Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAKIP 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BLH Prov. Jatim.
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAKIP 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BLH Prov. Jatim.
i
Daftar Isi
Daftar Isi ............................................................................................................................................... i
Kata Pengantar ..................................................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... 1
Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup ...................................................................................... 1
Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup ..................................................................................... 2
Kendala Yang Dihadapi...................................................................................................................... 3
Langkah Antisipatis Untuk Menanggulangi Kendala .................................................................... 5
1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 7
1.1 TUPOKSI dan Struktur Organisasi ........................................................................ 7
1.2 Sumber Daya Manusia................................................................................................ 11
2. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 13
2.1. Rencana Stratejik ......................................................................................................... 13
2.1.1 Maksud dan Tujuan RENSTRA ................................................................. 13
2.1.2 Visi ................................................................................................................... 14
2.1.3 Misi ................................................................................................................... 14
2.1.4 Sasaran ............................................................................................................ 15
2.1.5 Kebijakan ........................................................................................................ 16
2.1.6 Program .......................................................................................................... 17
2.2. RENCANA KINERJA ............................................................................................ 20
2.2.1. Sasaran ............................................................................................................. 20
2.2.2. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 20
2.3. PERJANJIAN KERJA ............................................................................................. 23
3. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 24
3.1. Pengukuran Kinerja .................................................................................................... 24
3.2. Evaluasi Kinerja .......................................................................................................... 68
3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................. 68
4. PENUTUP .................................................................................................... 43
L A M P I R A N : 1. Formulir Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 ..................................................................... 75 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ...................................................................... 79 3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 ........................................................................................ 82 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011 .............................................................. 87
ii
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban BLH Prov. Jawa Timur kepada publik atas kinerja pencapaian visi
dan misinya pada Tahun Anggaran 2011. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu
parameter yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan
kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP BLH mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala BLH
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLH telah menetapkan visi yaitu
“Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”. Untuk mewujudkan
visi tersebut, BLH telah menetapkan misi yaitu “Bersama mewujudkan peningkatan
kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”. Misi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) BLH Provinsi Jawa
Timur Tahun 2010-2014 dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT). RKT 2011 berisi indikator-indikator kinerja yang akan dicapai oleh BLH
di tahun 2011.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLH Propinsi Jawa
Timur Tahun 2008 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik
yang berisi informasi mengenai kinerja BAPEDAL dalam mencapai misi dan tujuan dalam
rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini
menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi BAPEDAL Jawa Timur.
Diharapkan LAKIP Tahun 2011 ini adanya umpan balik perbaikan kinerja BLH di masa
yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan
tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari LAKIP ini
iii
belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya
menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Instansi BLH Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian disadari pula bahwa
pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif
lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan
saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami
harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.
Akhirnya, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat
untuk peningkatan kinerja BLH guna mewujudkan “good governance” di lingkungan
Pemprov. Jatim. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi
bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Bapepam-LK
Surabaya, Pebruari 2011
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur
Ttd.
INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama Madya
NIP. 19570624 198503 1 006
1
Ikhtisar Eksekutif
Pembangunan sistem administrasi modern yang andal, professional, partisipatif
serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, merupakan kunci sukses menuju manajemen
pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance,
sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus
dibuat dan secara umum dimulai dengan Rencana Strategik yang dijabarkan dalam
pelaksanaan kegiatan Dinas/Badan instansi sebagai laporan pertanggungjawaban. LAKIP
merupakan pengendali atau kontrol dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah dengan mengacu
kepada Restra yang telah disusun. Indikator kinerja LAKIP meliputi : (a) masukan (inputs),
(b) keluaran (ouput), (c) hasil (outcomes), (d) manfaat (benefits), dan (e) dampak (impacts),
dengan menggunakan analisa kualitatif maupun kuantitatif.
Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah
berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas
akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara.
b. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai
dengan fungsinya.
c. Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam.
d. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.
e. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
f. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan LH.
2
SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan
akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan
lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut:
a. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta
meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
b. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota
c. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.
d. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan
meningkatkan pengelolaan limbah B3.
e. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan
pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.
f. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi,
pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.
g. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup
perkotaan.
h. Meningkatkan kualitas udara perkotaan.
i. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak
dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar
pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
k. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.
Secara Umum, Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup adalah Penurunan
Pencemaran Air di DAS Brantas sebesar 4 % dari Tahun 2010 atau 12 % dari Kondisi awal
Tahun 2010. Hasil pencapaian sasaran Pembangunan dimaksud dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Parameter 2010 Target 2011 Pencapaian Dari 2010
BOD 5,12 4,50 4,41 13,87%
COD 17,94 15,79 15,47 13,77%
3
KENDALA YANG DIHADAPI
A. Internal
Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinkronisasi program serta adanya
kecenderungan berpola fikir lama bahwa pelaksanaan program kegiatan hanya
sebagai sarana untuk mempercepat penyerapan anggaran bukan pelaksanaan
program sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan
( sustainable development ).
Masih adanya pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tidak berpijak
pada akar rumput masalah ( analisa awal pencegahan ) namun lebih cenderung
pada pelaksanaan program yang bersifat pemulihan setelah terjadinya bencana.
Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang
bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus
sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan.
Masih adanya kegiatan yang bersifat top down dan tidak konsisten dalam
implementasi kegiatan.
Masih adanya pengkotak kotakan peruntukan anggaran yang kurang sesuai dengan
kebutuhan strategis.
Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia
Kelemahan yang nampak jelas dari kelembagaan BLH yaitu tidak tersedianya
sumber daya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan
lingkungan hidup.
Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumberdaya manusia
memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di daerah yang berlatar
belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan
hidup.
Sampai dengan tahun 2008, jumlah sumber daya manusia untuk pegawai yang telah
memiliki sertifikat AMDAL penyusun sebanyak 14 orang, AMDAL penilai sebanyak
13 orang, tenaga ahli laboratorium 15 orang dan tenaga dibidang auditor
lingkungan 6 orang. Dan sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya adalah
tenaga ahli dibidang hukum lingkungan yang disebut sebagai penyidik pegawai
negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup. Saat ini hanya ada 6 orang di BLH Jatim
sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan 31 orang PPNS
tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4
Dari sumberdaya manusia tersebut di atas sebagian besar berada di BLH Provinsi
Jawa Timur dan beberapa Kabupaten/Kota yang berwenang di bidang lingkungan
hidup. Meskipun telah mengalami penambahan sumberdaya manusia bidang
lingkungan hidup namun jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan
kebutuhan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Jawa
Timur.
B. Eksternal
Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan
usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi
laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada
perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak
terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi.
Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan
industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta
mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau
motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari
sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar,
menengah maupun kecil.
Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam
Kemampuan Alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada titik
tertentu akan memiliki titik jenuh/waktu kritis dimana Alam sukar atau hampir
mustahil untuk dipulihkan ke kondisi semula meskipun dengan waktu pemulihan
yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang terjadi tidak
sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan. Dengan semakin banyaknya
serta menyebarnya lokasi bencana ekologi yang ditimbulkan oleh ulah-polah
manusia sedangkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana program
pemulihan yang sangat terbatas, maka dibeberapa tempat lokasi bencana ekologis
yang belum sempat tertangani akan semakin parah menuju titik kritisnya. Hal ini
5
kedepan akan semakin menyulitkan BLH dalam menentukan kebijakan dalam
penanganannya, dilain pihak dana yang dibutuhkan tentu akan semakin besar.
Paradigma Pembangunan yang sempit
Sebagian Kepala Daerah ataupun pejabat di daerah tidak jarang masih memandang
bahwa otonomi adalah kesempatan pemanfaatan sumber-sumber daerah untuk
dikelola semaksimal mungkin dan digunakan oleh daerahnya sendiri dengan
mengabaikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama. Egoisme yang
berlatar belakang ekonomi tersebut dapat berakibat diabaikannya prinsif holistik
pengelolaan lingkungan hidup. Dilain pihak ada pula dari sebagian masyarakat baik
dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala
cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan
desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.
Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam
prosentase yang kecil dari kebijakan pemimpin daerah ataupun pelaku usaha sedikit
banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung
seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait,
kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh
semua pihak yang berkepentingan.
LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK MENANGGULANGI KENDALA
Langkah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas
lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan :
1. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta
meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten
2. Peningkatan kualitas penilai AMDAL Kab./Kota
3. Upaya Penruran Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan
kualitas lingkungan air badan air
4. Melakukan Pendampingan akreditasi Laboratorium Kualitas lingkungan Kab./Kota
5. Pengembangan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH
6. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan
7. Memfasilitasi kelompok tani tembakau untuk melaksanakan budidaya tanaman tembakau
yang ramah lingkungan
6
8. Memberikan Sosialisasi tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok dan Publikasi
pengelolaannya
9. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak
dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup
10. Memfasilitasi pelaksanaan kewenangan ijin pembuangan air limbah di Kab./Kota
11. Upaya melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
12. Mengembangkan kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
melalui Dewan Lingkungan Hidup
13. Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dan Penilaian lomba GSP
14. Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah hulu Brantas
15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
perumusan kebijakan oleh DLH
16. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
17. Pengawasan terhadap industri dan kegiatan usaha lain dengan Patroli lingkungan
18. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas
sekolah tentang pengelolaan lingkungan hidup
19. Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura
20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar
pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
21. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan
22. Mengidentifikasi kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
23. Memonitoring pelaksanaan pengelolaan lingkungan industri rokok dan perkebunan
mengacu AMDAL dokumen UKL/UPL
7
Bab
Pendahuluan I
Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup merupakan
unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Yang mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik
yaitu di bidang lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
1.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi
Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama
menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH), dengan demikian Susunan Organisasi
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat
membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha
2) Sub Bagian Penyusunan Program
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Tata Lingkungan, yang mempunyai tugas menyusun perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
standardisasi, pengkajian lingkungan, laboratorium lingkungan, pembinaan
8
teknis AMDAL, dan penataan kawasan berwawasan lingkungan. Bidang Tata
Lingkungan membawahi:
1) Sub Bidang Standardisasi dan Pengkajian Dampak Lingkungan
2) Sub Bidang Bina Teknis AMDAL
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran
air, Pesisir dan laut, tanah, udara dan kerusakan lingkungan. Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahi:
1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air
dan Laut;
2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Tanah dan Udara
e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, yang mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di
bidang konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati, pemulihan
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Bidang Konservasi dan Pemulihan
Lingkungan membawahi:
1) Sub Bidang Konservasi Lingkungan;
2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat,
yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Susunan
organisasi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta
Masyarakat terdiri atas:
1) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;
2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat
g. UPT Badan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Air Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Jawa Timur.
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional sampai saat ini sudah terbentuk. Walaupun
hanya dalam bidang perpustakaan, untuk kedepan masih diperlukan jabatan
fungsional lainnya untuk menampung personil-personil dengan keahlian
9
khusus antara lain PPNS dan PPLHD. Ketentuan-ketentuan yang dapat
digunakan dalam pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :
1) Keputusan Presiden No. : 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional ;
2) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.:
47/KEP/MENPAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;
3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: 145 Tahun 2004
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;
4) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: 146 Tahun 2004
tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional
Pengendali Lingkungan ;
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: 147 Tahun 2004
tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan ;
6) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004
tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat
pada Gambar berikut:
10
11
1.2. Sumber Daya Manusia
Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai
komposisi di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada setiap level pada
struktur organisasi tergantung pada banyak faktor yaitu:
Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap Sub. Bidang, Sub Bagian di BLH.
Isu-isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang disetiap daerah
Arah dan Prioritas Program dan Kegiatan organisasi
Kemampuan anggaran
Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang di butuhkan.
Berdasarkan pengalaman BLH Provinsi Jawa Timur, kualifikasi staf yang
dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :
Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki
kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan
Strata I.
Setiap Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi
strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan
administrasi/manajemen.
Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20%
sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu-isu lingkungan.
Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
Kelompok fungsional di dalam organisasi BLH Provinsi 90% minimal
berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma Teknik yang berkaitan
dengan tugas fungsinya.
Sosok Aparatur BLH hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai
permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan
berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem Fisika, Kimia, Biologi memahami dan
berpengalaman dalam proses-proses Industri dan teknologi produksi bersih.
Kemampuan dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan. Selain
itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan
informasi.
12
Jumlah personil PNS, Tenaga Kontrak dan Outsorching Laboratorium
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
Tabel 1. Jumlah Karyawan PNS BLH Provinsi Jawa Timur
Bagian Jumlah
Sekretariat 41
Bidang Pengembangan Tata Lingkungan 16
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
17
Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan 14
Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat
15
UPT Uji Kualitas Lingkungan 8
Jumlah 111
Tabel 2. Jumlah Karyawan Tenaga Kontrak BLH Provinsi Jawa Timur
Bagian Jumlah
Tenaga Kontrak Laboratorium 12
Tenaga Kontrak 17
Jumlah 29
Tabel 4. Tingkatan Pangkat / Golongan PNS BLH Provinsi Jatim
Gol/Ruang Jumlah
IV/d 1
IV/c -
IV/b 6
IV/a 8
III/d 24
III/c 11
III/b 14
III/a 15
II/d 2
II/c 1
II/b -
II/a 22
I/d 1
I/c 4
I/d 1
I/a 1
Jumlah 111
13
Bab
Perencanaan Perjanjian Kinerja II
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah , setiap satuan kerja perangkat Daerah, SKPD harus
menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Jawa Timur, saat ini telah disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 untuk kurun waktu tahun 2009 – 2014.
