LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2019...LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2019 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami

LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2019

dapat diselesaikan dengan baik. LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat

publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun

anggaran, serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance,

yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang .

Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan Visi, Misi Kabupaten

Sumedang dan program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Pencapaian

kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian indikator kinerja sasaran mengacu

pada Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

program pembangunan kesehatan tahun 2019 . Laporan ini merupakan media

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, berisi

informasi tentang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Kesehatan pada

Tahun 2019,

Demikian laporan ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua

pihak atas terlaksananya penyusunan laporan ini.

Sumedang, Februari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMEDANG

DADANG SULAEMAN, S.Sos.,M.Kes

Pembina TK I.,IV.b

NIP. 19701126 199303 1 006


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yaitu:

“SIMPATI” Sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam mencapai Visi

tersebut, perlu merencanakan aspek pembangunan kesehatan dengan sebaik -

baiknya agar berbagai hambatan dan kendala terutama di sektor kesehatan dapat

diatasi. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting

mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin

kompleks sejalan dengan permasalahan, perkembangan demokrasi,

desentralisasi dan tuntutan globalisasi yang semakin meningkat. Sebagai

penjabaran dari Visi tersebut maka di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang 2019-2023, berorientasi pada dokumen RPJMD serta

perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2019 – 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan

tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun

tujuan dari Dinas Kesehatan adalah : “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang

Rahayu Dan Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat

Melalui Gempita Tahun 2023”, dan sasaran meningkatnya akses dan

cakupan mutu layanan kesehatan.

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang , telah melaksanakan 9 program utama dan 6 program

pendukung dengan 131 kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.

Realisasi anggaran secara keseluruhan dari belanja langsung sebesar sebesar

Rp.164.670.566.382,- dari pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga

31 Desember 2019 adalah sebesar Rp., 146.747.412.048, (89,12%), atau dengan

sisa anggaran mencapai Rp.17.923.154.334,18.

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja capaian kinerja Dinas

Kesehatan tahun 2019 dapat dikatagorikan hasilnya sebagai berikut :

a. Capaian kinerja sangat tinggi dengan skala nilai 91-100 % terdiri dari 17

indikator.


b. Capaian kinera baik dengan dengan skala nilai 76-91 % teridiri dari 6

indikator

c. Capaian kinerja sedang dengan skala nilai 66 – 75% terdiri dari 2

indiaktor.

Tantangan pembangunan kesehatan kedepan masih memerlukan upaya

dan kerja keras, dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang pada tahun mendatang, maka perlu dilakukan beberapa program /

kegiatan dilanjutkan dengan meningkatkan target sasaran pembangunan

kesehatan maupun mempertahankan kinerja yang telah baik;

membuat/merencanakan program/kegiatan inovasi baru yang dapat

meningkatkan prioritas program pembangunan kesehatan melalui upaya upaya

yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas dan cakupan

bimbingan teknis dan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkal.a


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan.. ..................................................................................... 2

C. Dasar Hukum ................................................................................................. 3

D. Aspek Srategi yang Berpengaruh ................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Srategis. ........................................................................................... 31

B. Visi dan Misi .................................................................................................. 34

C. Rencana Kerja ............................................................................................... 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Kerangka Pengukuran Kinerja ........................................................................ 44

B. Pencapaian Indikator Kinerja ......................................................................... 46

C. Realisasi Kinerja Anggaran ............................................................................ 52

D. Analisis atas Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran .................................. 59

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 62

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan ................................................ 28

TABEL 1.2 Jumlah Pegawai berdadasarkan Tingkat Pendidikan ............................. 29

TABEL 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin .......................................... 30

TABEL 2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ........................... 32

TABEL 2.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Kesehatan dalam

Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang

Periode 2019 2023 ............................................................................... 35

TABEL 2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ..................... 37

TABEL 2.4 Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2019 ................................. 41

TABEL 2.5 Program Dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Tahun 2019..............................................................................................

TABEL 3.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 ........................................ 47

TABEL 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019 ........... 51

TABEL 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran ................................................................. 53

TABEL 3.4 Tingkat Efesiensi Penggunaan AnggaranTahun 2019 ............................ 60


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa

dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme.. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme

untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat

peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi

bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi

responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan

untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada

setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada

bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali

(controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable

activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata

dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut

benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang

berwenang. negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah

Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah,

berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good

governance.


Sehat adalah sebuah tujuan hidup masyarakat, meski kesehatan bukan

segala – galanya tetapi tanpa kesehatan segala yang kita miliki tidak akan berarti

apa – apa. Kesehatan juga merupakan sebuah indicator indeks Pembangunan

Manusia selain Pendidikan dan Daya Beli ( Ekonomi). Dan untuk mencapai

derajat kesehatan tersebut sebagai salah satu indeks Pembangunan Manusia

(IPM) banyak program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dicapai.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang kesehatan yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan

Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian akan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dianalisa dan

dilaporkan sebagai salah satu indicator keberhasilan sebuah organisasi yang

dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara

terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai

pengungkapan/komunikasi capaian kinerja dalam suatu tahun anggaran

berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud

merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam

rumusan tujuan dan sasaran. Dan pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut

mengandung penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian

kinerjanya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) adalah memberikan gambaran secara

keseluruhan kinerja di Dinas Kesehatan pada tahun 2019.

2. Tujuan

1) Memberikan gambaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

2) Memberikan gambaran Jumlah SDM yang ada di Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2019

3) Memberikan gambaran capaian kinerja Dinas Kesehatan pada

tahun 2019.


4) Memberikan gambaran capaian realisasi anggaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2019.

5) Memberikan gambaran pengukuran kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang pada tahun 2019.

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja;

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara : 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi

Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas

Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

9. Penyusunan LKIP berdasarkan atas Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala lembaga

Administrasi Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP dan Tap.MPR RI Nomor IX/MPR/1998

dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PP Nomor 108

Tahun 2000 tentang Tata Cara pertanggung jawaban Kepala Daerah.


D. Aspek Strategis yang berpengaruh

Aspek Strategis Dinas Kesehatan yang berpengaruh ditinjau dari Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menurut Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 38 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Program

b) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

3) Seksi Kesehatan Ligkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan

c) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

a) Seksi Kefarmasian dan alat kesehatan

b) Seksi Pembiayaan da Jaminan Kesehatan

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a) UPTD Puskesmas

b) UPTD Labkesda

c) UPTD Gudang Farmasi Kesehatan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan adalah :

a) Tenaga medis (Dokter umum, dokter gigi)

b) Perawat

c) Bidan


d) Perawat Gigi

e) Nutrisionis

f) Sanitarian (Tenaga Kesling)

g) Penyuluh Kesehatan Masyarakat

h) Adminkes

i) Penata Lab.Kes

j) Epidemiologi

k) Apoteker

l) Asisten Apoteker

Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang 2019

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga

pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan

dan Lembaga lain.

Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan mengalami

perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Sumedang.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

fungsi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok uraian tugas Kepala Dinas Kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. Mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah

tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;

2. Mengendalikan kegiatan penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan

kejadian luar biasa;

3. Mengendalikan kegiatan penanganan dan pencegahan penyakit menular maupun tidak

menular;

4. Mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana dan wabah;

5. Mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan haji;

6. Menetapkan izin praktek untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tertentu serta

rekomendasi teknis untuk perizinan sarana kesehatan;

7. mengendalikan kegiatan pencegahan kegiatan pengelolaan survey kesehatan daerah

(surkesda) dan pelayanan kesehatan dasar serta rujukan;

8. mengendalikan kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat, penyehatan

lingkungan, dan pengendalian penyakit;

9. mengendalikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,

narkotika, psikotoprika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;

10. mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas;

11. mengendalikan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

12. mengendalikan kegiatan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional;

13. mengendalikan kegiatan PPK-BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyrakat dan Laboratorium

Kesehatan Daerah;

14. mengendalikan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan kesehatan;

15. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas

Kesehatan; dan

16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh:

Sekretaris;

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat;

Kepala UPT Laboratoruim Kesehatan Daerah;

Kepala UPT Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan

Jabatan Fungsional.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan

bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Dinas

Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas

Sekretaris adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan

masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan

dan bidang sumber daya kesehatan;

2. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan,

pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;

3. Merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;

4. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;

5. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;

6. Merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;

7. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;

8. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas;

9. Merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada

Dinas Kesehatan; dan

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:

Kepala Sub Bagian Program;

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian

Program. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan kegiatan bidang program kerja dan pelaporan dinas. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program

adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja dinas;

2. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;

3. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit

kerja lain di lingkungan dinas;

4. Menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas;

5. Mengelola dan mengkoordinir data rutin, komunikasi data dan survai kesehatan;

6. Mengelola Sistem Informasi Kesehatan;

7. Mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi Kesehatan;

8. Mengelola data kepesertaan JKN;

9. Menyuysun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada

Dinas Kesehatan; dan


Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan

Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan

ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan sarana kerja dinas. Dalam melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum,

Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan,

pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian

dinas;

2. Menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas;

3. Merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;

4. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;

5. Menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan

sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

6. Menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan


Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian

Keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris

dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala

Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan dinas;

2. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;

3. Melaksanakan laporan keuangan dinas;

4. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan

dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan


Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang

Kesehatan Masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala

Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendataan sasaran kesehatan masyarakat dan program gizi

masyarakat;

2. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat dan gizi;

3. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemeriksaan kehamilan, perawatan dan persalinan

ibu hamil;

4. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan imunisasi bayi, anak, ibu hamil dan calon

pengantin;

5. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan bayi atau anak;

6. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyuluhan hidup sehat bagi ibu dan anak;

7. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan bagi remaja dan lanjut usia;

8. Menyelenggarakan kegiatan pemetaan kondisi gizi masyarakat;

9. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin

masyarakat kurang gizi;

10. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kurang gizi masyarakat;

11. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan peduli remaja;

12. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan lanjut usia;

13. Menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan sekolah;

14. Menyelenggarakan promosi kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan obat,

NAPZA dan bahan berbahaya serta upaya promosi kesehatan masyarakat lainnya;

15. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pembinaan dan penyuluhan perilaku

hidup bersih dan sehat;

16. Merumuskan pengembangan media promosi kesehatan dan menyelenggarakan kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya peningkatan kesadaran hidup

sehat;

17. Merumuskan identifikasi faktor resiko Kesehatan Lingkungan;

18. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Kesehatan Lingkungan, menyelenggarakan

kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran terhadap kesehatan

lingkungan;

19. Menyelenggarakan kegiatan upaya pengawasan dan pengendalian dampak

pembangunan terhadap kesehatan lingkungan;

20. Merumuskan konsep kesehatan kerja;

21. Merumuskan konsep kesehatan Olahraga; dan


Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan

c) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan

keluarga dan gizi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kompilasi data sasaran kesehatan masyarakat dan program gizi masyarakat;

2. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pemeriksaan

maternal dan neonatal, kelangsungan hidup balita, anak pra sekolah dan remaja;

3. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan

pelayanan keluarga berencana;

4. Menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kualitas kesehatan lanjut usia;

5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan

peningkatan kesehatan lanjut usia;

6. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan

pemberian makanan tambahan dan vitamin pada masyarakat kurang gizi;

7. Melaksanakan kegiatan penanggulangan masalah gizi kurang dan pengelolaan konsumsi

gizi;


kesehatan peduli remaja di puskesmas;

9. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan gizi

makro dan mikro;

10. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan perbaikan gizi ibu

hamil, bayi, anak dan lanjut usia; dan


Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan. Kepala Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam

melaksanakan kegiatan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan. Untuk melaksanakan

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan promosi kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan obat, NAPZA

dan bahan berbahaya serta upaya promosi kesehatan masyarakat lainnya;

2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis, pembinaan dan penyuluhan

perilaku hidup bersih dan sehat;

3. Menyusun dan melaksanakan pengembangan media promosi kesehatan, melaksanakan

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya peningkatan kesadaran

hidup sehat; dan


Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga


1. Menyusun perencanaan program penyehatan, pengawasan dan pemberdayaan kesehatan

lingkungan permukiman, tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum

industri;

2. Menyusun data penyehatan, pengawasan dan pemberdayaan kesehatan lingkungan

permukiman, tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum industri;


penelitian, pengkajian dan pengembangan kesehatan lingkungan;


pembinaan dan penyuluhan kesehatan lingkungan;


pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran terhadap kesehatan

lingkungan;


preventif kesehatan lingkungan;

7. Melaksanakan analisa hasil pengukuran komponen lingkungan yang mempengaruhi

kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia;

8. Melaksanakan penanggulangan masalah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan

manusia;

9. Melaksanakan program Kesehatan Kerja;

10. Melaksanakan program Kesehatan Olahraga; dan


Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kepala Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.


Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi dan matra;

2. Menyelenggarakan kegiatan analisa potensi penyakit di daerah;

3. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan penyakit menular;

4. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan pencegahan penyakit tidak menular;

5. Menyelenggarakan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);

6. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

(P2BB);

7. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan dan pembinaan kesehatan jiwa;

8. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan dan

pemberantasan penyakit;

9. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di bidang kesehatan; dan



ayat (3)Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.

Seksi Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala

Seksi Surveilans dan Imunisasi. Kepala Seksi Surveilans Dan Imunisasi mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan surveilans dan imunisasi.


Seksi Surveilans dan Imunisasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja surveilans dan imunisasi;

2. Menyusun bahan pedoman pengamatan penyakit (surveilans efidemiologi), program

imunisasi dan kesehatan matra (bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);

3. Menyusun data dasar sebagai pendukung pelaksanaan program imunisasi dan

pengamatan penyakit (surveilans efidemiologi), program imunisasi dan kesehatan matra

(bencana, kesehatan haji dan matra lainnya);

4. Menentukan sasaran dan target cakupan program imunisasi dan pengamatan penyakit

(surveilans efidemiologi), program imunisasi dan kesehatan matra (bencana, kesehatan

haji dan matra lainnya);

5. Menyelenggarakan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);

6. Melaksanakan system kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) penyakit

berpotensi wabah/KLB berdasarkan faktor risiko;

7. Melaksanakan investigasi terhadap semua kejadian penyakit yang berpotensi

menimbulkan wabah/KLB bersama lintas sektoral terkait;

8. Memfasilitasi pelaksanaan pengamatan kesehatan matra (Jemaah haji, transmigrasi dan

pengungsi);

9. Melaksanakan koordinasi upaya pelaksanaan penanggulangan bencana;

10. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Kesehatan haji dan rekruitmen petugas kesehatan

haji;

11. Koordinasi dan fasilitsi program imunisasi melalui penyediaan sarana dan pemantauan

Cold chain;

12. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dan kejasama/kemitraan dibidang

program pengamatan penyakit (surveilans penyakit), imunisasi dan kesehatan matra;

13. Melaksanakan monitoring/suvervisi pelaksanaan program pengamatan penyakit;

14. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang

pengamatan penyakit (surveilans penyakit), imunisasi dan kesehatan matra;

15. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data epidemiologi penyakit

(bencana, kesehatan haji dan matra lainnya); dan


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang kepala

dengan titelatur Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Kepala Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamatan penyakit menular;

2. Melaksanakan pencegahan dan pengamatan penyakit bersumber binatang (P2BB);

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam melaksanaan kegiatan

pencegahan terhadap penyakit menular;

4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE) berkenaan dengan pencegahan, pengendalian dan

pemberantasan penyakit menular; dan


Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas pokok membantu Kepala

Bidang dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamatan penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa;

2. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pembinaa kesehatan jiwa;

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam melaksanaan kegiatan

pencegahan terhadap penyakit tidak menular;

4. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE) berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa; dan


Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala

Bidang Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan

kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan criteria dibidang peningkatan pelayanan,

fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

3. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan

pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan

komplementer;

4. Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan

mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

5. Menyelenggarakan bimbingan teknis pelayanan kegiatan pemetaan potensi gangguan

terhadap kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat termasuk angka kesakitan;


pemetaan potensi gangguan terhadap kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat

termasuk angka kesakitan;

7. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan di Puskesmas dan jaringannya;

8. Menyelenggarakan pengawasan Puskesmas, Rumah Sakit dan instansi pelayanan

kesehatan swasta;

9. Menyelenggarakan pengawasan usaha laboratorium kesehatan dasar dan rujukan;

10. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan khusus;

11. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan Primer;

12. Menyelenggarakan kegiatan audit sarana pelayanan kesehatan swasta dan pengobatan

tradisional;

13. Menyelenggarakan kegiatan P3K/Posko Kesehatan;

14. Menyelenggarakan pengawasan usaha apotek dan toko obat;

15. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat

tentang mutu layanan kesehatan;

16. Merukuskan kebijakan mutu layanan kesehatan;

17. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan mutu layanan

kesehatan;

18. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terkait dengan

mutu layanan kesehatan; dan



ayat (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

b) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c) Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesahatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional dipimpin oleh seorang

kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan

Tradisional. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan

kesehatan primer dan kesehatan tradisional. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan

Kesehatan Tradisional adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan

masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) pada pusat kesehatan

masyarakat, serta kesehatan dasar pada klinik dan praktik perorangan;

2. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan

masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) pada pusat kesehatan

masyarakat, serta kesehatan dasar pada klinik dan praktik perorangan;

3. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan

kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan

perorangan (UKP) pada pusat kesehatan masyarakat, serta kesehatan dasar pada klinik

dan praktik perorangan;

