Lakip 2014

LAPORAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUKABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANGBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. 6 Kepanjen Telp. (0341)396633

KATA PENGANTAR

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan pelaksana misi

pembangunan Kabupaten Malang khususnya untuk mewujudkan pelayanan

perizinan yang bermutu dan profesional agar keinginan masyarakat untuk memiliki

izin terus tumbuh. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan

otonomi daerah bidang pelayanan perizinan telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2011-2015 yang merupakan

uraian pelaksanaan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan

yang prima bagi masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

tahun 2014 sebagai pelaksana otonomi daerah bidang pelayanan perizinan dituntut

mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja 2014. Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan pelaporan kinerja yang disampaikan setiap akhir

tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 merupakan penjabaran

dari pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan bidang pelayanan perizinan.

Laporan Kinerja merupakan salah satu bahan pengambilan keputusan dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi guna meningkatkan kinerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang di tahun mendatang.

Laporan Kinerja ini dalam proses penyusunan masih belum sempurna dan

terdapat banyak kekurangan yang perlu perbaikan. Pada penyusunan Laporan

Kinerja di tahun mendatang, kami mengharapjkan kritik, saran dan masukan yang

bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkompeten. Kami menyampaikan

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan sebagai pembanding serta tolok ukur

dalam pelaksanaan pembangunan bidang pelayanan perizinan di masa yang akan

datang.

i

KEPALABADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN MALANG

Drs. BAMBANG SUMANTRI SH. MM. M.HumPembina Utama Muda

NIP. 19571209 197901 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iDaftar Isi iiRingkasan Eksekutif iiiBAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Gambaran Umum 4

1. Organisasi Perangkat Daerah 4

2. Sumber Daya Aparatur 9

3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 12

D. Dasar Hukum 13

E. Sistematika 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 15A. Perencanaan Strategis 15

1. Visi 15

2. Misi 15

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program 15

B. Perjanjian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17A. Capaian Kinerja Organisasi 17

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 17

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 17

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi 18

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional 19

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 19

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 20

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 21

B. Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP 24

ii

LAMPIRAN-LAMPIRANI. Penetapan Kinerja 2014

II. Pengukuran Kinerja 2014

III. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

IV. Rencana Strategis

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Malang dengan berbagai potensinya berusaha melayani

masyarakat dengan baik. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat dapat terlayani

kebutuhannya diberbagai bidang termasuk bidang perizinan. Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang memberikan kewenangannya kepada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan.

Keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang

sebagai lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari tahun ke tahun

semakin menunjukkan kemajuan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Berbagai macam izin dapat diurus hanya di satu tempat. Hal ini termasuk

kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat demi meningkatnya

kualitas pelayanan publik.

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah “Prima dalam pelayanan

perizinan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang memiliki misi:

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan.

2. Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan.

3. Menumbuh kembangkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan visi misi yang ingin dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu, maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang pelayanan perizinan

adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada

masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan

indikator kinerja terwujudnya kesederhanaan proses perizinan dan terhindar dari

proses birokrasi yang berbelit.

Dari sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja, dilakukan

pengukuran capaian kinerja yang dinilai berdasarkan perbandingan antara target

dan realisasi. Pengukuran kinerja berdasarkan kriteria pencapaian indikator kinerja

dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya lebih atau sama dengan 85%,

dinyatakan sangat berhasil apabila tingkat pencapaiannya lebih atau sama dengan

70% atau kurang dari 85%, dinyatakan cukup berhasil apabila tingkat

pencapaiannya lebih atau sama 55% dan kurang dari 70% serta kurang berhasil jika

tingkat pencapaiannya kurang dari 55%.

Secara umum, capaian indikator kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dikategorikan sangat berhasil dengan tingkat capaian melebihi 100%. Hal ini

dijelaskan dalam tabel berikut:

N SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %

iv

O STRATEGIS KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan

yang diberikan kepada

masyarakat dan

penyempurnaan sistem

dan prosedur

pelayanan perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan

proses perizinan dan

terhindar dari proses

yang berbelit.

88% 99,02% 112,5

Upaya pencapaian kinerja tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Malang. Program tersebut terdiri dari Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi dengan kegiatan Pendampingan Sistem Layanan Komputerisasi Perizinan

dan Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Teknis, Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan

kepada Aparatur dan Masyarakat serta kegiatan Penyusunan sistem informasi

berbasis ISO 9001:2008. Program dan kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel

berikut:

NO SASARAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BELANJA LANGSUNG 1.364.540.000 1.363.999.900 99,96

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

0 0 0.00

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

0 0 0,00

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik

265.375.000 265.218.000 99,94

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Teknis

231.900.000 231.900.000 100

Kegiatan Sosialisasi Standard Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat

3.475.000 3.475.000 100

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

30.000.000 29.843.000 99,48

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

829.101.400 829.293.100 100,02

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.600.000 3.600.000 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

23.760.000 29.280.000 114,81

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

4.950.000 4.950.000 100

v

Kendaraan Dinas/ OperasionalKegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

