Kuningan, Kab · Web viewmempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGANNOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANGKEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum atau air bersih serta dalam upaya menggali Sumber Pendapatan Daerah, telah ditempuh pembaharuan Pendirian Perusahaan Daerah Air Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor ....Tahun 2008 dimaksud, Ketentuan mengenai Pengurus dan Kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PDAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;

9. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sistem Akuntansi PDAM ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor seri , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

2

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Kuningan.

5. Direksi adalah Direksi PDAM yang merupakan unsur pimpinan dilingkungan PDAM.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

7. Dana representatif adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.

8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

9. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai PDAM yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian kontrak.

10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan.

11. Istri atau suami adalah istri atau suami dari seorang pegawai berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku .

12. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah menurut hukum, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan.

13. Anggaran PDAM adalah anggaran PDAM Kabupaten Kuningan.

14. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB IIKEPENGURUSAN PDAM

Bagian PertamaUmum

Pasal 2Kepengurusan PDAM terdiri atas :a. Dewan Pengawas ; danb. Direksi.

Bagian KeduaSusunan Organisasi

Pasal 3Susunan Organisasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :a. Ketua merangkap anggota;b. Sekretaris merangkap anggota;c. Anggota.

3

Pasal 4Susunan Organisasi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :a. Unsur Pimpinan : Direktur.b. Unsur Staf : Bagian dan Staf ahli.c. Unsur Pelaksana : Cabang.d. Unsur Penunjang : Badan Penelitian dan Pengembangan.e. Unsur Pengawasan : Satuan Pengawas Intern (SPI).

Pasal 5Struktur Organisasi Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PDAM.

BAB IIIDEWAN PENGAWAS

Bagian PertamaPengangkatan

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.

(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 7

(1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:a. menguasai manajemen PDAM;b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; danc. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau

Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan spar.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan

30.000; danb. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.

(2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

4

Pasal 9(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian KeduaTugas dan Wewenang

Pasal 10Dewan Pengawas mempunyai tugas :a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap

pengurusan dan pengelolaan PDAM ;b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak

diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain mengenai program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ; dan

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai wewenang :a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;b. menilai Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan

Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan

PDAM ; dand. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan

pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Direksi.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan diangkat dari pegawai PDAM yang diperbantukan.

Bagian KetigaPenghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 13Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

5

Pasal 14

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur.

(3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

Pasal 15

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diberikan dalam bentuk asuransi jabatan.

Bagian KeempatPemberhentian

Pasal 18(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir ; danb. meninggal dunia.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:a. permintaan sendiri ;b. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;c. tidak dapat melaksanakan tugas ;d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dane. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

6

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IVDIREKSI

Bagian PertamaPencalonan dan Pengangkatan

Pasal 21

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 22(1) Persyaratan menjadi Calon Direksi :

a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, sehat jasmani dan rohani, nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

b. menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi ;c. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1) ;

7

d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik serta bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus melepaskan status Pegawai Negeri Sipilnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai anggota direksi ;

e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakkreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

f. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;

g. bersedia bekerja penuh waktu ;

h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;dan

i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 23

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan

30.000;b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari

30.001 sampai dengan 100.000; danc. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di

atas 100.000.(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf

b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

8

Pasal 24 (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai berikut :

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;

b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merugikan PDAM.

Bagian KeduaTugas dan Wewenang

Pasal 25

Direksi mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas ;

b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;

c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;

d. membina pegawai ;

e. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 26

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati.

9

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(6) Direksi dapat menyebarluaskan Laporan Tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai wewenang :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian PDAM ;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ;

c. mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan di lingkungan PDAM ;

d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;

f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian KetigaPenunjukan Pejabat Sementara

Pasal 29

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian KeempatPenghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 30(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

(2) Besarnya gaji Direktur maksimal 2,5 (dua koma lima) kali dari gaji pegawai tertinggi.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:a. tunjangan perawatan / asuransi kesehatan yang layak termasuk

istri/suami dan anak; danb. tunjangan lainnya.