Dengan demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup harus konsisten dengan
RPJMD dimaksud.
RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014 disusun secara
realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk itu
dibentuk Tim Penyusun RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun
2010 – 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur tanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 188/40/KPTS/207/2009 Tahun 2009 tentang
Tim Penyusun Rencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun
2010 - 2014.
RENSTRA Badan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai BLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA BLH
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
2.1. RENCANA STRATEGIK
2.1.1. Maksud dan Tujuan Renstra
RENSTRA BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 disusun dengan maksud
menyediakan dokumen perencanaan bagi BLH untuk kurun waktu tahun 2010 –
2014.
Sedangkan tujuannya adalah :
14
1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLH dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja
(Rencana Kerja Tahunan) BLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun
2010 – 2014.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit
kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
2.1.2. Visi
Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup
No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mendukung tujuan pembangunan
Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka Visi pengelolaan
lingkungan hidup di Jawa Timur adalah:
”Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”
2.1.3. Misi
Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan
kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktifitas yang
terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri dan kegiatan usaha yang
lain, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun
sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor
ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan
sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta
lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya
pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian
masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari
semua pihak.
Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber
daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk
mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya
peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.
15
Perumusan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk membangun
suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta
sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan
solusi ilmiah dan pihak Masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam
bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali /
pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur adalah:
”Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup
dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”
2.1.4. Sasaran
Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan
akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran
pengelolaan lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut:
a. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup
serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan
secara konsisten.
b. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota
c. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.
d. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber
pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3.
e. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan
pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.
f. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan
konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.
g. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung
lingkungan hidup perkotaan.
h. Meningkatkan kualitas udara perkotaan.
i. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat
atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis
antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
16
k. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.
2.1.5. Kebijakan
Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi
perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi
manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya,
pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum,
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender.
Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung
perekonomian Jawa Timur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa
mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya.
Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya
alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
a. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh
bidang pembangunan.
b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi
dan kabupaten/kota.
c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan
lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar
lingkungan.
d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan
pembangunan.
e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat
Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan
yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup,
dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas
lingkungan hidup.
g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi
wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi
kewaspadaan dini terhadap bencana
17
2.1.6. Program
Program Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat
(16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).
Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta
arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup sebagai berikut :
PROGRAM PRIORITAS
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya
mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat,
perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh
kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik
beratkan, antara lain pada:
1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau
2. Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan
Perkebunan Tembakau
3. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas)
lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan
lingkungan secara hukum
4. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan
lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan
perijinan
5. Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air
Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir
6. Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan
Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
7. Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas
Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar
8. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk
18
Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,
Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan
9. Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau
10. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada
Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri
Rokok dan Pendukungnya
11. Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan
12. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran
Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan
mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar
fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik
beratkan, antara lain pada:
1. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran
sungai (DAS) terpadu.
2. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman
kepunahan.
4. Pengembangan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pelestarian
sumber daya alam.
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program ini bertujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan
mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain
berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi
dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik
beratkan, antara lain pada:
1. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian,
dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan
pesisir
2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan
19
dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta
pengembangan sistem manajemen pengelolaannya
PROGRAM PENUNJANG
a. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya
alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good
environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik
beratkan, antara lain pada:
1. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus
perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.
3. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara
terpadu
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
5. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya
Manusia Pengawas Lingkungan
b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan
pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik
beratkan, antara lain pada:
1. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan
pemantauan kualitas lingkungan hidup
2. Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat,
termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
20
Setelah penetapan program organisasi, maka yang dilalkukan adalah perumusan
dan penetapan Kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai
standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian
kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara
jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktifitas atau
kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.
2.2. RENCANA KINERJA
2.2.1. Sasaran
Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai berikut:
1. Dinas/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup se Jawa Timur.
2. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Provinsi maupun
Kab./Kota.
3. Masyarakat diwilayah Hulu DAS Brantas
4. Masyarakat disempadan kali Brantas
5. Masyarakat Pondok Pesantren
6. Masyarakat dilingkungan sekolah
7. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar
2.2.2. Indikator Kiner Utama
Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja
tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap SKPD, dengan demikian
penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para
pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan
sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan
penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan
menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada
masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam
membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel
dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Laporan
21
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 ini.
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2011
Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam
memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan
pengelolaan SDA adalah sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (Th) CAPAIAN
TAHUN 2011 Th. 2011 2010 2011
Menuruknan Beban Pencemaran Air Limbah Industri
% penurunan beban pencemaran parameter
kunci BOD
12% 8% 13.87% 115.56%
% penurunan beban pencemaran parameter
kunci COD
12% 8% 13,77% 114.73%
Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak
% pemenuhan jumlah industri terhadap baku
mutu udara
20% 15% 20% 100%
Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat
% penanganan tindak lanjut pengaduan
masyarakat
100% 100% 100% 100%
Untuk penjelasan tabel diatas dapat diuraikan berikut:
Secara Umum, Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup adalah
Penurunan Pencemaran Air di DAS Brantas sebesar 4 % dari Tahun 2010 atau 12
% dari Kondisi awal Tahun 2010. Hasil pencapaian sasaran Pembangunan
dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:
Parameter 2010 Target 2011 Pencapaian dari 2010
BOD 5,12 4,50 4,41 13,87%
COD 17,94 15,79 15,47 13,77%
Evaluasi Pencapaian
Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh
Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH
Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun
2010 dan 2011 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA)
pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata
kualitas air.
22
Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart
kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci
yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut:
1. Segmen Brantas Hulu
Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang
dan Kota Batu
2. Segmen Brantas Tengah
Lokasi Jembatan Ngujang – Jembatan Padangan di Kab. Tulungagung, Nganjuk,
Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.
3. Segmen Brantas Hilir
Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota
Surabaya.
Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah
disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan,
kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan diperoleh hasil rata-rata
tahun 2010 – 2011 sebagai berikut:
No Segmen
Tahun 2010 Tahun 2011
Parameter (mg/l) Parameter (mg/l)
BOD COD BOD COD
1 DAS Brantas Hulu 4.60 12.10 3.96 10.71
2 DAS Brantas Tengah 5.54 15.40 3.89 12.39
3 DAS Brantas Hilir 6.21 26.33 5.38 23.30
Diperoleh hasil rata-rata DAS Brantas keseluruhan
No DAS
Tahun 2010 Tahun 2011
Parameter (mg/l) Parameter (mg/l)
BOD COD BOD COD
1 Brantas 5.12 17.94 4.41 15.47
Parameter BOD = 4,41 mg/l (penurunan 13,87% dari 2010)
Parameter COD = 15,47 mg/l (penurunan 13,77% dari 2010)
Dengan perbandingan hasil tahun 2010 telah memenuhi target penurunan
beban pencemaran sebesar + 12%.
23
2.3. PERJANJIAN KERJA
Dengan telah diterbitkannya Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Aparatur Negara segera
menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No:
SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja. Penetapan Kinerja atau
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar
pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah membuat penetapan kinerja
tahun 2011 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
tahun 2011. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2011 selengkapnya pada lampiran.
24
Bab
Akuntabilitas Kinerja III
3.1. PENGKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik
dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-
indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran
atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan
untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2010 dapat
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi
sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan
dalam dokumen Rencana Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran
kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah Peningkatan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
25 25 industri 100%
Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL
% Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL
100 100 % 100%
Meningkatnya industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
% industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
0,04 0,04 % 100%
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
1 1 Regulasi 100%
Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat
% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian
42,11 42,11 % 100%
25
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % melaksanakan penilaian AMDAL
AMDAL
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD
12,00 13,82 % 115%
Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian
% parameter yang di ukur dalam pengujian
23,53 23,52 % 100%
Meningkatnya pentaatan tentang ijin penumpulan limbah B3 yang dikeluarkan
% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan
0,60 0,6 % 100%
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik
% IPAL yang dibangun 9,46 9,46 % 100%
Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Jumlah kelompok tani yang terbentuk
4 4 Kelompok Tani
100%
Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan
4 5 Demplot 125%
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
% pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
0,50 0,5 % 100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan Uji Jualitas Lingkungan
% peningkatan PAD UPT BLH Jatim
0,25 0,25 % 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim
% Sarana prasarana yang tersedia
0,20 0,2 % 100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
% Kab./Kota dalam keikut sertaan KALPATARU dan Pelestai Fungsi Lingkungan Hidup di Jawa Timur
47,37 47,37 % 100%
Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC
% Kab./Kota yang menerbitkan IPLC
18,42 18,42 % 100%
Meningkatnya Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI
1,00 1 % 100%
Meningkatnya kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Jumlah Kader Pelestari dan perlindungan SDA Lingkungan yang terbentuk
392 392 orang 100%
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
% Kab./Kota yang melaksanakan Program Menuju Indonesia Hijau dan GSP
47,37 47,37 % 100%
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
Jumlah demplot ramah lingkungan
7 7 Demplot 100%
Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan PSM melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
340 340 orang 100%
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan
Jumlah data yang disusun 2 2 Data / Laporan
100%
Penerbitan Bulletin 2 2 edisi 100%
26
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah pengunjung website BLH
10000 10000 visitor 100%
Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur
% pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50 50 % 100%
Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu
% industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu dikawasan kali Surabaya
0,5 0,5 % 100%
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH
Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)
45 46 sekolah 102%
Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura
% Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA
81,58 36,84 % 45%
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup
4 4 laporan 100%
% Kecamatan yang difasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur
1,93 1,93 % 100%
% Kab./Kota yang melaporkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
13,16 13,16 % 100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan
30 30 orang 100%
27
Adapun realisasi kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2011 selengkapnya dapat dijelaskan dibawah ini:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pagu dan Realisasi Program
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp
18.622.750.000,- dengan realisasi Rp. 17.821.080.925,- (95,7.%).
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Penurunan Pencemaran di DAS Brantas
No DAS
Tahun 2010 Tahun 2011
Parameter (mg/l) Parameter (mg/l)
BOD COD BOD COD
1 Brantas 5.12 17.94 4.41 15.47
Dengan perbandingan hasil tahun 2010 telah memenuhi target penurunan beban pencemaran sebesar + 12%.
Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011 Hulu DAS Brantas
Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Hulu DAS Brantas
28
Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011
Tengah DAS Brantas
Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Tengah DAS Brantas
Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011 Hilir DAS Brantas
0,005,00
10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00
Jem
bat
an …
Jem
bat
an …
Jem
bat
an …
Bam
be …
Can
gkir
…
Ben
d. …
Jem
bat
an …
Kar
angp
ilan
g
Nga
gel /
Jag
ir
2010
2011
baku mutu
29
Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Hilir DAS Brantas
0,001,002,003,004,005,006,007,008,00
Jem
bat
an …
Jem
bat
an …
Jem
bat
an …
Bam
be …
Can
gkir
…
Ben
d. …
Jem
bat
an …
Kar
angp
ilan
g
Nga
gel /
Jag
ir
2010
2011
baku mutu
0,00
50,00
0 5 10 15 20 25 30
Perbandingan Kualitas Air DAS Brantas 2010 - 2011 Parameter
COD
2010 2011 baku mutu
0,00
5,00
10,00
0 5 10 15 20 25 30
Perbandingan Kualitas Air DAS Brantas 2010 - 2011 Parameter
BOD
2010 2011 baku mutu
30
- Penyusunan Regulasi
Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi
Jawa Timur
- Kajian Lingkungan Hidup
Kajian / Penelitian /Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Pedoman Perijinan Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi
2. Kajian Indeks Bio Diversitas DAS Brantas
3. Kajian Daya Dukung Lingkungan Wilayah GERBANGKERTASUSILA
4. Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Wilayah DAS Brantas
5. Desain pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
6. Identifikasi Wilayah Prioritas Rehabilitasi Hutan dan lahan
7. Pembuatan Maket Teknologi Pengolahan Limbah
8. Pembuatan Database Industri Potensi Pencemar di DAS Brantas
9. Pemetaan Potensi Pencemaran Industri Hasil Tembakau di Kab. Malang dan Kota
Malang
10. Studi Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Hasil Tembakau dan
Pendukungnya
11. Penyusunan Panduan Pengelolaan Limbah B3 Untuk Industri Hasil Tembakau
dan Pendukungnya
12. Strategi Pengelolaan Limbah Domestik Untuk Industri Hasil Tembakau dan
Pendukungnya
13. Strategi Pengendalian Potensi Beban Pencemaran Udara Pada Industri Hasil
Tembakau di Jawa Timur
14. Pelaksanaan Penerapan Produksi Bersih Industri Rokok 2 Industri
15. Penyusunan Panduan Teknologi Pengendalian Pencemaran Industri rokok
31
- Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air dan Udara Indistri Potensi Sumber
Pencemar
Di Tahun 2011 BLH Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemantauan dan
pengawasan kualitas Air dan Udara di lebih dari 200 industri potensi pencemar yang
ada di aliran DAS Brantas. Dan hasilnya adalah:
Jenis Pencemaran yang dilakukan Taat Tidak Taat
Air 53% 36%
Udara Emisi 45% 54%
Dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, pencemaran air dari industri
potensi pencemar air disebabkan antara lain :
1. Belum berfungsinya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
2. Masih belum terpenuhinya baku mutu
3. Belum dilengkapinya perijinan pembuangan limbah cair
Sedangkan untuk pencemaran udara, hal ini dikarenakan belum berfungsinya secara
optimal alat pengendali pencemaran udara pada industri
Dari beberapa hal tersebut diatas maka diperlukan upaya peningkatan dalam
pembinaan dan pengawasan kepada industri potensi pencemar.
- Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara Ambien Perkotaan
Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur terhadap kualitas uadara ambien perkotaan masing-masing di 3 (tiga) titik
potensi pencemaran udara, dapat di simpulkan bahwa rata-rata kualitas udara di
Provinsi Jawa Timur masih dalam kondisi aman atau memenuhi baku mutu sesuai
dengan Peraturan Gubernur Nomor10 Tahun 2009.
32
0
5
10
15
20
25
PR
OB
OLI…
PA
SUR
UA
N
MO
JOK
E…
SAM
PA
NG
JOM
BA
NG
TULU
NG…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI kab
.
MA
LAN
G …
MA
LAN
G …
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
ling…
BM
…
pp
m
Parameter CO
0
0,02
0,04
0,06
PR
OB
O…
PA
SUR…
MO
JOK…
SAM
PA…
JOM
BA…
TULU
N…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN…
MA
LAN…
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
li…
BM
…
pp
m
Parameter NOx
0
0,05
0,1
0,15
0,2
PR
OB
OL…
PA
SUR
U…
MO
JOK
E…
SAM
PA…
JOM
BA
NG
TULU
NG…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN…
MA
LAN…
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
lin…
BM
…
pp
m
Parameter NO2
33
00,020,040,060,08
0,10,12
PR
OB
OLI…
PA
SUR
U…
MO
JOK
E…
SAM
PA
NG
JOM
BA
NG
TULU
NG…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN
G …
MA
LAN
G …
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
lin…
BM
…
pp
m
Parameter SO2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
PR
OB
OL…
PA
SUR
U…
MO
JOK…
SAM
PA…
JOM
BA…
TULU
N…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN…
MA
LAN…
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
li…
BM
…
pp
m
Parameter NH3
0
1
2
3
4
PR
OB
OLI…
PA
SUR
U…
MO
JOK
E…
SAM
PA
NG
JOM
BA
NG
TULU
NG…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN…
MA
LAN…
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
lin…
BM
…
ug/
Nm
3
Parameter Debu/Partikulat
34
00,010,020,030,040,050,060,07
PR
OB
OLI…
PA
SUR
U…
MO
JOK
E…
SAM
PA
NG
JOM
BA
NG
TULU
NG…
GR
ESIK
KED
IRI …
KED
IRI …
MA
LAN
G …
MA
LAN
G …
BLITA
R …
BLITA
R …
Ngan
juk
Pro
bo
lin…
BM
…
ug/
Nm
3
Parameter Pb
00,005
0,010,015
0,020,025
0,030,035
PR
OB
OLIN
GG
O
PA
SUR
UA
N
MO
JOK
ERTO
SAM
PA
NG
JOM
BA
NG
TULU
NG
AG
U…
GR
ESIK
KED
IRI ko
ta
KED
IRI kab
.
MA
LAN
G ko
ta
MA
LAN
G kab
.
BLITA
R K
ota
BLITA
R K
ab.
Ngan
juk
Pro
bo
linggo
2
BM
(PerG
ub
…
pp
m
Parameter H2S
35
- Kelembagaan Laboratorium Lingkungan Kab./Kota
Sampai dengan Tahun 2011, Laboratorium Kabupaten/Kota yang sudah
operasional sejumlah 32 laboratorium. Sedangkan yang sudah terakreditasi
masih kabupaten mojokerto.
NO KAB./KOTA ALAMAT
LABORATORIUM ORGANISASI
SUMBER DANA
STATUS
Kabupaten
1 Pacitan - - DAK Operasional
2 Ponorogo - - - Belum
3 Trenggalek Jl. Kanjeng Jimat - DAK Operasional
4 Tulungagung Jl.Sultan agung III/7 - DAK Operasional
5 Blitar Jl. S. parman no. 9 - DAK, DAU -
6 Kediri - - APBD Belum
7 Malang Jl. Agus salim no. 7 - - Operasional
8 Lumajang Jl. Langsep no. 15 - DAK, APBD Operasional
9 Jember - - APBD Operasional
10 Banyuwangi Jl. KH. Agus salim mo. 107
- APBD DAN DAK
Operasional
11 Bondowoso JL. Khairil anwar komplek paviliun rengganis RSUD
UPT(Perbup no 4) tahun 2010
APBN/LOAN/ DAK
Operasional
12 Situbondo Jl.PB Sudirman no. 28 A - APBD,DAK Operasional
13 Probolinggo Jl. Raya dringu no.18 UPT (Perbup Probolinggo no 10)
Tahun 2010
APBD Operasional
14 Pasuruan Jl. Patimura no. 223 - DAK, APBD Operasional
15 Mojokerto Jl. Pemuda No. 55 B Mojokerto No. 18
UPT (Perbub Mojokerto Tahun
2010
DAK Operasional
16 Sidoarjo Jl. Untung Suropati No. 31 No. 58
UPT (Perda Kab. Sidoarjo)
APBD Operasional
17 Jombang Jl. KH. Wahid hastim no. 143
Perbup Jombang no. 198
DAK, APBD dan cukai
Belum
18 Nganjuk Jl. Diponegoro no. 77 - APBD/loan Operasional
19 Madiun RSUD CARUBAN - DAK Operasional
20 Magetan Jl. Teuku Umar no 48 - APBD TK 11 Operasional
21 Ngawi Jl. MH Thamrin no. 33 - DAK Operasional
22 Bojonegoro - - APBD Operasional
23 Tuban Jl.brawijaya no. 1 UPT (Perda Kabupaten Tuban)
Tahun 2010
APBN, APBD Operasional
24 Lamongan Jl. Jaksa agung suprapto no. 41
- APBD Operasional
25 Gresik Jl. K.H Wachid Hasyim no.17
- APBN,APBD (DAK)
Operasional
26 Bangkalan Jl. Soekarno Hatta 32 B - Operasional
27 Sampang Jl. Jamluddin 1c APBD,APBN Operasional
28 Pamekasan Jl. Jokotole 143 - DAK Operasional
29 Sumenep Jl. KH. Mansyur no 25 UPT (Perda Kab. Sumenep no. 17)
APBD Operasional
Kota
36
NO KAB./KOTA ALAMAT
LABORATORIUM ORGANISASI
SUMBER DANA
STATUS
30 Kediri Jl. Mayor bismo no 44 - DAK Operasional
31 Blitar Jl. Ciliwung no 180 - DAK Operasional
32 Malang Jl.simpang majapahit no 1
Upt - Walikota Malang no. 188
APBD II, DAK Operasional
33 Probolinggo Jl. Anggrek no. 15 UPT (Perda Kota Probolinggo no. 7)Tahun 2010
APBD Operasional
34 Pasuruan Jl. Pahlawan no 22 - - Operasional 30
35 Mojokerto - - APBD DAN DAK
Operasional
36 Madiun Jl. Campursari sogaten - APBD/loan Operasional
37 Surabaya Jl. Manyar Surabaya (Ex. Terminal bratang)
UPT (Per. Walikota Sby No. 74) Tahun
2010
APBN Belum
38 Batu Jl. Abdul gani atas Jl. Manyar Surabaya (Ex
Terminal Bratang)Tahun
2010
APDN Belum
- Rekomendasi Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Skala
Nasional
No Identitas
Perusahaan/Instansi Data Usaha Dan/Atau
Kegiatan Bentuk Ijin
1 PT. PRIMERGY SOLUTION NPWP : 01.000.1287.7-609.001 Jl. KIG Raya Selatan Kav. E8, Kawasan Industri Gresik, Jatim
Industri di Jawa Timur Oli Bekas dan Minyak Kotor
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 17 Januari 2011
2 CV. Surya Madu NPWP : 02.009.711.9-607.000 Jl. Tambak Dalam Baru I-B/19 Surabaya
Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas, Minyak Kotor, Sludge Mengandung Minyak dan Aki Bekas
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 02 Mei 2011
3 PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia NPWP : 01.371.231.0-062.000 Jl. Raya tropodo No. 20 Krian Sidoarjo
Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Pelumas Bekas
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 06 Juni 2011
4 PT. Putra Nusantara Mandiri NPWP : 02.054.009.2-643.000 Jl. Industri 12 Meiko Abadi II Blok B29 Buduran Sidoarjo
Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas dan Minyak Kotor
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 23 Juni 2011
5 PT. Larashatiku Environmental NPWP: 02.826.553.6-642.000 Jl. Wringinanom RT. 05/RW. 02 Kel. Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik
Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas, Minyak Kotor dan Residu
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 08 Juli 2011
6 CV. Sari Bumi NPWP: 31.304.892.8-603.000 Jl. Raya Rame RT. 24 RW. 14, Ds. Pilang Kec. Wonoayu Sidoarjo
Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas dan Minyak Kotor
Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 16 September 2011
37
- Izin Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Skala Nasional
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
1 PT. Natbour Resources Surabaya
NPWP: 02.822.769.2-606.000 Ngagel Jaya Selatan RMI Blok
L-34 Surabaya
Industri Penghasil Limbah B3 di Jawa Timur
Mill Scale
Surat Kepala BLH Prov. Jatim tanggal 01 April 2011 Nomor:660/3686/207.1/20
11
- Rekomendasi UKL/UPL
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
1 Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga
Kementrian Pekerjaan Umum Jl. Patimura No. 20 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan 12110
UKL-UPL Peningkatan Ruas Jalan Kedungsalam
– Jolosutro (Paket D8/2010)
Bidang Pekerjaan Umum
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur tanggal 27 Januari 2011
Nomor : 660/1603/207.1/2011
2 PT. Energi Mineral Langgeng NPWP : 02.448.541.9-015.000
Ged. Granadi Lt. 10 Typical Bag. Utara
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9 Jakarta Selatan
12950
UKL & UPL 2D Marine dan Transisi Seismic
Data Acquisition serta Geolistrik dan Pasif Seismic South East
Madura Block, East Java Bid. Sumber Daya Energi
dan Mineral
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur tanggal 31 Maret 2011
Nomor : 660/3503/207.1/2011
3 PT. Pertamina (Persero) NPWP : 01.001.664.0-051.000 Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Gambir Jakarta Pusat
UKL-UPL Jalur Pipa Avtur
PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Surabaya Group (Tanjung Perak) -
DPPU Juanda Bid. Sumber Daya Energi dan Mineral (Minyak dan Gas
Bumi)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni
2011 Nomor :
660/5754/207.1/2011
4 Husky Oil (Madura) Ltd. NPWP : 01.066.310.2-081.000 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 PO Box 2759 Jakarta 12190
UKL-UPL Pemboran Eksplorasi Lepas Pantai
Selat Madura Sumur MDA-4 dan Sumur MBH-1 di Kabupaten Sumenep
Propinsi Jawa Timur
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur tanggal 02 Agustus 2011
Nomor:660/254/207.1/2011
5 PT. Pertamina EP NPWP : 02.369.005.0-051.000
Menara Standart Chartered Lt. 23 Jl. Prof. Dr. Satrio No.
164 jakarta (12950)
Kegiatan Survei Seismik 2D dan 3D di Blok Nona Bid. Sumber Daya Energi
dan Mineral (Minyak dan Gas Bumi)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2011
Nomor:660/426/207.1/2011
6 PT. Pertamina EP Region Jawa Field Cepu
NPWP : 02.369.005.0-051.000 Jl. Gajah Mada PO.BOX 1 Cepu
58312
Kegiatan Pengembangan Minyak Terbatas
Kawengan Bid. Sumber Daya Energi
dan Mineral (Minyak dan Gas Bumi)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2011
Nomor:660/425/207.1/2011
38
- Persetujuan Kelayakan Lingkungan
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
1 PT. Semen Dwima Agung NPWP : 01.375.507.9-014.000
Gedung Menara Jamsostek Lantai 15 Jl. Gatot Subroto No.
38 Jakarta 12930
Addendum ANDAL, RKL dan RPL Bidang
Perindustrian
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov.
Jatim tanggal 13 Januari 2011,
Nomor : 660/594/207.1/2011
2 PT. Petrokimia Gresik NPWP : 1.000.032.1-612
Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik
Addendum ANDAL, RKL-RPL,
Komplek Industri PT. Petrokimia Gresik dan Unit Pengembangan II
Serta Proyek Petro Jordan Abadi (PJA) Bidang
Perindustrian
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov.
