LAKIP BAPPEDA TAHUN 2020

i

i

LAKIP BAPPEDA TAHUN 2020

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik ALLAH SWT, atas bimbingan dan

perlindunganNya sehingga sepanjang tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik.

Sepanjang tahun 2020, kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi,

peningkatan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas aparatur dan pengawasan yang professional dan

berkinerja tinggi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Depok Tahun 2020

ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Wali Kota Depok sesuai tugas

dan fungsinya. Berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam

perencanaan pembangunan, diuraikan dalam laporan kinerja ini, yang sekaligus untuk mendukung

upaya pencapaian target-target sebagaimana diuraikan dalam PERUBAHAN RPJMD Kota Depok

Tahun 2016-2020 dan PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021.

Demikian penyusunan LAKIP Bappeda Kota Depok Tahun 2020, semoga bermanfaat bagi

semua pihak.

Depok, Februari 2021

KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK

Ir. Widyati Riyandani

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19681216 199403 2 005

ii


KATA PENGANTAR .................................................... i

DAFTAR ISI .................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................... 1

1.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok

.................................................... 2

1.3 Tugas Dan Fungsi .................................................... 3

1.4 Permasalahan Utama .................................................... 5

1.5 Landasan Hukum .................................................... 5

1.6 Sistematika Penyajian .................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................... 8

2.1 Rencana Strategis .................................................... 8

2.1.1 Visi dan Misi .................................................... 8

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan

.................................................... 9

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .................................................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................... 13

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .................................................... 13

Kinerja Tahun ini

3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta .................................................... 15

Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun

Lalu dan Beberapa Tahun Terahkir

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai .................................................... 18

dengan Tahun ini dengan Target Jangka

Menegah yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis

3.4 Merbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini .................................................... 19

dengan Standar Nasional

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan .................................................... 19

atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta

Alternatif Solusi Telah Dilakukan

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber .................................................... 38

Daya

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang .................................................... 44

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

3.8 Realisasi Anggaran .................................................... 49

BAB IV PENUTUP .................................................... 52

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .................................................... 52

4.2 Kendala dan Hambatan dalam .................................................... 53

Pencapaian Kinerja

4.3 Strategi Pemecahan Masalah .................................................... 54

iii


Laporan Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan capaian strategis pada Tahun anggaran 2020 yang terdiri dari 11 sasaran

dengan 17 indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja

Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat

tercapai. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Depok memberikan

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan

pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat ditentukan oleh

komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan

stakeholder.

Uraian tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator akan lebih detail diuraikan

pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian % Kriteria

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda A BB 98% Sangat

Tinggi

2. Persentase tertib

administrasi barang

100% 100% 100% Sangat

Tinggi

3. Persentase pegawai

Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

iv



1 2 3 4 5 6

2. Terakomodasinya

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

daerah

4. Persentase usulan

masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80% 100% 125% Sangat

Tinggi

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi


Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi


Renja SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian yang

dimanfaatkan untuk

pembangunan

15% 100% 666.67% Sangat

Tinggi

5. Meningkatnya hasil

inovasi daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah yang

diterapkan

90% 100% 111% Sangat

Tinggi

6. Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

92% 94.74%* 102.98 % Sangat

Tinggi

11. Persentase layanan

sistem informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80% 100% 125% Sangat

Tinggi

Catatan: * = data sementara

Dari 11 indikator kinerja sasaran, seluruhnya telah mencapai target dengan kategori

nilai sangat tinggi. Besarnya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Perubahan

Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.770.608.588 (Lima Milyar Tujuh

v


Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp 5.327.811.460 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh

Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan serapan

keuangan 92.33% dan fisik 99.71%. Berdasarkan dokumen rencana yang ditetapkan berkaitan

dengan kebijakan program dan kegiatan, maka pada Tahun Anggaran 2020 Bappeda

melaksanakan 36 kegiatan.

vi


vii


1


1.1. LATAR BELAKANG

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk

penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan good

governance, berdasarkan prinsip tranparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan

berkelanjutan, diperlukan manajemen stratejik yang menempatkan organisasi pada titik yang

stratejik, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkan

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan

instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk

teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata

pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan

harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang

2


Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan

pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah

sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok menyusun

LAKIP Tahun 2020 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program

dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan

dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi

kinerja Bappeda Kota Depok Tahun Anggaran 2020, dapat mempertanggungjawabkan

kinerja Bappeda Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan pihak yang berkepentingan

(stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang

ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan

evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda

Kota Depok di tahun selanjutnya.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA DEPOK

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda)

Kota Depok adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang

merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Fungsi dan peran Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab

terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu

urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan

pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian

dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Bappeda

sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala

3


daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan

ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang

terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan

peran Kepala Bappeda.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Depok ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2008 yang

kemudian berturut-turut diubah menjadi Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2011,

Peraturan Walikota Depok Nomor 53 Tahun 2012 dan kemudian berubah nama menjadi

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sesuai dengan

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah yang dilakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi yang ada sesuai

dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 47 Tahun 2017 dan kemudian dilakukan

penyesuaian kembali melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2019.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang

Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Penjabaran Tugas dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yaitu membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

4


4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

5. Pelaksanaan administrasi Badan;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah telah diperbarui dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok sehingga perlu dilakukan penyesuaian

terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65

Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur

organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bappeda Kota Depok

5


1.4 PERMASALAHAN UTAMA

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota

Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek strategis organisasi

dan dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama (strategic issued), yaitu

sebagai berikut:

1. Manajemen sumber daya manusia yang belum dilaksanakan secara optimal untuk

meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi;

2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang perlu

diperhatikan, khususnya pada tindak lanjut evaluasi. Evaluasi yang dilakukan per tiga

bulan dan tahunan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor

penghambat kegiatan/program serta untuk perbaikan kegiatan/program mendatang.

3. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian

proses perencanaan (pengumpulan data dan laporan) secara tepat waktu;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh

produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian

maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya

kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.

5. Belum adanya regulasi penyelenggaraan sistem inovasi daerah berupa peraturan

maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) di tingkat kota.

1.5 LANDASAN HUKUM

LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih,

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

6


5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian

Pengembangan Daerah;

12. Peraturan Walikota Depok Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pengembangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7


14. Peraturan Wali Kota Depok No.38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Depok Tahun 2020;

15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota

Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pencapaian kinerja sasaran

BAPPEDA Kota Depok Tahun 2020.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu

Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan

Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan

kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas

capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung

terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan

hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan

strategi pemecahan masalah.

