Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 i KATA PENGANTAR Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPD RI. Memasuki tahun ke-11, keberadaan Lembaga DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah membangkitkan harapan masyarakat agar peran DPD RI dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan daerah pada tataran pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Besarnya harapan masyarakat tersebut dan adanya dinamika politik di parlemen serta pelaksanaan tugas DPD RI yang semakin berkembang menuntut kesigapan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Governance telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis baik yang tercantum dalam RPJMN maupun Rencana Strategis Lembaga dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami perubahan pada tahun 2014, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD
RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang
telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah
yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
lembaga DPD RI.
Memasuki tahun ke-11, keberadaan Lembaga DPD RI dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia telah membangkitkan harapan masyarakat agar peran
DPD RI dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan
daerah pada tataran pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Besarnya harapan
masyarakat tersebut dan adanya dinamika politik di parlemen serta pelaksanaan
tugas DPD RI yang semakin berkembang menuntut kesigapan Sekretariat
Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian
kepada DPD RI dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance).
Sejalan dengan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip
Good Governance telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang telah diganti
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah
termasuk Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan akuntabilitas
kinerjanya.
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah
dicapai dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis
baik yang tercantum dalam RPJMN maupun Rencana Strategis Lembaga dan
Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian Renstra Sekretariat Jenderal DPD
RI mengalami perubahan pada tahun 2014, sehingga Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 menyajikan beberapa
tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
ii
LAKIP tahun 2014 yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI ini
menyajikan berbagai tingkat capaian keberhasilan maupun hambatan dalam
pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI.
Dengan telah dilakukannya analisis dan evaluasi kinerja secara objektif
yang disajikan dalam LAKIP ini diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan
kinerja aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional, andal dan
akuntabel dalam memberikan dukungan kepada DPD RI, serta diharapkan
masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran
tentang kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014.
Jakarta, Februari 2015 Sekretaris Jenderal DPD RI,
Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO
NIP. 195711251983031001
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
iii
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….................................. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………................................... iii DAFTAR TABEL............................................................................................................. v BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .........
B. Sistematika Penyajian ……………………………………………..................................
2 13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. 16 A. Revisi Rencana Strategis 2010-2014.............................................................
1. Visi ........................................................................................................ 2. Misi ....................................................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 4. Strategi ..................................................................................................
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014.....................................................................
16 17 18 19 20 21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 23 A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI ..............................................
1. Sasaran Strategis_1 ”Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”....................................................................................................
2. Sasaran Strategis_2 ”Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI”.............................................................................
3. Sasaran Strategis_3 ”Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan”...............................................................................................
4. Sasaran Strategis _4 ”Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”............................................................................................................
5. Sasaran Strategis_5 ”Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”............................................................................................................
6. Sasaran Strategis_6 ”Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”............................................................................................................
23
25
61
74
79
88
94
DAFTAR ISI
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
iv
7. Sasaran Strategis _7 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”............................................................................................................
8. Sasaran Strategis_8 ”Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI ........................................................................
B. Realisasi Anggaran ......................................................................................
102 108
112
BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................
115
LAMPIRAN 1. Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; 2. Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di Provinsi; 3. Matriks (Revisi) Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014; 4. a. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
b. Revisi I Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; c. Revisi II Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; d. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; 6. Matriks (Revisi) IKU Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
v
No Judul Tabel Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai di Lingkungan Setjen DPD RI 9
Tabel 3.1 : Sasaran Strategis_1 ”Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”
26
Tabel 3.2 : Target dan Realisasi Penyelenggaraan Rapat/Sidang Alat Kelengkapan DPD RI Tahun 2014
Tabel 3.4 : Sasaran Strategis_3 ”Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan”
76
Tabel 3.5 : Sasaran Strategis _4 ”Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
80
Tabel 3.6. : Sasaran Strategis_5 ”Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”
89
Tabel 3.7. : Sasaran Strategis_6 ”Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”
95
Tabel 3.8. : Sasaran Strategis _7 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
103
Tabel 3.9 : Sasaran Strategis_8 ”Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”
109
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis Setjen DPD RI Tahun 2014
113
DAFTAR TABEL
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
1
Pendayagunaan aparatur merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan
pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, dan berkelanjutan
untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan good
governance. Pendayagunaan aparatur mencakup aspek yang luas. Dimulai dari
peningkatan penataan fungsi kelembagaan yang efisien dan efektif dengan
tatalaksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional,
sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan
publik yang optimal.
Upaya tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang harus dimiliki oleh
penyelenggara negara sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor
28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang
kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) sebagai pengganti dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
SAKIP merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi publik khususnya di
bidang manajemen sektor publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
manajemen dan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Implementasi dari
SAKIP bagi intansi pemerintah adalah dengan membuat laporan kinerja instansi
pemerintah (LAK) sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas suatu lembaga atau instansi, sehingga terwujud pemerintahan
yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).
Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, ditetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja agar setiap instansi pemerintah dari
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
2
eselon I sampai dengan eselon II secara periodik wajib mengkomunikasikan
pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders dengan
menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja.
Sejalan dengan itu, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (Setjen DPD RI) menyusun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal
DPD RI tahun 2014 dan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI sebagai
bentuk akuntabilitas dan laporan capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Tahun 2010-2014 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia tahun 2014.
A. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-
daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperteguh
persatuan daerah-daerah; mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah;
serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah.
Selain itu keberadaan DPD RI dalam rangka memperkuat lembaga legislastif di
tingkat nasional untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
daerah.
Oleh karena itu, lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang
peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua
dalam sistem parlemen Indonesia. Keberadaan DPD RI diharapkan dapat
berperan dalam proses pengambilan keputusan nasional sehingga dapat
menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara
luas.
Konstitusi dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) menempatkan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki peran
untuk memberikan pertimbangan terhadap pembahasan Rancangan Undang-
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
3
Undang (RUU) yang dilakukan oleh DPR RI. Kewenangannya terbatas pada isu-
isu yang terkait dengan kepentingan daerah; hubungan antara pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam; perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
Selain itu, DPD RI juga memiliki kewenangan mengawasi (oversight) di bidang-
bidang ini, dan juga terhadap APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama yang hasilnya disampaikan ke DPR RI.
Selama 2 (dua) periode keanggotaan, dari tahun 2004 sampai dengan
2014, banyak yang telah di lakukan oleh DPD RI baik berupa usul inisiatif RUU
tertentu, ikut membahas RUU Tertentu, memberikan pertimbangan RUU terkait
dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN serta pertimbangan kepada DPR
dalam pemilihan anggota BPK. DPD RI dalam kurun waktu dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2013 telah mengajukan 48 (empat puluh delapan) RUU,
202 (dua ratus dua) pandangan dan pendapat, 14 (empat belas) Pertimbangan,
dan 124 (seratus dua puluh empat) hasil pengawasan.
Dalam perkembangannya untuk mendudukkan fungsi legislasi DPD RI
sesuai UUD 1945, pada tanggal 14 September 2012, DPD RI telah
menyampaikan permohonan pengujian undang-undang (uji materi) atas UU MD3
dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap UUD
1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 92/PUU-X/2012.
Permohonan uji materi dimaksud dilakukan untuk memperoleh penafsiran yang
lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara
DPR, DPD, dan Presiden. Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013, MK telah
memutus perkara tersebut dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2013. Putusan MK meneguhkan 5 (lima) hal, yaitu:
1. DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional (prolegnas);
2. DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1)
UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
4
Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat
(2) UUD 1945;
4. Pembahasan UU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat tiga pihak
(tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; dan
5. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak
sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya
bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak.
Dengan adanya putusan MK ini maka memperkuat posisi DPD RI
melaksanakan tugas wewenangnya terutama dalam fungsi legislasi dan telah
mengubah paradigma proses pembuatan undang-undang (law making process)
yang semakin efisien. Kewenangan legislasi DPD RI yang selama ini samar-
samar baik secara praktik maupun pengaturan di dalam UU MD3 dan UU P3
menjadi lebih kuat. Ini semakin memperkuat lembaga DPD RI dan tentu akan
memperkuat NKRI, yang salah satu semangat terbentuknya DPD RI adalah
sebagai lembaga pemersatu daerah-daerah di Indonesia sebagaimana amanat
dan semangat dari pembentukan DPD RI dalam UUD 1945.
Setidaknya terdapat 8 (delapan) hal terkait kelembagaan yang diusung
dan diperjuangkan DPD RI. Pertama, Memperjuangkan penataan sistem
ketatanegaraan untuk memperkuat sistem check and balances melalui
perubahan tahap kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Kedua, mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI dalam
mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan undang-undang
tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Ketiga,
memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan bangsa yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan,
dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, meningkatkan sinergi dan interaksi
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
5
serta kerjasama Anggota DPD RI dengan para pemangku kepentingan untuk
efektifitas perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.