Jatim tanggal 05 Januari 2011,
Nomor : 660/195/207.1/2011
3 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Watudakon
NPWP : 01.001.627.7-051.000 Ds. Jombok, Kec. Kesamben,
Kab. Jombang Prov. Jatim
DELH Kegiatan enambangan
Iodium dan Industri Farmasi
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bid. Penambangan
Iodium dan Industri Farmasi
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur
tanggal 24 Januari 2011 Nomor :
660/1315/207,1/2011
4 PT. Jakarta Intiland NPWP : 01.620.787.0-073.000 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220
A-B Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta
AMDAL Pembangunan dan
Operasional Pasar Modern
Sudirman Square di Wilayah
Kota Kediri Bidang Pusat Perdagangan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur
tanggal 26 Januari 2011 Nomor :
660/1505/207.1/2011
5 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Prov.
Jawa Timur Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya
AMDAL Pembangunan Pelabuhan Pasean
Kabupaten Pamekasan Bidang Perhubungan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Februari 2011
Nomor : 660/2582/207.1/2011
6 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas
Jl. Menganti No. 312, Telp (031) 7533171,
7533436 Fax. 7523487 Kotak Pos 1/Sb. Kd
Surabaya 60402
AMDAL Pembangunan Prasarana Pengendali Daya Rusak Air Kali Widas Kabupaten Nganjuk Bidang
Pekerjaan Umum
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2011
Nomor : 660/2623/207.1/2011
7 PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
NPWP : 01.001.752.3-092.000 Ds. Karangharjo, Kec. Glenmore Kabupaten
Banyuwangi
DELH Kegiatan Perkebunan Kakao
Treblasala serta Unit Pengola-hannya PT. PP
London Sumatra Indonesia Tbk Bidang
Pertanian
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2011
Nomor : 660/3073/207.1/2011
39
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
8 PT. Prima Gerbang Persada NPWP : 02.520.803.4-622.001
Menara Matahari Lt. 20 Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci, Tangerang
- Jawa Barat
AMDAL Pembangunan Mall of Kediri Bidang Pusat Perdagangan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 2011
Nomor : 660/4051/207.1/2011
9
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso
NPWP : 01.001.652.5.656.001 Jl. A. Yani No. 90 Bondowoso
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Bondowoso Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4151/207.1/2011
10 Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur KPH Banyuwangi Selatan
NPWP : 01.001.652.5.627.003 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.
34 B banyuwangi
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Banyuwangi Selatan Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4149/207.1/2011
11 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Banyuwangi Barat NPWP : 01.001.652.5.627.001 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.
34 B banyuwangi
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Banyuwangi Barat Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4150/207.1/2011
12 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Probolinggo
NPWP : 01.001.652.5.625.001 Jl. Suroyo No. 12 Probolinggo
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Probolinggo Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4147/207.1/2011
13 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Pasuruan
NPWP : 01.001.652.5.651.001 Jl. Terusan Kawi No. 1 Malang
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Pasuruan Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4146/207.1/2011
14 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Malang
NPWP : 01.001.652.5.651.001 Jl. Dr. Cipto No. 14 A Malang
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Malang Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4145/207.1/2011
15 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Mojokerto
NPWP : 01.001.652.5.602.002 Jl. HOS Cokroaminoto No. 31
Mojokerto
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Mojokerto Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2011
Nomor : 660/4181/207.1/2011
16 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Jombang
NPWP : 01.001.652.5.602.004
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur
40
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
Jl. KH. Wachid Hasyim No. 170 Jombang
Jawa Timur KPH Jombang Bidang Pengelolaan
Hutan
tanggal 21 April 2011 Nomor :
660/4182/207.1/2011
17 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur - Jl. Jend.
A. Yani 268 Surabaya
Penyusunan AMDAL Pelabuhan Boom
Kabupaten Banyuwangi Bidang Perhubungan
(Pelabuhan Laut)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 14 April 2011
Nomor : 660/4021/207.1/2011
18 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya
Penyusunan AMDAL Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan Bidang Perhubungan
(Pelabuhan Laut)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 05 April 2011
Nomor : 660/3790/207.1/2011
19 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Jatirogo
NPWP : 01.001.652.5.648.004 Jl. Raya Barat No. 17 Jatirogo
Tuban 62362
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Jatirogo Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2011
Nomor : 660/4136/207.1/2011
20 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura
NPWP : 48.993.480.2.609.000 Jl. Jokotole 190 Pamekasan
Madura
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Madura Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2011
Nomor : 660/4148/207.1/2011
21 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Blitar
NPWP : 01.001.652.6.563.001 Jl. Soedanco Soeprijadi No. 20
blitar
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Blitar
Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2011
Nomor : 660/4184/207.1/2011
22 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bojonegoro
NPWP : 01.001.652.5.601.005 Jl. Imam Bonjol No. 04
Bojonegoro
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Bojonegoro Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2011
Nomor : 660/4138/207.1/2011
23 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Lawu Ds
NPWP : 49.434.104.5.615.000 Jl. Rimba Mulya No. 5 Madiun
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Lawu
Ds Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2011
Nomor : 660/4186/207.1/2011
24 Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur KPH Parengan NPWP : 01.001.652.5.601.001
Jl. Teuku Umar No. 87 Bojonegoro
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Parengan Bidang Pengelolaan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2011
Nomor : 660/4135/207.1/2011
41
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
Hutan 25 PT. PLN (Persero) PI KITRING
Jawa , Bali dan Nusa Tenggara NPWP : 01.001.629.3.511.016
Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang
AMDAL Pembangunan SUTET 500 kV Paiton -
Grati Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral (Ketenagalistrikan)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 26 April 2011
Nomor : 660/15/207.1/2011
26 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
Jl. Menganti No. 312 Kotak Pos 1/Sb Kd
Surabaya 60402
AMDAL Pengendalian Daya
Rusak Kali Brangkal Kab. Mojokerto Bidang
Pekerjaan Umum
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 2010
Nomor : 660/10588/207.1/2011
27 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Kediri
NPWP : 00.101.652.5.622.001 Jl. Hasanudin No. 27 kediri
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Kediri
Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2011
Nomor : 660/4183/207.1/2011
28 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Saradan
NPWP : 09.746.313.7.615.000 Jl. Rimba Mulya No. 8 Madiun
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH
Saradan Bidang Pengelolaan
Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2011
Nomor : 660/4185/207.1/2011
29 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Tuban
NPWP : 01.001.652.5.648.006 Jl. Gajah Mada No. 12a Tuban
DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Tuban
Bidang Pengelolaan Hutan
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2011
Nomor : 660/4137/207.1/2011
30 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina
Teknik NPWP : 00.227.610-3.012.000 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan
AMDAL Pembangunan Jalan
Lingkar Barat Surabaya
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 2011
Nomor : 660/5894/207.1/2011
31 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya
AMDAL Pengembangan Bandara Abdulrachman
Saleh di Kecamatan Pakis - Bandar Udara
(umum) Bidang Perhubungan – Bandar
Udara (umum)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Juli 2011
Nomor : 660/203/207.1/2011
32 PT. Wilmar Nabati Indonesia NPWP : 01.269.805.6-092.000 Jl. Kapten Darmo Sugondo 56, Kel. Indro, Kec. Kebomas, Kab.
Gresik
AMDAL Kegiatan Reklamasi Pantai di Areal Industri PT.
Wilmar Nabati Indonesia Kab. Gresik Bidang Perhubungan
(Industri Pengolahan Minyak
Nabati)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September
2011 Nomor :
660/329/207.1/2011
42
No IDENTITAS
PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN
33 PT. Paiton Energy NPWP : 01.070.831.1-058.000 Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 141 Paiton Probolinggo
ADDENDUM ANDAL, RKLdan RPL Paiton
Swasta-Unit 3 (1x815 MW) Bidang Sumber
Daya Energi dan Mineral (Pembangkit
Tenaga Listrik)
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 12 September
2011 Nomor :
660/323/207.1/2011
34 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
NPWP : 01.061.000.4-051.000 Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya (60165)
Studi AMDAL Proyek Pelebaran, Pendalaman dan Pengoperasian Alur
Pelayaran Barat Surabaya
(APBS) di Selat Madura
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 07 Nopember
2011 Nomor :
660/9397/207.1/2011 35 PT. Senopati Indo Perkasa
NPWP : 01.568.121.6-611.000 Jl. Pahlawan No. 57 Surabaya
AMDAL Industri Daur Ulang
Minyak Pelumas Bekas Menjadi Base Oil dan
Industri Aspal Additive
Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Nopember
2011 Nomor :
660/470/207.1/2011
- Pembangunan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Secara Komunal
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur dan sebagai upaya pengendalian limbah domestik yang mencemari
Kali Surabaya serta penurunan beban pencemaran yang disebabkan oleh
limbah domestik di sepanjang kali Surabaya, didapat pembagian 74 cluster,
mulai dari wilayah Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Sejak tahun 2008
sampai 2011, Badan lingkungan hidup melalui proyek percontohan telah
membangun sebanyak 5 (lima) unit IPAL dibeberapa cluster sebagaimana tabel
berikut :
No. Lokasi Keterangan
1. RT. 04 RW. 06 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya
Sist. Aerobic Baffle Reaktor
2. RT. 08 RW. 01 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
Sist. Aerobic Baffle Reaktor
3. RT. 12 RW. 04 Desa Bambe, Kecamatan Driyoredjo Kabupaten Gresik
Sist. Aerobic Baffle Reaktor
4. RT. 20 RW. 20 Desa Bambe, Kecamatan Driyoredjo Kabupaten Gresik
Sist. Aerobic Baffle Reaktor
5. RT. 08 RW. 01 Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya
Sist. Aerobic Baffle Reaktor
43
- Bimbingan Teknis 17025 : 2005
Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan Sistem
manajemen mutu laboratorium sesuai ISO-17025:2005 oleh laboratorium
lingkungan daerah yang baru dirintis pendiriannya serta membekali petugas
pengambil sampel sehingga dapat bekerja secara optimal. Dengan demikian,
kepada laboratorium lingkungan daerah diharapkan segera mempersiapkan
diri untuk dapat memenuhi standard sistem mutu yang telah dipersyaratkan
tersebut dan mempersiapkan tenaga pengambil sampel yang memiliki
kompetensi.
- Pelaksanaan Anggaran Cukai
Melalui Anggaran APBD Cukai, Badan Lingkungan Hidup telah membangun 2 Unit
IPAL baru dan 1 unit IPAL lanjutan dengan rincian sebagai berikut:
1. IPAL BP4, Jl. Dungus Wungu Kabupaten Madiun
2. IPAL BP4, Jl. Bonorogo No. 39 Kabupaten Pamekasan, dan
3. IPAL BP4 (lanjutan - wet land), Jl. Lahor No. 78 Kota Batu
Sedangkan untuk membantu petani tembakau dalam upaya menggunakan pupuk
organik, BLH Provinsi memberikan stimulan kepada petani tembakau berupa alat
pembuat pupuk organik (APPO) lengkap beserta pengayak.
No Kegiatan Lokasi Jenis Alat
1 Pembuatan pupuk organik
Ds. Ringin Anom, Kec. Karang Jati, Kab. Ngawi
1 unit APO 1 unit Pengayak
Ds. Simo Ngarok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto
1 unit APO 1 unit Pengayak
Ds. Bagian G Madah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang
1 unit APO 1 unit Pengayak
Ds. Cekalan, Kec. Soko, Kab. Tuban
1 unit APO 1 unit Pengayak
44
Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)
Selain bantuan diatas, BLH juga berupaya meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan petani dalam upaya konservasi tanah pada budidaya tembakau yang
ramah lingkungan di lahan miliknya dan hasilnya, petani sudah mulai meninggalkan
pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik buatannya sendiri.
