LAKIP BKD Tahun 2015.pdf

1

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan BKD

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) bahwa di setiap daerah dibentuk BKD

dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

A. Latar Belakang Organisasi

Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut di atas dan sejalan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Sealatan

Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2012 Nomor 44).

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi BKD Provinsi

Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028

Tahun 2009. Uraian tugas unsur-unsur organisasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara

lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai kebijakan

yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang manajemen

kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3. Merumuskan pengembangan kepegawaian daerah;

4. Merumuskan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

5. Merumuskan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam

dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

6. Merumuskan tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin Pegawai Negeri

Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

7. Menfasilitasi administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai

Negeri Sipil Daerah dengan koordinasi instansi terkait;

8. Merumuskan pengelolaan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian;

9. Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan

tanggung jawab.

2

Sebagai implementasi dari tugas pokok di atas, BKD Provinsi Kalimantan Selatan

mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2. Penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang

manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

oleh Pemerintah;

3. Perencanaan pengembangan kepegawaian;

4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

5. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari

jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perudang-undangan;

6. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta pembinaan disiplin Pegawai Negeri

Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan

peraturan perundangan-undangan;

7. Fasilitas administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri

Sipil Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait;

8. Menyiapkan bahan dan penyajian data/dokumentasi dan informasi kepegawaian;

9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

B. Struktur Organisasi

BKD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unsur lembaga teknis daerah berada

di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh

seorang Kepala Badan dengan dibantu unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari : (a) Sub Bagian Program; (b) Sub Bagian Keuangan; dan (c)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;

dan (b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Mutasi Jabatan; dan (b) Sub

bidang Mutasi Umum.

4. Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : (a) Sub Bidang Kedudukan

Hukum Pegawai; dan (b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

5. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari : (a) Sub Bidang Pengolahan Data

Kepegawaian; dan (b) Sub Bidang Penyajian dan Dokomentasi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain : (a) Jabatan Fungsional Arsiparis; (b)

Analis Kepegawaian; dan (c) Pranata Komputer.

Struktur organisasi BKD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

3

Gambar 1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur BKD Provinsi Kalimantan Selatan

secara kuantitatif adalah 78 orang yang terdiri dari 55 PNS pria dan 23 PNS wanita.

Selanjutnya rincian PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kualifikasi,

adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2015

No Unit kerja

Tingkat Pendidikan

SD SLT

P

SLT

A

D2 D3 D4 S1 S2 ∑

1. Kepala Badan - - - - - - - 1 1

2. Sekretariat - - - - - - - 1 1

3. Bidang-bidang - - - - - - 2 2 4

4. Subbag/Subbid - - - - - 6 5 11

5. JFT : - - - - - - - - -

Arsiparis - - 1 - - - - - 1

Analis Kepeg - - 1 - 1 - 2 - 4

Pranata Kom. - - 2 - 5 - - - 7

6. JFU 4 3 23 - 3 - 16 - 49

Jumlah 4 3 27 - 9 - 26 9 78

Kepala BKD

Bidang Pengembangan

Pegawai

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Pendidikan dan

Latihan Pengadaan

Bidang Mutasi

Pegawai

Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Mutasi Umum

Bidang Hukum dan

Kesejahteraan

Sub Bidang KHP

Sub Bidang Kesejahteraan

Pegawai

Bidang Informasi

Kepegawaian

Sub Bidang Lahta

Kepegawaian

Sub Bidang Penyajian dan Dokumentasi

Sekretaris

Sub Bagian Umum

Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Kelompok Jabatan

Fungsional

4

Tabel 2.


Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2015

No Unit kerja Tingkat Golongan / Kepangkatan

IV III II I Jumlah

1. Kepala Badan 1 - - - 1

2. Sekretariat 1 - - - 1

3. Bidang-bidang 4 - - - 4

4. Subbag/Subbid 1 10 - - 11

5. JFT :

Arsiparis

Analis Kepegawaian

Pranata Komputer

-

-

-

-

-

1

4

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

1

4

7

6. JFU - 30 15 4 49

Jumlah 5 50 18 5 78

Tabel 3.


Berdasarkan Tingkat Eselonering Tahun 2015

No Unit kerja Tingkat Eselonering

II.a III.a IV.a Staf Jumlah

1. Kepala Badan 1 - - - 1

2. Sekretariat - 1 - - 1

3. Bidang – bidang - 4 - - 4

4. Sub Bagian dan Sub Bidang - - 11 - 11

5. JFT :

Arsiparis

Analis kepegawaian

Pranata Komputer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

7

-

1

4

7

6. JFU - - - 49 49

Jumlah 1 5 11 61 78

C. Analisis Perkembangan Strategis.

Kecukupan kuantitas pegawai pada satu pekerjaan merupakan suatu harapan bagi

instansi untuk meningkatkan kinerja instansi. Pemenuhan kuantitas pegawai akan

menjamin pemerataan distribusi beban kerja. Analisis Beban Kerja di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disusun menunjukkan bahwa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih kekurangan pegawai. Dalam rangka

pemenuhan kuantitas pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, BKD

Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah perencanaan dan aksi

nyata pada periode kegiatan dan anggaran tahun 2015, langkah yang diambil BKD

Provinsi Kalimantan Selatan antara lain :

1. Melakukan perencanaan seleksi CPNS untuk formasi tahun anggaran 2015 dengan

target 300 CPNS yang telah dianggarkan pada DPA SKPD BKD tahun 2015, namun

hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Adanya Surat Edaran Menpan No :

B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN Tahun

2015.

5

2. Penerimaan Praja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) tahun 2015. Penerimaan

Praja IPDN yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat adalah sebanyak 21 orang

yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantanl Selatan.

3. Selain itu penambahan pegawai dilakukan dengan adanya mutasi pegawai dari

Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari luar

Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 49 PNSD.