4. Menyiapkan pemberian pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

kesehatan dasar meliputi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan

perorangan (UKP) pada pusat kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar meliputi

upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) pada pusat

kesehatan;

5. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kegiatan pemetaan

potensi gangguan terhadap kesehatan dasar Primer;


pelayanan kesehatan dasar Primer di Puskesmas dan jaringannya;

7. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris,

komplementer, dan integrasi;

8. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris,

komplementer, dan integrasi;


kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;



11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelayanan


12. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan

tradisional di Puskesmas dan jaringannya;

13. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi usaha kesehatan tradisional;

14. Melaksanakan audit dan menyusun Surat Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan

Swasta dan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);

15. Melaksanakan pengawasan Puskesmas, Rumah Sakit dan instansi pelayanan kesehatan

swasta;

16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan P3K/Posko Kesehatan; dan


Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan

kesehatan rujukan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah

sakit;

2. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan medis dan keperawatan, penunjang, gawat

darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;


medis dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan

pemantauan rumah sakit;


medis dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan dan

pemantauan rumah sakit;

5. Melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pelayanan

kesehatan rujukan di puskesmas dan jaringannya;

6. Melaksanakan kegiatan pengawasan usaha laboratorium kesehatan Primer dan rujukan;

7. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta kesehatan khusus;

dan


Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala

Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan mutu pelayanan

kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian

tugas Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:


tentang mutu layanan kesehatan;

2. Merumuskan kebijakan mutu layanan kesehatan;

3. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan mutu layanan

kesehatan;

4. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terkait dengan

mutu layanan kesehatan;

5. Melaksanakan koordinasi dalam penerapan standar pelayanan minimal pada sarana

pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam pelayanan

kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat;

6. Melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan

kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam

pelayanan kesehatan;

7. Melaksanakan kendali mutu Program JKN; dan


Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala

Bidang Sumber Daya Kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang sumber daya

kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian

tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana kegiatan penyediaan obat-obatan (farmasi) untuk penunjang

pelayanan kesehatan;

2. Merumuskan rencana kegiatan penyediaan alat kesehatan untuk penunjang pelayanan

kesehatan;

3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan obat-obatan

(farmasi) dan alat-alat kesehatan dasar;

4. Menyelenggarakan pengawasan peredaran obat-obatan (farmasi), alat kesehatan dan

makanan;

5. Menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan keterampilan sumber daya kesehatan

nonformal;

6. Merumuskan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

7. Menyelenggarakan kegiatan akreditasi sarana dan tenaga kesehatan;

8. Menyelenggarakan kegiatan sertifikasi, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan;


tentang biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat;

10. Merumuskan kebijakan penetapan biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan

masyarakat;

11. Menyelenggarakan pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional tentang biaya

pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat;

12. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan lintas sektor termasuk dengan badan

penyelenggara jaminan sosial terkait biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan

kesehatan masyarakat;

13. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan

jaminan kesehatan masyarakat terkait biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan


14. Merumuskan kebijakan dan infrastruktur PPK-BLUD UPT Puskesmas dan

Laboratorium Kesehatan Daerah;

15. Melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitoring, evaluasi kinerja dan pembinaan

PPK-BLUD UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

16. melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitoring, evaluasi kinerja dan pembinaan

PPK-BLUD UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah; dan



ayat (3) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

b) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan

c) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat

Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan

pengadaan dan pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kefarmasian dan

Alat Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan obat-obatan (farmasi)

penunjang pelayanan kesehatan dasar;

2. Menyusun rencana kegiatan penyediaan obat-obatan (farmasi);

3. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat-obatan

(farmasi) di unit pelayanan;

4. Melaksanakan pengawasan usaha apotik dan toko obat;

5. Merumuskan rencana kegiatan penyediaan Alat kesehatan untuk menunjang pelayanan

kesehatan di unit pelayanan;

6. Melaksanakan pendataan kebutuhan alat kesehatan pada setiap unit pelayanan kesehatan

dasar;

7. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alat

kesehatan;

8. Melaksanakan pengawasan dalam pencatatan dan pelaporan penggunaan alat kesehatan

di unit pelayanan; dan


Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur

Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan


pembiayaan dan jaminan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



tentang biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat;

2. Merumuskan kebijakan penetapan biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan

masyarakat;

3. Menyelenggarakan pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional tentang biaya

pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat;

4. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan lintas sektor termasuk dengan badan

penyelenggara jaminan sosial terkait biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan


5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

jaminan kesehatan masyarakat terkait biaya pelayanan kesehatan peserta jaminan


6. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan infrastruktur PPK-BLUD UPT Puskesmas

dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

7. Melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitoring, evaluasi kinerja dan pembinaan

PPK-BLUD UPT Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

8. Menyusun bahan dan melaksanakan verifikasi Keuangan BLUD UPT Puskesmas dan

Laboratorium Daerah;

9. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan untuk

jaminan kesehatan masyarakat;

10. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan jaminan kesehatan masyarakat; dan


Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia


pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia

Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan keterampilan sumber daya

kesehatan;

2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pendayagunaan tenaga kesehatan

strategis;

3. Melaksanakan kegiatan akreditasi sarana dan tenaga kesehatan;

4. Melaksanakan sertifikasi, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan;

5. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang

pendidikan dan pelatihan;

7. Melaksanakan layanan pemberian ijin praktik, rekomendasi atau ijin kerja tenaga

kesehatan tertentu sesuai bidangnya;

8. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; dan


Unit Pelaksana Teknis Puskesmas

UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPT Puskesmas.

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan teknis Puskesmas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPT;

2. Menyelenggarakan UKM tingkat pertama sesuai kewenangannya terdiri dari:

3. Menyusun perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis

kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

4. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

5. Melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat, mengidentifikasi dan menyelesaikan

masalah kesehatan pada setiap perkembangan masyarakat bekerjasama dengan sektor

terkait;

6. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan

berbasis masyarakat;

7. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

8. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

9. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan

Pelayanan Kesehatan;

10. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan

terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

11. Menyelenggarakan UKP tingkat pertama sesuai kewenangannya terdiri dari:

12. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan

dan bermutu;

13. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan

preventif;

14. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat;

15. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan

keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

16. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama

inter dan antar profesi;

17. Melaksanakan rekam medis, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan

akses Pelayanan Kesehatan;

18. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan, mengoordinasikan dan

melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah

kerja;

19. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan

berbasis asuransi; dan



ayat (3), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian

Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT

Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub

Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan program UPT;

2. Melaksanakan pengelolaan urusan umum administrasi perkantoran, keuangan,

kepegawaian dan sarana prasarana UPT;

3. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga

fungsional;

4. Melaksanakan fasilitasi hak-hak kepegawaian tingkat dasar bagi pegawai yang ada di

lingkungan kerja UPT; dan

5. Melaksanakn tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis

laboratotium kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:


2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan bakteriologi, parasitologi serta pembuatan reagen

dan media;

3. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman toksikologi serta

kimia klinik dan obat-obatan;

4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan imunologi, pathologi klinik dan virologi; dan



ayat (3), Kepala UPT Laboratotium Kesehatan Daerah dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha dan jabatan fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian

Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT

Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga

dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan program UPT;

2. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana

prasarana UPT;


fungsional; dan




Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

UPT Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dengan

titelatur Kepala UPT Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. Kepala UPT Gudang

Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan kegiatan teknis gudang farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPT

Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan adalah sebagai berikut:


2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat

kesehatan dan perbekalan farmasi;

3. Melaksanakan pemantauan, pencatatan dan pelaporan serta mengamati persediaan,

penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan

farmasi; dan


5. Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan

fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Gudang

menyusun rencana kerja dan program UPT;

1. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana

prasarana UPT;


fungsional;




Jabatan Fungsional.

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang paling mendasar dalam pembangunan kesehatan

di Kabupaten Sumedang. Peranannya merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan

(operasional) di lapangan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat baik pelayanan promotif (peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten

Sumedang), preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif

(pemulihan).