- PROPER 2011
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
1 PT. Unilever Indonesia, Tbk- Pabrik Rungkut
Consumer Goods
Kota Surabaya PMA HIJAU
2 PT. Indonesia Power
UBP Perak-Grati PLTGU
Perak
PLTGU Pasuruan BUMN HIJAU
3 PT. PJB UP Gresik PLTGU Gresik BUMN HIJAU
4 PT. Jawa Power PLTU Probolinggo PMA HIJAU
5 PT. Asahimas Flat
Glass, Tbk. Kaca Sidoarjo PMA HIJAU
6
PT. Pertamina (Persero)
S&D Region III - Instalasi Tg. Perak
Distribusi Migas Surabaya BUMN HIJAU
7 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Tanjung
Wangi Distribusi Migas Banyuwangi BUMN HIJAU
8 PT. Pertagas Jawa
Bagian Timur EP Migas Sidoarjo BUMN HIJAU
45
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
9
PT. Pertamina Hulu
Energi - West Madura Offshore (d/h Kodeco Energy Co., Ltd EP)
Migas Gresik PMA HIJAU
10 Kangean Energi Indo
Migas nesia EP Migas Sumenep PMDN HIJAU
11 PT. HM Sampoerna
Pasuruan Rokok Pasuruan PMDN HIJAU
12
PT. Semen Gresik
(Persero), Tbk. - Pabrik Tuban
Semen Tuban BUMN HIJAU
13 PT. Nestle Indonesia -
Kejayan Factory Susu Pasuruan PMA BIRU
14 PT. Intercalin Surabaya Baterai Kering Surabaya PMDN BIRU
15 PT. Wing Surya Gresik
Plant Detergent Gresik PMDN BIRU
16 PT. Panggung Elektric
Citrabuana Elektronik Pasuruan PMDN BIRU
17 PT. Indonesia Power UBP Perak-Grati PLTU
Grati PLTU Surabaya BUMN BIRU
18 PT. Paiton Energy PLTU Probolinggo PMA BIRU
19 PT. PJB UP Paiton PLTU Probolinggo BUMN BIRU
20 PT. Otsuka Indonesia Farmasi Malang PMA BIRU
21 PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero)
PG Kedawoeng
Gula Pasuruan BUMN BIRU
22 PT. PG Rajawali I Unit
PG Krebet Baru II Gula Malang BUMN BIRU
23 PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Pagottan
Gula Madiun BUMN BIRU
24 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) PG Tjoekir
Gula Jombang BUMN BIRU
25 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero)
PG Pesantren Baru
Gula Kota Kediri BUMN BIRU
26
PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Soedhono
Gula Madiun BUMN BIRU
46
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
27 PT. PG Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru
Gula Madiun BUMN BIRU
28 PT. Perkebunan Nusantara X PG
Meritjan
Gula Kota Kediri BUMN BIRU
29
PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) PG Lestari
Gula Nganjuk BUMN BIRU
30 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) PG Gempolkrep
Gula Mojokerto BUMN BIRU
31 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero)
PG Ngadirejo
Gula Kediri BUMN BIRU
32 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero)
PG Modjopanggung
Gula Tulung Agung BUMN BIRU
33
PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Djatiroto
Gula Lumajang BUMN BIRU
34 PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Pradjekan
Gula Bondowoso BUMN BIRU
35 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero)
PG Djombang Baru
Gula Jombang BUMN BIRU
36 PTPN X PG. Toelangan Gula Sidoarjo BUMN BIRU
37 PTPN X PG. Kremboong Gula Sidoarjo BUMN BIRU
38 PT. PG Candi Baru Gula Sidoarjo PMDN BIRU
39 PT. PG Rajawali I Unit
PG Krebet Baru I Gula Malang BUMN BIRU
40 PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero)
PG Rejosarie
Gula Magetan BUMN BIRU
41
PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Assembagoes
Gula Situbondo BUMN BIRU
42 Hotel Shangrila Hotel Surabaya PMDN BIRU
43 PT. Iglas (Persero) Kaca Gresik BUMN BIRU
44 PT. Surya Zig Zag Kertas Kediri PMDN BIRU
47
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
45 PT. Adiprima Suraprinta Kertas Gresik PMDN BIRU
46 PT. Surabaya Mekabox Kertas Gresik PMDN BIRU
47 PT. Sopanusa Tissue &
Packaging
Saranasukses
Kertas Mojokerto PMDN BIRU
48 PT. Ekamas Fortuna Kertas Malang PMDN BIRU
49 PT. Kertas Basuki
Rachmat Kertas Banyuwangi BUMN BIRU
50 PT. Integra Lestari Kertas Kota Surabaya BIRU
51 PT. Suparma, Tbk. Kertas Kota Surabaya PMDN BIRU
52 CV. Setia Kawan Kertas Tulung Agung PMDN BIRU
53 PT. Surya Pamenang Kertas Kediri PMDN BIRU
54 PT. Molindo Raya Industri Kimia Malang PMDN BIRU
55 PT. Philip Indonesia Lampu Kota Surabaya PMA BIRU
56 PT. Panasonic Lighting
Indonesia Lampu Pasuruan PMA BIRU
57 PT. Indofood CBP
Sukses Makmur Tbk Noodle Division
Makanan dan Minuman
Pasuruan PMDN BIRU
58 PT. Amerta Indah
Otsuka
Makanan dan
Minuman Pasuruan PMA BIRU
59
PT. Heinz ABC
Indonesia - Pasuruan Plant
Makanan dan Minuman
Pasuruan PMA BIRU
60 PT. Campina Ice Cream
Industry Makanan dan
Minuman Surabaya PMDN BIRU
61 PT. Sasa Inti MSG Probolinggo PMDN BIRU
62
PT. Cheil Jedang
Indonesia - Jombang Plant
MSG Jombang PMA BIRU
63 PT. Coca Cola Bottling
Pasuruan Plant Makanan dan
Minuman Pasuruan PMDN BIRU
64
PT. Pertamnina (Persero) S&D Reg III
Terminal BBM Camplong
Distribusi Migas Sampang BUMN BIRU
65 PT. Pertamnina
(Persero) S&D Reg III Distribusi Migas Malang BUMN BIRU
48
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
Terminal BBM Malang
66 Lapindo Brantas - Lap.
Wunut EP Migas Sidoarjo PMDN BIRU
67 JOB Pertamina
Petrochina East Java EP Migas Bojonegoro PMA BIRU
68 PT. Mermaid Textile Industry Indonesia
(Mertex)
Tekstil Mojokerto PMDN BIRU
69 Hess (Pangkah) Ltd. EP Migas Gresik PMA BIRU
70 PT. Santos Maleo EP Migas Sumenep PMA BIRU
71 PT. Trans Pasifik Petrochemical
Indotama
EP Migas Tuban PMA BIRU
72 PT. Cheil Jedang
Indonesia - Pasuruan MSG Pasuruan PMA BIRU
73 PT. Timur Megah Steel Pelapisan logam Gresik PMDN BIRU
74 PT. Pindad (persero)
divisi amunisi Amunisi Malang BUMN BIRU
75 PT. Indo Lakto -
Pasuruan Susu Pasuruan PMA BIRU
76 PT. Ispat Indo Peleburan
Logam Sidoarjo PMA BIRU
77 PT. Smelting Peleburan
Logam Gresik PMA BIRU
78 PT. Jaya Pari Steel
Corporation Peleburan
Logam Surabaya PMDN BIRU
79 PT. Gunawan Dian Jaya
Steel
Peleburan
Logam Surabaya PMDN BIRU
80 PT. Alp Petro Industry (
AGIP)
Pengolah Oli
Bekas Pasuruan PMA BIRU
81 PT. Petrokimia Gresik Pupuk Gresik BUMN BIRU
82 RS. St. Vincentius A
Paulo Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU
83 RS. Dr. Soetomo Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU
84 RSAL Ramelan Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU
85 PT. Behaestex Tekstil Pasuruan PMDN BIRU
86 PT. Avia Avian Cat Sidoarjo PMDN MERAH
49
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
87 PT. Nipsea Paint &
Chemicals-Surabaya Cat Gresik PMA MERAH
88 PT. Wing Surya Surabaya Plant
Detergent Surabaya PMDN MERAH
89
PT. Perkebunan
Nusantara XI (Persero) PG Semboro
Gula Jember BUMN MERAH
90 PT. Kebon Agung PG
Kebon Agung Gula Malang PMDN MERAH
91 Hotel JW Mariot
Surabaya Hotel Surabaya PMDN MERAH
92 Hotel Sheraton
Surabaya Hotel Surabaya PMDN MERAH
93 PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)
Kawasan Industri
Kota Surabaya BUMN MERAH
94 PT. Pasuruan Industrial
Estate Rembang (PIER)
Kawasan
Industri Pasuruan BUMN MERAH
95 PT. Kutai Timber
Indonesia Plywood
Kota
Probolinggo PMA MERAH
96 PT. Innax International Keramik Sidoarjo PMDN MERAH
97 PT. Keramik Diamond Keramik Gresik PMDN MERAH
98 PT. Platinum Ceramic
Industries Keramik Kota Surabaya PMDN MERAH
99 PT. Pabrik Kertas
Indonesia (Pakerin) Kertas Mojokerto PMDN MERAH
100 PT. Surabaya Agung
Industri Pulp & Kertas, Tbk.
Kertas Gresik PMDN MERAH
101 PT. Aneka Coffee
Industry
Makanan dan
Minuman Sidoarjo PMA MERAH
102 PT. Satelit Sriti Agar-Agar Pasuruan PMDN MERAH
103 PT. Miwon Indonesia MSG Gresik PMA MERAH
104 PT. Ajinomoto
Indonesia MSG Mojokerto PMA MERAH
105 PT. Japfa Comfeed Pakan ternak Sidoarjo PMDN MERAH
106 PT. Duta Cipta Perkasa Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH
107 PT. Bondi Syad Mulia
(Mulcindo) Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH
108 PT. New Simomulyo Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH
50
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
109 PT. Hanil Jaya Steel Peleburan
Logam Sidoarjo PMDN MERAH
110 PT. Sepanjang Baut
Sejahtera Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH
111 PT. Keong Nusantara
Abadi Pengolahan
daging Kediri PMDN MERAH
112 PT. Winaros Kawula
Bahari Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN MERAH
113 PT. Aneka Tuna
Indonesia Pengolahan Ikan Pasuruan PMA MERAH
114 PT. Amarta Carragenan
Indonesia Agar-Agar Pasuruan PMDN MERAH
115 PT. Gema Ista Raya Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN MERAH
116 PT. Marine Cipta Agung Pengolahan Ikan Pasuruan PMA MERAH
117 PT. Ecco Tannery
Indonesia Penyamakan
Kulit Sidoarjo PMDN MERAH
118 PT. Gudang Garam Tbk Rokok Pasuruan PMDN MERAH
119 PTPN X Bobbin Rokok Jember BUMN MERAH
120 PT. Gudang Garam Tbk Rokok Kediri PMDN MERAH
121 PT. Swedish Match Rokok Pasuruan PMA MERAH
122 RSU Dr. Wahidin Sudiro
Husodo Rumah Sakit Mojokerto PMDN MERAH
123 PT. Sorini agro
corporation Sorbitol Pasuruan PMDN MERAH
124 PT. Sorini Towa Sorbitol Pasuruan PMDN MERAH
125 PT. Saritanam - Cargill Tapioka Ponorogo PMA MERAH
126 PT. Paberik Tekstil
Kasrie Tekstil Pasuruan PMDN MERAH
127 PT. New Minatex Tekstil Malang PMDN MERAH
128 PT. Lotus Indah Textile
Industries Tekstil Kota Surabaya PMA MERAH
129 PT. Industri Kereta Api
(INKA) Industri Kereta
Api Madiun BUMN HITAM
130 PT. Dharmala Resea
Persada Kawasan Industri
Mojokerto PMA HITAM
51
No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status
Permodalan
Peringkat
PROPER
131 PT. Charoen Pokpan
Indonesia Pakan ternak Sidoarjo PMA HITAM
132 PT. Spindo Surabaya
Plant Pelapisan logam Pasuruan PMDN HITAM
133 PT. Manna Jaya
Makmur Peleburan
Logam Mojokerto PMA HITAM
134 PT. Bromo Panuluh
Steel
Peleburan
Logam Gresik PMDN HITAM
135 PT. Barata Indonesia Peleburan
Logam Gresik BUMN HITAM
136 PT. Boma Bisma Indra Peleburan
Logam Gresik BUMN HITAM
137 PT. Mega Marine Pride Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN HITAM
138 PT. Surya Sukmana
Leathers
Penyamakan
Kulit Pasuruan PMDN HITAM
139 PT. Rachbini Leather Penyamakan
Kulit Sidoarjo PMDN HITAM
140 PT. Bentoel Prima Rokok Malang PMDN HITAM
141 PT. Green Fields
Indonesia Susu Malang PMDN HITAM
142 PT. Liman Jaya Tekstil Pasuruan BUMN HITAM
143 PT. Easterntex Tekstil Pasuruan PMA HITAM
Analisa PROPER
Dari hasil perkembangan tahun 2010 – 2011, PROPER Jatim mengalami peningkatan
baik dari jumlah peserta maupun peringkat yang dihasilkan. Tahun 2010 Peringkat
Emas Hijau Biru Merah
HitamJumlah
Peserta
2010 0 6 58 26 15 105
2011 0 12 73 43 15 143
PROPER 2010 - 2011
52
Hijau mengalami kenaikan sebesar 100% dari 6 menjadi 12 industri peringkat
Proper Hijau. Peringkat Biru mengalami kenaikan sebesar 26% dari 58 menjadi 73
industri peringkat Biru. Ini menunjukkan bahwa industri peserta Proper semakin
paham dan mengerti bahwa industri harus berwawasan lingkungan dengan
mentaati segala peraturan yang berlaku.
Sedangkan Peringkat Merah mengalami kenaikan sebesar 65% dari 26 menjadi 43
industri, hal ini bukan berarti banyak industri yang semakin buruk dalam
pengelolaan lingkungannya, tetapi ini dipengaruhi oleh jumlah peserta Proper yang
bertambah dari 105 menjadi 143 industri. Untuk Peringkat Hitam Jawa Timur tidak
mengalami perubahan.
Dari hasil analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Peringkat Kinerja
Industri (PROPER) pada tahun 2011 banyak mengalami kenaikan khususnya untuk
peringkat Hijau dan Biru, yang berarti semakin bannyak industri yang peduli akan
pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
- UPT Labulatorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Prov. Jatim.
UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jawa Timur adalah
Laboratorium yang sudah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari
Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LP-508-IDN pada Tanggal
26 Mei 2011 dan sudah ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa
Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 188/360/KPTS/013/2011
pada Tanggal 08 Juli 2011 serta telah mendapatkan registrasi sebagai
Laboratorium Lingkungan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dengan Nomor :
0037/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH.
Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim
53
1. Sarana Prasarana
UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jawa Timur telah memiliki
Peralatan Laboratorium yang diperoleh sebagian besar dari Anggaran
DBHCHT (Dana Cukai)
Telah Menempati Gedung yang sudah sesuai dengan standar
laboratorium Pernen LH No. 6 Tahun 2009
2. Operasional Laboratorium
Pelayanan Pengujian Internal untuk menunjang Tugas dan Fungsi BLH
Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
Pelayanan Pengujian external memberikan pelayanan pengujian
kualitas lingkungan kepada instansi lain, industri, lembaga masyarakat
atau perorangan..
Pelayanan Jasa Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk
melayani kebutuhan laboratorium daerah, akademisi, dan masyarakat
akan pelayanan jasa pelatihan atau bimbingan teknis diBidang
laboratorium lingkungan.
Adapun target yang telah ditetapkan UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan adalah
sebagai berikut :
TAHUN TARGET REALISASI % KET
2010 350.000.000 397.317.500 113,52 Terpenuhi
2011 450.000.000 519.774.500 115,51 Terpenuhi
54
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pagu dan Realisasi Program
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar Rp
3.700.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.648.249.050,- (98,6%)
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Ecopesantren
Adanya Sosialisasi dan Pelatihan
Pengelolaan Lingkungan di Pondok
Pesantren (Ponpes) untuk memberikan
pemahaman dan pengenalan tentang
Pendidikan Islam yang mempunyai
kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Pada tahun 2010, BLH Prov. Jatim telah
melakukan Pembinaan kepada 28 Pondok Pesantren yang tersebar di 14
Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan memberikan Bantuan Stimulan berupa 9
unit Gerobak Sampah dan 20 unit Komposter Aerob kepada 2 Pondok
Pesantren sebagai model percontohan Program Pengelolaan Lingkungan
Pesantren (Ecopesantren) sedangkan pada tahun 2011, BLH Prov. Jatim
telah melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada 17 Pondok
Pesantren yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu BLH
Prov. Jatim telah memberikan bantuan stimulan kepada 17 Pondok
Pesantren masing-masing berupa 1 unit Gerobak Sampah dan 5 unit Tempat
Sampah Terpilah.
- Program “BERSERI” (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari)
Program “BERSERI” (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) dicanangkan pada
tanggal 18 Juli 2011 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur di Kebun Raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
Program BERSERI merupakan salah satu upaya Pemerintah provinsi Jawa
Timur dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari (Ramah
Lingkungan) dengan melibatkan semua pihak mulai dari perangkat
Desa/Kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat desa/kelurahan. Program
55
BERSERI (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) merupakan model
pemberdayaan masyarakat dan aparat desa/kelurahan agar mau dan
mampu menumbuhkembangkan potensi Desa/kelurahan sehingga semua
lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk
mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari. Oleh karena itu
dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif
(rangsangan) dan desentif (pemberdayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi dan
pembentukan kader lingkungan dengan pendampingan/pendekatan secara
intensif.
Sebagai tahap awal masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun 2012
menetapkan 2 (dua) percontohan Desa/Kelurahan BERSERI dan selanjutnya
terus dikembangkan diseluruh Desa/Kelurahan di Jawa Timur.
Pada tahun 2011 telah disusun Buku Pedoman Umum Program Berseri
(Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) sebanyak 330 buah sebagai pedoman
bagi Kabupaten/Kota.
- KALPATARU
Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Kalpataru telah
berhasil mengantarkan 2 (dua) orang penerima penghargaan Kalpataru
(18.18% skala Nasional) dan 5 Nominasi Penerima Penghargaan Kalpataru
(19% skala Nasional) dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Disamping itu
karena konsistensinya dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, 1
(satu) orang penerima Kalpataru telah berhasil memperoleh Satya Lencana
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Selain itu BLH sudah membentuk
forum komuniasi penerima KALPATARU yang berbadan hukum, sehingga
para penerima Kalpataru dapat terus melakukan kegiatan pelestarian
bahkan dapat ikut berperan pada kegiatan-kegiatan yang ada didaerahnya
masing-masing.
56
Berikut adalah perolehan Kalptaru 2011:
KATEGORI PENERIMA
Kalpataru Perintis Lingkungan: a. SUGIHARTO (Ds. Cowek, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan) b. Dra. LULUT SRI YULIANI, MM (Jln. Wisma Kedung Asem Indah, Kel.
Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya)
Nominasi Penerima
Penghargaan Kalpataru
Perintis Lingkungan: a. WAGIMIN (Ds. Tapen, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan) b. RISNANI PUDJI RAHAYU (Jln. Jambangan IIA No 2 Kel./Kec. Jambangan,
Surabaya)
Penyelamat Lingkungan: a. WAGISAN (Ds. Panglungan, Kec. Wonosalam, Jombang) b. Kel. Tani SIDODADI (Ketua: SUTAJI, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab.
Nganjuk) c. Kel. Tani KARYA MAKMUR (Ketua: H. SUHARSONO, Ds. Sraten, Kec.
Jenangan, Kab. Ponorogo)
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Pagu dan Realisasi Program
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam sebesar Rp
1.300.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.272.685.265,- (97,9%)
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Rehabilitasi daerah hulu
DAS Brantas memiliki arti penting bagi Provinsi Jawa Timur sebagai sumber air
bagi kelangsungan hidup masyarakatnya dimanfaatkan 17 Kab/Kota, jumlah
penduduk 17 juta lebih 45%. Menurut kondisi terakhir yang ada
Sumber mata air DAS Brantas 1.577 dan di Malang Raya 467 tinggal 50%,
sedangkan di Kota Batu dari 118 tinggal 57 sumber mata air. Maka dengan
melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, Badan Lingkungan Hidup telah
melalukan berbagai upaya dalam merehabilitasi lahan khususnya di daerah hulu
DAS Brantas, diantaranya adalah:
57
No Kegiatan Lokasi Jumlah Bibit Luas
Area (ha)
1 Demplot Konservasi Sumber Mata Air di Hulu DAS Brantas
Desa Junrejo, Kecamatan Junreco, Kota Batu
2.500 5
Desa Pandansari, Kec. Ngantang, Kabupaten Malang
5.180 8
2 Demplot Pertanian Ramah Lingkungan dengan Vegetasi
Desa Tulungrejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang
4.500 tanaman keras dan 1.000 kentang
8
Desa Banjarejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu
2.600 5
3 Demplot Perlindungan Sumber Air
Desa Jetis, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso
4.300 8
Desa Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dan Ds Pelabuhan Kec. Plandaan
1.200 4
4 Demplot Penghijauan dilingkungan Pondok Pesantren
Kel. Ketapang, Kec. Demangan, Kota Probolinggo
98 1
d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Pagu dan Realisasi Program
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup sebesar Rp 2.250.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.213.417.750,-
(98,37%)
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Hari Lingkungan Hidup Sedunia
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun
2011 menetapkan tema “Forests: Nature
at Your Service”, selanjutnya disesuaikan
dengan konteks Indonesia maka Tema
Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2011
adalah “Hutan Penyangga Kehidupan”.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun
2011 di Jawa Timur dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi - Kabupaten
58
Pasuruan, 15 – 18 Juli 2011, pada momen acara ini Gubernur Jawa Timur, Bapak
Soekarwo m enyerahkan Penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata, Laporan
SLHD, serta menandatangani Nota Kesepahaman dengan berbagai pihak
perusahaan yang ramah lingkungan.
- Pameran Lingkungan
Pameran Lingkungan merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan informasi
prestasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan
hidup di Jawa Timur yang bekerjasama dengan segenap instansi terkait, LSM,
Perguruan Tinggi, dan dunia usaha. Melalui pameran lingkungan hidup
informasi yang dipublikasikan
diharapkan akan dapat
memberikan pemahaman dan
penyadaran masyarakat bahwa
lingkungan hidup merupakan
komponen penting dalam
kehidupan yang harus dikelola dan
dilestarikan serta tidak hanya
merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung
jawab bersama.
- Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan tiga provinsi
terbaik Nasional penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari
Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
berupa Buku Basis Data dan Buku
Laporan. Buku Basis Data berisi data
kualitas lingkungan hidup menurut media
lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir
dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan
yang menyebabkan terjadinya perubahan
kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi
permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk
melengkapi analisis. Sedangkan Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara
59
perubahan kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan
terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk
mengatasinya (respon).
Dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), BLH Prov. Jatim
melakukan pembinaan terhadap Kab/Kota se Jawa Timur.
- Jaringan Intranet dan Website Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi
Jawa Timur www.blh.jatimprov.go.id
Jaringan intranet (LAN) BLH Provinsi Jawa Timur merupakan sarana teknologi
informasi yang digunakan untuk menghubungkan seluruh unit-unit kerja
strategis yang ada sehingga performance kinerja badan menjadi semakin baik.
Tahun 2012 diharapkan akan terbentuk Pusat Informasi dan Studi Lingkungan
(PISL) BLH Jatim dengan sarana database ( file, audio, video ) yang berisi
seluruh informasi, kegiatan, kemitraan, prestasi, dan perencanaan kedepan BLH
Jatim. Dengan demikian akan lebih memudahkan masyarakat yang datang
langsung untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan.
e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Pagu dan Realisasi Program
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup sebesar Rp 6.602.250.000,- dengan realisasi Rp. 6.269.658.425,-
(94,96%)
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
- Adiwiyata
Program Adiwiyata adalah program
pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.
Program ini merupakan tindak lanjut dari
Kesepakatan Bersama antara Menteri Negtara
Lingkungan Hidup dengan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor Kep.
07/MENLH/06/2005 dan Nomor
05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.
60
Tujuan Program Adiwiyata ini adalah Menciptakan kondisi yang baik bagi
sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah,
sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung
jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan
berkelanjutan.
Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli
dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.
Disamping pengembangan norma-norma dasar yang antara lain: kebersamaan,
keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan sumber daya alam. Serta penerapan prinsip dasar yaitu: partisipatif,
dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi
keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung
jawab dan peran; serta berkelanjutan, dimana seluruh kegiatan harus dilakukan
secara terencana dan terus menerus secara komperensif
Sejak dicanangkan Program Adiwiyata pada tahun 2006, telah diberikan
penghargaan kepada sekolah Adiwiyata tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK
atau sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Pada Hari Lingkungan
Hidup tanggal 8 Juni 2011 di Jakarta telah diserahkan penghargaan Sekolah
Adiwiyata Mandiri oleh Bapak Presiden dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata.
Grafik
Penghargaan ADIWIYATA secara Nasional Tahun 2011
46
(36.8%)
125
0
20
40
60
80
100
120
140
Kuota Nasional dan Perolehan Jawa Timur
Nasional
Jawa Timur
61
Perolehan ADIWIYATA sejak tahun 2009 - 2011
No Uraian 2009 2010 2011
A
Perolehan Jawa Timur
33 (30 %)
42
(32,56 %)
46
(36,8 %)
Adiwiyata Mandiri 4 9 9
Adiwiyata 19 19 22
Calon Adiwiyata 10 14 15
B Kuota Nasional 110 129 125
Berikut rincian sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Tahun 2011:
Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2011
No Nama Sekolah Kabupaten Kota
1. SDN Kampung Dalem I Kab. Tulungagung
2. SDN Santa Theresia Kota Surabaya
3. SDN Sumbersono Kab. Mojokerto
4. SD Tunjung Sekar I Kota Malang
5. SDN Kandangan III Kota Surabaya
6. SDN Dinoyo II Kota Malang
7. SMPN I Kedamean Kab. Gresik
8. SMPN 4 Kab. Gresik
9. SMPN 5 Kota Malang
10. SMPN 1 Dlanggu Kab. Mojokerto
11. SMPN 1 Sukodono Kab. Lumajang
12. SMPN 1 Merakurak Kab. Tuban
13. SMPN 2 Kebomas Kab. Gresik
14. SMAN 1 Gondang Kab. Mojokerto
15. SMAN 5 Kota Malang
16. SMA Semen Gresik Kab. Gresik
17. SMAN 2 Kota Probolinggo
18. SMAN 1 Wringinanom Kab. Gresik
19. SMAN 5 Kab. Jember
20. SMAN 1 Geger Kab. Madiun
21. SMAN 10 Kota Malang
22. SMKN 1 Kota Probolinggo
62
Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2011
No Nama Sekolah Kabupaten Kota
1. SDN Gemarang VI Kab. Ngawi
2. SDN Petrokimia Kab. Gresik
3. SD Al Muslim Kab. Sidoarjo
4. SDN Mangunharjo VI Kota Probolinggo
5. SDK Santa Maria Kota Blitar
6. SDK Santa Maria Kota Surabaya
7. SDN Pandanwangi 1 Kota Malang
8. SDN Kandangan I / 121 Kota Surabaya
9. SDN Sukabumi 6 Kota Probolinggo
10. SDN Petemon XIII Kota Surabaya
11. SDN Perak Barat Kota Surabaya
12. SDN Purwantoro I Kota Malang
13. SDN Made 3 Kab. Lamongan
14. SDN Tulungrejo 4 Kota Batu
15. SMPN 5 Kepanjen Kab. Malang
16. SMPN 4 Kota Probolinggo
17. SMPN 1 Sumberasih Kab. Probolinggo
18. SMPN 1 Diwek Kab. Jombang
19. SMPN 7 Kota Madiun
20. SMPN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung
21. SMPN 16 Kota Surabaya
22. SMPN 1 Prambon Kab. Nganjuk
23. SMPN 2 Jetis Kab. Mojokerto
24. SMPN 2 Gondang Wetan Kab. Pasuruan
25. SMPN 1 Kota Kediri
26. SMPN 1 Kab. Sumenep
27. SMAN Tempeh Kab. Lumajang
28. SMKN 6 Kota Malang
29. SMAN 4 Kota Probolinggo
30. SMAN 1 Grati Kab. Pasuruan
31. SMAN 1 Kabupaten Lamongan
32. SMAN 1 Mejayan Kab. Madiun
33. SMKN 1 Panji Kab. Situbondo
34. SMKN 2 Boyolangu Kab. Tulungagung
35. SMKN 2 Kota Probolinggo
36. SMAN 1 Driyorejo Kab. Gresik
37. SMAN 1 Manyar Kab. Gresik
38. SMAN 2 Kota Mojokerto
39. SMAN 1 Torjun Kab. Sampang
63
Penghargaan Sekolah Calon Adiwiyata Tahun 2011
No Nama Sekolah Kabupaten / Kota
1 SDN Kepanjen II Kab. Jombang
2 SD Hang Tuah 10 Kab. Sidoarjo
3 MTSN Jabung Kab. Blitar
4 SMAN 1 Puri Kab. Mojokerto
5 SMAN 3 Kab. Magetan
- Kemah Hijau
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Timur bersama dengan LSM, Swasta,
Satker terkait dan Pemerintah Kab/Kota
melaksanakan “Kemah Ramah
Lingkungan” atau Kemah Hijau Jawa
Timur, yang peserta adalah guru SD, SMP
dan SMA serta siswa SMP dan SMA/SMK
Adiwiyata se-Jawa Timur.
