2011, ______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah
diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan
lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
2
dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Enrekang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah
kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang
diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemagang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan
dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Enrekang dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan
kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian
Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta
profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia
yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
3
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Enrekang merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian Lakip Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012.
Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang ada dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebagai kawal depan ( port post ) dalam penegakan hukum, khususnya bidang
perdata agama Islam, maka dituntut adanya sinergi yang berkesinambungan dalam usahanya untuk membantu
mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.
Enrekang adalah sebuah nama daerah dengan status Daerah Tingkat II di kawasan Prop. Sulawesi Selatan,
terbentang mulai dari Km. 195 s/d Km.280 dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar.) Tepatnya
pada 3°14’36’’ - 3°50’0’’ LS dan 119°40’53’’ - 120°6’33’’ BT, dengan luas sekitar 1.786,01 Km2 atau sekitar 2,83% dari luas
Prop. Sulawesi Selatan.
Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah:
Sebelah utara: Kabupaten Tana Toraja
Sebelah timur: Kabupaten Luwu
Sebelah Selatan: Kabupaten Sidenreng Rappang
Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
4
Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 2.
Dalam pada itu, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan lainnya dalam
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia ( vide. Pasal 20, 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, Pasal 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan pada pasal 3 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke
Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004 maka secara administratif pembinaan organisasi, administrasi dan finansial
Peradilan Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun dialihkan ke Mahkamah Agung sesuai
dengan maksud pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi,
administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
5
B. Tugas dan Fungsi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
Tugas pokok pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 adalah :
1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.
2. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
3. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subyek hukumnya orang –orang yang beragama Islam,
sepanjang berkaitan dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
4. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Undang-undang, antara lain
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat
maupun di Daerah, apabila diminta.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta
penyelesaian perkara dan eksekusi.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
6
Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya.
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama ( Umum,
Kepegawaian dan Keuangan).
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa
antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam
pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan
sebagainya.
Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab
rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
7
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Enrekang, Tahun
2011 adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi.
BAB I
Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika
penyajian.
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 beserta Visi dan Misi, tujuan dan
sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahunan 2011 dan perjanjian kinerja/dokumen
penetapan kinerja tahun 2011.
BAB III
Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi
kinerja), analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV
Penutup, dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
8
BAB V
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2012
4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
5. SK. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010-2014
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang
harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan
global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan
perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan
potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda
organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para
pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut,
sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan
(cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).
Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri
sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
10
(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang
sekarang ini masih terbatas.
Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 sampai 5
tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan,
peluang serta isu-isu strategis.
Dalam rencana stratejik telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator-
indikatornya yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Enrekang dengan
mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki untuk kurung waktu 1 (satu) tahun ke depan.
1. Visi dan Misi
Visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang yaitu :
a. Visi
Visi Pengadilan Agama Enrekang adalah Mewujudkan Pengadilan Agama Enrekang sebagai Peradilan yang
bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan.
b. Misi
Misi Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan tugas pokoknya adalah Menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh ummat Islam di Indonesia di bidang perkawinan, waris dan
wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shadaqah dan ekonomi syari’ah adalah :
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
11
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat
2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan
target.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
4. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Uraian
1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
2) Meningkatkatnya kualitas SDM pegawai.
3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan profesional.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
12
4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
5) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung
RI serta pihak-pihak terkait.
6) Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari.
7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.
9) Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
10) Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.
b. Indikator
1) Terkelolanya gaji dan tunjangan dengan indikator keluaran sub kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan
pegawai termasuk uang makan dan lembur.
2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan indikator keluaran sub kegiatan :
a) Tersedianya poliklinik dan obat-obatan
b) Terwujudnya pakaian dinas
c) Tersedianya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu
d) Terselenggaranya perpustakaan/kearsipan dan dokumentasi.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
13
e) Terwujudnya perawatan gedung
f) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4
g) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 2
h) Terwujudnya perawatan sarana gedung.
i) Terselenggaranya langganan daya dan jasa.
j) Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan.
k) Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat
l) Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.
3) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator keluaran
sub kegiatan :
a) Terwujudnya Rehabilitasi Gedung Kantor.
b) Terselenggaranya pengadaan meubelair.
c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data.
d) Terselenggaranya pengadaan AC.
e) Terwujudnya pembangunan pagar kantor.