(4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

(5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya diusahakan paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan .

Pasal 31(1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang

besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

a. cuti tahunan ;b. cuti besar ;c. cuti sakit ;d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji ;e. cuti nikah ;

11

f. cuti bersalin ; dang. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KelimaPemberhentian

Pasal 33

(1) Direksi berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir ; danb. meninggal dunia.

(2) Direksi diberhentikan karena :

a. permintaan sendiri ;b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara ;d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; e. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

tugasnya ;f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang

telah disetujui;g. dalam 2 tahun berturut-turut tidak mampu meningkatkan kinerja yang

mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 35

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

12

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36(1) Bagi anggota direksi yang berasal dari PDAM yang berhenti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dapat kembali menjadi pegawai PDAM.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melampaui batas usia pensiun yang berlaku pada PDAM.

(3) Jabatan mantan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VP E G A W A I

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 37(1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. tidak memiliki hubungan perkawinan/ikatan suami istri dengan pegawai

PDAM yang sudah diangkat sebelumnya; dang. lulus seleksi.

(2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setlap unsur paling sedikit bernilal baik.

(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimasud pada Ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:a. loyalitas;b. kecakapan;c. kesehatan;d. kerjasama;e. kerajinan;f. prestasi kerja; dang. kejujuran.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

13

Pasal 38

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 39

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian KeduaPenghasilan dan Cuti

Pasal 40

(1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) meliputi :a. tunjangan pangan;b. tunjangan kesehatan; danc. tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit. klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 41

(1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

(2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diretapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

(1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

(2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

14

(3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

(4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 44

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 45

(1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:a. cuti tahunan;b. cuti besar;c. cuti sakit;d. cuti karena alasan panting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji;e. cuti nikah;f. cuti bersalin; dang. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPenghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 47

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

15

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian KeempatKewajiban dan Larangan

Pasal 48

Setiap pegawai wajib:a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dand. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 49

Pegawai dilarang:a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri

dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; danc. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian KelimaPelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 50

(1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.

(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:a. teguran lisan;b. teguran tertulis;c. penundaan kenaikan gaji berkala;d. penundaan kenaikan pangkat:e. penurunan pangkat;f. pembebasan jabatan;g. pemberhentian sementara;h. pemberhentian dengan hormat; dani. pemberhentian dengan tidak hormat.

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

(1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan/atau tindak pidana.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

16

Pasal 52

(1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

(2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

(3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:a. meninggal dunia;b. permintaan sendiri;c. tidak dapat melaksanakan tugas;c. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat ketcrangan dokter;d. telah mencapai usia pensiun; dan/ataue. reorganisasi.

(2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 54

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah

memperoieh kekuatan hukum tetap; dan/atauc. merugikan keuangan PDAM.

BAB VIDANA PENSIUN

Pasal 55

(1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

(2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

17

BAB VIIASOSIASI

Pasal 56

(1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 58

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali pengangkatan direksi dilakukan secara bersama-sama dalam 1 (satu) paket.

Pasal 59

Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 60

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di KUNINGAN Pada tanggal

j. Pj. BUPATI KUNINGAN

ANO SUTRISNO

Diundangkan di KuninganPada Tanggal

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DJAMALUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ....... NOMOR ....... SERI ........

19

P E N J E L A S A N

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR ……. TAHUN 2008

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIANPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.Pengaturan mengenai Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Kuningan selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Dalam Perkembangan selanjutnya dalam rangka pembinaan terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Miunum.

Guna menunjang kelancaran kegiatan operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum serta meningkatkan kinerja dan tingkat pelayanan kepada masyarakat, pengaturan Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian.

Dalam rangka penyesuaian dimaksud, perlu mengatur kembali Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2cukup jelas

Pasal 3cukup jelas

Pasal 4cukup jelas

20

Pasal 5cukup jelas

Pasal 6ayat 1

yang dimaksud dengan : Unsur Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya

membina Perusahaan Daerah serta mampu menjembatani antara PDAM dengan Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Modal.