8


“Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius”

VISI

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kota Depok sebagaimana dituangkan dalam Perubahan Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama Perubahan RPJMD

Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah:

Unggul didefinisikan sebagai:

Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis

Industri Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Bertumpu Pada

Ketahanan Keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai :

Tercipta suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan

linkungan dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai:

Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-

masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan

kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

9


1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan

dan ramah keluarga.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup

berbangsa dan bernegara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (LIMA) misi sebagai berikut:

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk memberikan arah bagi tercapainya visi dan terlaksananya misi, maka

ditetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis dari tiap-tiap misi. Berdasarkan visi, misi,

tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun, disusunlah langkah-

langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021)

yang meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap

mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Depok 2016-2021. Program yang

sesuai dengan Tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan visi, misi dan kebijakan strategis,

seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

10


Tabel 2.1.2

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Indikator Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

VISI: Terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Transparan

Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah pada Bappeda

Tingkat akuntabilitas kinerja

dan pelayanan Bappeda:

SAKIP BAPPEDA

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja dan pelayanan

Bappeda

Peningkatan

akuntabilitas

penyelenggaraan

Bappeda

Meningkatkan

kualitas perencanaan,

pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan

penyelenggaraan

Bappeda

Tujuan 2: Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah

Usulan masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam dokumen

perencanaan

Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan daerah

Peningkatkan

sinergitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Menjaga konsistensi

perencanaan dan

pengendalian

program

pembangunan

Tingkat keselarasan

dokumen perencanaan

pembangunan

Terwujudnya sinergitas

perencanaan pembangunan

Rekomendasi yang

dimanfaatkan Untuk

Perumusan Kebijakan

Meningkatnya pemanfaatan

Hasil kajian, penelitian

dalam pembangunan daerah

Presentase hasil inovasi

daerah yang diterapkan

Meningkatnya hasil inovasi

daerah yang berdampak

pada skala kota

Persentase OPD yang

berkinerja tinggi (realisasi

kinerja ≥76%)

Terlaksananya

Pembangunan yang sesuai

dengan Perencanaan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada

11


suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja diperjanjikan sebagaimana

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan pelayanan Bappeda

Nilai SAKIP BAPPEDA A

Persentase tertib administrasi

barang

100 %

Persentase pegawai Bappeda yang

mendapatkan pengembangan

kompetensi

100 %

2 Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam pembangunan

daerah

Persentase usulan masyarakat

melalui musrenbang yang

terakomodir dalam dokumen

perencanaan

80 %

3 Terwujudnya sinergitas perencanaan

pembangunan

Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100 %

Persentase keselarasan Renstra

SKPD terhadap RPJMD

100 %

Persentase keselarasan Renja

SKPD terhadap RKPD

100 %

4 Meningkatnya pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian dalam

pembangunan daerah

Persentase Rekomendasi hasil

kajian, penelitian yang

dimanfaatkan untuk pembangunan

15 %

5 Meningkatnya hasil inovasi daerah

yang berdampak pada skala kota

Presentase hasil inovasi daerah

yang diterapkan

90 %

6 Terlaksananya Pembangunan yang

sesuai dengan Perencanaan

Persentase OPD dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

92 %

12


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

Persentase layanan sistem

informasi yang terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80 %

Dengan jumlah Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Depok sebesar

Rp 5.770.608.588,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu

Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

13


engukuran kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok dengan berpedoman

pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Depok Tahun 2020. Penilaian ini

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Bappeda Kota Depok. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Depok Tahun 2020

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kota

Depok Tahun 2020. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai

dengan kategori kinerja, yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

76 % ≤ 90 % Tinggi

66 % ≤ 75 % Sedang

51 % ≤ 65 % Rendah

≤ 50 % Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran st rategis

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok beserta

target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok telah menetapkan 11

(sebelas) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2020, untuk selanjutnya akan dilakukan

P

14


pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020 agar

diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2020 berakhir. Adapun perbandingan antara

target dan realisasi kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2020


1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda A BB 98% Sangat

Tinggi


administrasi barang

100% 100% 100% Sangat

Tinggi


Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah


masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80% 100% 125% Sangat

Tinggi

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

6. Persentase

keselarasan Renstra

SKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 100 % Sangat

Tinggi

15



1 2 3 4 5 6

4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk pembangunan

15% 100% 666.67% Sangat

Tinggi

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah yang

diterapkan

90% 100% 111% Sangat

Tinggi

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

92% 94,74% 102.98 % Sangat

Tinggi


sistem informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota Depok

80% 100% 125% Sangat

Tinggi

3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kota Depok

Tahun 2020, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja Bappeda Kota Depok Tahun 2020 dengan Tahun 2019. Adapun perbandingannya

adalah sebagai berikut:

16


Tabel 3.2.1

PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA DEPOK TAHUN 2019 DAN 2020

PERUBAHAN RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan

pelayanan Bappeda

1 Nilai SAKIP Bappeda BB BB 100 % A BB 98 %

2 Persentase tertib administrasi barang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Persentase pegawai Bappeda yang


kompetensi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Terakomodasinya

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

daerah

1 Persentase usulan masyarakat melalui

musrenbang yang terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80 % 94,57 % 118 % 80 % 100 % 125 %

3 Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan

1 Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Persentase keselarasan Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Persentase keselarasan Renja SKPD

terhadap RKPD

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

17


PERUBAHAN RENSTRA 2016 - 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian dalam

pembangunan daerah

1 Persentase Rekomendasi hasil kajian,

penelitian yang dimanfaatkan untuk

pembangunan

10 % 91.67 % 917 % 15 % 100% 666.67 %

5 Meningkatnya hasil

inovasi daerah yang

berdampak pada skala

kota

1 Persentase hasil inovasi daerah yang

diterapkan

89 % 100 % 112 % 90% 100% 111 %

6 Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan

Perencanaan

1 Persentase OPD dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

91 % 97.37 % 107 % 92 % 94,74 % 102.98 %

2 Persentase layanan sistem informasi

yang terintegrasi pada Bappeda Kota

Depok

80 % 100 % 125 % 80 % 100 % 125 %

18


3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Realisasi kinerja Tahun 2020 adalah pelaksanaan kinerja tahun kedua dari

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2016-2021. Realisasi kinerja

Bappeda Kota Depok Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2020

Realisasi

sd. 2020 Keterangan

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja dan

pelayanan Bappeda

1. Nilai SAKIP Bappeda A BB Non Kumulatif


administrasi barang

100% 100% Non Kumulatif


Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan kompetensi


2. Terakomodasinya aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan daerah


masyarakat melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen perencanaan


3. Terwujudnya sinergitas

perencanaan

pembangunan


RKPD terhadap RPJMD



Renstra SKPD terhadap

RPJMD



Renja SKPD terhadap

RKPD


4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil kajian,

penelitian dalam

pembangunan daerah

8. Persentase Rekomendasi

hasil kajian, penelitian

yang dimanfaatkan untuk

pembangunan

15% 100% Kumulatif

19


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target sd.

2020

Realisasi

sd. 2020 Keterangan

1 2 3 4 5


inovasi daerah yang


kota

9. Persentase hasil inovasi

daerah yang diterapkan

90% 100 % Non Kumulatif

6. Terlaksananya

Pembangunan yang sesuai

dengan Perencanaan

10. Persentase OPD dengan

Realisasi Kinerja ≥ 76%

92% 94,74 % Non Kumulatif

11. Persentase layanan sistem

informasi yang terintegrasi

pada Bappeda Kota Depok

80 % 100 % Non Kumulatif

3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan

proses pembandingannya.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis

dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan

membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran

Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dan sebab-

sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2020 Bappeda Kota Depok telah

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota

Depok Tahun 2016-2021.