46.500.000 46.500.000 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

66.259.400 64.024.400 100

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

198.913.300 196.897.300 98,99

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

161.712.000 160.400.000 99,19

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

4.986.700 4.914.800 100

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

20.400.000 20.400.000 100

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

75.220.000 75.220.000 100

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

194.201.400 193.819.600 116,49

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

45.000.000 44.803.200 99,56

Kegiatan Pengadaan Mebeleur 23.000.000 22.935.000 99,72Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

49.825.000 49.705.000 99,76

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

60.947.000 60.947.000 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.935.000 13.935.000 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

1.494.400 1.494.400 100

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

0 0 0,00

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD

16.620.000 16.620.000 100

Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

5.280.000 5.280.000 100

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.030.000 3.030.000 100

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8.310.000 8.310.000 100

7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

20.642.200 20.634.200 99,96

Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

20.642.200 20.634.200 99,96

8. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasara Kearsipan

0 0 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Penyimpanan Arsip

0 0 0,00

vi

JUMLAH 1.364.540.000 1.363.999.900 99,96

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran dapat diserap

maksimal . dari anggaran Rp. 1.364.540.000,- terserap 1.363.999.900 atau sekitar

99,96 %. Pemanfaatan alokasi dana yang ada telah dilaksanakan secara optimal

untuk berbagai program termasuk untuk program peningkatan kualitas pelayanan

perizinan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan dari sisi pendapatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BP2T) Kabupaten Malang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Gangguan (HO), Izin Trayek, Izin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Usaha

Pembudidayaan Ikan.

NO KETERANGAN TARGET(Rp)

REALISASI (Rp)

+/-REALISASI %

1. Izin Mendirikan Bangunan 4.510.000.000 3.299.772.544 -1.210.227.456 73,16

2. Izin Gangguan 2.008.000.000 2.579.783.500 +571.783.500 128,48

3. Izin Trayek 26.645.000 28.078.000 +1.433.000 105,37

4. Izin Pembudidayaan Ikan - 0 0

5. Izin Penangkapan Ikan - 441.000 441.000

JUMLAH 6.544.645.000 5.908.075.044 -.636.569.956 90,27

Pada tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten

Malang tidak dapat memenuhi target pendapatannya. Ada beberapa kendala dalam

pencapian target retribusinya. Antara lain pada Izin Mendirikan Bangunan, retribusi

yang dapat dicapai sebesar Rp. 3.299.772.544,- dari target Rp. 4.510.000.000,- atau

pencapaian sebesar 73,17 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tarif

yang signifikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk Izin Mendirikan Bangunan, rata-rata tarif

yang berlaku 1/3 dari tarif lama atau mengalami penurunan tarif retribusi sebesar

67%.

Dari tahun ke tahun kendala yang dihadapi masih relatif sama antara lain

yaitu terkait rekomendasi dengan tim teknis atau dinas teknis. Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu bersama dinas teknis terus berusaha untuk meminimalisir

kendala-kendala yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat. Kendala yang lain adalah terkait fasilitas ataupun sarana

prasarana. Banyak fasilitas yang belum terpenuhi antara lain bank, mesin ATM,

kendaraan dinas, informasi berbasis teknologi informasi, keterbatasan Sumber Daya

Manusia yang mumpuni di bidangnya serta keterbatasan anggaran.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja antara

lain sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan

kebutuhan pembangunan bidang pelayanan perizinan.

vii

2. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidangnya

untuk meningkatkan kinerja organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BP2T) Kabupaten Malang. Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan

fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan beberapa dinas teknis

dalam pelaksanaan tugas agar pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu

seperti yang diatur dalam Standar Pelayanan. Dan untuk mengantisipasi waktu

penyelesaian agar tidak terlalu lama, persetujuan rekomendasi dinas teknis

dimasukkan dalam persyaratan izin.

4. Melakukan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, misalnya ruang tunggu ber AC, jaringan

internet (wifi), sarana multi media, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya

yang dapat mempermudah masyarakat sebagai pengguna layanan

viii

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGKabupaten Malang dengan berbagai potensinya berusaha melayani

masyarakat dengan baik. Berbagai upaya dilakukan agar masyarakat dapat terlayani

kebutuhannya diberbagai bidang termasuk bidang perizinan. Pemerintah Daerah

Kabupaten Malang memberikan kewenangannya kepada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan.

Keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang

sebagai lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari tahun ke tahun

semakin menunjukkan kemajuan sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Berbagai macam izin dapat diurus hanya di satu tempat. Hal ini termasuk

kemudahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat demi meningkatnya

kualitas pelayanan publik.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada awal pembentukan bernama Unit

Pelayanan Terpadu Perizinan. Dalam pembentukannya sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Unit Pelayanan Terpadu. Dan mempunyai kewenangan melayani

5 administrasi perizinan yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah, Izin Penyelenggaraan Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi

dan Izin Gangguan.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan demi terciptanya

pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan publik yang mudah, murah, cepat,

sederhana, transparan dan akuntabel di Kabupaten Malang, pada tanggal 12

Oktober 2012 Bupati Malang menerbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44

Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi

Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 19 Agustus

2014. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu mempunyai wewenang untuk menangani 61 administrasi

perizinan, yang antara lain:

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Izin Perubahan status Tanah Basah Menjadi Tanah Kering/Alih Fungsi

(IPBSTB-TK);

1

4. Izin Pendirian di Atas Perairan Umum (IPBPU);

5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPE);

7. Izin Pertambangan Operasi Produksi (IPOP);

8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri atau Umum

(IUPTLUK);

9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ;

10. Izin Trayek (IT);

11. Izin Gangguan (HO);

12. Izin Lingkungan (IL);

13. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

14. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPSL);

15. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ke Tanah (IPLT-AT);

16. Izin Pengelolaan Limbah B3 (IPL);

17. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (kecuali OLIE) (IPL-B3);

18. Izin Pemakaian Pesawat Uap (IPPU);

19. Izin Usaha Peternakan (IUP);

20. Izin Perluasan Usaha Peternakan (IPUP);

21. Izin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI);

22. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUBI);

23. Persetujuan Prinsip (PP);

24. Tanda Daftar Gudang (TDG);

25. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

26. Izin Reklame (IR);

27. Izin Penampungan Calon TKI (IPCT);

28. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (IPBKH);

29. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PIMTKA) ;

30. Izin Pemotongan Hewan (IPH);

31. Izin Praktek Dokter Hewan (IPDH);

32. Izin Usaha Industri (IUI);

33. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta (ILKS);

34. Izin Pemakaian Air Tanah (IPAT);

35. Izin Pengusahaan Air Tanah (IUAT);

36. Izin Usaha Jasa Konstruksi;

37. Izin Izin Pendirian Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU);

38. Izin Juru Bor (IJB);

39. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);

40. Izin Penurapan Mata Air (IPMA);

41. Izin Pemakaian Air Dan Mata Air (IPMA);

2

42. Izin Pembuatan Sumur Pantek (IPSPK);

43. Izin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP);

44. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Sumur Pantek (IPPASP);

45. Izin Pengeboran Air Tanah (IPOAT);

46. Izin Lembaga Khursus dan Pelatihan (LKP);

47. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

48. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA);

49. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

50. Izin Pendirian Lembaga Formal (IPLF);

51. Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah (IPLSM);

52. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (IORS);

53. Izin Klinik Rawat Inap (IKRI);

54. Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan (IPBP);

55. Izin Penyelenggaraan Laboraturiom Klinik (IPKL);

56. Surat Izin Toko Obat (SITOB);

57. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D (IMR);

58. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan;

59. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (IP&PAT);

60. Surat Izin Penempatan Rumah Dinas (SIPER);

61. Izin Pelayanan Makam (IPM);

Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik meningkatkan kualitas

pelayanan publik sangatlah diperlukan. Optimalisasi pelayanan dan memperpendek

birokrasi ditujukan supaya perizinan berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip

pelayanan publik harus diterapkan yaitu dengan memberikan pelayanan prima demi

terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan

syarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa dan negara. Semua pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan

perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran yang tertib dan penerapan sistem

yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara tepat, jelas dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 yang merupakan

pertanggungjawaban semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan

3

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 dan

merupakan pelaksanaan dari rencana kegiatan tahunan yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2014.

.

B. MAKSUD DAN TUJUANMaksud disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai perwujudan kewajiban

dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi

misi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan

Kinerja ini meliputi hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam

rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana Renstra Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Sedangkan tujuannya

antara lain:

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang yang diarahkan pada

peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja.

2. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang.

3. Peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang.

4. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan dan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang.

C. GAMBARAN UMUM1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan

Organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan

Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang, maka Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung pelaksana

Pemerintah Daerah dibidang pelayanan perizinan yang dalam pelaksanaan

tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas:

a. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan serta pelayanan

administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi,

integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamananan dan kepastian;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

bidang tugas dan kewenangannya.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data

base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

c. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

d. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

f. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

g. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

h. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1) Kepala Badan;

2) Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan;

3) Bidang Perekonomian;

4) Bidang Kesejahteraan Rakyat;

5) Bidang Pembangunan;

6) Bidang Pemerintahan;

7) Tim Teknis;

8) Kelompok Jabatan Fungsional;

9) UPT

Tugas dan fungsi kepala badan, bagian tata usaha dan bidang adalah

sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas:

a. Memimpin, membina, melakukan koordinasi dan pemantauan serta

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

5

2) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. Melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan ketatausahaan;

b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai

dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan

daerah;

e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan

dan pengarsipan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan,

kebersihan dan keamanan kantor;

g. Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

program pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

3) Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas:

a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang

Perekonomian;


sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Perekonomian;

b. Pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Perekonomian;

c. Pemrosesan perizinan Bidang Perekonomian;

d. Penelitian perizinan Bidang Perekonomian.

4) Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:


Kesejahteraan Rakyat;


sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

6

b. Pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

c. Pemrosesan perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. Penelitian perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

5) Bidang Pembangunan

Bidang Pembangunan mempunyai tugas:


Pembangunan;



Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pembangunan;

b. Pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pembangunan;

c. Pemrosesan perizinan Bidang Pembangunan;

d. Penelitian perizinan Bidang Pembangunan.

6) Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:


Pemerintahan;



Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Bidang Pemerintahan;

b. Pengkoordinasian pelayanan perizinan Bidang Pemerintahan;

c. Pemrosesan perizinan Bidang Pemerintahan;

d. Penelitian perizinan Bidang Pemerintahan.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Malang sebagai berikut:

7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

: Garis Komando

: Garis Koordinasi

8

KEPALABADAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAG. UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAG. KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BIDANG PEMBANGUNAN

BIDANG PEMERINTAHAN

TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS TIM TEKNIS

UPT

2. SUMBER DAYA APARATURDalam melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh Sumber Daya Manusia baik

secara kualitas maupun kuantitas yang terdiri dari:

DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN

No Eselon

Golongan/ Ruang Pendidikan

IV III III/

Non Gol

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

1. II 1 - - - - - - - - 1

2. III 4 1 - - - - - - 3 2

3. IV - 3 - - - - - - 2 1

4. Staf - 20 7 - - - 14 1 15 -

5. Honorer - - - 4 - - - - -

Jumlah5 24 7 4 0 - 14 1 20 4

40 40

Data kondisi per 31 Desember 2014

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang memiliki

40 orang pegawai yang terdiri dari 36 orang PNS dan 4 orang tenaga honorer.

Menurut tabel diatas, berdasarkan golongan/ ruang, Sumber Daya Aparatur di

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang cukup memadai 12,5%

merupakan golongan IV, 60% merupakan golongan III dan selebihnya 27,5 %

merupakan golongan II, I dan non golongan atau honorer.

Menurut tabel diatas, berdasarkan tingkat pendidikan, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang 50% pegawai berpendidikan

Strata-1, 10% berpendidikan Strata-2 atau magister, dan selebihnya 40%

berpendidikan SLTP, SLTA dan Diploma-3.

Dilihat dari jumlah pegawai dan tingkat pendidikan personel, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang memerlukan

penambahan personel yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan

organisasi guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang sebagai

penyelenggara pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan.

DATA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON DAN JENIS KELAMIN

No Bagian/ BidangEselon Jenis Kelamin

Non IV-a III-b III-a II-b Pr Lk

1. Kepala Badan - - - - 1 - 1

2. Kepala Bagian Tata Usaha

- - - 1 - 1 -

9

3. Kepala Bidang - - 4 - - 4 -

4. Kepala Sub Bagian - 3 - - - 2 1

5. Staf 31 - - - - 18 25

Jumlah40 3 4 1 1 25 27

40 40


Menurut tabel diatas, berdasarkan eselon Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BP2T) terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 3 orang eselon

IV dan 31 orang staf. Dan berdasarkan jenis kelamin, Sumber Daya Aparatur

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 48,07% perempuan dan

51,92% laki-laki.

Selain itu, guna menunjang kelancaran operasional kegiatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Kabupaten Malang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja. Sarana