4) Tersedianya dana bantuan hukum dengan indikator keluaran sub kegiatan :
a) Terwujudnya perkara prodeo, dan
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
14
b) Terselenggaranya pelaksanaan sidang keliling.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Agama Enrekang memiliki
kebijakan dan program yaitu :
a. Kebijakan
1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
2) Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan
dan penjenjangan.
3) Melakukan koordinasi dengan PTA Makassar dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja
pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.
7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media
informasi elektronik.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
15
b. Program
Secara khusus, untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, maka program kerja pun
ditetapkan untuk satu tahun ke depan berupa :
1. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. terdiri dari
beberapa kegiatan pokok yaitu :
a. Layanan Perkantoran meliputi Pembayaran Gaji, dan Tunjangan ;
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi Polilklinik/Obat-obatan,
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pertemuan/Jamuan Delegasi/Tamu, Penyelenggaraan
Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi, Perawatan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan
Bermotor Roda 4, Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2, Perawatan Sarana gedung, Langganan
Daya dan Jasa, Jasa Keamanan/Kebersihan, Jasa Pos/Giro, Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan kegiatan pokok
berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama yang meliputi :
a. Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor ;
b. Pengadaan Meubelair;
c. Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Pengadaan Printer, Laktop dan UPS.
d. Pengadaan AC (Air Conditioning)
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
16
e. Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor.
3. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan pokok yaitu Perkara bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu yang meliputi :
a. Perkara Prodeo dan;
b. Sidang Keliling.
B. Rencana Kinerja Tahunan 2011
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik melalui berbagai kegiatan. Rencana kinerja meliputi sasaran yang akan
dicapai dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2011 disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya.
Setiap kegiatan disertai dengan indikator-indikator kinerja input, output, outcome, benefit dan imfact yang
masing-masing disertai dengan rencana capaiannya.
Khusus indikator benefit dan impact, walaupun agak sulit diukur tetapi tetap diidentifikasi, tidak ada bobot
tertentu pada indikator ini melainkan hanya berupa persentase rencana capaian kinerja.
Usaha untuk mencapai tujuan pertama berupa akselerasi pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat
dengan sasaran berupa terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat melalui pelayanan hukum secara prima yang
dilaksanakan oleh aparat peradilan secara umum sebagai subyek harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan yang
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
17
memadai, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal dan terkonsentrasi. Oleh karena itu ditetapkan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan kegiatan :
1). Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan selama tahun anggaran 2011 secara efisien, transparan dan
akuntabel.
2). Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan indikator berupa :
a. Pelayanan Poliklinik dan obat-obatan ;
b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai ;
c. Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
d. Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan dan dokumentasi ;
e. Perawatan gedung kantor ;
f. Perawatan kendaraan bermotor roda-4;
g. Perawatan kendaraan bermotor roda-2 ;
h. Perawatan sarana gedung ;
i. Langganan daya dan jasa ;
j. Jasa keamanan / kebersihan;
k. Jasa Pos/Giro/Sertifikat;
l. Operasional Perkantoran dan Pimpinan ;
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
18
Tujuan kedua berupa Peningkatan sumber daya aparatur peradilan dan Peningkatan sarana dan prasarana
peradilan yang memadai ditempuh melalui Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,
dengan kegiatan utama berupa pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana, dengan indikator :
1) Bangunan Gedung Kantor berupa Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan Agama Enrekang untuk penyesuaian
prototype tampak depan seluas 500 M2;
2) Pengadaan Meubelair ;
3) Pengadaan alat pengolah data ;
4) Pengadaan AC dan
5) Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa Pembangunan Pagar Kantor seluas 200 M2.
Tujuan ketiga adalah Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta budaya taat
hukum, dilaksanakan melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan kegiatan operasional
penanganan perkara, yang meliputi jenis kegiatan Operasional Persidangan Peradilan :
1) Perkara Prodeo dan
2) Pelaksanaan Sidang keliling.
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
19
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2011 Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Enrekang
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1.
2.
3.
4.
Terwujudnya kesejahteraan pegawai. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
Pegawai/ Pelaksana yang mampu dan Profesional.
Penyelesaian perkara tepat waktu 100 %
Pelayanan hukum kepada masyarakat 100 %
Putusan Hakim 100 %
Memberikan kepastian hukum kepada para pihak 100 %
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100%
DUKUNGAN
MANAJEMEN
DAN
PELAKSANA
AN TUGAS
TEKNIS
LAINNYA
MAHKAMAH
AGUNG
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. - Pembayaran
Gaji, dan Tunjangan, Lembur. 0001
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Terlaksananya kelancaran administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111,-21,-22,-23,-24,-25,-26,-29,-51,-2211
Bulan, orang
13 Bulan
Dana : Rp. 1.143.553.000 Hasil : 100 %
Terlaksananya Operasional dan perkantoran.