20


Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

MISI ke - 1

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappeda

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja

sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian

1.1 Nilai SAKIP BAPPEDA A BB 98%

Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2020

sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen

kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Kinerja, dan Pencapaian Kinerja, yaitu memperoleh predikat BB (sangat baik, akuntabel

berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal) dengan nilai 78.45. Berdasarkan

analisis terhadap Predikat (nilai) Sakip Bappeda, realisasi predikat BB dari dari target A,

masih perlunya komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja dan budaya inovasi.

Perkembangan laporan hasil evaluasi SAKIP Bappeda dalam 4 (tiga) tahun terakhir

diperlihatkan dalam grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5

Nilai SAKIP Bappeda

75.33

79.17

76.18

78.45

2016 2017 2018 2019

21


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.2 Persentase tertib administrasi

barang

100 % 100 % 100 %

Indikator kinerja Presentase tertib administrasi barang berkait dengan program rutin

non urusan yang dilaksanakan untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok, yaitu penyediaan

administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana aparatur.

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk capaian target indikator kinerja tersebut

yaitu jumlah asset yang tercatat di Bappeda. Seluruh asset yang dimiliki oleh Bappeda

merupakan Barang Milik Daerah dan tercatat dalam laporan inventaris KIB (Kartu Inventaris

Barang) maupun KIR (Kartu Inventaris Ruangan); dilakukan rekon Barang Milik Daerah

setiap bulan oleh Badan Keuangan Daerah, sehingga realisasi dari target capaian indikator

presentase tertib administrasi barang tercapai 100%.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1.3 Persentase pegawai Bappeda yang


kompetensi

100 % 100 % 100 %

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dapat

terlaksana secara keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapainya

sasaran program didukung oleh tingkat partisipasi yang tinggi (100%) dalam pelaksanaan

Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok. Adanya program ini dapat meningkatkan akuntabilitas

kinerja dan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok. Namun untuk Tahun 2020 dengan kondisi

Pandemic Covid-19, maka untuk pengembangan kompetensi dilakukan melalui webinar dan

bimtek/diklat secara online dipertimbangkan juga BKPSDM maupun Lembaga kompetensi

terkait lainnya, misalnya Bappenas, Kemendagri, LIPI, dan sebagainya. Dengan adanya

pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok.

22


Sasaran Strategis 2

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Indikator Kinerja Target Realisasi capaian

2.1 Persentase usulan masyarakat melalui

musrenbang yang terakomodir dalam

dokumen perencanaan

80% 100% 125%

Dengan telah ditetapkan Pagu dan Juknis Kegiatan Prioritas Kelurahan Tahun 2021

sebagai panduan atas proses perencanaan partisipatif, sebagai upaya penyelarasan

perencanaan pembangunan top down dan bottom up mulai dari tingkat kelurahan sampai

tingkat kota. Merupakan pagu alokasi anggaran bagi usulan masyarakat yang masuk di Form

A3 kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kelurahan. Usulan-usulan yang dicantumkan

dalam Form A3 dengan melihat beberapa aspek, diantaranya proposal kegiatan, lokasi,

kelayakan teknis, kelayakan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan terjaringnya usulan melalui masyarakat serta melalui proses yang

ditetapkan, diharapkan perencanaan pembangunan di Kota Depok dilaksanakan dengan adil

dan merata.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

Usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan

=∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑙𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 2020

∑ 𝑢𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔 2020𝑥100%

=1414

1414𝑥100%

= 100 %

Sumber : RKPD 2020

Sumber: Form A3 Musrenbang Kelurahan

Gambar 3.5.1

Musrenbang Kota Depok

23


Sasaran Strategis 3

Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan


3.1 Persentase keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 %

3.2 Persentase keselarasan Renstra

SKPD terhadap RPJMD

100 % 100 % 100 %

3.3 Persentase keselarasan Renja SKPD

terhadap RKPD

100 % 100 % 100 %

Pemetaan Jumlah program RKPD Kota Depok dengan Renja SKPD dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.3

