ) 7190 736

30 NARDI PRIYANTO / SARGANDUNG

"CV. GANDUNG GROUP"

MANCINGAN XI RT 001, PARANGTRITIS,

RUMAH MAKAN

KRETEK, BANTUL. T : ( 0274 ) 368 037

31 SALEH INDRA " BAKSO MERCON DAN

JL. IMOGIRI TIMUR, DLADAN, TAMANAN

RUMAH MAKAN

MIE AYAM GONDOWULUNG"

BANGUNTAPAN, BANTUL.

T : ( 0274 ) 713 45 45

32 EKO RIWANTO "CAKRUK PENYET"

NGEBEL RT 02 / 05 TAMANTIRTO, KASIHAN

RUMAH MAKAN

BANTUL. T : 087 724 757 669

33 ISBIYANTO "CANTIA MINANG" JL. PARANGTRITIS KM 5,7 PANDES,

RUMAH MAKAN


T : ( 0274 ) 367 200

34 SUTOPO "WARUNG MAKAN SUKA SEBA"

JL. SUKUN NO 269 RT 08 / 04 KARANG

RUMAH MAKAN

BENDO KULON, BANGUNTAPAN, BANTUL

T : 0821 3421 7007

35 RR. FENTY KISWANDARY

"KATERING NING FENTY"

PERUM. BANGUNJIWO SEJAHTERA RT 008

KATERING

BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL

T : 081 227 096 83

36 RINI ASTUTI S,SI "MAJU JAYA CATERING"

PERUM SATRIA NUSANTARA NO. 16 RT 10 GILANG, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL

KATERING

37 ERNASARI "AGROS CATERING"

JEDIKAN DK. PASUTAN RT 06, TRIRENGGO,

KATERING

BANTUL, BANTUL 55714

T : ( 0274 ) 784 09 75



LAKIP |


372


38 BRANKA VERA ADI AYU CAHYANI

"GUDEG YOGYA YU DJUM"

JL. WATES KM 12 RT 02 KALAKAN

RUMAH MAKAN

ARGOREJO SEDAYU BANTUL

T : ( 0274 ) 867 6667

39 KUSUMARINI HENIWATI "CV. PAWON MAS"

TAMAN GRIYA INDAH I B- 115, NGESTI

JASA BOGA

HARJO, KASIHAN, BANTUL. 55182

40 H.M. MARWAN, MS "PUSAT KULINER, OLEH-OLEH, TAMAN BERMAIN DAN RUANG PAMER NITEN"

JL. BANTUL KM 4,5 GLONDONG,

RUMAH MAKAN

TIRTONIRMOLO, KASIHAN, BANTUL

41 SUKADI "YOGYA CHICKEN"

JL. PANEMBAHAN SENOPATI, PALBAPANG,

RUMAH MAKAN

BANTUL, BANTUL. T : ( 0274 ) 547 576

42 PARINEM "CATERING BU PAR "

PELEM SEWU RT 004 PANGGUNGHARJO,

JASA BOGA

SEWON, BANTUL. T : 085 670 572 73 /

(0274) 587 42 72

43 MURTINI / NY. RENGGO DIHARJO

"CATERING BU MURTINI "

PELEMSEWU DK PELEMSEWU RT 01

JASA BOGA

PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL 55188

T : ( 0274 ) 933 2232

44 WULAN KUS WIJAYANTI " RUMAH MAKAN SOTO PAK TEMBONG "

JL. GEDONGKUNING NO 38 RT 01 JARANAN

RUMAH MAKAN

BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL

T : ( 0274 ) 451 116

45 SOESANTI SAPTORINI,Amd

"CV YU TITI" JL IMOGIRI TIMUR DUSUN BOTOKENCENG

JASA BOGA

SADAKAN RT 003 WIROKERTEN,

BANGUNTAPAN, BANTUL

T : 081 349 308 269

46 ASEP IRAWAN "CV. LIBRA JAYA" PERUM PENDOWO ASRI A - 38 RT 008

JASA BOGA

PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL

T : 087 738 173 190

47 HENY RATNAWATI, SE "PELANGI BUNDA CATERING"

BANGUNTAPAN GRAHA CITRA D 5 / 6

JASA BOGA

BUMEN WETAN GILANG RT 09 BATURETNO,

BANGUNTAPAN, BANTUL

T : ( 0274 ) 666 2587

48 HANA WULANDARI SOTO BABAT " BU MULYONO "

JL. BANTUL PIRINGAN RT 02,

JASA BOGA



LAKIP |


373



49 SISWANTINI, SH " CV. BIJAKSANA" JL. BRATAJAYA NO . 14 SOKOWATEN,

JASA BOGA

PLUMBON, RT 004 BANGUNTAPAN,

BANGUNTYAPAN, BANTUL

T : ( 0274 ) 453 5000

50 TRI DALYATUN "SOTO GIRI PUTRO"

SEBAPANG DK / KALIPUTIH RT 40

RUMAH MAKAN


T : ( 0274 ) 646 6241

51 DEWI ARISTYAWATI, S.Si "G 7 PENDOWO ASRI"

PERUM. PENDOWOHARJO ASRI BLOG G

JASA BOGA

NO 7, CEPIT, PENDOWOHARJO, SEWON,

BANTUL. T : ( 0274 ) 82 77 849

52 TJUS KADARUSMAN " UD. ARIZTA " JL. PRINGWULUNG GG. MAYANG V RT 01

JASA BOGA

BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL

T : 085 743 732 233

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

37. Sasaran 37

Berkembangnya Kawasan APY, Pantai Selatan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Pengembangan kawasan KPY

5 Paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat Berhasil

2. Pengembangan kawasan pantai selatan

5 paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat Berhasil



Pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua)





LAKIP |


374

sasaran pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) sesuai hasil

pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta

(APY).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 paket terealisir 4

paket, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%


2011 realisasi Pengembangan kawasan Aglomerasi Perkotaan

Yogyakarta (APY) mencapai sebanyak 3 paket berarti sampai

dengan tahun 2012 sudah mencapai sebanyak 7 paket yang

diharapkan sesuai perencanaan sampai tahun ke lima 2015

mencapai sebanyak 25 Paket.


adalah koordinasi secara intensif sehingga dapat

menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang timbul dalam

pembangunan wilayah di wilayah aglomerasi perkotaan

Yogyakarta yang diwadahi dalam Sekber Kartamantul yang ada

di Propinsi yang menangani masalah administrasi batas daerah,

sampah, irigasi dan transportasi. Sekber yang ini bertugas

memfasilitasi sesuai permasalahan yang berkembang.

Perlu diketahui Kabupaten Bantul secara adminstratif

berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, di

kawasan perbatasan tersebut sering muncul permasalahan

lintas batas, yang perlu disinergikan dan perlu dikomunikasikan

antar lintas/daerah. Forum kerjasama perbatasan tersebut

dalam bentuk sekretariat bersama antara Yogyakarta, Sleman

dan Bantul (Sekber Kartamantul) yang sekretariatnya berada di

Propinsi DIY.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengendalian



LAKIP |


375

Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan

dan pemanfaatan ruang dan mengkoordinasikan pelaksanaan

pembangunan infrastruktur kawasan sehingga ada keterpaduan

penggunaan dan pemanfaatan ruang dan infrastruktur kawasan.


untuk mengukur jumlah kegiatan yang dilakukan guna

mendukung kawasan KPY pada tahun 2012.

2. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 paket terealisir 5

paket, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125,00%


2011 realisasi Pengembangan kawasan Pantai Selatan

mencapai sebanyak 5 paket berarti pada tahun 2012 sudah

tercapai sebanyak 9 paket dan diharapkan pada tahun 2015

tahun kelima perencanaan dapat terealisir sebanyak 23 paket.


karena adanya sinkronisasi dan kolaborasi dengan stakeholder

yang mempunyai komitmen untuk pemanfatan inovasi dalam

pembangunank antara lain dari unsur kementeriaan, perguruan

tinggi dan masyarakat.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program perencanaan

pembangunan daerah dengan kegiatan Pengembangan

Kawasan Pantai Selatan.Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan

melaksanakan pendampingan kegiatan-kegiatan di pantai

selatan termasuk persiapan pembangunan energi baru

kapasitas 50 MW.



LAKIP |


376


untuk menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan untuk

mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan pada

tahun 2012.

38. Sasaran 38

Meningkatnya Ketrampilan Pencari Kerja


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%)

Kategori

1. Pelatihan bagi pencaker 588

Orang

800 Orang

1.152

Orang

144 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (1x92,5)/1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis = 92,5

Pada sasaran 38 (tiga puluh delapan) terdiri dari 1 (satu)



sasaran pada sasaran 38 (tiga puluh delapan)sesuai hasil


1. Pelatihan bagi Pencaker.


sebanyak 1.152 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dengan tahun 2011 realisasi pelatihan bagi pencaker mencapai

sebanyak 588 orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 564

orang pada tahun 2012. Sedangkan harapan pada akhir

perencanan RPJMD yaitu tahun 2015 pelatihan bagi pencaker

sebanyak 1.120 orang dan ini sudah tercapai di tahun 2012

bahkan melebihi target karena banyaknya digulirkan dana untuk

pelatihan baik dari APBN maupun APBD Kabupaten.



LAKIP |


377


adalah Komitmen dari Pemda dan Dinas untuk melatih para

pencari kerja agar tercipta tenaga kerja yang berkualitas.


Kegiatan yaitu Program Peningkatan kualitas dan produktifitas

tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi

pencari kerja. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara

Institusioanal di BLK. Selain di BLK mengingat bahwa sebagian

besar angkatan kerja tinggal di pedesaan jauh dari pusat/BLK

maka pelatihan dilaksanakan melalui Sistim Pelatihan Keliling

(MTU) yaitu sistim pelatihan yang dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara optimal.

Realisasi Tahun 2012 meliputi : Pelatihan ketrampilan MTU

berbasis masyarakat sebanyak 28 Paket (448 orang) dan

pelatihan Institusional berbasis kompetensi sebanyak 14 paket

(224 orang) berasal dari sumber dana APBD. Sedangkankan

dari dana APBN (Dekonsentrasi) sebanyak 30 paket (480

orang) untuk pelatihan institusional di BLK. Keseluruhan

sebanyak 72 paket dengan peserta jumlah yang dilatih

sebanyak 1152 orang.

Namun demikian secara riil tidak semuanya bisa langsung kerja

baik melalui penempatan maupun wirausaha. Kurang lebih

sekitar 70% dari lulusan pelatihan yang masuk dunia kerja.

Meskipun pelatihan bagi pencaker terjadi peningkatan dengan

tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang belum

bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya

peminat/pendaftar, diadakan seleksi bagi pendaftar. Bagi yang

memenuhi persyaratan mendapatkan prioritas.

Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi

kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh



LAKIP |


378

pemerintah desa setempat, pendidikan minimal SD, sedangkan

pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah

mempunyai ketrampilan khusus dan tinggal memoles serta

meningkatkan ketrampilannya supaya bisa bersaing di dunia

kerja


adalah untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan.

39. Sasaran 39

Meningkatnya Lapangan Pekerjaan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1 Jumlah angkatan kerja 505.786

orang

485.000

Orang

530.068

Orang


2 Penempatan tenaga kerja 2.164 orang

2.200 Orang

2.503

Orang


3 Perluasan kerja 300 orang 300 orang 672

Orang

224 Sangat Berhasil

4 Tingkat pengangguran 5.8 % 6,5 % 5,3% 118,46 Sangat Berhasil

5 Prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja

94.2% 93,5 % 94,7% 101,28 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (5 x 92,5 ) /5 = 92,5


Pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) terdiri dari 5 (lima)


92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Nilai capaian indikator

sasaran pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) sesuai hasil




LAKIP |


379

1. Jumlah Angkatan Kerja.



sasaran ini sebesar 90,70 % dengan kategori sangat berhasil.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah angkatan

kerja mencapai sebanyak 505.786 orang sehingga terjadi

peningkatan sebanyak 24.282 orang pada tahun 2012.


diharapkan jumlah angkatan kerja dapat tercapai sebanyak

498.500 orang.



data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan

dan pengumpulan data. Kegiatan ini berupa pengumpulan data

ketenagakerjaan yang diperoleh dari Desa-Desa dengan

melakukan survey dan menyebar quisioner yang diisi oleh

perangkat desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa

data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan

kerja, penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini

sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.


untuk mengukur perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja.

2. Penempatan Tenaga Kerja.




Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan banyak

perusahaan yang menutup usahanya dan minat kerja ke luar

negeri berkurang. Upaya pemecahan terhadap masalah ini



LAKIP |


380

adalah Job Canvasing/pencarian lowongan dan sosialisasi ke

perusahaan lebih digalakkan.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi penempatan tenaga

kerja mencapai sebanyak 2.164 berarti sampai dengan tahun

2012 sudah terealisir sebanyak 3.974 orang dan realisasi ini

sudah melebihi target di akhir RPJMD tahun 2015 yaitu




kesempatan kerja dengan kegiatan Penempatan pencari kerja.

Bentuk dari kegiatan ini adalah menempatkan pencari kerja

melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah (AKAD)

dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Maksud dilaksanakan

pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur

besaran pencari kerja yang ditempatkan.

3. Perluasan Kerja.


sebanyak 672 orang, maka nilai capaian ini sebesar 224%


2011 realisasi perluasan kerja dapat tercapai sebanyak 300

orang. Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015

diharapkan realisasi perluasan kerja tercapai sebanyak 400

orang. Namun demikian realisasi perluasan kerja di akhir

perencanaan RPJMD sudah tercapai di tahun 2012 bahkan

melebihi target.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah

kerjasama yang baik dengan pengguna tenaga kerja dan

Komitment dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk

memperluas kesempatan kerja.



LAKIP |


381



kesempatan kerja dengan kegiatan antara lain:

a. Penempatan Pencari Kerja.

Bentuk dari kegiatan ini adalah menempatkan pencari kerja

melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah

(AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

b. Perluasan kerja melalui Padat Karya Teknologi Tepat

Guna (TTG), Wira Usaha Baru (WUB).

1) Perluasan kerja melalui padat karya terlaksana di 7

Desa. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam

pengurangan pengangguran yaitu :

Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 88

orang setiap Desa dari 7 Desa.

Menginvestasikan awal untuk pengembangan

kelompok

Menumbuhkembangkan perekonomian di daerah

sekitar lokasi kegiatan

Membangun jiwa gotong rotong serta

menumbuhkembangkan rasa kebersamaan.

2) Perluasan kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG).

Bentuk dari kegiatan ini dengan memberikan

pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan Berbasis Masyarakat dengan

menerapkan Teknologi Tepat Guna. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang

mampu bekerja secara mandiri menjadi pengusaha

kecil, meningkatkan kemampuan managerial dan

ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro .

Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama

angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang



LAKIP |


382

memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk

memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama.

Sasaran adalah kelompok muda berjumlah 20 orang, di

Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon dengan

kegiatan pengolahan makanan holtikultura (APBD) dan

Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri dengan usaha

pembuatan jamu tradisional (APBN). Dan satu paket

sejumlah 20 orang, melalui Dana Luncuran Pusat.

3) Perluasan kerja melalui Wira Usaha Baru (WUB).

Perluasan kerja dilakukan dengan melalui kegiatan

pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu Pengembangan

Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan yang

dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang

mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha

baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan

managerial dan ketrampilan teknis pemula usaha dan

usaha mikro .

Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama

angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang

memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk

memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Wonolelo Kecamatan

Pleret dengan usaha pengembangan dan pengolahan

makanan bahan dasar pati garut dengan sasaran

adalah kelompok muda berjumlah 15 orang.


adalah untuk mengukur mengukur besaran pencari

kerja yang menerima program.



LAKIP |


383

4. Tingkat Pengangguran.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.5% terealisir

sebanyak 5.3% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

118,46 % dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar

5,3% diperoleh dari data jumlah pengangguran pada tahun

2012 sebanyak 28.075 orang dibanding dengan jumlah

angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 530.068 orang,

sehingga terealisir sebesar 5,3%.


untuk mengukur prosentase pengangguran dari angkaatan

kerja.



sebesar 94.7%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar


94,7% diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun

2012 sebanyak 431.959 orang dibanding dengan jumlah

penduduk angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 530.068

orang, sehingga terealisir sebesar 94,7%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 prosentase yang bekerja

terhadap angkatan kerja tercapai sebesar 94.2% berarti terjadi

peningkatan sebesar 0,5% pada tahun 2012. Selanjutnya

diharapkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015

prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja diharapkan

tercapai sebesar 94,00 dan ini sudah tercapai di tahun 2012

dengan pencapaian sebesar 94,7%.


point 4 dan 5 di atas adalah perhatian yang tinggi terhadap

pengurangan pengangguran dengan berbagai macam

program/kegiatan.



LAKIP |


384

Indikator sasaran pada poit 4 dan 5 di atas dilaksanakan

melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan

kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.