Tahun, Stel, Unit, Paket,
M2.
Dana : Rp. 248.356.000 Hasil : 100 %
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
20
5.
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke PTA Makassar dan Mahkamah Agung serta pihak-pihak terkait.
- Poliklinik/Obat-obatan(Termasuk honorarium Dokter dan Perawat) A
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai. B
- Terpenuhinya
pertemuan/jamuan delegasi/tamu. C
- Penyeleng-garaan Perpustakaan/ Kearsipan/Dokumentasi. D
- Perawatan
Gedung Kantor E
- Perawatan
Kendaraan Bermotor Roda empat F
Biaya Kesehatan Pegawai (12 bln x 21 Peg) 521119 Belanja Pakaian Dinas (21 Pegx 1 Stel) 521119 Bahan dan Konsumsi 521119
- Bahan Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi
- Pemeliharaan
gedung dan bangunan 523111
- Pemeliharaan
bermotor roda-4 523121
1 Tahun
Rp. 340.000/ stel
1 Tahun
1 Tahun
300 m2
1 Unit
Dana : Rp. 1.200.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 7.140.000 Hasil 100 % Dana : Rp. 3.600.000 Hasil 100 % Dana : Rp. 1.000.000 Hasil 100 % Dana : Rp.17.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.16.350.000 Hasil : 100%
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan 100%
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda dua. G
- Perawatan
sarana gedung. H
- Langganan
Daya dan Jasa I.
- Jasa Keamanan
/ Kebersihan J
- Penyelenggaraa
n pengiriman surat dinas K
- Operasional
Perkantoran dan Pimpinan L
- Pemeliharaan bermotor roda-2 523121
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121
- Listrik - Telpon - Air 522111 - Honor Satpam
2 orang, pramubakti 3 orang, sopir 1 orang
521119 - Keperluan
surat dinas
- Keperluan Pokok Pegawai 521111
9 Unit
Unit/Org
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
21 Org
Dana : Rp.21.771.000 Hasil : 100% Dana : Rp.11.945.000 Hasil : 100% Dana : Rp.41.400.000 Hasil 100 % Dana : Rp.60.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.2.400.000 Hasil : 100% Dana : Rp.13.650.000 Hasil : 100%
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
22
- Honor
Pengelolah Kegiatan 521115
- Perjalanan Biasa
524111
12 Bulan
15 Kali
Dana : Rp.31.920.000 Hasil : 100 % Dana : Rp.18.980.000 Hasil : 100%
6.
Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
Sarana dan prasarana kerja/kantor.
Kinerja aparat meningkat 100 %
Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana gedung 100%
Terlaksananya pengadaan Meubelair 100%
Terlaksananya pengadaan alat pengolah data 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG
- Bangunan Gedung Kantor. 1072.01
- Pengadaan Meubelair 1072.03
- Pengadaan Alat
Pengolah Data 1072.05
- Pengadaan AC 1072.08
- Sarana dan
Prasarana Lingkungan 1072.12
- Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor 533111
- Belanja Modal
Pengadaan Meubelair 532111
- Printer, UPS dan Laktop 532111
- Belanja Modal Pengadaan AC 532111
- Pembangunan Pagar 533111
500 M2
10 Set
8 Unit
2 Unit
200 M2
Dana : Rp. 950.000.000 Hasil : 100%
Dana : Rp. 300.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.15.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.15.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp. 300.000.000 Hasil : 100%
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
23
7. 8. 9. 10.
Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.
1. Penetapan
dan penentuan biaya perkara.
2. Jumlah
perkara diputus
3. Registrasi
berkas perkara
Terlaksananya Penegakan hukum 100%
Terlaksananya Operasional Pelayanan Hukum dan sidang keliling 100%
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
- Perkara Prodeo
- Sidang Keliling
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219
- Belanja Sewa
522114
- Belanja Perjalanan Lainnya 524119
5 Perkara
5 kali
5 kali
Dana : Rp.1. 500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.1.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.6.500.000 Hasil : 100%
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
24
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011
DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA ENREKANG
TAHUN 2011
NO PROGRAM UTAMA SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME ANGGARAN
(Rp) URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
PROGRAM
DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA
MAHKAMAH
AGUNG
1. Pembayaran Gaji
dan Tunjangan 1.