Dengan kegiatan Kemah Hijau ini diharapkan dapat lebih ditanamkan
pemahaman kepada peserta agar terbiasa dan lebih berbudaya ramah
lingkungan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian sumber
daya alam dan mampu mengajak orang lain dengan pengetahuan-pengetahuan
lingkungan hidup yang didapat pada saat kegiatan ‘Kemah Hijau ’. Disamping itu
dengan Kemah Hijau diharapkan merupakan salah satu sarana edukasi
lingkungan di alam terbuka diharapkan dapat melatih kemandirian dan
kecintaan para pelajar sebagai generasi penerus bangsa terhadap lingkungan
hidup sejak dini dan memotivasi para guru untuk mengembangkan
pembelajaran lingkungan hidup. Sedangkan perkembangan peserta Kemah
Hijau adalah sebagai berikut :
No. Peserta Tahun 2010 Tahun 2011
1. Guru 66 116
2. Siswa 86 217
Jumlah 152 333
64
- ADIPURA
Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan
Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan
prinsip-prinsi good governance. Program Adipura mengedepankan budaya
bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip keberlanjutan yang meliputi
menerapkan prinsip menejemen, penguatan komitmen pimpinan daerah dan
peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.
Kriteria penilaian program Adipura meliputi fisik perkotaan (Perumahan,
sarana kota, sarana transportasi, sarana kebersihan dan lain-lain) dan penilaian
non fisik (institusi, manajemen, partisipasi).
Penerimaan Adipura Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur mengalami menurunan
menjadi 14 kab/kota dari 33 Kabupaten/Kota di tahun 2010, ini disebabkan
karena Passing grade untuk setiap kategori dinaikkan, tetapi bila
dibandingkan Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur masih memperoleh
penghargaan terbanyak dari Provinsi Lainnya di Indonesia.
Daftar Penerima Penghargaan ADIPURA Tahun 2011
NO KABUPATEN / KOTA PENGHARGAAN
1 KOTA SURABAYA KOTA METROPOLITAN
2 KABUPATEN GRESIK KOTA SEDANG
3 KABUPATEN PROBOLINGGO KOTA SEDANG
4 KABUPATEN PASURUAN KOTA SEDANG
5 KABUPATEN TULUNGAGUNG KOTA SEDANG
6 KABUPATEN BLITAR KOTA SEDANG
7 KABUPATEN MOJOKERTO KOTA KECIL
8 KABUPATEN LAMONGAN KOTA KECIL
9 KABUPATEN MADIUN KOTA KECIL
10 KABUPATEN PONOROGO KOTA KECIL
11 KABUPATEN NGANJUK KOTA KECIL
12 KABUPATEN MALANG KOTA KECIL
13 KABUPATEN SUMENEP KOTA KECIL
14 KABUPATEN PACITAN KOTA KECIL
65
- Penegakan Hukum Lingkungan
Dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air di Kali Surabaya maka pada tanggal 28
Agustus 2008 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Bapedal Prop. Jatim,
Polwiltabes Surabaya dan Perum Jasa Tirta I tentang Pengendalian Pencemaran air
Kali Surabaya.
Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan dalam berbagai kegiatan yang terkait
dengan pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum terhadap pencemar Kali
Surabaya, berlaku selama 5 (lima) tahun.
66
Pengalengan Iklan Kab. Banyuwangi
Penegakan Hukum PT. Hari Esok Cemerlang, 15 September 2011
67
Berikut adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur di
Tahun 2011
NO NAMA INDUSTRI JENIS INDUSTRI LOKASI KETERANGAN TGL. KEJADIAN
1. CV. Pasific Harvest Pengalengan hasil perikanan
Kab. Banyuwangi
Pelimpahan JPU 15 Maret 2011
2. PT. Avila Prima Intramakmur
Pengalengan hasil perikanan
Kab. Banyuwangi
Penyidikan/ Pemberkasan
16 Maret 2011
3. PT. Blambangan Food Packers Indonesia
Pengalengan hasil perikanan
Kab. Banyuwangi
Proses pengiriman ke JPU
16 Maret 2011
4. PT. Rex Canning Pengalengan hasil perikanan
Kab. Pasuruan P-21 12 April 2011
5. PT. Centram Agar-agar Kab. Pasuruan P-21 12 April 2011
6. PT. Mirolam Adigunawan
Sumpit Kab. Jombang P-21 24 Agustus 2011
7. PT. Hari Esok Cemerlang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Kab. Mojokerto
Sanksi Administrasi & Penghentian Kegiatan Pemulihan lingkungan dan pembongkaran jalan
Surat BLH 23 Agustus 2011, Surat BLH 26 September 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan PLTMH
- Garda Lingkungan
Pada tahun 2011 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah mendidik 40
orang sebagai Garda Lingkungan yang berada di sekitar Kali Surabaya dan DAS
Brantas. Garda Lingkungan juga dilibatkan dalam kegiatan Patroli Air Kali Surabaya.
Susur sungai melibatkan Garda Lingkungan
68
3.2. Evaluasi Kinerja
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PPS dilakukan evaluasi
terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan
penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur. Evaluasi
bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Badan Lingkungan
Hidup Propinsi Jawa Timur dimasa yang akan datang.
Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan
cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh
instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu
input tertentu.
Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat diketahui bahwa
rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai.
Secara lebih terperinci, hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2011
Badan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada LAMPIRAN formulir PPS
(terlampir)
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Untuk rekapitulasi serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011
dapat dilihat pada tabel berikut:
Kode Rekening Uraian Anggaran
Setelah P.APBD
Serapan S.d
Desember 2011 %
1 2 3 4 5
8 200 0 0 PENDAPATAN DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95
8 200 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95
8 200 0 0 RETRIBUSI DAERAH 450.000.000 519.774.500 115,51
8 200 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
0 19.987.874 0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95
8 200 0 0 BELANJA DAERAH 43.073.647.399 40.973.298.166 95,12
69
Kode Rekening Uraian Anggaran
Setelah P.APBD Serapan S.d
Desember 2011 %
1 2 3 4 5
8 200 0 0 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.785.822.629 5.352.623.847 92,51
8 200 0 0 BELANJA LANGSUNG 37.287.824.770 35.620.674.319 95,53
8 200 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.426.007.770 2.156.820.357 88,90
8 200 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000 1.800.000 100,00
8 200 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
640.480.000 397.894.982 62,12
8 200 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
12.100.000 12.100.000 100,00
8 200 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.700.000 16.524.000 98,95
8 200 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 398.620.000 392.290.550 98,41
8 200 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 143.245.900 142.838.750 99,72
8 200 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 113.797.670 113.783.275 99,99
8 200 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
13.223.200 13.222.300 99,99
8 200 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 176.766.000 173.390.250 98,09
8 200 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 82.367.000 78.944.650 95,84
8 200 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
22.428.000 22.301.600 99,44
8 200 1 17 Penyediaan makanan dan minuman 175.857.500 175.769.000 99,95
8 200 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
251.000.000 250.894.150 99,96
8 200 1 19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
302.500.000 302.300.000 99,93
8 200 1 20 Biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
2.160.000 2.160.000 100,00
8 200 1 28 Penyediaan Jasa Kantor 72.962.500 60.606.850 83,07
8 200 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
950.135.000 886.759.512 93,33
8 200 2 5 Pengadaan kendaran dinas/oprasional 300.000.000 280.300.000 93,43
8 200 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.325.000 11.205.150 98,94
8 200 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 60.000.000 59.665.000 99,44
8 200 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
298.410.000 291.917.645 97,82
8 200 2 29 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer 34.000.000 33.638.000 98,94
8 200 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 165.000.000 129.614.217 78,55
8 200 2 47 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik
41.000.000 40.602.500 99,03
8 200 2 49 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
40.400.000 39.817.000 98,56
8 200 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.186.682.000 1.143.921.250 96,40
8 200 3 2 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
65.683.000 65.601.750 99,88
8 200 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 5.827.000 5.775.000 99,11
70
Kode Rekening Uraian Anggaran
Setelah P.APBD Serapan S.d
Desember 2011 %
1 2 3 4 5
8 200 3 4 Pengadaan pakaian KORPRI 63.462.000 63.104.500 99,44
8 200 3 99 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.051.710.000 1.009.440.000 95,98
8 200 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
250.000.000 208.080.785 83,23
8 200 7 98 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur
250.000.000 208.080.785 83,23
8 200 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
18.622.750.000 17.821.081.925 95,70
8 200 16 29 Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau
1.300.000.000 1.161.015.700 89,31
8 200 16 30 Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau
2.600.000.000 2.502.330.225 96,24
8 200 16 34 Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum
100.000.000 97.892.000 97,89
8 200 16 37 Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan
1.125.000.000 1.101.110.700 97,88
8 200 16 40 Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir
1.845.600.000 1.826.588.350 98,97
8 200 16 41 Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
2.202.150.000 2.174.388.100 98,74
8 200 16 42 Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar
300.000.000 299.690.450 99,90
8 200 16 44 Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3
300.000.000 292.189.600 97,40
8 200 16 45 Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan
550.000.000 543.753.500 98,86
8 200 16 46 Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau
850.000.000 826.445.850 97,23
8 200 16 47 Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya
250.000.000 236.515.600 94,61
8 200 16 52 Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 2.200.000.000 2.074.116.850 94,28
8 200 16 54 Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya
5.000.000.000 4.685.045.000 93,70
8 200 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3.700.000.000 3.648.249.050 98,60
8 200 17 28 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam
700.000.000 682.934.050 97,56
71
Kode Rekening Uraian Anggaran
Setelah P.APBD Serapan S.d
Desember 2011 %
1 2 3 4 5
8 200 17 31 Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
900.000.000 884.968.050 98,33
8 200 17 32 Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut
400.000.000 395.125.300 98,78
8 200 17 33 Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
1.700.000.000 1.685.221.650 99,13
8 200 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.300.000.000 1.272.685.265 97,90
8 200 18 16 Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil
300.000.000 292.174.315 97,39
8 200 18 20 Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir
1.000.000.000 980.510.950 98,05
8 200 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.250.000.000 2.213.417.750 98,37
8 200 19 19 Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup
1.500.000.000 1.469.554.650 97,97
8 200 19 20 Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
750.000.000 743.863.100 99,18
8 200 26 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.602.250.000 6.269.658.425 94,96
8 200 26 4 Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup
450.000.000 405.214.450 90,05
8 200 26 8 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.782.500.000 1.619.283.450 90,84
8 200 26 9 Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal
1.750.000.000 1.740.299.000 99,45
8 200 26 10 Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya
1.103.200.000 1.084.767.850 98,33
8 200 26 11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.300.000.000 1.215.662.825 93,51
8 200 26 14 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan
216.550.000 204.430.850 94,40
JUMLAH BELANJA DAERAH 43.073.647.399 40.973.298.166 95,12
72
Bab
Penutup IV
Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari
pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah
Propinsi Jawa Timur didalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus
berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan
hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang
bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.
Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai unsur pelaksana
pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di
bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan
pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur selama tahun 2010
perlu melaporkan adanya keberhasilan – keberhasilannya yang meliputi :
1. Tercapainya indikator kinerja utama yaitu penurunan beban pencemaran air BOD
sebesar 13.87% dan COD sebesar 13.77% dari 12 % yang ditargetkan;
2. Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLHD) terbaik 2011 dari
Presiden RI pada acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Jakarta tanggal 7 Juni
2011;
3. Jawa Timur sebagai barometer secara Nasional dalam Program Adiwiyata dengan
memperoleh 46 Penghargaan Adiwiyata atau 36.8% dari kuota Nasional yang
disediakan;
4. Dalam hal Penghargaan Kalpataru Jawa Timur ditetapkan sebagai Juara Umum
dengan mendapatkan 2 Piala Kalpataru (18,18% skala Nasional) dan 5 Nominasi
Penerima Penghargaan Kalpataru (26 Nominasi atau 19% skala Nasional);
5. PROPER merupakan wujud ketaatan pelaku industri dalam pengelolaan lingkungan
yang digambarkan dalam peringkat warna, dimana terdapat kenaikan perolehan
sebesar 100% dari 6 menjadi 12 industri peringkat Proper Hijau dan kenaikan 26%
dari 58 menjadi 73 industri peringkat biru;
6. Pada Penghargaan ADIPURA, Jawa Timur mengalami penurunan peolehan
penghargaan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada 2011
73
disebabkan kenaikan passing grade setiap kategori, namun Provinsi Jawa Timur
memperoleh Penghargaan Terbanyak untuk Tingkat Nasional.
Beberapa hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan
adalah:
1. Belum adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara
para pelaku pembangunan.
2. Masih rendah / kurangnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas /
instansi terkait.
3. Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PLH).
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa
Timur Tahun 2011, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan yang tertuang dalam LAKIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Badan
untuk masa yang akan datang .
Surabaya, Pebruari 2011
Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur
INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama Madya
NIP. 19570624 198503 1 006
74
Lampiran
1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
2. PENETAPAN KINERJA (PK) 2011
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2011
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) 2011
75
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S.D 2014
INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM RS
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Mengidentifikasi kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
PROGRAM UTAMA 1. Program
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
a. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau
Monitoring pelaksanaan pengelolaan lingkungan industri rokok dan perkebunan mengacu AMDAL dokumen UKL/UPL
Pembangunan IPAL Rumah Sakit Paru Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
b. Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau
Pendampingan ISO 14001 bagi industri rokok dan perkebunan tembakau Pengadaan peralatan laboratorium uji kualitas udara untuk pemantauan udara ambient industri rokok dan pendukungnya
Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten
Jumlah peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
c. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum
Peningkatan kualitas penilai Amdal Kab./Kota
Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL
Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
d. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan
Menurunkan Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air (PROKASIH)
Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
e. Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir
76
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 Menurunkan Beban Pencemaran
lingkungan melalui pengawasan/ Inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan.
Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
f. Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Pendampingan akreditasi Laboratorium Kualitas lingkungan Kab./Kota
Jumlah Laboratorium Kab./Kota yang terakreditasi
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
g. Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar Pembangunan Laboratorium Uji
Kualitas Lingkungan BLH Gedung Laboratorium uji kualitas lingkungan
Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan
Meningkatkan pengolahan limbah dan teknologi industri yang ramah lingkungan di sempadan kali Surabaya dengan sarana IPAL
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
h. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan SDA, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan
Pondok Pesantren yang ramah lingkungan dengan sarana IPAL
Memfasilitasi kelompok tani tembakau untuk melaksanakan budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
i. Upaya Konservasi Tanah dan air pada budidaya tanaman tembakau
Demplot Pembuatan Pupuk Organik bagi Budidaya Tanaman Tembakau untuk Kab/Kota
Sosialisasi dan tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok dan Publikasi pengelolaannya
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
j. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya
Publikasi tentang pencemaran udara akibat merokok
Melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik
Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam
Fasilitasi pelaksanaan kewenangan ijin pembuangan air limbah di Kab./Kota
Rekomendasi teknis dalam IPLC Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
b. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
77
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 Upaya Perlindungan
Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
Tersusunnya Strategi dan Profil Keanekaragaman Hayati Jawa Timur
Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
c. Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut
Mengembangkan kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam melalui Dewan Lingkungan Hidup
Pendampingan dan pelatihan masyarakat dalam PLH
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
d. Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Penataan lingkungan Ponpes yang ramah lingkungan
Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan
Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau (Sosialisasi dan Pemetaan) dan Penilaian lomba GSP
Terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau dan Penilaian lomba GSP
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
a. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya
Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah hulu Brantas
Penghijauan pada sumber mata air Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
b. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir
Pembuatan demplot pertanian ramah lingkungan
Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup
Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perumusan kebijakan oleh DLH
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PLH melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat serta Peningkatan Peran DLH dalam penyediaan informasi dan kebijakan lingkungan
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
PROGRAM PENUNJANG 1. Program
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup
Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas
Tersusunnya SLHD (Update) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana
b. Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Penerbitan Bulletin
Publikasi Lingkungan Meningkatnya pengunjung website BLH
78
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas
Pengawasan terhadap industri dan kegiatan usaha lain dengan Patroli lingkungan
Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu
Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan
2. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
a. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH
Meningkatnya Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA)
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
b. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal
Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura
Meningkatnya motivasi pengelolaan lingkungan perkotaan menuju kota bersih dan teduh
Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota
c. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur Fasilitasi Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup di Kab./Kota
Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kab/kota
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pelibatan masyarakat dalam
pengawasan lingkungan Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup
e. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan
79
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011
INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM RKT
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah Peningkatan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
25 industri Berapa kegiatan hasil tembakau di Jatim?
Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL % Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL 100 % 3 RS Paru dan 3 BP4
Meningkatnya industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
% industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
0,04 % 6 industri ISO dari 150 industru perkebunan dan tembakau
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
1 Regulasi Perda Udara
Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL
% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL 42,11 % 16 Kab./Kota punya lisensi AMDAL : 38 Kab./Kota
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD 12 %
Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian % parameter yang di ukur dalam pengujian 23,53 % 4 parameter dari 17 parameter yang ditentukan
Meningkatnya pentaatan tentang ijin penumpulan limbah B3 yang dikeluarkan
% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan 0,6 % 3 ijin yang dikeluarkan dari 5 industr yang mengusulkan
80
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik % IPAL yang dibangun 9,46 % 7 IPAL komunal yang dibangun : 74 IPAL yang harus ada
Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 Kelompok Tani
Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan 4 Demplot
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
% pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
0,5 %
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan Uji Jualitas Lingkungan
% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 %
Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim
% Sarana prasarana yang tersedia 0,2 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
% Kab./Kota dalam keikut sertaan KALPATARU dan Pelestai Fungsi Lingkungan Hidup di Jawa Timur
47,37 % 18 dari 38 Kab/Kota di Jatim
Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC % Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 % 7 dari 38 Kab/Kota di Jatim
Meningkatnya Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI 1 % Fisik direncanakan Th 2012
Meningkatnya kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Jumlah Kader Pelestari dan perlindungan SDA Lingkungan yang terbentuk
392 orang
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
% Kab./Kota yang melaksanakan Program Menuju Indonesia Hijau dan GSP
47,37 % 18 dari 38 Kab/Kota di Jatim
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
Jumlah demplot ramah lingkungan 7 Demplot
Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan PSM melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
340 orang
81
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan Jumlah data yang disusun 2 Data / Laporan
Penerbitan Bulletin 2 edisi
Jumlah pengunjung website BLH 10000 visitor
Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur
% pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50 %
Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu
% industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu dikawasan kali Surabaya
0,5 % 49 Industri yang taat dari 98 industri di Kali SBY
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH
Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA) 45 sekolah
Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA 81,58 % 31 Kab./Kota ADIPURA dari 38 Kab./Kota di Jatim
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup
4 laporan
% Kecamatan yang difasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur
1,93 % 12 Kec. Dari 622 kec di jatim
% Kab./Kota yang melaporkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
13,16 % 5 Kab./Kota dari 38 Kab./Kota
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan
30 orang
82
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM PK
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
A Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
18.622.750.000
Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah Peningkatan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
25 industri
a Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau
1.300.000.000
Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL
% Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL
100 % b Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau
2.600.000.000
Meningkatnya industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
% industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
0,04 %
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
1 Regulasi c Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum
100.000.000
Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL
% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL
42,11 % d Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan
1.125.000.000
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD
12 % e Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir
1.845.600.000
83
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN f Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah,
Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
2.202.150.000
Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian
% parameter yang di ukur dalam pengujian
23,53 % g Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar
300.000.000
Meningkatnya pentaatan tentang ijin penumpulan limbah B3 yang dikeluarkan
% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan
0,6 % h Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3
300.000.000
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik
% IPAL yang dibangun 9,46 % i Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan SDA, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan
550.000.000
Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 Kelompok Tani
j Upaya Konservasi Tanah dan air pada budidaya tanaman tembakau
850.000.000
Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan
4 Demplot
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
% pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
0,50 % k Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya
250.000.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan Uji Jualitas Lingkungan
% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 % l Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 2.200.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim
% Sarana prasarana yang tersedia 0,20 % m Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya
5.000.000.000
84
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
B Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 3.700.000.000
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
% Kab./Kota dalam keikut sertaan KALPATARU dan Pelestai Fungsi Lingkungan Hidup di Jawa Timur
47,37 % a Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam
700.000.000
Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC
% Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 % b Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
900.000.000
Meningkatnya Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI
1 % c Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut
400.000.000
Meningkatnya kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Jumlah Kader Pelestari dan perlindungan SDA Lingkungan yang terbentuk
392 orang d Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
1.700.000.000
C Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1.300.000.000
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
% Kab./Kota yang melaksanakan Program Menuju Indonesia Hijau dan GSP
47,37 %
a Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil
300.000.000
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
Jumlah demplot ramah lingkungan 7 Demplot b Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir
1.000.000.000
D Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.250.000.000
85
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan PSM melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
340 orang
a Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup
1.500.000.000
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan
Jumlah data yang disusun 2 Data / Laporan
b Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
750.000.000
Penerbitan Bulletin 2 edisi
Jumlah pengunjung website BLH 10.000 visitor
E Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
6.602.250.000
Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur
% pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50 % a Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup
450.000.000
Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu
% industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu dikawasan kali Surabaya
0,5 % b Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.782.500.000
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH
Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)
45 sekolah c Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal
1.750.000.000
Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA
81,58 % d Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya
1.103.200.000
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup
4 laporan e Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.300.000.000
86
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN % Kecamatan yang difasilitasi program
Mobil Hijau di Jawa Timur 1,93 %
% Kab./Kota yang melaporkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
13,16 %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan
30,00 orang f Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan
216.550.000
87
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010
INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM PPS
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah Peningkatan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup
25 25 industri 100%
Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL % Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL 100 100 % 100%
Meningkatnya industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
% industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001
0,04 0,04 % 100%
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun
1 1 Regulasi 100%
Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL
% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL 42,11 42,11 % 100%
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air
% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD
12,00 13,82 % 115%
Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian % parameter yang di ukur dalam pengujian 23,53 23,52 % 100%
Meningkatnya pentaatan tentang ijin penumpulan limbah B3 yang dikeluarkan
% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan 0,60 0,6 % 100%
Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik % IPAL yang dibangun 9,46 9,46 % 100%
Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan
Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 4 Kelompok Tani
100%
88
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan 4 5 Demplot 125%
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
% pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok
0,50 0,5 % 100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan Uji Jualitas Lingkungan
% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 0,25 % 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim
% Sarana prasarana yang tersedia 0,20 0,2 % 100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
% Kab./Kota dalam keikut sertaan KALPATARU dan Pelestai Fungsi Lingkungan Hidup di Jawa Timur
47,37 47,37 % 100%
Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC % Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 18,42 % 100%
Meningkatnya Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan
% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI 1,00 1 % 100%
Meningkatnya kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam
Jumlah Kader Pelestari dan perlindungan SDA Lingkungan yang terbentuk
392 392 orang 100%
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
% Kab./Kota yang melaksanakan Program Menuju Indonesia Hijau dan GSP
47,37 47,37 % 100%
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
Jumlah demplot ramah lingkungan 7 7 Demplot 100%
Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan PSM melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat
340 340 orang 100%
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan Jumlah data yang disusun 2 2 Data / Laporan
100%
Penerbitan Bulletin 2 2 edisi 100%
Jumlah pengunjung website BLH 10000 10000 visitor 100%
89
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur
% pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50 50 % 100%
Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu
% industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu dikawasan kali Surabaya
0,5 0,5 % 100%
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH
Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA) 45 46 sekolah 102%
Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA 81,58 36,84 % 45%
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup
4 4 laporan 100%
% Kecamatan yang difasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur
1,93 1,93 % 100%
% Kab./Kota yang melaporkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup
13,16 13,16 % 100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan
30 30 orang 100%
Pada Pengukuran Kinerja Tahun 2011 indikator kinerja "% Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA" belum mencapai target yang diharapkan sebesar
45%, ini disebabkan karena adanya kenaikan passing grade yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi secara umum Provinsi
Jawa Timur tetap memperoleh penghargaan ADIPURA terbanyak dibandingkan Provinsi Lain.