Ketepatan penempatan pegawai pada satu pekerjaan merupakan suatu harapan bagi

instansi untuk meningkatkan kinerja instansi. Pegawai yang bekerja sesuai dengan

kompetensinya akan memiliki dorongan internal untuk memacu kinerja. Langkah yang

dapat dilakukan adalah dengan melakukan seleksi terhadap pegawai untuk menduduki

suatu jabatan tertentu atau yang paling sederhana adalah melihat latar belakang pendidikan

formal pegawai. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah memberikan pelatihan bagi

pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengelolaan manajemen kepegawaian, yang dimulai dari perencanaan, rekrutmen,

pembinaan hingga pemberhentian PNS menuntut pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan

akurat. Hal ini menyebabkan penggunaan teknologi informasi begitu penting untuk

memberikan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian. Sistem informasi digunakan

sebagai jawaban terhadap manajemen kepegawaian untuk memantapkan administrasi

kepegawaian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan informasi data pegawai yang cepat,

tepat, akuntabel, dan up to date.

Simpeg adalah sebuah sistem iInformasi yang dirancang sebagai solusi untuk

menangani berbagai hal dalam pengurusan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan

pemusatan data secara terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang

berhubungan dengan kepegawaian. Dengan demikian diperlukan perluasan jaringan

sehingga keberadaannya tidak hanya terpusat pada BKD saja, tetapi juga berada pada tiap

satuan kerja daerah sebagai perpanjangan tangan terhadap pengelolaan data kepegawaian

pada masing-masing SKPD. Selain itu terdapat Sistem Administrasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) sebagai alat bantu dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pencapaian kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : (1) Meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) Wujud komitmen antara penerima

dengan pemberi amanah; dan (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan

Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

1. Peningkatan kualitas dan

kuantitas perencanaan

kepegawaian

Prosentase terpenuhinya formasi

kebutuhan PNSD Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan

100%

2. Terwujudnya Sistem

Manajemen Informasi

Kepegawaian

a. Prosentase data PNS Provinsi

Kalimantan Selatan yang akurat

dan terkini

100%

b. Keberadaan WEB BKD Ada

3. Peningkatan kualitas SDM

Aparatur

a. Jumlah PNS mengikuti Tugas

Belajar 60 PNS

b. Jumlah PNS mengikuti Izin

Belajar 100 PNS

4. Tertatanya PNS berdasarkan

kompetensi dan syarat

jabatan

a. Prosentase jabatan struktural

yang terisi 100%

b. Prosentase jabatan fungsional

yang terisi 100%

5. Peningkatan akuntabilitas

dan kesejahteraan PNS

Jumlah kasus kepegawaian yang

terselesaikan 15 Kasus

6. Peningkatan kinerja

pelayanan kepegawaian

Jumlah Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang tersusun 55 SOP

7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang

merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra

Perangkat Daerah dan PK.

A. Capaian Kinerja Periode Renstra 2011-2015

Dalam pengukuran capaian kinerja jangka menengah yang diperhitungkan adalah

seperti yang tertuang dalam sasaran strategis Renstra tahun 2011-2015. Caranya adalah

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 terhadap realisasi capaian

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Tingkat capaian kinerja dan hasil

pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.

Capaian kinerja periode Renstra 2011-2015

No Sasaran strategis Indikator Kinerja

Target

dalam

Renstra

Realisasi %

1. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

perencanaan

kepegawaian

Prosentase terpenuhinya

formasi kebutuhan

PNSD Pemerintah

Provinsi Kalimantan

Selatan

100% 67,89% 67,89

2. Terwujudnya

Sistem Manajemen

Informasi

Kepegawaian

a. Prosentase data PNS

Provinsi Kalimantan

Selatan yang akurat

dan terkini

100% 100% 100%

b. Keberadaan WEB

BKD Ada Ada Ada

3. Peningkatan

kualitas SDM

Aparatur

a. Jumlah PNS

mengikuti Tugas

Belajar

299 PNS 132 PNS 44,15%

b. Jumlah PNS

mengikuti Izin

Belajar

655 PNS 842 PNS 128,54

4. Tertatanya PNS

berdasarkan

kompetensi dan

syarat jabatan

a. Prosentase jabatan

struktural yang terisi 100 % 99,42 99,42

b. Prosentase jabatan

fungsional yang

terisi

100 % 57,26 57,26

5. Peningkatan

akuntabilitas dan

kesejahteraan PNS

Jumlah kasus

kepegawaian yang

terselesaikan

56 Kasus 36 Kasus 64,28


pelayanan

kepegawaian

Jumlah Standar

Operasional Prosedur

(SOP) yang tersusun

55 SOP 59 SOP 107,27%

8

B. Capaian Kinerja Tahun 2015

Dalam laporan ini, pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2015 dihitung dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan

realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 6.

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

perencanaan

kepegawaian

Prosentase

terpenuhinya formasi

kebutuhan PNSD

Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan

100% 67,89% 67,89

2. Terwujudnya

Sistem Manajemen

Informasi

Kepegawaian

a. Prosentase data

PNS Provinsi

Kalimantan Selatan

yang akurat dan

terkini

100% 100% 100

b. Keberadaan WEB

BKD Ada Ada Ada

3. Peningkatan

kualitas SDM

Aparatur

a. Jumlah PNS

mengikuti Tugas

Belajar

60 PNS 23 PNS 38,33

b. Jumlah PNS

mengikuti Izin

Belajar

100 PNS 121 PNS 121

4. Tertatanya PNS

berdasarkan

kompetensi dan

syarat jabatan


struktural yang

terisi

100% 99,42% 99,42


fungsional yang

terisi

100% 57,26% 57,26

5. Peningkatan

akuntabilitas dan

kesejahteraan PNS

Jumlah kasus

kepegawaian yang

terselesaikan



pelayanan

kepegawaian

Jumlah SOP (Standar

Operasional Prosedur)

yang tersusun

11 SOP 15 SOP 136.36

9

C. Analisis Pencapaian Kinerja

Hasil pencapaian kinerja tahun anggaran 2015 dan periode akhir Renstra SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Prosentase Terpenuhinya Formasi Kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan.

Acuan jumlah kebutuhan kuantitas pegawai adalah perhitungan jumlah kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil Daerah hasil Analisis Beban Kerja tahun 2012, yaitu 9.736 PNSD.