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan 13 Bulan
Terlaksananya pembayaran
gaji, Tunjangan dan uang
makan PNS
100 1.117.513.000
2. Pembayaran Uang Lembur 1 Paket Terlaksananya Pembayaran 100 26.040.000
uang lembur pegawai
2. Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan
Perkantoran
1. Biaya Kesehatan Pegawai 12 Bulan Terwujudnya kesehatan
prima pegawai 100 1.200.000
2. Biaya Pengadaan Pakaian
Dinas Pegawai 21 Stel
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas 100 7.140.000
3. Biaya Pertemuan/Jamuan
Delegasi/Misi/Tamu 12 Bulan
Terlaksananya Pertemuan/
Jamuan/Delegasi/Tamu 100 3.600.000
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
25
4.
Biaya Bahan Perpustakaan,
Kearsipan dan
Dokumerntasi
1 Tahun
Terlaksananya Bahan
Perpustakaan, arsip dan
dokumentasi
100 1.000.000
5 Pembayaran Perawatan
Gedung Kantor 300 M2
Terlaksananya Perawatan
Gedung Kantor 100 17.000.000
Pembayaran Biaya
Perawatan Kendaraan
Bermotor Roda Empat
1 Unit Terlaksananya Perawatan
Kendaraan Roda Empat 100 16.350.000
6
7
Pembayaran Biaya
Perawatan Kendaraan
Bermotor Roda Dua
9 Unit Terlaksananya Perawatan
Kendaraan Roda Dua 100 21.771.000
8
Biaya Perawatan Sarana
Gedung Kantor 4 kgt
Terlaksananya Perawatan
sarana Gedung Kantor 100 11.945.000
9
Biaya Langganan Daya
dan Jasa 12 Bulan
Terlaksananya Layanan
Daya dan Jasa Listrik,
Telepon dan Air
100 41.400.000
10
Biaya Jasa Keamanan
/Kebersihan 12 Bulan
Terlaksananya keamanan
dan kebersihan lingkungan
gedung kantor
100 60.000.000
11
Biaya Jasa Pos / Giro /
sertifikat 12 Bulan
Terlaksananya Pengiriman
Surat Dinas 100 2.400.000
12 Biaya keperluan
perkantoran 12 Bulan
Terlaksananya keperluan
perkantoran 100 13.650.000
13
Pembayaran Honor
Pengelolah
kegiatan/keuangan
12 Bulan
Terlaksananya pembayaran
honor pengelolah
kegiatan/keuangan
100 31.920.000
2011,
______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Court Of Religion of Enrekang @ 2010
58
3. Rencana Kinerja Tahun 2012
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012
Instansi/Unit Organisasi : Pengadilan Agama Enrekang
NO
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1.
2.
3.
4.
Terwujudnya kesejahteraan pegawai. Meningkatnya kualitas SDM pegawai. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
Pegawai/ Pelaksana yang mampu dan Profesional.
Penyelesaian perkara tepat waktu 100 %
Pelayanan hukum kepada masyarakat 100 %
Putusan Hakim 100 %
Memberikan kepastian hukum kepada para pihak 100 %
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100%
DUKUNGAN
MANAJEMEN
DAN
PELAKSANA
AN TUGAS
TEKNIS
LAINNYA
MAHKAMAH
AGUNG
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. - Pembayaran
Gaji, dan Tunjangan, Lembur. 0001
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Terlaksananya kelancaran administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 511111,-21,-22,-23,-24,-25,-26,-29,-51,-2211
Bulan, orang
13 Bulan
Dana : Rp. 1.258.814.000 Hasil : 100 %
Terlaksananya Operasional dan perkantoran.
Tahun, Stel, Unit, Paket,
M2.
Dana : Rp. 267.990.000 Hasil : 100 %
2011,
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Court Of Religion of Enrekang @ 2010
59
5.
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke PTA Makassar dan Mahkamah Agung serta pihak-pihak terkait.