Kelima, mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian yang lebih besar
terhadap isu-isu penting dan strategis di daerah. Keenam, mendorong
pemerintah daerah mengidentifikasi dan menyusun strategi dalam mengatasi isu-
isu dan persoalan penting di daerah. Ketujuh, meningkatkan kinerja politik
Anggota DPD RI melalui institutional building, capacity building, dan image
building, dan kedelapan, melakukan sosialisasi DPD RI melalui berbagai inovasi
yang terprogram namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas kelembagaannya, DPD RI memerlukan peran
dan tugas Sekretariat Jenderal sebagai sebuah institusi pendukung administratif
dan keahlian yang memiliki norma dan “ruh” birokrat pada lembaga legislatif yang
cukup berpengaruh pada format, prosedur dan kultur organisasi tertentu. Oleh
karenanya, sekretariat jenderal harus memiliki ciri birokrat profesional jajaran
sekretariat jenderal lembaga legislatif, yaitu : 1) menjaga dan meningkatkan
pelayanan legislator; 2) menjamin standar akurasi dan ketepatan yang tinggi
dalam advise prosedural; 3) mengembangkan keahlian konstitusi dan prosedural,
serta kelengkapannya; dan 4) mempublikasikan rangkaian hasil kerja dan
prosedur.
Pada tahun 2005 dibentuklah Setjen DPD RI berdasarkan Pasal 99 UU
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD. Berdasarkan UU tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 51
Tahun 2005 tentang pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan
struktur Setjen DPD RI terdiri dari 6 (enam) Biro, 1 (satu) Pusat, 27 (dua puluh
tujuh) Bagian/Bidang dan 58 (lima puluh delapan) Subbagian/Subbidang.
Meningkatnya beban kerja dan perubahan mekanisme kegiatan DPD RI,
mendorong Setjen DPD RI melakukan pengembangan Struktur Organisasi Setjen
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
6
DPD RI yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1
Tahun 2008, dengan Perubahan struktur unit kerja eselon II dari 6 (enam) Biro
dan 1 (satu) Pusat menjadi 6 (enam) Biro dan 3 (tiga) Pusat, sehingga
menambah unit kerja eselon III dan eselon IV dari 27 (dua puluh tujuh)
Bagian/Bidang menjadi 35 (tiga puluh lima) Bagian/Bidang dan dari 58 (lima
puluh delapan) Subbagian/Subbidang menjadi 79 (tujuh puluh sembilan)
Subbagian/Subbidang.
Pada awal periode 2009-2014 terjadi perubahan nomenklatur dan
tambahan alat kelengkapan dalam struktur kelembagaan DPD RI yang semula
Panitia Ad Hoc (PAH) menjadi Komite, Panitia Kerjasama Antar Lembaga
Perwakilan (PKALP) menjadi Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL) dan
penambahan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP).
Dengan adanya perubahan nomenklatur dan tambahan alat kelengkapan
tersebut serta dibentuknya struktur organisasi di ibu kota provinsi yang
memerlukan peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bagian
Pengawasan Internal, maka dilakukan perubahan struktur organisasi dengan
penyesuaian nomenklatur dan penambahan kesekretariatan alat kelengkapan
serta peningkatan bagian pengawasan internal setingkat Eselon IIIa menjadi unit
Inspektorat setingkat Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di
kantor DPD RI di ibu kota negara dan ibu kota provinsi.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
B/2008/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 28 Juni 2012 ditetapkan Peraturan Sekretaris
Jenderal DPD RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan pertama Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2008 dengan perubahan struktur Eselon II
dari 9 (sembilan) menjadi 10 (sepuluh) yang terdiri dari 6 (enam) Biro, 3 (tiga)
Pusat dan 1 (satu) Inspektorat. 35 (tiga puluh lima) Bagian/Bidang (perubahan
nomenklatur Panitia Ad Hoc menjadi Komite, PKALP menjadi PHAL, dan
penambahan unit bagian Sekretariat PAP serta penghapusan bagian
Pengawasan Internal) dan 79 (tujuh puluh sembilan) Subbagian/Subbidang
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
7
menjadi 80 (delapan puluh) Subbagian/Subbidang. Selain itu, melalui persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
suratnya nomor: B/2230/M.PAN-RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 telah
disusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
di Provinsi dengan jabatan kepala kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia di Provinsi adalah setingkat eselon III.
Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012,
tergambar pada Lampiran 1, serta Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI
di provinsi terdapat pada Lampiran 2.
Kesekretariatan DPD RI diatur dengan Pasal 413 sampai dengan Pasal
417 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tugas dan fungsi
Sekretariat Jenderal DPD RI secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor
1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 224 Tata Tertib DPD RI,
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas:
a. memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian;
b. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang
sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam
Sidang Paripurna.
Dukungan teknis administratif meliputi:
a. penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang
berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan
DPD;
b. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
c. pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
d. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
e. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
8
f. pemberian dukungan referensi dan jaringan kerja;
g. pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat
berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan
DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin
mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup
tugas Sekretariat Jenderal;
h. penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat,
dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas
Parlemen;
i. penyiapan dukungan teknologi informasi;
j. penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi
pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
k. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dukungan keahlian meliputi:
a. penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan
mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
b. pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi,
seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan
lainnya;
c. penyusunan draft naskah/dokumen akademik;
d. penyusunan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau
gagasan dari pemrakarsa;
e. pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang-
sidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR; dan
f. pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan
wewenang DPD.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
9
Sampai dengan bulan Maret 2014, jumlah pegawai Setjen DPD RI tercatat
sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) pegawai yang terdiri dari 463
(empat ratus enam puluh tiga) PNS dan 181 (Seratus Delapan Puluh Satu)
pegawai tidak tetap. Dari PNS yang bekerja pada Setjen DPD RI yang
menduduki jabatan struktural sebanyak 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) pegawai
dan yang menduduki posisi staf sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam)
pegawai. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Setjen DPD RI
JUMLAH 1 1 10 - 35 - 80 - 336 181 644 Sumber : Biro Administrasi ,keadaan sampai dengan 1 Maret 2014
Dengan gambaran tersebut, maka peran kesetjenan DPD RI sangat
penting sebagai sistem pendukung bagi DPD RI sebagai lembaga legislatif.
Cukup banyak peluang penyempurnaan pelaksanaan tugas parlemen atau
lembaga legislatif yang bisa dipengaruhi oleh perbaikan sistem kerja di jajaran
Sekretariat Jenderal diantaranya melalui penyediaan tenaga ahli, narasumber,
data dan informasi tentang persoalan yang dibahas, penyediaan informasi
tentang sistem dan prosedur berpemerintahan dalam kaitan dengan persoalan
yang sedang dibahas, ataupun informasi lapangan yang terkait.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
10
Keberhasilan manajemen dalam organisasi dapat terlihat dari kemampuan
organisasi beradaptasi terhadap perubahan yang semakin cepat. Oleh
karenanya, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan strategis sehingga
dapat mengidentifikasi aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi dan
dampaknya terhadap masa depan organisasi. Berikut ini hasil analisis lingkungan
strategis Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu :
1. Aspek Strategis
Aspek strategis merupakan aspek-aspek tertentu yang dapat mendukung
keberhasilan suatu organisasi. Aspek-aspek ini harus berjalan sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh suatu organisasi, jika organisasi ingin menunjukkan
keberhasilan kinerjanya. Dengan demikian organisasi yang berhasil tidak hanya
bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi organisasi itu sendiri. Aspek strategis
Sekretariat Jenderal DPD meliputi:
a. Dukungan Pimpinan dan Anggota;
b. Semangat dan motivasi kerja pegawai;
c. Pengalaman kerja;
d. Struktur organisasi;
e. Mekanisme dan prosedur kerja;
f. Kerjasama antar unit kerja;
g. Budaya dan etos kerja;
h. Hubungan kerja dengan instansi/organisasi terkait;
i. Teknologi informasi;
j. Sarana dan prasarana kerja;
k. Dukungan anggaran.