Sampai dengan 31 Desember tahun 2015 jumlah PNSD lingkup Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan adalah sebanyak 6.610 PNSD. Dengan demikian capaian kinerja

pemenuhan formasi kebutuhan PNSD tahun 2015 adalah sebesar 67,89%. Keadaan PNSD

dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 7.

Pemenuhan Kebutuhan PNSD

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.

∑

Kebutuhan

PNSD

berdasarkan

ABK tahun

2012

PNSD Provinsi Kalimantan Selatan

2011 2012 2013 2014 2015

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %

9.736 6.737 69,20 6.541 67,18 6.400 65,74 6.551 67.28 6.610 67,89

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak tahun 2011 jumlah kebutuhan pns terus

mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013. Jumlah itu kemudian mengalami

peningkatan sampai dengan tahun 2015. Selama periode Renstra 2011-2015, pemenuhan

jumlah pns belum seperti yang diharapkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja yang

disusun tahun 2012. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Pada tahun 2013. Jumlah formasi yang disetujui adalah sebanyak 191, sedangkan

hasilnya berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : R/572/M PAN-RB/12/2013, tanggal 24

Desember 2013, jumlah yang diterima hanya hanya sebanyak 175 orang;

b. Pada tahun 2014, dilakukan kegiatan penyusunan dan pengusulan formasi CPNS tahun

2014 dengan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 324 Tahun 2014 tentang Formasi PNS Provinsi Kalimantan Selatan,

yaitu sebanyak 160 formasi. Berdasarkan Surat MenPAN dan RB Nomor

B/4306/M.PAN-RB/11/2014 Tentang Penyampaian Daftar Nilai Tes Kompetisi Dasar

seleksi serta Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0591/Kum/2014

Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Tes Kompetisi Dasar Seleksi CPNS dari Pelamar

Umum Tahun 2014 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hanya

tersaring 159 peserta yang lulus. Hasil itu menyisakan 1 (satu) formasi kosong yang

disebabkan oleh tidak terpenuhinya passing grade pada formasi tersebut.

10

c. Pada tahun 2014 dilakukan penyusunan dan pengusulan formasi khusus tenaga

kesehatan yang ditetapkan dengan Surat MenPAN dan RB Nomor FD/420/M.PAN-

RB/10/2014 Perihal Persetujuan Alokasi Formasi CPNS Khusus Dokter Pada Provinsi

Kalimantan Selatan, sebanyak 12 formasi. Selain itu pemerintah juga memberikan

peluang pengangkatan CPNS kategori I dan II bagi yang memenuhi persyaratan.

d. Upaya lain adalah pelaksanaan seleksi calon praja IPDN dan Mutasi Pegawai ke

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kegiatan Penerimaan Praja IPDN tahun

2015 yang dinyatakan lulus serta memenuhi syarat adalah sebanyak 21 orang yang

berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta penambahan

pegawai dilakukan dengan adanya mutasi pegawai dari Kabupaten/Kota di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dari luar Provinsi Kalimantan Selatan

sebanyak 49 PNSD.

Selain faktor tersebut di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak

terpenuhinya target pada sasaran pemenuhan kebutuhan pegawai, yaitu :

a. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, upaya ini tidak dapat dilaksanakan sehubungan

adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPD/M.PAN &

RB/8/2011, Nomor : 800-632 Tahun 2011 dan Nomor : 141/PMK.01/2011 Tentang

Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan moratorium

tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 September 2011 hingga tahun 2012.

b. Pada tahun terakhir Renstra 2011-2015 dilakukan lagi perencanaan dan penganggaran

pelaksanaan seleksi CPNS dengan target formasi terpenuhi sebanyak 300 CPNS namun

hal tesebut tidak dapat dilaksanakan berkenaan dengan Surat Edaran Menpan dan RB

No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN

Tahun 2015. Sehingga pelaksanaan seleksi CPNS untuk tahun 2015.

2. Prosentase Data PNS Provinsi Kalimantan Selatan Yang Akurat Dan Terkini.

Dalam rangka mendukung perwujudan ketersediaan data pegawai yang akurat dan

terkini, dilakukan kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

Hasil kegiatan ini adalah pemutakhiran data perorangan pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan. Pemutakhiran data perorangan pegawai sampai dengan tahun

2015 sebesar 99,62% dari pegawai yang ada pada tahun 2015 sebanyak 6.610 PNS. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam upaya penyediaan data pegawai yang mutakhir dan terkini

telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2011-2015.

Rincian hasil tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.

Target dan Realisasi Pemutakhiran Data Tahun 2011-2015

Tahun Jumlah PNSD Target Jumlah

Pemutakhiran Realisasi target

Capaian

kinerja

2011 6.737 75% 4.042 60% 80%

2012 6.541 80% 5.233 80% 100%

2013 6.400 85% 5.440 85% 100%

2014 6.551 95% 6.280 98,11% 103,27%

2015 6.610 100% 6.585 100% 99,62%

11

Pemutakhiran data seperti terlihat pada tabel di atas dilakukan dengan berpedoman

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan

Pegawai Negeri Sipil, pasal 4, yaitu Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan Jabatan,

Pendidikan dan Usia. Upaya koordinasi antara Sekretariat, Bidang-bidang di lingkungan

BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan hasil yang baik pada sasaran kinerja ini.

Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam memelihara data

kepegawaian agar tetap mutakhir dan terkini antara lain :

a. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Kondisi riil menunjukkan bahwa tidak semua pns di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan sudah memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam

jabatan, terutama bagi yang di tempatkan dalam jabatan fungsional umum (jfu). Dan

tidak semua pns yang sudah memiliki SK pengangkatan dalam jfu, menyerahkan

tembusan SK jfu tersebut sebagai bahan pemutakhiran data perorangan pegawai.