dan prasarana tersebut dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

NO SARANA PRASARANA JUMLJENIS

BARANGKET

1 KENDARAAN BERMOTOR

− Station Wagon (N 319 DP) 1 Toyota Kijang Th. 2000




− Station Wagon (N 32 DP) 1 Toyota Innova Th. 2011

− Station Wagon (N 324 DP) 1 Suzuki APV Th. 2006

− Sepeda Motor Trail 1 Shunda 125 Th. 2008

− Sepeda Motor Bebek 1 Honda Fit X Th. 2008

2 PERALATAN KANTOR

− Filling Cabinet 2

− Mesin Ketik Manual 1

− Mesin Penghancur Kertas 1

− Brankas 1

− Computer 27

− Printer 18

− Server 2

− Laptop 4

− Scanner 2

− Software Sistem Informasi Perizinan

1

10

− Software Operating System 1

− Software Website Interaktif 1

− UPS 7

− Generator 1

− Switch Hub 3

− Touchscreen 1

− Kabel UTP 1

− Connector 1

− Mesin Photo Copy 1

− AC Split 9

− Exhaust Fan 4

3 ALAT STUDIO & KOMUNIKASI

− Camera 1

− Handy Cam 1

− Proyektor 1

− Faximile 1

− Camera Digital 1

− TV 21” 4

− Camera View Finder 1

4 PERALATAN MEUBELAIR

− Almari Kayu 8

− Meja Layanan 1

− Meja Rapat 2

− Kursi Rapat 23

− Kursi Tamu 2

− Meja Tamu 2

− Meja Komputer 5

− Almari Arsip 6

− Meja Staf 18

− Meja Eselon III 5

− Kursi Eselon III 5

− Meja Eselon II 1

− Kursi Eselon II 1

− Kursi Staf 40


11

3. CAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2013

Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

perizinan yang

diberikan kepada

masyarakat dan

penyempurnaan

sistem dan prosedur

pelayanan perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan

proses

perizinan dan

terhindar dari

proses yang

berbelit

88% 97,9% 111,3

Untuk tahun 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan indikator

prosentase banyaknya izin yang diterbitkan target 88% dan realisasi 97,9%. Hal

ini bisa dikatakan berhasil dalam mewujudkan kesederhanaan proses perizinan

dan terhindar dari proses yang berbelit karena izin yang dapat diselesaikan dan

dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melebihi target yang

ditentukan dengan kata lain keberhasilan tersebut 111,3%. Realisasi 97,9% ini

didapat dari jumlah izin jadi dibanding sisa jumlah permohonan tahun 2012

ditambah jumlah pemohon tahun 2013. Pencapaian tidak mungkin tercapai

100% karena ada beberapa izin yang tidak dapat diterbitkan dan berkas harus

dikembalikan ke pemohon. Hal ini terkait juga dengan tidak disetujuinya

rekomendasi dari tim teknis izin terkait.

Indikator kinerja ini didukung dengan Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen dan Arsip Daerah dengan kegiatan pengadaan sarana

pengelolaan dan penyimpanan arsip, Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi dengan kegiatan sistem layanan komputerisasi perizinan

dan Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan pengawasan dan

pengendalian teknis, sosialisasi standard operasional pelayanan perizinan

kepada aparatur dan masyarakat serta pelayanan keliling, pemetaan potensi

sektor perizinan dan penyusunan sistem informasi berstandar ISO 9001:2008

dengan total anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 1.364,540.000-

12

D. DASAR HUKUMDasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Malang adalah:

1. Tap MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah, Pemerintan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang diubah menjadi Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012;

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Malang nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Yang Menjadi wewenang Bupati Di Bidang Pelayanan

Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

E. SISTEMATIKASistematika penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIFBAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Aparatur

3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJAA. Perencanaan Strategis

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional;

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang

telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUPLAMPIRAN-LAMPIRAN Penetapan Kinerja 2014

Pengukuran Kinerja 2014

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

Renstra

14

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS1. Visi

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang

adalah:

“Prima Dalam Pelayanan Perizinan”

Yang merupakan suatu gambaran tentang perwujudan pelayanan yang

mudah, murah, cepat, tidak berbelit-belit yang didukung dengan aturan

hukum, mekanisme, sistem dan prosedur, kesiapan aparat serta sarana

dan prasarana yang memadai demi terciptanya pelayanan perizinan yang

optimal.

2. MisiUntuk mewujudkan visi diatas, maka Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang memiliki misi:

1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan.

2. Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan.

3. Menumbuh kembangkan keinginan masyarakat untuk memiliki

perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan ProgramBerdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam pembangunan

Kabupaten Malang bidang pelayanan perizinan, maka tujuan kebijakan dan

program pembangunan bidang pelayanan perizinan tahun 2013 adalah:

Misi 1 : Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan

kepada masyarakat.

SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatkan pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian arsip perizinan

Pengadaan lemari arsip dan sarana pendukung lainnya.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Misi 2 : Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan

Tujuan 2 : Kesederhanaan proses perizinan dan terhindar dari

prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

15


Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan

Terselenggaranya penyelenggaraan sistem informasi berstandar ISO


Misi 3 : Menumbuh kembangkan keinginan masyarakat untuk

memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku

Tujuan 3 : Meningkatkan mutu pelayanan dengan memperoleh

kemudahan pelayanan perizinan yang berintegrasi dan

terpusat dalam satu atap.


Mengefektifkan sosialisasi peraturan perizinan pada masyarakat

Melaksanakan sosialisasi ketentuan/ peraturan perizinan pada masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Publik

B. PERJANJIAN KINERJAPenetapan kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Bupati Malang sebagai tolok ukur

keberhasilan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun penetapan

kinerja yang dilakukan tahun 2014 sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

perizinan yang diberikan kepada

masyarakat dan penyempurnaan

sistem dan prosedur pelayanan

perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan proses

perizinan dan terhindar

dari proses birokrasi

yang berbelit

88%

Dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan

kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan

untuk terwujudnya kesederhanaan proses perizinan dan terhindar dari proses yang

berbelit yang didukung dengan program peningkatan pelayanan publik dengan

anggaran sebesar Rp.265.375.000,-.

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASICapaian kinerja organisasi ini diukur berdasarkan hasil pengukuran

kinerja. Didapat hasil bahwa pencapaian indikator kinerja pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dengan indikator kinerja dan realisasi

pencapaiannya dikatakan sangat berhasil dengan capaian diatas 100%.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

perizinan yang

diberikan kepada

masyarakat dan

penyempurnaan

sistem dan prosedur

pelayanan perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan

proses perizinan

dan terhindar

dari proses

birokrasi yang

berbelit

88% 99,02% 112,5

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Malang pada tahun 2014 berhasil meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan

sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan realisasi sebesar 99,02%

dengan target 88%, adapun rincian realisasi sebesar 99,02% yaitu jumlah izin

yang terbit di tahun 2014 sebanyak 7.143 dibanding sisa jumlah pemohon tahun

lalu sebanyak 230 ditambah jumlah pemohon tahun berjalan sebanyak 6.983

dikalikan 100%. Pencapaian realisasi sebesar 99,02% ini didapat dari jumlah

izin jadi pada tahun 2014 dibanding sisa jumlah pemohon tahun 2013 ditambah

jumlah pemohon tahun 2014. Hal ini berarti Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu berhasil mewujudkan kesederhanaan proses perizinan dan terhindar

dari proses birokrasi yang berbelit dengan capaian sebesar 112,5%.