- Poliklinik/Obat-obatan(Termasuk honorarium Dokter dan Perawat) A
- Pengadaan
Pakaian Dinas Pegawai. B
- Perawatan
Gedung Kantor E
- Perawatan
Kendaraan Bermotor Roda empat F
- Perawatan
Kendaraan Bermotor Roda dua. G
- Perawatan
sarana gedung. H
Biaya Kesehatan Pegawai (12 bln x 22 Peg) 521119 Belanja Pakaian Dinas (22 Pegx 1 Stel) 521119
- Pemeliharaan
gedung dan bangunan 523111
- Pemeliharaan
bermotor roda-4 523121
- Pemeliharaan
bermotor roda-2 523121
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121
1 Tahun
Rp. 340.000/ stel
350 m2
1 Unit
9 Unit
Unit/Org
Dana : Rp. 2.400.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 7.480.000 Hasil 100 % Dana : Rp.12.500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.18.000.000 Hasil : 100% Dana : Rp.28.800.000 Hasil : 100% Dana : Rp.13.390.000 Hasil : 100%
2011,
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Court Of Religion of Enrekang @ 2010
60
Terselesaikan biaya daya dan jasa 100%
Terlaksananya keamanan/kebersihan kantor 100%
Terselesaikan biaya jasa pos/giro/sertifikat 100%
Terlaksananya operasional perkantoran dan pimpinan 100%
Terlaksananya pengadaan pakaian kerja honor 100%
- Langganan Daya dan Jasa I.
- Jasa Keamanan
/ Kebersihan J
- Penyelenggaraa
n pengiriman surat dinas K
- Operasional
Perkantoran dan Pimpinan L
- Pengadaan
Toga/Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya. M
- Listrik - Telpon - Air
522111,12,13 - Honor Satpam
2 orang, pramubakti 3 orang, sopir 1 orang
521119 - Keperluan
surat dinas
- Keperluan Pokok Pegawai 521111
- Honor
Pengelolah Kegiatan 521115
- Pengadaan Pakaian Kerja 521119
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
22 Org
12 Bulan
6 Stel
Dana : Rp.45.000.000 Hasil 100 % Dana : Rp.86.400.000 Hasil : 100% Dana : Rp.3.600.000 Hasil : 100% Dana : Rp.17.050.000 Hasil : 100% Dana : Rp.31.920.000 Hasil : 100 % Dana : Rp. 1.450.000 Hasil 100 %
2011,
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Court Of Religion of Enrekang @ 2010
62
7. 8. 9. 10.
Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.
1. Penetapan
dan penentuan biaya perkara.
2. Jumlah
perkara diputus
3. Registrasi
berkas perkara
Terlaksananya Penegakan hukum 100%
Terlaksananya Operasional Pelayanan Hukum dan sidang keliling 100%
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
- Perkara Prodeo
- Sidang Keliling
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521219
- Belanja
Perjalanan Lainnya 524119
10 Perkara
5 kali
Dana : Rp.3. 500.000 Hasil : 100% Dana : Rp.6.345.000 Hasil : 100%
2011,
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang
Court Of Religion of Enrekang @ 2010
63
4. Matrik Rencana Strategis 2010-2014
Tujuan
Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Ket.
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan motivasi kerja
pegawai dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sebagai
pelayanan masyarakat.
1. Terwujudnya
kesejahteraan pegawai.
2. Menngkatkan kualitas
SDM pegawai.
3. Meningkatnya mutu dan
jumlah tenaga terampil
dan professional.
4. Terciptanya keamanan dan
kebersihan, agar
lingkungan terjaga serta
terpelihara dengan baik.
5. Meningkatnya koordinasi
dan konsultasi ke
Pengadilan Tinggi Agama
Makassar dan Mahkamah
Agung serta pihak-pihak
terkait.
Pegawai/
Pelaksana
yang mampu
dan
professional.
1. Meningkatkan para pelaksana
/operator dan pejabat structural
serta fungsional untuk mengikuti
pelatihan dan penjenjangan.
2. Melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan PTA Makassar
dan Mahkamah Agung serta
masyarakat agar kinerja pimpinan
dan staf peradilan berkualitas dan
professional.
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung.
1. Menciptakan mobilitas kerja
dan kualitas pelayanan
(client service) agar tercapai
dan terpenuhi sesuai dengan
target.
2. Meningkatkan sarana dan
prasarana kantor.
Tersedianya dan
meningkatnya sarana dan
prasarana yang menunjang
kelancaran pelaksanaan
tugas sehari-hari.
Sarana dan
prasarana
kerja/kantor.
1. Menciptakan system administrasi
dan informasi terpadu.
2. Meningkatkan sarana dan
prasarana yang ada.
3. Peningkatan kualitas dan mutu
pelayanan terhadap pencari
keadilan.
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung
2011,
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Enrekang