Berdasarkan kondisi tersebut, estimasi data elektronik perorangan pegawai (simpeg)

yang mutakhir sesuai aturan kepegawaian terbaru, sampai dengan 31 Desember 2015

adalah sekitar 55,45%. Jumlah itu dihitung dari jumlah pejabat struktural, pejabat

fungsional tertentu dan jumlah SK Jfu yang ditembuskan berdasarkan syarat

administrasi kenaikan pangkat periode oktober 2015.

b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 404

menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi

kewenangan Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dengan

demikian jumlah pns Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalami

peningkatan dan jumlah data perorangan kepegawaian yang harus dimutakhirkan juga

akan bertambah. Hal tersebut akan berakibat pada jumlah capaian kinerja yang sudah

dicapai pada periode Renstr 2011-2015.

c. Dukungan sumber daya berupa instalasi jaringan listrik yang aman, peralatan,

perangkat keras dan perangkat lunak serta pegawai dalam jumlah dan kualitas yang

memadai juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian

sasaran yang telah ditentukan.

Rencana aksi yang ditempuh dalam rangka mempertahankan data pegawai yang

valid dan up to date adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

dengan sasaran pejabat pengelola kepegawaian pada tiap Perangkat Daerah. Kegiatan

ini dilakukan dalam rangka mendukung pengintegrasian sistem informasi kepegawaian

on-line. Harapannya adalah terlaksananya percepatan pemutakhiran data pegawai dan

keseragaman data pegawai lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Pembangunan dan pengembangan simpeg on-line, yang telah dilakukan sejak tahun

2014. Sistem ini sudah digunakan sejak pertengahan tahun 2015, namun dengan

12

adanya aturan baru bidang kepegawaian diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk

mengakomodir perubahan peraturan kepegawaian tersebut.

3. Keberadaan WEB BKD.

Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibangun sebagai

sebuah media informasi dan komunikasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat

Kalimantan Selatan. Sejak bulan Juni tahun 2011 dengan alamat “bkdprovkalsel.org”,

kemudian sesuai edaran Menkominfo dan Surat Edaran Asisten Pembangunan tentang

Penamaan Domain website Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan, pada akhir tahun

2012 website BKD Provinsi Kalimantan Selatan menjadi “bkd.kalselprov.go.id”.

Penjelasan kriteria capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9.

Kriteria Capaian Kinerja Keberadaan Web

BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Tahun Kriteria keterangan

2011 50% Ada

2012 60% Ada, bisa diakses

2013 70% Ada, bisa diakses, update tiap 3 bulan dan terdapat counter visitors

2014 80% Ada, bisa diakses, update tiap bulan, terdapat counter visitors dan

daftar pustaka

2015 90% Ada, bisa diakses, update tiap minggu, terdapat counter visitors,

daftar pustaka dan kolom saran

Sampai dengan akhir tahun 2015 hasil kinerja indikator ini mencapai 88,89% dari

target 90%, yaitu keberadaan, bisa diakses, update tiap minggu, terdapat counter visitors

dan daftar pustaka (peraturan bidang kepegawaian). Sampai dengan tahun 2015 update

website masih dilakukan tiap bulan atau jika ada informasi penting yang harus disampaikan

kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah tersedianya tenaga pengelola yang

menanganinya. Target sesuai Renstra 2011-2015 adalah website BKD Provinsi Kalimantan

Selatan dapat dijadikan sebagai sarana informasi interaktif, khususnya bagi PNS di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Jumlah PNS Mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pada tahun 2015 ditetapkan target sebanyak 60 orang untuk mengikuti kegiatan

tugas belajar. Realisasi capaian indikator ini adalah 23 pns atau 38,33%. Capaian terhadap

Target Renstra tahun 2011-2015 dalam penyertaan PNS Tugas belajar sebesar 44,15% dari

target yang ditetapkan 299 PNS hanya dapat terealisasi sebanyak 132 PNS. Perbandingan

capaian kinerja tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Tugas Belajar Tahun 2011-2015

Tahun Satuan Target Capaian %

2011 SK 32 10 32%

2012 SK 60 47 78%

2013 SK 60 32 53%

2014 SK 60 20 33.33%

2015 SK 60 23 38,33 %

13

Permasalahan peningkatan kualitas aparatur melalui penyertaan PNS dalam tugas

belajar antara lain:

a. Minat PNS dalam mengikuti program tugas belajar masih sangat minim dengan

pertimbangan meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama dan tunjangan

pendidikan yang dianggap kurang mencukupi;

b. Sedikitnya peminat bagi program pendidikan yang ditawarkan;

c. Banyaknya calon mahasiswa tugas belajar yang gugur pada saat seleksi pada tingkat

perguruan tinggi;

d. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa Perguruan

Tinggi di Indonesia;

e. Kebijakan pimpinan instansi selaku atasan langsung calon mahasiswa tugas belajar

yang tidak memberikan ijin rekomendasi bagi PNS di lingkungannya berkaitan dengan

kurangnya sumber daya aparatur yang ada.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur,

Gubernur dapat memberikan izin belajar kepada PNSD untuk mengikuti pendidikan pada

perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya yang terakreditasi. Pemerintah

memberikan apresiasi dan mengakomodir keinginan PNSD untuk mengusulkan

permohonan Izin Belajar dengan penekanan bahwa setelah selesai melaksanakan izin

belajar, PNSD yang bersangkutan tidak serta merta dapat meminta penyesuaian ijazah,

tetapi tetap didasarkan pada ketersediaan formasi. Dengan demikian tidak semua usul izin

belajar dapat diberikan, hal ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara

lain adalah latar belakang pendidikan yang harus linier dan sesuai dengan tupoksi yang

dimiliki oleh PNSD, kebutuhan formasi dan misi organisasi PNSD yang bersangkutan. Sisi

positif yang dapat diambil adalah adanya kesadaran dan inisiatif dari aparatur untuk

meningkatkan kapasitasnya secara mandiri melalui jalur pendidikan formal. Pada tahun

2015 Jumlah usul yang memenuhi syarat dan diberikan izin belajar adalah sebanyak 121

PNS , seperti dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 11.

Target dan Realisasi Penyertaan PNSD Izin Belajar Tahun 2011-2015

Tahun Satuan Target Capaian

2011 SK 125 159

2012 SK 125 207

2013 SK 130 167

2014 SK 135 188

2015 SK 140 121

Dari tabel diatas juga dapat dilihat capaian penyertaan dalam pemberian izin belajar

terhadap Target Renstra sangat tinggi yaitu mencapai 128,54%, dari 655 PNSD yang

ditargetkan pada Renstra 2011-2015 dalam realiasasinya dapat diberikan ijin belajar

sebanyak 842 PNSD.