Isu-isu Strategis Bidang Kesehatan :

No Aspek Permasalahan

1 Kesehatan

Masyarakat

1.Masih belum optimalnya pengendalian dampak lingkungan dan

manajemen faktor resiko lingkungan;

2. Belum optimalnya pengelolaan limbah medis (padat dan cair)

3.Belum optimalnya pengawasan tempat pengelolaan pestisida, fasilitas

makanan dan minuman;

4.Belum optimalnya pembinaan hygiene dan sanitasi terhadap tempat-

tempat umum;

5.Belum optimalnya pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat;

6.Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan olahraga;

7.Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan kerja;

8.Masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi;

9.Belum optimalnya penanganan kasus resiko tinggi dan komplikasi ibu dan


anak;

10.Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan ibu

dan anak, gizi dan lansia;

11.Masih rendahnya penjaringan kesehatan ibu, anak usia sekolah dan

lansia;

12 Masih tingginya kasus kehamilan tidak diinginkan, anemia, kurang

energi kronis, berat bayi lahir rendah

13. Masih adanya kasus stunting;

14.; Belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat

15. Belum optimalnya pembinaan pada desa siaga aktif;

16.; Belum optimalnya penerapan kawasan tanpa rokok di lima tatanan

(kawasan pendidikan, kesehatan, tempat umum, tempat kerja, tempat

ibadah, tempat bermain anak, fasilitas kesehatan);

17.Belum optimalnya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;

2

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

1.Masih kurangnya regulasi yang mengatur penanganan Orang Dengan

Gangguan Jiwa;

2. Kurangnya kualitas pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;

3. Masih belum optimalnya kualitas penanggulangan Orang Dengan

Gangguan Jiwa;

4. Belum optimalnya penjaringan kesehatan jiwa di masyarakat;

5. .Belum optimalnya penjaringan faktor resiko penyakit tidak menular pada

usia Produktif ( 15 - 59 Tahun )

6.Belum optimalnya sarana pendukung sistem pencatatan dan pelaporan

program penyakit tidak menular dari klinik swasta;

7 Belum optimalnya penjaringan penyakit tidak menular berbasis

masyarakat;

8. Belum optimalnya pembinaan penyakit tidak menular berbasis

masyarakat

9.; Masih terjadinya keterlambatan distribusi vaksin dan kelengkapannya;

10. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan

krisis kesehatan akibat bencana/KLB

11.Masih rendahnya angka kesembuhan atau cure rate penderita TB;

12. Masih rendahnya case notification rate (CNR TB);

13. Masih rendahnya persentase skrinning orang dengan resiko HIV;


14. Masih rendahnya persentase kasus HIV yang diobati;

15. Masih rendahnya persentase deteksi dini hepatitis B pada Bumil;

16. Masih rendahnya pengobatan diare dan pnemonia sesuai standar

17. .Masih tingginya proporsi penemuan kusta cacat tingkat 2;

18.; Masih tingginya insiden rate DBD;

19 Tingginya potensi angka kecacingan (stunting-anemia);

3 Pelayanan

Kesehatan

1.Sebagian puskesmas belum memiliki izin operasional;

2.Belum optimalnya integrasi program indonesia sehat melalui pendekatan

keluarga dengan intervensi perawatan kesehatan masyarakat;

3.Belum optimalnya pembinaan terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan dasar pemerintah, swasta, dan kesehatan tradisional,

4.Masih kurangnya kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dasar

pemerintah, swasta, dan kesehatan tradisional;

5.Sebagian besar penyehat tradisional masih belum memiliki surat terdaftar

penyehat tradisional;

6.Belum adanya regulasi daerah untuk PIS-PK, penyehat tradisional dan

kasus insidentil, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, serta sistem

rujukan terpadu;

7.Sebagian besar tukang gigi belum memiliki izin;

8.Persentase puskesmas yang terakreditasi belum mencapai target;

9.Belum adanya klinik pratama yang terakreditasi;

10.Belum adanya praktek dokter dan dokter gigi yang terakreditasi;

11.Masih rendahnya nilai dari survei kepuasan masyarakat;

12.belum optimalnya sistem rujukan berjenjang yang berbasis kompetensi;

13.Belum optimalnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;

4

Sumber

Daya

Kesehatan

1.Belum optimalnya penyediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis

pakai;

2.Belum optimalnya penyediaan alat kesehatan untuk UPT Puskesmas dan

Lab Kesehatan Daerah;

3.Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas alat kesehatan;

4.Belum optimalnya pembinaan pengelolaan pelayanan kefarmasian di UPT

Pemerintah dan Swasta;

5.Belum optimalnya pembinaan kepada pengelola obat tradisional;

6.Belum terlaksananya pembinaan toko alat kesehatan;


7.Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

8.Belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang berkualitas;

9.Masyarakat Kabupaten Sumedang belum seluruhnya terlindungi oleh

jaminan kesehatan nasional;

10.Belum optimalnya pembinaan terhadap Fasilitas kesehatan pertama

pemerintah maupun swasta yang berkerja sama dengan BPJS dalam

program JKN Nasional;

11.Masih kurangnya penyebaran informasi pelaksanaan JKN;

12.Belum optimalnya kinerja pelayanan FKTP berbasis kapitasi;

13.Masih belum optimalnya pembayaran premi JKN PBI ABPD;

14.Masih belum optimalnya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

miskin;

15.Belum optimalnya pelaksanaan PPK BLUD Puskesmas dan Lab

kesehatan daerah;

16.Masih kurangya regulasi yang mengatur pelaksanaan PPK BLUD

Puskesmas dan Lab kesehatan daerah;

17.Masih lemahnya akurasi data masyarakat miskin yang mendapat jaminan

pelayanan;

F. Jumlah Komponen Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 909 Orang yang terdiri dari 21

orang Pejabat Struktural di Dinas Kesehatan, Pejabat Struktural di UPTD

Puskesmas/Labkesda/Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 39 orang,

pelaksana dan fungsional sebanyak 849 Orang.

Sebagai gambaran bersama ini kami sajikan data pegawai pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang pada tahun 2019.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pada Tahun 2019

No. Pangkat/Golongan Jumlah

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang

2. Pembina Tk. I (IV/b) 16 Orang

3. Pembina (IV/a) 52 Orang

4. Penata Tk. I (III/d) 248 Orang

5. Penata (III/c) 104 Orang

6. Penata Muda Tk.I (III/b) 196 Orang

7. Penata Muda (III/a) 130 Orang

8. Pengatur Tk.I (II/d) 24 Orang

8. Pengatur (II/c) 128 Orang

9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 6 Orang

10. Pengatur Muda (II/a) 4 Orang

Jumlah PNS 909 Orang

Jumlah CPNS 0 Orang

Jumlah Tenaga Sukwan 707 Orang

JUMLAH 707 Orang

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2019

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

PNS 909 Orang

1. Sarjana Strata II 20 Orang

2. Sarjana Strata I 197 Orang

3. Sarjana Muda (D3) 503 Orang

4. D2 1 Orang

5 D1 14 Orang

4. Setara SMA 168 Orang

6. Setara SMP 6 Orang

Sukwan 707 Orang

1. Sarjana Strata II 2 Orang

2. Sarjana Strata I 125 Orang

3. Diploma 3/D4 487 Orang

4. Diploma 1 1 Orang

5. SMA 71 Orang

6. SMP 9 Orang

7. SD 12 Orang

JUMLAH Orang

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2019

No. Jenis Kelamin Jumlah

PNS 909 Orang

1. Laki-laki 223 Orang

2. Perempuan 686 Orang

Sukwan 707 Orang

1. Laki-laki 177 Orang

2. Perempuan 530 Orang

JUMLAH 1616 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2023

merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun

(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program

dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang

diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah,

efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai

dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis

untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan

daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu

5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa

“Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”,

dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

Daerah.


Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang kesehatan yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan wajib menyusun Rencana

Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode

2019-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis tersebut akan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan

dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa dep Dari tahapan

identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan,

telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

dalam RPJMD, telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan

kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, serta telaahan KLHS

RPJMD dirumuskan beberapa permasalahan daerah yang menjadi dasar penetapan

isu-isu strategis, yakni :

1) Permasalahan pelayanan Kesehatan Masyarakat;

2) Permasalahan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit;

3) Permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan;

4) Permasalahan dalam sumberdaya kesehatan.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 2.1 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang


(telah disintesiskan)

Isu-Isu Strategis

1 Kesehatan

Masyarakat

1. Masih belum optimalnya pengendalian dampak lingkungan dan manajemen faktor resiko lingkungan;

2. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;

Optimalisasi

Kualitas dan

Implementasi

Sistem Pelayanan


(telah disintesiskan)

Isu-Isu Strategis

3. Masih belum optimalnya pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

4. Masih tingginya kasus stunting; 5. Belum optimalnya desa siaga aktif; 6. Belum optimalnya 7. Masih rendahnya partisipasi

masyarakat

Kesehatan

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

1. Belum optimalnya pembinaan dan

penjaringan penyakit tidak menular

berbasis masyarakat;

2. Belum optimalnya sistem deteksi

penyakit menular dan tidak menular;

3. Masih rendahnya tingkat kesembuhan

TB, tingginya potensi angka

kecacingan;

4. Masih perlunya penguatan regulasi-

regulasi dalam upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit;

3

Pelayanan

Kesehatan

1. Masih adanya unit pelayanan

kesehatan yang belum tertib

administrasi izin operasional

pelayanan;

2. Belum optimalnya pembinaan

terhadap pelayanan kesehatan di

fasilitas pelayanan kesehatan dasar

pemerintah, swasta, dan kesehatan

tradisional;