Pemetaan Jumlah program RKPD Kota Depok dengan Renja SKPD

No. Urusan/Bidang

Urusan

Jumlah Program % Jml

Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

1 Urusan Wajib

1.01 Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

84 84 84 0 100.00%

1.01.01 Pendidikan 10 10 10 0 100.00%

1.01.01.1.01.01.01 Dinas Pendidikan 10 10 10 0 100.00%

1.01.02 Kesehatan 25 25 25 0 100.00%

1.01.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 16 16 16 0 100.00%

1.01.02.1.02.02 RSUD 9 9 9 0 100.00%

1.01.03 Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

14 14 14 0 100.00%

1.01.03.1.01.03.01 Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan

Ruang

14 14 14 0 100.00%

24


No. Urusan/Bidang

Urusan


Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

1.01.04 Perumahan Rakyat

dan Kawasan

Permukiman

13 13 13 0 100.00%

1.01.04.1.01.04.01 Dinas Perumahan dan

Permukiman

13 13 13 0 100.00%

1.01.05 Ketenteraman,

Ketertiban Umum,

dan Perlindungan

Masyarakat

13 13 13 0 100.00%

1.01.05.1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong

Praja

6 6 6 0 100.00%

1.01.05.1.05.02 Dinas Pemadam

Kebakaran dan

Penyelamatan Kota

Depok

7 7 7 0 100.00%

1.01.06 Sosial 9 9 9 0 100.00%

1.01.06.1.01.06.01 Dinas Sosial 9 9 9 0 100.00%

1.02 Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar

95 95 95 0 100.00%

1.02.01 Tenaga Kerja 8 8 8 0 100.00%

1.02.01.1.02.01.01 Dinas Tenaga Kerja 8 8 8 0 100.00%

1.02.02 Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

7 7 7 0 100.00%

1.02.02.1.02.02.01 Dinas Perlindungan

Anak, Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

7 7 7 0 100.00%

1.02.03 Pangan 5 5 5 0 100.00%

1.02.03.1.02.03.01 Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan

Perikanan

5 5 5 0 100.00%

1.02.04 Pertanahan 1 1 1 0 100.00%

1.02.04.1.01.04.01 Dinas Perumahan dan

Permukiman

1 1 1 0 100.00%

1.02.05 Lingkungan Hidup 11 11 11 0 100.00%

25


No. Urusan/Bidang

Urusan


Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

1.02.05.1.02.05.01 Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan

11 11 11 0 100.00%

1.02.06 Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

7 7 7 0 100.00%

1.02.06.1.02.06.01 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

7 7 7 0 100.00%

1.02.07 Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2 2 2 0 100.00%


Anak, Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

2 2 2 0 100.00%

1.02.08 Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga Berencana

3 3 3 0 100.00%


Anak, Pemberdayaan

Masyarakat dan

Keluarga

3 3 3 0 100.00%

1.02.09 Perhubungan 7 7 7 0 100.00%

1.02.09.1.02.09.01 Dinas Perhubungan 7 7 7 0 100.00%

1.02.10 Komunikasi dan

Informatika

6 6 6 0 100.00%

1.02.10.1.02.10.01 Dinas Komunikasi dan

Informatika

6 6 6 0 100.00%

1.02.11 Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah

12 12 12 0 100.00%

1.02.11.1.02.11.01 Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro

12 12 12 0 100.00%

1.02.12 Penanaman Modal 7 7 7 0 100.00%

1.02.12.1.02.12.01 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

7 7 7 0 100.00%

1.02.13 Kepemudaan dan

Olahraga

7 7 7 0 100.00%

26


No. Urusan/Bidang

Urusan


Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

1.02.13.1.02.13.01 Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata

7 7 7 0 100.00%

1.02.14 Statistik 1 1 1 0 100.00%


Informatika

1 1 1 0 100.00%

1.02.15 Persandian 1 1 1 0 100.00%


Informatika

1 1 1 0 100.00%

1.02.16 Kebudayaan 2 2 2 0 100.00%

1.02.16.1.02.13.01 Dinas Pemuda,


dan Pariwisata

2 2 2 0 100.00%

1.02.17 Perpustakaan 1 1 1 0 100.00%

1.02.17.1.02.18.01 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

1 1 1 0 100.00%

1.12.18 Kearsipan 7 7 7 0 100.00%

1.02.18.1.02.18.01 Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan

7 7 7 0 100.00%

2.01 Urusan Pilihan 20 20 20 0 100.00%

2.01.01 Kelautan dan

Perikanan

2 2 2 0 100.00%



Perikanan

2 2 2 0 100.00%

2.01.02 Pariwisata 2 2 2 0 100.00%

2.01.02.1.02.13.01 Dinas Pemuda,


dan Pariwisata

2 2 2 0 100.00%

2.01.03 Pertanian 5 5 5 0 100.00%



Perikanan

5 5 5 0 100.00%

2.01.06 Perdagangan 8 8 8 0 100.00%

2.01.06.2.06.01 Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

8 8 8 0 100.00%

27


No. Urusan/Bidang

Urusan


Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

2.01.07 Perindustrian 2 2 2 0 100.00%

2.01.07.2.01.06.01 Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

2 2 2 0 100.00%

2.01.08 Transmigrasi 1 1 1 0 100.00%

2.01.08.1.02.01.01 Dinas Tenaga Kerja 1 1 1 0 100.00%

3.01 Penunjang Urusan

Pemerintahan

27 27 27 0 100.00%

3.01.01 Penunjang Urusan

Pemerintahan

27 27 27 0 100.00%

3.01.01.3.01.01.01 Inspektorat Daerah 6 6 6 0 100.00%

3.01.01.3.01.01.02 Badan Keuangan

Daerah

8 8 8 0 100.00%

3.01.01.3.01.01.03 Badan Perencanaan

Pembangunan dan

Penelitian

Pengembangan

Daerah

7 7 7 0 100.00%

3.01.01.3.01.01.04 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

6 6 6 0 100.00%

4.01 Pendukung Urusan

Pemerintahan

20 20 20 0 100.00%

4.01.01 Pendukung Urusan

Pemerintahan

20 20 20 0 100.00%

4.01.01.4.01.01.03 Sekretariat Daerah 13 13 13 0 100.00%

4.01.01.4.01.01.04 Sekretariat DPRD 7 7 7 0 100.00%

5.01 Urusan

Pemerintahan

Umum

224 224 224 0 100.00%

5.01.01 Urusan

Pemerintahan

Umum

224 224 224 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.01 Kecamatan Beji 17 17 17 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.02 Kecamatan Cimanggis 20 20 20 0 100.00%

28


No. Urusan/Bidang

Urusan


Program

APBD P thd

RKPD P RKPD P RENJA

Sesuai

terhadap

RKPD P

Tidak

sesuai

terhadap

RKPD P

1 2 3 4 5 6 7

5.01.01.5.01.01.03 Kecamatan Limo 21 21 21 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.04 Kecamatan Pancoran

Mas

20 20 20 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.05 Kecamatan Sawangan 20 20 20 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.06 Kecamatan

Sukmajaya

18 18 18 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.07 Kecamatan Tapos 20 20 20 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.08 Kecamatan Cinere 19 19 19 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.09 Kecamatan Cipayung 17 17 17 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.10 Kecamatan Bojongsari 19 19 19 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.11 Kecamatan Cilodong 22 22 22 0 100.00%

5.01.01.5.01.01.12 Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

11 11 11 0 100.00%

JUMLAH 470 470 470 0 101.06%

Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

=∑ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2020

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃 − 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=470

470𝑥100%

= 100 %

Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝑆𝑇𝑅𝐴 2020

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑃 − 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 2016 − 2021𝑥100%

=470

470𝑥100%

= 100 %

29


Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pemanfaatan Hasil kajian, penelitian dalam pembangunan

daerah

Tingkat Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD

=∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐸𝑁𝐽𝐴 2020

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑅𝐾𝑃𝐷 2020𝑥100%

=470

470𝑥100%

= 100 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya

dokumen RPJMD Perubahan 2016 – 2021 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan

Renstra OPD Kota Depok setiap tahunnya, RKPD 2020, RKPD Perubahan 2020 program

OPD sudah berpedoman pada RPJMD 2016-2021 sehingga program RKPD adalah program

yang ditetapkan pada RPJMD. Telah tercapai 100%. Sasaran ini dicapai dengan program

pengembangan data/informasi perencanaan Bappeda telah menyediakan sistem RKPD Online

pada Bappeda Kota Depok untuk meningkatnya kualitas antara perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan. Keselarasan sasaran tetap dijaga sampai akhir periode RPJMD.


4.1 Persentase Rekomendasi Hasil kajian,

penelitian yang dimanfaatkan untuk

pembangunan

15 % 100 % 666.67 %

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

=∑ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑛 2020

∑ 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2019𝑥100%

=24

24𝑥100%

= 100%

30


Data hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2020 dan tindak lanjut pemanfaatannya

dapat dijelaskan pada table berikut:

Tabel 3.5.4

Data Kajian/Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

Tahun 2018 dan 2019

No. Judul Kajian/Penelitian Implementasi

Tindak Lanjut Pemanfaatan Ya Belum

Tahun 2018

1. Kajian Penyusunan Sistem

Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)

Kota Depok

√

Sebagai bahan penyusunan kajian oleh

UPTB Litbang terkait kinerja pemerintah

daerah dalam perspektif bidang ekonomi

Tahun 2019.

2. Kajian Rencana Tindak

Pengendalian Pencemaran DAS

Ciliwung di wilayah Kota Depok

√ Hasil kajian telah ditindaklanjuti oleh

DLHK sbg bahan acuan untuk kegiatan

pengendalian pencemaran air Tahun

2019.

3. Pra Studi Kelayakan Kerjasama

Pemerintah Swasta bidang

Persampahan

√ Hasil kajian digunakan oleh DLHK

sebagai bahan acuan dalam kerjasama

pengelolaan persampahan di Kota Depok,

Revitalisasi TPA Cipayung dan bahan

dalam upaya melakukan Public Private

Partnership untuk pelayanan public dalam

bidang persampahan.

4. Studi Kelayakan Pengembangan

TOD (Stasiun Pondok Cina)

√ Hasil kajian menjadi masukan untuk

Penyusunan Naskah Akademis RTRW

Kota Depok.

5. Studi Kelayakan Pengembangan

Akses dari dan menuju kawasan

TOD Cibubur

√ Hasil kajian telah disampaikan ke BPTJ

yang pada tahun 2019 menyusun

perencanaan stasiun LRT Harjamukti dan

penyediaan angkutan umum dan masukan

untuk Penyusunan Naskah Akademis

RTRW Kota Depok.

6. Kajian Rencana Penaatan Situ √ Hasil kajian telah dimanfaatkan oleh

31




Cilodong Dinas PUPR untuk mengajukan usulan

bantuan keuangan ke Prov. Jawa Barat.