Meskipun pendanaan izin belajar ditanggung oleh PNSD bersangkutan, tetapi

dengan pertimbangan tidak harus meninggalkan keluarga dan masih dapat bekerja

menyelesaikan tugas, proses studi yang lebih fleksibel selama masih sesuai dengan tupoksi

pekerjaannya menjadi pertimbangan bagi PNS yang memilih jalur izin belajar untuk

pengembangan kapasitas SDM.

14

Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan kajian

komprehensif berkenaan dengan program pendidikan yang ditawarkan pada program tugas

belajar sesuai kebutuhan serta meningkatkan bantuan pendidikan sesuai kondisi yang

berlaku pada masa sekarang. Langkah lain yang sudah dilakukan adalah melakukan

perjanjian kerjasama dengan beberapa program studi pada universitas negeri yang ada di

daerah.

5. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi.

Sampai dengan bulan Desember 2015, terdapat 6 jabatan struktural yang lowong

dari 1.047 jabatan struktural yang ada. Jumlah kekosongan pejabat ini berkurang

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12.

Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2015

Tahun ∑ Jabatan Terisi Lowong %

2011 1.065 1.013 52 95%

2012 1.073 1.040 33 97%

2013 1.060 981 79 93%

2014 1.060 963 97 90,84%

2015 1.047 1.041 6 99,42

Jumlah jabatan struktural tersebut berbeda pada tiap tahunnya, penjelasannya

adalah bahwa :

a. Pada tahun 2011, sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2008, jumlah jabatan struktural

adalah 1.061.

b. Pada tahun 2012, jumlah jabatan struktural adalah 1.073. Penambahan terjadi dengan

adanya pembentukan organisasi kerja baru, antara lain Kebun Raya Banua (Pergub

Nomor 041 Tahun 2012), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Perda

Nomor 9 Tahun 2011) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu(Perda 8 Tahun 2011).

c. Pada tahun 2013 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan dan Penambahan organisasi kerja Baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (Perda

Nomor 03 Tahun 2013), sehingga jumlah jabatan struktural menjadi 1.060.

d. Tahun 2014 relatif sama dengan tahun sebelumnya, jumlah jabatan struktural yang ada

adalah sebanyak 1.060 jabatan.

e. Pada tahun 2015 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan, mulai diterapkan Struktur Organisasi baru pada SKPD Bapustarda dan

Balitbangda yang mengalami pengurangan formasi jabatan struktural sehingga jumlah

jabatan struktural yang ada sebanyak 1.041 jabatan.

Kekosongan jabatan ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi. Tugas pejabat yang kosong menjadi tugas bagi beberapa PNSD yang

diberi mandat untuk menanganinya, akhirnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan

tersebut menjadi tidak maksimal. Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat dan Kepala

BKD telah mengambil langkah dalam upaya pengisian jabatan yang lowong tersebut

15

melalui kegiatan rapat baperjakat yang dilakukan setiap bulan agar pengisian jabatan

lowong segera dilakukan secara obyektif sesuai persyaratan pengangkatan dalam jabatan.

6. Persentase Jabatan Fungsional yang terisi

Jumlah formasi jabatan fungsional yang ada sampai dengan bulan Desember 2015

adalah sebanyak 3.267 jabatan. Jumlah jabatan fungsional yang terisi dan aktif sebanyak

1.885 jabatan, sedangkan sisanya sebanyak 1.382 jabatan belum terisi. Dengan demikian

capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 57,26%. Berkenaan dengan hal tersebut

diperlukan usaha lebih baik melalui sosialisasi jabatan fungsional maupun pembinaan

terhadap pejabat fungsional yang masih aktif. Rincian jumlah jabatan fungsional tahun

2011-2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 13.

Jumlah Jabatan Fungsional yang Terisi dan Lowong Tahun 2011-2015

Tahun ∑ jabatan Terisi Lowong %

2011 - - - -

2012 3.168 1.860 1.308 59%

2013 3.168 1.952 1.216 62%

2014 3.267 1.791 1.476 54,82%

2015 3.267 1.885 1.382 57,26 %

7. Jumlah kasus kepegawaian yang terselesaikan.

Pada tahun 2015, terdapat 15 kasus pelanggaran disiplin, dan yang dapat

diselesaikan dengan keputusan tetap sebanyak 8 kasus pelanggaran disiplin atau sebesar

53,33%. Jumlah tersebut adalah penjatuhan disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh

pejabat pembina kepegawaian. Jika dihitung dari jumlah keseluruhan pegawai yaitu

sebanyak 6.610 pns, maka persentase capaian terhadap pns yang tidak dijatuhi hukuman

disiplin akan sangat tinggi.

Tetapi capaian tersebut belum dapat menggambarkan angka pembinaan disiplin

pegawai secara keseluruhan. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa penjatuhan hukuman dimulai

dari penindakan oleh atasan langsung, sampai kepada penindakan yang dijatuhkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan hal tersebut, hukuman disiplin tingkat ringan

dan sedang yang dijatuhkan oleh atasan langsung maupun oleh pejabat eselon II, belum

seluruhnya disampaikan kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama periode Renstra 2011-2015, ditemukan sebanyak 56 kasus pelanggaran

disiplin. Sampai dengan akhir periode anggaran tahun 2015 dapat diselesaikan sebanyak 36

kasus pelanggaran disiplin atau sebesar 64,28 %, dan masih tersisa 30 kasus pelanggaran

disiplin yang belum terselesaikan. Selama kurun waktu 2011-2015, jumlah hukuman

disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian seperti pada tabel berikut :

16

Tabel 14.

Jumlah Hukuman Disiplin yang Dijatuhkan Selama Tahun 2011-2015

Tahun

Hukuman Disiplin

Jumlah Tingkat Berat

Tingkat

Sedang

Tingkat

Ringan

2011 8 0 0 8

2012 7 0 0 7

2013 7 1 0 8

2014 4 1 0 5

2015 8 0 0 8

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja ini adalah kurangnya koordinasi antara

pihak-pihak yang bertugas dalam penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai

tersebut. Langkah yang sudah dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan tentang

peraturan kepegawaian, BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 telah

melakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian sebanyak tiga kali, yang

secara keseluruhan diikuti oleh 136 PNSD.

8. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersusun.

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil

dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan

bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui

perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam sistem manajemen pemerintahan. Pada

hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana

instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana

diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Dalam kerangka perubahan tersebut, sejak tahun 2011, BKD Provinsi Kalimantan

Selatan telah menyusun draft dokumen SOP. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SOP yang

telah disusun adalah sebanyak 59 SOP. Jumlah yang telah disusun tersebut adalah

rancangan SOP yang disahkan oleh Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan

SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sudah terdapat satu SOP tentang

Kenaikan Gaji Berkala Bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan.

D. Akuntabilitas Keuangan.

Selama masa tahun anggaran 2011-2013, jumlah anggaran yang dikelola BKD

Provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan belanja langsung menunjukkan kenaikan.

Peningkatan tersebut adalah hasil pengalihan anggaran yang semula dikelola oleh

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

a. Pada tahun 2012 BKD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tambahan dana untuk

Kegiatan Tali Asih dan Kegiatan Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya.

b. Pada tahun 2013 BKD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan tambahan

pengelolaan dana untuk Kegiatan Beasiswa PNSD Tugas Belajar, Penyertaan

Pelatihan, Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Menjelang Purna Tugas dan

Kegiatan Peningkatan Jiwa Korsa Bagi Pejabat Eselon II.

17

Jumlah anggaran yang dikelola BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun

2011-2015 seperti pada tabel berikut :

Tabel 15.

Jumlah Anggaran pada DPA-SKPD

BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015

Tahun Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

% Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

2011 5,385,000,000 5,334,733,640 99 3,894,954,400 3,440,858,889 88 95

2012 5,869,045,000 5,654,941,580 96 7,095,275,500 3,595,307,447 51 71

2013 7,071,923,000 5,813,817,487 82 11,274,732,500 8,174,295,471 73 76

2014 8.018.117.000 6.022.325.458 75 10,478,134,000 8,530,119,037 82 79

2015 6.679.802.000 6.635.310.757 98 8,494,750000 6,495,550,212 76 86

Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Kalimantan Selatan untuk SKPD

BKD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp 15.274.552.000,00 yang

terbagi dalam Belanja Tidak Langsung Sebesar 6.679.802.000,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 8.494.750.000. Realisasi serapan anggaran keseluruhan adalah sebanyak

Rp.13.130.510.969,00 atau sebesar 86%.

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.494.750.000 digunakan untuk mendanai

berbagai program dan kegiatan belanja langsung yang telah disusun antara lain :

Tabel 16.

Program dan Pagu Anggaran Tahun 2015

Realisasi anggaran belanja langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

adalah sebesar 76,47% atau Rp. 6.495.550.212. Rincian realisasi anggaran tiap program

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 17.

Realisasi Anggaran Tiap Program Tahun 2015

No Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,617,100,000

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 868,600,000

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,031,375,000

4. Peningk. Pengembangan Sist. Pelaporan capaian Kinerja & Keu 77,250,000

5. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,900,425,000

Jumlah 8,494,750,000

No Program Anggaran Realisasi %

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,617,100,000 1.482.649.581 91,69

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

868,600,000 793.935.182 91,40

3. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 4,031,375,000 3,917,978,279 72,38

4. Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja & Keu.

77,250,000 75,415,000 97,62

5. Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1,900,425,000 1,225,921,170 64,51

Jumlah 8,494,750,000 6,495,550,212 76,47

18

Berdasarkan Perencanaan Operasional sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kinerja Tahunan 2015 telah ditetapkan 5 Program dan 53 kegiatan. Serapan anggaran

tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Serapan anggaran pada program ini adalah sebesar 91,69%. Serapan anggaran

terendah adalah pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat (73,15%). Rincian serapan

pada program ini seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18.

Realisasi Serapan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2015

No Kegiatan Rupiah Realisasi %

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat 9,600,000.00 7,022,500.00 73.15

2. Penyediaan Jasa Komunikasi air dan

listrik

245,000,000.00 183,712,066.00 74.98

3. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

151,000,000.00 143,700,000.00 95.17

4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 20,000,000.00 19,962,560.00 99.81

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 61,500,000.00 61,397,000.00 99.83

6. Penyediaan Barang Cetakan

Penggandaan

61,500,000.00 61,482,000.00 99.97

7.

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

12,000,000.00 11,032,400.00 91.94

8. Penyediaan Bahan Bacaan & Perat

Per UU

30,000,000.00 29,903,000.00 99.68

9. Penyediaan makanan dan minuman 118.000.000.00 81,421,500.00 69.00

10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

715.500.000.00 690,032,555.00 96.44

11. Rakor Dan Konsultasi Dalam

Daerah

193.000.000.00 192,984,000.00 99.99

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah

sebesar 91,4%. Kegiatan dengan serapan anggaran paling rendah adalah kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair (55.47%) dengan pelaksanan sebanyak satu kali

dengan pertimbangan kondisi meubelair yang ada masih layak dipergunakan dan hanya

diperlukan sedikit perbaikan. Realisasi anggaran program ini seperti ditunjukkan pada

tabel 19, sebgai berikut :

19

Tabel 19.

Realisasi Serapan Anggaran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2015


1. Pengadaan Kendaraan dinas

operasional

409,000,000.00 403,890,000.00 98.75

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

104,800,000.00 104,787,520.00 99.99

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas Opearasional

248,000,000.00 186,572,362.00 75.23


Perlengkapan Gedung Kantor

30,000,000.00 29,241,800.00 97.47


Peralatan Gedung Kantor

66,800,000.00 63,897,000.00 95.65


Mebeleur.