3. Masih kurangna unit pelayanan

kesehatan dan tenaga kesehatan yang

terakreditasi;

4

Sumberdaya

Kesehatan

1. Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional;

2. Belum optimalnya pengembangan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan;

3. Penyediaan alat kesehatan dan farmasi masih belum memadai;

4. Belum optimalnya pembinaan terhadap usaha masyarakat bidang alat kesehatan dan obat tradisional;

5. Masih perlunya penguatan regulasi yang mendukung PPK BLUD;

6. Belum optimalnya pelayanan FKTP berbasis kapitasi, pembayaran premi JKN PBI APBD dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Sumber : Hasil FGD

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan

dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut :

“Optimalisasi Kualitas dan Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan”

B. VISI dan MISI

a. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun

melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut

oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-

2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi

yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai

dengan RPJMD periode 2019-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional,

dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan

tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa

mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang

adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan

masyarakat;

2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan

pemerintahan;

3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya

dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional

dalam pelayanan masyarakat;

5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung

kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2019-2023 selanjutnya menjadi

pedoman Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran

Renstra Dinas Kesehatan periode 2019-2023 agar arah kebijakan dan program

pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Kesehatan periode 2019-2023 sinkron dan

terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2019-2023. Adapun dalam misi

tersebut, Dinas Kesehatan mengemban misi nomor 1 (satu) yakni Misi Memenuhi

kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Kesehatan dalam

mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Kesehatan dalam

Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2019 2023

No.

Misi RPJMD

(Misi Kepala

Daerah) yang

Terkait Peran

Dinas Kesehatan

Hambatan Dinas

Kesehatan Dalam

Mewujudkan Misi

RPJMD

Faktor Penentu Keberhasilan

Dinas Kesehatan dalam

Mewujudkan Misi RPJMD

1

Memenuhi

kebutuhan dasar

secara mudah dan

terjangkau untuk

kesejahteraan

masyarakat

Belum optimalnya

kuantitas dan kualitas

tenaga kesehatan dan

sarana prasarana

pelayanan kesehatan.

Secara gradual mengoptimalkan

kualitas dan kuantitas tenaga

kesehatan dan sarana prasarana

pelayanan kesehatan.

Sumber : Hasil FGD

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

- 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam

jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Dinas Kesehatan adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Rahayu Dan Mendorong

Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat Melalui Gempita Tahun 2023”

RAHAYU merupakan singkatan dari Ramah, Handal terpercaYa dan Unggul dalam artian

bahwa setiap pelayanan kesehatan yang tertuang dalam program dan kegiatan harus senantiasa

memegang prinsip Ramah, Handal, terpercaya dan Unggul GEMPITA yaitu Gerakan Masyarakat

Peduli Kesehatan bahwa setiap program dan kegiatan harus dilaksanakan dengan menggerakkan

masyarakat. Lebih lanjut keterkaitan tujuan Dinas Kesehatan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan

dalam skema halaman berikutnya.

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang,

maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut

dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas

Kesehatan untuk periode 2019 – 2023.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mempunyai peran dan berkontribusi dalam

tercapainya visi dan misi Kabupaten Sumedang terutama pada misi ke-1 yaitu Memenuhi

Kebutuhan Dasar Secara Mudah Dan Terjangkau Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Tujuan

dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas

tertinggi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan yaitu “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan

Yang Rahayu dan Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat Melalui

Gempita Tahun 2023” yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan

yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk dapat

mengoperasionalkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, maka disusun sasaran

dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara

tahunan dan dapat menjadi payung bagi program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk

periode 2019 – 2023. Penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran dan indikator sasaran

Dinas Kesehatan dijelaskan pada tabel 2.3.

Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan

Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

MISI = Memenuhi KEBUTUHAN DASAR secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat

TUJUAN

RENSTRA

DINAS

MISI RPJMD

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Rahayu

Dan Mendorong Terwujudnya Kemandirian

Masyarakat Hidup Sehat Melalui Gempita Tahun

2023

VISI RPJMD

TABEL 2.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMEDANG

Tabel 2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mewujudkan

Pelayanan

Kesehatan

Yang Rahayu

Dan

Mendorong

Terwujudnya

Kemandirian

Masyarakat

Hidup Sehat

Melalui

Gempita

Tahun 2023

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas tenaga

Kesehatan

serta

menyediakan

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang murah,

mudah dan

responsif

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan bagi

masyarakat

Jumlah

kematian Ibu

16 14 12 10 8 5

Jumlah

kematian

bayi

155 149 142 134 125 115

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) bidang

kesehatan

78.73 81 83 85 87 90

Prevalensi

anak stunting

23% 22.5% 22% 21.5% 21% 20%

Prevalensi

HIV AIDS per

jumlah

penduduk

0,04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

UHC 69,32 95 96 97 98 100

Indeks

Keluarga

sehat ( IKS)

0,120 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8

Menurunnya

angka

kesakitan

Penyakit

Menular

113/100.000 112/100.000 111/100000 110/100000 109/100000 108/100000

Data di atas merupakan target Indiaktor Kerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh

Dinas Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dengan demikian dalam

mencapai target di atas tentunys harus ditunjang dengan Program , kegiatan dan anggaran.

C. Rencana Kerja Tahun 2019

Rencana kinerja pada dasarnya adalah rencana untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus rencana kinerja adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebaga dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan prioritas program tersebut diatas dan permasalahan yang dihadapai

saat ini serta didukung oleh sumber daya yang dimiliki, maka kebijakan bidang kesehatan

yang ditempuh pada tahun 2019 adalah melalui program dan kegiatan berdasarkan Rencana

Kerja Prioritas Pembangunan (RKPD) Program dan Kegiatan urusan kesehatan yang

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional

Pengamanan

Penyediaan Jasa Kebersihan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Pengelolaan Data Kepegawaian

7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Penyediaan Alat Kesehatan

Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Distribusi Obat dan e-Logistik ( DAK NON FISIK )

Pengelolaan Obat dalam Gedung

Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan

Pengendalian Risiko Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) ( DAK FISIK )

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Status Pustu menjadi Puskesmas

Peningkatan Status Puskesmas

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kesehatan Olah Raga

Survei Indek Kepuasan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

Peningkatan Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Swasta dan Tradisional

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Penyebarluasan Informasi Publik pada Bidang Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK NON FISIK)

Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Kota (DAK NON FISIK)

Peningkatan Kapasitas Labkesling

Pembangunan Puskesmas Cisempur (Sisa Kewajiban)

Dukungan manajemen BOK dan Jampersal ( DAK NON FISIK )

Pembangunan Baru Puskesmas ( DAK FISIK )

Peningkatan Puskesmas Sukasari menjadi Rawat Inap

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Orientasi PHBS Tatanan Rumah Tangga

Peningkatan Desa Siaga Aktif Purnama

Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri

Pelayanan Sosial Dasar melalui UKBM Posyandu

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyehatan Lingkungan Permukiman

Percepatan dan Penguatan STBM

Penanganan Limbah Medis

Kit Kesehatan Lingkungan (Kesling Kit) ( DAK Penugasan )

Kit Sanitasi Lingkungan (Sanitarian Kit) ( DAK Penugasan )

Cetakan Jamban ( DAK Penugasan )

11. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular

Dan Surveilans Epidemiologi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Surveilans Epidemiologi

Penyediaan Cryoterapi ( DAK Penugasan )

Penyediaan Posbindu Kit ( DAK Penugasan )

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Akreditasi Puskesmas ( DAK NON FISIK )

Akreditasi Labkesda ( DAK NON FISIK )

Sistem Informasi Kesehatan

13. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Terstandar bagi Ibu Hamil dan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Terstandar

Pelayanan Gizi Terstandar

Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyediaan Alat Antropometri (DAK Penugasan)

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit ( DAK Penugasan )

Stunting ( DAK NON FISIK )

Pencegahan dan Intervensi Stunting

14. Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Jaminan Persalinan ( DAK NON FISIK )

Pengelolaan PPK BLUD pada UPT Dinas Kesehatan

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Diluar Kuota Jamkesda

Kabupaten Sumedang

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan;

demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaiman sebelumnya

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan,

Perjanjian Kinerja yang diterapkan di Instansi Pemerintah adalah perjanjian yang

mempunyai jangka waktu satu tahun berjalan. Dalam perjanjian Kinerja tersebut

tertuang target yang akan dicapai dalam tahun yang akan datang.