Pada Tahun 2020 Kota Depok

mendapatkan bantuan Keuangan dari

Prov. Jawa Barat untuk penataan Situ

Cilodong sebesar 14 M.

7. Masterplan Penataan Sempadan

Situ Rawa Besar

√ Masterplan di Tahun 2018 ditindaklanjuti

oleh Dinas PUPR dengan penataan Situ

dan normalisasi Situ Rawa Besar Bankeu

DKI Jakarta.

8. Kajian Rencana Induk Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2020-

2025

√ sebagai bahan peningkatan struktur UPT

Litbang (Eselon IV) menjadi Bidang

Litbang (Eselon III) yang ditetapkan

dengan Perwal No. 65 Tahun 2019 yg

kemudian ditindaklanjuti dengan

penyusunan rencana aksi tahun anggaran

selanjutnya.

9. Kajian Sustainable Development

Goals (SDGs)

√ Sebagai bahan Penyusunan Rencana Aksi

Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan TA 2019-2024.

10. Kajian Review Roadmap SIDa

2019-2024

√ Ditindaklanjuti dg kegiatan Workshop

Klaster Inovasi sebagai bahan

rekomendasi penetapan cluster inovasi

Kota Depok yang terdiri dari klaster IT,

Ikan Hias dan Kuliner dan sebagai bahan

Penyusunan Perwal No.5 Thn 2020 ttg

Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

11. Penelitian Sektor Sosial √ Output kegiatan Survey Kepuasan

Masyarakat TA 2018, dimana data-data

tersebut dijadikan evaluasi dan dasar

pelaksanaan program dan kegiatan

berikutnya dan penyusunan SOP

32




pelayanan publik.

12. Kajian Kinerja Pemerintah

Daerah Dalam Perspektif

Pembangunan

√ Sebagai Usulan Rencana Pembangunan di

OPD terkait serta menu prioritas kegiatan

du Kelurahan, diantaranya penambahan

CCTV, pembangunan dan pemeliharaan

saluran drainase, pengelolaan sampah,

pembangunan taman terpadu kelurahan,

penataan separator jalan dan sebagai

bahan Penyusunan Kajian Kontribusi

Pendidikan terhadap IPM Tahun 2020.

Tahun 2019

13. Penyusunan Indeks Ketahanan

Keluarga

√ Sebagai bahan penyusunan RKPD 2022

dan RPJMD Teknokratik Tahun 2021-

2026 dan direkomendasikan kepada PD

DPAPMK untuk ditindaklanjuti dalam

perencanaan tahun berikutnya.

14. Kajian Kontribusi Daya Beli

Masyarakat Terhadap

Peningkatan IPM

√ Sebagai bahan penyusunan RKPD 2022


2026 dan direkomendasikan kepada PD

Disdik untuk ditindaklanjuti dalam


15. Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan dan

Pengembangan Sarana dan

Prasarana KSK SNADA

√ Kajian dilakukan bersinergi dengan Dinas

PUPR dan hasil kajian menjadi masukan

dalam Kajian Akademis Revisi RTRW

Kota Depok.

16. Penyusunan Outlook Ekonomi

Kota Depok

√ sebagai bahan penyusunan RKPD 2022


2026 dan direkomendasikan kepada

semua OPD lingkup Pemerintah Kota

Depok untuk ditindaklanjuti dalam


17. Kajian Capaian Tujuan √ Sebagai bahan Penyusunan Rancangan

33




Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Teknokratik 2020.

18. Penyusunan Kajian Rencana

Penataan Situ Rawa Besar

√ Kajian telah digunakan oleh Dinas PUPR

untuk mengajukan Bankeu Prov. Jawa

Barat.

19. Penyusunan Kajian Penataan

Situ Pladen

√ Hasil kajian dimanfaatkan untuk

pelaksanaan Penataan Situ Pladen Tahap I

dari Bankeu DKI Jakarta

20. Kajian Kinerja Pemerintah

Daerah Dalam Perspektif

Pembangunan Bidang Ekonomi

√ Sebagai acuan dalam Kajian Penyusunan

Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun

2021-2026 (Tahun 2020) dan sebagai

acuan bagi OPD di lingkungan

Pemerintahn Kota Depok dalam

memetakan permasalahan dan menyusun

strategi kebijakan yang mengoptimalkan

pembangunan perekonomian.

21. Kajian Peningkatan Pemanfaatan

IPTEK penginderaan Jauh untuk

mendukung Penataan Kawasan

Kumuh di Kota depok

√ Sebagai bahan penyusunan rencana

pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh perkotaan

(RP2KPKP) Disrumkim.

22. Kajian manajemen transportasi

(management rekayasa) untuk

penanggulangan kemacetan di

Kota Depok

√ Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah

dalam bidang penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan di Kota Depok

23. Kajian Ekonomi Kreatif,

Penggalian dan Penguatan

Identitas Lokas (Ciri Khas)

Sebagai salah satu modal

Pembangunan

√ Sebagai bahan penyusunan identitas

budaya Kota Depok dan City Branding

24. Kajian Peta Kualitas Pelayanan

Publik Menuju Peningkatan

Daya Saing Kota Depok

√ Ditindaklanjuti dengan Pelatihan

Peningkatan Kualitas Pelayanan yang

diselenggarakan oleh FIA-UI bekerjasama

dengan Bappeda Kota Depok

34


Sasaran Strategis 5

Meningkatnya hasil inovasi daerah yang berdampak pada skala kota

Data hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah bersifat makro, sehingga digunakan oleh Organisasi

Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok untuk kepentingan perencanaan

maupun dalam menentukan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan program dan

kegiatan yang terkait. Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target indikator kinerja

sasaran ini adalah respon Organisasi Perangkat Daerah terhadap sosialisasi dan hasil

rekomendasi yang telah disampaikan, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok kesulitan untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan terkait dengan pencapaian target indikator sasaran ini.


5.1 Persentase hasil inovasi daerah

yang diterapkan

90% 100% 111%

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5.5

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2019 dan 2020

No Inovasi Status OPD

1. Pusat Pengembangan dan Pelatihan

Pertanian Perkotaan pada BPP Ratujaya

Aktif Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

dan Perikanan

2. Penerapan Teknologi Resirkulasi Air

Pada Budidaya Ikan Hias

Aktif Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian,

dan Perikanan

3. Pelaksanaan Penomoran Rumah Tinggal Aktif Kelurahan Depok

Jaya

4. Sistem Informasi Bidang Perdagangan Aktif Dinas Perdagangan

dan Perindustrian

5. Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan pada Panti Anak melalui

Sudah berjalan Dinas Sosial

35


No Inovasi Status OPD

Ruang Pertemuan Berbasis Kemitraan

pada Dinas Sosial Kota Depok

6. Pengembangan e-LKSA, upaya

memberikan pelayanan sosial kepada

masyarakat khususnya Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti

Asuhan Anak, sehingga perlu didukung

dengan pemanfaatan teknologi

informasi berbasis website yang mampu

menghasilkan informasi bermutu dan

realtime untuk menunjang Dinas dalam

melakukan monitoring terhadap

informasi dan aktivitas LKSA se-Kota

Depok

Sudah berjalan Dinas Sosial

7. One Hour Service (PTSP), pelayanan

satu jam (one hour service) untuk

penerbitan izin usaha.