10,000,000.00 5,546,500.00 55.47

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melingkupi pembinaan

peningkatan pengetahuan seluruh PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam bentuk pemberian beasiswa bagi

PNSD tugas belajar, kegiatan pembekalan keterampilan praktis bagi PNS menjelang purna

tugas dan kegiatan lain berupa sosialisasi peraturan bidang kepegawaian. Realisasi serapan

anggaran program ini seperti pada tabel berikut :

Tabel 20. Realisasi Serapan Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2015


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,115,200,000.00 2,129,810,779.00 68.37

2 Pembinaan Korp PNS di

Lingkungan BKD

85,050,000.00 52,682,700.00 61.94

3 Pembekalan Keterampilan Teknis 707,375,000.00 619,652,000.00 87.60

4 Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup

Perguruan Tinggi

20,400,000.00 19,908,000.00 97.59


Kab/Kota

11,300,000.00 10,250,000.00 90.71


SKPD

12,850,000.00 12,550,000.00 97.67

7 Bimbingan Teknis Manajemen PNS 59,250,000.00 56,700,000.00 95.70

8 Pengembangan Ketatausahaan

Organisasi.

19,950,000.00 16,424,800.00 82.33

Anggaran terbesar Program ini adalah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal. Dari sejumlah 60 target Formasi tugas belajar tahun 2015 yang disediakan hanya

23 PNSD yang lulus seleksi, sehingga sisa anggaran yang harus dibayarkan untuk tahun

pertama tubel dikembalikan kepada kas daerah. Alasan lain adalah penyediaan anggaran

diklat, yaitu penyertaan dalam diklat KKD dan KKDK tidak dapat direalisasikan

disebabkan tidak ada pemanggilan peserta seperti tahun sebelumnya yang dilaksanakan

20

oleh Kementerian Keuangan dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (UGM

Yogyakarta) serta Penyertaan Diklatpim II dan III yang sudah dianggarkan biaya

kontribusinya pada DPA BKD Tahun 2015 dalam pelaksanaanya semua biaya kontribusi

dan pelaksanaan ditanggung oleh pemerintah pusat.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan

capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar

96,63% dan kegiatan penyusunan laporan keuangan satuan kerja dengan serapan anggaran

sebanyak 100%.

Tabel 21.

Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

54,450,000.00 52,615,000.00 96,63

2. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan

Kerja

22,800,000.00 22,800,000.00 100

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Realisasi anggaran program pembinaan dan pengembangan aparatur pada tahun

2015 sebesar 64,51%. Beberapa kegiatan dengan serapan anggaran terendah antara lain :

a. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, dengan realisasi 8,18%. Anggaran

pelaksanaan seleksi CPNS disusun guna memenuhi kekurangan PNS Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Analisa Beban Kerja PNS, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan masih kekurangan 3.185 pegawai pada tahun 2014,

namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan berkenaan dengan kebijakan pemerintah

pusat yang tertuang dalam Surat Edaran Menpan dan RB No : B/2163/M.PAN-

RB/06/2015 tentang Penundaan penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Sehingga

anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

b. Kegiatan penerimaan Praja IPDN dengan realisasi kegiatan sebesar 43,14%, pada

kegiatan penerimaan Praja IPDN tahun 2015 pelaksanaan kegiatan berbeda dengan

tahun tahun sebelumnya, pada tahun 2015 semua tahapan seleksi dilaksanakan

langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Standar Operasional

Prosedur Penerimaan Calon Praja IPDN termasuk dalam hal ini penggunaan anggaran.

Dalam kegiatan ini anggaran yang digunakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan

hanya sebagai pendukung dalam kelancaran pelaksanaan seleksi IPDN Tahun 2015.

c. Analisa Kebutuhan Diklat, pada kegiatan ini realisasi anggaran sebesar 65,97%. Hal

ini dikarenakan dalam perencanaan awal kegiatan ini akan menghadirkan narasumber

dari pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaanya narasumber yang ada pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dirasa sudah cukup mumpuni dalam

memberikan materi tentang penyusunan buku Analisis Kebutuhan Diklat bagi

21

penyusun pada tingkat SKPD. Sehingga anggaran yang direncanakan untuk penyediaan

jasa narasumber bagi pemerintah pusat dikembalikan ke kas daerah.

Tabel 22.

Realisasi Serapan Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tahun 2015


1 Seleksi Penerimaan CPNS 547,500,000.00 44,766,570.00 8.18

2 Penempatan Pegawai Negeri Sipil. 15,900,000.00 15,842,800.00 99.64

3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis

43,325,000.00 43,172,500.00 99.65

4 Pembangunan/ Pengembangan SIMPEG 76,400,000.00 74,772,500.00 97.87

5 Seleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar 13,000,000.00 13,000,000.00 100

6 Pengambilan Sumpah Janji PNS 9,100,000.00 8,546,500.00 93.92

7 Penyelenggaraan Penerimaaan Praja

IPDN

146,950,000.00 63,400,000.00 43.14

8 Pengemb.Program dan Pengendalian

Menejemen

24,600,000.00 24,160,000.00 98.21

9 Pembuatan Produk Hukum Bid.

Kepegawaian

13,000,000.00 12,693,500.00 97.64

10 Penegakan Disiplin Pegawai. 80,400,000.00 76,087,000.00 94.64

11 Penataan Pemberhentian PNS Daerah. 34,525,000.00 27,048,000.00 78.34

12 Sosialisasi Peraturan Bidang

Kepegawaian.

55,832,000.00 54,668,500.00 97.92

13 Penyajian Informasai Kepegawaian 53,000,000.00 51,342,000.00 96.87

14 Penataan Arsip Kepegawaian. 49,700,000.00 47,190,500.00 94.95

15 Pelaksanaan Ujian Dinas 22,950,000.00 19,293,100.00 84.07

16 Penataan PNS dalam Jabstruk & Jafung. 57,050,000.00 56,708,000.00 99.40

17 Pengelolaan Karis/ Karsu. PNS. 11,000,000.00 9,994,000.00 90.85

18 Penyusunan dan Pengusulan Formasi

CPNS.