2. Permasalahan
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh sekretariat Jenderal
DPD RI selama ini dapat diutarakan sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
11
a) Sebagai lembaga baru yang tumbuh sebagai konsekuensi konsensus
politik, maka format kerja DPD RI terus berkembang untuk mencapai
bentuknya. Keberadaan dan langkah-langkah kerja DPD RI berada dalam
ruang politik dengan berbagai friksi ide serta hampir seluruh sumberdaya
dukungan lembaga DPD RI sama sekali tidak ada dibawah kendali DPD
RI sendiri. Hal ini membawa konsekuensi pula untuk berbagai perubahan
yang mau tidak mau akan membagi konsentrasi pemikiran dan kerja
sekretariat jenderal DPD RI.
b) Masih jauhnya perangkat dukungan dari yang sebagaimana seharusnya
terutama apabila diambil referensi lembaga yang sama pada negara lain,
terdapat kelemahan dukungan staf sekretariat yang harus menyediakan
mekanisme kerja, administrasi, informasi dan jaringan kerja dengan unit
terkait/stakeholders. Secara agregat, kondisi nyatanya ialah kombinasi
antar staf ahli dan staf sekretariat pendukung masih jauh dari kebutuhan
untuk operasionalnya lembaga legislatif seperti DPD RI.
c) Kelemahan saat ini yang sangat mungkin paling dirasakan ialah terkait
dengan feedback atas agregasi aspirasi yang diserap oleh anggota DPD
RI dari lapangan. Yang terjadi dengan situasi ini ialah keadaan dimana
dalam kegiatannya di lapangan hampir tidak ada dukungan perangkat
kerja Setjen DPD RI untuk anggota DPD RI, karena konstruksi dukungan
perangkat daerah masih memerlukan pengaturan-pengaturan dalam
teknis pelaksanaannya.
d) Dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2014, maka terjadi perubahan
kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang DPD RI. Aktivitas anggota DPD
RI tidak hanya dilakukan di Ibukota negara (Jakarta), juga dilakukan di
daerah masing-masing, di setiap Provinsi. Perubahan tugas, fungsi dan
wewenang DPD RI memberikan dampak pada peningkatan aktivitas
anggota DPD RI. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi pada
peningkatan kegiatan teknis administratif dan teknis subtantif. Dengan
demikian berpengaruh pula pada sistem dukungan yang tidak lain
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
12
merupakan aktivitas kesekretariatan. Berdasarkan kondisi objektif
tersebut, maka terhadap kelembagaan pendukung Sekretariat Jenderal
DPD RI perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi
organisasi.
Dengan demikian, amanat UU MD3 terhadap revitalisasi Sekretariat DPD
RI dan kelembagaan DPD RI berpangkal kepada sistem dan manajemen
Sekretariat DPD RI, dalam rangka mendukung proses dan tahapan
pengambilan putusan di DPD RI. Perkembangan sekarang dalam hal
reorganisasi Sekretariat Jenderal DPD RI temasuk untuk unit kerja DPD
RI di daerah masih dalam proses bersama Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai otoritas pengaturan
organisasi lingkup kementerian dan lembaga.
e) Gedung kantor DPD RI berada di kawasan komplek parlemen (MPR,
DPR dan DPD). Pemanfaatan sarana dan prasarana di kawasan komplek
parlemen diatur dalam Pasal 392 ayat (4) UU MD3 bahwa Pimpinan
MPR, DPR dan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi
dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung
perkantoran MPR, DPR dan DPD. Sebagai tindak lanjut, Pimpinan DPD
RI telah melaksanakan koordinasi bersama dengan Pimpinan MPR,
Pimpinan DPR, BURT DPR, dan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan
DPD dalam rangka penataan seluruh kawasan komplek parlemen
termasuk dengan rencana pembangunan gedung baru DPD RI, namun
sampai saat ini belum terealisasi.
Kondisi sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara semakin tidak memadai mengingat semakin meningkatnya aktifitas DPD RI yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) alat kelengkapan dan pertambahan SDM yang membutuhkan penambahan ruang rapat dan ruang kerja. Sidang Paripurna DPD RI menggunakan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda sidang DPD RI harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan MPR.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
13
Gedung kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi saat ini masih menggunakan gedung kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi dan dengan cara sewa yang kondisinya kurang memadai dan belum representatif sebagai gedung kantor lembaga Negara. Untuk tahun anggaran 2014 telah dialokasikan pembangunan gedung kantor di 3 (tiga) provinsi yang diharapkan secara bertahap dalam waktu lima tahun mendatang dapat dibangun gedung kantor DPD RI di seluruh provinsi.
B. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAK) ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2014. Capaian kinerja
(performance result) 2014 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja
(performance agreement) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan
diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
masa datang.
Selanjutnya, sistematika penyajian LAK Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal
DPD RI tahun 2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan hasil
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
14
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014
dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal
DPD RI serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:
1) Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
15
2) Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di provinsi;
3) Matriks (Revisi) Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014;
4) a. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
b. Revisi I Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
c. Revisi II Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
d. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
5) Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014;
6) Matriks (Revisi) IKU Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
16
A. REVISI RENCANA STRATEGIS 2010-2014
Revisi Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI
tahun 2010-2014 dilaksanakan terkait dengan tujuan, sasaran strategis dan
indikator kinerja Setjen DPD RI yang merupakan penjabaran dan tolak ukur
kinerja Setjen DPD RI dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Perubahan
tersebut telah diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Setjen DPD RI dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian
kepada lembaga DPD RI. Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 telah
mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu pada bulan Maret 2012, Oktober 2013, dan
terakhir pada Oktober 2014.
Revisi Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 pertama dilaksanakan
pada bulan Maret 2012 karena adanya evaluasi atas Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen DPD RI Tahun 2010 sehingga perlu
dilakukan perubahan Renstra terutama pada perumusan indikator kinerja dan
rumusan sasaran.
Pada bulan Oktober 2013 dilakukan revisi kedua terhadap Renstra
Setjen DPD RI tahun 2010-2014 karena terjadi pengembangan struktur
organisasi Setjen DPD RI, adanya penambahan unit kerja eselon I yaitu
inspektorat dan unit kerja eselon III yaitu Bagian Set.Panitia Akuntabilitas
Publik, sehingga diperlukan penyesuaian antara Renstra Setjen DPD RI tahun
2010-2014 dengan struktur yang baru.
Tahun 2014 merupukan tahun terakhir dalam penerapan Renstra Setjen
DPD RI Tahun 2010-2014, namun Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014
tetap dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. Hal ini dilaksanakan karena
untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika kelembagaan DPD RI,
adanya pergantian Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk periode 2014-2019.
Revisi Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 dilakukan terhadap tujuan,
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
17
indikator kinerja tujuan, sasaran strategis, dan indikator target kinerja Setjen
DPD RI yang diselaraskan dengan sasaran strategis DPD RI serta
pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI.
Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 memuat visi, misi, tujuan,
kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja
tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.5
berikut :
Sasaran strategis_4 : “Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
80
Tabel 3.5. sasaran strategis_4
“Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
NO INDIKATOR KINERJA
2014 2013 2012 2011 2010
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%)
1 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural
(pim II) 100 % (pim III) 100 %
(pim IV) 100 %
(Pim II) 90 %
(Pim III) 97,14% (Pim IV) 97.50%
90
97,14
97.50
(Pim II) 100 %
(Pim III) 97 %
(Pim IV) 100 %
100
97
100
(Pim II) 100 % (Pim III)
97 % (Pim IV) 100%
111,1
114,1
105,2
(Pim II) 97,1 % (Pim III) 114,2 % (Pim IV) 91,1 %
121,4
142,7
101,2
(Pim II) 97,1%
(Pim III) 101,8 % (Pim IV) 96,4 %
121,4
135,7
113,4
2 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis
100% 109,4% 109,4 93,1% 93,1 50,7%
50,7
49,1%
49,1
52,08%
52,08
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
81
Dari tabel 3.5. sasaran strategis_4 “terwujudnya profesionalitas kompetensi dan
integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat
dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait
dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun
2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian
kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f)
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian.
Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu :
4.1 Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural
dijadikan sebagai indikator kinerja karena dapat mewujudkan
profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Target dari indikator ini adalah
semua pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan
telah memiliki kompetensi dan kepemimpinan sesuai dengan Eselon yang
akan atau telah didudukinya pada unit kerja masing-masing (pejabat
struktural).
Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat struktural didapat dari persentase realisasi pejabat struktural yang
telah memiliki kompetensi diklat struktural dibandingkan dengan persentase
target seluruh pejabat struktural yang telah ditetapkan.
Persentase realisasi didapat dari jumlah pegawai yang telah lulus
mengikuti diklat struktural dibandingkan dengan jumlah seluruh pejabat
struktural. Sedangkan persentase target didapat dari jumlah pejabat
struktural yang ditargetkan memiliki kompetensi diklat struktural dengan
jumlah seluruh pejabat struktural.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
82
Pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural memiliki
kemampuan kepemimpinan para pejabat dalam membina pejabat/staf
dibawahnya, memiliki sinergitas dengan unit kerja lain, penyelesaian tugas
tepat waktu, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, serta
diharapkan dapat berdaya guna dalam memberikan dukungan pelaksanaan
tugas dan fungsi DPD.