Unsur Masyarakat Konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan

Unsur Profesional adalah perorangan yang profesional dibidang Perusahaan Daerah dan Air Minum termasuk mantan unsur pimpinan PDAM

ayat 2cukup jelas

Pasal 7cukup jelas

Pasal 8cukup jelas

Pasal 9cukup jelas

Pasal 10cukup jelas

Pasal 11cukup jelas

Pasal 12ayat 1

cukup jelasayat 2

pegawai PDAM yang diperbantukan dalam kesekretariatan Dewan Pengawas merupakan pegawai yang tidak memiliki jabatan struktural di lingkungan PDAM.

Pasal 13cukup jelas

Pasal 14cukup jelas

Pasal 15cukup jelas

Pasal 16cukup jelas

21

Pasal 17ayat 1

besarnya uang jasa pengabdian Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati merupakan rumusan atau formula perhitungan.

ayat 2cukup jelas

ayat 3maksud dan tujuan pemberian uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dalam bentuk asuransi jabatan adalah untuk memperingan beban PDAM dalam pengeluaran biaya untuk pemberian uang jasa pengabdian secara sekaligus pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 18cukup jelas

Pasal 19cukup jelas

Pasal 20cukup jelas

Pasal 21cukup jelas

Pasal 22cukup jelas

Pasal 23cukup jelas

Pasal 24cukup jelas

Pasal 25cukup jelas

Pasal 26ayat 1

cukup jelasayat 2

cukup jelasayat 3

cukup jelasayat 4

cukup jelasayat 5

cukup jelasayat 6

laporan tahunan yang dapat disebarluaskan melalui media masa lokal adalah Neraca Perusahan hasil audit independen yang telah disahkan oleh Bupati.

ayat 7cukup jelas

22

Pasal 27cukup jelas

Pasal 28cukup jelas

Pasal 29cukup jelas

Pasal 30cukup jelas

Pasal 31cukup jelas

Pasal 32cukup jelas

Pasal 33ayat 1

cukup jelasayat 2

huruf acukup jelas

huruf bcukup jelas

huruf ccukup jelas

huruf dcukup jelas

huruf ecukup jelas

huruf fprogram kerja yang telah disetujui adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan maupun revisinya yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas.

huruf gcukup jelas

ayat 3cukup jelas

Pasal 34cukup jelas

Pasal 35cukup jelas

23

Pasal 36ayat 1

cukup jelasayat 2

cukup jelasayat 3

untuk menempatkan mantan direksi yang berasal dari pegawai PDAM dan kembali menjadi pegawai, pejabat Direksi yang baru dapat mengangkat staf ahli atau jabatan lainnya sepanjang jabatan tersebut tidak berbenturan tugas dengan jabatan-jabatan struktural yang sudah ada.

Pasal 37ayat 1

huruf acukup jelas

huruf bcukup jelas

huruf ccukup jelas

huruf dcukup jelas

huruf ecukup jelas

huruf fsuami atau istri dari pegawai PDAM tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon pegawai PDAM.

huruf gseleksi kelulusan merupakan ujian saringan penerimaan pegawai yang dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Pegawai PDAM yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

ayat 2cukup jelas

ayat 3cukup jelas

ayat 4cukup jelas

ayat 5cukup jelas

Pasal 38cukup jelas

Pasal 39

Pasal 40cukup jelas

Pasal 41cukup jelas

Pasal 42cukup jelas

24

Pasal 43cukup jelas

Pasal 44cukup jelas

Pasal 45cukup jelas

Pasal 46cukup jelas

Pasal 47cukup jelas

Pasal 48cukup jelas

Pasal 49cukup jelas

Pasal 50cukup jelas

Pasal 51cukup jelas

Pasal 52cukup jelas

Pasal 53cukup jelas

Pasal 54cukup jelas

Pasal 55cukup jelas

Pasal 56cukup jelas

Pasal 57cukup jelas

Pasal 58cukup jelas

Pasal 59cukup jelas

Pasal 60cukup jelas

25

Pasal 61cukup jelas

Pasal 62cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor ………

26