20,275,000.00 20,000,000.00 98.64

19 Analisa Kebutuhan Diklat 102,700,000.00 67,750,000.00 65.97

20 Pengangkatan CPNS ke PNS 13,000,000.00 12,850,000.00 98.85

21 Pengelolaan Karpeg 10,200,000.00 10,200,000.00 100

22 Pembinaan purna Tugas PNS 85,969,500.00 72,924,700.00 84.83

23 Penyediaaan Data pengembangan SDM 16,373,500.00 16,373,500.00 100

24 Pelatihan Pengolahan Database dan

Aplikasi SI

51,200,000.00 51,161,000.00 99.92

25 Penganugrahan SLKS bagi PNS 220,425,000.00 211,030,000.00 95.74

26 Pelayanan SAPK 126,050,000.00 120,597,500.00 95.67

22

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja adalah salah satu media pertanggungjawaban, selain itu juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kendala yang dihadapi

pada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dapat dilihat melalui adanya kesenjangan

capaian dengan rencana kegiatan, sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipasi pada

pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2015 merupakan Laporan Kinerja dari akhir periode Renstra BKD Provinsi Kalimantan

Selatan, sehingga dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja selama masa

periode Renstra dengan membandingkan kinerjanya dengan tahun 2011 sampai dengan

tahun 2014.

A. Simpulan

Adapun capaian kinerja pada periode Renstra dan upaya-upaya perbaikan kinerja

dimasa yang akan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 23.

Capaian Indikator Kinerja Periode Renstra 2011-2015

No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

Renstra Realisasi %

1. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

perencanaan

kepegawaian

Prosentase terpenuhinya

formasi kebutuhan PNSD

Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan

100% 67,89 % 67,89

2. Terwujudnya

Sistem Manajemen

Informasi

Kepegawaian

a. Prosentase data PNS

Provinsi Kalimantan

Selatan yang akurat dan

terkini

100 % 100 % 100

b. Keberadaan WEB BKD Ada Ada Ada

3. Peningkatan

kualitas SDM

Aparatur

a. Jumlah PNS mengikuti

Tugas Belajar 299 PNS 132 PNS 44,15

b. Jumlah PNS mengikuti

Izin Belajar 655 PNS 842 PNS 128,54

4. Tertatanya PNS

berdasarkan

kompetensi dan

syarat jabatan


struktural yang terisi 100 % 99,42 99,42


fungsional yang terisi 100 % 57,26 57,26

5. Peningkatan

akuntabilitas dan

kesejahteraan PNS

Jumlah kasus

kepegawaian yang

terselesaikan



pelayanan

kepegawaian

Jumlah SOP (Standar

Operasional Prosedur)

yang tersusun

55 SOP 59 SOP 107,27

23

Dari 6 Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2011-2015 yang terbagi

dalam 9 indikator terdapat 5 indikator keberhasilan yang terpenuhi, namun masih ada 4

indikator keberhasilan sasaran strategis yang belum tercapai, diantaranya :

1. Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan PNSD Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan, hal ini disebabkan upaya pemenuhan Pegawai terkendala dengan kebijakan

moratorium PNS pada tahun 2011, 2012 dan 2015, serta penghitungan Analisa Beban

Kerja Pegawai sebagai dasar pemenuhan Formasi Pegawai masih belum sepenuhnya

sempurna.

2. Jumlah PNS mengikuti Tugas Belajar, capaian indikator sasaran ini masih rendah

dikarenakan :

a. Minat PNS dalam mengikuti program tugas belajar masih sangat minim dengan

pertimbangan meninggalkan keluarga untuk waktu yang cukup lama dan tunjangan

pendidikan yang dianggap kurang mencukupi;

b. Sedikitnya peminat bagi program pendidikan yang ditawarkan;

c. Banyaknya calon mahasiswa tugas belajar yang gugur pada saat seleksi pada

tingkat perguruan tinggi.

d. Pilihan program studi untuk tugas belajar masih sedikit sesuai dengan kerjasama

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan beberapa

Perguruan Tinggi di Indonesia;

e. Kebijakan pimpinan instansi selaku atasan langsung calon mahasiswa tugas belajar

yang tidak memberikan ijin rekomendasi PNS dalam mengikuti tugas belajar

dikarenakan kurangnya sumber daya aparatur yang ada.

3. Prosentase jabatan fungsional yang terisi, hal ini dikarenakan minat PNSD Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan dalam menduduki Jabatan Fungsional masih rendah.

4. Jumlah kasus kepegawaian yang terselesaikan, capaian indikator sasaran ini masih

rendah mengingat potensi kasus yang belum terselesaiakan sampai dengan periode

Renstra masih terbilang banyak dengan adanya 30 kasus yang belum terselesaikan.

B. Upaya Dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis di atas belum merupakan capaian optimal dan

memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dengan meningkatkan upaya-

upaya dengan mengambil langkah-langkah sebaga berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan stake holder terkait dalam hal ini biro

organisasi guna melakukan evaluasi terhadap analisa beban kerja, apakah sudah sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya mengingat dengan diberlakukanya Undang Undang

ASN maka dituntut setiap PNS untuk berkinerja lebih aktif. Langkah lain yang

ditempuh adalah melakukan usulan penambahan PNS bagi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan melalui kegiatan Seleksi CPNS, Penerimaan Praja IPDN dan

Mutasi Pegawai secara selektif.

2. Untuk meningkatkan kompetensi PNS dalam penyertaan PNS tugas belajar maka

diperlukan kajian ulang mengenai formasi yang disediakan dalam program tugas

belajar serta dilakukan kajian ulang mengenai sistem dan prosedur serta pemberian

tunjangan mengenai mahasiswa tugas belajar.

24

3. Peningkatan penataan PNS baik Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu

maupun Jabatan Fungsional Umum.

4. Melakukan koordinasi yang lebih aktif baik antara pegawai yang menangani tentang

penegakan hukuman disiplin PNS maupun dengan pihak luar yang terkait penanganan

penegakan disiplin PNS sehingga kasus kasus pelanggaran disiplin yang ada segera

terselesaikan. Dan untuk tindakan pencegahan agar PNS Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan tidak melakukan pelanggaran disiplin maka penegakan disiplin

harus dijalankan dengan sebaik baiknya, serta selalu melakukan sosialisasi tentang

peraturan disiplin PNS.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Januari 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. M. THAMRIN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19590202 195803 1 023

LAKIP BKD Tahun 2015.pdf

Documents