Selanjutnya menurut berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian

kinerja dalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melasanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur trtentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakti tidak dibatasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. DEngan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setipa tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 dibuat

pada awal bulan Januari Tahun 2019, yang mencakup pernyataan dan dilampirkan

sasaran strategis dan indicator yang akan dicapai pada tahun tersebut, serta

.mencantumkan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan pada tahun 2019 dapat disajikan pada

table 2.4.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dan DAN TARGET

Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Target

Meningkatnya Akses dan cakupan

Mutu Pelayanan kesehatan

Jumlah Kematian Ibu 16

Jumlah kematian bayi 140

Persentase Balita

stunting

29%

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

bidang kesehatan

85

Prevalensi HIV AIDS

per jumlah penduduk

<0.04

UHC 96%

Indeks Keluarga sehat 0.2

( IKS)

Menurunnya angka

kesakitan Penyakit

Menular

111/100.000

Perjanjian kinerja untuk Eselon III dan IV di Lingkup Dinas Kesehatan yang lengkap

dalam lampiran. Selanjutnya untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang tahun 2019 ditunjang dengan program dan anggaran. Progam Dinas

Kesehatan pada tahun 2019 dapat dilihat pada table 2.5.

Table 2.5

PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2019

NO PROGRAM ANGGARAN

MURNI ( Rp)

ANGGARAN

PERUBAHAN ( Rp)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

825.986.050,00

857.986.050,00

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

398.547.450,00

377.947.450,00

3 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0

3.000.000,00


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

127.200.000,00

127.200.000,00


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

150.000.000,00

150.000.000,00


Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian

SKPD

20.441.100,00

9.041.100,00

7 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

9.389.012.000,00

9.172.074.340,00

8 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

31.712.966.806,00

35.523.901.027

9 Program Promosi Kesehatan

dan

Pemberdayaan Masyarakat

900.000.000,00

831.200.000,00

10 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

3.747.000.000,00

3.886.890.000,00

11

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

6.471.319.000,00

6.296.774.000,00

Menular, Penyakit Tidak

Menular Dan Surveilans

Epidemiologi

12

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

4.340.262.600,00

4.265.262.600,00


Kesehatan Keluarga dan Gizi

Masyarakat

3.457.999.000,00

3.442.880.600,00

14 Program Pembiayaan

Kesehatan Dan Jaminan

Kesehatan

19.982.327.820,00

36.389.732.114,00

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan

kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga akuntanbilitas kinerja instansi

pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat

daerah) untuk memrpertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan

pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan

yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian

tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan

secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator

Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah

pengukuran pencapaian sasaran.

A.Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Kinerja Dinas Kesehatan diukur berdasarkan

Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat

capaian pada program/kegiatan.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis

untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah

disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun

dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(Renja OPD).


Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang kesehatan yang mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

wajib pelayanan dasar di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan wajib menyusun

RencanaStrategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang

Periode 2019-2023. Selanjutnya Rencana Strategis tersebut akan digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan

dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian

sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan digunakan

rumus:

Rencana - (Realisasi – Rencana )

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga

dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian tahun ini dengan realisasi

dan capaian tahun lalu, serta realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

pada akhir periode Renstra.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai

tersebut, dengan skala penilaian mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Beikut skala penilaian kinerja dapat disajikan pada table 3.1.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI KRITERIA

PENILAIAN

91% ≤100% SANGAT TINGGI

76% ≤ 90% TINGGI

66% ≤ 75% SEDANG

51% ≤ 65% RENDAH

≤ 50% SANGAT RENDAH

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan

memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran

dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran

pencapaian sasaran.

TABEL 3.1

HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

No

Indikator Kinerja

Hasil Kinerja

Capaian

( %) Target Realisasi

1 Jumlah Kematian Ibu 13 13 13

2 Jumlah Kematian

Bayi

140 134 134

3 Presentasi Balita

Stunting

29% 8,77 8,77

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat Bidang

Kesehatan

85 82,5 97.05

5 Prevalensi

HIV/AIDS dari

Populasi

Usia 15 - 49 tahun

(%)

< 0.04 <0,04 < 0,04

6 Menurunnya Angka

Kesakitan

111/ 100.000 56/100.000 56/100.000

7 Universal Health

Coverage

96 74.5 77,60

8 Indeks Keluarga

Sehat

0,2 0.13 65,00

9 Pelayanan Kesehatan

Ibu Hamil

19,230 18,240 94.85


Ibu Bersalin

18356 18772 102,3


Bayi Baru Lahir

17842 18.486 106.5


Balita sesuai standar

69.233 64.368 93,00


pada Usia

Pendidikan Dasar

36.017 35.348 98.14

14 Pelayanan

kesehatana usia

produktif

806.682 748.783 92.82

15

Pelayanan Kesehatan

pada Usia Lanjut

233.818

190.745

81.58


Penderita Hipertensi

205,780 170.714 82.96


Penderita Diabetes

Melitus (DM

55,667

48.304

86.78


Orang dengan

Gangguan Jiwa

(ODGJ) Berat

1,613

1445

89.59

19 Pelayanan Kesehatan 2076 2076 100

Orang Terduga

Tuberkulosis


Orang Dengan

Risiko Terinfeksi

Virus yang

Melemahkan Daya

Tahan Tubuh

Manusia (HIV)

23,713

14,842

62.59

21 Desa/Kelurahan UCI 277 277 100

22 Balita Gizi Buruk

mendapatkan

Perawatan

49 49 100

23 Persentase

Penemuan dan

Penanganan

Penderita DBD

670 670 100

24 Rumah Tangga

Bersanitasi

382.774 363.290 94.91

25 Rumah Tangga

Pengguna Air Bersih

382.774 359.119 93.82

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU) diatas telah dapat tercapai

dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja yang

belum mencapai target yaitu pada indikator cakupan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari

target 0,2 hanya tercapai 0.13, ketidak tercapaian IKS tersebut terkendala dengan indicator

ke 9 (sembilan ) terkait masih adanya anggota keluarga yang merokok. Sebagaimana kita

ketahui merokok merupakan perilaku seseorang yang memang sulit untuk dirubah, kecuali

datang dari niat individunya masing-masing. Landasan teori yang dijadikan sebagai acuan

adalah teori Blum, dalam teori Blum (1974), ada 4 faktor yang dijadikan sebagai derajat

kesehatan diantaranya faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor

lingkungan. Faktor-faktor tersebut memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan

status kesehatan baik individu maupun masyarakat.Faktor pertama yaitu perilaku, perilaku

seseorang memiliki peranan penting dalam menjaga status kesehatan, karena kesadaran

dalam pribadi seseorang harus dimunculkan untuk mencapai budaya hidup bersih dan sehat

sehingga terhindar dari berbagai penyakit .

Untuk pencapaian Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 baru tercapai

74,5 % dari target 96%, ketidak tercapaian UHC di Kabupaten Sumedang ada tahun 2019

disebabkab salah satunya adalah adanya kenaikan iuran premi sebesar 58,82 %, sebagai

contoh pembayan awal premi BPJS Kesehatan untuk kelas III sebesar Rp.25.500,- menjadi

Rp. 42.000,- per orang. Hal ini tentunya akan memberatkan warga masyarakat yang kurang

mampu, sedangkan untuk kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI ) baik yang bersumber APBN

dan APBD terbatas.Data dari Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan untuk Kabupaten

Sumedang masyarakat kabupaten Sumedang yang tidak mampu yang mendapat kuota PBI

bersumber dari dana APBN sebanyak 411.863 jiwa dan APBD sebanyak 74.844 jiwa.

Selain Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan, ada pula

indicator yang harus dicapai, yaitu indiaktor Standat Pelayanan Minimal (SPM) bidang

kesehatan, yang terdiri dari 12 (dua belas ) indicator, mulai dari pelayanan kesehatan ibu

hamil samai dengan pelayanan kesehatan penderita HIV.

Sebagaimana data pada table capaian SPM ada indiaktor pelayanan kesehatan

yang belum mencapai target adalah pencapaian pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan

kesehatan balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan

usia produktif, pelayanan kesehatan lansia, ODGJ berat, hipetrensi, Diabetes Melitus dan

HIV. Ketidak tercapaian pelayanan kesehatan yang disebutkan diatas salah satu kendalanya

adalah :

1) Untuk Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah sitem pencatatan dan pelaporan dari bidan

praktek swasta belum berjalan secara optimal. Sehingga ibu hamil yang diperiksa ke

Bidan/Dokter swasta tidak terlaporkan, dan ibu hamil mendapatkan pelayanan di

fasyankes luar wilayah kerja kabupaten/kota

2) Untuk pelayanan kesehatan balita adalah belum semua balita terpantau

perkembangannya melalui Stimulan Deteksi Tumbuh Kembang di Posyandu

3) Untuk pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pada saat petugas Puskesmas

berkunjung untuk pemeriksaan berkala ada murid yang tidak masuk sekolah.

4) Pelayanan kesehatan Usia produktif masih ada standar pelayanan yang belum bisa

dipenuhi adalah terkait pemeriksaan IVA Test pada sasaran tersebut. Berdasarkan hasil

FGD dengan pelaksana Bidan di Puskesmas, bahwa untuk pelayanan IVA Test tidak

termasuk dalam retribusi pealayanan kesehatan dasar di Puskesmas, tetapi untuk

pemeriksaan tersebut dikenakan retribusi tersendiri sebesar Rp 25.000,- ( Dua puluh

Lima Ribu Rupiah ), sehinnga masalah tersebut menjadi alah satu kendala ketidak

tercapaian pelayanan kesehatan usia produktif.