17

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu


INDIKATOR SASARAN

REALISASI (Izin)2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

perizinan yang

diberikan kepada

masyarakat dan

penyempurnaan

sistem dan prosedur

pelayanan perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan

proses perizinan dan

terhindar dari proses

yang berbelit

7.037 7.461 8.089 7.143

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 izin yang

dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 7.037 izin,

pada tahun 2012 izin yang dikeluarkan meningkat sebanyak 7.461 izin

dikarenakan adanya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011

tentangPelimpahan Sebagian Urusan yang menjadi Wewenang Bupati Di

Bidang Administrasi Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dari 5

izin menjadi 37 izin. Tahun 2013 mengalami peningkatan lagi izin yang

dikeluarkan sebanyak 8.089 izin dikarenakan adanya sosialisasi dan pelayanan

keliling ke wilayah wilayah kecamatan. Namun pada tahun 2014 izin yang

dikeluarkan mengalami penurunan. Penurunan ini karena pemberlakuan syarat

atas rekomendasi teknis pada Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang

dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Syarat tambahan yang

harus diurus dalam rekomendasi teknis tersebut adalan ANDALALIN (Analisis

Dampak Lalu Lintas), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya

Pemantauan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan

Lingkungan) dan syarat-syarat lainnya yang dalam pengurusannya

membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, realisasi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Malang pada tahun 2013 dan 2014 melebihi

target yang ditentukan sebesar 97,9% pada tahun 2013 dan 99,02% pada tahun

2014 dengan target sebesar 88% untuk tahun 2013 dan 2014. Dari tabel diatas

dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2013 atau

relisasi yang di capai meningkat. Hal ini berarti kualitas pelayanan perizinan

yang diberika kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur

pelayanan perizinan meningkat dengan indikator terwujudnya kesederhanaan

proses perizinan dan terhindar dari proses yang berbelit-belit dapat dicapai.

18

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah


INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI (%)

20142011s/d

20142014

2011s/d

20142014

2011 s/d

2014(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Meningkatkan

kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan

Terwujudnya kesederhanaan proses perizinan dan terhindar dari proses birokrasi yang berbelit

6.885 24.890 7.143 29.730 103,75 119,45

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu melebihi target yang ditentukan. Dari tabel diatas

dijelaskan bahwa pada tahun 2014 target izin yang dikeluarkan adalah 6.885

izin dan realisasi yang dicapai adalah 7.143 izin atau prosentase yang dicapai

dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada

masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan

sebesar 103,75%. Sedangkan untuk target kinerja sampai dengan tahun 2014

yang harus dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 24.890

izin, namun realisasi yang dicapai 29.730 izin atau 119,45%. Hal ini berarti

kesederhanaan proses perizinan dan terhindar dari proses birokrasi yang

berbelit dapat terwujud.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1. Meningkatkan

kualitas pelayanan

perizinan yang

diberikan kepada

masyarakat dan

penyempurnaan

sistem dan prosedur

pelayanan perizinan

Terwujudnya

kesederhanaan

proses perizinan

dan terhindar

dari proses

birokrasi yang

berbelit

NIHIL NIHIL 0

Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak terdapat target standar

nasional. Jadi target nihil, realisasi juga nihil.

19

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada tahun 2014, target Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Malang sama dengan tahun 2013 yaitu 88% karena jelas terlihat

bahwa target 100% tidak mungkin dapat dicapai karena beberapa hal termasuk

persetujuan rekomendasi dari tim teknis izin terkait yang menyebabkan izin tidak

dapat diterbitkan. Namun demikian, terdapat peningkatan dalam kualitas

pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan

system dan prosedur pelayanan perizinan.

Pencapaian realisasi yang melebihi target ini karena adanya penurunan

retribusi pada Izin Mendirikan Bangunan sehingga memacu masyarakat untuk

mengurus izin dengan biaya murah. Selain itu didukung kegiatan sosialisasi dan

pelayanan keliling setiap bulan di desa tertinggal. Pelayanan keliling yang

disebut one day service ini diberikan bagi pemohon Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) yang bertujuan untuk mempermudah pengusaha kecil,

mikro dan menengah mendapat surat izin dengan mudah tanpa harus ke kantor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Dengan mempunyai Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP), pengusaha bisa mendapatkan tambahan modal ke

bank dengan menjaminkan SIUPnya. Hal ini bisa mendorong tumbuhnya

ekonomi dan investasi di setiap daerah serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Selain itu ada program izin paralel. Izin paralel bertujuan untuk

mempermudah pemohon dalam melakukan beberapa pengurusan izin dalam

satu waktu sehingga pemohon tidak perlu bolak balik ke kantor BP2T.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dayaa. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu didukung oleh 40 personil yang terdiri dari 36 orang PNS

dan 4 orang tenaga honorer dan 25 orang perempuan 15 orang laki-laki.

Personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 12,5% merupakan golongan

IV, 60% golongan III dan selebihnya 27,5% merupakan golongan II, I dan

non golongan atau tenaga honorer. Dari strata pendidikan, personil Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu 50% berpendidikan Sarjana atau Strata-1,

10% berpendidikan Magister atau Strata-2 dan selebihnya 40%

berpendidikan SLTA, SLTP dan Diploma 3.

Dilihat dari jumlah pegawai dan tingkat pendidikan personil, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu memerlukan penambahan personil yang

mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan organisasi guna menunjang

kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan

20

Terpadu sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik di bidang

pelayanan perizinan.

b. KeuanganDari segi anggaran, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada

tahun 2014 didukung anggaran sebesar Rp. 1.364.540.000,00 dan terserap

maksimal sebesar Rp. 1.353.999.900,00 atau sekitar 99,96%. Dengan

program utama yaitu program peningkatan pelayanan publik dengan

kegiatan pengawasan dan pengendalian teknis, kegiatan sosialisasi

standard pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat dan

kegiatan penyusunan sistem informasi berstandar ISO 9001:2008 dengan

anggaran sebesar Rp. 265.375.000,00 dan terserap sebesar Rp.

265.218.000,00 atau anggaran terserap sebesar 99,94%.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dalam mendukung

Indeks Kinerja Utama, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh

Program Peningkatan Pelayanan Publik. Program tersebut guna mendukung

kegiatan pengawasan dan pengendalian teknis, sosialisasi standard pelayanan

perizinan kepada aparatur dan masyarakat serta penyusunan sistem informasi

berstandar ISO 9001:2008. Program peningkatan pelayanan publik berfungsi

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat

dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan agar

terwujudnya kesederhanaan pelayanan perizinan dan terhindar dari proses

birokrasi yang berbelit.

B. REALISASI ANGGARANPengelolaan keuangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Kabupaten Malang meliputi belanja dan pendapatan. Pendapatan Asli Daerah uang

disetor Badan Pelayanan Perizinan (BP2T) Kabupaten Malang ke kas daerah adalah

pendapatan yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin

Gangguan (HO), Izin Trayek, Izin Usaha Penangkapan Ikan, Izin Usaha

Pembudidayaan Ikan. Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

Kabupaten Malang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

21

NO KETERANGAN TARGET(Rp)

REALISASI (Rp)

+/-REALISASI %

1. Izin Mendirikan Bangunan 4.510.000.000 3.299.772.544 -1.210.227.456 73,17

2. Izin Gangguan 2.008.000.000 2.579.783.500 +571.783.500 128,48

3. Izin Trayek 26.645.000 28.078.000 +1.433.000 105,38

4. Izin Pembudidayaan Ikan - 0 0

5. Izin Penangkapan Ikan - 441.000 441.000

JUMLAH 6.544.645.000 5.908.075.044 -.636.569.956 90.27

Pada tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten

Malang tidak dapat memenuhi target pendapatannya. Ada beberapa kendala dalam

pencapian target retribusinya. Pada Izin Mendirikan Bangunan, retribusi yang dapat

dicapai sebesar Rp. 3.299.772.544,- dari target Rp. 4.510.000.000,- atau

pencapaian sebesar 73,17 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan tarif

yang signifikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan hasil rekomendasi dari Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang yang mengharuskan persyaratan tambahan pengurusan Andalalin,

UKL-UPL atau izin pengeringan untuk lokasi tertentu. Untuk Izin Mendirikan

Bangunan, rata-rata tarif yang berlaku 1/3 dari tarif lama atau mengalami penurunan

tarif retribusi sebesar 67%. Pada Izin Gangguan (HO) dengan target Rp.

2.008.000.000,- dapat tercapai retribusinya sebesar Rp. 2.574.783.500,- atau

sebesar 128,48 %. Tercapainya retribusi izin gangguan (HO) disebabkan karena

banyaknya permohonan perpanjangan obyek retribusi besar yang jatuh tempo pada

periode 3 (tiga) tahunan. Pada izin trayek (IT) dengan target Rp. 28.050.000,- dapat

tercapai retribusinya sebasar Rp. 28.078.000,- atau sebesar 100,10 % disebabkan

masa berlaku izin trayek kebanyakan jatuh pada bulan Oktober – Desember.