Dari tabel 3.5 diketahui bahwa pada tahun 2014, persentase pegawai
yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat II, III, dan IV adalah
sebagai berikut :
a. Pejabat eselon II yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat II
adalah sebanyak 9 orang dari 10 orang pejabat eselon II, artinya
realisasi persentasenya adalah sebesar 90% dari target 100% sehingga
memiliki capaian sebesar 90%;
b. Pejabat eselon III yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat III
adalah sebanyak 34 orang dari 35 orang pejabat eselon III, artinya
realisasi persentasenya adalah sebesar 97,14% dari target 100%
sehingga memiliki capaian sebesar 97,14%;
c. Pejabat eselon IV yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat IV
adalah sebanyak 78 orang dari 80 orang pejabat eselon IV, artinya
realisasi persentasenya adalah sebesar 97,50% dari target 100%
sehingga memiliki capaian sebesar 97,50%.
Capaian target belum mencapai 100% karena pengangkatan pejabat
eselon II, III, dan IV di Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan pada bulan
Oktober 2014 sehingga tidak dimungkinkan untuk memberikan kompetensi
diklat struktural tingkat II, III, dan IV pada tahun 2014. Pejabat eselon II, III,
dan IV yang belum memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan
akan mendapatkan kompetensi tersebut pada tahun 2015, sehingga
diharapkan capaian 100% akan didapat pada tahun 2015.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
83
Target indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat
struktural berjenjang dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu:
1) target diklat struktural tingkat II pada tahun 2010 dan 2011 sebesar
80%, tahun 2012 sebesar 90%, dan sejak tahun 2013 telah memiliki
target 100%;
2) diklat struktural tingkat III pada tahun 2010 sebesar 75%, tahun 2011
sebesar 80%, tahun 2012 sebesar 85%, dan sejak tahun 2013 telah
memiliki target 100%;
3) diklat struktural tingkat IV pada tahun 2010 sebesar 85%, tahun 2011
sebesar 90%, tahun 2012 sebesar 95% dan sejak tahun 2013 telah
memiliki target 100%.
Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat struktural dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu:
1) tahun 2010, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 121,4%
dengan realisasi 97,1% dari target 80%; diklat struktural tingkat III
capaian kinerja sebesar 135,7% dengan realisasi 101,8% dari target
75%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 113,4%
dengan realisasi 96,4% dari target 85%.
2) tahun 2011, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 121,4%
dengan realisasi 97,1% dari target 80%; diklat struktural tingkat III
capaian kinerja sebesar 142,7% dengan realisasi 114,2% dari target
80%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 101,2%
dengan realisasi 91,1% dari target 90%.
3) tahun 2012, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 111,1%
dengan realisasi 100% dari target 90%; diklat struktural tingkat III
capaian kinerja sebesar 114,1% dengan realisasi 97% dari target 85%;
diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 105,2% dengan
realisasi 100% dari target 95%.
4) tahun 2013 diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 100%
dengan realisasi 100% dari target 100%; diklat struktural tingkat III
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
84
capaian kinerja sebesar 97% dengan realisasi 97% dari target 100%;
diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 100% dengan
realisasi 100% dari target 100%.
5) tahun 2014, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 90%
dengan realisasi 90% dari target 100%; diklat struktural tingkat III
capaian kinerja sebesar 97,14% dengan realisasi 97,14% dari target
100%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 97,5%
dengan realisasi 97,5% dari target 100%.
Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat struktural dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada diklat struktural
tingkat II tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 121,4% dengan
realisasi sebesar 114,2%, diklat struktural tingkat III tertinggi dicapai pada
tahun 2011 sebesar 142,7% dengan realisasi 114,2%, dan diklat struktural
tingkat IV tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 113,4% dengan
realisasi sebesar 96,4%.
Capaian target persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat
struktural tergantung pada kementerian/lembaga lain yang
menyelenggarakan diklat struktural karena Setjen DPD RI belum memiliki
lembaga diklat yang dapat menyelenggarakan sendiri, dan waktu
pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yang disesuaikan dengan
waktu reses anggota DPD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD.
Program yang dilakukan untuk mencapai persentase pegawai yang
memiliki kompetensi diklat struktural adalah program dukungan manajemen
dan tugas lainnya melalui kegiatan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III,
dan IV.
Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini
adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini.
Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 64.480.000 atau sekitar
100% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Capaian target anggaran
100% menunjukkan bahwa dalam merencanakan penetapan anggaran
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
85
telah dihitung dengan sangat cermat. pegawai yang melaksanakan kinerja
ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang manajemen.
4.2 Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis dijadikan
sebagai indikator kinerja karena dapat mewujudkan sasaran strategis
profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.
Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis didapat dari persentase realisasi pegawai yang telah mengikuti
dan memiliki kompetensi diklat teknis dibandingkan dengan persentase
target seluruh pegawai yang telah ditetapkan.
Persentase realisasi didapat dari jumlah pegawai yang telah lulus
mengikuti diklat teknis dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai.
Sedangkan persentase target didapat dari jumlah pegawai yang ditargetkan
akan mengikuti dan memiliki diklat teknis yaitu sebesar 100%.
Pada tahun 2014, persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis memiliki capaian sebesar 109,4% dengan realisasi kinerja
sebesar 109,4% (209 pegawai lulus mengikuti diklat teknis dan memiliki
kompetensi) dari target 100% (191 pegawai). Capaian tersebut melebihi
dari target 100% dikarenakan adanya pegawai mengikuti dan memiliki
kompetensi lebih dari 1 (satu) jenis diklat teknis.
Diklat teknis yang diikuti oleh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI
pada tahun 2014, yaitu :
1) Assesment test
2) Pengadaan barang/jasa “penyusunan kontrak”
3) Manajemen keprotokolan “Driving Issues to Managing Communication
Crisis”
4) Manajemen kepegawaian “International Dental Exibition and Meeting”
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
86
5) Analisis Berita/Press Realese
6) Penyusunan LAKIP
7) Diklat Keprotokolan
8) Manajemen kepegawaian “Seminar ilmiah Singapura Hepatitis
Conference
9) Manajemen kepegawaian “Simposium, Seminar dan Pelatihan
Penanganan Fisioterapi terkini”
10) Diklat SPIP
11) Manajemen kepegawaian “Balance Score Card”
12) Manajemen kepegawaian “Indonesia and Japan Prosthodontic Society
Joint Meeting”
13) Perencanaan Legislatif, Legislatif Review, dan Judicial Review
14) Komputer “Tata Cara Aplikasi E-Book Digital “
Dari table 3.5 dapat diketahui perbandingan capaian indikator
persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun
2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, yaitu :
1) Tahun 2014, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis pada tahun 2014 adalah sebesar 109,4% dengan realisasi
109,4% (209 pegawai) dari target 100% (191 pegawai);
2) Tahun 2013, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis pada tahun 2013 adalah sebesar 93,1% dari realisasi
93,1% (487 pegawai) dari target 100% (523 pegawai);
3) Tahun 2012, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis pada tahun 2012 adalah sebesar 50,7% dari realisasi
50,7% (214 pegawai) dari target 100% (422 pegawai);
4) Tahun 2011, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis pada tahun 2011 adalah sebesar 49,1% dari realisasi
49,1% (333 pegawai) dari target 100% (678 pegawai);
5) Tahun 2010, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi
diklat teknis pada tahun 2010 adalah sebesar 52,08% dari realisasi
52,08% (399 pegawai) dari target 100% (766 pegawai).
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
87
Persentase capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami
fluktuatif, hal ini dikarenakan waktu yang telah dialokasikan kepada
pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) menyesuaikan
agenda persidangan DPD RI.
Program yang dilakukan untuk mencapai persentase pegawai yang
memiliki kompetensi diklat teknis adalah program dukungan manajemen
dan tugas lainnya melalui kegiatan penyelenggaraan diklat teknis sesuai
keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat
jenderal secara bertahap bekerja sama dengan penyelenggaran diklat.
Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini
adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini.
Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 594.295.200 atau sekitar
96,08% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja
indikator ini (109,4%) lebih besar dari capaian anggaran (96,08%), hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber
daya. Pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang
memiliki kompetensi di bidang manajemen.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
88
Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib
dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan
administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi
Sekretariat Jenderal DPD RI.