Kegiatan ini berupa pengumpulan data ketenagakerjaan yang

diperoleh dari Desa-Desa dengan melakukan survey dan

menyebar quisioner yang didisi oleh perangkat desa yang

membidangi. Data yang dihasilkan berupa data ketenagakerjaan

seperti penduduk, usia kerja, angkatan kerja, penganggur,

jumlah yang bekerja dan sektor lain. Data ini sebagai dasar

pembuatan kebijaksanaan dan penentuan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

40. Sasaran 40

Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Tenaga Kerja


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah Serikat Pekerja 62 perushn

52 Perushn

53

Perushn

121 Sangat Berhasil

2. Jumlah Peraturan Perusahaan

172 perushn

168 Perushn

168

Perushn

100 Sangat Berhasil

3 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

47

perushn

50 Perushn

34

Perushn

68 Cukup Berhasil

4 Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit

52 perushn

65 Perushn

65 Perushn

100 Sangat Berhasil

5 Angka sengketa kerja per tahun

185 kasus 75 kasus

36 kasus

152 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 ) /4 = 92,5 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5 ) /1 = 12,5


Pada sasaran 40 (empat puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator


dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran



LAKIP |


385

pada sasaran 40 (empat puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja

dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Serikat Pekerja.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 52 perusahaan

terealisir sebanyak 53 perusahaan, maka nilai capaian indikator

sasaran ini sebesar 121% dengan kategori sangat berhasil. Jika

dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Serikat Pekerja

mencapai 62 perusahaan, berarti jumlah Serikat Pekerja

mengalami penurunan sebanyak 10 perusahaan pada tahun

2012. Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa

perusahaan di Kabupaten Bantul. Sedangkan Jumlah Serikat

Pekerja di akhir perencanaan RPJMD pada tahun 2015

diharapkan tercapai sebanyak 60 perusahaan


untuk mengukur jumlah Serikat Pekerjadi Kabupaten Bantul.

2. Jumlah Peraturan Perusahaan.


terealisir sebanyak 168 perusahaan, maka nilai capaian

indikator ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.


adalah Komitmen yang tinggi untuk membentuk SP, PP, PKB,

LK Bipartit, dan untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek

juga dalam menangani perselisihan hubungan industrial dalam

rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada

pekerja.

Jika dibanding dengan tahun 20121 realisasi jumlah Peraturan

Perusahaan mencapai sebanyak 172 perusahaan, berarti berarti

terjadi penurunan sebanyak 4 perusahaan pada tahun 2012.

Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa perusahaan di

Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD



LAKIP |


386

tahun 2015 jumlah Peraturan Perusahaan diharapkan tercapai

sebanyak 183 Peraturan perusahaan.


untuk mengukur jumlah peraturan perusahaan.

3. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB).



ini sebesar 68 % dengan kategori cukup berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi jumlah Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) mencapai sebanyak 47 Perjanjian Kerja Sama (PKB),

berarti terjadi penurunan sebanyak 13 Perusahaan pada tahun

2012. Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa

perusahaan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir

perencanaan RPJMD tahun 2015 jumlah Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) diharapkan tercapai sebanyak 57 Perusahaan


untuk mengukur jumlah perjanjian kerja bersama di Kabupaten

Bantul.

4. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.




Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Lembaga

Kerjasama (LK) Bipartit pada tahun 2011 tercapai sebanyak 52

perusahaan berarti terjadi peningkatan sebanyak 13 perusahaan

pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD

tahun 2015 diharapkan realisasi jumlah Lembaga Kerjasama

(LK) Bipartit dapat tercapai sebanyak 80 perusahaan.



LAKIP |


387


untuk mengukur jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit di

Kabupaten Bantul.

5. Angka Sengketa Kerja per Tahun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 kasus terealisir

sebanyak 36 kasus, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 152 % dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi angka sengketa kerja per tahun

mencapai sebanyak 185 kasus berarti terjadi penurunan

sebanyak 149 kasus pada tahun 2012.


adalahuntuk mengukur besaran kasus yang ada di perusahaan



point 1 sampai dengan 5 di atas adalah adanya Komitmen yang

tinggi untuk membentuk SP,PP, PKB, LK Bipartit,dan

untukmeningkatkan kepesertaan Jamsostek juga dalam

menangani perselisihan Hubungan Industrial dalam rangka

memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program perlindungan

pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan kegiatan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan

Industrial.

Selanjutnya Indikator sasaran ini pada point 4 dan 5 di atas


tersebut yaitu Program perlindungan pengembangan lembaga

ketenaga kerjaan dengan kegiatan antara lain :

a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan

Industrial .



LAKIP |


388

Sasaran kegiatan adalah perusahaan, tenaga kerja dan

Serikat Pekerja (SP). Tujuannya adalah meningkatkan

keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan

sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan

dan kondusif bagi pekerja dan pengusaha. Kegiatan ini juga

dalam rangka melakukan pencegahan agar tidak terjadi

perselisihan dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan

semua pengaduan yang masuk ke Disnakertrans apabila

terjadi perselisihan Hubungan Industrial secara cepat, tepat

dan murah sesuai Peraturan per Undang-undangan yang

berlaku (Undang Undang No.2 Tahun 2004). Kasus yang

ditangani biasanya kasus yang tidak bisa diselesaikan

secara Bipartit antara pekerja dan pengusaha

b. Fasilitasi peyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

41. Sasaran 41

Terjaminnya Hak-Hak Pekerja


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Kepesertaan jamsostek 18.956 Orang

19.700

Orang

20.003

Orang 101,54 Sangat

Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1x92,5) / 1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 41 = 92,5

Pada sasaran 41 (empat puluh satu) terdiri dari 1 (satu)


92,5% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator

sasaran pada sasaran 41 (empat puluh satu) sesuai hasil




LAKIP |


389

1. Kepesertaan Jamsostek.





adalah adanya Komitmen yang tinggi untuk membentuk SP, PP,

PKB, LK Bipartit, dan untuk meningkatkan kepesertaan

Jamsostek juga dalam menangani perselisihan Hubungan

Industrial dalam rangka memberikan kesejahteraan dan

perlindungan kepada pekerja.Jika dibanding dengan tahun 2011

realisasi Kepesertaan jamsostek mencapai sebanyak 18.957

orang, berarti terjadi peningkatan sebanyak 1.046 orang pada

tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun

2015 diharapkan dapat tercapai sebanyak 21.800 orang.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program

dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perlindungan

pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan

sebagai berikut :

a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan

Industrial .

Sasaran kegiatan adalah perusahaan, tenaga kerja dan

Serikat Pekerja (SP). Tujuannya adalah meningkatkan

keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan

sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan

kondusif bagi pekerja dan pengusaha.

Kegiatan ini juga dalam rangka melakukan pencegahan agar

tidak terjadi perselisihan dan melakukan mediasi untuk

menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke

Disnakertrans apabila terjadi perselisihan Hubungan

Industrial secara cepat, tepat dan murah sesuai Peraturan



LAKIP |


390

per Undang-undangan yang berlaku ( Undang Undang No.2

Tahun 2004). Kasus yang ditangani biasanya kasus yang

tidak bisa diselesaikan secara Bipartit antara pekerja dan

pengusaha

b. Fasilitasi peyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


untuk mengukur besaran pekerja yang menjadi program jamsostek.

42. Sasaran 42

Terciptanya Penempatan Transmigran


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Jumlah transmigran yang ditempatkan

75 KK 100 KK 80KK 80 Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5 ) /1 ) = 77,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 42 = 77,5

Pada sasaran 42 (empat puluh dua) terdiri dari 1 (satu)


77,5 dengan kategori berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada

sasaran 42 (empat puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 100 KK terealisir

sebanyak 80 KK, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 80% dengan kategori berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 realisasi jumlah transmigran yang ditempatkan

mencapai sebanyak 75 KK. Selanjutnya pada perencanaan



LAKIP |


391

akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Jumlah transmigran yang

ditempatkan sebanyak 100 KK.

Realisasi pada indikator sasaran ini tidak tercapai 100% hal ini

disebabkan adanya pembatalan dari daerah penempatan yang

disebabkan lokasi penempatan trans belum siap untuk ditempati

dan Quota sudah ditentukan oleh Pusat. Upaya yang perlu

dilakukan adalah terhadap permasalahan ini adalah MOU antar

daerah lebih detail, monitoring cek lokasi lebih diintensifkan dan

pendekatan ke Pusat. Selanjutnya pada perencanaan akhir

RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah transmigran yang

ditempatkan tercapai sebanyak 100 KK.

Indikator sasaran ini dilaksanlkan melalui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program transmigrasi umum

dengan kegiatan pengarahan dan penempatan transmigrasi.

Kegiatan bertujuan memindahkan penduduk miskin yang

mempunyai minat di bidang pertanian untuk ditempatkan di

kawasan transmigran di wilayah Luar Jawa.

Untuk penempatan transmigrasi di awal tahun mentargetkan

sebanyak 100 KK. Dalam realisasinya hanay dapat

menempatkan sebanyak 80 KK. Hal itu disebabkan karena

Pemerintah Pusat hanya memberikan quota sebanyak 90 KK.

Selanjutnya karena lokasi tujuan/ lahan sampai dengan akhir

Desember belum siap untuk ditempati maka penempatan

Sumatera Barat sebanyak 10 KK batal.

Adapun penempatan transmigrasi tahun 2012 sebanyak 80 KK

dengan rincian sebagai berikut :

a. Kabupaten Ogan Komiring Ilir UPT Simpang III Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak 10 KK.

b. Kabupaten Kubu Raya UPT Permata Provinsi Kalimantan

Barat sebanyak 10 KK.



LAKIP |


392

c. Kabupaten Kubu Raya UPT Sei Bulan C Provinsi Kalimantan

Barat sebanyak 5 KK.

d. Kabupaten Musi Banyuasin UPT Air Balui Provinsi Sumatera

Selatan sebanyak 20 KK.

e. Kabupaten Gunung Mas UPT Tumbang Jatuh Provinsi

Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK.

f. Kabupaten Sukamara UPT Pulau Nibung Provinsi

Kalimantan Tengah sebanyak 15 KK


Untuk mengukur besaran transmigran yang ditetapkan

43. Sasaran 43

Menyatukan Pemahaman Program PUG dan Perlindungan

Anak di semua Lapisan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan

dan Lembaga Kemasyarakatan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Indeks pembangunan gender 64,00% 71 % 71,33% 100,46 Sangat Berhasil

2. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan

7,8% 6 % 103,4% 1.523 Sangat Berhasil

3 Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang.

8,90% 10,2 % 48% 470,58 Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) /3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 43 = 92,5

Pada sasaran 43 (empat puluh tiga) terdiri dari 3 (tiga)



indikator sasaran pada sasaran 43 (empat puluh tiga )sesuai hasil




LAKIP |


393

1. Indeks Pembangunan Gender.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 71 % terealisir sebesar



Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Indeks

pembangunan gender mencapai sebesar 64,00% berarti terjadi


disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia

antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pada akhir RPJMD

tahun 2015 diharapkan Indeks Pembangunan Gender (PG/GDI)

tercapai sebesar 72,50.



a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak dengan kegiatan antara lain:

1) Advokasi dan fasilitasi PUG Bagi perempuan.

Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran

responsif gender belum dapat dilaksanakan secara

optimal terutama oleh SKPD sebagai perencana

sekaligus pelaksana anggaran. Melalui kegiatan ini

diperoleh gambaran mengenai implementasi

pengarusutamaan gender dalam perencanaan

penganggaran di Kabupaten Bantul.

Adanya peningkatan pemahaman para perencana

program di SKPD tentang Anggaran Responsif Gender

serat adanya tindaklanjut berupa implementasi anggaran

responsif gender di SKPD. Kegiatan pelatihan

dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta 45 orang

perwakilan SKPD se Kab. Bantul.



LAKIP |


394

2) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang

kesetaraan dan keadilan gender.

Pemberdayaan perempuan, perlu diintegrasikan dalam

wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan

pembangunan berprespektif gender. Peserta sebanyak

100 orang berasal dari unsur DPRD, SKPD, LSM,

Akademisi, dan dunia usaha.

Kegiatan ini dengan materi meliputi :

Urgensi Strategi Pengarasutamaan Gender (PUG)

dalam pembangunan dari BPPM Prop DIY

Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam

Implementasi Pengarasutamaan Gender (PUG)

untuk pencapaian MGD‟s oleh Ketua DPRD Bantul

Implementasi Pengarasutamaan Gende (PUG) di

daerah dalam upaya pencapaian MDG‟s oleh Kepala

Bappeda

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

oleh IDEA Yk

Penyusunan RKTL Responsif Gender oleh IDEA Yk

3) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak.

Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa tindak kekerasan

terhadap anak dengan segala bentuknya makin hari

semakin meningkat. Kasus kematian anak yang masih

cukup tinggi. Ada kebutuhan dasar anak yang belum

dipenuhi pemerintah atau belum dianggap isu anak

sebagai masalah penting dalam pembangunan manusia.

Perlu adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten



LAKIP |


395

dan kota layak anak (KLA) yang mengintegrasikan

sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk

meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha di kabupaten Bantul dalam upaya

mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap

hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak

(PUHA). Pada kegiatan ini hadir 50 orang dari berbagai

elemen masyarakat yang peduli pada kesejahteraan

perempuan dan anak.

4) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan KLA, pemerintah kabupaten/kota

perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber

daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak

kedalam dokumen perencanaan dan implementasi

pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota. P

ercepatan pelaksanaan Program KLA secara terfokus

dan berdasarkan prioritas diperlukan adanya pembagian

peran dan fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah, pemangku kepentingan di bidang anak dan

dunia usaha diuraikan secara sistematis, terstruktur dan

terukur dalam Rencana Aksi Daerah KLA. Lokakarya

diikuti oleh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

berjumlah 40 orang, yang terdiri dari unsur SKPD

Kabupaten Bantul : 25 orang, PSW dan LSM peduli anak:

10 orang dan perwakilan Forum Anak Bantul : 5 orang



LAKIP |


396

b. Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan antara lain:

1) Perumusan Kebijakan Peningkatan peran dan posisi

perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah gerakan bersama

antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas hidup perempuan utamanya dalam percepatan

penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) dalam rangka peningkatan kualitas

sumber daya manusia. Penurunan AKI dan AKB

berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) daerah. Penilaian Kecamatan sayang ibu

selalu dilaksanakan untuk menentukan Kecamatan

Sayang Ibu terbaik di Tingkat Propinsi yang dilombakan

setiap tahun dalam rangka Hari Ibu. Pada tahun 2012,

kec. Pleret ditunjuk menjadi wakil kabupaten Bantul

dengan desa Wonolelo sebagai sampelnya. Kriteria

pemilihan wilayah ini adalah tidak adanya kematian ibu

dan bayi selama setahun terakhir.

2) Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan perempuan dan anak.

Pada dasarnya isu gender bukan hanya sekadar

menyangkut permasalahan hubungan laki-laki dan

perempuan, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah

sosial.

Komitmendaerah untuk membangun kesetaraan hak

antara laki-Iaki dan perempuan diwujudkan melalui

penerapan kriteria pembangunan yang responsif gender

yang bersifat sistemik. Salah satu upaya membangun

kesadaran kritis dan menciptakan relasi kuasa yang

seimbang anatara laki-laki dan perempuan adalah

melalui proses penyadaran baik pada perempuan



LAKIP |


397

maupun pihak yang terkait. Sosialisasi bagi 100 orang

tokoh masyarakat ini dilaksanakan dengan materi PUG,

KDRT dan Perlindungan Anak.

2. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 6 %, terealisir sebesar

103,4%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar

1.523% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar

103,4% diperoleh dari data jumlah kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) pada tahun 2012 sebanyak 120 kasus dikurangi

dengan Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada

tahun 2012 dibagi dengan jumlah kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) pada tahun 2011 sebanyak 59 kasus sehingga


Jumlah kekerasan pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011

yaitu sebanyak 61 kasus. Indikator sasaran ini dikategorikan

sangat berhasil, oleh karena diasumsikan bahwa dengan

meningkatnya jumlah kasus kekerasan itu semakin baik, oleh

karena dari sisi korban berani melapor adanya tindak kekerasan

terhadap anak dan perempuan dengan telah meningkatnya

kesadaran/pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan

anak dan perempuan yang dapat berakibat hukum.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program peningkatan kualitas

hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan antara

lain:

a. Sosialisasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan KDRT.

FPK2PA Kabupaten Bantul memfasilitasi anggotanya

yangterdiri dari lintas sektor, LSM, Organisasi wanita.

Diharapkan mampu memberikan pelayanan penanganan

korban, memberikan perlindungan, menumbuhkan



LAKIP |


398

partisipasi masyarakat agar mempunyai kepekaan dan

kepedulian terhadap korban kekerasan.

b. Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan dan operasional FPK2PA. Kegiatan ini mencakup

pertemuan rutin koordinasi forum dengan peserta seluruh

anggota yang terdiri dari berbagai unsur pendamping korban

KDRT. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pengkajian

penanganan kasus dan tindak lanjut yang diperlukan,

termasuk penelusuran kasus terlapor. Pendampingan juga

dilaksanakan melalui kegiatan ini berupa penanganan medis,

trauma healing dan konseling. Sampai dengan akhir tahun

2012 kasus terlapor dan tertangani sebanyak 120 kasus.

c. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah.

Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan kegiatan

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah

seluruh capaian dari pelaksanaan PUG, pemberdayaan

perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak selama

tahun 2011 – 2012. Tujuan pemantauan untuk memperoleh

gambaran yang utuh tentang kondisi pelaksanaan

pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan, dan perlindungan anak di pusat dan daerah.

Gambaran ini sangat bermanfaat sebagai masukan untuk

langkah tindak lanjut bagi Kementerian PP dan PA, dan bagi

pusat dan daerah untuk perencanaan pada tahun-tahun

mendatang, sehingga tujuan, sasaran dan target yang

direncanakan, dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pemantauan dilakukan oleh para asisten deputi sebagai

Mitra Kerja bagi Kementerian/Lembaga, dan Koordinator

Wilayah bagi Pemerintahan Provinsi.



LAKIP |


399

3. Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang.




48% dipoeroleh dari data jumlah pekerja perempuan yang

bekerja di lembaga sosial, pemerintah dan swasta pada tahun

2012 sebanyak 260.033 orang dibanding dengan jumlah seluruh

angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 541.869

orang,sehingga terealisir sebesar 48%.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Peningkatan

perempuan dalam berbagai bidang mencapai sebesar 8,90%

berarti terjadi peningkatan sebesar 31,9% pada tahun 2012. Hal

ini disebabkan paradigma lama pemahaman gender.

Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015

reaIisasi peningkatan perempuan dalam berbagai bidang

diharapkan tercapai sebesar 13%. Namun target ini sudah

tercapai di tahun 2012 bahkan sudah melebihi target.


kegiatan. Program tersebut yaitu :

a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan dengan kegiatan antara lain:

1) Pembinaan Organisasi Perempuan.

Pembinaan 23 organisasi wanita yang mempunyai

ketugasan sesuai misi organisasi bergerak dibidang

sosial ekonomi, mental dan pelatihan ketrampilan,

mengadakan pertemuan rutin yang difasilitasi bidang PP,

melaksanakan kegiatan hari Ibu dan hari Kartini

2) Penyuluhan Membangun Keluarga Sejahtera

Berwawasan Gender.



LAKIP |


400

Penyuluhan dengan sasaran ibu-ibu keluarga miskin.

Diharapkan mampu membantu suaminya dalam

menambah penghasilan keluarga. Peserta dilatih

ketrampilan memasak, menjahit, kewirausahaan.

Difasilitasi untuk mendapatkan permodalan sehingga

mampu mengurangi KDRT

b. Program Program Pemberdayaan Perempuan dengan


1) Sarasehan PP di Hari Kartini dan Hari Ibu.

Peringatan Hari Kartini dan Ibu (PHI) dimaksudkan agar

seluruh warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan,

senantiasa mengenang dan menyegarkan kembali

ingatannya akan pentingnya pemahaman, penghayatan

serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan

bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan

Indonesia.

Kegiatan ini diwujudkan dalam seminar yang diikuti oleh

200 peserta dari unsur organisasi wanita, SKPD, tokoh

masyarakat dan perwakilan anak.

2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan dengan Permendagri

No 32/2011 terkait bantuan hibah bagi Organisasi

Perempuan yaitu PKK, Dharma Wanita dan GOW.

Pemantauankegiatan dan pertanggungjawaban

keuangan merupakan pokok pembahasan dalam

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan antara unsur

BKKPPKB dan pengurus organisasi perempuan

penerima bantuan hibah. Monev dilakukan secara rutin

setiap triwulan.



LAKIP |


401


untuk mengetahui peran serta perempuan diukur dari

partisipasi.

44. Sasaran 44

Meningkatnya Partisipasi Kompetensi Ketrampilan Organisasi

Pemerintah, Masyarakat dan Individu


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan


2. Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

75 Desa 90 kali 75 Desa 100 Sangat Berhasil

3 Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD


Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x92,5 ) / 3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 44 = 92,5

Pada sasaran 44 (empat puluh empat) terdiri dari 3 (tiga)


92,5 dengan kategori sangat berhasil.Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 44 (empat puluh empat) sesuai

hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 Desa, terealisir 75



2011 realisasi Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat

pedesaan juga tercapai di 75 Desa. Selanjutnya pada

perencanan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi juga diharapkan

tercapai sebanyak 75 Desa.



LAKIP |


402


adalah adanya semangat kewirausahaan dari masyarakat.


kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pengembangan

Lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan antara lain:

a. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa

(UED).

Wujud dari kegiatan ini adalah dengan menyelenggarakan

workshop dengan menghadirkan pengelola Pasar Desa dan

pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

yang tersebar di 75 desa dalam rangka meningkatkan

statusnya menjadi BUMDes. Namun, dari jumlah tersebut

hanya separuhnya yang beroperasi secara aktif. Sisanya

tidak sehat alias hidup segan mati tak mau.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Balai Pemberdayaan

Masyarakat Desa Yogyakarta yang banyak memberikan

pembekalan berkenaan dengan program dimaksud. Perlu

diketahui bahwa Kabupaten Bantul sudah memiliki Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang BUMDes sebelum

terbitnya Permendagri pada tahun 2010. Sehingga untuk

menyesuaikan dengan Permendagri tersebut maka diadakan

revisi, sekaligus untuk mengakomodir berbagai saran dan

pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes

serta aturan main pembagian SHU.

b. Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan.


pengolahan bahan pangan dan pengembangan industri kecil

skala rumah tangga dengan sentuhan teknologi tepat guna,

antara lain pembuatan nata de coco, roti/kue dari umbi-



LAKIP |


403

umbian, jamu gendong yang higienis, kerajinan perak, dan

sebagainya.


untuk mengukur keberhasilan ekonomi pembangunan.

2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

Pada tahun 2011 mentargetkan memfasilitasi di 75 Desa

terealisir 75 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini


dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam membangun desa juga terealisir di 75 Desa.

Selanjutnya pada perencanan akhir RPJMD tahun 2015

realisasi juga diharapkan tercapai sebanyak 75 Desa.



partisipasi dalam pembangunan desa dengan kegiatan antara

lain:

a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa).

Wujud dari Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Desa (Musrenbangdes) yaitu penyelenggaraan

Musrenbangdes di 75 desa. Tujuan Musrenbangdes adalah

menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa

yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Desa, dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang ada di desa yakni Lurah Desa dan

pamong desa, BPD, LPMD, organisasi profesi (dokter, guru,

bidan, politisi, kelompok tani, nelayan), para dukuh, PKK,

Karang Taruna, akademisi, LSM, tokoh agama dan tokoh

masyarakat.



LAKIP |


404

Agenda penting lainnya adalah menyepakati Tim Delegasi

Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di

desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk

penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun

berikutnya. Partisipasi masyarakat selain dapat diukur dari

tingkat kehadiran dan eksistensi para pemangku

kepentingan yang ada di desa juga dari sumbangsih dana

swakarsa, dukungan tenaga, pemikiran dan waktu.

b. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan

Program dan Kebijakan Publik.

Wujud dari Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam

Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik adalah

kegiatan Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum

musyawarah pembangunan bersama para pemangku

kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaranya menjadi

tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan

dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Kepala Kantor

PMD Kabupaten.

Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan

didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi,

demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,

focus serta mengarah pada pemecahan masalah dengan

kebersamaan. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-

kurangnya terdiri atas: delegasi hasil musrenbang desa,

institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkat kecamatan,

pengusaha/asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di

kecamatan, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD

Kabupaten, Kepala-kepala cabang SKPD dan Kepala unit

pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari



LAKIP |


405

daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, Camat, Aparat

Kecamatan dan para ahli/professional yang dibutuhkan.

Pokok bahasannya adalah mensinergikan hasil musrenbang

desa tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan/atau Kecamatan

serta rancangan kerja pembangunan kecamatan.

Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan

pembangunan kecamatan dan urutan faktor penyebabnya.

Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan

dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Keluaran Musrenbang

kecamatan meliputi :

Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah

kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas

pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang

diusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten

maupun sumber pendanaan lainnya;

Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum

SKPD dan Musrenbang Kabupaten;

Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan

c. Penunjang kegiatan TMMD.

Wujud dari Penunjang Kegiatan TMMD selama tahun 2012

meliputi perkerasan dan pengaspalan jalan berlokasi di Desa

Bangunjiwo Kecamatan Kasihan dan Desa Sitimulyo

Kecamatan Piyungan. Tentu yang menjadi penggerak utama

kegiatan ini adalah personil TNI dan Polri yang didukung

oleh sejumlah anggota masyarakat setempat. Dukungan

nyata dari Pemerintah Kabupaten melalui berbagai SKPD

terkait antara lain adalah sumbangan peralatan kerja,

penyuluhan pekat, bibit tanaman, bantuan pangan, dan

sebagainya.



LAKIP |


406

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini ialah

memperlancar arus lalu lintas dan menggiatkan roda

perekonomian desa.


untuk mengukur perencanaan pembangunan.

3. Jumlah Desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas

LKD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 Desa terealisir 75


dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini


tersebut yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dengan kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat

(Profil Desa).

Wujud kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi

Masyarakat berupa penyusunan dan pendayagunaan Profil

Desa, melakukan monitoring dan evaluasi ke 75 desa,

sekaligus melakukan pendampingan dan bimbingan teknis.

Berbagai sarana perangkat lunak dan perangkat keras telah

dimiliki oleh semua desa yang ada di Kabupaten Bantul,

hanya saja yang menjadi kendala adalah dari sisi

SDM/operatornya yang sebagian belum menguasai IT.

b. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD.

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD rutin

diadakan setiap tahun yang berlangsung selama 1 (satu)

bulan penuh. Diawali dengan pencanangan kegiatan melalui

sebuah acara serimonial di desa yang dihadiri seluruh SKPD

yang ada di Kabupaten, dilanjutkan dengan acara talk show

dan sosialisasi kelembagaan.



LAKIP |


407

Kegiatan inti lainnya adalah kerja bakti bergotong royong

seluruh warga masyarakat membenahi sarana dan

prasarana fisik baik milik pribadi maupun milik

bersama/umum yang ada di desa. Output yang diharapkan

dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lembaga,

prakarsa dan kreatifitas dalam melaksanakan pembangunan

di desa.

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini

adalah untuk mengukur terciptanya lembaga pemberdayaan

masyarakat yang berkualitas.

45. Sasaran 45

Meningkatnya Kesejahteraan PMKS/Tuna Sosial serta

Tertanganinya Korban NAPZA dan Penduduk Usia Lanjut


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia)

190 Orang

190 Orang


2. Cakupan penanganan para penyandang cacat

572 Orang

428 orang

398 92.99 Sangat Berhasil

3 Peningkatan penyuluhan P4GN

250 Orang

250 Orang


4 Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat

3.000 Orang

3.000 Orang

- - -

5 Bimbingan mental sosial bagi PMKS

100 25 orang


6 Fasilitasi pembinaan anak yatim

1.700 Orang

1.500 Orang

1.700 113 Sangat Berhasil

Capaian sasaran ( Kategori (5x92,5)/5 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 45 = 92,5

Pada sasaran 45 (empat puluh lima) terdiri dari 6 (enam)





LAKIP |


408

indikator sasaran pada sasaran 45 (empat puluh lima) sesuai hasil


1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia).




dengan tahun 2011 realisasi cakupan layanan bagi Lanjut Usia

(Lansia) mencapai sebanyak190 orang, berarti terjadi

peningkatan sebanyak 140 orang atau sebesar 73,68% pada

tahun 2012. Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun

2015 diharapkan realisasi Cakupan layanan bagi Lanjut Usia

(Lansia) dapat tercapai sebanyak 950 orang.


adalahtingginyasemangat dan peran aktif Lansia potensial

dalam melakukan kegiatan UEP dan UKS.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan

Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial.Kegiatan ini adalah dalam

bentuk memberikan pembinaan pada kelompok lansia potensial


mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia.

2. Cakupan penanganan para penyandang cacat.



92,99 dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 realisasi cakupan penanganan para penyandang

cacat mencapai sebanyak 572 orang berarti terjadi penurunan

sebanyak 144 orang atau sebesar 25,17% pada tahun 2012.



LAKIP |


409


realisasi cakupan penanganan para penyandang cacat

diharapkan dapat tercapai sebanyak 2.140 orang.


adalahtingginyasemangat Penca untuk melaksanakan Usaha

Sosial Ekonomis Produktif (USEP) dan mampu mandiri.


Kegiatan . Program tersebut yaitu ProgramProgram Pembinaan

Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.

Bentuk dari kegiatan ini adalahpemberian pelatihan ketrampilan

usaha dan bantuan barang modal kepada penyandang cacat

dan eks trauma.


mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia.

3. Peningkatan penyuluhan P4GN.



108%dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 realisasi penyuluhan P4GN mencapai sebanyak 250

Orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 20 orang atau

sebesar 8% pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir

perencanaan akhir tahun 2015 diharapkan dapat tercapai



adalahadanya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat,

mantan pengguna,remaja dan pelajar sangat tinggiserta

adanya gerakan anti narkoba di sekolah-sekolah.





LAKIP |


410

Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba.

Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Sosialisasi P4GN bagi

pelajar dan dialog publik bagi guru Bimbingan Konseling (BK).


untuk mengukur penanganan dalam menekan angka

penyalahgunaan NAPZA.

4. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3.000 orang tidak

terealisir, oleh karena Proposal yang masuk tidak mengandung

resiko sosial

5. Bimbingan mental sosial bagi PMKS.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25 orang terealisasi



tahun 2011 realisasi Bimbingan mental sosial bagi PMKS

mencapai sebanyak 100 orang berarti terjadi peningkatan

sebananyak 60 orang atau sebesar 60% pada tahun 2012


Kegiatan. Program tersebut yaitu ProgramProgram Pelayanan

dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan

Pembinaan mental sosial bagi PMKS.Kegiatan ini dalam bentuk

memberikan Pelatihan ketrampilan usaha bagi 5 jenis PMKS

(napi, WRSE,waria, ODHA,gepeng).


untuk mengukur jumlah PMKS yang ditangani.

6. Fasilitasi pembinaan anak yatim.





LAKIP |


411

sebesar 113 % dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding

dengan tahun 2011 realisasi fasilitasi pembinaan anak yatim

mencapai sebanyak 1.700 orang berarti tidak terjadi

peningkatan maupun penurunan pada tahun 2012. Selanjutnya

pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi fasilitasi

pembinaan anak yatim dapat tercapai sebanyak 8.500 anak.


adalahSemangat dan partisapasi anak yatim sangat tinggi.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatanFasilitasi Anak

Yatim Piatu. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan pemberian

motivasi, uang saku dan perlengkapan sekolah pada anak

yatim/piatu di 17 kecamatan.


untuk mengukur peningkatan anak yatim yang diberi santunan.

46. Sasaran 46

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya

Masyarakat Miskin


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Tingkat kemiskinan turun 2,79% 12% 15,69 76,48 Berhasil

2. Membaiknya Indek Gini 0,2445, 0,2505 0.2351** 106,15 Sangat Berhasil

3 Data base keluarga miskin 51Skor nilai

51 Buku 51 Buku 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /3 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1x 27,5 ) /3 = 25,83




LAKIP |


412

Pada sasaran 46 (empat puluh enam) terdiri dari 3 (tiga)



indikator sasaran pada sasaran 46 (empat puluh enam)sesuai hasil


1. Tingkat Kemiskinan Turun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 15,69%


kategori berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan

indikator sasaran ini adalah dengan penggalakan berbagai

program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di

Kabupaten Bantul.

Realisasi sebesar 15,69% diperoleh dari data Jumlah KK miskin

tahun 2012 sebanyak 40.551 KK dibanding dengan jumlah

keseluruhan KK pada tahun 2012 sebanyak 258.294 KK.

Secara riil jumlah KK miskin pada tahun 2012 menurun

sebanyak 230 KK dan secara prosentase terjadi penurunan dari

tahun 2011 (0,57%). Selanjutnya pada perencanaan akhir

RPJMD di tahun 2015 diharapkan tingkat kemiskinan tercapai

sebesar 9,5%.


Kegiatan, sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat

terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

lainnya dengan kegiatan :

1) Promosi hasil usaha GAKIN.

Kegiatan ini guna membuka peluang pasar bagi produk-

produk PEKM dan UPPKS.

2) Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin



LAKIP |


413

Kegiatan ini berupa bimbingan manajemen usaha

dengan peserta 34 orang dari kelompok-kelompok usaha

mikro yang telah mendapatkan akses permodalan dari

pemerintah. Memberikan manajemen usaha,

administrasi sederhana, pengemasan yang benar, cara-

cara memperoleh ijin usaha dan pemasaran produk

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

dengan kegiatan pendampingan program layanan bagi

keluarga miskin dan PMKS. Kegiatan ini dalam bentuk

operasional pengembangan model BKB berkembang di 17

kelompok agar dapat berjalan sesuai pedoman.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi

usaha Mikro kecil dan menengah.


pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah

bagi usaha kecil menengah.


untuk mengukur perkembangan keluarga miskin

2. Membaiknya Indek Gini.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,2505 terealisir

sebesar 0.2351, maka nilai capaian indikator sasaran ini

sebesar 106,15 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang

mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena

pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap

tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti

perdagangan, industri pengolahan dan jasa.

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Indek Gini

mencapai sebesar 0,2445 berarti terjadi penurunan sebesar

0,0095 pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan



LAKIP |


414

RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi Indek Gini mencapai

sebesar 0,2454.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator




perkembangan ekonomi Kabupaten Bantul secara makro, yang


Kecamatan,Inflasi dan Gini Ratio.


untuk mengukur indek gini di Kabupaten Bantul.

3. Data base keluarga miskin.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 51 buku terealisir 51

buku, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%

dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan penyusunan data base keluarga miskin adalah

adanya partisipasi lini dilapangan.



data/informasi/ statistik daerah dengan kegiatan antara lain :

a. Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan yang dilakukan

oleh kader IMP dengan dukungan para toga dan toma di 75

desa dan 17 kecamatan dengan sasaran selurh keluarga

dan anngota keluarganya yang bertempat tinggal diwilayah

Kabupaten Bantul dengan parameter indikator yang tertuang

dlm SK bupati no 21 A tahun 2007. Data yang diperoleh



LAKIP |


415

adalah data basis keluarga menurut klasifikasinya yaitu

Gakin, Gawankingakin sekali dan ga tidak miskin

b. Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah

Data pilah yang disusun berdasarkan jenis kelamin

diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan keadaan baik

kondisi, kemajuan maupun perubahan berdasarkan indikator

tertentu. Data pilah dapat juga digunakan sebagai bahan

pencermatan hasil intervensi pembangunan terhadap

masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan

akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak pada kondisi

tertentu.

Selain itu, data pilah juga dapat berfungsi sebagai informasi

yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan pembangunan. Data pilah meliputi

kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan,

kesehatan dan sosial ekonomi. Data pilah bersumber dari

data yang tersedia di berbagai instansi pemerintah maupun

organisasi-organisasi massa dan sektor publik, tahun 2009 -

2011. Data yang terkumpul setelah dilakukan klarifikasi dan

pencermatan kemudian dicetak dalam bentuk buku

sebanyak 65 eksemplar

c. Jaring informasi riset Daerah

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana komunikasi bagi

kelancaran proses pencatatan pelaporan kegiatan program

KB-KS dan program Pembangunan lainnya secara on line

sehingga informasi yang tersedia di BKK PP KB dapat

diakses secara terbuka Sebagai program pengembangan

data informasi riset daerah untuk mendukung adanya

transparansi program KB KS di Kabupaten Bantul secara on

line. Dengan sewa jaringan ini memudahkan kelancaran



LAKIP |


416

akses data dan informasi program KB KS dan kemiskinan di

Kabupaten Bantul.

Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini

adalah tersediannya data sasaran pragmatis dan data

system informasi program kemiskinan.

47. Sasaran 47

Meningkatnya Kualitas Keluarga.


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3

21,92% 3,2% 25,23% 788 Sangat Berhasil

2. Prosentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga

41,22% 30,44 % 39% 128 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5) /2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 47 = 92,5

Pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua)


92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) sesuai hasil


1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 3,2% terealisir sebesar

25,23% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 788%

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 25,23% ini

diperoleh dari jumlah KK dengan anak kurang dari 3 pada tahun

2012 sebanyak 69.002 KK dibanding dengan total keseluruhan

KK pada tahun 2012 sebanyak 273.563 sehingga terealisir

sebesar 25,23%.



LAKIP |


417

Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Prosentase

keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3 terealisir sebesar

21,92%. Realisasi sebesar 21,92 % diperoleh dari jumlah KK

dengan anak kurang dari 3 pada tahun 2011 sebanyak 56.634

KK dibanding dengan total keseluruhan KK pada tahun 2011

sebanyak 258.294 KK sehingga terealisir sebesar 21,92%.

Dengan itu jika dibanding dengan tahun 2011 Prosentase

keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3 terjadi peningkatan

sebesar 3,31% pada tahun 2012.


dikarenakan adanya Partisipasi PUS dalam ber- KB dan

perencanaan keluarga.


Kegiatan . Program tersebut antara lain :

a. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan antara lain:

1) Pembinaan Keluarga berencana .

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian PUS

dalam ber-KB (menggunakan kontrasepsi) dalam upaya

pengendalian jumlah penduduk dengan melibatkan 7.002

IMP (Kader KB).

2) Pendampingan Kegiatan HARGANAS XIX.

Kegiatan ini berupa upacara peringatan Hari Keluarga

Nasional Ke XIX tingkat Kabupaten yang dipusatkan di

Desa Palbapang, Kecamatan Bantul. Kegiatan ini

dipadukan dengan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM).

3) Promosi pelayanan KHIBA (Mupen).

Kegiatan ini berupa KIE massa melalui pemutaran film

menggunakan media Mobil Unit Penerangan (MUPEN).

Dengan sasaran masyarakat luas dalam upaya

penurunan kematian ibu saat melahirkan, kematian bayi



LAKIP |


418

dan anak. Selain itu juga KIE tentang program KB-KR

serta pembangunan pada umumnya. Dilaksanakan di 6

desa di 6 kecamatan dalam 1 tahun.

b. Program kesehatan reproduksi remaja dengan kegiatan

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.

sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi

remaja dengan sasaran remaja baik melalui jalur sekolah

maupun non sekolah.

c. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan Pelayanan

Pemasangan Kontrasepsi KB melayani masyarakat tidak

mampu yang akan melaksanakan program KB , khusus

untuk pasang IUD dan implant serta cabut implant dengan

sasaran 120 peserta pasang IUD dan implant serta 107

peserta cabut implant

d. Program Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan Fasilitasi Kegiatan

Pengembangan Program Posdaya. Kegiatan ini ditujukan

untuk menggiatkan kegiatan pos pemberdayaan keluarga

hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jumlah posdaya yang mencapai 933 kelompok se

Kabupaten Bantul diharapkan mampu menggerakkan

kegiatan yang ada di masyarakat.

e. Program Program Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PAUD dengan kegiatan Fasilitasi kegiatan

keterpaduan BKB-Posyandu-Padu. Kegiatan dilaksanakan

untuk mengembangkan dan memadukan kegiatan yang

sudah ada dimasyarakat agar efisien dan efektif. Kegiatan ini

merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga

melalui pengasuhan anak dan pemantauan tumbuh

kembang anak secara rutin.



LAKIP |


419


untuk mengukur dampak program KB.

2. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah

total keluarga.


sebesar 39% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar

128% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

Realisasi capaian sebesar 39% di atas diperoleh dari data

jumlah keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 pada tahun 2012

sebanyak 106.469 KK dibanding dengan jumlah keseluruhan

keluarga pada tahun 2012 sebanyak 273.563 KK sehingga

terealisir sebesar 39%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2011 Prosentase keluarga

prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga

mencapai sebesar 41,22%, berarti terjadi penurunan sebesar

2,2% pada tahun 2012. Realisasi sebesar 41,22% ini diperoleh

dari Jumlah keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1 pada tahun

2011 sebanyak 106.469 KK dibanding dengan jumlah KK pada

tahun 2011 sebanyak 258.294 KK, sehingga terealisir sebesar

41,22%.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyediaan Informasi

Data Mikro dengan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga.

Bentuk dari kegiatan ini dengan hasil diperolehnya Data

kependudukan dan keluarga.


diharapkan Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan

dengan jumlah total keluarga mencapai sebesar 27,09%.



LAKIP |


420


adalah mengukur keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

48. Sasaran 48

Mantapnya Penanganan Bencana


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Peningkatan relokasi tanah longsor

- - - - -

2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi.

6

Unit

20 % 100% 500 Sangat Berhasil

3 Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS

- 7 Unit 10 Unit 142, 86 Sangat Berhasil

4 Peningkatan kualitas SDM

tenaga penanggulangan bencana

300 Orang

100 Orang

810 Orang

810 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (3 x 92,5) /3 = 92,5


Pada sasaran 48 (empat puluh delapan) terdiri dari 4

(empat) indikator, tetapi baru terealisir 3 indikator sasaran yang

dilaksanakan di tahun 2012. Nilai rata-rata capaian sasaran

sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 48 (empat puluh delapan) sesuai

hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan relokasi tanah longsor.

Pada tahun 2012 indikator sasaran ini belum dilaksanakan, dan

kemungkinan akan di laksanakan pada tahun yang akan

datang.

2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan

peralatan evakuasi, rambu evakuasi.



LAKIP |


421

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20% terealisir 100%,


kategori sangat berhasil. Realisasi tersebut diperoleh dari data

jumlah sarana prasarana, peralatan evakuasi, rambu evakuasi

sebanyak 7 unit di banding dengan jumlah target penambahan

sarana prasarana, peralatan evakuasi sebanyak 20 % (7 unit).

Jika di banding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar 6

unit berarati ada peningkatan sebesar 400 % di tahun 2012,

berarti sampai dengan tahun 2012 penambahan dan

pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu

evakuasi terealisir sebanyak 500 % dari target di akhir RPJMD

tahun 2015 sebesar sebanyak 100% berarti sudah mencapai

target yang di harapkan di akhir RPJMD.

Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan

kendaraan dinas/operasional. Bentuk kegiatan ini berupa

pengadaan 7 kendaraan yang di gunakan melakukan evakuasi

dan kegiatan penanggulangan kebencanaan yaitu 2 unit sepeda

motor Trail, 2 unit ATV (motor roda empat), 2 unit mobil

pemadam kebakaran dan 2 unit sepeda motor bebek. Tujuan

pengukuran indikator ini adalah untuk memperjelas dan

mempertegas arahan evakuasi saat terjadi bencana.

3. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan togor EWS. Pada tahun 2012

mentargetkan sebanyak 7 unit terealisir 10 unit, maka nilai


sangat berhasil. indikator ini baru dilaksanakan di tahun 2012

sedang di tahun 2011 belum dilaksankan. Sampai dengan tahun

2012 penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di

sepanjang pantai dan togor EWS terealisir sebanyak 7 unit dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 28 unit.



LAKIP |


422

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator adalah teknologi

yang digunakan berupa teknologi lokal dan untuk penempatan

peralatan ini sebagian dititipkan di masjid-masjid sekitar

sehingga ada penghematan pada beberapa peralatan.


Kegiatan, yaitu :

a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan

kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Bentuk kegiatan ini berupa belanja modal rambu larangan

bahaya yang di tempatkan di pantai.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dengan kegiatan pemeliharaan rutin peralatan dan

perlengkapan EWS.

Bentuk kegiatan ini berupa pembelian suku cadang

peralatan TEWS yang sudah aus ( karena berada di udara

yang mengandung garam/pesisir pantai), untuk

melaksanakan perbaikan dan penggantian suku cadang di

togot TEWS (Pantai Parang Endog, Pantai Parangtritis,

Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, TPR Pantai Samas,

Pandansari, Pantai Kuwaru, Masjid Ngepet, Masjid

Cangkring, Masjid Tegalrejo).

Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengurangi

Jumlah kecelakaan laut karena masih kurangnya rambu-rambu

dan peringatan melaui pengeras suara.

4. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.

Pada tahun 2012 melaksanakan diklat penanggulangan

bencana dengan target sebanyak 100 orang terealisir sebanyak


810% dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding dengan

tahun 2011 yang terealisasi sebesar 300 orang berarati ada



LAKIP |


423

peningkatan sebesar 170 % di tahun 2012, berarti sampai

dengan tahun 2012 Peningkatan kualitas SDM tenaga

penanggulangan bencana terealisir sebanyak 810 orang dari

target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 250 orang.


karena adanya beberapa kegitan yang juga mendapat suport

dari BPBD dan BNPB.


Kegiatan, yaitu :

a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri

dari 6 kegiatan, yaitu :

1) Pendidikan dan pelatihan tehnis.

Kegiatan ini berupa pelatihan teknis yang diikuti oleh

PBK, SAR, PUSDALOPS sebanyak 100 orang.

2) Peningkatan Ketrampilan dan kualitas penanggulangan

bencana.

Kegiatan ini berupa seminar Nasional mengenai

penanggulangan bencana yang di ikuti sebanyak 100

orang peserta.

3) Pengembangan desa siaga bencana.

Kegiatan ini berupa pelatihan kepada dua desa tentang

penanggulangan bencana yaitu Desa Wonolelo dan Desa

Mulyodadi yang diikuti oleh 60 orang.

4) Penguatan dan fasilitasi Forum PRB berbasis

masyarakat dan organisasi.

Kegiatan ini berupa pelatihan kepada perwakilan 75 desa

sekabupaten Bantul yang di ikuti oleh 150 orang peserta.

5) Gladi Posko. Kegiatan ini mengenai penanggulanagn

bencana banjir dan angin kencang di kabupaten Bantul di

ikuti oleh lima kecamatan dan pihak penggiat



LAKIP |


424

kebencanaan seperti LSM, SAR, TNI/POLRI, SKPD

terkait, PMI,RS dan lain-lain.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

dengan kegitan sosialisasi peraturan perundangan.

Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundangan

bencana di 17 kecamatan kepada para tokoh masyarakat,

dunia usaha dan pemerintah desa dihadiri oleh 300 orang.

Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk meningkatkan

kualitas SDM bagi pelaku penanganan penanggulangan

bencana.

49. Sasaran 49

Mantapnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Peningkatan jalur evakusi

1,8 km 2 km 2,32 km 116 Sangat Berhasil

2. Jumlah sarana evakuasi

- 1 unit 1 unit 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x92,5) / 1 = 92,5


Pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) terdiri dari 2 (dua)



sasaran pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) sesuai hasil


1. Peningkatan Jalur Evakuasi.

Pada tahun 2012 mentargetkan sepanjang 2 km terealisir

sepanjang 2,31 km, maka nilai capaian indikator sasaran ini




LAKIP |


425

dengan tahun 2011 realisasi jalur evakuasi mencapai sepanjang

1,8 km berarti sampai dengan tahun 2012 jalur evakuasi sudah

mencapai sepanjang 3,8 km yang sampai di akhir tahun RPJMD

tahun 2015 diharapkan pembangunan jalur evakuasi mencapai

sepanjang 10 km.


karena optimalnya anggaran yang tersedia. Keberhasilan

indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1

Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan dengan kegiatan Pembangunan Jalan

dan Jembatan Pedesaan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain :

Pembangunan Jalan Lingkungan Sukorame

Pembangunan Jalan Lingkungan Kalidadap Selopamioro

Pembangunan Jalan Lingkungan Dukuh - Daleman

Gadingharjo

Pembangunan Jalan Lingkungan Pandeyan Srimulyo

(Sunan Geseng)

Maksud dilaksankan pengukuran indikator sasaran ini adalah

untuk mengukur kinerja organisasi dalam penyedian akses/jalur

evakuasi yang memadai.

2. Jumlah Sarana Evakuasi.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 unit terealisir 1 unit,


kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan

indikator sasaran ini karena optimalnya anggaran yang tersedia.



Pariwisata dengan kegiatan Pembangunan Kamar Jenasah

Pantai Parangtritis. Tersedianya sarana evakuasi dalam laka

laut di Pantai Parangtritis.



LAKIP |


426


mengukur kinerja organisasi dalam penyedian sarana evakuasi

yang memadai.

50. Sasaran 50

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan SDA, Perlindungan

Fungsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun

9,60 Ha 6 Ha 5.25 Ha 112.50 Sangat Berhasil

2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 70 % 100% 142,85 Sangat Berhasil

3 Informasi status kerusakan lahan

59,95% 35 % 75,41 % 215,46 Sangat Berhasil

4 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

62,5% 65 % 75 % 115,38 Sangat Berhasil

5 Pencegahan pencemaran air 85,71% 60 % 85,71 % 142,85 Sangat Berhasil

6 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satu wilayah

20,77% 30 % 26,98% 89,93 Sangat Berhasil



Pada sasaran 50 (lima puluh) terdiri dari 6 (enam) indikator



indikator sasaran pada sasaran 50 (lima puluh) sesuai hasil


1. Tingkat Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan Turun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 6 ha terealisir sebesar

5,25 ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar



LAKIP |


427


dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar 9,60 ha berarti ada

peningkatan sebesar 82,85% di tahun 2012, berarti sampai

dengan tahun 2012 tingkat kerusakan akibat penggalian dan

penambangan turun sebanyak 5,25 Ha dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 3 Ha. Faktor yang

mendukung berhasilan indikator sasaran ini adalah

meningkatnya tingkat kesadaran pemerintah dan pengawasan,

pengendalian dilaksanakan dengan baik.


Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan antara

lain :

a. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan

Galian C.

Kegiatan sosialisasi regulasi dimaksudkan untuk

meningkatkan pengetahuan sebagian masyarakat (tokoh,

masyarakat, perangkat desa) tentang aturan pertambangan

serta aturan yang berkaitan dengan sumber daya air.

Kegiatan sosialisasi regulasi dilaksanakan 13 kali meliputi;

Kecamatan Bantul 2 kali, Sewon 2 kali, Kasihan 1 kali,

Pundong 1 kali, Pajangan 1 kali, Sedayu 1 kali, Imogiri 1 kali,

Pandak 1 kali, Srandakan 1 kali, Sanden 1 kali dan

Kecamatan Piyungan 1 kali.