Aktif DPMPTSP

8. Kampung Siaga Covid, memudahkan

komunikasi seluruh pihak dalam

pencegahan dan penanganan Covid-19

di Kota Depok, Jawa Barat.

Aktif DPAPMK

9. Aplikasi Picodep, Acuan Informasi

Penanganan Covid19 Kota Depok. Saat

Aktif Dinkes

10. Inovasi Belanja Sehat di Kota Depok,

call center pasar terdekat dengan

telepon atau daring secara online dan

menyampaikan list pesanan belanja

Aktif Disdagin

Data Inovasi Daerah Kota Depok Tahun 2019 dan 2020 yang dilaporkan pada Bidang

Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Kota Depok sebagian besar dapat diterapkan

oleh Pemerintah Kota Depok untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk inovasi yang belum dapat diterapkan disebabkan karena masih dalam tahap

persiapan.

36


Sasaran Strategis 6

Terlaksananya Pembangunan yang sesuai dengan Perencanaan


=∑ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑡𝑎

∑ 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%

=10

10𝑥100%

= 100 %

Terdapat 2 indikator kinerja untuk sasaran berikut


6.1 Persentase OPD dengan

Realisasi Kinerja => 76%

92 % 94,74% 102,98%

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan mereview dokumen RPJMD dan RKPD,

juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan (2020). Pengukuran kinerja dilakukan

dengan menggunakan indikator kinerja pada level program, evaluasi dilakukan dengan cara

menghitung capaian indikator terhadap target indikator, sehingga ukuran keberhasilan

program dapat terukur dengan jelas. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =∑ 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖

∑ 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑥100%


=∑ 𝑂𝑃𝐷 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 ≥76%

∑ 𝑂𝑃𝐷 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑘𝑥100%

=36

38 𝑥100%

= 94,74 %

Dari tabel diatas capaian kinerja program perangkat daerah tersebut dapat dijadikan

perbaikan untuk program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

37


Untuk indikator kinerja berikutnya, yaitu:


6.2 Persentase layanan sistem informasi yang

terintegrasi pada Bappeda Kota Depok

80 % 100 % 125 %

Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok dapat dijelaskan pada tabel

berikut:

Tabel 3.5.7

Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok

Sistem Informasi

pada Bappeda Kota Depok

Kegunaan

RKPD Online

Sistem yang berfungsi untuk membantu pengadministrasian rencana

pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat Daerah. Sistem ini berintegrasi dengan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan

Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilanjutkan pada proses

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

e-Litbang

Merupakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan yang

digunakan untuk membantu pelaksanaan manajemen pengelolaan

dokumen/data penelitian dan pengembangan UPTB Penelitian dan

Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi yang melibatkan beberapa pengguna,

seperti Administrator Website, Staf UPTB Litbang, Kepala UPTB

Litbang dan OPD/Lembaga Litbang. Sistem ini berintegrasi dengan

Sistem Informasi Pemerintah Kota Depok.

Layanan sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan pada Bappeda Kota Depok

diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada pada perangkat daerah lain agar dapat

dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan

pengelolaan penelitian dan pengembangan, baik untuk Bappeda sendiri maupun perangkat

daerah lain dan Pemerintah Kota Depok secara umum.

38



=∑ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖

∑ 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎𝑥100%

=2

2 𝑥100%

= 100%

Gambar 3.5.8

Tampilan Layanan Sistem Informasi pada Bappeda Kota Depok

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok selama Tahun 2020 yang diuraikan sebagai berikut :

39


Tabel 3.6.1

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja Anggaran

Keuangan

% Capaian

Keuangan Sisa Rincian Masalah

BELANJA LANGSUNG 5.770.608.588 5.327.811.463 92,33% 442.797.125

I Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Persentase

Penyediaan

Administrasi

Perkantoran

100% 100% 100% 1.128.042.288 1.025.640.709 90,92% 102.401.579

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis

Kantor 51 Jenis 51 Jenis 100% 180.532.000 168.911.000 93,56% 11.621.000

2 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan

Dan Penggandaan 18 Jenis 18 Jenis 100% 109.218.000 103.431.373 94,70% 5.786.627

3

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jenis Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12 Jenis 12 Jenis 100% 16.640.000 16.258.000 97,70% 382.000

4 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jenis Peralatan

Rumah Tangga 25 Jenis 25 Jenis 100% 19.999.000 18.274.727 91,38% 1.724.273

5 Penyediaan Makanan Dan

Minuman

Jenis Makanan Dan

Minuman

3 Jenis

Makanan Dan

Minuman

3 Jenis

Makanan Dan

Minuman

100% 201.780.000 162.291.000 80,43% 39.489.000

6

Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Dan Luar

Daerah

Jumlah Aparatur

Mengikuti Rapat

Koordinasi Dan

Konsultasi Luar

Daerah

586 OH 696 OH 100% 599.873.288 556.474.609 92,77% 43.398.679

II Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Persentase

Penyediaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100% 100% 100% 238.612.000 195.191.824 81,80% 43.420.176

40


No.



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja Anggaran

Keuangan

% Capaian


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan

Dinas

15 Kendaraan

Roda 2; 5

Kendaraan

Roda 4

7 Kendaraan

Roda 2; 5

Kendaraan

Roda 4

95% 82.500.000 54.640.324 66,23% 27.859.676

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jenis Perlengkapan

Gedung Kantor

1 Jenis (Jasa

Service)

1 Jenis (Jasa

Service) 100% 38.546.000 38.033.500 98,67% 512.500

9 Pengadaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Jenis Inventaris

Kantor 6 Jenis 6 Jenis 100% 117.566.000 102.518.000 87,20% 15.048.000

III Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase pegawai

yang mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% 100% 88.597.500 82.201.500 92,78% 6.396.000

1 Bintek Perencanaan & Evaluasi

Pembangunan Bagi Aparatur Jumlah Peserta

Penjadwalan Ulang

/ Refocusing

2 Bimbingan Teknis Perencanaan

Pembangunan Jumlah Peserta 70 Peserta 70 Peserta 100% 88.597.500 82.201.500 92,78% 6.396.000

IV

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Nilai Sakip A BB 98% 317.304.700 305.410.900 96,25% 11.893.800

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Dan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 100% 30.790.000 29.635.000 96,25% 1.155.000

2 Evaluasi Pengendalian Kinerja

OPD Triwulanan

Jumlah Laporan OPD

Triwulan (TW I S/D

TW IV)

4 Laporan 4 Laporan 100% 24.349.900 20.298.900 83,36% 4.051.000

3 Penyusunan LKPJ Walikota

Depok Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 262.164.800 255.477.000 97,45% 6.687.800

41


No.