5) Untuk ketidak tercapaian Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut salah satu kendalanya ada

standar yang belum bias dipenuhi adalah terkait pemeriksaan gangguan mental dan

kognitif usia lanjut serta kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut

6) Pelayanan kesehatan bagi penderia hipertensi berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun

2019 meliputi :

a. Edukasi

b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

c. Periksaan secara rutin Tekanan darah

7) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

Ketidak tercapaian terkait peleyanan kesehatan bagi penderita hipertensi di Kabupaten

Sumedang adalah belum optimalnya pelaksanaan Posbidu PTM di setiap Desa, belum

tersampaikannya informasi kepada masyarakat terkait keberadaan Posbindu PTM. Data

dari Seksi Penyakit Tidak menulat (PTM) dan Kesehatan Jiwa. Keberadaan Posbindu

PMT belum terbentuk di semua desa dari 277 Desa/Kelurahan data Posbindu PTM baru

terbentuk 207 desa (74,73 %).

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Ketidak tercapaian pelayanan kesehatan DM dianntaranya adalah belum semua kader

yang ada di desa terlatih melaksanakan deteksi din faktor risiko PTM. Selain itu juga

kunjungan penderita DM yang tanpa gejala yang belum mempunyai kesadarnnya

untuk memeriksakan kesehatannya ke Fasilitas Kesehatan , dan belum semua desa

mendapatkan sarana dan prasaran ( Kit Posbindu ) untuk melakukan deteksi dini

faktor risiko PTM.

9) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Keluarga keberatan untuk membawa penederita berobat ke Faskes dengan alasan

tidak mempunyai biaya dan tidak ada keterbukaan dari pihak keluarga penderita

ODGJ.

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan

Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV), Ketidak tercapaian pelayanan HIV adalah stigma

yang masih buruk terhadap penyakit HIV, sehingga sasaran banyak yang tidak

bersedia untuk melakukan skrining HIV. Selain itu ketersediaan raegen yang

terbatas.

Pada dasarnya ada hubungan yang signifikan antara pencapaian target dan

alokasi anggaran, apabila melihat target yang ahrsu 100% maka diperlukan alokasi

anggaran yan optimal. Rencana kedepan program dan kegiatan yang menjadi indikator

SPM harus ditingkatkan guna tercapainya target SPM.

Sehubungan masih adanya capaian kinerja yang belum mencapai target, pada

tahun 2020 ini kegiatan harus berfokus pada ketercapaian kinerja baik IKU maupun

SPM.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan 2019

NO Indikaror Kinerja PENCAPAIAN

TREND 2018 2019

1. Jumlah Kematian Ibu 16 13 Turun

2. Jumlah Kematian Bayi 155 134 Turun

3. Presentasi Balita Stunting 32,2 8.77 Turun

4 Indeks Kepuasan Masyarakat

Bidang Kesehatan 78.73 82,5 Naik

5 Prevalensi HIV/AIDS dari

Populasi

Usia 15 - 49 tahun (%)

<0.04 < 0.04 Tetap

6 Menurunnya Angka Kesakitan 113/100.000 56/100.000 Naik

7 Universal Health Coverage 73.17 74,5 Naik

8 Indeks Keluarga Sehat 0.12 0,13 Naik

9 Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil 96.3 94.85

Turun

10 Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin 102.4 102,3 Turun

11 Pelayanan Kesehatan Bayi

Baru Lahir 102.18 106.5 Naik

12 Pelayanan Kesehatan Balita

sesuai standar 91.4 93.00 Naik

13 Pelayanan Kesehatan pada

Usia Pendidikan Dasar 97.64 98.14

Naik


Usia Produktif 70.15 92.82 Naik


Usia Lanjut 57.64 81.58

Naik

16 Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi 81.74 82.96 Naik

17 Pelayanan Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus (DM 70.00 86.78 Naik

18 Pelayanan Kesehatan Orang

dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) Berat

69.80 89.59 Naik


Terduga Tuberkulosis 100 100 Tercapai


Dengan Risiko Terinfeksi

Virus yang Melemahkan Daya

Tahan Tubuh Manusia (HIV)

75.00

62.59

Turun

21 Desa/Kelurahan UCI 99.64 100 Naik

22 Balita Gizi Buruk

mendapatkan Perawatan 100 100 Tercapai

23 Persentase Penemuan dan

Penanganan Penderita DBD 100 (404) 100 (670) Tercapai

24 Rumah Tangga Bersanitasi 94.32 94.91 Naik

25 Rumah Tangga Pengguna Air

Bersih 93.22 93.82 Naik

E. Realisasi Kinerja Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun cesara sistematis dalam

bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk moneter yang meliputi seluruh kegiatan

dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang mendapatkan pagu anggaran (Belanja Langsung) sebesar

Rp.164.670.566.382,- dari pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp., 146.747.412.048,- ( 89,12%), atau

dengan sisa anggaran mencapai Rp.17.923.154.334,18,-. Jumlah anggaran yang

tersedia menurut DPPA tahun 2019 secara keseluruhan setelah perubahan anggaran

dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Target pendapatan sebesar Rp. 51.218.488.207

2. Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Rp. 224.360.053.178

Terdiri dari :

Rp. 77.612.641.130,-

langsung Rp 146.747.412.048,-

Sumber anggaran dalam belanja langsung untuk program pada tahun 2019 dapat

disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini :

18.4

4.71

9.63

3.78 4.24

25.44

2.8

DAK DBHCHT PAJAK ROKOK APBD MURNI BANPROP BLUD DAU

Dari tabel diatas terlihat proporsi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2019 berdasarkan

sumber anggaran menunjukkan bahwa proporsi terbesar 25,44% bersumber dari

BLUD, dan yang terkecil bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,8%.

Secara lebih rinci realisasi anggaran di masing-masig Program dan kegiatan

dapat dilihat dalam table di bawah 3.3.

TABEL 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran

No Program

Kegiatan Jml Anggaran Realisasi %

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

152.000.000

99.463.363,-

65,44

Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

208.442.050

202.175.150,-

96,99

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

24.744.000

17.968.000,-

72,62

Penyediaan Jasa Tenaga

Operasional

Pengamanan

312.800.000

312.676.000,-

99,96

Penyediaan Jasa

Kebersihan

160.000.000

159.890.000,-

99,93

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

200.632.900

198.907.900

99,14

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

114.912.200

100.547.381

87,50

3 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Penyediaan Jasa Sewa

Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas

62.402.350

52.402.350

83,97

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Daerah

3.000.000

2.250.000

75,00

4 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

Kinerja SKPD

75.000.000

66.300.000

88,40

Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

52.200.000

46.200.000

88,51

5 Program

Peningkatan

Perencanaan

dan

Penganggaran

SKPD

Penyusunan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

150.000.000

91.041.250

60,69

6 Program

Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

Pengelolaan Data

Kepegawaian

9.041.100

9.040.050

99,99

7 Program Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan

Penyediaan Obat dan

Bahan Medis Habis

Pakai

1.553.512.340

1.536.399.350

98,90

Penyediaan Alat

Kesehatan

900.000.000

897.324.015

99,70

Distribusi Obat, Alat

Kesehatan dan


199.700.000

195.952.700

98,12

Distribusi Obat dan e-

Logistik ( DAK

NON FISIK )

179.262.000

161.574.500

90,13

Pengelolaan Obat

dalam Gedung

123.600.000

121.730.000

98,49

Peningkatan Mutu

Penggunaan Alat

Kesehatan

2.250.000,00

2.250.000,00

100,00

No Program Kegiatan Jml Anggaran Realisasi %

Pengendalian Risiko

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

250.000.000

242.155.296

96,86

Penyediaan Obat dan

BMHP (Bahan Medis

Habis Pakai) (

DAK FISIK )

5.963.750.000

5.851.518.996

98,12

8 Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan Status

Pustu menjadi

Puskesmas

50.000.000

49.950.000

99,90

Peningkatan Status

Puskesmas

100.000.000

95.270.000

95,27

Pengadaan dan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

5.822.732.027

5.322.505.857

91,41

Jaringannya Perencanaan

Pengadaan dan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

451.300.000

419.200.000

92,89

Kesehatan Olah Raga

87.200.000

83.259.000

95,48

Survei Indek

Kepuasan Masyarakat

100.000.000

74.460.000

74,46

Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan

Manajemen

Puskesmas

225.000.000

224.575.000

99,81

Peningkatan

Pelayanan pada

Fasilitas Kesehatan

Swasta dan

Tradisional

50.000.000

39.395.000

78,79

Sistem

Penanggulangan

Gawat Darurat

Terpadu

Kegiatan

1.600.000.000

1.452.535.097

90,78


Penyebarluasan

Informasi Publik

pada Bidang

Kesehatan

600.000.000

445.175.700

74,20

Bantuan

Operasional

Kesehatan

Puskesmas (DAK

NON FISIK)