Pelaksanaan mulai bulan April 2012 sampai dengan

November 2012, dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat

desa dan masyarakat penambang, atau yang berkaitan

dengan bangunan irigasi. Sasaran diutamakan warga

disekitar penambangan, warga yang mempunyai bangunan



LAKIP |


428

di jaringan irigasi, serta warga yang mempunyai potensi

permasalahan dengan bidang Sumber Daya Air.

b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan

Bahan Galian C.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan

penambangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun

oleh penambang berijin agar efek buruk pada lingkungan

dapat diminimalisir. Kegiatan ini dilaksanakan 12 kali meliputi

monitoring penggalian tanah urug di 9 lokasi (4 berijin dan 5

lokasi ilegal) di Kecamatan Sedayu, Pleret, Imogiri,

Pajangan, dan Kecamatan Kasihan sedangkan monitoring

penambangan pasir ilegal di Kecamatan Srandakan dan

Jetis, serta monitoring penambangan batu putih di

Kecamatan Pajangan.

Selain monitoring juga dilaksanakan reklamasilahan

bejkerjasama dengan Dipertahut dengan penanaman

tanaman hutan, serta sebagian buah-buahan. Reklamasi

dilaksanakan pada lahan 2,60 hektar. Melalui kegiatan ini

penambangan disekitar bangunan fital sudah jauh

berkurang.

c. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang

Pertambangan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data volume

dan jenis hasil tambang rakyat yang ada di Kabupaten

Bantul. Sasaran dari kegiatan ini adalah produksi tambang

rakyat di kecamatan-kecamatan. Pelaksanaan dapat

berjalan dengan baik dan dapat diketahui bahwa tahun 2012

produksi tambang rakyat kabupaten bantul untuk

pasir/kerikil/krakal/batu lantai sebesar 174.616 m³ terutama

dari Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, dan Kecamatan



LAKIP |


429

Sewon. Bahan batu bata 469.281 m³ terutama dari

Kecamatan Piyungan, Sewon, Banguntapan dan Kecamatan

Kasihan.

Batu putih/batu pondasi 33.558 m³ terutama dari Kecamatan

Pandak, Piyungan, Pleret, Pajangan dan Kecamatan Dlingo.

Tanah liat 3.960 m³ terutama dari Kecamatan Pleret dan

Kecamatan Dlingo. Phospat 900 m³ dari Kecamatan Dlingo.

Sedangkan produk tambang berupa tanah urug yang

dihasilkan oleh pengusaha sebesar 38.500 m³.


Pengendalian kerusakan lingkungan.

2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang ditindak lanjuti.




100% diperoleh dari jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 sebanyak 24

pengaduan dibagi dengan jumlah pengaduan yang diterima

instansi lingkungan hidup pada kurun waktu 1 tahun sebanyak

24 pengaduan, sehingga realisasi capaian sebesar 100%.

Realisasi tersebut sama engan realiasi di tahun 2011 yaitu

sebesar 100%, berarti sampai dengan tahun 2012 prosentase

jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindak lanjuti telah terealisasi sebesar 100% dari target di akhir

RPJMD tahun 2015 sebesar sebesar 100%.



LAKIP |


430



a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH

dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa LH.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan

masyarakat akan aturan hukum yang ada serta kesadaran

masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan

lingkungan sekitar serta toleransi antar warga masyarakat.

b. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup dengan kegiatan pengkajian dampak

lingkungan (WASDAL RIG).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalian dampak

lingkungan akibat dari kegiatan usaha, yaitu pemantauan

terhadap pelaku usaha sebanyak 12 kali. Wujud dari

kegiatan ini adalah terpantaunya RIG dari 180 unit usaha

sehingga di harapkan terkendalinya dampak pencemaran

dari kegiatan usaha.

c. Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Monitoring pengelolaan dokumen lingkungan kegiatan/usaha

sebanyak 3 dokumen AMDAL, 20 dokumen UKL/UPL, dan

enam kali monitoring ke lapangan untuk mengecek

kesesuaian dokumen dengan penerapan di lapangan.

Penilaian monitoring dan evaluasi meliputi kepemilikan

dokumen pengelolaan lingkungan hidup, pelaporan secara

periodik, dan kesesuaian dokumen dengan penerapan di

lapangan. Kriteria penilaian meliputi tiga kategori yaitu

cukup, kurang, dan buruk. Dari hasil kegiatan ini diketahui



LAKIP |


431

empat kegiatan/usaha dinilai cukup, dan sepuluh

kegiatan/usaha dinilai kurang.

3. Informasi Status Kerusakan Lahan.



215,46% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian

sebesar 75,41% diperoleh luas lahan 32.603,10 Ha yang

diperuntukkan untuk produksi biomassa, tanah seluas 24.585,28

Ha sudah dapat diinformasikan status kerusakan lahan/ tanah

untuk produksi biomassa.

Jika di banding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar

59,95% berarati ada peningkatan sebesar 25,78% di tahun

2012, berarti sampai dengan tahun 2012 informasi status

kerusakan lahan telah terealisir sebanyak 75,41 dari target di

akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 50 % jadi sudah

melebihi target dari kumulatif di akhir RPJMD.



a. Program Perlindungan dan Konservasi SDA terdiri dari 3

kegiatan, antara lain :

1) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kualitas tanah (1

kali) di 10 lokasi dengan sampling di 6 kecamatan

dengan 10 parameter uji serta tersusunnya laporan.

2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Perlindungan dan Konservasi SDA (Kalpataru).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan SDA dan peningkatan

prestasi warga di bidang lingkungan. dengan hasil :



LAKIP |


432

Satyalencana Pembangunan (a/n Endang

Maryatun);

Juara 2 Penyelamat Lingkungan (a/n Kel Tani Amrih

Maju);

Juara 3 Pembina Lingkungan (a/n Rahmad

Tobadiyana, S.Pd);

Pengabdi Lingkungan (a/n ListutiPatwindiyati, SIP).

3) Pengelolaan keanekaragaman hayati.

Kegiatan ini untuk menyusun buku keanekaragaman

hayati (flora fauna) sebanyak 7 eksemplar.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup dengan kegiatan pemantauan kualitas

lingkungan (akibat limbah industri kulit). Kegiatan ini dalam

bentuk pelaksanaan pemantauan terhadap kualitas sawah

disekitar industri kulit di Piyungan.

c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

dan LH. Terdiri dari 4 kegiatan, antara lain :

1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang LH.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan dan

meningkatkan prestasi sekolah berwawasan lingkungan.

Hasil dari kegiatan ini adalah :

Adiwiyata Nasional Mandiri (a/n SMAN 1 Jetis);

Adiwiyata Nasional (a/n MIN Jejeran Pleret);

Adiwiyata Propinsi I (SMAN 2 Banguntapan);

Adiwiyaya Propinsi I ( a/n SMP Pangudiluhur

Sedayu):;

Adiwiyata Propinsi II (a/n SD Muhammadiyah Bodon

Banguntapan); dan

Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan (a/n

Ponpes Al-Furgon Sanden).



LAKIP |


433

2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

Kegiatan ini berupa tersusunnya CD tentang Profil LH

Kab. Bantul, Leaflef tentang pengelolaan sampah,

Sekolah Adiwiyata dan Profil BLH, serta kalender dan

sticker yang dimanfaatkan untuk penyebarluasan

informasi bidang lingkungan.

3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi SDA dan LH.

Bentuk kegiatan ini berupa memonitoring dan

mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh

BLH yang terdiri dari 9 program kegiatan sebanyak 4 kali.

Tersusun dalam 12 eksemplar buku.

4) Penyusunan Data SDA dan Neraca Sumber Daya Hutan

(NSDH) Nasional dan Daerah (LSLHD).

Bentuk kegiatan ini berupa tersusunnya Buku Status

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2011

sebanyak 10 set @ 2 eksemplar dan Tersusunnya draf

laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)

Tahun 2012 sebanyak 1 set.

4. Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.


75%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 115,36%

dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh

dari 8 usaha, baru 6 usaha yang memenuhi persyaratan

administrasi dan tehnis.

Jika dibanding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar

62,5% berarti ada peningkatan sebesar 20% di tahun 2012,

berarti sampai dengan tahun 2012 pencegahan pencemaran

udara dari sumber tidak bergerak telah terealisasi sebanyak 75

% dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak

100%.



LAKIP |


434



a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup. Terdiri dari 3 kegiatan, sebagai berikut :

1) Koordinasi penilaian langit biru.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kualitas udara

ambient dan sumber pencemar industri dalam

mendukung SPM. Wujud kegiatan ini adalah

pengawasan di usaha penghasil emisi di 8 lokasi,

pemantauan emisi sumber bergerak dari 150 kendaraan

DAN terpantaunya kualitas udara di 6 titik yaitu

perempatan Gowongan, Klodran, Madukismo, Ketandan

dan Pasar Piyungan.

2) Pemantauan kualitas lingkungan (penerapan manajemen

limbah industri hasil tembakau dan kawasan tanpa asap

rokok/cukai).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas

lingkungan di 3 industri rokok, pembangunan tempat

merokok di kantor kecamatan Bantul dan terlaksananya

pengujian kualitas tanah ( 6 titik), udara (12 titik) dan air

(18 titik).

3) Koordinasi Penilaian Kota Sehat (Adipura).

Kegiatan ini untuk mewujudkan kota yang bersih dan

sehat dengan cara melakukan koordinasi dan

pemantauan di titik pantau penilaian kota sehat Adipura

serta evaluasi K2LH dari Propinsi yg dipusatkan di Desa

Palbapang.

b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas

udara (DAK). Kegiatan ini untuk meningkatkan data kualitas



LAKIP |


435

LH dan pencapaian SPM berupa pembelian 1 set alat

pemantau kualitas udara.

5. Pencegahan Pencemaran Air.




85,71% diperoleh dari 7 unit usaha, baru ada 6 unit usaha yang

memenuhi persyaratan adminstrasi dan tehnis.


4 Kegiatan. Program tersebut yaitu:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

dengan kegiatan Koordinasi pengelolaan

prokasih/superkasih.

Kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan kualitas air sungai

dan SPM. Hasil dari kegiatan ini adalah pengadaan reagen

kimia, pengujian kualitas air sungai (2 kali di 5 sungai, 15

titik), tersusunnya buku laporan kualitas air (8 eks),

monitoring sumber pencemar dan sosialisasi prokasih di 2

kelompok masyarakat.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup. Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

1) Pengembangan produksi ramah lingkungan (pembuatan

teknologi biogas) DAK. Kegiatan ini bertujuan untuk

memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi menjadi energi

alternatif. Wujud kegiatan ini adalah pembangunan IPAL

Biogas sebanyak 9 unit untuk Kecamatan

Bambanglipuro (3), Kasihan (1), Sanden (2), Sewion (1),

Pundong (1) dan Jetis (1).

2) Pemantauan kualitas air (pengadaan sarana prasarana).

Kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit alat pemantau



LAKIP |


436

kualitas air (Spectrophotometers) dan diadakan sebagai

pendukung kegiatan pengembangan kapasitas

laboratorium lingkungan milik BLH Bantul.

3) Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan.

Kegiatan ini berupa pengadaan 1 paket bahan kimia

(reagen) dan alat-alat pendukung kegiatan laboratorium

lingkungan serta pengujian air, tanah dan udara dengan

27 parameter uji

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatu Wilayah.

Pada tahun 2012 mentargetkan seluas 30% terealisir seluas


89,93% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan

tahun 2011 yang terealisasi sebesar 20,77% berarti ada

peningkatan sebesar 6,21% di tahun 2012 dari tahun

sebelumnya, berarti sampai dengan tahun 2012 rasio ruang

terbuka hijau persatu wilayah telah terealisasi sebesar 26,98%

dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 40%.

RTH sesuai dengan RTRW direncanakan sampai dengan 20130

sebesar 30%, sementara tahun 2012 sebesar 26,98% sehingga

per tahun pertambahannya 0,156% (seluas 30,22 ha/th).


adalah diberlakukan terhadap pengembang perumahan untuk

menyediakan ruang terbuka hijau publik sebanyak 30% dari

luasan yang dikembangkan.


1 Kegiatan. Program tersebut yaitu: Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan

dan pemanfaatan ruang dan mengkoordinasikan pelaksanaan



LAKIP |


437

pembangunan infrastruktur kawasan sehingga ada keterpaduan

penggunaan dan pemanfaatan ruang dan infrastruktur kawasan.

51. Sasaran 51

Terkelolanya Sumberdaya Hutan


Pengukuran Kinerja


2011 Target 2012

Realisasi 2012

Nilai Capaian

(%) Kategori

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan

17 Kec. 17 Kec. 17 Kec. 100 Sangat Berhasil

Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 51 = 92,5

Pada sasaran 51 (lima puluh satu) terdiri dari 1 (satu)


92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian

indikator sasaran pada sasaran 51 (lima puluh satu)sesuai hasil


1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 17 Kecamatan

terealisir 17 Kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini


2011 realisasi pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan

dan lahan pada tahun 2011 juga sudah terealisir sebanyak 17

Kecamatan. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator

sasaran ini adalah sosialisasi ke masyarakat dan bimtek.


kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan sebagai berikut :



LAKIP |


438

a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan (DAK Bidang Kehutanan).

Kegiatan ini dalam bentuk:

1) Pembuatan Hutan Rakyat di 13 Kelompok yang terdiri

dari:

Kelompok Tani Ngudi Mulyo, Putat, Selopamioro,

Imogiri (20 Ha)

Kelompok Tani Tani Makmur, Plencing, Wukirsari,

Imogiri (20 Ha)

Kelompok Tani Tepat Rejo, Jetis, Selopamioro, Imogiri

(15 Ha)

Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Cempluk, Mangunan,

Dlingo (25 Ha)

Kelompok Tani Ngudi Rahayu, Cempluk, Mangunan,

Dlingo (25 Ha)

Kelompok Tani Tani Maju, Semuten, Jatimulyo, Dlingo

(25 Ha)

Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Kenalan, Bangunjiwo,

Kasihan (20 Ha)

Kelompok Tani Sido Makmur, Kaligatuk, Srimulyo,

Piyungan (20 Ha)

Kelompok Tani Sumber Alam, Mrangi, Seloharjo,

Pundong (25 Ha)

Kelompok Tani Lestari Mulyo, Dadabong,

Sendangsari, Pajangan (15 Ha)

Kelompok Tani Handini Sari, Kaliurang, Argomulyo,

Sedayu (15 Ha)

Kelompok Tani Pasir Sari, Grogol X, Parangtritis,

Kretek (15 Ha)

Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Banyakan II, Sitimulyo,

Piyungan (20 Ha)



LAKIP |


439

2) Pembuatan hutan pantai di 2 kelompok meliputi :

Kelompok Tani Alam Raya, Grogol VII, Parangtritis,

Kretek (20 Ha)

Kelompok Tani Rukun Tani, Grogol VIII, Parangtritis,

Kretek (20 Ha)

3) Pembuatan gully plug di 3 kelompok meliputi :

Kelompok Tani Amrih Maju, Nglingseng, Muntuk,

Dlingo (2 Unit)

Kelompok Tani Sumber Waras, Soko, Seloharjo,

Pundong (2 Unit)

Kelompok Tani Rukun Santoso, Kedungrejo,

Wonolelo, Pleret (2 Unit)

4) Pembuatan Sumur Resapan di 5 kelompok meliputi :

Kelompok Tani Condong Raos, Kemloko, Srimartani,

Piyungan (6 Unit)

Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Karangkulon, Wukirsari,

Imogiri (5 Unit)

Kelompok Tani Ngudi Lestari, Lanteng II,

Selopamioro, Imogiri (6 Unit)

Kelompok Tani Sumber Rejo, Banyakan II, Sitimulyo,

Piyungan (6 Unit)

Kelompok Tani Mandiri, Ngemplaksari, Srimulyo,

Piyungan (5 Unit)

5) Pembuatan embung air di 2 kelompok meliputi :

Kelompok Tani Subur, Ngajaran, Sidomulyo,

Bambanglipuro (1 Unit)

Kelompok Tani Ngudi Rejo, Banyusumurup, Girirejo,

Imogiri (1 Unit)

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan

dan lahan.



LAKIP |


440

Bentuk dari kegiatan ini adalah mengikuti lomba penghijauan

dan konservasi alam sebagai berikut :

Lomba Kelompok Tani Hutan

Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional

Lomba untuk Penyuluh Kehutanan

3. Pengadaan bibit jati dan buah untuk anak SD.

Tabel III.66

Pengadaan Bibit Jati dan Buah untuk Anak SD

No

Kecamatan

(UPT Diknas Kec)

Jenis dan Volume Bibit (batang)

Jati Mangga Sawo Durian Jumlah

1 Kretek 2085 75 250 200 2610

2 Sanden 2340 75 250 200 2865

3 Srandakan 2150 75 250 200 2675

4 Pandak 4175 75 250 200 4700

5 Bambanglipuro 500 300 250 1050

6 Pundong 2625 75 250 200 3150

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2013

4. Pengadaan bibit penghijauan lingkungan

Pengadaan bibit untuk penghijauan lingkungan tahun 2012

sebanyak 6.678 batang yang terdiri dari beberapa jenis

tanaman antara lain : Bibit Glodogan Tiang, Bibit Mangga, Bibit

Rambutan, Bibit Klengkeng, Bibit Jati, Bibit Karet, Bibit Sengon,

Bibit Durian, Bibit Kepel, Bibit Nyamplung, Bibit Trembesi, Bibit

Ketapang, Bibit Keben, Bibit Tanjung, Bibit Jati APB, Bibit

Kenari, Bibit Cemara, Bibit Kaliandra, Bibit Sawo, Bibit Mahoni.