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja Anggaran

Keuangan

% Capaian


V

Pembangunan Dan

Pengembangan Teknologi

Informatika

Cakupan layanan e-

government yang

terintegrasi

100% 100% 100% 536.491.800 519.434.800 96,82% 17.057.000

1 Sistem Infrastruktur Data

Spasial Daerah (IDSD) Jumlah Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 348.211.800 331.318.300 95,15% 16.893.500

2 Pengelolaan Dan

Pengembangan RKPD On Line Jumlah Sistem 1 Sistem 1 Sistem 100% 188.280.000 188.116.500 99,91% 163.500

3

Pengembangan Sistem

Pengendalian Dan Evaluasi

Kinerja Berbasis Indikator

RPJMD

Jumlah Sistem

VI Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Cakupan Integrasi

Perencanaan 100% 100% 100% 2.988.957.000 2.843.434.430 95,13% 145.522.570

1 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 86.700.000 76.774.000 88,55% 9.926.000

2 Sinergitas Program Kerja

Jaringan Penelitian (Jarlit)

Jumlah Fasilitas

Penguatan

Kelembagaan Pokja

Jarlit

1

Kelembagaan

1

Kelembagaan 100% 107.858.300 94.888.885 87,98% 12.969.415

3 Surveillence ISO Untuk

Penyusunan RKPD Jumlah ISO

Penjadwalan Ulang

/ Refocusing

4 Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Jumlah Peserta 350 Orang 350 Orang 100% 292.419.900 292.419.900 100,00% 0

5 Sinergitas Perencanaan Sub

Bidang Sosial Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 81.112.900 58.007.900 71,52% 23.105.000


Bidang Ekonomi Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 52.626.000 52.033.900 98,87% 592.100

42


No.



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja Anggaran

Keuangan

% Capaian


7 Sinergitas Evaluasi

Pembangunan Jumlah Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 397.820.000 391.560.000 98,43% 6.260.000

8

Sinergitas Perencanaan Sub

Bidang Kesejahteraan

Masyarakat

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 47.889.800 42.465.300 88,67% 5.424.500

9


Bidang Infrastruktur

Permukiman Dan Sumber Daya

Alam


10


Bidang Sarana Dan Prasarana

Wilayah



Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan

1 Laporan 1 Laporan 100% 24.894.000 24.894.000 100,00% 0

12 Penyusunan Informasi

Pembangunan Kota Depok

Jumlah Buku; Jumlah

Media Elektronik

1 Media

Elektronik

1 Media

Elektronik 100% 184.706.400 181.728.450 98,39% 2.977.950 Lain-Lain

13 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) Jumlah Dokumen

Penjadwalan Ulang

/ Refocusing

14

Penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD 2021 -

2026

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 262.813.900 260.430.000 99,09% 2.383.900

15 Penyusunan RKPD Dan

Perubahan RKPD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 192.545.900 178.746.000 92,83% 13.799.900

16 Kajian Capaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan Jumlah Dokumen

Penjadwalan Ulang

/ Refocusing

17

Review Penyusunan Rencana

Induk Sistem Penyediaan Air

Minum (RISPAM) Kota Depok


43


No.



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Target

Kinerja

Realisasi

Kinerja

% Capaian

Kinerja Anggaran

Keuangan

% Capaian


18 Penyusunan Kajian Penataan

Situ Jatijajar Jumlah Dokumen

Penjadwalan Ulang

/ Refocusing

19 Penyusunan Kajian BUMD

Pasar Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 200.315.000 180.823.500 90,27% 19.491.500

20

Penyusunan Arah Kebijakan

Ekonomi Makro Tahun 2021-

2026


21 Penyusunan Kajian Kontribusi

Pendidikan Terhadap IPM Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Dokumen 100% 240.060.000 232.408.000 96,81% 7.652.000

22

Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD)

Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 62.656.000 61.672.422 98,43% 983.578

VII Peningkatan Inovasi Daerah

Presentase hasil

inovasi daerah yang

diterapkan

90% 100% 111% 472.603.300 356.497.300 75,43% 116.106.000

23 Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Yang

Dikembangkan 3 Inovasi 3 Inovasi 100% 192.214.800 78.434.800 40,81% 113.780.000

24 Penelitian Inovatif Jumlah Penelitian 3 Penelitian 3 Penelitian 100% 280.388.500 278.062.500 99,17% 2.326.000

5.770.608.588 5.327.811.463 92,33% 442.797.125

Secara keseluruhan presentase capaian kinerja program/kegiatan adalah sebesar 99.71% dengan realisasi keuangan sebesar 92.33 %. Pada

dasarnya program/kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan capaian realisasi keuangan

dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Sebagai dampak pandemi dan fokus pemerintah daerah dalam penanganan

COVID-19 di Kota Depok maka ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.

44


3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Tabel 3.7.1

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

sd. 2020

Realisasi

sd. 2020

Program/Kegiatan Anggarann

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

dan pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP

Bappeda

A BB Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

30.790.000 29.635.000 96.25

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Capaian Kinerja

30.790.000 29.635.000 96.25

Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

534,220,300 518,932,450 97,14

1. Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah

86,700,000 76,774,000 88.55

2. Penyusunan Informasi Pembangunan

Kota Depok

184,706,400 181,728,450 98.39

3. Penyusunan Rancangan Teknokratik

RPJMD 2021-2026

262,813,900 260,430,000 99,09


administrasi

barang

100% 100% Program Peningkatan Administrasi

Perkantoran

1,128,042,288 1,025,640,709 90.92

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 180,532,000 168,911,000 93.56

45



sd. 2020

Realisasi

sd. 2020


(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

109,218,000 103,431,373 94.70

3. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16,640,000 16,258,000 97.70

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19,999,000 18,274,727 91.38

5. Penyediaan Makanan dan Minuman 201,780,000 162,291,000 80.43

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

599,873,288 556,474,609 92.77

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

238.612.000 195.191.824 82

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

82.500.000 54.640.324 66

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

38.546.000 38.033.500 99

3. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

117.566.000 102.518.000 87

3. Persentase

pegawai Bappeda

yang mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100% Program Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur

88.597.500 82.201.500 93

1. Bintek Perencanaan & Evaluasi

Pembangunan Bagi Aparatur

- - -

2. Bimbingan Teknis Perencanaan

Pembangunan

88.597.500 82.201.500 93

46



sd. 2020

Realisasi

sd. 2020


(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Terakomodasinya

aspirasi masyarakat

dalam pembangunan

daerah


masyarakat

melalui

musrenbang yang

terakomodir dalam

dokumen

perencanaan

80% 100% Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

292.419.900 292.419.900 100

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 292.419.900 292.419.900 100

3. Terwujudnya

sinergitas perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan RKPD

terhadap RPJMD


Perencanaan 1,106,716,800.00 1,038,882,028.00 93.87%

1. Sinergitas Program Kerja Jaringan

Penelitian (Jarlit)

107,858,300 94,888,885 87.98

6. Persentase

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 2. Surveillence ISO untuk Penyusunan

RKPD

3. Sinergitas Perencanaan Sub Bidang

Sosial

81,112,900 58,007,900 71.52

7. Persentase

keselarasan Renja

SKPD terhadap

RKPD

100% 100% 4. Sinergitas Perencanaan Sub Bidang

Ekonomi

52,626,000 52,033,900 98.87

5. Sinergitas Evaluasi Pembangunan 397,820,000 391,560,000 98.43


Kesejahteraan Masyarakat

47,889,800 42,465,300 88.67


Infrastruktur Permukiman dan

71,011,000 68,354,929 96.26

47



sd. 2020

Realisasi

sd. 2020


(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumber Daya Alam


Sarana dan Prasarana Wilayah

68,302,900 66,258,694 97.01


Pemerintahan

24,894,000 24,894,000 100

10. Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

11. Penyusunan RKPD dan Perubahan

RKPD

192,545,900 178,746,000 92.83

12. Sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

62,656,000 61,672,422 98.43

4. Meningkatnya

pemanfaatan Hasil

kajian, penelitian

dalam pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi hasil

kajian, penelitian

yang dimanfaatkan

untuk

pembangunan


Perencanaan

1,055,600,000 993,200,050 94.09

1. Kajian Capaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan

2. Review Penyusunan Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) Kota Depok

400,000,000 375,033,550 93.76

3. Penyusunan Kajian BUMD Pasar 200,315,000 180,823,500 90.27

4. Penyusunan Arah Kebijakan

Ekonomi Makro Tahun 2021-2026

215,225,000 204,935,000 95.22

48



sd. 2020

Realisasi

sd. 2020


(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Penyusunan Kajian Kontribusi

Pendidikan terhadap IPM

240,060,000 232,408,000 96.81


inovasi daerah yang


kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah

yang diterapkan

90% 100% Program Peningkatan Inovasi Daerah 472,603,300 356,497,300 75.43

1. Pengembangan Inovasi Daerah 192,214,800 78,434,800 40.81

2. Penelitian Inovatif 280,388,500 278,062,500 99.17

6. Terlaksananya

Pembangunan yang

sesuai dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

92% 94.74% Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

286514700 275775900 90.41

1. Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD

Triwulanan

24,349,900 20,298,900 83.36

2. Penyusunan LKPJ Walikota Depok 262,164,800 255,477,000 97.45


sistem informasi

yang terintegrasi

pada Bappeda

Kota Depok

80% 100% Program Pembangunan dan

Pengembangan Teknologi Informatika

536,491,800 519,434,800 96.82

1. Sistem Informasi Data Spasial

Daerah (IDSD)

348,211,800 331,318,300 95.15

2. Pengelolaan dan Pengembangan

RKPD On Line

188,280,000 188,116,500 99.91

3. Pengembangan Sistem Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Berbasis

Indikator RPJMD

49


3.8 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok sebesar Rp 14.817.614.412,00 (Empat Belas Milyar Delapan

Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) atau

dengan nilai persentase sebesar 86.40% dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung adalah

sebesar Rp 9.489.802.952 (Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan

Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan presentase 83,39% dan

realisasi Belanja langsung Rp 5.327.811.460 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Ratus Tujuh Juta

Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan presentase sebesar

92,33%. Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar adalah

program/kegiatan pada sasaran ke-1 (meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Bappeda) Rp

1.851.601.483,00 dengan presentase 34.75% dari realisasi belanja langsung dan kemudian

program/kegiatan pada sasaran ke-3 (Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan) Rp.

1.038.882.028,00 dengan persentase 19.50% dari realisasi belanja langsung. Apabila dikaitkan antara

kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan

diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang disediakan

untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja

langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.1

Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok

No. URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN

%

KEU

%

FISIK

KET

1 2 3 4 5 6 7 BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK

LANGSUNG

11.380.059.748 9.489.802.952 83.39 100 Tidak Terserap

/efisiensi

2. BELANJA

LANGSUNG

5.770.608.588 5.327.811.460 92.33 99.71

50


Tabel 3.8.2

Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4

1. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja dan

pelayanan

Bappeda

1. Nilai SAKIP

Bappeda

A BB 2,020,262,088 1,851,601,483 91.65%


administrasi

barang

100% 100%

3. Persentase

pegawai

Bappeda yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

100% 100%

2. Terakomodasinya

aspirasi

masyarakat dalam

pembangunan

daerah

4. Persentase

usulan

masyarakat

melalui

musrenbang

yang

terakomodir

dalam dokumen

perencanaan

80% 100% 292,419,900.00 292,419,900.00 100.00%

3. Terwujudnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

5. Persentase

keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

100% 100% 1,106,716,800.00 1,038,882,028.00 93.87%

6. Persentase

keselarasan

Renstra SKPD

terhadap

RPJMD

100% 100%

7. Persentase

keselarasan

Renja SKPD

terhadap RKPD

100% 100%

51


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

1 2 3 4

4. Meningkatnya

pemanfaatan

Hasil kajian,

penelitian dalam

pembangunan

daerah

8. Persentase

Rekomendasi

hasil kajian,

penelitian yang

dimanfaatkan

untuk

pembangunan

15% 100% 1,055,600,000 993,200,050 94.09%

5. Meningkatnya

hasil inovasi

daerah yang

berdampak pada

skala kota

9. Persentase hasil

inovasi daerah

yang diterapkan

90% 100% 472,603,300 356,497,300 75.43%

6. Terlaksananya

Pembangunan

yang sesuai

dengan

Perencanaan

10. Persentase OPD

dengan Realisasi

Kinerja ≥ 76%

92% 94.74%* 823,006,500 795,210,700 96.62%

11. Persentase

layanan sistem

informasi yang

terintegrasi pada

Bappeda Kota

Depok

80% 100%

Catatan: * = data sementara

52


Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota

Depok telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian

target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian

kinerja yang sangat baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Tahun 2020, yang disusun

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dan merupakan perwujudan konkrit

tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok.

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok selama tahun 2020 menunjukkan

keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2016-

2021 dan telah memenuhi sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam

konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah

ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah Kota Depok dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari

pencapaian Sebagian besar indikator kinerja sasaran dengan capaian kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk

mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok melakukan

langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi capaian kinerja agar

dapat dilakukan

B

53


perbaikan dan penanganan pada tahun berikutnya. Kekurangan yang ada di Tahun 2020

menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja

tahun berikutnya. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi,

sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari

tahun sebelumnya.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala, hambatan pencapaian

kinerja sasaran strategis serta faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi

berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah

sebagai berikut:

1. Dengan adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan tidak dapat terlaksana

sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disusun. Pemerintah Kota Depok

memfokuskan pada pelayanan dan penyaluran penanganan Covid-19 kepada

masyarakat sehingga terjadi penyesuaian pada rencana program dan anggaran;

2. Pelaksanaan rapat / pertemuan terbatas dilakukan melalui pertemuan tatap muka,

dengan dukungan teknologi yang ada, memungkinkan terselenggaranya secara virtual

melalui video conference;

3. Sebagian besar produk akhir Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembangan Daerah merupakan akumulasi proses yang memerlukan pelibatan pihak

luar (OPD dan Stakeholder lain dalam manajemen pembangunan), dimana hal tersebut

sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Seringkali hal

tersebut menjadikan penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan, yang

berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan;

4. Seluruh program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Kota Depok belum seluruhnya

selaras dengan sasaran strategis pembangunan yang ditetapkan;

5. Hasil evaluasi laporan daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau

feedback dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

54


4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan

langkah langkah sebagai berikut:

1. Menyusun kembali rancangan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah

ditetapkan pemerintah.

2. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur pada

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;

3. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi

yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua sektor

4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan lebih cermat

untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi

secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada

termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun

berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan

perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai

dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme

manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;

6. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi

yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan disemua bidang/sektor baik

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang

ada, seperti Badan Pusat Statistik dan Perguruan Tinggi.

Demikian LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Daerah Kota Depok Tahun 2020 dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih

memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda.

LAKIP BAPPEDA TAHUN 2020

Documents