NO SASARAN KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

REALISASI CAPAIAN(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BELANJA LANGSUNG 1.364.540.000 1.363.999.900 99,96

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan


0 0 0,00

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

0 0 0,00

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik

265.375.000 265.218.000 99,94

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Teknis

231.900.000 231.900.000 100

Kegiatan Sosialisasi Standard Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat

3.475.000 3.475.000 100

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

30.000.000 29.843.000 99,48

3 Program Pelayanan 829.101.400 829.293.100 100,02

22

Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.600.000 3.600.000 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

23.760.000 27.280.000 114,81

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

4.950.000 4.950.000 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

46.500.000 46.500.000 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

66.259.400 66.259.400 100

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

198.913.300 196.897.000 98,99

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

161.712.000 160.400.000 99,19

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

4.986.700 4.986.700 100

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

20.400.000 20.400.000 100

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

75.220.000 75.220.000 100

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

194.201.400 193.819.600 116,49

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

45.000.000 44.803.000 99,56

Kegiatan Pengadaan Mebeleur 23.000.000 22.935.000 99,72Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

49.825.000 49.705.000 99,76

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

60.947.000 60.947.000 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.935.000 13.935.000 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

1.494.000 1.494.000 100

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0 0,00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

0 0 0,00

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD

16.620.000 16.620.000 100

Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

5.280.000 5.280.000 100

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.030.000 3.030.000 100

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8.310.000 8.310.000 100

7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

20.642.200 20.634.200 99,96

Kegiatan Pelaksanaan 20.642.200 20.634.200 99,96

23

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat

8. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasara Kearsipan

3.600.000 3.600.000 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Penyimpanan Arsip

3.600.000 3.600.000 100

JUMLAH 1.364.540.000 1.363.999.900 99,96

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran dapat diserap

maksimal dengan anggaran Rp. 1.364.540.000,- terserap 1.353.999.900 atau sekitar

99,96%. Pemanfaatan alokasi dana yang ada telah dilaksanakan secara optimal

untuk berbagai kegiatan termasuk untuk kegiatan peningkatan kualitas pelayanan

perizinan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

24

BAB IVPENUTUP

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BP2T) wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan kinerja tahunan

menurut tugas dan fungsi pelaksana otonomi daerah bidang pelayanan perizinan

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang

diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tampak bahwa sumber

daya yang telah dianggarkan lebih banyak diarahkan kepada program dan kegiatan

guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan demi terciptanya

kelancaran penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan. Dengan terbatasnya

sumber daya yang ada, diupayakan pelaksanaan program dan kegiatan secara

maksimal agar terwujud seperti yang diharapkan.

Dari 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang

mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

semua mendukung sasaran strategis organisasi yaitu meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan penyempurnaan sistem

dan prosedur pelayanan perizinan yang sederhana dan terhindar dari birokrasi yang

berbelit-belit. Di tahun 2014 ini banyak yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

Namun, keberhasilan kinerja tersebut sangat dipengaruhi ketersediaan oleh sumber

daya yang tersedia dan beberapa faktor lainya.

Dari tahun ke tahun kendala yang dihadapi masih relatif sama antara lain

yaitu terkait rekomendasi dengan tim teknis atau dinas teknis. Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu bersama dinas teknis terus berusaha untuk meminimalisir

kendala-kendala yang ada agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat. Kendala yang lain adalah terkait fasilitas ataupun sarana

prasarana. Banyak fasilitas yang belum terpenuhi antara lain bank, mesin ATM,

kendaraan dinas, informasi berbasis teknologi informasi, keterbatasan Sumber Daya

Manusia yang mumpuni di bidangnya serta keterbatasan anggaran. Jika kita ingin

memberikan pelayanan yang cepat berbasis teknologi informasi (IT) yang mumpuni,

25

membutuhkan anggaran yang besar untuk pengadaan dan pendampingan sistem

layanan informasi teknologi. Hal ini tentu sangat berbalik dengan keadaan yang ada,

bahwa kita harus bisa memaksimalkan fungsi dan peranan kita ditengah

keterbatasan dan kendala yang ada saat ini.

Dalam upaya memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan yang mudah, murah, cepat, adil dan

akuntabel, diharuskan pelayanan perizinan dengan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, simple dan aman agar terwujud kesederhanaan proses perizinan dan

terhindar dari proses birokrasi yang berbelit. Setiap tahun, program dan kegiatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu harus sesuai dengan Rencana Strategis Tahun

2011-2015 agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam 5 tahun kedepan, tetap berkesinambungan, konsisten dan sesuai dengan

kapabilitas serta kemampuan organisasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan

prima bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja antara

lain sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan

kebutuhan pembangunan bidang pelayanan perizinan.

2. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidangnya

untuk meningkatkan kinerja organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BP2T) Kabupaten Malang. Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan

fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan beberapa dinas teknis

dalam pelaksanaan tugas agar pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu

seperti yang diatur dalam Standar Pelayanan. Dan untuk mengantisipasi waktu

penyelesaian agar tidak terlalu lama, persetujuan rekomendasi dinas teknis

dimasukkan dalam persyaratan izin.

4. Melakukan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, misalnya ruang tunggu ber AC, jaringan

internet (wifi), sarana multi media, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya

yang dapat mempermudah masyarakat sebagai pengguna layanan.

26

KEPALABADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN MALANG

Drs. BAMBANG SUMANTRI SH, MM, M.HumPembina Utama Muda

NIP. 19571209 197901 1 001

Lakip 2014

Documents