Mengukur kinerja dinas dalam pencegahan dan pengendalian

kerusakan hutan dan lahan



LAKIP |


441

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta

simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok”,

maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran

dapat dijelaskan sasaran sebagai berikut :

Tabel III.67 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2012

No Sasaran Capaian Kinerja

Skala Pengukuran Ordinal

Sangat Berhasil

Di atas 85

Berhasil

70 s.d. 85

Cukup Berhasil

55 s.d.70

Tidak Berhasil

< 55

1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

91,09

2 Meningkatnya Transparasi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

89,5

3 Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

92,5

4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

92,5

5 Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin

27,5

6 Penyingkatan Waktu Penyelesaian Pengaduan

92,5

7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

92,5

8 Terciptanya Kepastian Hukum dan Ketertiban Masyarakat

85,01

9 Meningkatnya Pemahaman Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan HAM

68,73

10 Tersedianya Sarana Berupa Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Kepentingan Umum

27,5

11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

92,5



LAKIP |


442



Sangat Berhasil

Di atas 85

Berhasil

70 s.d. 85

Cukup Berhasil

55 s.d.70

Tidak Berhasil

< 55

12 Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat

92,5

13 Meningkatnya Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri )

92,5

14 Meningkatnya Prosentase Rumah dan Lingkungan Sehat

92,5

15 Semua Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan

92,5

16 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

86,26

17 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan

92,5

18 Meningkatnya Sekolah Berkualitas

92,5

19 Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal

92,5

20 Meningkatnya Prestasi Pemuda Kabupaten Bantul Dibidang olah Raga secara Kuantitatif dan Kualitatif

92,5

21 Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Ragawan Professional.

92,5

22 Meningkatnya Kualitas Data Base dalam Format Digital di Semua Sektor.

92,5

23 Pengembangan Sistim Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

92,5

24 Tersedianya Informasi Melalui Meda Masa Tepat Guna

92,5

25 Meningkatnya Jumlah DBKS

92,5

26 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

92,5

27 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

85,27



LAKIP |


443



Sangat Berhasil

Di atas 85

Berhasil

70 s.d. 85

Cukup Berhasil

55 s.d.70

Tidak Berhasil

< 55

Daerah

28 Mempermudah Akses dan Sarana Distribusi Pangan serta Akses Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta Perikanan dan Kelautan

81,93

29 Meningkatnya Produksi Bahan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Agropolitan.

82,88

30 Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

92,5

31 Meningkatnya Program Usaha Tani dan Aktifitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh

92,5

32 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain Pasar, Terminal, Jalan dan lain – lain

78,7

33 Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

84,02

34 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.

92,5

35 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata

92,5

36 Meningkatnya Jumlah Investasi Kepariwisataan

92,5

37 Berkembangnya Kawasan APY, Pantai Selatan

92,5

38 Meningkatnya Ketrampilan Pencari

92,5



LAKIP |


444



Sangat Berhasil

Di atas 85

Berhasil

70 s.d. 85

Cukup Berhasil

55 s.d.70

Tidak Berhasil

< 55

Kerja.

39 Meningkatnya Lapangan Pekerjaan

92,5

40 Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Tenaga Kerja

86,5

41 Terjaminnya Hak-hak Pekerja

92,5

42 Terciptanya Penempatan Transmigrasi.

77,5

43 Menyatukan Pemahaman Program PUG dan Perlindungan Anak di semua Lapisan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

92,5

44 Meningkatnya Partisipasi Kompetensi Ketrampilan Organisasi Pemerintah Masyarakat dan Individu.

92,5

45 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS/Tuna Sosial serta Tertanganinya Korban NAPZA dan Penduduk Usia Lanjut

92,5

46 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin.

87,49

47 Meningkatnya Kualitas Keluarga

92,5

48 Mantapnya Penanggulangan Bencana

92,5

49 Mantapnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik

92,5

50 Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan SDA, Perlindungan Fungsi

92,5



LAKIP |


445



Sangat Berhasil

Di atas 85

Berhasil

70 s.d. 85

Cukup Berhasil

55 s.d.70

Tidak Berhasil

< 55

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

51 Terkelolanya Sumberdaya hutan

92,5

Rata-rata capaian sasaran : 87,64

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta

diikuti dengan perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu

dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya

peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi

pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun

belanja.

Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa

peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan

keuangan daerah, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



LAKIP |


446

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Darah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah

terakhir kalinya dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk

mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi

berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan,

perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik

utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan

yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan

penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas

dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan

daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya

komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga

tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas

keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2012 untuk anggaran

pendapatan sebesar Rp.1.302.131.101.144,47 dan belanja sebesar

Rp1.345.680.130.604,54 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar



LAKIP |


447

Rp43.549.029.460,07 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang

berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan

realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2012 untuk pendapatan sebesar

Rp1.337.566.093.259,50, realisasi belanja Rp1.282.878.383.296,48

dan surplus pembiayaan Rp49.415.331.723,63 sehingga untuk Tahun

2012 terdapat Silpa Rp104.103.041.686,65.

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp.1.337.566.093.259,50,

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar

Rp.166.593.145.905,50 realisasi PAD ini melebihi target dari yang

direncanakan sebesar Rp.141.642.239.103,43 atau melebihi target

117,63%.

Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kabupaten

Bantul dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya

menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa,

perdagangan, dan sektor sekunder lainnya.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan

Negara.



LAKIP |


448

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah

kabupaten/kota. Dengan amanat undang-undang tersebut maka

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul mulai 1 Januari tahun

2011 telah mulai melaksanakan pengelolaan BPHTB dan pajak

daerah lainnya serta retribusi daerah dan telah

diimplementasikan dalam regulasi daerah.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya

good governance dalam pengelolaan keuangan dan barang

daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab,

ditempuh dengan :

1) Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan

keuangan daerah;

2) Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk

mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan

daerah (SIMDA Keuangan);

3) Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai

perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang

dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga

keuangan lainnya;

4) Mengikutkan SDM magang di KPP Pratama dalam rangka

pengelolaan PBB P2;

5) Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari

Pemerintah agar prediksi penerimaan daerah yang masuk

ke dalam APBD makin realistis;

6) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak

Daerah yang terintegrasi.



LAKIP |


449

7) Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor

dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi

tanggung-jawabnya;

8) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Barang Daerah yang terintegrasi SIMDA

Keuangan dan SIMBADA;

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan

produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha

Daerah (BLUD). Terbentuknya BLUD ini diharapkan dapat

menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen

keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan

pemerintah kepada masyarakat.

b. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang

Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan

mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk

meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan

memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih

banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan

yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu

daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih

baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas



LAKIP |


450

fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu

dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal

dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah

yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Beberapa

strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya

kesenjangan fiskal :

3) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi :

a) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama

ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance)

dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara

umum, proses ini meliputi :

Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi)

sistem perpajakan dan retribusi daerah;

Penyempurnaan landasan hukum serta law

enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi;

Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah

dan retribusi daerah;

Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemungutan pendapatan daerah;

Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit

satuan kerja terkait; dan

Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

b) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama

ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses

ini meliputi :



LAKIP |


451

Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak

BPHTB yang telah dilaksanakan pengelolaan mulai

Januari 2011 dan PBB P2 yang akan didaerahkan.

4) Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui

upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang

dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan

profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan

BUMD.

5) Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil

perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam

menyerap basis pajak terkait.

6) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan

daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan,

walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih rendah.

Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan

identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk

mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan

daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis

penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap

rata-rata total penerimaan.

Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi

daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum



LAKIP |


452

menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada

masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu,

pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai

laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda

perekonomian masyarakat, Kabupaten Bantul menerapkan

kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut

tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu memberi

kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun

2009 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel III.68

Perkembangan PAD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012

Tahun Target PAD Realisasi PAD APBD Proporsi

2009 77.286.936.022,99 88.691.362.690,38 849.127.917.104,99 9,10%

2010 89.015.027.964,59 81.646.839.293,07 992.649.725.261,43 8,97%

2011 115.321.898.743,75 128.896.456.173,41 1.165.047.061.158,75 9,90%

2012 141.624.239.103,47 166.593.145.905,50 1.302.131.101.144,47 10,88%

Sumber : DPPKAD, 2013

Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan

realisasi PAD dan peningkatan proporsi pendapatan asli daerah

terhadap APBD. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah ini

diperoleh Rp.166.593.145.905,50 dari target

Rp.141.624.239.103,47 atau capaiannya hingga 117,63% serta

proporsi terhadap APBD mencapai 10,88%. Pendapatan Asli

Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dapat

digambarkan sebagai berikut :



LAKIP |


453

Tabel III.69

Target dan Realisasi PAD TA 2012

No PAD Target Realisasi Prosent

ase

141.624.239.103,47 166.593.145.905,50

1 Pajak Daerah 39.922.684.800,00 51.768.352.231,50 31,07

2 Retribusi Daerah 19.821.987.200,00 20.595.098.751,00 12,36

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8.183.669.625,92 8.184.263.102,01 4,91

4 Lain-Lain PAD 73.695.897.477,55 86.045.431.820,99 51,65


Grafik III.1 Proporsi PAD Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang

cukup penting bagi APBD Kabupaten Bantul. Dalam 4 (empat)

tahun terakhir dana perimbangan Kabupaten Bantul mendapat

alokasi dana sebagai berikut :

Pajak Daerah; 31,07

Retribusi Daerah; 12,36

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan;

4,91

Lain-Lain PAD; 51,65



LAKIP |


454

Tabel III.70

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bantul

Tahun 2009-2012

Tahun Dana

Perimbangan r (%) APBD Proporsi

2009 668.488.989.539,37 849.127.917.104,99 78,73%

2010 688.676.566.702,00 2,93% 992.649.725.261,43 69,38%

2011 717.123.249.858,00 3,97% 1.165.047.061.158,75 61,55%

2012 885.352.411.354,00 19,00% 1.302.131.101.144,47 67,99%


Melihat alokasi selama dua tahun terakhir, Dana

Perimbangan untuk Kabupaten Bantul naik dari 2.93 % pada

periode 2009-2010 menjadi 3.97 % pada periode tahun 202010-

2011, namun pada tahun 2012 kenaikan dana perimbangan

19% dari tahun 2011. Ini menandakan bahwa ketergantungan

Kabupaten Bantul pada Pemerintah Pusat dan Propinsi

terhadap APBD Kabupaten Bantul cukup besar dalam

membiayai pembangunan Kabupaten Bantul. Adapun proporsi

sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dan

gambar berikut :

Tabel III.71

Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012

Dana Perimbangan Target Realisasi Prosentase

878.391.333.111,00 885.352.411.354,00

1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

47.075.299.111,00 54.036.377.354,00 6,10

2 Dana Alokasi Umum 768.034.584.000,00 768.034.584.000,00 86,75

3 Dana Alokasi Khusus 63.281.450.000,00 63.281.450.000,00 7,15




LAKIP |


455

Grafik III.2

Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kabupaten

Bantul Tahun 2012

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain

Pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari provinsi

dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya Perkembangan

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada

Tabel berikut :

Tabel III.72

Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Bantul Tahun

2009-2012


Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak; 6,1

Dana Alokasi Umum; 86,75

Dana Alokasi Khusus; 7,15

Tahun

Lain-lain Pendapatan yang

Sah r (%) APBD Proporsi

2009 124.969.436.200,00 849.127.917.104,99 14,72%

2010 216.553.236.368,00 42,29% 992.649.725.261,43 21,82%

2011 334.527.406.400,00 35,27% 1.165.047.061.158,75 28,71%

2012 285.620.536.000,00 -17,12% 1.302.131.101.144,47 21,93%



LAKIP |


456

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode

tahun 2009-2012 pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah

mengalami fluktuatif, pada tahun 2009 sebesar Rp.

124.969.436.200 atau 14,72% dari APBD,- menjadi Rp.

285.620.536.000,- pada tahun 2012 atau 21,93% dari APBD,

Sedangkan komponen yang paling besar dalam pendapatan

dari Dana Lain-Lain Yang Sah berasal dari Tunjangan Profesi

Guru yang semakin tahun semakin meningkat. Adapun proporsi

sumbernya dapat dilihat pada table dan gambar berikut :

Tabel III.73

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012

Lain-lain Pendapatan yang sah

Target Realisasi Prosentasi

282.115.528.930,00 285.620.536.000,00

1 Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00

0

2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya

57.631.810.000,00 64.463.325.000,00 22,57

3 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya

13.764.027.930,00 15.437.520.000,00 5,40

4 Dana Penyesuaian & otonomi khusus

0

5 Tunjangan profesi guru 205.719.691.000,00 205.719.691.000,00 72,03


Grafik III.3 Proporsi Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam

APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012

Pendapatan Hibah; 0

Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda

lainya; 22,57 Bantuan Keuangan dr

Prop atau Pemda

lainnya; 5,4

Dana Penyesuaian

& otonomi khusus; 0

Tunjangan profesi guru;

72,03



LAKIP |


457

3. Pengelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja

diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah

dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk

meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan

kepada masyarakat.

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan

prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran

yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan

fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai

potensi dan permaslahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi

pada tahun depan.

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa belanja daerah

dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari :

1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang

terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja

tidak terduga.

2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan



LAKIP |


458

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang

didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan

belanja modal.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem

jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang jelas untuk

setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Prioritas penggunaan dana perimbangan

a) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan

lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan,

pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.

b) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja

pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan

pelayanan dasar dan pelayanan umum.

c) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik,

yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah

(antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan

lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

2) Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga)

Dalam pengelolaan anggaran, belanja menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan



LAKIP |


459

kegiatan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas komponen

belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga, dengan rincian kebijakan penggunaan sebagai

berikut :

a) Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan

tunjangan lainnya (gaji PNS) dan accres sebesar 2,5%,

kebutuhan kekurangan kenaikan tunjangan tenaga

kependidikan, adanya pengadaan CPNS baik dari

tenaga honorer maupun dari umum, dan gaji sekretaris

desa yang diangkat menjadi PNS; tambahan

penghasilan PNS sesuai dengan Peraturan Bupati;

penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan;

belanja DPRD yang dianggarkan untuk pembayaran

penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk

untuk pemberian jasa pengabdian bagi pimpinan dan

anggota DPRD; belanja gaji kepala daerah dan wakil

kepala daerah, termasuk belanja penunjang operasional

kepala daerah dan wakil kepala daerah; uang

perangsang PBB; kesejahteraan karyawan RSUD

Panembahan Senopati; gaji pamong desa Jagalan dan

Trimurti; dan belanja penunjang operasional pimpinan

DPRD;

b) Belanja bunga ditujukan untuk membayar bunga

pinjaman;

c) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi

hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah

lainnya;



LAKIP |


460

d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum

atau khusus, bantuan kepada desa untuk pemerataan

kemampuan keuangan; dan

e) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang

sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan

bencana sosial serta mendesak untuk dilaksanakan.

3) Belanja langsung terdiri atas komponen belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, dan belanja modal

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung

digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang

dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai

manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya, dan aset tetap

lainnya. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam

pengelolaan belanja daerah yaitu :

a) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi,

misi, dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2015;

b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan

analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur

kinerja, dan standar pelayanan minimal.



LAKIP |


461

Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut,

pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada

memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar

masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan

pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta

kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak

langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk

meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu

wujud reformasi birokrasi. Namun dengan adanya prediksi

kenaikan gaji pegawai sebesar 5% setiap tahun maka hal ini

akan mempengaruhi pula prediksi kenaikan belanja tidak

langsung. Secara umum kebijakan belanja daerah harus

diarahkan berdasarkan prinsi-prinsip sebagai berikut :

a) Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada

masyarakat yang harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan

dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur

daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan

efektivitas anggaran diharapkan mempertimbangkan

analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur

kinerja, dan standar pelayanan minimal.

b) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan

untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan



LAKIP |


462

publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan

masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang

memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi

daerah.

c) Target pencapaian kinerja program

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur

dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi

masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan peran.

b. Target dan Realisasi Belanja

Sejak Tahun 2009 sampai tahun 2012 proporsi Belanja

Tidak Langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan

Belanja Langsung. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak

Langsung terdapat pos belanja pegawai untuk gaji perangkat

daerah dan tunjangan sertifikasi guru yang merupakan belanja

yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.74

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2009-2012

Tahun Belanja tidak

Langsung r (%) Belanja Langsung Proporsi

2009 634.893.132.281,00 70,25 268.873.868.148,00 29,75

2010 725.494.255.717,49 71,66 286.872.331.518,00 28,34

2011 817.126.901.965,97 70,94 334.759.050.362,00 29,06

2012 885.972.980.787,48 69,06 396.907.256.009,00 30,94


Adapun Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan

Belanja Langsung dalam APBD KabupatenBantul Tahun 2009-

2012 dapat dilihat pada table gambar berikut :



LAKIP |


463

Grafik III.4

Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung

(BL) dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2010

Jika dilihat dari komposisinya, untuk Tahun anggaran

2012 belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar

69,06% dari realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul di tahun

2012 dan sisanya sebesar 30,94% disumbangkan oleh belanja

langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing

Belanja untuk Tahun Anggaran 2012, dapat diuraikan sebagai

berikut :

Tabel III.75

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012

(Sebelum diaudit oleh BPK-RI)

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/ (Berkurang)

I Belanja Tidak Langsung

921.663.602.128,54 885.971.127.287,48 35.692.474.841,06

a. Belanja Pegawai 842.912.215.299,00 818.671.801.730,00 24.240.413.569,00

b. Belanja Bunga 120.145.200,00 37.873.282,48 82.271.917,52

c. Belanja Subsidi - - -

0 20 40 60 80 100

2009

2010

2011

2012

70,25

71,66

70,94

69,06

29,75

28,34

29,06

30,94

Belanja tidak Langsung Belanja Langsung



LAKIP |


464

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/ (Berkurang)

d. Belanja Hibah 15.348.373.200,00 14.952.495.000,00 395.878.200,00

e. Belanja Bantuan Sosial 10.525.137.912,00 6.895.326.112,00 3.629.811.800,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota/Desa

1.949.182.600,00 1.949.182.600,00 -

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/ Desa dan Partai Politik

43.970.671.500,00 43.254.230.563,00 716.440.937,00

h. Belanja Tidak Terduga 6.837.876.417,54 210.218.000,00 6.627.658.417,54

II Belanja Langsung 424.016.528.476,00 396.907.256.009,00 27.109.272.467,00

a. Belanja Pegawai 80.793.157.457,00 75.488.327.565,00 5.304.829.892,00

b. Belanja Barang & Jasa 193.258.493.536,00 181.312.175.634,00 11.946.317.902,00

c. Belanja Modal 149.964.877.483,00 140.106.752.810,00 9.858.124.673,00

Belanja Daerah 1.345.680.130.604,54 1.282.878.383.296,48 62.801.747.308,06


c. Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang

bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan

belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.76

Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2009-2012

Tahun Penerimaan r (%) Pengeluaran r (%)

2009 84.776.365.285,09 2.115.230.676,26

2010 61.043.922.609,57 -38,88 446.230.676,26 -374,02

2011 35.107.747.060,00 -73,88 4.115.230.676,26 89,16

2012 62.686.562.399,89 43,99 13.271.230.676,26 68,99




LAKIP |


465

Selama tahun 2009-2012 Kabupaten Bantul mengalami

defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat

dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu.

Pertumbuhan tahun 2010 untuk penerimaan daerah dalam

pembiayaan sebesar -38.88%, sedangkan pengeluaran daerah

dalam pembiayaan tahun 2010 sebesar -374,02 %. Adapun

untuk target dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012

sebagai berikut :

Tabel III.77

Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2012

No Uraian Target Realisasi Selisih

PENERIMAAN DAERAH 62.216.920.839,07 62.686.562.399,89 469.641.560,82

1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu 59.653.676.489,07 59.581.049.143,07 (72.627.346,00)

2 Transfer ke Dana Cadangan - - -

2 Penerimaan Piutang Daerah 2.563.244.350,00 3.105.513.256,82 542.268.906,82

3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi - - -

4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan

- - -

-

PENGELUARAN DAERAH 18.667.891.379,00 13.271.230.676,26 (5.396.660.702,74)

1 Transfer Dana Cadangan - - -

2 Penyertaan Modal 18.552.660.379,00 13.156.000.000,00 (5.396.660.379,00)

3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo

115.231.000,00 115.230.676,26 (323,74)

4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -

SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN

43.549.029.460,07 49.415.331.723,63 5.866.302.263,56


4. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum

sesuai dengan harapan, walaupun secara bertahap



LAKIP |


466

pertumbuhan ekonomi ada peningkatan namun belum secara

signifikan meningkatkan pendapatan daerah.

Solusi Permasalahan Pendapatan Daerah

Penggalian sumber pendapatan baru dan potensi daerah

yang dimungkinkan oleh undang-undang;

Peningkatan pola kerjasama dan kemitraan swasta dan

masyarakat yang saling menguntungkan;

Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah

berdasarkan perhitungan-perhitungan potensi riil yang

berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan

dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi

masyarakat;

Memberdayakan dan meningkatkan peran perusahaan

daerah agar lebih profesional.

b. Belanja Daerah

Permasalahan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan jumlah anggaran, dalam tahun

anggaran 2010 masih belum mampu membiayai secara

menyeluruh program/kegiatan yang diharapkan.

Solusi Permasalahan Belanja Daerah

Solusi yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan

program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen-dokumen

perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA dan PPAS) dan yang

berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat



LAKIP |

PENUTUP

467

BAB IV.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012yang merupakan tindak lanjut

dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.Berdasarkan analisis pengukuran kinerja sasaran, nilai

capaian sasaran dari 51 sasaran diperoleh rata-rata sasaran sebesar

87,64 dengan kategori Sangat Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsidi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik

dalam artian keseluruhan program–program yang mendukung

tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisir dengan baik sesuai

dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator

Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran

yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan di tahun mendatang

akan lebih dioptimalkan kinerjanya dikarenakan ditemui

kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun

2012 disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk memberikan layanan imunisasi lengkap kepada

seluruh bayi di Kabupaten Bantul target di 75 desa secara

keseluruhan dapat terlaksana sesuai target di 75 desa atau tercapai

sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang

mendukung keberhasilan ini karena kesadaran masyarakat sudah



LAKIP |

PENUTUP

468

tinggi pentingnya imunisasi bayi dan adanya kemitraan dengan

institusi pelayanan kesehatan negeri dan swasta.

2. Cakupan Balita Gizi buruk yang Mendapat Perawatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka

nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari

jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak

80 balita terealisir sebanyak 80 balita. Faktor yang mendukung

keberhasilan ini karena adanya komitmen petugas tinggi, survelians

gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus gizi buruk serta

dukungan anggaran sehingga balita gizi buruk mendapatkan makanan

tambahan dan dirawat jalan/inap.

3. Angka Kematian Bayi (AKB).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9/1.000 KH, terealisir

8,,47/1.000 KH, maka nilai capaian ini sebesar 105,88% dengan

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini

karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai tanda

awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan pemeriksaan di

Posyandu.

4. Angka Kematian Ibu (AKI).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90/100.000 KH terealisir

52,2/100.000 KH, atau tercapai sebesar 142% dengan kategori sangat

berhasil. Angka kematian ibu realisasinya melebihi target, disebabkan

adanya peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda

bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan nifas ,

perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan

tepat dalam kegawat daruratan.

5. Angka Kesakitan DBD.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 53/1.000 penduduk, terealisir

29,8/1.000 penduduk atau tercapai sebesar 143,77% dengan kategori



LAKIP |

PENUTUP

469

sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator

sasaran ini adalah KIE kepada masyarakat.

6. Penemuan Kasus TB.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 60%, terealisir 51,02% atau

tercapai sebesar 85,03% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi

tidak tercapai 100% dikarenakan masyarakat merasa malu jika

diketahui bahwa dirinya menderita TB. Upaya yang dilakukan adalah

memberikan KIE kepada masyarakat

7. Penyembuhan Kasus TBC.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 87%, terealisir 86,12%, atau

tercapai 98,98% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang

mendukung keberhasilan ini antara lain adanya komitmen dari tenaga

kesehatan, komitmen penderita untuk taat minum obat dan komitmen

keluarga sebagai pendamping minum obat.

8. Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 55% terealisir 62,08% atau

tercapai 112,87 dengan kategori sangat berhasil.Faktor yang

mendukung keberhasilan ini karena kuota dari APBN, APBD Propinsi

besar.


Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90,34% terealisir 97,50%atau

tercapai sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil.Faktor

yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitmen dari

Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf.

10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 94,75% terealsir sebesar

80,87% atau tercapai sebesar 85,35% dengan kategori sangat

berhasil. APM SD/MI tidak tercapai 100% dikarenakan kurangnya

minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang



LAKIP |

PENUTUP

470

berbatasan dengan Kabupaten/Kota.Upaya yang dlakukan terhadap

permasalahan ini adalah dengan memberi motivasi dan subsidi

pendidikan.

11. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 81,5% terealisir sebesar

67,02% atau tercapai sebesar 82,23% dengan kategori berhasil. APM

SMP/MTs tidak tercapai 100% dikarenakan tidak semua orang tua

siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan anak punya keinginan

untuk bekerja.Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini adalah

dengan melaksanakan sosialisasi melalui mass media dan

mengadakan sekolah terbuka/Paket B.

12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 65% terealsr 51,57% atau

tercapai sebesar 79,34% dengan kategori berhasil.APM SMA/SMK

tidak tercapai 100% dikarenakan masih ada warga Bantul yang

memilih sekolah di luar Bantul. Upaya yang dilakukan adalah dengan

melaksanakan sosialisasi pendidikan bahwa pendidikan di Bantul

sudah berkualitas.

13. Tingkat Kelulusan SD/MI.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 99,99% terealsir 100% atau

tercapai 100,01% dengan kategori sangat berhasil.

14. Tingkat kelulusan SMP/MTs.

Pada Tahun 2012 mentargtekan sebesar 96,50% terealisir sebesar

99,66%, atau tercapai sebesar 103,28% dengan kategori sangat

berhasil

15. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.


99,75% atau tercapai sebesar 101,78% dengan kategori sangat

berhasil.Faktor yang mendukung keberhasilan tingkat kelulusan SD/MI,



LAKIP |

PENUTUP

471

SMP/MTs. dan SMA/SMK di atas karena mutu pendidikan di Bantul

yang berkualitas

16. Pertumbuhan Investasi PMA.


terealisir sebesar Rp.193.628.931.772,00, atau hanya tercapai sebesar

34,87% dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menghambat

keberhasilan ini karena banyaknya PMA yang meninggalkan Bantul

dan belum adanya pendataan ulang investasi. Upaya yang dilakukan

terhadap permasalahan tersebut adalah penciptaan situasi yang

kondusif dan pendataan ulang rasionalisasi investasi.



terealisir sebesar Rp.246.782.863.739,00, atau tercapai sebesar

136,76% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung

keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten Bantul antara lain

kemudahan perijinan, Iklim investor yang kondusif, serta terjalinnya

kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

18. Inflasi.

Pada Tahun 2012 mentargetkan Inflasi sebesar 4,85% terealisir 4,13%

atau tercapai sebesar 111,13% dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena tingkat harga barang

dan jasa di tingkat konsumen terkendali dan stabil.

19. Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) (Pertumbuhan Domestik Regional

Bruto).

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 5,42% terealisir sebesar 5,3%

atau tercapai sebesar 97,99% dengan kategori sangat berhasil.Faktor

yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena semua

lapangan usaha pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan positif

dengan andil terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.



LAKIP |

PENUTUP

472

20. Membaiknya Indek Gini.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,2505% terealisir 0,2351%

atau tercapai sebesar 106,15% dengan kategori sangat berhasil.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah

karena pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap

tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan,

industri pengolahan dan jasa.


Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang terealisir

sebanyak 2.340.081 orang atau tercapai sebesar 148,96% dengan




sebanyak 16.497orang atau tercapai sebesar 103,96% dengan

kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan

peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara

lain peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik

destinasi wisata, pengembangan kawasan-kawasan wisata baru

sebagai alternatif tujuan wisatawan, serta ekstensifikasi promosi

pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama

dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata

23. Tingkat kemiskinan turun.

Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 14,82%, atau

tercapai sebesar 76,5% dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini

diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.321 KK

sedang pada tahun 2011 KK miskin sebanyak 258.294 KK, sehingga

hanya terjadi penurunan sebanyak 230 KK (0,57%)



LAKIP |

PENUTUP

473


Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93% terealisir sebesar 94,7%

atau tercapai 101,28% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian

ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 431.959

orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak

530.068 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah

adanya perhatian yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran

dengan berbagai macam program/kegiatan.

Dengan disusunnya LAKIP diharapkan dapat memacu untuk

terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi kinerja instansi

pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik

bersih dan produktivitas.



LAKIP |

PENUTUP

474

LAMPIRAN I

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

DALAM URUSAN WAJIB

A. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pendidikan

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam urusan

Pendidikan selama tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel IV.1

Daftar Prestasi dalam Urusan Pendidikan tahun 2012

No. Bidang Tingkat Nama Prestasi

A. SD

1 Atletik (Kanga,

s Escape)

Nasional Juara II Nasional atas nama Bayu Hermawan Nugroho dari SD N Baturetno, Banguntapan

Juara II Nasional atas nama Muhammad Dedy Susanto dari SD 1 Bantul

Juara II Nasional atas nama Larasati Azizah Suryarini dari SD Baturetno

2 Dokter Kecil Propinsi Juara 1 Provinsi atas nama Rahmandha Desti Wulansari dari SD N Gunturan Pandak

Juara 1 Provinsi atas nama Nuridha Ajeng Dinira dari SD N 1 Bantul

Juara 1 Provinsi atas nama Tyas Nur Aisyah dari SD N Pelem, Dlingo

3 Kreatifitas

Anyam

Propinsi Juara 1 Provinsi atas nama Rizki Dantik Amilia dari SD Tangkil, Pundong

4 Olimpiade

MIPA SD

Propinsi Juara I Provinsi atas nama Fathan Anata Nur dari SD Unggulan Aisyiyah

5 Senam (Artistik

Putra)

Propinsi Juara I Provinsi atas nama Bayu Nur Seto dari SD N Kaligondang

6 Senam (Artistik

Putri)

Propinsi Juara I Provinsi atas nama Sri Lestari dari SD N Tulasan

7 Volly Mini

(Putri) (TIM)

Propinsi Juara I Provinsi atas nama Natha Niela Tiara Dewi, Nigita Apriliana, Anindita Tiara Dewi, Misdellala Wulandari, Rona Herjulia Rusdi dari SD 2 Parangtritis

8 Pencak Silat Propinsi Juara I Provinsi atas nama Naufal Aditya Rahman dari SD Budi Mulia Dua

Juara I Provinsi atas nama Naylia Yumma dari SD N 1 Padokan

9 Catur (Standar

Putra)

Propinsi Juara I Provinsi atas nama Hikam Yanuar Pradana dari SD N Bantul Timur



LAKIP |

PENUTUP

475


10 Tenis Meja

(Putra)

Propinsi Juara II Provinsi atas nama Isnaini Prasetyo dari SD N 3 Bantul

11 Sepak Bola Propinsi Juara II Provinsi atas nama Dwi Andika Putra dari SD N Winongo

12 Senam (Ritmik

Putri )

Propinsi Juara II Provinsi atas nama Gita Pratiwi dari SD N Bantul Timur

13 Sepak Takraw

(Putra)

Propinsi Juara II Provinsi atas nama Sulistiyo dari SD N Bondalem

14 Catur (Standar

Putri)

Propinsi Juara II Provinsi atas nama Felicia Adventa Andjani Susilo dari SD Kans. Bantul

15 Bulu Tangkis

(Tunggal Putra)

Propinsi Juara II Provinsi atas nama Muhammad Nur Faishal dari SD 1 Bantul

16 Cabang

Renang

Propinsi Juara II Propinsi atas nama Muhammad Ardis

Susatyo dari SD Budi Mulia 2 Sedayu

17 Atletik (Kanga,

s Escape)

Propinsi Juara III Provinsi atas nama Maria Novelita Dewi dari SD Kanisius Manding Bantul

B. SMP

1 FLS2N Nasional Juara II Tingkat Nasional Lomba Cabang Tartil Baca Al Qur‟an FLS2N 2012 di Mataram, An Widdat „Ulya, Siswa SMP 1 Pleret

2 UN Propinsi Juara I Provinsi, memperoleh rangking 1 nilai UN Tingkat Provinsi DIY atas nama Budi Susilowati

3 FLS2N Propinsi Juara I Provinsi, Kreativitas Seni tari, An. Mutiara Dian Purnaningsih; Anisa Hanum Pangesti; Fitri Maghfiroh; Dwi Agustina; Repsi Selviana Rufli dari SMP 1 KasihanDhimas Rifai A., dari SMP 1 Bantul;

Juara I Provinsi, Cipta Puisi, An. Resmadian Fathi Shafarizki, dari SMP 1 Bantul.

Juara I Provinsi, Desain Motif Btik, An. Layli Noor Ifadhoh, dari SMP 1 Bantul.

Juara II Provinsi, Baca Al Qur‟an Putri, An. Widdat „Ulya dari SMP 1 Pleret

4 O2SN Propinsi Juara I Provinsi, Bola Voli Putra, An. Krismilia Jananta; Rizal Ardiansyah; dari SMP 2 Kretek; Noby Bantara, dari SMP N 1 Sanden.

Juara I Provinsi, Karate Putri, An. Ramadhan Setya Wibawa; dari SMP 1 Banguntapan;

Juara I Provinsi, Bulutangkis Putri, An. Wara Rizki; dari SMP 1Piyungan;

Juara I Provinsi, Biologi, An. Muhammad Farhan, dari SMP Kesatuan Bangsa; An. Diannovi Islamiati dari SMP 1 Bantul.

Juara I Provinsi, IPS, An. Nony Nurhasith, dari SMP 1 Bantul.

Juara I Provinsi, Fisika, An. Muhammad Ghazian Rasis. R dari SMP 1 Bantul dan An. Himmawati Qonita Yunus dari SMP 1 Sanden



LAKIP |

PENUTUP

476


C. Guru dan

Pengawas

1 UNY AWARD Nasional Juara II UNY AWARD 2012, An Trismi Haryatining, Guru SMP 1 Pleret

2 Lomba

Pengawas

Berprestasi

Nasional Juara III Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Pengawas Berprestasi Jenjang SD, An. Dra. Suprihatin.

Juara X Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Pengawas Berpretasi Jenjang SMP, An. Drs. Kuwatana, MPd.

3 Lomba Guru

Berprestasi

Propinsi Juara II Tingkat Propinsi Lomba Guru Berprestasi Jenjang SD, An. Istiani Nur Hasanah, SPd dari Guru SD 1 Bantul.

Juara II Tingkat Propinsi Lomba Guru Berprestasi Jenjang SMP, An. Windarti, SPd dari Guru SMP N 1 Bantul.

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Januari 2013

B. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kesehatan

Beberapa penghargaan dalam urusan Kesehatan yang diraih

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 dapat dilihat

pada Tabel V.2.

Tabel IV.2

Prestasi dalam Urusan Kesehatan

No. Tingkat Jenis

Penghargaan Jenis Prestasi

1 Penghargaan Tingkat Provinsi DIY

a. Tenaga Kesehatan Teladan - Juara II, doktergigi teladan - Juara II, paramedis teladan

b. Juara I, Pelaksana Terbaik Posyandu dalam Hari Kesatuan Gerak PKK diraih Dusun Sanden

c. Lomba Sekolah Sehat : - Juara I, SD Tamanan - Juara I, SMPN I Bantul - Juara I, SMAN I Banguntapan

d. Akreditasi Puskesmas dengan 3 Indikator penilaian: Pelayanan Kesehatan Dasar, KIA, dan Manajemen

e. Rintisan Kabupaten Percontohan ASI Eksklusif

f. Juara I, pelaksanaan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu), diraih Desa Tamanan



LAKIP |

PENUTUP

477

No. Tingkat Jenis

Penghargaan Jenis Prestasi

g. RSUD Panembahan Senopati Juara II RSSIB pada tahun 2012

2 Penghargaan Tk Nasional

k. Lencana Satya Bhakti Utama, untuk kepedulian terhadap penyakit TB

l. RSUD Panembahan Senopati lulus akreditasi tipe B pendidikan dan 12 pelayanan

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2012

C. Prestasi/Penghargaan dalam Urusan Kepemudaan dan

Olah Raga

Prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Bantul dalam urusan

Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2012 disajikan pada Tabel

V.3.

Tabel IV.3

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pora

No. Uraian Program Kegiatan Prestasi/Penghargaan

1 Atlet berprestasi TK. Internasional, Nasiona

Pembinaan dan pemasyarakatan OR

Penyelenggaraan kompetisi OR

Atlet Tenis lapangan, CaturPanahan, Atletik dan sepak bola

4 Dalam rangka untuk menyiapakan pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI baik pelaksanaan di Kabupatgen, DIY dan Nasional

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Kegiatan ini dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pembentukan PASKIBRAKA

Kab, Bantul mengirimkan

8 Paskibraka ke DIY yaitu :

1. Axel Rizky Herdana

2. Fajar Rahmanto

3. Fitraramadhanu



LAKIP |

PENUTUP

478

No. Uraian Program Kegiatan Prestasi/Penghargaan

4. Fanji Acfa Amara

5. Anindya Mareta

6. Anisa Asri Aprilia

7. Gracia Oktavia

8. Wahyu Reni Perwitasari

5 Pelaksanaan atau rekruitmen, seleksi pemilihan pemuda pelopor tk. Kab DIY dan Nasional

Peningkatan peran Pemuda

Pemb. Pemuda pelopor keamanan

Kegiatan Pemuda pelopor dan wirausaha diselenggarakan oleh Kemenegpora dan BPO DIY, Kab. Bantul mengririmkan, Dedy Prasetiawan Bid. Wirausaha dan Umi Kasanah Bid. Pendidikan. Dan mendapat juara Nasional II yaitu Dedy Setiawan

7 Pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang diikuti oleh pelajar umum se Kabupaten Bantul dan pemenangnya mewakili Kab. untuk maju ke Tk. DIY.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

Kegiatan ini dalam bentuk kompetisi MTQ pelajar umum se Kab. Bantul akan diperoleh Kafilah pelajar untuk kompetiisi di TK. DIY, Kabupaten Bantul juara umum II

Sumber: Kantor Pora, 2013

D. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah

Penghargaan dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun

2012 dapat dilihat pada Tabel V.4.

Tabel IV.4

Prestasi/Penghargaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2012

No Nama Penerima

Penghargaan Jenis Penghargaan Tahun

1 Hj. Sri Suryawidati Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi

2012

2 KSU. BMT Artha Amanah

- Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Simpan Pinjam)

- Koperasi Berprestasi Tk. Nasional

2012

3 Koperasi Taksi Setia Kawan

- Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Jasa)

- Koperasi berprestasi TK. Nasional

2012



LAKIP |

PENUTUP

479

No Nama Penerima

Penghargaan Jenis Penghargaan Tahun

4 KPRI KGD Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Konsumen)

2012

5 KOPKAR Sejahtera (PT Samitex)

Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Produsen)

2012

6 SMAN 1 Bantul - Juara I. Tk. Propinsi (Lomba Tangkas terampil SMA se-DIY)

- Juara II Tk. Nasional

2012

7 SMPN 1 Bantul Juara II Tk Propinsi (Lomba Tangkas terampil SLTP se-DIY)

2012

8 KOPMA UPY Juara III Tk. Prop. (Lomba Tangkas terampil KOPMA se DIY)

2012

Sumber: Dinas Perindagkop, tahun 2013

E. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan

Pangan

Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul telah mendapatkan

prestasi dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh petani dan

penyuluh, disajikan pada Tabel V.5.

Tabel IV.5

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan Pangan

No. Nama Kejuaraan Peringkat Keterangan

1 UP-FMA Desa Sidomulyo, Bambanglipuro

UP-FMA Berprestasi I Tingkat nasional

2 Kurnia Dwi Lestari, SP, Sidomulyo, Bambanglipuro

Penyuluh Swadaya Berprestasi

I Tingkat Nasional

3 Rubikem , Terong, Dlingo PKA Wana Lestari Th. 2012 Kategori : Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

I Tingkat Nasional

4 Edy Priyatno, STP

PKA Wana Lestari Th. 2012 Kategori : Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL)

Harapan I

Tingkat Nasional

5 Nurwatoni, Lurah desa Karang Talun

Adhikarya Pangan Nusantara Tk. Pembina

I Nasional dan Propinsi

6 Kelompok Lembaga Keuangan Desa (LKD) Sri Katon, Desa Mandiri Pangan Srihardono, Kec. Pundong

Adhikarya Pangan Nusantara, pelaku pembangunan ketahanan pangan

I Nasional dan Propinsi



LAKIP |

PENUTUP

480

Sumber: Dipertahut, 2013

F. Prestasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berikut ini disampaikan beberapa prestasi yang diperoleh

terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Anugerah Parahita Ekapraya Nasional Kategori Madya

b. Juara 2 Lomba P2WKSS tingkat DIY

c. Juara Harapan 3 Lomba KSI tingkat DIY.

G. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Sosial

Pada tahun 2012 dalam urusan Sosial, Kabupaten Bantul telah

berhasil memfasilitasi mitra kerja dan lembaga sosial sehingga

mendapatkan prestasi sebagai berikut:

a. Orsos LPPM Bina Insan Mandiri Juara I Tk.Propinsi

b. Karang Taruna Jaya Kusuma,Juara Tk I Propinsi ( Evaluasi

Karang Taruna Berprestasi)

c. PA. Amanah, Juara I Tk. Propinsi

d. PSM Berprestasi Juara I Tk. Propinsi atas nama Sarjuni,

Bawuran, Pleret

e. Karang Taruna Jaya Kusuma, Desa Singosaren, Banguntapan

Juara I Tk. Nasional

f. Orsos Panti Asuhan Amanah , Trimulyo, Jetis , Juara Harapan I

Tk. Nasional

g. DBKS Desa Singosaren , Banguntapan Juara II Tk. Propinsi

7 Lumbung Lestari Boga, Desa Munthuk, Kec. Dlingo

Penghargaan Ketahanan Pangan – Lumbung

I Propinsi

8 BPP Kecamatan Pandak BPP Kecamatan Pandak II Propinsi

9 Gapoktan "Ngumar", Triwidadi, Pajangan

Gapoktan berprestasi II Propinsi

10 Ir. Lestari, Klangon, Argosari, Sedayu

Gapoktan Berprestasi II Propinsi

11 Nur Biantoro, SP BPP Kecamatan Sewon

THL-TBPP Teladan III Propinsi



LAKIP |

PENUTUP

481

h. MTQ Juara Umum Tk. Propinsi

i. Pondik Pesantren berwawasan lingkungan atas nama PP Al-

Furqon , Bongoskenti , Sanden Juara I Tk. Propinsi

j. SMA N 1 Jetis Juara III Tingkat Propinsi Lomba Sekolah Bersih

Narkoba

k. Pengelola PKH dari 6 kategori yang dilombakan semua masuk

nominasi

l. KUBE Sejahtera 10 Projotamansari 121 , Bangunjiwo , Kasihan

Juara I Tingkat Propinsi dan maju ke tingkat Nasional

m. Pendamping KUBE Desa Karangtengah , Imogiri atas nama

Sutardi Juara I Tingkat Propinsi dan maju ke Tingkat Nasional

H. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan

Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam

urusan Kebudayaan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.6.

Tabel IV.6

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan

No. Nama Kegiatan Prestasi

1 Festival Musik Remaja (Gelar Seni Pertunjukan : Sayuk) Juara Umum Tingkat

Nasional

2 Festival Tari Nusantara (Satrio Selarong) Juara Umum Nasional

3 Festival Bentara Upacara Adat Juara I Tingkat Propinsi

4 Festival Sendratari Juara IV Tingkat Propinsi

5 Festival Kethoprak Juara III Tingkat Propinsi

6 Festival Dalang Anak Juara II Tingkat Propinsi

7 Festival Dalang Remaja Juara Harapan Tingkat

Propinsi

8 Festival Langen Carito Juara II Tingkat Propinsi

9 Festival Kethoprak Remaja Juara II Tingkat Propinsi

10 Festival Jathilan Juara I Tingkat Propinsi

11 Festival Reog Juara IV Tingkat Propinsi

Sumber : Disbudpar 2012



LAKIP |

PENUTUP

482

I. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perpustakaan


urusan Perpustakaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Juara II Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Propinsi DIY

2. Juara Harapan I dan II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Prop.

DIY

J. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan

Perikanan

Pada tahun 2012 ini, tidak ada kegiatan kejuaraan/lomba yang

diadakan baik oleh kabupaten, Propinsi, maupun Pusat. Namun

demikian, beberapa pencapaian keberhasilan pada tahun 2012

urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Mengantarkan lima kelompok pembdidaya ikan memperoleh

sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).

2. Mampu memacu semangat para pembudidaya ikan sehingga tetap

konsisten dan terus mengembangkan usahannya melalui bantuan-

bantuan baik sarana prasarana maupun permodaan.

3. Meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya ikan baik teknis

dan manajemen melalui pelatihan teknis dan manajemen budidaya

ikan

4. Bertambahnya armada penangkapan ikan yang berbobot 30 GT

menjadi 3 (tiga) buah.

5. Terbentuknya KUB Inka Bantul II dan KUB Inka Bantul IV yang

menerima bantuan kapal 30 GT sebagai bentuk alih teknologi

penangkapan ikan dari nelayan PMT ke nelayan kapal.

6. Beroperasinya kapal 30 GT (Inka Mina 165) yang dikelola KUB

Bantul Purse Seine I dan memperoleh hasil tangkapan yang cukup

memuaskan.



LAKIP |

PENUTUP

483

7. Diluncurkannya Kartu Nelayan dari Kementrian Kelautan dan

Perikanan sebagai identitas nelayan dan mempunyai banyak

manfaat untuk kehidupan masyarakat nelayan.

8. Semakin banyaknya nelayan Kabupaten Bantul yang memiliki

sertifikat ANKAPIN III sebagai syarat untuk menjalankan kapal

dengan bobot > 5 GT

9. Jumlah KUB penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap Tahun 2012

lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2011.

10. Pemetaan daerah penangkapan ikan (fishing ground) Jalur 1

Kabupaten Bantul untuk kali kedua.

11. Berkembangnya Pantai Pandansimo Baru sebagai pantai yang

memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan menjadi salah satu

objek wisata pantai di Kab. Bantul.

12. Berkembangnya Pantai Patihan sebagai salah satu objek wisata

pantai di Kab. Bantul.

13. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui bentuk –

bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir.

14. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam mengemas produk

sehingga menarik dan memenuhi standar pengemasan yang benar

serta produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran

15. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam memanfaatkan

teknologi pengolahan ikan sehingga mampu menghasilkan produk

dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

16. Meningkatnya pengelolaan dan manajemen kelembagaan

Poklahsar, sehingga mampu menjadi kelompok yang bankable dan

feasible.

17. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam promosi produk

sehingga permintaan akan produk perikanan dari pasar meningkat

baik jumlah maupun harga jual dan meningkatkan pendapatannya.

18. Meningkatnya produksi produk perikanan baik jumlah maupun

kualitasnya.



LAKIP |

PENUTUP

484

19. Semakin bertambahnya jumlah Poklahsar di Kabupaten Bantul dari

35 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 50 kelompok pada tahun

2012.

20. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di perairan

umum.

21. Meningkatnya populasi ikan di perairan umum sehingga dapat

meningkatkan perbaikan kondisi lingkungan.

22. Menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam

menangkap ikan dengan alat/bahan terlarang.

23. Meningkatnya manajemen kelembagaan Pokmaswas di Kabupaten

Bantul.

24. Semakin bertambahnya jumlah Pokmaswas di Kabupaten Bantul

dari 24 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 26 kelompok pada

tahun 2012

K. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian


urusan Pertanian pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.7.

Tabel IV.7

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian

No. Urusan Tingkat Nama Prestasi

1 Pertanian Kabupaten Juara I Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)

2 Pertanian Propinsi Juara I Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)

3 Pertanian Nasional Peringkat VII Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)

4 Pertanian Kabupaten Juara I Lomba P3A (Pengelolaan Irigasi P3A Priyan)

5 Pertanian Propinsi Peringkat IV Lomba P3A (Pengelolaan Irigasi P3A Priyan)



LAKIP |

PENUTUP

485


6 Pertanian Nasional Juara III Intensifikasi Padi (Kelompok TAni Lestari, Setran, Karangtengah, Imogiri)

7 Pertanian Propinsi Juara II Intensifikasi Jagung (Kelp. Tani Suko Lestari, Dodokan, Jatimulyo, Dlingo)

8 Pertanian Propinsi Juara II Intensifikasi Kedelai (Kelp. TAni Tani MAnunggal, Tunjungan, Caturharjo, PAndak)

9 Pertanian Propinsi Juara III Lomba Dokter Hewan Puskeswan (drh. Sri Sumarsih Lestari)

10 Pertanian Propinsi Juara II Lomba kelompok ternak sapi (Kelompok Ternak Ngudi Mulyo, Pleret)

11 Pertanian Propinsi Juara Harapan I Lomba Kelompok Ternak Kambing (Kelompok Ternak Ngudi Mulyo, Srandakan)

12 Pertanian Propinsi Juara Harapan II Lomba Kelompok Ternak Ayam buras (Kelompok Ternak Bebadradadi, Banguntapan)

13 Propinsi Juara III Lomba Inseminator (Winarto, Pleret)

14 Propinsi Juara III Lomba Dokter Hewan (Sri Minarsih, Piyungan)

15 Nasional Juara III Lomba Inseminator (Yusliyanto, Dlingo)


L. Penghargaan/prestasi dalam urusan Kehutanan


urusan Kehutanan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.8.

Tabel IV.8

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kehutanan


1. Kehutanan Nasional Juara III Kategori Kelompok Tani Penghijauan (Kelompok Tani Metes, Argorejo, Sedayu)

2. Nasional Juara I kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) (Rubikem selaku PKSM Kec. Dlingo)



LAKIP |

PENUTUP

486


3. Propinsi Juara Harapan I kategori Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Kelompok Tani Tunas Harapan, Selopamioro, Imogiri)


M. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perindustrian


urusan Perindustrian pada tahun 2012 diterimanya penghargaan

Upakarti Bidang Pengabdian yang diraih oleh Edi Gunarto untuk

prestasi pembuatan briket kulit kacang.

N. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan


urusan Perdagangan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.9.

TabelIV.9

Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan

No Nama Penerima Peghargaan Jenis Penghargaan Tahun

1 Pasar Imogiri Penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur Tingkat .Nasional

2012

2 CV. Yani‟s Gallery Primanivarta Tk. Nasional 2012

Sumber: Disperindagkop, 2013

LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 - Sekretariat Daerah

Documents