Layanan administrasi perkantoran meliputi layanan persuratan,
penggandaan, penjilidan, dan ekspedisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
DPD RI. Sedangkan layanan administrasi keuangan meliputi pemenuhan
semua hak keuangan Anggota DPD RI.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya layanan
administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan
realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012,
2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.6 berikut :
Sasaran strategis_5 : “Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”
89
Tabel 3.6. sasaran strategis_5
“Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”
NO INDIKATOR KINERJA
2014 2013 2012 2011 2010
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%)
1 Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100
2 Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI
100% 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
90
Dari tabel 3.6. sasaran strategis_5 “terwujudnya layanan administrasi
perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian
terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja
tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013,
2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal
tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi
penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator
kinerjanya, yaitu :
5.1 Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
Indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPD RI pelayanan
administrasi perkantoran merupakan alat untuk mengukur capaian sasaran
strategis terwukudnya layanan perkantoran dan keuangan yang tertib dan
tepat waktu.
Capaian tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan administrasi
perkantoran didapat dari perbandingan jumlah Anggota yang tidak
menyampaikan keluhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran
secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dengan jumlah
keseluruhan Anggota.
Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase kepuasan anggota
terhadap pelayanan administrasi perkantoran telah memiliki capaian 100%
sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, dari
132 orang Anggota DPD, semua Anggota DPD (132 orang) tidak
menyampaikan keluhan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI
terkait pelayanan administrasi perkantoran yang telah dilaksanakan. Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh Anggota DPD telah puas dengan pelayanan
yang diberikan.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
91
Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap pelayanan
administrasi perkantoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak
mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Capaian target tercapai karena
tindak lanjut permintaan Anggota terkait pelayanan administrasi
perkantoran segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD RI
dengan cepat, tertib dan tepat waktu sehingga tidak ada Anggota DPD
yang menyampaikan komplain secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal
DPD RI. Pada tahun selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja
Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih baik, akan dilakukan evaluasi
terhadap tingkat kepuasan Anggota DPD RI secara rutin dan berkala setiap
6 (enam) bulan sekali secara proaktif.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan kegiatan
layanan persuratan, penggandaan, penjilidan, dan ekspedisi yang tertib dan
tepat waktu.
Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini
adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini.
Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.2.361.793.683,- atau sekitar
48,7% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan pegawai yang
melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di
bidang administrasi.
5.2 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI
Indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan
waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI merupakan alat
untuk mengukur capaian sasaran strategis terwujudnya layanan
perkantoran dan keuangan yang tertib dan tepat waktu.
Capaian tingkat kepuasan anggota atas ketepatan waktu pemenuhan
hak-hak keuangan Anggota DPD RI didapat dari perbandingan jumlah
Anggota yang tidak menyampaikan keluhan terhadap pemenuhan hak-hak
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
92
keuangan Anggota DPD RI secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal
DPD RI dengan jumlah keseluruhan Anggota.
Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase kepuasan anggota atas
ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI telah
memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
Selama tahun 2014, dari 132 orang Anggota DPD, semua Anggota DPD
(132 orang) tidak menyampaikan keluhan secara tertulis kepada Sekretariat
Jenderal DPD RI terkait pemenuhan hak-hak keuangan Anggota yang telah
dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Anggota DPD telah puas
dengan pelayanan yang diberikan.
Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap ketepatan waktu
pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%.
Capaian target tercapai karena Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan
pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
didukung oleh kelengkapan data yang akurat serta komitmen pegawai
dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diberikan
sehingga tidak ada Anggota DPD yang menyampaikan komplain secara
tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada tahun selanjutnya,
dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih
baik, akan dilakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan Anggota DPD RI
secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara proaktif.
Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan salah satu
kegiatan “siklus” lima tahunan yaitu melakukan pendataan dan
penghitungan tunjangan pensiun bagi Anggota DPD RI Masa Jabatan 2009
– 2014 yang tidak terpilih kembali menjadi Anggota DPD RI masa jabatan
2014 – 2019, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang. Selain itu,
dilakukan pula pendataan bagi Anggota DPD RI masa jabatan 2014 –
2019 untuk kelengkapan gaji dan tunjangan istri/suami dan anak, terutama
bagi Anggota DPD RI yang baru terpilih sebanyak 72 orang.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
93
Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini
adalah:
1) Menyusun SOP pembayaran hak-hak keuangan;
2) Sosialisasi SOP pembayaran hak-hak keuangan;
3) Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan administrasi keuangan negara;
4) Penyusunan survey tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan pegawai
Sekretariat Jenderal atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak
keuangan Anggota DPD RI dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI;
5) Penyusunan Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai dan
Validasi Data Aplikasi Gaji;
6) Pengelolaan Sistem Informasi Bendahara;
7) Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja
Pegawai;
8) Verfikasi data/dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan administrasi keuangan
negara;
9) Koordinasi secara intensif dengan unit kerja, K/L terkait, dan pihak
ketiga;
10) Monitoring dan Evaluasi; dan
11) Mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis.
Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini
adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini.
Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 869.487.632,- atau sekitar
82,05% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan pegawai yang
melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di
bidang keuangan.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
94
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal
DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan
terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan
tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI.
Aspek yang cukup penting dalam tata kelola administrasi adalah
kebutuhan pengembangan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPD RI. Tata
kelola administrasi dimaksud meliputi upaya peningkatan pelaporan
akuntabilitas aparatur dan transparansi laporan keuangan. Capaian kinerja
terkait dengan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI, opini BPK,
pelaksanaan reformasi birokrasi, serta capaian standar akuntansi dan
pelaporan keuangan DPD RI dapat memberikan kepercayaan dari Anggota dan
Alat Kelengkapan DPD terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai unsur
pendukung DPD dan menunjukkan tata kelola administrasi yang andal.
kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan
akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada
tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta
perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun
2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.7 berikut :
Sasaran strategis_6 : “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
95
Tabel 3.7. sasaran strategis_6
“Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”
layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja
tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.8
berikut :
FOTO/GAMBAR Sasaran strategis_7 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
103
Tabel 3.8. sasaran strategis_7
“Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”
NO INDIKATOR KINERJA
2014 2013 2012 2011 2010
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%)
1 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.
100% 84% 84 94% 94 100% 110,5 66% 110 75% 93,75
2 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.
100% 71% 71 65% 65 91% 100,08 66% 330 6% 45,45
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
104
Dari tabel 3.8. sasaran strategis_7 “Meningkatnya kualitas layanan sarana dan
prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat
dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait
dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun
2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian
kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab
keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang
telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f)
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian.
Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu :
7.1 Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara
(Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.
Indikator persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format
standar yang ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur pencapaian
sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.
Capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format
standar yang ditetapkan didapat dari pemenuhan permintaan sarana dan
prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di
Ibukota Negara meliputi :
1) Penyediaan peralatan penunjang operasional kantor berupa
peralatan elektronik, mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya;
2) Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor terdiri dari pemeliharaan
bangunan, pertamanan, perumahan dinas pimpinan, peralatan
elektronik, mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya;
3) Penyediaan layanan kebutuhan operasional perkantoran.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
105
Pada tahun 2014 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara telah memiliki
capaian 84% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian target
tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal dalam pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran kepada DPD RI belum
memenuhi capaian yang diharapkan.
Dari tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian
indikator kinerja pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran DPD RI di Ibukota Negara tahun 2014 dengan tahun 2013,
2012, 2011, dan 2010. Capaian indikator pemenuhan sarana kerja
perkantoran di ibukota negara pada tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar 10% dari tahun 2013 (94%), sebesar 26,5% dari tahun 2012
(110,5%), sebesar 26% dari tahun 2011 (110%), dan sebesar 9,75% dari
tahun 2010 (93,75%). Penurunan capaian indikator pada tahun 2014 terjadi
karena permintaan terhadap kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran DPD RI di Ibukota Negara berkurang dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya.
Target jangka menengah dalam renstra Sekretariat Jenderal DPD RI
tahun 2010-2014 sampai dengan tahun 2014 belum tercapai dikarenakan
adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran dari pemerintah.
Program yang dilakukan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara
adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI melalui
kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di ibukota
negara.
Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini
adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam
pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD
RI di Ibukota Negara pada tahun 2014 sebesar Rp. 19.641.796.470,- atau
sekitar 84% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan
oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
106
7.2 Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan
Indikator persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar
yang ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran
strategis meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.
Capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar
yang ditetapkan didapat dari pemenuhan permintaan sarana dan prasarana
perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di
Ibukota Provinsi meliputi :
1) Penyediaan kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi pada 33 (tiga
puluh) provinsi dengan cara pinjam pakai gedung dari Pemerintah
Daerah Provinsi dan dengan cara sewa;
2) Penyediaan peralatan penunjang operasional kantor DPD pada Kantor
Sementara DPD RI di ibukota provinsi berupa peralatan elektronik,
mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya;
3) Penyediaan layanan perkantoran yang terdiri dari layanan langganan
daya dan jasa, layanan kebutuhan barang pakai habis dan penyediaan
layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan
membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan
realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012,
2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.9 berikut :
FOTO/GAMBAR Sasaran strategis_8 : “Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”
109
Tabel 3.9. sasaran strategis_8
“Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”
NO INDIKATOR KINERJA
2014 2013 2012 2011 2010
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%) REALISASI CAPAIAN
(%) REALISASI CAPAIAN (%)
1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
110
Dari tabel 3.9. sasaran strategis_8 “Terwujudnya kapasitas layanan data dan
informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing
indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b)
perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan
2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014,
(d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan
(f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu :
8.1 Indikator Kinerja Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD
Indikator Jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan
tugas DPD merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya
kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.
Capaian jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan
tugas DPD didapat dari perbandingan jumlah realisasi jumlah SIM yang
digunakan dengan seluruh jumlah SIM yang ditargetkan.
Sistem Informasi Manajemen merupakan media teknologi informasi
berupa aplikasi yang dapat membantu fungsi, tugas dan kinerja baik
kedewanan maupun kesekretariatan. Dengan menggunakan SIM proses
pengolahan data dan informasi dapat lebih efektif dan efisien. SIM di host
(pasang) pada perangkat server (terpusat) yang dapat dengan mudah
diakses oleh user (Pimpinan, Anggota, Pegawai Sekretariat Jenderal DPD
RI dan masyarakat) yang terhubung jaringan komputer.
Pada tahun 2014, indikator SIM yang digunakan dalam mendukung
pelaksanaan tugas DPD memiliki capaian 100%, terealisasi 10 (sepuluh)
SIM yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPD dalam mendukung
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
111
pelaksanaan tugas DPD dari target 10 (sepuluh) SIM yang ditetapkan.
Sepuluh SIM yang digunakan pada tahun 2014, yaitu :
1) Website DPD RI
2) Email DPD RI
3) Sistem Informasi Budget Office
4) Sistem Aspirasi Masyarakat Daerah
5) Sistem Informasi Law Center
6) Sistem Informasi Perpustakaan
7) Sistem Pengolah Risalah (iPerisalah)
8) Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
9) Sistem Informasi Kepegawaian
10) Sistem Informasi Pengolah Absensi Pegawai
Dari tabel 3.9 dapat diketahui perbandingan capaian indikator jumlah
SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD tahun
2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Target kinerja dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki capaian 100% dengan realisasi
10 (sepuluh) SIM yang digunakan dari target 10 (sepuluh) SIM yang telah
ditetapkan. Tahun 2010 juga memiliki capaian sebesar 100% realisasi 9
(Sembilan) SIM yang digunakan dari target 9 (sembilan SIM yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan
terhadap indikator jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung
pelaksanaan tugas DPD sangat baik.
Program yang dilakukan untuk indikator SIM yang digunakan dalam
mendukung pelaksanaan tugas DPD adalah program dukungan
manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya, dengan kegiatan
pengembangan dan pemeliharaan SIM.
Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan
perangkat penunjang SIM yaitu (1) terkadang terjadi kerusakan akibat
beberapa faktor seperti tidak stabilnya kelistrikan maupun load factor
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
112
(beban trafik data). Selain itu terdapat pula ancaman virus maupun worm
komputer yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi data baik trafik
unduh maupun trafik unggah; (2) alih penggunaan oleh user dimana yang
awalnya menggunakan sistem manual beralih ke sistem informasi melalui
perangkat komputer. Banyak user yang belum terbiasa dengan
penggunaan sistem akan sulit melakukan peralihan, namun dapat
diantisipasi dengan adanya pelatihan terhadap SIM tersebut dan
penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penggunaan
sistem.
Sumber daya yang digunakan mencapai target indikator ini adalah
anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam pengembangan
SIM yang digunakan pada tahun 2014 sebesar Rp. 196.680.000,- atau
sekitar 61% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan
oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang data dan informasi.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai 8 (delapan) sasaran
Sekretariat Jenderal DPD RI melalui program penguatan kelembagaan DPD
dalam sistem demokrasi, program dukungan manajemen dan dukungan tugas
lainnya, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI yaitu
sebesar Rp. 115.875.480.488,-
Sekretariat Jenderal DPD RI dalam melaksanakan program-program
tersebut menggunakan sumber dana DIPA pada Satuan Kerja DPD RI dan
Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI Pagu Definitif Tahun 2014.
Berdasarkan alokasi anggaran DIPA, pagu dan realisasi anggaran per program
dapat dirinci seperti pada Tabel 3.10.
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
113
TABEL 3.10. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEWUJUDKAN SASARAN STRATEGIS SETJEN DPD RI TAHUN 2014
No. SASARAN PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI %
1 Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
1. program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi
2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya
73.681.568.000,- 70.635.372.270,- 95,87%
2 Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI
1. program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi
2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya
14.129.835.000,- 12.292.262.491,- 86,99%
3 Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan
program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya 256.050.000,- 229.499.175,- 89,63%
4 Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya 682.980.000,- 658.775.200,- 96,46%
5 Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
1. program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi
2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya
5.910.600.000,- 3.231.281.315,- 54,67%
6 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya
133.400.000,- 131.868.627,- 98,85%
7 Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI 35.827.460.000,- 28.499.741.410,- 79,55%
8 Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya 321.600.000,- 196.680.000,- 61,15%
JUMLAH 130.943.493.000,- 115.875.480.488,- 88.49%
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
Jenderal DPD RI tahun 2014 sebesar Rp 115.875.480.488,- (seratus lima belas
miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat
ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 88,49% dari anggaran sebesar Rp.
130.943.493.000 (seratus tiga puluh miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta
empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran capaian
kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 7.150.594.278,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta lima
ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau
sebesar 6 % dari realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 108.724.886.210,-
(Seratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah).
Rincian per sasaran dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja tahun 2014
(lampiran 5).
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
115
Semakin berkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI seiring dengan dinamika politik yang terjadi baik di internal maupun ekternal lembaga DPD RI maka upaya penguatan kelembagaan kesekretariatan DPD RI, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja perlu terus dilakukan dengan sistematis dan terukur.
Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2014 tercatat
berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja
dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 yang mencakup 8 (delapan) sasaran
utama, secara umum telah memberikan gambaran capaian kinerja yang baik, rata-
rata tingkat capaian sasaran sebesar 94.47% dengan realisasi anggaran sebesar
88,49%.
Komitmen kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 dalam
memberikan dukungan teknik administratif dan keahlian terhadap Anggota DPD RI
khususnya dan DPD RI umumnya disusun dalam Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014, yang kemudian ditekadkan dalam
pernyataan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 dan
diukur dalam capaian kinerja sasaran untuk akhirnya dilaporkan dalam Laporan
Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 dimana Renstra
Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014, PK Sekretariat Jenderal DPD RI
Tahun 2014, dan Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
mengalami revisi pada tahun 2014 karena pergantian periodisasi Pimpinan dan
Anggota DPD RI, disamping mutasi di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sekretariat Jenderal DPD RI akan senantiasa melakukan evaluasi atas
hambatan yang dialami serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan
capaian kinerja yang telah baik. Beberapa langkah perbaikan ke depan yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain adalah :
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014
116
a) Peningkatan kualitas dukungan teknis administratif yang tertib dan akuntabel;
b) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI;
c) Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
Dengan demikian, diharapkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam
memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI akan
terus meningkat di masa yang akan datang.
LAMPIRAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 2 TAHUN 2012
WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
BAGIAN
SEKRETARIAT KETUA
DPD RI
BAGIAN
SEKRETARIAT
KOMITE I
BAGIAN SEKRETARIAT
KOMITE IIBAGIAN TATA USAHA
BAGIAN
ADMINISTRASI GAJI
DAN TUNJANGAN
BAGIAN
SEKRETARIAT WAKIL
KETUA DPD RI
BIDANG I
BAGIAN
SEKRETARIAT
KOMITE III
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KERJASAMA
BIDANG
DATA
BIRO
PERSIDANGAN I
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BIRO UMUMBIRO
PERSIDANGAN II
BRIO
ADMINISTRASI
INSPEKTORAT
BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
BIRO SEKRETARIAT
PIMPINAN
PUSAT DATA DAN
INFORMASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG KAJIAN
KEBIJAKAN
BIDANG KAJIAN
HUKUM
BAGIAN ORGANISASI
DAN TATA LAKSANAN
BAGIAN AKOMODASI
DAN ANGKUTAN
BIDANG
PEMBERITAAN DAN
MEDIA VISUAL
PUSAT KAJIAN
DAERAH
PUSAT KAJIAN
KEBIJAKAN DAN
HUKUM
BAGIAN
KEANGGOTAAN DAN
KEPEGAWAIAN
BAGIAN PENGADAAN
DAN INVENTARISASI
BAGIAN
PROTOKOL
BAGIAN
SEKRETARIAT PHAL
BAGIAN SEKRETARIAT
PANITIA AKUNTABILITAS
PUBLIK
BAGIAN SEKRETARIAT
BADAN KEHORMATAN
BAGIAN SEKRETARIAT
KOMITE IV
BIDANG HUBUNGAN
DAERAH WILAYAH
TIMUR
BAGIAN
PEMELIHARAAN
BIDANG
INFORMASI
BIDANG HUBUNGAN
DAERAH WILAYAH
TENGAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Lampiran 1
BAGIAN
PENGAMANAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN RISALAH
BAGIAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK DPD DI
MPR/PANSUS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG KAJIAN
KLARIFIKASI
BIDANG HUBUNGAN
DAERAH WILAYAH
BARAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN
PERBENDAHARAAN
DAN PERJALANAN
DINAS
BAGIAN
SEKRETARIAT WAKIL
KETUA DPD RI
BIDANG II
BAGIAN
SEKRETARIAT PPUU
BAGIAN PERSIDANGAN
PARIMURNA / SET
PANMUS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN PEMBUKUAN
DAN VERIVIKASI
Struktur Organisasi Kantor DPD RI di Provinsi
Kantor DPD RI
di Provinsi
SUBBAGIAN PELAYANAN TEKNIK DAN
PERSIDANGAN
SUBBAGIAN KOMUNIKASI
PUBLIK, DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
Tenaga Ahli
Kelompok Jabatan
Fungsional
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN 3
Visi :
Misi :
Uraian Indikator 2010 2011 2012 2013 2014
1 1 1 Terwujudnya dukungan teknis
dan substansi/materi
persidangan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi DPD RI
1 Tingkat kepuasan anggota
terhadap dukungan teknis
dan substansi/materi
persidangan
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan
penyelenggaraan
fungsi legislasi
pertimbangan,
pengawasan
DPD, dan
pengembangan
kerja sama
kegiatan
pengelolaan dan
pengkajian
aspirasi
masyarakat dan
daerah;
Program
penguatan
kelembagaan
DPD dalam
sistem
Demokrasi
Program
dukungan
manajemen
dalam
pelaksanaan
tugas lainnya
DPD RI
2 Persentase
penyelenggaraan
rapat/sidang alat-alat
kelengkapan
100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan
Kualitas
dukungan teknis
dan substansi
materi dalam
penyelenggaraan
rapat/sidang-
sidang alat
kelengkapan
Program
penguatan
kelembagaan
DPD dalam
sistem
Demokrasi
2 3 Persentase draft keputusan
DPD RI terkait fungsi
legislasi yang digunakan
sebagai Keputusan DPD RI
100 %
(33 Draf
Keputusan)
100 %
(35 Draf
Keputusan)
100 %
(60 Draf
Keputusan)
100 %
(43 Draf
Keputusan)
100 %
(48 Draf
Keputusan)
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
dukungan
penyusunan
legislasi.
Program
penguatan
kelembagaan
DPD dalam
sistem
Demokrasi
4 Persentase draft keputusan
DPD RI terkait fungsi
pengawasan yang
digunakan sebagai
Keputusan DPD RI
100 %
(15 Draf
Keputusan)
100 %
(13 Draf
Keputusan)
100 %
(25 Draf
Keputusan)
100 %
(25 Draf
Keputusan)
100 %
(20 Draf
Keputusan)
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
dukungan
penyusunan
hasil
pengawasan
DPD RI atas
pelaksanaan
RUU.
Program
penguatan
kelembagaan
DPD dalam
sistem
Demokrasi
5 Persentase draft keputusan
DPD RI terkait fungsi
penganggaran yang
digunakan sebagai
Keputusan DPD RI
100 %
(1 Draf
Keputusan)
100 %
(3 Draf
Keputusan)
100 %
(2 Draf
Keputusan)
100 %
(2 Draf
Keputusan)
100 %
(5 Draf
Keputusan)
Meningkatkan
dukungan dalam
pelaksanaan
fungsi anggaran
lembaga DPD RI
Program
penguatan
kelembagaan
DPD dalam
sistem
Demokrasi
2. Membangun SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN)
Tahun 2010 - 2014SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
Profesional dan Andal dalam Memberikan Dukungan Administratif dan Keahlian bagi Pelaksanaan Tugas Konstitusional DPD RI
1. Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI
3. Meningkatkan kapasitas organisasi Sekretariat Jenderal dan sarana prasarana
4. Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014
Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif
Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI
18
judul
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
2.595.000.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI
10
Keputusan
52.494.520.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI
18
Keputusan
15.846.010.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI
2
Keputusan
4.127.340.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI
1
keputusan
345.000.000
LAMPIRAN 4 a
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung
10
Kajian
3.724.600.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI
4
keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
2.471.970.000
Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung
2
kajian
1.480.000.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI
20
Keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
20.445.320.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI
6
keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
3.804.260.000
Terwujudnya kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD
100% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
60.000.000.000
Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan
100 %
5.365.000.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi dan Renovasi gedung kantor sementara DPD RI yang sesuai format standar yang ditetapkan
100 %
1.155.030.000
Jumlah SOP yang digunakan oleh unit kerja di kantor pusat maupun di daerah
15 SOP
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
135.000.000
Jumlah SIM yang digunakan oleh unit kerja
6 SIM
745.000.000
Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI
Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI
154 laporan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
2.300.000.000
Jumlah lembaga perwakilan negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI
1 kali bilateral dan 7 kali multilateral
2 kali forum Internasional
Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
6.385.000.000
Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Opini BPK
WTP
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
1.532.680.000
Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB
B
138.000.000
Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM
Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan
100 % Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
810.000.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)
Pim II : 100 %
Pim III : 100 %
Pim IV : 100 %
105.000.000
Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3
S1 : 3 orang
S2 : 30 orang
S3 : 1 orang
1.300.000.000
Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri
10
Orang
320.000.000
Terwujudnya Penguatan kapasitas sekretariat lembaga perwakilan
Prosentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
100 %
135.000.000
Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 187.759.730.000,- Jakarta, Januari 2014
Sekretaris Jenderal DPD RI
Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto NIP. 195711251983031001
REVISI I PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014
Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif
Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI
18
judul
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
1.193.390.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI
6
Keputusan
21.564.979.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI
10
Keputusan
2.361.483.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI
1
Keputusan
1.157.310.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI
1
keputusan
319.800.000
LAMPIRAN 4 b
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung
3
Kajian
582.810.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI
4
keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
1.178.850.000
Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung
2
kajian
1.045.000.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI
17
Keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
8.473.505.000
Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI
7
keputusan
Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi
3.474.660.000
Terwujudnya kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD
100% Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara
42.730.000.000
Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan
100 %
2.740.000.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi dan Renovasi gedung kantor sementara DPD RI yang sesuai format standar yang ditetapkan
100 %
1.200.000.000
Jumlah SOP yang digunakan oleh unit kerja di kantor pusat maupun di daerah
15 SOP
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
-
Jumlah SIM yang digunakan oleh unit kerja
6 SIM
745.000.000
Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI
Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI
154 laporan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
1.800.000.000
Jumlah lembaga perwakilan negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI
1 kali bilateral dan 6 kali multilateral
1 kali forum Internasional
Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
5.700.000.000
Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Opini BPK
WTP
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
1.532.680.000
Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB
B
75.000.000
Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM
Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan
100 % Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya
708.800.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 2 3 4 5
Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)
Pim II : 100 %
Pim III : 100 %
Pim IV : 100 %
44.250.000
Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3
S1 : 3 orang
S2 : 30 orang
S3 : 1 orang
1.184.260.000
Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri
9
Orang
222.460.000
Terwujudnya Penguatan kapasitas sekretariat lembaga perwakilan
Prosentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
100 %
58.400.000
Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 100.092.637.000,-
Jakarta, Juli 2014
Sekretaris Jenderal DPD RI
Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto NIP. 195711251983031001
LAMPIRAN 4 c
3 4 5
1 1 Tingkat kepuasan
anggota terhadap
dukungan teknis
dan
substansi/materi
persidangan
100% Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
2 Persentase
penyelenggaraan
rapat/sidang alat-
alat kelengkapan
100% Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
6,339,760,000
3 Persentase draft
keputusan DPD
RI terkait fungsi
legislasi yang
digunakan
sebagai
Keputusan DPD
RI
100 %
(48 Draf Keputusan)
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
53.329.776.000
4 Persentase draft
keputusan DPD
RI terkait fungsi
pengawasan
yang digunakan
sebagai
Keputusan DPD
RI
100 %
(20 Draf Keputusan)
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
10.784.666.000
5 Persentase draft
keputusan DPD
RI terkait fungsi
penganggaran
yang digunakan
sebagai
Keputusan DPD
RI
100 %
(5 Draf Keputusan)
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
1.412.271.000
6 Persentase draft
keputusan DPD
RI terkait fungsi
representasi yang
digunakan
sebagai
Keputusan DPD
RI
100 %
(1 Draf Keputusan)
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
243.698.000
7 Persentase draft
keputusan/peratu
ran DPD RI non
RUU sebagai
penunjang Tugas
dan Fungsi DPD
RI yang
digunakan
sebagai
keputusan/peratu
ran DPD RI
100%
(8 Draf Keputusan)
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
1.327.397.000
8 Jumlah draft
Risalah Rapat
DPD RI
200 Risalah Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
244,000,000
Terwujudnya
dukungan teknis dan
substansi/materi
persidangan dalam
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
Sasaran Strategis
1
REVISI II PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2014
Indikator Kinerja
2
Target Program Anggaran (Rp)
3 4 5
Terwujudnya
dukungan teknis dan
substansi/materi
persidangan dalam
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
Sasaran Strategis
1
Indikator Kinerja
2
Target Program Anggaran (Rp)
9 Persentase
Kajian yang
digunakan
sebagai
background
paper oleh alat
kelengkapan
100%
(28 Kajian)Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem Demokrasi
4,641,136,000
2 10 Persentase hasil
riset/kajian yang
terpublikasi
dalam jurnal
nasional yang
terakreditasi
20% Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
_
11 Persentase hasil
riset/kajian yang
terdaftar dalam
jurnal
internasional
20% Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
_
12 Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
lembaga DPD RI
terhadap
pemberitaan di
media massa
100% Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
-
13 Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
lembaga DPD RI
terhadap kerja
sama dalam dan
luar negeri
100% Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem demokrasi
5.305.200.000
14 Tingkat
pemenuhan
interaksi
pimpinan dengan
lembaga negara
di pusat
100% Program penguatan
kelembagaan DPD
dalam sistem demokrasi
8.824.635.000
3 Terwujudnya
efektivitas hubungan
antara DPD RI dengan
konstituen didaerah
pemilihan
15 Jumlah laporan
aspirasi
masyarakat dan
daerah yang
digunakan
sebagai bahan
analisis dalam
4 Lap Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
256,050,000
4 16 Persentase
pegawai yang
memiliki
kompetensi diklat
struktural
(pim II) 100 %
(pim III) 100 %
(pim IV) 100 %
Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
64.480.000
17 Persentase
pegawai yang
memiliki
kompetensi diklat
teknis
100%
191 orang
618,500,000
5 Terwujudnya layanan
administrasi
perkantoran dan
keuangan yang tertib
dan akuntabel dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
18 Tingkat
Kepuasan
Anggota terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
4,851,000,000,-
Terwujudnya
dukungan terhadap
penguatan
kelembagaan DPD RI
Terwujudnya
profesionalitas
kompetensi dan
integritas SDM dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
3 4 5
Terwujudnya
dukungan teknis dan
substansi/materi
persidangan dalam
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
Sasaran Strategis
1
Indikator Kinerja
2
Target Program Anggaran (Rp)
19 Tingkat kepuasan
Anggota DPD RI
atas ketepatan
waktu
pemenuhan hak-
hak keuangan
100% Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
1.059.600.000
6 20 Nilai akuntabilitas
kinerja dari
Kemenpan RB
B 75.000.000
21 Opini BPK WTP
22 Penilaian Mandiri
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi dari
Kemenpan RB
70 58,400,000
7 Meningkatnya kualitas
layanan sarana dan
prasarana dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
23 Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pengadaan
sarana dan
prasarana
perkantoran DPD
RI di Ibukota
Negara (Jakarta)
sesuai format
standar yang
ditetapkan.
100% Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur DPD RI
23.301.500.000
24 Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pengadaan
sarana dan
prasarana
perkantoran DPD
RI di Ibukota
Provinsi sesuai
format standar
yang ditetapkan.
100% 12.525.960.000
8 Terwujudnya
kapasitas layanan
data dan informasi
Sekretariat Jenderal
DPD RI dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
25 Jumlah Sistem
Informasi
Manajemen (SIM)
yang digunakan
dalam
mendukung
pelaksanaan
tugas DPD
10 SIM Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
321.600.000
Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 130,943,493,000 Jakarta, Oktober 2014
NIP. 195711251983031001
Terwujudnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
Sekretariat Jenderal
DPD RI yang
transparan dan
akuntabel dalam
mendukung
pelaksanaan tugas
dan fungsi DPD RI
Program dukungan
manajemen dalam
pelaksanaan tugas
lainnya DPD RI
Sekretaris Jenderal DPD RI
Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto
LAMPIRAN 4 d
3
1 1 Tingkat kepuasan anggota terhadap
dukungan teknis dan substansi/materi
persidangan
100%
2 Persentase penyelenggaraan rapat/sidang
alat-alat kelengkapan
100%
3 Persentase draft keputusan DPD RI terkait
fungsi legislasi yang digunakan sebagai
Keputusan DPD RI
100 %
(48 Draf Keputusan)
4 Persentase draft keputusan DPD RI terkait
fungsi pengawasan yang digunakan sebagai
Keputusan DPD RI
100 %
(20 Draf Keputusan)
5 Persentase draft keputusan DPD RI terkait
fungsi penganggaran yang digunakan
sebagai Keputusan DPD RI
100 %
(5 Draf Keputusan)
6 Persentase draft keputusan DPD RI terkait
fungsi representasi yang digunakan sebagai
Keputusan DPD RI
100 %
(1 Draf Keputusan)
7 Persentase draft keputusan/peraturan DPD
RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan
Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai
keputusan/peraturan DPD RI
100%
(8 Draf Keputusan)
8 Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI 200 Risalah
9 Persentase Kajian yang digunakan sebagai
background paper oleh alat kelengkapan
100%
(28 Kajian)
2 10 Persentase hasil riset/kajian yang
terpublikasi dalam jurnal nasional yang
terakreditasi
20%
11 Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar
dalam jurnal internasional
20%
12 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga
DPD RI terhadap pemberitaan di media
massa
100%
13 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga
DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar
negeri
100%
14 Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan
dengan lembaga negara di pusat
100%
3 Terwujudnya efektivitas hubungan
antara DPD RI dengan konstituen
didaerah pemilihan
15 Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan
daerah yang digunakan
sebagai bahan analisis dalam merumuskan
solusi permasalahan daerah.
4 Lap
4 16 Persentase pegawai yang memiliki
kompetensi diklat struktural
(pim II) 100 %
(pim III) 100 %
(pim IV) 100 %
17 Persentase pegawai yang memiliki
kompetensi diklat teknis
100%
(191 orang)
5 Terwujudnya layanan administrasi
perkantoran dan keuangan yang tertib
dan akuntabel dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
18 Tingkat Kepuasan Anggota terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
100%
19 Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas
ketepatan waktu pemenuhan hak-hak
keuangan Anggota DPD RI
100%
6 20 Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB B
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
TAHUN 2010 - 2014 -----------
1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Jenderal DPD RI
2. Tugas : Menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI
3. Fungsi : a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
b. pemberian dukungan administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan dan pengawasan dalam fungsi politik lembaga dan anggota DPD RI;
c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan administrasi, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan DPD RI.
4. Indikator Kinerja Utama :
NO URAIAN SUMBER DATA
1 2 3
1. Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan
3. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI
Rosid I Rosid II
4. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI
Rosid I Rosid II
5. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI
Rosid II
6. Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI
Rosid II
7. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/ peraturan DPD RI
Rosid II
LAMPIRAN 6
NO URAIAN SUMBER DATA
1 2 3
8. Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI Rosid II
9. Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan
Puskada Rosid I Rosid II
Pusjakum
10. Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi
Puskada Pusjakum
11. Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional
Puskada Pusjakum
12. Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa
Pusdatin
13. Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri
Setpim Rosid I
Rorenkeu
14. Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat
Setpim
15. Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah.
Puskada
16. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural
Romin
17. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis Romin
18. Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Romin
19. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI
Rorenkeu
20. Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB Romin
21. Opini BPK Rorenkeu
22. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB
Inspektorat
23. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.
Roum
24. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.
Roum
25. Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD