BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perusahaan/instansi sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem perusahaan yang telah di bentuk oleh perusahaan. Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan di dalam transaksi, setiap saat diinginkan. namun kas juga merupakan aktiva yang paling sensitive terhadap tindak kecurangan oleh karyawan, sebab kecil volume fisiknya, dapat diuangkan segera, mudah dibawa-bawa, tidak 1
Sistem Pengendalian Intern Kas Pada CV.Busana Perkasa
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perusahaan/instansi sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai
kegiatan tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada
umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan
usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus
membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan
operasi perusahaan, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem
perusahaan yang telah di bentuk oleh perusahaan.
Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil pasti
mempunyai kas. Kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan
dan siap digunakan di dalam transaksi, setiap saat diinginkan. namun kas juga
merupakan aktiva yang paling sensitive terhadap tindak kecurangan oleh
karyawan, sebab kecil volume fisiknya, dapat diuangkan segera, mudah
dibawa-bawa, tidak mencantumkan identitas pemiliknya, dan mudah ditransfer
menjadi aktiva lain. Kerugian yang mungkin timbul dari perbuatan tidak etis
itu dapat dihindari atau diminimumkan dengan pengendalian intern yang
memadai terhadap perubahan kas sejak diterima pertama kali hingga
dikeluarkan dari perusahaan (Karrenbrock dan Simons, 1958).
Apabila pengendalian intern tidak memadai maka akan sangat potensial
terjadinya penggelapan kas. Pengendalian internal yang paling memadai
sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada.Sebagaimana diketahui
bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan American Institute of
Cartified Public Accountant (AICPA) adalah sebagai berikut :
1
“Pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur
yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan,
memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi,
mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian
dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen”
(Hall, 2011 : 181).
Oleh sebab itulah diantara empat tujuan pengendalian intern adalah menjaga
kekayaan perusahaan.Karena kerentanannya itulah biasanya perusahaan
memakai rekening koran atau kas kecil untuk pembayaran jangka pendek. Hal
itu diterapkan berdasarkan adanya sistem pengendalian intern dalam
akuntansi.
Bagi sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting.
Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat
diperlukan, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat
dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan
tanpa pembatasan).
Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama dalam menjaga
keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya
kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat perusahaan
beroperasi. Manajemen terhadap kas juga bertanggungjawab terhadap
pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau otorisasi serta menetapkan
dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian internal.
Manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk transaksi kas,
yaitu pengendalian internal harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada
transaksi yang tidak diotorisasi oleh pejabat atau karyawan, dan informasi
yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada ditangan dan transaksi harus
tersedia.
Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas dalam
pengendalian internal yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan.
2
Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewegan seperti
melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur
pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat
terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian canggih
atau dengan disusunnya sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu
menghindarkan kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan
untuk melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian
tersebut tidak berguna lagi.
CV.Busana Perkasa adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak dalam
bidang Garment,dimana perusahaan tersebut merupakan Distributor untuk
beberapa Brand yang di pasarkan untuk Seluruh Wilayah Papua yang
mempunyai misi dan visi yang ingin dicapai.sebagai suatu perusahaan pasti
mempunyai Kas.
Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya misi dan visi
serta tujuan perusahaan.maka dari CV.Busana Perkasa memerlukan sistem
pengendalian intern kas yang efektif. Untuk melindungi kas dan menjamin
keakuratan catatan akuntansi atas kas. Hal ini sangat di perlukan untuk
mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kas pada
CV.Busana Perkasa
Dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas sistem pengendalian atas
penerimaan dan pengeluaran kas di CV.Busana Perkasa. Sesuai dengan latar
belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan dan
membahas penelitian dengan judul “Sistem Pengendalian Intern Kas Pada
CV.Busana Perkasa.
1.2 Pokok Pembahasan
Pengendalian internal akan dapat dilaksanakan apabila di dalam perusahaan
telah memiliki sistem dan prosedur akuntansi. Hal ini disebabkan karena
3
sistem dan prosedur akuntansi merupakan pedoman atau standar dalam
pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan. Dari latar belakang yang di
kemukakan di atas, dapat diambil permasalahan pokok yaitu :
1. Apakah CV.Busana Perkasa dalam melaksanakan sistem pengendalian
intern kas sudah efektif ?
2. Bagaimana sistem pengendalian intern kas pada CV.Busana Perkasa untuk
mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi?
1.3 Tujuan
Untuk menganalisa dan mengevaluasi sistem pengendalian intern kas pada
CV.Busana Perkasa
1.4 Profil Singkat Organisasi / Unit Kerja
a. Sejarah Ringkas
CV.Busana Perkasa adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam
bidang garment, yang merupakan Distributor untuk beberapa Brand di
seluruh wilayah Papua.Berdiri pada tahun 2007 dengan
“ Visi CV.Busana Perkasa Menjadi distributor garment terbesar di
wilayah Papua untuk seluruh produk garment dan Accesories.”
Struktur Organisasi sangat diperlukan instansi untuk membedakan batas-
batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan
adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.
Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah
untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut.
Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur
organisasi dalam instansi.Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan
4
pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas
kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik
sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.
Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan
perseorangan maupun kelompok kerja yang berfungsi untuk melaksanakan
serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal
melalui saluran tunggal.
Gambar 1.
Bagan Struktur Kerja CV.Busana Perkasa
5
Dewan Komisaris
Wakil DirekturDirektur
Finance & Acc Logistik Marketing
Salesman
Staff Adm Logistik
Staff Logistik Driver
6
b. Job Description
Berikut ini adalah Job Description pada Bagian Struktur kerja CV.Busana
Perkasa
1. Finance dan Accounting
1) Komitmen dengan jadwal meeting dengan Logistik dan Marketing.
a. Membicarakan kesulitan yang ada
b. Mempesrkuat teamwork
c. Mencari solusi
d. Evaluasi pencapaian penjualan yang sudah di capai.
e. Menentukan target pembayaran :
a) Lihat pembayaran tahun lalu.
b) Diskusikan bersama ( Logistik dan Marketing )
c) Memberikan target ke devisi Sales
d) Melakukan pengawasan /kontrol/monitoring bersama
dengan Logistik dan Marketing.
2) Menyusun Budget
a. Budget harus dibuat per akhir bulan untuk dipakai sebagai
acuan bulan berjalan berikutnya
b. Menerima pengajuan budget logistik
c. Menerima pengajuan budget operasional salesman (biaya
perjalanan luar dan dalam kota, rencana entertaint dll) dari
Marketing
d. Dijalankan dengan sebaik-baiknya
e. Evaluasi bersama Logistik dan Marketing pada Minggu ke 2,
untuk realisasi budget: apakah budget berjalan sesuai rencana
atau tidak.
f. Membuat report realisasi budget setiap akhir bulan
g. Report diberikan kepada Direksi dan team (Logistik dan
Marketing).
3) Mempersiapkan sebaik-baiknya perjalanan salesman:
7
a. Sesuai jadwal yang telah disusun oleh salesman
b. Membuat budget perjalanan salesman
c. Menyiapkan tagihan
d. Buat catatan-catatan khusus terutama yang menyangkut
prioritas pembayaran tagihan toko yang harus diselesaikan oleh
salesman
e. Mengkooordinasikan dengan Logistik dan Marketing
f. Memastikan teamwork berjalan dan memiliki mindset yang
sama.
4) Fokus pada data tagihan toko:
a. Komitment pada pelayanan data untuk salesman:
a) Mengupdate pembayaran toko
b) Memberikan data Update ke devisi Sales sesuai kebutuhan
perminggu/per sepuluh hari untuk strategi penagihan
salesman ke toko.
c) Menyiapkan dan berikan data tanpa di minta devisi sales.
b. Mengontrol dan mengevaluasi pembayaran toko yang
terealisasi dan yang belum:
a) Mengingatkan ke Salesman.
b) Membuat catatan progressnya, apakah team Salesman
melaksanakannya dengan baik atau tidak.
c. Mengontrol cash flow:
a) Jadwal penerimaan per bulan (anggaran pendapatan)
b) Jadwal penerimaan perbulan (anggran pendapatan).
c) Budget pengeluaran (anggaran pengeluaran).
d. Membuat rencana order ke supplier, komunikasi dengan
Logistik dan Marketing.
a) Mengaturan pembayaran ke supplier (atur jatuh temponya).
b) Melihat nilai stock barang gudang/inventorty.
c) Melihat nilai tagihan toko untuk brand yang akan di order.
5) Mengontorl stock barang (inventory)
8
a. Nilai stock barang per brand/kategori
b. Periode Update mingguan
c. Konsultasikan bersama Logistik dan Marketing.
d. Pastikan ada solusi untuk problem yang ada.
6) Membimbing dan Melatih salesman baru:
a. Kedisiplinan
b. Peningkatan kemampuan dasar:
a) Pemahanan proses dan alur prosedur akunting.
b) Tata cara penagihan ke toko
c) Pemahaman masalah tagihan,plafon toko,giro/cheque dan
lain-lain.
d) Fokus pada praktek dilapangan bagaimana cara prosedur
penyiapan tagihan toko sebelum berangkat tugas yang
baik,bagaimana cara menagih yang baik,bagaimana
memahami karakter orang toko/owner toko.
e) Fokus pada pembayaran (tugas salesman menerima
pembayaran toko).
f) Pastikan salesman baru mengerti dan paham tugasnya
dilapangan.
2. Logistik
1 Komitmen dengan jadwal meeting dengan Finance dan Marketing.
a. Membicarakan kesulitan yang ada
b. Memperkuat teamwork
c. Mencari Solusi
d. Mengevaluasi pencapaian pengiriman barang yang sudah
dicapai, problem apa yang dihadapi.
e. Menentukan target pengiriman :
a) Melihat pencapaian data pengiriman tahun lalu.
b) Menyiapkan teamwork pelaksana gudang yang efektif.
c) Mendiskusikan bersama Finance dan Marketing.
9
d) Memberikan Target Purchasing Order (PO) ke devisi sales.
e) Melakukan pengawasan/ kontrol/ monitoring bersama
Finance dan Marketing.
2 Menyusun budget operasional logistik/gudang dan budget rumah
tangga kantor/mess:
a. Budget harus dibuat perakhir bulan untuk dipakai sebagai
acuan bulan berjalan berikutnya.
b. Menjalankan dengan sebaik-baiknya.
c. Ajuan disyahkan ke Finance dan Marketing.
d. Ajuan diserahkan ke Finance untuk di masukkan kedalam total
budget bulan berjalan.
e. Mengevaluasi bersama Finance dan marketing pada minggu ke
dua,untuk realisasi budget,apakah budget berjalan sesuai
dengan rencana atau tidak.
3 Mempersiapkan sebaik-baiknya perjalanan salesman:
a. Sesuai jadwal yang talah disusun oleh salesman.
b. Persiapkan salesman sample berdasarkan permintaan salesamn
dan sesuaikan berdasarkan sisa stock barang per artikel/brand
yang masih tinggi.
c. Menyiapkan data sisa stock yang salesman sample yang di
bawa oleh salesman.
d. Membuat catatan-catatan khusus terutama yang menyangkut
prioritas sisa stock barang gudang yang harus diselesaikan oleh
salesman.
e. Mengkoordinasikan dengan Finance dan Marketing.
f. Memastikan teamwork berjalan dan memiliki mindset yang
sama.
4 Fokus pada Data sisa stock dan target pengiriman per bulan:
a. Komitmen pada pelayanan data untuk salesman:
a) Mengupdate sisa stock barang.
10
b) Memberikan data update ke devisi sales(Marketing) dan
Finance sesuai kebutuhan,perminggu atau per sepuluh hari
untuk strategi penjualan salesman ke toko dan rencana
pembelian ke supplier.
c) Menyiapkan dan berikan data tanpa diminta ke devisi
Marketing dan finance.
b. Mengontrol dan mengevaluasi stock barang,sales order (SO)
dan pengiriman yang terealisasi dan yang belum:
a) Menginformasikan ke Marketing.
b) Membuat catatan progressnya, untuk target pengurangan
sisa stock barang yang masih tinggi, apakah team salesman
melaksanakannnya dengan baik atau tidak.
c. Membuat rencana Purchasing Order (PO) ke supplier,
komunikasi dengan Finance dan Marketing:
a) Khusus underwear Rider dan Leggs.
b) Pengaturan purchasing order (PO)per size per artikel.
c) Menentuka stocklimit gudang per artikel per size.
d) Membuat rencana purchasing Order (PO) per dua
minggu(underwear) sesuai pengeluaran stock atau
penjualan.
e) Melihat nilai stock barang gudang atau inventory.
f) Melihat nilai tagihan toko untuk brand yang akan di order.
5 Mengontrol Stock barang (inventory):
a. Nilai stock barang per brand/kategori
b. Periode up date mingguan
c. Konsultasikan bersama Mia dan Stanley
d. Memastikan ada solusi untuk problem yang ada
6 Membimbing dan melatih salesman baru:
a. Kedisiplinan
b. Peningkatan kemampuan dasar:
11
a) Product knowledge pengetahuan product per brand)
kelompok artikel dan size yang berlaku dan karakteristik
kategori per brand (atasan,bawahan,accesories,dan lain-
lain).
b) Pemahaman proses dan alur prosedur logistik (Sales order
sampai dengan pengiriman barang).
c) Tata cara Sales Order(SO).
d) Pemahaman masalah sisa stock barang,prioritas jual.
c. Pastikan salesman baru mengerti dan paham tugasnya di
lapangan.
3. Marketing
1 Menkoordinasikan tugas-tugas salesman:
a. Tidak boleh ada salesman yang tidak bekerja atau waktu
kosong.Buatkan jadwal dan monitor untuk memastikan tugas-
tugas yang diberikan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya.
b. Memastikan tugas salesman berjalan tanpa ada kesulitan.
c. Apabila muncul hambatan tugas harus ada solusi.
d. Diskusikan oleh Finance dan Logistik.
e. Mengechek dan rechek hasil kerja salesman antara lain
penjualan dan tagihan atau pembayaran toko.
2 Menyusun budget operasional salesman:
a. Budget harus dibuat per akhir bulan untuk dipakai sebagai
acuan bulan berjalan berikutnya.
b. Dijalankan sebaik-baiknya.
c. Ajuan disyahkan oleh Finance dan Logistik.
d. Ajuan di serahkan ke Finance untuk dimasukkan kedalam total
budget bulan berjalan.
e. Mengevaluasi bersama Finance dan Logistik pada minggu ke
dua, untuk realisasi budget apakah budger berjalan sesuai
rencana atau tidak.
12
f. Mebuat report realisasi budget setiap akhir bulan.
g. Report di berikan ke Direksi dan team ( Finance dan Logistik)
3 Komitment dengan jadwal meeting mingguan dengan Finance dan
Logistik:
a. Membicarakan kesulitan yang ada.
b. Memperkuat teamwork
c. Mencari solusi
d. Mengevaluasi target penjualan yang sudah di capai.
e. Menentukan target penjualan:
a) Lihat penjualan tahun lalu.
b) Diskusikan bersama.
c) Berikan target ke salesman.
d) Lakukan pengawasan/kontrol/monitoring bersama Finance
dan Logistik.
f. Menentukan target pembayaran toko:
a) Membuat target bersama Finance dan Logistik.
b) Menyampaikan target penerimaan tagihan toko ke
salesman.
c) Melakukan pengawasan /kontrol/monitoring bersama
Finance dan Logistik
4 Fokus pada stock barang.
a. Komitment pada jadwal kunjungan yang dibuat.
b. Mengontrol sisa stock di gudang,koordinasi bersama Logistik.
c. Membuat jadwal meeting dengan salesman dau kali seminngu:
a) Mengevaluasi pencapaian penjualan.
b) Mengevaluasi pencapaian pembayaran atau tagihan.
c) Komunikasi ke salesman sisa stock barang gudang.
d) Membuat penugasan salesman.
d. Membuat rencana Purchasing order (PO) ke
Supplier,komunikasikan dengan Finance dan Logistik.
5 Fokus pada tagihan toko:
13
a. Meminta data Update pembayaran toko ke Finance.
b. Membuat update setiap minggu (setiap hari senin) posisi
tagihab toko yang sudah jatuh tempo.
c. Menghubungi toko atau Berkomunikasi aktif dengan pihak
toko untuk realisasi pembayaran,chesk apakah ada masalah di
toko.
14
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Defenisi Penatausahaan Keuangan
Pada prinsipnya tata usaha keuangan daerah dapat dobagi atas dua
jenis, yaitu: Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Keuangan.
1) Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat,
mengagendakan dokumentasi lainnya.
2) Tata Usaha Keuangan ada;a tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan
yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-
prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga
dapat memberikn informasi aktual di bidang keuangan.
2.2 Pengertian Penatausahaan Keuangan
Dikumentasi yang digunakan pada prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya sebagai berikut:
1) Angaran Kas;
Yaitu dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan arus kas keluar untuk ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
2) Dokumen Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD):
Yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiyaan
yang digunakan sebagai daerah pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.
3) Buku Kas Umum Daerah;
yaitu tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.
15
4) Rekening Kas Umum Daerah;
Yaitu rekening tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
5) Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Yaitu surat/laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan
penerimaan uang yang disampaikan kepada Pejabat Pengelolah Keuangan
Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan uang persdiaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
6) Bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah
Yaitu bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dokumen/arsip merupakan endapan informasi terekam yang selain
mencerminkan segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta kehidupan kebangsaan juga menjadi bukti otentik dan
terpercaya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional yang sekaligus
menjadi identitas jati diri bangsa. (Widjaja, 2002:64).
2.3 Pokok Penatausahaan Keuangan
Daerah pasal6 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara disebut bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan
memegang kekuasaanpengelolah keuangan Negara sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara meliputi
kewenangan yang bersifat umum dan wewenang yang bersifat khusus.
Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum,
strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetan pedoman
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,penerapan pedoman penyusunan
16
rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan,
serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat
khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang cabinet di bidang
pengelolaan APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan asset dan
piutang negara.
Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
keuangan negara disebut bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari
presiden diserahkan kepada Guernur/Bupati/Walikota selaku kepala
pemerintah daerah. Untuk mengelolah keuangan daerah dan walikota
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kewenangan bagi Gubernur/Bupati/Walikota/Bupati yang besifat umum
meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam
mengelolah APBD antara lain:
1. Penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawabn APBD
2. Penetapan pedoman penyusunan rencana kerja dinas/kantor/badan
3. Penetapan gaji dan tunjangan
4. Pedoman pengelolaan pemerintah daerah
Kewenangan gubernur/walikota/bupati yang bersifat khusus meliputi
keputusan/kebijakan teknis yang terkait dengan pengelolaan APBD antara
lain:
Keputusan sidang perangkat daerah dibidang pengelolaan APBD, keputusan
rincian APBD, keputusan dana bagi hasil dan bantuan keuangan, penghapusan
asset dan piutang daerah.
2.4 Sistem dan Kebijakan Akuntansi
Dalam melakukan penatausahaan dan penyusun laporan keuanagn pemerintah
daerah menyusun sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang mengacu
pada standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.Sistem akuntansi pemerintahdaerah merupakan serangkaian
17
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data,pencatatan,pengikhitisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerinta daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
daerah.Dengan mengacu pada standar akuntansi disusun kebijakan akuntansi
dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prisip akuntansi yang di pilih berdasarkan
standar akuntansi pemerintah untuk ditetapkan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Kebijakan Akuntansi antara lain mengenai:
1. Pengakuan Pendapatan
2. Pengakuan Belanja
3. Prinsip-prinsip penyusunan laporan
4. Investasi
5. Pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak
berwujud
6. Kontrak-kontrak konstruksi
7. Kebijakan kapitalisasi belanja
8. Kemitraan dengan pihak ketiga
9. Biaya pelatihan dan pengembangan
10. Persediaan baik yang untuk dijual maupun yang dipakai sendiri
11. Dana Cadangan
12. Penjabatan mata uang asing
2.5 Penatausahaan Pendapatan / Penerimaan
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengetahuan dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai uang barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18
Dalam kaitannya dengan penerimaan daerah bendahara penerimaan
wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. Penerimaan
daerah disetor ke rekening umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk
dan penyetoran dianggap sah apabila kuasa BUD menerima nota kredit.
Kepala daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang
bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
Penerimaan daerah yang disetor ke rekening umum kas daerah
dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
b. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
a) Bendahara uang, cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya
lebih dari satu hari kerja, dan /atau
b) Menyimpan dan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau
giro pos atas pelaksanaan APBD
Namun dalam pelaksanaanna dilakukan pengecualian terhadap daerah dengan
kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi,
hal ini dapat dilakukan penyetoran melebihi waktu penyetoran yang ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah.
Dalam hal ini objek pendapatan daerah tersebar, jumlah nilai pungutan relatif
kecil atau atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib
retribusi tidak memungkinkan membayar langsung kewajibannya pada badan,
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi bendahara penerimaan, kepala SKPD dapat menunjuk
bendahara penerimaan pembantu.
Dokumen yang digunakan sebagai dasar penatausahaan pendapatan:
1. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)
2. Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah)
3. Surat Tanda Setoran (STS)
4. Surat tanda bukti pembayaran
5. Bukti penerimaan lainnya yang sah
19
6. Nota kredit
Sedangkan buku-buku yang digunakan untuk melakukan
penatausahaan minimal sebagai berikut:
a. Buku Kas Umum (BUK)
b. Buku-Buku pembantu
c. Jurnal
d. Buku Besar
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara administrative atas pengelolaan yang yang menjadi tanggungjawab
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna berikutnya.
Bendahara penerimaan pada SKPD juga wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang
menjadi tenggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
PPKD selaku BUD meakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan. Bendahara hasil verifikasi, evaluasi
dan analisis PPKD menerbitkan surat pengesahan atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.
2.6 Penatausahaan Belanja/pengeluaran
Dalam kaitannya dengan belanja setiap pengeluaran belanja atas beban
APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan telah mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksudnya
Dokumen / bukti yang digunakan untuk penatausahaan belanja /
pengeluaran antara lain :
1. Kontrak / perjanjian kerja / surat perintah kerja
2. Berita acara kemajjuan / penyerahan pekerjaan
3. Surat Penyediaan Dana (SPD)
20
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
5. Bukti Pembyarana / kwitansi pihak ketiga
6. Surat keputusan
7. Bukti pengeluaran kas dan bukti pendukung
8. Surat Perintah Membayar (SPM)
9. Surat perintah Penyediaan Dana (SP2D)
10. Laporan kegiatan / dokumentasi dengan surat
Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran dan/atau
pengeluaran terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.
Untuk penatausahaan atas pelaksanaan belanja/pengeluaran digunakan
buku-buku minimal :
a. Register (SPD,SPP,SPM,SP2D)
b. Buku Kas Umum (BKU)
c. Buku-buku pembantu
d. Buku pengawasan anggaran
e. Jurnal
f. Buku besar
Kepala SKPD selaku pengguna anggran menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD mempunyai tugas :
1. Meneliti kelengkpan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran
3. Menyiapkan SPM
4. Melakukan verifikasi SPP
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
6. Melakukan akuntansi SKPD dan
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
21
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara /
Daerah,Bendahara, dan/atau PPTK.
Dalam melakukan verifikasi atas laporam pertanggungjawaban yang