20.553.000.000

19.723.386.725

95,96

Bantuan

Operasional

Kesehatan

Kabupaten Kota

(DAK NON

1.478.000.000

1.124.648.305

76,09

FISIK)

Peningkatan

Kapasitas

Labkesling

250.000.000

192.916.600

77,17

Dukungan

manajemen BOK

dan Jampersal

( DAK NON

FISIK )

1.081.000.000

791.896.503

73,26

Pembangunan

Baru Puskesmas (

DAK FISIK )

1.975.669.000

Gagal

Tayang

Peningkatan

Puskesmas

Sukasari menjadi

Rawat Inap

1.100.000.000

942.390.200,

85,67

9 Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaa

n Masyarakat

Orientasi PHBS

Tatanan Rumah

Tangga

143.000.000

130.967.725

91,59

Peningkatan Desa

Siaga Aktif

Purnama

172.950.000

146.545.000

84,73

Peningkatan Desa

Siaga Aktif

Mandiri

117.600.000

110.320.000

93,81

Pelayanan Sosial

Dasar melalui

UKBM Posyandu

297.650.000

255.642.644

85,89

Gerakan

Masyarakat Hidup

Sehat (GERMAS)

100.000.000,00

91.340.000

91,34

10 Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Penyehatan

Lingkungan Permukiman

642.890.000

580.708.880

90,33

Percepatan dan

Penguatan STBM

250.000.000

201.619.286

80,65

Penanganan

Limbah Medis

97.000.000

96.520.000

99,51

Kit Kesehatan

Lingkungan

(Kesling Kit) (

350.000.000

Gagal Lelang

DAK Penugasan )

Kit Sanitasi

Lingkungan

(Sanitarian Kit)

( DAK Penugasan

)

2.400.000.000

2.335.960.000

97,33

Cetakan Jamban

( DAK Penugasan

)

147.000.000

146.160.000

99,43

11

Program

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

Menular,

Penyakit

Tidak

Menular Dan

Surveilans

Epidemiolog

i

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Menular

808.720.000

755.032,675

93,36

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

689.920.000

602.603.925

87,34


Surveilans

Epidemiologi

526.815.000,00

490.554.100

93,12

Penyediaan

Cryoterapi ( DAK

Penugasan )

170.000.000

167.603.473

98,59

Penyediaan

Posbindu Kit (

DAK Penugasan )

4.101.319.000

3.983.069.016

97,12

12 Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

800.000.000

722.346.000

98,50

Akreditasi

Fasilitas

72.000.000

62.889.300

87,35

Kesehatan Tingkat

Pertama

Akreditasi

Puskesmas

( DAK NON

FISIK )

2.600.750.400

2.356.930.050

90,63

Akreditasi

Labkesda ( DAK

NON FISIK )

288.000.000

187.905.610

62,64

Sistem Informasi

Kesehatan

381.147.600,00

293.695.014

77,05

13 Program

Peningkatan

Kesehatan

Keluarga dan

Gizi

Masyarakat

Pelayanan

Kesehatan

Terstandar bagi

Ibu Hamil dan Ibu

Bersalin

207.135.600

205.376.100

99,15

Pelayanan

Kesehatan

Terstandar

627.746.000

586.139.550

93,37

Pelayanan Gizi

Terstandar

100.000.000

98.600.000

98,6

Percepatan

Perbaikan Gizi

Masyarakat

318.000.000

316.770.000

99,61


Penyediaan Alat

Antropometri

(DAK Penugasan)

1.280.000.000

1.276.299.790

99,71

Pengadaan Bina

Keluarga Balita

(BKB) Kit ( DAK

Penugasan )

59.999.000

59.710.000

99,52

Stunting ( DAK

NON FISIK )

750.000.000

637.455.762

84,99

Pencegahan dan

Intervensi

Stunting

100.000.000

Luncurkan

Tahun 2020

14 Program

Pembiayaan

Jaminan

Kesehatan

20.439.397.822

18.571.271.631

90,86

Kesehatan

Dan Jaminan

Kesehatan

Nasional (JKN)

Jaminan

Kesehatan Daerah

(Jamkesda)

3.500.000.000

3.488.766.331

99,68

Jaminan

Persalinan

( DAK NON

FISIK )

2.269.000.000

2.268.080.075

99,96

Pengelolaan PPK

BLUD pada UPT

Dinas Kesehatan

837.817.092

592.862.300

70,76

Jaminan

Kesehatan Bagi

Penerima Bantuan

Iuran (PBI) Diluar

Kuota Jamkesda

Kabupaten

Sumedang

9.343.517.200

7.440.500.00

0

79,63

F. Analisis atas Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Mardiasmo (2009), efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep

produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses

kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan suber daya. Mahmudi (2007) mengatakan

bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui

perkembangan belanja.

Menurut Mardiasmo (2009) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), dan efektifitas merupakan

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahmudi

(2007) mengatakan efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara

output dengan tujuan. Semakin besar kontibusi output terhadap pencapaian tujuan

maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih

menekankan pada hasil yang dicapai.

Sesuai rumus bahwa tingkat efesiensi penggunaan anggaran dihitung

berdaarkan rumus % realisasi kinerja – realisasi anggara, denga keterangan hasil

sebagai berikut :

1) ≥ 1 Berarti Menunjukkan Kinerja Yg Efesien

2) < 1 Berarti Menunjukkan Kinerja Yg Tidak Efesien

Berikut hasi perhitungan Efiesiensi anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 disajikan

pada table 3.3.

Tabel 3.4

Tingkat Efesiensi Penggunaan Anggaran

Tahun 2019

NO PROGRAM %

REALISASI

ANGGARAN

%

REALISASI

KINERJA

TINGKAT

EFESIENSI

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

86,99 100 13,01


Sarana dan Prasarana

Aparatur

90,20 100 9.08


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

75,00 100 25.00


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

88,45 98.48 10,03


Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

60,69 86,69 25,97


Pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian SKPD

99,99 100,00 0,11

NO

PROGRAM

%

REALISASI

ANGGARAN

%

REALISASI

KINERJA

TINGKAT

EFESIENSI

7 Program Obat dan


97.54 100,00 2,46

8 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat 72,29 77,00 4,51

9 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

89,47 96,92 7,45

10 Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

93,45 95,00 1,55

11 Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit Menular,

Penyakit Tidak

93,91 100,00 6,09

Epidemiologi

12 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 83,23 99,131 5,90


Kesehatan Keluarga

dan Gizi Masyarakat

96,42 100,00 3,58

14 Program Pembiayaan

Kesehatan Dan

Jaminan Kesehatan

73,48 100,00 26,52

Dalam tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi belanja langsung pada 14 program

pada tahun 2019 menunjukkan hasil di ≥1 ada 13 program, artinya efisiensi penggunaan

anggaran untuk program di Dinas Kesehatan dinyatakan efisiensi. Untuk nilai ≤ 1 ada satu

Program yaitu terkait program Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

SKPD, dengan nilai 0.01.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Kesehatan

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019

dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2015 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang disajikan

ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023. Dalam pencapaian

program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya

manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas,

Badan, semua Bidang, dan UPTD di Linkungan Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang

sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian Indikator Kinerja

Utama dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terhadap 25 indikator kinerja


1) Kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2019 selain ditunjang dengan Program dan

kegiatan, ditunjang lagi dengan SDM yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTD

Puskesmas sebanyak 909 orang ASN dan 707 orang Non ASN

2) Capaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2019 belum mencapai target yang

diharapkan, hal ini disebabkan beberapa factor antara lain sarana untuk

melaksanakan pelayanan yang belum sesuai standar.

3) Realisasi anggaran secara keseluruhan dari belanja langsung sebesar sebesar

Rp.164.670.566.382,- dari pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran hingga 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp., 146.747.412.048, (89,12%), atau dengan sisa

anggaran mencapai Rp.17.923.154.334,18.

4) Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja capaian kinerja Dinas Kesehatan

tahun 2019 dapat dikatagorikan hasilnya sebagai berikut :

d. Capaian kinerja sangat tinggi dengan skala nilai 91-100 % terdiri dari 17

indikator.

e. Capaian kinera baik dengan dengan skala nilai 76-91 % teridiri dari 6 indikator

f. Capaian kinerja sedang dengan skala nilai 66 – 75% terdiri dari 2 indiaktor

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini, masih dirasakan belum pada

taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai

pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari

semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas

Kesehatan Tahun 2019 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan

pencapaian kinerja Tahun 2019, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan

perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2019...LAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2019 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami

Documents